16 HALAMAN
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 26 TAHUN KE 71
Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Ekonomi Bali Lesu
Aktivitas perekonomian Bali terkoreksi. Berbagai indikator ke arah itu bisa dicermati. Salah satunya dari turunnya penyaluran kredit perbankan. Bahkan, dana-dana yang semestinya bisa diakses pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga banyak tak terserap. Kondisi ini mestinya disikapi secara cermat dan cepat oleh pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bali harus bergerak untuk menyelamatkan ekonomi kerakyatan. Pandangan ini dilontarkan akademisi Universitas Udayana Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E., M.M., Ak., CPA. dan praktisi perbankan Dr. Gede Made Sadguna, Rabu (12/9) kemarin. Indikator kelesuan ekonomi ini mestinya segera diurai, jika Bali ingin menuju kemandirian krama Bali dalam ekonomi kerakyatan. ‘’Mencermati kondisi yang terrjadi saat ini, rasa fesimis memang terasakan. Namun, hal itu jangan membuat kita larut. Bali harus bergerak jika ingin mencapai target mandiri secara ekonomi dan energi,’’ ujar Dr. Sadguna. Ia mengatakan, saat ini penyaluran kredit perbankan lesu. Pelaku UKM tersendat dalam melakukan inovasi dan pengembangan usaha. ‘’Kelesuan pergerakan dunia usaha ini harus diatasi agar kredit kembali bergairah.
Tanpa langkah ke arah itu, tantangan menuju kemandirin menjadi terasa berat,’’ jelas tim ahli Gubernur Jawa Tengah ini. Ia juga mengatakan, kelesuan ini ditandai rendahnya serapan kredit dan turunnya daya beli. Bahkan, pertumbuhan UKM di Bali relatif stagnan. Atas realita itu, ia pun mendesak pemerintan daerah segera mencari terobosan cerdas termasuk dalam memberikan kemudahan atau fasilitas fiskal bagi pelaku UKM di Bali. ‘’Pemerintah daerah mestinya mengidentifikasi masalah UKM di Bali. Apa yang membuat mereka terkesan lesu bahkan takut berinvestasi? Pemberian fiskal atau fasilitas permodalan dengan bunga rendah menjadi hal penting yang bisa dilakukan,’’ sarannya. Selain itu, ia berharap Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan program terukur. OJK mestinya menargetkan bank-bank untuk merealisasikan kredit atau penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). ‘’Kebangkitan kegiatan dunia usaha akan menjadi penggerak perekonomian. Tanpa itu, Bali akan kesulitan keluar dari kelesuan ekonomi ini,’’ tegasnya. Sementara itu, Prof. Ramantha berharap pemerintah daerah juga mengedukasi warganya untuk bisa menyerap dana-dana pemerintah dengan bunga rendah. KUR ini harus bisa diakses krama Bali. Ini merupakan kredit murah yang dikeluarkan oleh bank komersial untuk semua daerah di Indonesia. Oleh karena itu, KUR harus dimanfaatkan dan diprioritaskan untuk UKM Bali untuk memajukan usahanya.
‘’Karena disalurkan oleh bank komersial, tentu bank akan menilai dan UKM yang layak menerima wajib memenuhi syarat yang ditetapkan (bankable),’’ jelasnya. Umumnya syaratnya terdiri dari 5 C yakni Caracter, karakter pengusaha harus baik. Capital, UMK harus memiliki modal sendiri sekitar 50% dan 50 persennya lagi KUR serta Colateral, jaminan/agunan juga diminta untuk KUR 25 juta ke atas. Syarat lainnya adalah Capacity, kapasitas usaha maupun kapasitas untuk membayar kembali kredit yang diberikan serta Condition of economic, kondisi ekonomi usaha. ‘’UMK Bali harus proaktif cari informasi KUR supaya kredit murah ini tidak dimanfaatkan oleh yang tidak berhak,’’ jelasnya. (044)
’’Mencermati kondisi yang terjadi saat ini, ’’UMK Bali harus pesimisme memang proaktif cari informasi terasakan. Namun, KUR supaya kredit hal itu jangan murah ini tidak membuat kita larut. dimanfaatkan oleh Bali harus bergerak yang tidak berhak.’’ jika ingin mencapai Prof. Ramantha target mandiri secara ekonomi dan energi.’’ Dr. Sadguna
Bali Salurkan KUR Rp 5,45 Triliun
KREDIT Usaha Rakyat (KUR) yang telah tersalurkan di Bali Rp 5,45 triliun. Jumlah ini tercatat per Juni 2018. Dari KUR yang disalurkan tersebut, rasio kredit bermasalahnya (NPL/non performing loan) sangat kecil yaitu 0,45 persen. Penyumbang NPL terbesar adalah real estate yakni 0,88 persen. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali NTB dan NTT Hizbullah menyampaikan, NPL KUR terbesar dari sektor real estate sebesar 0,88 persen serta sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebesar 0,64 persen. Lanjutnya, NPL KUR yang disalurkan perbankan di Bali pada semester I 2018 sebenarnya mengalami penurunan. NPL KUR per Juni 2018 ini rata-rata mencapai 0,45 persen atau lebih kecil dari posisi sama Juni 2017 yang mencapai 0,56 persen (yoy). Dari realisasi KUR Bali
hingga semester I 2018 tersebut 62,83 persen banyak terserap ke sektor perdagangan, 14,32 persen sektor pertanian dan 7,43 persen ke sektor industri pengolahan. Diharapkan bank terus berupaya meningkatan penyaluran KUR tahun 2018, sesuai target. ‘’Jangan sampai KUR tidak tersalurkan sesuai target, karena ini sangat disayangkan. Ini sama saja artinya masih banyak pelaku usaha dalam hal ini UMKM yang tidak mendapatkan modal lewat KUR,’’ cetus Hizbullah. Plt. Direktur Kredit Bank BPD Bali I.B. Setia Yasa sebelumnya mengatakan, realisasi KUR di BPD Bali sampai saat ini telah mencapai Rp 428,82 miliar atau telah mencapai 78 persen. ‘’Dari realisasi tersebut untuk KUR mikro mencapai Rp 18,99 miliar atau sudah terpenuhi 83 persen dan KUR kecil Rp 409,82 miliar atau mencapai 78 persen,’’ jelasnya. (kmb42)
Bocah Perempuan Ditinggal di Terminal BELLA, bocah perempuan berambut panjang, itu kini ‘’menginap’’ di Polsek Sukawati. Jangan buru-buru menduga bocah itu melakukan kejahatan. Tidak. Dia malah dirundung duka setelah ditinggalkan oleh ibunya di Terminal Batubulan. Polisi masih mencari alamat orangtuanya. Tidak banyak informasi yang diberikan oleh Bella kepada petugas. Dia hanya tahu bahwa dirinya dari Jember, Jawa Timur.
Baca Halaman 9
Koperasi Bisa ’’Back-up’’ UKM
KUR Nasional Juli 2018 :
Denpasar (Bali Post) Bali memiliki 4.832 koperasi. Sebanyak 4.302 di antaranya aktif. Total asetnya Rp 12,702 triliun lebih. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra, S.E., M.M. mengatakan, koperasi memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian daerah Bali. Utamanya dalam meningkatkan produk, serta mengatasi kesulitan anggotanya. Indra menambahkan, UKM selama ini kerap menghadapi kendala kekurangan modal. Koperasi berperan dalam memfasilitasi dan menekan kelemahan itu. Yakni menjadi salah satu alternatif pendanaan di samping dari lembaga keuangan mikro (LKM) lain, termasuk LPD dan Pegadaian. Menurut Indra, koperasi juga berperan dalam mem-
Bali :
78,185 miliar 3.015 miliar Dana Bergulir Debitur : Nasional : 79.809 7,3 triliun Orang Di Bali Mei 2018 : 467 miliar
Kepada : UKM & Koperasi
KopErasi : - Jumlah
- Volume usaha 4.832 unit 13,2 triliun - Anggota - Modal luar - Modal sendiri 1.082.659 orang 9,5 triliun 2,9 triliun
buka lapangan pekerjaan. Ada 1.543 manajer dan 21.799 karyawan yang kini terserap di koperasi. Rata-rata serapan tenaga kerja mencapai seribu hingga 1.500 orang per tahun. Ini berarti, keberadaan koperasi di Bali ikut menekan angka pengangguran. Kemudian dari sisi fungsi, koperasi tidak saja dibentuk untuk bisnis agar mendapatkan laba dan SHU, juga mengemban fungsi pendidikan dan pendampingan agar anggota merasakan manfaat berkoperasi. ‘’Sekarang banyak koperasi yang sudah menengah, besar itu, tidak saja mengejar keuntungan, tetapi fungsi pendidikan. Misalnya, hampir tiap bulan mengadakan pelatihanpelatihan seperti tata rias, masak, bengkel, dsb. Itu kan melatih anggota agar dia lebih produktif lagi,’’ paparnya. (kmb32)
Gusti Ngurah Askhara, Dirut Garuda Tangerang (Bali Post) – I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau yang akrab dipanggil Ari Askhara resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menggantikan Pahala N. Mansury. Askhara ditunjuk menjadi dirut tersebut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Kantor Garuda, Tangerang, Rabu (12/9) kemarin. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelindo III (Persero) dan pernah menduduki kursi direktur di maskapai pelat merah tersebut sebagai Direktur Keuangan dan Risiko saat era Direktur Utama Arif Wibowo. Ari Askhara tercatat pernah mengisi jajaran direksi di sejumlah perusahaan sejak 2013 hingga 2018, yaitu Head of Natural Resources ANZ, kemudian sebagai Direktur Keuangan PT Pelindo III, kemudian Direktur Keuangan dan Risiko Garuda, lalu Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia PT Wijaya Karya Tbk. dan
terakhir pada 2018 sebagai Dirut PT Pelindo III. Usai penunjukan jadi dirut, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra bertekad menekan pengeluaran hingga 150 juta dolar AS hingga akhir 2018. ‘’Kami bertekad mengurangi biaya hingga akhir 2018, tidak besar tapi di bawah 100 juta dolar AS minimum. Akhir 2018 kami dapatkan lebih baik. Insya Allah bisa terjadi 150 juta dolar AS,’’ kata Askhara. Ia mengatakan upaya yang akan dilakukan adalah menutup ketidakefisienan, salah satunya dengan mengevaluasi rute-rute tidak menguntungkan. ‘’Kita menutup beberapa ketidakefisien, kalau bahasa anak zaman now kebocoran operasional. Untuk rute, sore ini langsung rapat direksi dilakukan sampai Jumat,’’ katanya. Selain itu, lanjutnya, dengan memperbaiki struktur biaya dengan menambah sejumlah saluran dan segmen pendapatan. ‘’Untuk menambah pendapatan, kita mem-
buat saluran baru. Struktur biaya kita lihat satu-satu produk kita, pelanggan kita cukup tersegmentasi tapi pelanggan kita satu tapi layanan hanya satu harus kita ubah dan perbaiki,’’ katanya. Askhara juga akan bekerja keras dengan melibatkan seluruh pegawai, serikat pekerja, pemangku kepentingan serta regulator serta berdiskusi dengan manajemen lama. ‘’Fokus kami, kepada transformasi, dari sisi layanan bagaimana membuat para pegawai bahagia dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan,’’ katanya. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan alasan di balik banyaknya pergantian direktur utama di perusahaan BUMN adalah hal yang lumrah. ‘’Ya… biasa itu putaran saja,’’ kata Rini. Ia juga menjelaskan, pergantian direktur utama selalu melihat sesuai kebutuhan serta kemampuan dari individu sendiri. (ant)
Bali Post/ist
I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra
Gubernur Wayan Koster Sampaikan Ranperda APBD Perubahan 2018 pada Sidang Paripurna DPRD
SIDANG - Gubernur Bali Wayan Koster (dua kiri) didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (kiri) saat sidang paripurna DPRD Bali, Rabu (12/9) kemarin.
GUBERNUR Bali Wayan Koster yang didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Rabu (12/9) kemarin menyampaikan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018 dalam sidang paripurna DPRD Bali. Sidang dipimpin Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali. Sidang juga dihadiri Sekda Dewa Made Indra beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kata Gubernur Wayan Koster, Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018 sudah disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali hingga terakhir yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Ia juga menyampaikan gambaran umum tentang Rancangan APBD 2018 yang semula sebesar Rp 5,9 triliun lebih mendapatkan penambahan sebesar Rp 218 miliar sehingga menjadi sekitar Rp 6,2 triliun. Hal tersebut, menurutnya, karena ada perubahan target pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah. Sementara belanja daerah yang semula dianggarkan Rp 6,6 triliun berkurang sebesar Rp 68 miliar. Ia pun menambahkan defisit anggaran pada induk tahun 2018 yang mulanya Rp 683 miliar berkurang menjadi sekitar Rp 356 miliar. Sejalan dengan berkurangnya defisit anggaran, penerimaan pembiayaan daerah juga perlu disesuaikan, sehingga yang pada awalnya sebesar Rp 683 miliar menjadi Rp 452 miliar. ‘’Pengurangan ini mengacu kepada besaran Silpa yang tertuang dalam Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017,’’ jelasnya. Di sisi lain, Koster
juga menambahkan, pengeluaran pembiayaan juga perlu disesuaikan dari yang semula tidak dianggarkan menjadi Rp 390 miliar. Orang nomor satu di Bali ini juga mengapresiasi segenap pihak yang telah ikut bekerja menyusun APBD Perubahan Tahun 2018. Selain itu, ia juga berharap agar legislatif dan eksekutif ke depan bisa berjalan beriringan demi membangun Bali. ‘’Bagaimanapun kita adalah mitra yang sama-sama dipilih oleh rakyat Bali. Saya harap ke depan kita bisa terus bekerja sama dan beriringan dalam hal mengabdi kepada masyarakat Bali,’’ tandasnya. (ad637)