Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Gubernur Koster Ingin Arsip Pemprov Bali Tertata Rapi dengan Teknologi Digitalisasi
MENERIMA AUDIENSI - Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi rombongan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Kediaman Gubernur Bali, Jaya Sabha Denpasar, Senin (12/8) kemarin.
ARSIP merupakan pusat ingatan dan dokumen suatu instansi, lembaga maupun perorangan. Apabila arsip yang dimiliki kurang baik pengelolaannya maka akibatnya akan memengaruhi tingkat manajemen yang terkadang akan mengalami hambatan dalam pencapaian tujuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peranan arsip sangat penting. Oleh karena itu, harus ditata dengan baik dan benar. ‘’Informasi yang diperlukan melalui arsip, dapat menghindarkan salah komunikasi, mencegah adanya duplikasi pekerjaan dan membantu mencapai efisiensi kerja. Oleh karena itu, arsip, khususnya yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan di lingkungan Pemprov Bali harus tertata rapi,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi rombongan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Kediaman Gubernur Bali, Jaya Sabha Denpasar, Senin (12/8) kemarin. Lebih jauh, Gubernur Koster mengemukakan, arsip meru-
pakan bahan informasi yang penting harus tetap dijaga dan dirawat keberadaannya. Bila diperlukan, arsip harus dengan cepat dan tepat dapat disajikan, terlebih dalam rangka membantu memperlancar pengambilan keputusan. Sehubungan dengan itu, Gubernur Koster mengimbau Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Bali segera merancang sistem dengan memanfaatkan jaringan dan komputerisasi atau digitalisasi, sehingga ke depannya sistem manual dalam pengarsipan secara bertahap dapat dikurangi. ‘’Tolong segera bangun sistem, karena kita butuh penataan arsip yang kuat, terutama terkait dokumen penting milik Pemprov seperti kebijakankebijakan maupun aset-aset penting lainnya,’’ katanya seraya mengapresiasi kerja sama yang dibangun bersama ANRI. Pada kesempatan itu, Plt. Kepala ANRI Dr. M. Taufik, M.Si. menyebutkan, ANRI saat ini sedang melaksanakan program penyelamatan arsip, termasuk arsip-arsip milik daerah.
Melalui langkah perawatan, arsip-arsip yang ada senantiasa akan panjang usianya. Ia mengaku sangat mendukung pelaksanaan program Pemprov Bali, utamanya terkait menjaga arsip yang berisikan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. ‘’Dengan adanya arsip kebijakan-kebijakan dari pemerintahan terdahulu, maka akan memberikan gambaran bagi pemimpin berikutnya,’’ ujarnya. Tidak hanya terkait instansi pemerintahan, kata Taufik, ANRI juga kini tengah membangun kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga keselamatan arsip keluarga. ‘’Tak kalah penting arsip keluarga seperti akta pernikahan, akta lahir, ijazah dan lainlain merupakan dokumen yang saat ini harus dimiliki setiap orang dan akan selalu dibutuhkan. Karenanya, kami ingin mengajak masyarakat untuk menjaganya, dan di Bali animonya sangat tinggi,’’ ucap Taufik menjelaskan. (kmb)
Tidak Ada Istilah NKRI Syariah Jakarta (Bali Post) Menteri Pertahanan Ryzamizard Ryacudu, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno serta Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Salahuddin Wahid (Gus Solah) menegaskan tidak ada istilah NKRI bersyariah. Mereka berpandangan syariah sendiri sudah ada di dalam sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
TAMPIL BEDA - Penampilan beda terpidana kasus e-KTP Setya Novanto saat bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Senin (12/8) kemarin.
Setya Novanto Tampil Beda Terinspirasi Narapidana Teroris Jakarta (Bali Post) Mantan Ketua DPR-RI Setya Novanto kini tampil beda. Terpidana kasus korupsi e-KTP ini wajahnya dibiarkan ditumbuhi brewok. Penampilan beda Novanto terlihat saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK sebagai saksi untuk terdakwa Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir dalam kasus suap mempercepat kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang RIAU-1 dengan imbalan Rp 4,75 miliar untuk Eni dan Idrus. Ditanya wartawan mengenai tampilannya yang beda, Setya Novanto mengaku mendapat inspirasi dari napi teroris saat berada di Rutan Gunung Sindur. Kumis dan brewok itu sebagai kenang-kenangannya mendekam di Gunung Sindur. ‘’Ya karena di sana semua teroris, ha-ha… saya sebagai kenang-kenangan he-he…,’’ kelakar Novanto usai persidangan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (12/8) kemarin. Selain terinspirasi mengenai penampilan, Setya Novanto juga mengaku kini memperdalam ilmu agama. ‘’Ya kalau di Gunung Sindur itu ya saya bersyukur bisa satu bulan penuh, saya hanya satu jam saja itu. Istilahnya di hari ke-11 saya bisa angin-angin, hanya satu jam. Terus di hari ke-15, bisa di masjid dan saya bersyukur yang tadinya saya baca Alquran terbata-bata, akhirnya di sana bisa khatam,’’ katanya. Hal. 15 Baru Tahu
KPK Geledah Ruang Kerja Dhamantra
Jakarta (Bali Post) – Penyidik KPK menggeledah ruang kerja anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra di ruang 0628, lantai enam Gedung Nusantara I, kompleks Parlemen, Senin (12/8) sore. KPK menggeledah tiga lokasi di gedung DPR dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dalam penyidikan kasus suap pengurusan izin impor bawang putih 2019. Pantauan di lokasi, sejumlah penyidik telah masuk ke dalam ruangan Dhamantra itu sekitar pukul 15.00 WIB dan tertutup bagi awak media. Berdasarkan keterangan Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR-RI, ada sekitar delapan penyidik KPK yang menggeledah ruangan Dhamantra sejak pukul 15.00 WIB. Selain itu, pintu masuk menuju ruangan Dhamantra dijaga ketat sejumlah petugas Pamdal selain penyidik serta staf Fraksi PDI-P, dilarang masuk ke area ruangan Dhamantra. ‘’Hari ini dilakukan penggeledahan di tiga lokasi, yaitu di ruang kerja anggota DPR-RI INY (I Nyoman Dhamantra), ruang Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, ruang di Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Senin kemarin. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI adalah Indrasari Wisnu Wardhana, sedangkan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI dijabat oleh Suwandi. Hal. 15 Masih Dilokasi
‘’Syariat itu ada di Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Melaksanakan syariat, ya… melaksanakan sila kesatu,’’ kata Ryamizard pada acara Silaturahmi dan Dialog Tokoh Bangsa dengan tema ‘’Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa’’ yang digelar oleh Kementerian Pertahanan RI dan Forum Rekat Indonesia, di Jakarta, Senin (12/8) kemarin. NKRI bersyariah dimunculkan pascahasil pertemuan Ijtimak Ulama IV. Salah satu hasil pertemuan Ijtimak Ulama IV yang digelar beberapa waktu lalu menyepakati perlunya umat Islam menjalankan syariat Islam dalam menjalankan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pemaparannya, Ryamizard mengatakan sebenarnya umat Islam bersama umat agama lainnya sudah bersepakat bahwa Pancasila merupakan kompromi yang sudah final antara kelompok Islam, kelompok nasionalis, dan kelompok kebangsaan. Hal. 15 Ikut Merumuskan
SILATURAHMI DAN DIALOG - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) bersama politisi, tokoh agama, dan pebisnis bergandeng tangan bersama dalam acara Silaturahmi dan Dialog Tokoh Bangsa di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (12/8) kemarin. Para tokoh sepakat tak ada istilah NKRI syariah.
Jakarta (Bali Post) – Ekonomi Indonesia belum menunjukkan pertumbuhan berarti. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China masih menjadi faktor utama. Investasi tumbuh sangat lambat sehingga belanja konsumsi tidak setinggi yang diperkirakan. Indonesia tidak sendiri, karena banyak negara lain juga mengalami kondisi ekonomi yang sama. Untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, perlu dipacu lagi sektor manufaktur terutama yang berorientasi ekspor. Kondisi ekonomi Indonesia tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo. Ia mengakui gejolak ekonomi global imbas perang dagang yang tak berkesudahan antara Amerika Serikat dan China
telah menekan pertumbuhan investasi Indonesia selama kuartal II 2019 yang juga menjadi kerikil tajam untuk laju pertumbuhan ekonomi domestik. Indikator investasi yang terlihat dari Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) di paruh kedua tahun ini tercatat hanya tumbuh 5,01 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau lebih rendah ketimbang pertumbuhan di periode sama tahun lalu yang sebesar 5,85 persen (yoy). Bahkan jika mengupas pertumbuhan investasi itu, aliran investasi swasta nonbangunan hanya tumbuh 3,07 persen, sedangkan sisanya adalah investasi bangunan karena masifnya pembangunan infrastruktur. Hal. 15 Jadi Tantangan
Bali Post/ade
Pertumbuhan Ekonomi Tertekan
Pasca-Kongres V
PDI-P Bali Konsolidasi, Targetkan Menang di Pilkada Serentak 2020 Denpasar (Bali Post) Nama Ketua DPD PDI-P Bali Wayan Koster ada di balik kesuksesan penyelenggaraan Kongres V PDI-P di Sanur, Denpasar, 8-10 Agustus lalu. Mengingat,
Koster merupakan Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committe) Kongres V yang kembali menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum tersebut. Pasca-kongres, pria yang juga Gubernur Bali itu segera melakukan konsolidasi untuk persiapan pilkada serentak 2020. ‘’Habis kongres, kita sudah harus mulai konsolidasi untuk persiapan pilkada serentak 2020. Jadi, kami akan segera melakukan pemetaan mengenai calon-calon yang akan diusung oleh PDI-P pada pilkada serentak,’’ ujarnya di Denpasar, Senin
(12/8) kemarin. Menurut Koster, sudah ada nama-nama calon yang akan bertarung dalam Pilkada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem. ‘’Sudah ada, belum bisa dikeluarin (nama-namanya - red). Di amplop,’’ katanya sembari tertawa. Jago-jago PDI-P di enam kabupaten/kota tersebut, sesuai perintah Ketua Umum dan DPP sudah jelas harus menang seluruhnya. Hal. 15 Mendapat Prioritas
2
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
FIGUR Raih ”Bronze Prize Award’’ SETELAH sukses meraih penghargaan Best ASEAN Tourism Photo pada ajang ASEANTA Awards for Excellence 2018 di Thailand, Agung Parameswara kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat internasional. Kali ini, pria yang menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa ini meraih Bronze Prize Award di ajang The Organization of World Heritage Cities Asia Pasific (OWHC-AP) Photo Contest 2019 di Korea Selatan. Pada ajang ini, foto hasil bidikannya yang berjudul ‘’Mass Purification Ritual’’, salah satu dari tiga foto yang dikirimnya menampilkan ratusan masyarakat Bali sedang melakukan ritual malukat pada saat Banyupinaruh di Tirta Empul, Gianyar, Bali. Foto ini berhasil memperoleh penghargaan Bronze Prize Award peringkat III. Komposisi yang sempurna, serta memadukan perspekstif sejarah, dan mempresentasikan sosio-masyarakat yang hidup dalam kota warisan budaya Bali menjadi kekuatan dari foto bidikannya ini. ‘’Sebelum saya mengikuti lomba ini, saya melakukan riset terlebih dahulu soal apa itu world heritage cities. Apa itu heritage, lalu apa kaitannya heritage dengan cities yang dapat didefinisikan melalui gambar. Pemahaman tentang tema dengan melakukan riset lalu mencari frame yang sesuai dan tentu saja frame yang kuat. Kuat dalam artian secara story-nya kuat, kuat secara teknis juga,’’ ujarnya. Ia mengaku sangat bangga atas pencapaian yang diraihnya ini. Dengan prestasinya ini akan dijadikan motivasi diri untuk terus berkarya ke depannya. ‘’Pencapaian yang saya peroleh pada hari ini tentu saja sangat membanggakan. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkarya,’ ujarnya. Menurutnya, sejumlah karya foto dan tulisannya sudah dimuat di berbagai media nasional maupun internasional, seperti The Washington Post, The Jakarta Post, Days Japan Magazine, Terra Mater Magazine, National Geographic Indonesia, Internazionale Italy, Al Jazeera, Stern, Afterposten Norway, ASIAN Geographic, Travel 360, dan DestinAsian Indonesia. (win)
Penggabungan Diskop dan Disdagperin Perlu Kajian Denpasar (Bali Post) Sebanyak tiga fraksi di DPRD Bali menyoroti soal rencana penggabungan Dinas Koperasi dan UKM dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin). Yakni, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Gerindra. Rencana penggabungan tersebut ada dalam Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diajukan Gubernur Bali. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali I Made Dauh Wijana mengaku belum sependapat berdasarkan kajian filosofis, yuridis, sosiologis, historis, dan psikologis. Pasalnya, ekonomi masyarakat Bali pada hakikatnya didukung oleh kekuatan ekonomi rakyat, termasuk koperasi di dalamnya. ‘’Hal ini terbukti dan teruji dalam krisis ekonomi nasional 1998, ekonomi Bali relatif lebih tahan dan lebih kuat karena kekuatan ekonomi rakyat itu sendiri,’’ jelasnya dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (12/8) kemarin. Jumlah koperasi di Bali, lanjut Dauh, mencapai 4.900 dengan anggota 1.080.000 atau 48 persen dari jumlah penduduk dewasa di Pulau Dewata. Oleh karena itu, perhatian terhadap koperasi tidak boleh surut. Apalagi tantangan koperasi semakin berat di era revolusi industri 4.0 saat ini. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam upaya pembinaan dan perlindungan koperasi agar mampu beradaptasi serta menghadapi persaingan di masa depan. Mengingat koperasi ada di dalam cita-cita the founding fathers terkait ekonomi nasional yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33. ‘’Kami berkeyakinan yang dimaksudkan dalam amanat berdikari di bidang ekonomi adalah mampu melindungi, mengamankan dan mengembangkan ekonomi koperasi. Jadi, kami berharap Dinas Koperasi dan UKM tidak digabung,’’ pungkasnya. Pertimbangan yang sama menyangkut keberadaan koperasi juga disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat lewat anggotanya, Utami Dwi Suryadi. Data menunjukkan, dari 4.900-an koperasi yang ada, sebanyak 1.665 unit belum melakukan Rapat Anggota Tahunan atau RAT dengan permasalahan yang dikategorikan ringan, sedang, dan berat. Hal ini mesti dijadikan pertimbangan untuk mengevaluasi struktur OPD. ‘’Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali yang dipimpin oleh eselon II belum mampu mengatasi permasalahan yang ada. Terbukti masih banyak koperasi yang belum mengadakan RAT sampai dengan Juli 2019,’’ ujarnya. Hal senada disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra I Nengah Wijana. Persoalan tidak hanya menyangkut masih banyaknya koperasi yang belum mampu melaksanakan RAT. Namun masih ada beberapa koperasi yang mengalami kerugian. Baik karena manajemen, maupun pengurus koperasi dan merugikan masyarakat setempat. Hal ini perlu pembinaan dan pengawasan dari Dinas Koperasi dan UKM. Kendati disadari, terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia belum bisa dioptimalkan untuk mengatasi persoalan itu. ‘’Untuk itu, perlu kajian yang lebih mendalam untuk melakukan perubahan perangkat daerah Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian,’’ jelasnya. (kmb32)
Bali Post/ist
RAPAT PARIPURNA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali I Made Dauh Wijana saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (12/8) kemarin.
Topik : PELANTIKAN ANGGOTA DPRD
Bali Post/eka
PEMBUNUHAN - Kapolresta Denpasar menggelar tersangka dan barang bukti kasus pembunuhan di salah satu hotel melati di Denpasar di Mako Polresta Denpasar, Senin (12/8) kemarin.
Pembunuh SPG Juga Dibidik Kasus Perampokan
Denpasar (Bali Post) Pengungkapan kasus pembunuhan Sales Promotion Girl (SPG) Ni Putu Yuniawati (39), dirilis Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan, Senin (12/8) kemarin. Tersangka Bagus Putu Wijaya alias Gus Tu ditunjukkan ke awak media. Saat kenalan dengan korban, selain pengusaha, pelaku juga mengaku jadi gigolo dan pemasarannya lewat online. Terkait kasus ini selain dikenakan Pasal 338 KUHP (pembunuhah), pelaku dijerat Pasal 365 ayat (3) KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan (perampokan) kerena mencuri HP dan mobil yang dibawa korban. Sedangkan hasil autopsi korban, ditemukan luka memar di bagian leher tersebar di kiri dan kanan, luka memar pada kelopak bawah dan atas mata kanan serta kiri, luka memar di pipi kiri dan hidung, luka robek di anus/dubur, luka robek di alat kelamin dan bibir alat kelamin bengkak. ‘’Hasil autopsi korban, pada ujung batang tenggorokan bagian luar dan dalam ada resapan darah akibat kekerasan. Terdapat patahan pada tulang trikoid,’’ tegas Kapolresta Kombes Ruddi didampingi Kasatreskrim Kompol I Wayan Arta Ariawan. Hasil pemeriksaan, kata Ruddi, pelaku yang kos di Jalan Kebo Iwa III Gang Merak, Denpasar ini kenal dengan korban lewat medsos pada 2 Agustus lalu. Berlanjut sampai pelaku berencana membeli mobil Mitsubhisi Expander. Selanjutnya pada 5 Agustus lalu pelaku menghubungi korban untuk melakukan
pembayaran awal mobil dengan menggunakan cek senilai Rp 10 juta. Akhirnya mereka berdua sepakat bertemu di Lapangan Lumintang, Denpasar. ‘’Sebelum berangkat, korban meminjam mobil Suzuki Ertiga putih DK 1988 HA di Jalan Noja Denpasar. Setelah itu korban menuju Lapangan Lumintang untuk bertemu dengan pelaku,’’ ungkap mantan Kapolres Badung ini. Tak lama menungu, pelaku datang menumpang ojek online. Pelaku lalu masuk ke mobil yang dibawa korban. Di dalam mobil, pelaku menyerahkan cek tersebut. ‘’Korban sempat tanya profesi pelaku. Pelaku langsung jawab jadi gogilo atau prostitusi online,’’ tegasnya. Selanjutnya mereka meninggalkan Lapangan Lumintang menuju Kantor BRI Renon untuk mencairkan cek yang diberikan pelaku. Setelah itu menuju Kantor BCA di Jalan Hasanudin karena korban melakukan transfer uang melalui ATM BCA. Setelah itu mereka makan siang di Tiara Dewata. ‘’Saat makan siang tersebut, korban kembali menanyakan profesi pelaku. Pelaku menjawab jadi gigolo atau prostitusi online dengan tarif Rp 500 ribu,’’ ujar Ruddi. Usai makan, korban melihat kaca HP pelaku pecah. Selanjutnya ibu dua anak ini mengajak pelaku ke Celluler Word di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Setibanya di sana, pelaku dibelikan HP Vivo Y91 seharga Rp 1.999.000 sebagai hadiah. Setelah itu, mereka berdua menuju ke Dealer Mishubisi di Jalan Imam
Bonjol, Denpasar. Dalam perjalanan mereka ngobrol tentang seks. ‘’Akhirnya korban menentukan tempat berhubungan badan di Penginapan Teduh Ayu 2 di Jalan Kebo Iwa, Padangsambian Kaja, Denpasar,’’ kata mantan Wadir Reskrimsus Polda Bali ini. Sekitar pukul 18.00 Wita, mereka berdua sampai di Penginapan Teduh Ayu 2. Pelaku memesan kamar nomor 8 dan melakukan pembayaran Rp 60.000. Setelah itu, mereka masuk ke kamar nomor 8 dan melakukan hubungan seksual. ‘’Pengakuan pelaku mereka dua kali berhubungan seksual, tapi korban tidak puas. Selanjutnya mereka berdua memakai pakaian. Saat pelaku hendak keluar kamar, korban menarik bajunya. Korban menampar wajah pelaku kiri dan kanan sambil mengatakan ‘rugi saya membelikan kamu HP, saya enggak puas sama kamu’. Hal ini membuat pelaku emosi,’’ tegasnya. Saat korban hendak mengambil tas di atas meja, pelaku langsung memiting leher ibu dua anak ini. Saat korban yang sedang pisah ranjang dengan suaminya sejak 2017 ini lemas, pelaku membaringankan korban di atas tempat tidur dan menutup wajahnya dengan handuk warna putih yang ada di kamar tersebut. ‘’Pelaku lalu mengambil HP korban di atas meja dan membawa kabur mobil Ertiga tersebut. Mobil itu milik keponakan korban,’’ kata Kompol Arta. Setelah itu, pelaku membawa mobil tersebut ke rumah seseorang berinisial JK di daerah Sading, Badung. Karena
tanpa BPKB, mobil itu dijual Rp 10 juta. Selanjutnya pelaku membuang HP korban dan menumpang ojek online dari Ubung menuju Bandara Ngurah Rai, Badung. Selasa (6/8) lalu, pesawat yang ditumpangi pelaku transit di Surabaya. Setelah itu terbang lagi menuju Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Dari Bandara Sam Ratulangi, pelaku menumpang taksi mampir di toko pakaian untuk membeli baju dan ganti pakaian di Pantai Mega Mas. Pakaian yang digunakan saat membunuh korban dibuang di pantai tersebut. Pelaku menginap di rumah mertuanya di Manado. ‘’Tim Resmob Polresta Denpasar dan Polda Bali bersama Satgas CTOC Polda Bali dan Polda Sulut menangkap pelaku tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wita. Pelaku dibekuk saat turun dari Bukit Watu Line dan berjalan kaki menuju jalan raya. Pengungkapan kasus ini dipimpin Kanit I Satreskrim Polresta Denpasar Iptu Made Yudistira,’’ ungkap perwira melati tiga asal Madura, Jawa Timur ini. Seperti diberitakan sebelumnya, karyawan Penginapan Teduh Ayu 2 di Jalan Kebo Iwa Utara, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, dihebohkan dengan penemuan mayat di kamar nomor 8, Senin (5/8) pukul 21.30 Wita. Mayat tersebut tak lain Ni Putu Yuniawati (39) yang berprofesi sebagai SPG. Diduga Yuniawati dibunuh karena dari mulutnya keluar darah segar dan dibekap handuk. (kmb36)
DPRD Bali Ingatkan Adanya Potensi Penurunan Pendapatan Denpasar (Bali Post) Pendapatan daerah dalam Ranperda Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 memang dirancang meningkat sebesar Rp 175 miliar lebih, menjadi Rp 6,4 triliun lebih. Akan tetapi, Fraksi Golkar DPRD Bali mengingatkan eksekutif terkait adanya potensi terjadinya penurunan pendapatan daerah. Mengingat struktur pendapatan daerah saat ini masih didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB. ‘’Kami sarankan ke depannya kita harus terus berkreasi dan melakukan terobosanterobosan dengan menemukan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya,’’ ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali I Made Dauh Wijana dalam Rapat Paripurna dengan agen-
da Pandangan Umum Fraksi di gedung dewan, Senin (12/8) kemarin. Dauh menggarisbawahi, sumber pendapatan baru yang dimaksud jangan sampai membebani masyarakat luas. Jika hanya mengandalkan PKB dan BBNKB, juga tidak se-
jalan dengan arah kebijakan ke depan terkait penggunaan kendaraan listrik. Kemajuan di bidang industri, khususnya industri otomotif ini akan dibarengi pula dengan pengenaan pajak impor yang dikenakan minimal. ‘’Maka tidak tertutup kemungkinan juga mengarah pada tuntutan penurunan pengenaan PKB dan BBNKB yang lebih rendah pula,’’ jelas anggota Komisi IV ini. Anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali IGA Diah Werdhi Srikandi mengatakan, Pemprov Bali perlu melakukan langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan dae-
rah lainnya. Namun, jangan hanya mengandalkan sektor pajak daerah. Utamanya dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global, nasional, maupun regional yang saat ini mengalami pelambatan. Sebab, hal tersebut berakibat terhadap penurunan daya beli masyarakat. ‘’Perlu optimalisasi pengembangan potensi pendapatan yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, potensi aset daerah, serta sumber pendapatan lainnya,’’ imbuhnya. Di sisi lain, lanjut Diah, kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan pajak daerah
juga masih terbatas. Namun, sebetulnya dapat diatasi dengan optimalisasi pemungutan dan penegakan hukum bidang pendapatan. Selama ini, hal tersebut baru sebatas pembinaan dan sanksi administratif. Ke depan agar diupayakan meningkat sampai ke tahap penyitaan. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan kenyamanan wajib pajak juga perlu ditingkatkan. (kmb32) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965
Pembukaan Sidang Paripurna Ke-13 DPRD Kota Denpasar
Bahas Ranperda APBD-P Tahun 2019 Berharap Hasil Maksimal Dukung Pembangunan SIDANG Paripurna ke-13 DPRD Kota Denpasar masa Persidangan II Tahun 2019 yang mengagendakan usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2019 digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (12/8) kemarin. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede ini dihadiri Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira, I Made Mulyawan Arya, anggota DPRD Kota Denpasar, serta Forkompinda Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dalam pidato pengantarnya menjelaskan, bahwa usulan APBD-P tahun 2019 ini didasarkan atas adanya penyesuaian terhadap penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, adanya silpa tahun 2018 dan pergeseran anggaran antarunit OPD. ‘’Ranperda APBD-P ini diusulkan dalam upaya memaksimalkan anggaran sebagai wujud nyata mewujudkan pembangunan Denpasar yang baik menuju kesejahteraan rakyat,’’ ujarnya. Rai Mantra menambahkan, pada Ranperda APBD-P tahun 2019 ini
pendapatan daerah tahun anggaran 2019 setelah perubahan dirancang sebesar Rp 2,13 triliun lebih atau meningkat Rp 15,74 miliar lebih dari anggaran sebelum perubahan yakni Rp 2,12 triliun lebih. Yang terdiri atas pendapatan asli daerah yang dirancang meningkat menjadi Rp 909,1 miliar lebih atau meningkat sebesar Rp 36,6 miliar lebih dari anggaran sebelum perubahan sebesar yakni Rp 872,4 miliar lebih. Selain itu, dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang dirancang Rp 916,94 miliar lebih. Untuk dana lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti halnya pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak, bantuan keuangan serta dana transfer lainnya dirancang sebesar Rp 310,05 miliar lebih. Sedangkan untuk belanja langsung dan tidak langsung setelah perubahan dirancang sebesar Rp 2,4 triliun lebih dengan komposisi belanja langsung 51,28 persen dan belanja tidak langsung 48,72 persen. Terkait dengan adanya defisit anggaran yang dirancang sebesar 316,2 miliar lebih ini sedianya akan ditutupi dengan pembiayaan daerah yang diperoleh sebesar Rp 323,3 miliar yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2018. ‘’Tentu dari usulan Ranperda
PENYERAHAN - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara saat menyaksikan penyerahan Ranperda APBD-P oleh Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede kepada pimpinan fraksi saat pelaksanaan Sidang Paripurna, Senin (12/8) kemarin. APBD-P tahun 2019 ini kami berharap hasil yang terbaik dalam mendukung suksesnya pembangunan Kota Denpasar di segala lini guna mencapai pen-
ingkatan taraf hidup serta mewujudkan pelayanan maksimal bagi masyarakat menuju kesejahteraan rakyat,’’ jelas Rai Mantra. (ad366)
BADUNG
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
3
Hadiri ”Nyekah” Massal di Banjar Adat Lawak
Bupati Giri Prasta Serahkan Bantuan Hibah
NYEKAH MASSAL - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri upacara nyekah massal di Banjar Adat Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Senin (12/8) kemarin.
BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri upacara nyekah massal di Banjar Adat Lawak, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Senin (12/8) kemarin. Pada upacara tersebut, Bupati didampingi anggota DPRD Bali terpilih I Bagus Alit Sucipta, anggota DPRD Badung I Gusti Agung Ayu Inda Trimafo Yudha, Camat Petang I Gede Eka Sudarwitha, unsur Tripika Petang, Perbekel Desa Belok Sidan I Made Rumawan serta tokoh masyarakat setempat. Bupati Giri Prasta mengatakan, pihaknya memahami betul bagaimana waktu umat Hindu banyak habis untuk kegiatan yadnya. Selain waktu, umat juga berkorban materi untuk upacara tersebut. ‘’Saya hadir di tengahtengah masyarakat untuk meringankan beban masyarakat, salah
satu contoh untuk membantu upacara yadnya seperti sekarang ini. Selain membantu upacara, kami di Pemerintah Kabupaten Badung juga membantu dalam pembangunan tempat suci atau pura, begitu juga bale banjar, wantilan dan yang lainnya,’’ katanya di hadapan krama desa adat. Bupati asal Pelaga itu pun mengaku bangga dalam upacara yang dihadirinya tersebut lantaran ada warga yang tinggal di luar Pulau Bali seperti di Sulawesi dan Sumatera yang ikut dalam acara nyekah massal. ‘’Jadi bisa kita katakan, walaupun ada di luar pulau masih ingat dengan kawitan-nya yang ada di Bali khususnya di Banjar Adat Lawak,’’ ungkapnya. Pada kesempatan itu, ia mengajak masyarakat untuk bersatu dalam melaksanakan kegiatan di
masyarakat. Menurut Bupati, jika masyarakat bersatu, setengah perjuangan sudah berhasil. ‘’Intinya keberhasilan seorang pemimpin ketika bisa menyatukan masyarakat dengan tidak ke luar dari konsep Tri Hita Karana,’’ katanya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta membantu krama yang melaksanakan kegiatan nyekah massal melalui dana hibah tahun 2018 sebesar Rp 400 juta. Ketua Panitia Nyekah Massal I Wayan Suarsa menyampaikan terima kasih kepada Bupati Badung serta undangan yang lain yang sudah bersedia hadir di tengah-tengah masyarakat Banjar Adat Lawak. ‘’Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung terutama Bupati Badung yang memberi bantuan dana hibah untuk melaksanakan
kegiatan upacara nyekah massal, matatah dan mapetik,’’ paparnya. Kata dia, upacara nyekah massal diikuti 24 sawa. Upacara ini untuk membersihkan Sang Hyang Atman untuk menuju suarga loka. Sedangkan upacara potong gigi diikuti 60 orang dan mapetik sebanyak 20 orang. Perbekel Desa Belok Sidan I Made Rumawan juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati serta undangan yang hadir. Dalam kesempatan itu, Perbekel Desa Belok Sidan membantu dana sebesar Rp 50 juta untuk ikut meringankan beban masyarakat. ‘’Kami berharap dalam melaksanakan kegiatan seperti ini masyarakat harus tetap bersatu dan bergotong royong agar pelaksanaan upacara berjalan lancar dan tidak ada hambatan,’’ terangnya. (ad371)
Inovasi Ditlantas Polda Bali Dalam Pelayanan BPKB
Manfaatkan TI, Wujudkan Kinerja Cepat dan Akurat SISTEM pelayanan publik berbasis teknologi informasi (TI) diharapkan menjadi proyek perubahan, baik secara individu maupun tim berfungsi secara maksimal sehingga masyarakat sebagai stakeholder maupun konsumen merasakan kenyamanan dan puas atas pelayanan Polri bidang Regident BPKB pada Ditlantas Polda Bali. Penggunaan TI dalam proses ini merupakan langkah inovatif Polda Bali dalam mengoptimalkan kinerja organisasi pada pelayanan publik dengan harapan terjadi perubahan yang signifikan terhadap performance Polda Bali khususnya Ditlantas, khususnya Seksi BPKB dalam aspek pelayanan publik yang cepat, murah dan akurat. Dirlantas Polda Bali Kombes Pol. Anak Agung Made Sudana, S.IK., S.H., M.H. mengungkapkan, pengembangan sistem aplikasi layanan BPKB secara online di Polda Bali antara lain, membangun sistem layanan publik pada regident BPKB, membangun sistem otomasi online dengan memanfaatkan teknologi komputer, mengintegrasikan layanan BPKB dengan regident ranmor dalam satu sistem layanan samsat. Pihaknya melakukan inovasi di antaranya layanan penerbitan BPKB online area dalam satu sistem layanan, proses identifikasi dan cek fisik kendaraan bermotor secara digital terintegrasi dalam satu sistem aplikasi pelayanan BPKB, terintegrasinya data uji kelayakan kendaraan bermotor dengan dealer APM dalam satu sistem layanan regident ranmor, terintegrasinya sistem pembayaran administrasi PNBP, PKB, BBNKB
dan SWDKLLJ menggunakan fasilitas perbankan serta membangun sistem pengarsipan dokumen elektronik kendaraan bermotor online di seluruh kantor bersama samsat. Secara riil, Ditlantas Polda Bali telah memperbaiki kualitas layanan. Sejumlah inovasi dilakukan khususnya terkait pelayanan BPKB berbasis TI. Layanan dimaksud yakni E-Form BPKB yang dimulai Februari 2019. Ini berupa pengisian formulir permohonan BPKB secara digital dan online dengan meletakkan ID card (taping) pada RFID reader, selanjutnya memasukkan nomor kode pendaftaran bagi yang sudah mendaftar secara online atau memasukkan nomor BPKB dan NIK bagi pemohon yang baru mendaftar. ‘’Setelah melakukan pengisian secara online, pemohon bisa mendapatkan tanda terima secara online juga yakni e-receipt signature. Tanda terima
elektronik adalah sebuah sistem tanda terima BPKB elektronik dimana dalam penyerahan BPKB pemohon memberikan tanda tangan secara digital menggunakan stylus pen pada digital signature, selanjutnya tanda tangan akan tersimpan dalam sistem BPKB sehingga mempermudah dalam penyajian data,’’ jelasnya. Ditlantas juga menyediakan pelayanan E-Informasi BPKB. Apikasi ini untuk mempermudah masyarakat melakukan pendaftaran BPKB yang rangkaian kegiatan meliputi mekanisme prosedur biaya PNBP dan informasi data ranmor sudah terimplikasi pada E-Informasi BPKB. Sistem ini sudah terintegritasi dengan aplikasi online sistem BPKB. Selanjutnya ada E-Cek Fisik. Dengan didukung kamera untuk merekam kendaraan setelah dicek fisik, sebagai data induk untuk mempermudah
FIGUR
Profesionalisme dan Modernisasi PROFESIONALISME aparatur dalam pelayanan publik pada Seksi BPKB Subdit Regident Ditlantas Polda Bali sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima. Namun, ada banyak tantangan dan kendala. Bagi Dirlantas Polda Bali Kombes Pol. Anak Agung Made Sudana, tantangan harus dijawab dengan inovasi. Langkah yang bersifat segera dalam bentuk perubahan
yang terpadu dalam pelayanan regident kendaraan bermotor, khususnya pelayanan publik pada Seksi BPKB merupakan hal mutlak. Modernisasi pelayanan kepolisian yang aplikatif dalam sistem yang terpadu merupakan langkah yang harus ditempuh agar masyarakat mudah mendapatkan informasi. (jay)
CMYK
masyarakat ketika mencari data kendaraannya. Subdit Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Bali sudah menggunakan E-TKM (Tingkat Kepuasan Masyarakat) untuk meningkatkan pencapaian kinerja Unit Pelayanan BPKB. BPKB BBN I one day service dan BPKB BBN II ganti nopol one day service di Ditlantas juga memberikan masyarakat kemudahan. Proses selesai dalam satu hari, sehingga mampu mengurangi risiko BPKB terselip ataupun lamanya distribusi BPKB ke wajib pajak sehingga penumpukan BPKB yang telah selesai diproses bisa diantisipasi. ‘’Kami juga memiliki ID Accses Control (Finger Print) gedung pelayanan BPKB ID. Ini diberikan kepada wajib pajak untuk memberikan akses masuk ruang pelayanan BPKB setelah petugas memeriksa berkas wajib,’’ jelasnya. Ngurah Sistawan, warga Blahbatuh yang melakukan mutasi kendaraan di Kantor BPKB Ditlantas Polda Bali, Senin (12/8) kemarin, mengatakan dengan pelayanan publik berbasis TI, pengurusan surat kendaraan menjadi lebih cepat dan mudah. ‘’Gedungnya juga nyaman dan banyak fasilitas,’’ katanya. (kmb21)
Bali Post/jay
MUTASI - Sejumlah warga yang mengurus mutasi kendaraan, menggunakan komputer E-Form BPKB untuk mencari data dan pengisian formulir permohonan BPKB secara digital dan online, Senin (12/8) kemarin.
info seremoniAL
4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I
Senator Minta BPN Gianyar Serahkan Sertifikat yang Menjadi Hak Almarhum Desak Sangging
Wedakarna Minta Warga Tukad Mungga Buleleng Siapkan Penyanding dan Adat, Tolak Izin IMB di Atas Lahan Rampasan SENATOR DPD-RI termuda dari Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III akhirnya turun tangan terkait masalah kisruh dan sengketa tanah di Desa Tukad Mungga, Buleleng dan di tanah program LC Gianyar. Dalam kunjungan kerja ke dua kabupaten berbeda ini, Senator Arya Wedakarna langsung terjun merapatkan hal ini dengan menggandeng instansi terkait. Saat di Buleleng, Senator AWK disambut ratusan krama Desa Adat Tukad Mungga dan juga rapat dihadiri Kepala Desa, prajuru adat, BPN Buleleng dan aparat TNI/Polri. Dalam penjelasan kepada DPD-RI, kasus tanah milik desa adat ini disertifikatkan sepihak oleh oknum masyarakat. Kini masalah sedang ditangani Pengadilan Negeri. ‘’Kepada warga Tukad Mungga, saya sudah memahami masalah ini dan semoga proses segera selesai. Kini biarkan proses ini berjalan dumun di pengadilan karena walau bagaimanapun sudah terbit sertifikat dari BPN beberapa tahun lalu. Kita percaya bahwa hakim akan memutuskan secara adil. Apalagi dari alat bukti yang ada sudah kuat. Nanti urusan tiang mengawal kasus ini jika sampai di Jakarta (pusat). Tanpa bermaksud mengintervensi hukum, tentu akan ada koordinasi antarlembaga nantinya. Jangan lupa, DPD-RI juga pengawas UU tentang produk hukum dan SDM hukum,’’ kata Gusti Wedakarna. Usai mengadakan rapat di kantor desa, Senator AWK ditemani tokoh adat langsung meninjau lahan dimaksud. ‘’Menang atau kalah di pengadilan, intinya pihak perbekel dan desa adat jangan pernah memberikan izin pendirian bangunan di kawasan ini. Ini hak dari desa adat dan penyanding. Selama pejabat terkait tidak memberikan tanda tangan, sampai kiamat pun bangunan dan IMB tidak bisa diberikan. Ini pentingnya wawasan kepada masyarakat adat. Tiang dukung jika tanah milik adat ini kembali kepada yang berhak. Tindakan masyarakat membongkar tembok jika ada oknum yang melawan adat juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan,’’ jelas Gusti Wedakarna yang juga anggota Komite I Bidang Hukum DPD-RI ini. Lainnya, Senator AWK juga melaksanakan kegiatan RDP di Kantor Bupati Gianyar, yakni terkait dengan tertundanya ekseku-
SATYAGRAHA - Senator Dr. Arya Wedakarna (AWK) saat rapat di Kantor Bupati Gianyar dan saat memberi dukungan kepada warga adat Desa Tukad Mungga, Buleleng. si di program LC yang seharusnya tuntas pada 1990/1991 di Gianyar (tanah sport center). Dalam rapat RDP di Kantor Bupati tampak hadir Kepala Bappeda Gianyar, Asisten Pemkab Gianyar, BPN Gianyar dan sejumlah korban. Dalam berita acara rapat dimaksud tentang adanya hak-hak warga masyarakat yang belum terayomi yakni hak atas tanah dan juga sertifikat asli yang belum diserahkan. ‘’Saya kecewa Gianyar sudah ganti bupati beberapa kali. Sejak zaman Bapak CBS, Agung Baratha, Cok Ace juga belum beres, padahal usia case-nya sudah 19 tahun. Saya harap Bupati Gianyar sekarang Bapak Mahayastra segera menuntaskan hal ini. Laksanakan perintah pengadilan yang telah memenangkan Pemkab Gianyar. Jangan takut dengan intimidasi yang ada. Adakan pendekatan yang persuasif dengan pihak yang keberatan dan sampaikan pengertian bahwa sudah ada hasil mengikat (inkracht) dan tinggal dieksekusi saja. Kita awasi benar proses ini,’’ ungkap Senator AWK. Adapun keputusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor : 578 PK/PDT /2014 diminta segera dilaksanakan. Senator AWK juga memberikan dua opsi lain selain eksekusi lahan yakni
memberikan tanah pengganti (ruislag) dan juga ganti untung kepada pemilik sertifikat. ‘’Secara hukum posisi pemilik bangunan sangat lemah karena bangunan ini berdiri di tanah milik orang lain. Selain memang tidak memiliki IMB. Kalau benar jangan merasa takut. Saya mendukung perjuangan keluarga Bapak Wayan Regeg dan Bapak Wayan Suena. Sabar dan berdoa,’’ tambah AWK. Hal lainnya, Senator AWK memerintahkan dan merekomendasikan kepada BPN Gianyar agar segera menyerahkan sertifikat asli milik almarhum Desak Sangging kepada ahli warisnya. Mengingat sampai saat ini pihak keluarga belum menerima sertifikat asli. ‘’Kepada BPN, segera diserahkan sertifikat asli milik almarhum. Jangan campuradukkan masalah administrasi di pemkab dengan masalah hak seseorang atas penguasaan akan tanah. Ini bagian dari reformasi agraria yang didengungkan oleh pemerintah Jokowi. Saya harap BPN bisa melayani masyarakat secara maksimal,’’ tegas Dr. Arya Wedakarna yang juga peraih suara tertinggi di Pemilu 2019 dalam sejarah Bali Dwipa. (ad372)
DPRD Badung Tetapkan Fraksi dan Kelengkapan Dewan
SETELAH dilantik pada 5 Agustus lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung menggelar rapat paripurna intern, Senin (12/8) kemarin. Sidang ini mengagendakan penetapan anggota fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Rapat yang dipimpin Pimpinan Dewan Sementara I Putu Parwata (Ketua) dan I Wayan Suyasa (Wakil Ketua) membacakan nama-nama anggota fraksi untuk setiap komisi. Bila periode 2014-2019 jumlah fraksi ada empat, namun untuk periode 2019-2024 atau lima tahun ke depan hanya ada tiga fraksi dari lima parpol yang lolos DPRD Badung. Seperti Fraksi PDI-P (38 orang), Fraksi Golkar (8 orang terdiri dari 7 Golkar dan 1 NasDem) dan Fraksi Badung GeDe (4 orang terdiri dari 2 Demokrat dan 2 Gerindra). ‘’Kami berharap anggota fraksi dan AKD yang terbentuk dapat segera terbentuk sehingga bisa segera bekerja,’’ ungkapnya. Rapat paripurna kemarin diawali dengan penetapan fraksi. Pertama PDI-P sebagai fraksi terbesar menyodorkan struktur kepengurusan fraksi paling gemuk. Selaku Penasihat bercokol nama I Nyoman Giri Prasta dan Putu Parwata, Ketua Fraksi I Gusti Anom Gumanti. Ketua fraksi ini didampingi lima Wakil Ketua Fraksi masingmasing I Nyoman Satria, Nyoman Dirgayusa, Putu Alit Yandinata, I.B. Sunartha dan Wayan Regep. Kemudian untuk Sekretaris Fraksi dijabat Made Ponda Wirawan dan Wakil Sekretaris Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi. Untuk posisi Bendahara dipercayakan kepada I Made Sumerta
RAPAR PARIPURNA - Wakil rakyat di DPRD Badung menetapkan fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan dalam rapat paripurna intern, Senin (12/8) kemarin. dan Wakil Bendahara IGN Sudiarsa. Sementara untuk keanggotaan fraksi terdiri dari 11 orang dari total 28 kader PDI-P di DPRD Badung. Kemudian fraksi kedua yang terbentuk adalah Fraksi Golkar. Fraksi ini terdiri dari dua parpol yaitu Golkar (7 orang) dan NasDem (1 orang). Komposisi kepengurusan selaku Penasihat I Wayan Suyasa, Ketua Fraksi IGN Shaskara, Wakil Ketua Nyoman Karyana, Sekretaris AAN Agus Nadi Putra, Bendahara Ni Ketut Sueni. Sedangkan anggotanya meliputi Nyoman Suka, Ni Luh Gede Mediastuti dan I Gede Suardika (NasDem). Terakhir fraksi ketiga atau yang paling minoritas terbentuk adalah Fraksi Badung GeDe. Fraksi gabungan Demokrat dan Gerindra ini terdiri 4 anggota dengan masingmasing dua anggotanya. Yang menarik, pengurus fraksi ini merang-
kap sebagai anggota. Pembentukan dan struktur kepengurusan ketiga fraksi ini pun langsung disetujui dan disahkan pimpinan dewan. Dalam rapat yang diikuti seluruh anggota juga menetapkan Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung yang diisi I Wayan Regep sebagai Ketua Komisi I, Komisi II I Gusti Anom Gumanti, Komisi III Putu Alit Yandinata, Komisi IV Made Sumerta. Untuk Ketua BK dipercayakan kepada Nyoman Dirga Yusa dan Ketua Banleg I Nyoman Satria. ‘’Pembentukan AKD ini sudah berlangsung secara demokratis dan sudah disetujui oleh semua anggota dewan. Selain itu juga sudah disahkan lewat rapat paripurna intern, jadi AKD dan fraksi ini sudah resmi terbentuk,’’ pungkasnya. (ad368)
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
5.653 Mahasiswa Baru Unud Ikuti PKKMB UNIVERSITAS Udayana (Unud), Senin (12/8) kemarin menggelar kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). Bertempat di Auditorium Widyasabha Kampus Jimbaran, kegiatan ini juga diisi dengan kuliah umum dan pembekalan. Ketua Pelaksana PKKMB yang juga Wakil Rektor Unud Bidang Akademik Prof. Dr. Nyoman Gde Antara dalam sambutannya mengatakan PKKMB ini mengambil tema ‘’Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan untuk Mewujudkan SDM Kompetitif, Inovatif dan Berkarakter di Era Revolusi Indusatri 4.0’’. Untuk tahun ini, PKKMB diikuti sebanyak 5.653 orang mahasiawa yang dibagi menjadi 57 gugus. Setiap gugus terdiri dari 1 0 0 m a ha si swa , y a kni d a ri Fakultas Ilmu Budaya (562 orang), Fakultas Kedokteran (667 orang), Fakultas Hukum (515 orang), FEB (987 orang), Fakultas Pertanian (410 orang), Fakultas Teknologi Pertanian (209 orang), Fakultas Teknik (742 orang), MIPA (463 orang), Peternakan (158 orang), Kedokteran Hewan (111 orang), Pariwisata (254 orang), FISIP (350 orang) dan Fakultas Kelautan dan Perikanan (169 orang). PKKMB ini berlangsung selama satu hari penuh dengan materi yang diberikan meliputi meningkatkan wawasan kebangsaan dan bernegara serta visi Unud, kebijakan akademik Unud tahun 2019, pengembangan sumber daya Unud menuju revolusi industri 4.0 dan pemaparan lain. Untuk kriteria kelulusan PKKMB, kata Antara, menggunakan lima parameter penilaian yakni kehadiran, keseriusan mengikuti setiap sesi, kedisiplinan, ketekunan dan ketaatan terhadap tata tertib.
PKKMB - Rektor Unud Prof. Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K). saat menyematkan tanda peserta PKKMB Unud tahun 2019, Senin (12/8) kemarin. Peserta dinyatakan lulus apabila rata-rata nilai keseluruhan kegiatan mencapai minimal 60. ‘’PKKMB ini wajib diikuti. Sebab ini menjadi persyaratan mengikuti wisuda,’’ pungkasnya. Rektor Unud Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K). pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru karena sudah melalui persaingan yang ketat. Saat ini mereka sudah menjadi bagian dari keluarga besar Unud. PKKMB ini merupakan kegiatan rutin setiap awal tahun ajaran akademik, dan hal ini perlu dilakukan mengingat mahasiswa baru memerlukan adaptasi sebelum mengikuti pembelajaran. ‘’Banyak mahasiswa baru, mungkin secara psikologis belum siap mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi,’’ pungkasnya. Dikatakan, kesiapan mahasiswa dalam mengikuti kehidupan kampus sangat penting. Karena hal itu berpengaruh terhadap kesuksesan dalam menempuh pendidikan. Melalui
kegiatan ini akan diberikan pemahaman tentang berbagai aspek pengetahuan di bidang pendidikan, termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana. PKKMB, kata Raka Sudewi, wajib diikuti setiap mahasiswa baru di Unud. Ini penting dilakukan agar setiap mahasiswa memiliki kesiapan lebih dini dalam proses pembelajarannya. ‘’PKKMB merupakan bagian dari budaya akademik. Melalui budaya akademik kita akan mampu meningkatkan daya saing bangsa,’’ tambahnya. Ia berharap mahasiswa baru ini bisa menggunakan waktu sesuai dengan masa tempuh studi, sehingga bisa lulus tepat waktu. Untuk diketahui, unud beserta fakultas dan prodi mempunyai target kinerja 75 persen mahasiawa minimal bisa lulus tepat waktu. ‘’Selain harus bisa berusaha untuk menjadi yang terbaik di antara teman-temannya, juga harus berbudaya dengan memperhatikan etika saling menghormati,’’ harapnya. (ad365)
’’Mahasisya Upanayana’’ Unhi Denpasar Diikuti 810 Mahasiswa Baru
SEBANYAK 810 orang mahasiswa baru Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar tahun akademik 2019/2020 mengikuti kegiatan mahasisya upanayana. Kegiatan rutin yang dilakukan pada awal penerimaan mahasiswa baru ini akan berlangsung selama enam hari. Diawali dengan upacara pawintenan mahasiswa baru di Pura Mahawidya Mandira Kampus Unhi pada Minggu (11/8) lalu. Sedangkan pembukaan mahasisya upanayana 2019 dibuka secara resmi Rektor Unhi Denpasar Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. bersama Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A. di lapangan kampus setempat, Senin (12/8) kemarin. Selama kegiatan, mahasiswa baru akan diberikan ceramahceramah dari berbagai instansi terkait. Di antaranya dari Kepala LLDikti Wilayah VIII Bali-Nusra, Rektor dan para Wakil Rektor Unhi Denpasar, dari Polda Bali terkait Kewarganegaraan dan Bela Negara, BNN Provinsi Bali terkait Bahaya Narkoba dan Psikotropika, dan dari BPJS Kesehatan terkait Sosialisasi Program JKN-KIS. Selain itu, mahasiswa baru juga dikenalkan dengan berbagai UKM yang ada di Unhi Denpasar, serta diajak ngayah mareresik di Setra Tembau, dan di lingkungan kampus. Sementara penutupan akan dilakukan dengan upacara bendera serangkaian HUT ke-74 Kemerdekaan RI pada Sabtu (17/8) mendatang. Rektor Unhi Denpasar Prof. Damriyasa mengatakan dari tahun ke tahun peminat generasi muda untuk mengenyam pendidikan tinggi di Unhi Denpasar terus mengalami peningkatan. Sebab, selain berbasis agama dan kebudayaan Hindu, mahasiswa Unhi Denpasar juga dapat mempelajari ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi sesuai tuntutan zaman. Selain itu, Unhi Denpasar juga telah membuka dua program studi (prodi) baru yang sangat relevan dengan kebutuhan
MELEPAS BALON - Rektor Unhi Denpasar Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. (endek hijau) bersama Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A. (endek merah) melepas balon ke udara sebagai tanda dibukanya kegiatan Mahasisya Upanayana 2019 di lapangan kampus setempat, Senin (12/8) kemarin. pasar saat ini, yaitu Prodi Sistem Informasi dan Hukum Adat. Apalagi, sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penguatan Desa Adat di Bali, sangat dibutuhkan SDM yang berkompeten di bidang tata kelola desa adat. ‘’Oleh karena itu, kami merupakan universitas umat Hindu di Bali berkewajiban untuk menyediakan dan mendidikan sumber daya manusia Bali agar kompeten dalam tata kelola desa adat,’’ tegas Prof. Damriyasa. Sementara itu, dari segi sarana-prasarana dan SDM tenaga pengajar untuk kedua prodi baru ini, telah siap. Bahkan pihaknya telah melakukan kerja sama dengan berbagai stakeholder di bidang SDM. Beberapa dosen di Unhi telah memiliki kemampuan
untuk mengajar pada Prodi Sistem Informasi. Sedangkan pada Prodi Hukum Adat, baik sarana-prasarananya maupun SDM-nya telah siap semua. Terkait kegiatan mahasisya upanayana, dijelaskan, hal ini merupakan kegiatan transisi bagi mahasiswa baru dari Sekolah Menengah Atas ke perguruan tinggi. Sehingga sangat perlu mahasiswa baru diberikan pembekalan dan berbagai persiapan, baik secara sekala maupun niskala sebelum menghadapi perkuliahan. ‘’Karena basic kami adalah agama Hindu, maka selalu dilandasi dengan sekala dan niskala. Sehingga sangat perlu mahasiswa baru untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Mahasisya Upanayana ini,’’ tandasnya. (ad364)
Seminar Nasional STIMI Handayani Denpasar
Memperkenalkan Fungsi dan Kewenangan OJK DALAM upaya memperkenalkan fungsi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada mahasiswa, STIMI Handayani Denpasar bekerja sama dengan DPR-RI dan OJK-RI menggelar seminar nasional di kampus setempat, Senin (12/8) kemarin. Seminar yang mengusung tema ‘’Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dalam Fungsi dan Kewenangannya’’ ini menghadirkan empat orang narasumber yakni anggota Komisi XI DPR-RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M., I Nyoman Hermanto Darmawan (OJK), I Gusti Bagus Adi Wijaya (OJK), dan akademisi Dewi Bunga. Ketua STIMI Handayani Denpasar Dr. I.B. Gede Udiyana, S.E., M.Si.Ak. mengatakan jumlah peserta seminar nasional sebanyak 250 orang yang terdiri dari maha-
siswa semester VII dan para dosen di lingkungan STIMI Handayani Denpasar. Diharapkan seminar ini dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang fungsi dan kewenangan apa saja yang dimiliki OJK, sehingga dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas. Apalagi, STIMI Handayani hanya berkonsentrasi pada dua prodi, yaitu Prodi S-1 Managemen dan D-3 Sekretari. Ketua Yayasan Pendidikan Handayani Dr. I.B. Radendra Suastama, S.H., M.H. menjelaskan, STIMI Handayani Denpasar yang konsentrasinya managemen menghasilkan lulusan SDM yang bersentuhan langsung pada bidang keuangan. Oleh karena itu, mendesiminasikan pemahaman tentang fungsi dan kewenangan OJK kepada mahasiswa STIMI Handayani sangat penting
diberikan. Sehingga mahasiswa paham tentang OJK, baik secara toeritis maupun praktisnya. ‘’Mahasiswa sebagai salah satu agen elite pendidikan mempunyai peran dalam menyosialisasikan apa itu OJK kepada masyarakat, karena masyarakat banyak yang belum kenal dan memahami OJK yang merupakan lembaga yang berfungsi optimal dalam industri perekonomian,’’ imbuh Radendra. Anggota Komisi XI DPR-RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M. mengatakan sejak berdiri tahun 2011 banyak masyarakat belum mengetahui tugas, fungsi dan kewenangan dari OJK. Terkait hal tersebut, sangat penting dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda di kalangan kampus agar bisa disebarluaskan mengenai tu-
gas, fungsi dan kewenangan OJK. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa OJK memiliki tugas dan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta nonperbankan. Seperti kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional VIII Bali-Nusa Tenggara I Nyoman Hermanto Darmawan menjelaskan, selain memiliki fungsi dan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan, OJK juga memiliki satu fungsi tambahan, yaitu perlindungan konsumen. Dikatakan, saat ini banyak fintech dan investasi bodong yang
SEMINAR - Anggota Komisi XI DPR-RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M. bersama narasumber lain saat menjelaskan fungsi dan kewenangan OJK kepada peserta seminar nasional yang digelar STIMI Handayani Denpasar, Senin (12/8) kemarin. berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana cara mengamankan data agar tidak tertipu oleh fintech dan investasi bodong sangat penting diketahui oleh mahasiswa sebagai tulang punggung perekonomian bangsa yang nanti-
Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.
nya disebarluaskan ke masyarakat. Sebab, dikatakan bahwa banyak masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk berinvestasi, tetapi kebanyakan dari mereka kurang paham tentang investasi, apalagi di fintech. (ad363)
DAERAH
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
5
STPBI Gelar Program Hospitality Camp untuk Silk Road University Uzbekistan SEKOLAH Tinggi Pariwisata Bali Internasional (STPBI) menggelar Seminar ‘’Developing Tourism Through Village Tourism in Bali’’ di Ruang Meeting Room Kampus setempat, Senin (12/8) kemarin. Seminar tersebut merupakan salah satu rangkaian Hospitality Camp yang diikuti oleh rombongan mahasiswa dan dosen pariwisata dari Universitas Silk Road Uzbekistan. Selama program tersebut, mahasiswa dan dosen diajak berkunjung ke daerah pariwisata, terutama wisata pantai yang berada di daerah Jimbaran dan Kuta. Di samping juga diajak berkunjung ke GWK menyaksikan berbagai atraksi budaya, seperti Kecak dance dan berbagai tarian
Bali lainnya. Rombongan tersebut sepenuhnya diatur oleh mahasiswa/i STPBI. Hal ini guna memberikan kesempatan bagi mahasiswa kedua institusi untuk memperdalam kondisi pariwisata di masing-masing negara. Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Hubungan Internasional STPBI Ni Made Ayu Sulasmini, S.Pd., M.Pd., CHE. menjelaskan pada awal tahun 2019 ini, STPBI merintis kerja sama dengan Universitas Guna Dharma-Jakarta untuk peningkatan SDM dan kualitas pembelajaran. Kerja sama tersebut berlanjut dengan dipercayanya STPBI untuk menangani kerja sama bidang pariwisata dengan Uzbekistan yang diselengga-
rakan oleh LLDikti wilayah III Jakarta. Tiga universitas di Uzbekistan, yaitu Taskent University, Bukhara State University dan Silk Road University. Sebagai realisasinya, rombongan mahasiswa dan dosen dari Silk Road University melakukan program Hospitality Camp di STPBI bulan ini. Kehadiran mahasiswa Silk Road Tourisme University diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa STPBI untuk membuka dan mempelajari seluas-luasnya karakter pariwisata daerah masing-masing, tanpa menghilangkan karakter pariwisata Bali. Apalagi, melalui kerja sama ini STPBI ditunjuk menjadi konsultan bidang pariwisata di beberapa
kampus di Uzbekistan. Selain itu, dikatakan, melalui program kerja sama internasional, seperti program J1 yang telah dilakukan, memiliki manfaat yang signifikan terhadap lulusan STPBI. Dengan tetap mempertahankan karakter pariwisata daerah sendiri, lulusan STPBI juga mengetahui bagaimana cara berinteraksi dan memperlakukan wisatawan mancanegera di Bali. ‘’Kami harapkan mereka menjadi penentu kebijakan pariwisata dan perhotelan yang akan mengembangkan daerah Bali. Apalagi, kami telah melakukan kerja sama internasional dengan negara-negara lainnya, seperti Jepang, Switzerland, Kanada, Malaysia, Singapura, dan
Thailand,’’ harapnya. Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Dr. Drs. Nyoman Gede Astina, M.Pd., CHT., CHA. akan terus mendorong STPBI melakukan kerja sama internasional dengan berbagai perguruan tinggi di dunia. Sebab, melalui kerja sama internasional akan memperkaya pengetahuan mahasiswa pada bidang pariwisata, sehingga wawasannya semakin luas. Di samping juga sebagai kesempatan untuk memperkenalkan pariwisata budaya yang ada di Bali, sehingga mahasiswa luar negeri datang untuk belajar sembari berwisata ke destinasi wisata budaya yang ada di Bali dan Indonesia pada umumnya. (ad370)
SEMINAR - Mahasiswa Silk Road Tourism UniversityUzbekistan saat mengikuti Seminar Pariwisata Bali di STPBI, Senin (12/8) kemarin.
Imbas Rasionalisasi Anggaran
Peningkatan Status Puskesmas Abiansemal I Ditunda
Mangupura (Bali Post) -
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung I G.A. Arinda Trisnawati mengakui pembatalan peningkatan status Puskesmas Abiansemal I. ‘’Dibatalkan tahun 2019 ini. Akibat rasionalisasi anggaran
itu,’’ ujar Arinda, Senin (12/8) kemarin. Menurutnya, Pemkab Badung berencana memasang anggaran peningkatan status Puskesmas Abiansemal I pada tahun 2020. Hanya pihaknya tetap menunggu keputusan dari tim anggaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Badung dr. Gede Putra Suteja menyampaikan pihaknya telah menyiapkan skenario untuk menambah puskesmas maupun puskesmas pembantu (pustu) untuk menggantikan Puskesmas Abiansemal I. Sayangnya
birokrat asal Mengwitani ini tidak banyak memberikan komentar perihal wacana perubahan status Puskesmas Abiansemal I menjadi RS tipe C. ‘’Untuk mengubah status Puskesmas Abiansemal I menjadi rumah sakit, salah satu syaratnya harus ada puskesmas pengganti. Ini yang sedang kita persiapkan,’’ katanya. Terkait keberadaan Pustu Desa Dauh Yeh Cani yang rencananya menjadi pengganti Puskesmas Abiansemal
Denpasar (Bali Post) Di Bali baru tiga kabupaten/ kota yang menerapkan e-retribusi pasar. Setelah Denpasar dan Badung, kini giliran Kabupaten Jembrana menerapkan e-retribusi pasar. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Bali Trisno Nugroho mengatakan, BI terus berupaya memperluas elektronifikasi pembayaran restribusi di daerah ini. ‘’Itu dalam upaya menyukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan keuangan inklusif,’’ ujar Trisno Nugroho usai launching elektronifikasi pembayaran retribusi pasar di Kota Negara, Kabupaten Jembrana, belum lama ini. Trisno Nugroho mengatakan, e-retribusi pasar merupakan metode pemrosesan pembayaran sebagai upaya mendorong peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan formal dan mendukung tugas BI sebagai otoritas sistem pembayaran, khususnya dalam mendorong penggunaan transaksi nontunai. ‘’Jika sebelumnya pelaksanaan dan pengelolaan retribusi pasar
dilakukan secara tunai, kini diimplementasikan penerimaan retribusi pasar melalui pemrosesan pembayaran dengan cara nontunai, menggunakan Quick Respons (QR) Code yang berbasis Basic Saving Account (BSA),’’ jelasnya. Dengan metode tersebut, kata Trisno Nugroho, transaksi menjadi lebih praktis, efisien, cepat dan aman serta mewujudkan keuangan inklusif. Selain itu, e-retribusi merupakan salah satu implementasi sebagai langkah pengembangan elektronifikasi transaksi penerimaan pemerintah daerah. Harapannya, selain dapat memberikan kemudahan kepada pedagang pasar juga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. ‘’Pengelolaan penerimaan secara lebih aman, efisien, serta data dan informasi yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal,’’ paparnya. Selain pengelolaan penerimaan yang lebih transparan, kata Trisno Nugroho, transaksi nontunai juga akan memudahkan dalam hal pengawasan. Sebagaimana telah dicanang-
kannya pada 14 Agustus 2014 mengenai GNNT, yaitu mulai 1 Januari 2018, pemerintah daerah/kabupaten/kota diwajibkan melaksanakan transaksi nontunai untuk penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu. Termasuk melaksanakan transaksi nontunai untuk pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Oleh karena itu, dengan implementasi QR Code pembayaran retribusi pasar maka penerimaan retribusi pasar di Jembrana dilakukan secara nontunai melalui sistem perbankan. ‘’Kami ikut bangga dan berbesar hati atas langkahlangkah atau terobosan yang mampu kita tempuh bersama guna mewujudkan sistem penerimaan e-retribusi pasar dengan tata kelola yang lebih efektif dan efisien,’’ imbuh Trisno Nugroho. Trisno Nugroho menambahkan, untuk menyukseskan GNNT tidak hanya memerlukan keterlibatan BI sebagai
NONTUNAI - Kepala BI KPw Bali didampingi Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra dan Bupati Jembrana menunjukkan QR Code sebagai sistem pembayaran nontunai. regulator sistem pembayaran, katanya. namun juga dukungan dari Trisno Nugroho menegaskementerian, lembaga, pe- kan, BI terus mendukung merintah daerah, pelaku in- percepatan implementasi elekdustri sistem pembayaran tronifikasi pembayaran daerah. dan masyarakat. ‘’Kendati Berbagai perbaikan proses dan demikian, sebagai otoritas kemudahan bagi masyarakat dan fasilitator dalam pengem- telah diupayakan bersama. Ia bangan sistem pembayaran berharap elektronifikasi di Bali di Indonesia, kami bersyukur terus meluas dan makin medapat turut ambil bagian da- mudahkan masyarakat berulam pengembangan elektron- saha dan mensejahterakan ifikasi transaksi nontunai ini,’’ masyarakat Bali. (kmb42)
Peningkatan status Puskesmas Abiansemal I menjadi rumah sakit (RS) tipe C batal di tengah jalan. Padahal, penambahan fasilitas seperti pembangunan klinik, puskesmas dan laboratorium, sebagai salah satu syarat peningkatan status puskesmas menjadi RS tipe C sempat masuk tender pada 24 Mei hingga 11 Juni 2019. Bali Post/sue
PERSIAPAN - A.A. Jaka Pratidnya saat memantau persiapan piodalan di Pura Uluwatu.
Pura Uluwatu Streril dari Sampah Plastik
Ida Batara ”Nyejer” Selama Tiga Hari Mangupura (Bali Post) Pada Anggara Kasih Medangsia, Selasa (13/8) hari ini adalah puncak piodalan di Pura Uluwatu dan Ida Batara katuran nyejer selama tiga hari hingga upacara panyineban pada Jumat (16/8) mendatang. Panglingsir Puri Agung Jrokuta selaku Pangempon Pura Uluwatu, A.A. Ngurah Jaka Pratidnya, Minggu (11/8) mengungkapkan, pujawali akan diawali dengan mundut Ida Batara Sakti dari Pura Parerepan dengan berjalan kaki menuju Pura Luhur Uluwatu pukul 09.00-11.00 Wita. Puncak karya di-puput Ida Pedanda Gede Made Karang dan Ida Pedanda Gede Sari Arimbawa (Geria Sari Denpasar). Selama Ida Batara nyejer juga katuran bhakti panganyar secara bergiliran oleh umat. Upacara panganyar Rabu hingga Kamis dipuput Ida Pedanda Giri Dwijaguna dan Ida Pedanda Gede Putra Mas. Sementara upacara panyineban dilakukan Jumat (16/8), mulai pukul 10.00 Wita dan di-puput Ida Pedanda Gede Ngurah Telaga dari Geria Tegal Denpasar. Jaka Pratidnya yang akrab dipanggil Turah Joko ini meminta masyarakat untuk berhati-hati ketika tangkil ke Pura Uluwatu, terutama saat prosesi mundut Ida Batara. Dia juga mengingatkan tentang hasil paruman Desa Adat Pecatu yang memutuskan selama piodalan umat Hindu dilarang nunas tirta menggunakan kantong plastik atau tempat berbahan plastik. Pura Uluwatu dinyatakan steril dari bahan plastik, tidak saja saat piodalan namun juga sehari-hari. Para pemangku yang tergabung dalam Paiketan Pemangku Pecatu dan Kahyangan Jagat tidak melayani dan menyiapkan tirta yang dibungkus dengan plastik. Langkah ini dilakukan karena pangempon dan pangemong Pura Luhur Uluwatu berkomitmen sejak setahun lalu mengurangi penggunaan bahan plastik dalam kehidupan beragama. Kedua, para pedagang sekitar pura juga dilarang menggunakan tas plastik saat melayani konsumen. Dengan demikian, Pura Uluwatu yang pertama kali menerapkan kebijakan ini guna ikut mengedukasi umat menjaga lingkungan dan kebersihan. Selama piodalan, wisawatan dilarang masuk ke areal pura. Umat diharapkan melakukan persembahyangan di Pura Pesambiangan Ratu Gede ring Nusa, lanjut ke Pura Jurit dan ke Pura Uluwatu. Persembahyangan umat dipusatkan di jaba tengah (madya mandala), sedangkan jaba dalem (utama mandala) hanya bagi sulingggih. Turah Joko menambahkan, pangempon dan pangayah sudah menyiapkan upakara khusus untuk mengantisipasi ganasnya serangan monyet penghuni Alas Kekeran, Pecatu. Meski demikian, Turah Joko juga minta umat berhati-hati membawa barang berharga, seperti tas dan kacamata agar tak menjadi incaran monyet. Menurut beberapa sumber, Pura Uluwatu dibangun oleh Dang Hyang Dwijendra pada masa pemerintahan suami-istri Sri Masula-Masuli pada sekitar abad XI. Pada Anggara Kliwon Wuku Medangsia, Dang Hyang Dwijendra diberi wahyu dari Tuhan, pada hari itu juga beliau moksa di Pura Uluwatu. Dalam Padma Bhuana di Bali, Pura Uluwatu terletak di daerah barat daya, tempat memuja Dewa Rudra. Di jaba tengah ada candi kurung yang dibuat sekitar abad ke-11. (025)
Pencuri Pistol Kapolsek Masih Misterius
Denpasar (Bali Post) Penyelidikan kasus pencurian pistol dinas yang dibawa Kapolsek Kota Negara Kompol I Ketut Maret masih gelap. Pencuri pistol tersebut sampai saat ini masih misterius dan polisi sedang menyelidikinya. ‘’Tim Jatanras Polresta Denpasar bersama Resmob Polda Bali dan Satgas CTOC Polda Bali masih menyelidiki kasus ini,’’ kata Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan, Senin (12/8) kemarin. Menurutnya, pencuri tersebut tergolong profesional. Selain cara kerjanya cepat, pelaku juga mencongkel sejumlah mobil yang parkir di seputaran Pura Sakenan, Denpasar Selatan. ‘’Saya berharap pelaku segera menyerahkan diri. Analisis kami, pelaku asal ambil tas saja dan tidak tahu apa isinya,’’ ujar mantan Kapolres Badung ini. Sebelumnya pistol lengkap dengan peluru yang dicuri di seputaran Pura Sakenan, Denpasar Selatan, ternyata milik Kapolsek Kota Negara Kompol I Ketut Maret. Terkait kasus ini, Tim Resmob Polresta Denpasar mengecek kondisi mobil dengan mendatangkan tukang kunci, Senin (5/8) lalu. Tas berisi pistol milik korban ditaruh di belakang jok sopir. Ternyata di mobil tersebut ada tas milik istri korban di atas jok belakang sebelah kiri. Namun hanya tas milik korban yang diambil. Kasus ini terjadi saat korban sembahyang di Pura Sakenan, Denpasar Selatan (Densel), Sabtu (3/8) lalu. (kmb36)
I, Suteja menyebutkan, hingga kini belum diserahkan oleh Dinas PUPR sehingga belum dapat beroperasi. ‘’Rencana awal beroperasi pada Januari 2019,’’ ujarnya. Seperti diketahui, wacana Pemkab Badung menambah fasilitas penunjang untuk peningkatan status Puskesmas Abiansemal I sedianya direalisasikan tahun ini. Anggaran pun sudah disiapkan senilai Rp 40 miliar. Namun di tengah jalan rencana tersebut dibatalkan. (kmb27)
Baru Tiga Kabupaten/Kota Terapkan E-Retribusi Pasar
Bali Post/ ist
Oknum Kasi di Pemkot Jadi Tersangka Denpasar (Bali Post) Oknum kasi di salah satu Dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar berinisial I Wayan Kar (44) terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Atas perbuatannya yang diduga menerima gratifikasi tersebut, Kar ditetapkan sebagai ter-
sangka tetapi tidak dilakukan penahanan. Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol I Wayan Arta Ariawan, Senin (12/8) kemarin, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejari Denpasar. ‘’Hasil koordinasi tersebut, jaksa tidak memerlukan
penghitungan kerugian negara karena barang bukti yang kami dapatkan dinilai cukup kuat,’’ ujarnya. Selanjutnya barang bukti tersebut, kata Kompol Arta, akan diajukan ke kejaksaan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kasus tersebut akan dilimpahkan ke Kejari
Denpasar. ‘’Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus gratifikasi,’’ tandasnya. Ditanya perkembangan kasus Kepala Pasar Kumbasari berinisial AN, menurut mantan Kapolsek Kuta Utara ini, masuk kategori kasus korupsi. Na-
mun sampai saat ini AN belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara. ‘’Kalau kasus Kepala Pasar Kumbasari masuk korupsi karena ada kerugian negara dan masih dihitung,’’ tandasnya. (kmb36)
Warung Global
Cegah Meluasnya Kasus Narkotika di Bali Kesadaran Masyarakat Sangat Diperlukan NARKOTIKA dan psikotropika, menurut pandangan hukum dinilai sangat berbahaya dan mematikan. Padahal jika kita melihat dari sisi bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika dan psikotropika memberikan berbagai manfaat yang menguntungkan. Di sisi lain, narkotika sangat bermanfaat bagi manusia di bidang pengobatan dan akan efektif jika sesuai dengan takaran serta cara penggunaan yang tepat. Apabila narkotika dipergunakan tidak sesuai dengan takarannya, maka dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi para pemakai yang menyalahgunakannya. Efek samping yang membuat tubuh rileks dan dapat menghilangkan rasa nyeri, sangat dinikmati para penyalah guna narkotika dan psikotropika yang sibuk akan urusan pekerjaan dan aktivitas hidup lainnya. Ada juga efek samping lainnya yang dibutuhkan oleh
orang yang bersangkutan yaitu penambahan konsentrasi yang tinggi serta merasa lebih berenergi agar dapat lebih maksimal menjalankan aktivitas kerjaan sehari-hari. Penggunaan obatobatan haruslah dengan resep dokter untuk menghindari efek samping yang ditimbulkan dari
penggunaan psikotropika di kalangan masyarakat awam. Sayang obat-obatan yang mengandung zat atau senyawa tersebut beredar luas dan mudah dijangkau masyarakat. Apa yang harus dilakukan, selain waspada dan berkonsultasi dengan ahli atau dokter? Kesadaran sosial dari masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah semakin meluasnya permasalahan ini. Demikian saran yang mengemuka dalam acara dialog interaktif Warung Global yang disiarkan Radio Global 96,5 FM. Berikut rangkuman opini pendengar selengkapnya. Sebagai masyarakat yang cukup awam dengan jenis-jenis obat-obatan, apalagi cukup dengan membeli di warung-warung
atau apotek membuat lega dan meringankan rasa sakit. Fera di Tabanan menyarankan agar tenaga kesehatan, dokter dan para ahli membuat obat yang menyehatkan masyarakat, bukan membuat ketergantungan dan menimblkan efek samping yang negatif. Ketidaktahuan masyarakat, mudahnya obat tersebut didapat di warung-warung, bahkan di apotek sekalipun, menurut Werdha di Gianyar, sangat erat hubungannya dengan pangawasan melekat dari pihak yang berwenang. Obatobat khusus dengan kandungan tertentu, mestinya harus dengan resep dokter. Ada juga obat yang berisi tulisan harus dengan resep dokter malah terjual bebas.
Masyarakat tentu tak mengetahui apa saja kandungan dalam obat itu dan efek samping yang akan ditimbulkan. Yang diketahui masyarakat hanya dua yakni obat generik dan obat paten. Apakah tidak bisa kandungan yang terkandung dalam obatobat terjual bebas disimpelkan sehingga mudah dimengerti. ‘’Jangan diperjualbelikan bebas dan jangan semua obat diresepkan, harus dipilah-pilah,’’ demikian sarannya. Masalah penyalahgunaan psikotropika terpantau sejak zaman kerajaan. Demikian Made Nurbawa di Tabanan menyampaikan, bahkan semakin menguat di zaman VOC dan berlanjut hingga sekarang. (sikha)
OPINI
6
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana
LPD Harus Jadi Penguat Budaya Bali PELESTARIAN dan penguatan budaya Bali terus gencar diwacanakan. Terakhir, mencuat aspek pendanaan untuk kedua tujuan tersebut. Muncul usulan agar ada semacam pemberian tunjangan menjaga adat dan budaya Bali kepada karyawan atau pekerja Bali dalam tiap penerimaan gajinya. Mengingat, masyarakat (pekerja) Bali memiliki komitmen yang tidak perlu diragukan lagi dalam menjaga adat dan budaya Bali. Bahkan, ini sudah menjadi bagian kehidupan mereka. Karena ini pula, Bali begitu terkenal ke seantero jagat hingga pariwisata Bali berkembang pesat seperti sekarang. Yang diusung pun pariwisata budaya. Terkait yang terakhir ini, Pemerntah Provinsi Bali juga memastikan akan melakukan pungutan 10 dolar AS per wisatawan yang masuk ke Bali. Pungutan ini akan dibebankan pada tiket masuk bagi wisatawan asing. Bahkan, hal ini akan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda). Pihak terkait pun sedang terus menggodok dan melakukan sosialisasi mengenai hal ini. Semua muaranya untuk melestarikan dan menguatkan budaya Bali. Termasuk, pungutan sejenis yakni Pajak Hotel dan Restoran (PHR) sebelumnya yang pengelolaan dan peruntukannya sempat menjadi sorotan. Selain memikirkan menggali sumber-sumber pendanaan untuk pelestarian dan penguatan budaya Bali, juga harus dipikirkan pengelolaannya secara baik, benar, dan transparan. Bisa dan boleh saja dana yang terkumpul dari sektor pariwisata disisihkan untuk tunjangan karyawan berKTP Hindu Bali sebagai pengusung dan pendukung budaya Bali. Itu perlu komitmen khusus para pemberi/tempat kerja karyawan bersangkutan. Sementara yang dipungut dari wisatawan, perlu komitmen tinggi pemungut/pengumpul untuk menyalurkannya sesuai peruntukannya. Sesuai nama pungutan dan tujuan mulia pungutan itu dikenakan, yakni untuk melestarikan dan menguatkan kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali saat ini masih hidup hampir di seluruh pelosok Bali. Pendukung kebudayaan ini sudah tentu manusia Bali. Karena itu, yang perlu penguatan adalah manusia Bali. Salah satunya mereka yang menjadi karyawan/pekerja tadi. Yang lainnya dan jumlahnya justru lebih banyak, tersebar di pelosok perdesaan Bali. Bahkan, boleh dikatakan merekalah penjaga sekaligus pelaku utama kebudayaan Bali ini. Kita semua tahu, tiap kali ada upacara seperti piodalan, karya dan hari raya keagamaan lain di Bali, mereka inilah yang sangat sibuk melakoninya sepenuh hati. Bisa saja mereka bukan menjadi pekerja/karyawan penerima gaji tadi. Agar ada rasa keadilan dan pemerataan, maka mereka pun haruslah mendapat tunjangan untuk menjaga adat dan budaya Bali. Untuk mereka-mereka ini, selama ini banyak dibantu melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Banyak LPD yang mampu membiayai upcara di desa tempat mereka berdiri sehingga meringankan bahkan menghapus beban paturunan (semacam iuran) yang biasanya dibebankan kepada mereka. Karenanya, alangkah bijaknya jika berbagai dana yang berhasil dikumpulkan dari pariwisata dan pendapatan daerah lainnya disimpan dan disalurkan ke LPD. Penguatan LPD sebagai lembaga keuangan masyarakat perdesaan maupun perkotaan di Bali, secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Sekaligus, menjadi penguatan dan pelestarian budaya Bali. Pertanyaannya sekarang, akankah atau maukah berbagai dana dari pariwisata maupun pendapatan daerah lainnya disimpan di LPD untuk dimanfaatkan bagi penguatan dan pelestarian adat dan budaya Bali? Diharapkan, hal ini masuk dalam perda mengenai kontribusi wisatawan untuk adat dan budaya Bali. Mekanismenya sudah tentu menjadi kewajiban para pakar di bidangnya untuk memikirkannya. Kalaupun tidak memungkinkan, paling tidak ada regulasi yang mengatur hal ini sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap pelestarian dan penguatan budaya Bali. Jangan lagi, hal ini menjadi wacana yang blunder yang kemudian lenyap disapu waktu. LPD haus dikuatkan untuk melestarikan, menjaga, dan menguatkan kebudayaan Bali.
S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.
Menjaga Pasar Tradisional Pasar tradisional kini sudah banyak ditata ulang dan dibangun. Pendekatan lebih humanis dan lebih modern dalam pengelolaan pasar tradisional juga telah banyak dirasakan warga. Artinya, perhatian pemerintah terhadap pasar tradisional tergolong bagus. Jika dulu, saat saya masih anak-anak, pasar-pasar tradisional di pedesaan dibuka dalam tiga hari sekali. Kini, setiap hari pasar tradisional sudah buka. Istilah pasah, beteng, kajeng yang dulu jadi ukuran pasar tradisional buka juga tak begitu berlaku lagi untuk hari pasaran. Itu artinya, tingkat transaksi sudah sangat maju dan meningkat. Mungkin, sulit juga kita abaikan jika identitas pasar tradisional adalah pasar yang membaur. Tanpa ruko dan sekat-sekat yang berarti. Para pedagang berbaur dan pembeli mudah ke sana ke mari. Saat itu, kenyamanan pasar tradisional juga sangat terjamin. Tak ada copet dan penipuan di pasar tradisional. Itu artinya, tingkat kejujuran traksaksi di pasar tradisional juga terjaga. Ke depan, seiring dengan makin banyaknya penataan di areal pasar tradisional, mudahmudahan orang Bali yang mau jadi pedagang juga tetap banyak. Jika ini hilang maka salah satu kekuatan ekonomi pedesaan juga akan rapuh. Pasar tradisioanal yang menjadi indikator kemakmuran satu desa atau wilayah mestinya tetap mendapat perhatian semua pihak. Kebersihan toilet dan areal berjualan pedagang tetap harus mendapat perhatian. Ni Luh Martawati Tabanan, Bali
LPD Cermin Pemajuan Kebudayaan Bali Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, mendefinisikan pemajuan kebudayaan: sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Sementara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sesuai dengan Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2017, dibentuk sebagai tiang peradaban seperti memelihara warisan budaya, menunjang kehidupan komunitas dan mempertahankan semangat gotong royong, terutama dalam pelaksanaan adat dan budaya.
Oleh
I Wayan Ramantha rus globalisasi membawa berbagai macam nilai dari seluruh penjuru dunia yang kini tanpa batas. Globalisasi di samping membawa banyak manfaat bagi kesejahteraan umat manusia, juga memberikan banyak tantangan. Berbagai peradaban dan budaya yang mewarnai politik, ekonomi, dan sosial, tidak tertutup kemungkinannya dapat mengubah perilaku masyarakat. Bila itu terjadi, sangat potensial menimbulkan instabilitas pada masyarakat itu sendiri. Wallerstein (1983) mengartikan globalisasi sebagai proses integrasi yang tiada akhir, tidak hanya terjadi dalam domain ekonomi, melainkan juga dalam domain budaya dan identitas. Dalam pengertian seperti ini, ada dua kemungkinan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara. Kemungkinan pertama, mereka berusaha membentengi negaranya terhadap kemungkinan terjadinya perubahan budaya, yang pada akhirnya akan berujung pada perubahan identitas. Kemungkinan kedua, mereka justru menggali keunggulan budaya dan identitasnya, yang kemudian dijadikan dasar untuk menciptakan keunggulan komparatif dalam menghadapi globalisasi di domain ekonomi. Dan ternyata, kemungkinan
kedua yang dipilih oleh Indonesia. Kini, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan telah mempersiapkan Indeks Pemajuan Kebudayaan, lengkap dengan dimensi, parameter dan indikatornya, termasuk yang ada di domain ekonomi. Budaya pasti akan mendorong dimensi ekonomi, ia menyebabkan masyarakat dapat penghasilan dan dapat menyediakan lapangan kerja, ia adalah mesin penggerak dari banyak proses pembangunan. Budaya memiliki dampak pada kewirausahaan, teknologi baru, dan pariwisata. Menurut Soebagio (2013), budaya akan membawa kreativitas dan inovasi bagi perekonomian masyarakat. Hubungan mutualistik antara budaya dan ekonomi, telah lama dirasakan oleh masyarakat Bali melalui dunia pariwisata, karena pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Di samping pariwisata, sektor ekonomi lainnya juga banyak yang dilandasi budaya Bali, seperti kerajinan dan industri kreatif. Demikian pula di sektor keuangan, yaitu LPD Bali yang sangat terkenal sebagai lembaga keuangan komunitas yang sarat budaya, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat international yang sering dipersandingkan dengan Grameen Bank di
Bangladesh. Pada domain budaya, kendatipun Bali telah berkembang dalam dinamika interaksi yang mengglobal, namun citra tradisi masih kental mewarnainya. Pusaka budaya immaterial berupa institusi tradisional seperti banjar, desa adat, subak, pemaksan dan komunitas tradisional lainnya, selalu mendapat perhatian serius di daerah ini, walaupun institusiinstitusi itu mengalami pasang surut akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Demikian pula pusaka budaya immaterial dalam bentuk institusi keuangan komunitas yang unik seperti LPD, terus berkembang. Padahal di puluhan daerah lain di Indonesia, lembaga keuangan sejenis juga pernah ada, namun tidak bertahan lama. Pada sebuah seminar nasional yang diadakan oleh Pemerintah Kota Denpasar awal tahun ini, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid memaparkan dimensi, parameter dan indikator indeks pemajuan kebudayaan, yang nanti akan dipergunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan upaya-upaya pemajuan kebudayaan. Dari delapan dimensi penilaian, di urutan pertama ada ekonomi budaya dengan parameter kon-
tribusi industri budaya terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di bidang budaya. Pada dimensi ketahanan sosial budaya, ada parameter gotong royong. Pada dua dimensi itu, sangat jelas dapat dikonfirmasi peran LPD dalam pemajuan kebudayaan Bali.
LPD dan Ekonomi Budaya Nurjaya, dkk.(2011) menjelaskan ada empat peran yang dilaksanakan oleh LPD dalam menunjang fungsi desa adat sebagai tiang peradaban. Pertama, membantu pendanaan upacara dan kegaiatan agama lainnya, serta memelihara warisan budaya dalam berbagai bentuknya dalam konteks kehidupan keagamaan, seperti pura dengan segala kelengkapan instrumen ritualnya. Kedua, memelihara kelengkapan kehidupan komunitas adat, baik sebagai individu maupun kelompok dengan seluruh bentuk warisan budaya yang ada di dalamnya, seperti adat, seni, dan profesi dengan seluruh kelengkapan instrumentalnya. Ketiga, memelihara lingkungan hidup dengan seluruh bagiannya seperti gunung, hutan, sungai, sumber-sumber mata air, sawahladang, pesisir pantai dan laut. Keempat, membantu pemerintah dalam berbagai penyelenggaraan program seperti pemeliharaan warisan budaya dan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan budaya dan agama. Dari sudut pandang ekonomi, kita juga dapat melihat kontribusi LPD sebagai lembaga keuangan berbasis budaya dalam perekonomian daerah. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan sejenis, kontribusi LPD paling dominan. Data Lembaga Pembina LPD (LP-LPD) hingga akhir tahun 2018, mencatat total aset LPD
Senang dan Tak Senang Pramuka
SETIAP tanggal 14 Agustus pemerintah dan rakyat Indonesia memperingati hari jadi Pramuka. Untuk tahun 2019 ini, jauhjauh hari telah dirumuskan tema peringatan yakni “Gerakan Pramuka Bersama Seluruh Komponen Bangsa Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI’’. Keberadaan Pramuka (baca; Praja Muda Karana) di Indonesia berjalan pasang-surut. Pramuka pernah jaya, sangat digandrungi anak-anak muda, sampai-sampai mampu menyaingi kegiatan-kegiatan pendidikan formal di sekolah. Sementara itu, pada masa-masa tertentu pernah pula terpuruk, dipandang sebelah mata, dan ditinggal begitu saja bagaikan kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati pun tak mau. Alasan mereka yang kurang menyenangi Pramuka disebabkan kegiatan Pramuka itu dianggap hanya membuang-buang waktu, nyanyi-nyanyi bagaikan anak ingusan saja. Belum lagi alasan yang tendensius berbau modernisasi. Mereka lebih menyenangi kegiatan-kegiatan yang berbau hura-hura sarat hedonisme, ketimbang larut ke dalam Pramuka. Kini, Pramuka boleh dibilang sudah benarbenar eksis, lebih-lebih sudah dibuatkan undang-undangnya yang mengisyaratkan semua warga negara harus menghormatinya dan tunduk pada undang-undang tersebut. Malah, dalam Kurikulum 2013, Pramuka telah ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib mulai dari jenjang pendidikan di SD, SMP, hingga SMA/SMK. Sebelum Pramuka itu masuk ke dalam kurikulum, tidak semua sekolah yang peduli dengan Pramuka. Dengan dimasukkannya Pramuka ke dalam kurikulum, itu berarti setiap kepala sekolah secara ex-ofisio berperan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (Ka-Mabigus). Di pihak
Oleh
Romi Sudhita lain, guru-guru yang sejak dulu sudah kecantol dengan Pramuka kemudian ditambah dengan diwajibkannya Pramuka itu bagi anak-anak di sekolah, tentu memiliki kesan dan persepsi tersendiri. Para guru sangat senang lantaran bakat, minat, dan hobinya tersalur sebagai pembina di sekolah bersangkutan. Suka Berkarya Pertanyaan yang kerap muncul pada orangorang yang masih awam dengan Pramuka adalah berkisar; Apa sih itu Pramuka, lalu apa bedanya dengan Gerakan Pramuka? Pada awal tulisan ini, sudah disinggung bahwa Pramuka itu adalah kependekan dari Praja Muda Karana yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Sedangkan yang namanya Gerakan Pramuka merupakan wadah tempat berkiprahnya mereka yakni anggota Pramuka mulai dari tingkat Siaga (tingkat SD), Penggalang (SMP), Penegak (SMA/SMK), dan tingkat Pandega (mahasiswa perguruan tinggi). Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa gerakan pramuka di Indonesia bukan turun dari langit. Ia sejatinya merupakan gerakan kepanduan, yang di seluruh dunia ada seperti itu, cuma dari segi nama terdapat perbedaan disesuaikan dengan alam, situasi, dan kondisi masing-masing negara. Seperti di Indonesia, misalnya, bernama Pramuka atau Gerakan Pramuka. Dari sononya, Pramuka itu sesungguhnya tidak boleh diwajibkan kepada semua anak. Kalau tidak berkenan dan tidak berminat untuk menekuni Pramuka, ya tidak usahlah -- kira-kira begitu maksudnya. Jika yang tidak
senang lalu dipaksa-paksakan menjadi senang, di situlah “ancaman” akan mulai dirasakan pada yang bersangkutan. Bapak Pandu Sedunia yang bernama Sir. Lord Baden Powell sangat tegas menyatakan bahwa scouting is not a science, but is a jolly game. Artinya, kepanduan/kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu pengetahuan yang harus diajarkan secara tekun dan bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran/naskah suatu buku. Kepanduan atau kepramukaan adalah kegiatan yang menarik, permainan yang menyenangkan, dilakukan di alam terbuka di mana anak-anak dan orang dewasa (bagaikan kakak-beradik) mengadakan pengembaraan, nyanyi-nyanyi, bergembira ria untuk mendapatkan kebahagiaan, dan kesediaan memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkannya. Kembali kepada tema peringatan Hari Pramuka tahun ini (2019) yang intinya dengan kegiatan pramuka kita bangun keutuhan NKRI, sejatinya tema itu sangat cocok pada saat negara kita nyaris menghadapi banyak rongrongan yang ingin menjadikan negara dan bangsa ini porak-poranda. Pramuka sejak kelahirannya 14 Agustus 1961 telah memiliki doktrin yang dinamakan “Dasa Dharma”. Salah satu dharma dari sepuluh dharma yang ada yaitu berbunyi “Kami Pramuka Indonesia berjiwa Pancasila dan patriot Indonesia yang setia’’. Satu kalimat ini sudah mengandung makna yang teramat dalam yaitu diasumsikan bisa menjaga keutuhan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
telah mencapai Rp 21,76 triliun lebih. Menyalurkan pinjaman kepada 418.861 nasabah dengan total nilai Rp 14,61 triliun lebih. Tabungan masyarakat yang berhasil dihimpun dari 2.105.080 nasabah dengan total nilai Rp 8,60 triliun lebih. Deposito dari 188.374 nasabah dengan total nilai Rp 9,61 triliun lebih, serta laba tahun 2018 sebanyak Rp 580,42 miliar dan Rp 145,10 miliar lebih disalurkan untuk desa adat dan dana sosial. Pada tahun yang sama, total aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali hanya Rp 15 triliun lebih dengan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat Rp 10,1 triliun lebih. Tabungan masyarakat yang berhasil dihimpun oleh BPR hanya Rp 2,8 triliun lebih. Deposito atau tabungan berjangka hanya Rp 7,63 triliun lebih. Bahkan, koperasi lebih rendah lagi, total aset usaha simpan pinjam koperasi pada tahun 2018 hanya Rp 13,5 triliun lebih dengan total kredit yang disalurkan kembali kepada anggota dan non-anggota hanya Rp 9,7 triliun. Berkembangnya LPD di 1.433 desa adat yang tersebar di seluruh Bali, tidak hanya berkontribusi dalam pembiayaan konsumsi ritual masyarakat, tetapi juga untuk membiayai usaha-usaha produktif pedesaan, termasuk industri kreatif yang berorientasi pasar ekspor. Karenanya, bila dilihat dari kontribusinya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja di bidang budaya, peran LPD sangat signifikan. Demikian pula dari parameter gotong royong, peran LPD jelas, karena merupakan lembaga keuangan milik komunitas adat di seluruh Bali. Penulis, Guru Besar FEB dan Pengawas LPD Desa Adat Tegaltamu, Batubulan
POJOK Penggabungan Diskop dan Disdagperin perlu kajian. - Kaji baik-buruknya untuk gerakan ekonomi Bali. *** DPRD Bali ingatkan potensi penurunan pendapatan daerah. - Siapkan terobosan ekonomi Bali. *** Imbas rasionalisasi anggaran, peningkatan status Puskesmas Abiansemal I ditunda. - Atur strategi dulu.
Penulis, Andalan Penerangan Pramuka pada Kwarcab Buleleng periode tahun 1983–1985
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumarthana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
7
TABANAN Perkenalkan Museum Subak Melalui Lomba Budaya Bali Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
Tabanan (Bali Post) Keberadaan Museum Subak di Kabupaten Tabanan terus digaungkan ke masyarakat, khususnya pelajar. Salah satu caranya dengan menggelar lomba bernuansa budaya Bali. Seperti yang dilakukan Senin (12/8) kemarin, pengelola Museum Subak menggelar tiga lomba untuk tingkat SD sampai SMA berupa lomba masatua, Baligrafi dan ngewacen aksara Bali. Kepala UPTD Museum Subak Kabupaten Tabanan Ida Ayu Pawitrani mengatakan,
pelaksanaan lomba kali ini menggandeng Penyukuh Bahasa Bali tingkat Kabupaten Tabanan dibantu Koordinator Penyuluh Bahasa Bali tingkat Provinsi Bali. Tim jurinya, para pakar bahasa, aksara dan sastra Bali. ‘’Kami ingin memperkenalkan keberadaan Museum Subak sekaligus melestarikan budaya Bali. Untuk kegiatan lomba juga digelar di ruang pameran maupun di area Museum Subak, sehingga siswa selain ikut lomba secara tidak langsung juga tahu tentang keberadaan museum ini,’’
terangnya. Dikatakan Dayu Pawitrani, lomba ini merupakan program publik seperti yang dipersyaratkan untuk penggunaan bantuan DAK non fisik. Bantuan tersebut dibagi untuk tiga bagian yakni pengelolaan koleksi minimal 35 persen dari total dana yang didapat, program publik minimal 40 persen dan pemeliharaan aset dalam jumlah kecil maksimal 20 persen. ‘’Selain lomba, untuk program publik juga sebelumnya ada sosialisasi tentang Museum Subak dan tengah dirancang
pameran foto tentang subak, pameran lukisan dan museum goes to school menyasar 10 sekolah SMA,’’ ucapnya. Meskipun lomba bernuansa budaya Bali ini baru digelar pertama kali di Museum Subak, diakui Pawitrani, seluruh peserta sangat antusias. Bahkan, Baligrafi yang dibuat siswa SMP banyak yang hasilnya bagus. Ajang ini paling tidak untuk mencari duta Kabupaten Tabanan seandainya dalam ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) selanjutnya ada materi lomba yang sama. (kmb28)
Bali Post/bit
LOMBA - Peserta lomba Baligrafi di Museum Subak melakukan pekerjaannya untuk menghasilkan yang terbaik.
PNS Diwajibkan Pasang Bendera Merah Putih di Kendaraan Tabanan (Bali Post) -
Menyemarakkan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wakil Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya menginstruksikan PNS di Pemkab Tabanan memasang bendera Merah Putih di kendaraan masing-masing, baik kendaraan dinas maupun pribadi. Instruksi bagi PNS di tingkat kabupaten dan kecamatan itu akan dituangkan dalam surat edaran.
BAGIKAN BENDERA - Aksi pembagian bendera Merah Putih bagi pengendara untuk menyambut HUT ke-74 RI.
Camat Baturiti Daftar Posisi Kadisdik Tabanan (Bali Post) Pada Senin (12/8) kemarin, atau empat hari jelang penutupan pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) pratama, baru muncul pejabat yang berminat mengisi posisi Kepala Dinas (Kadis) yang lowong. Pejabat dimaksud yakni Camat Baturiti I Ketut Ridia. Ia mencoba keberuntungan melamar posisi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik). Ridia datang membawa berkas pendaftaran ke Sekretariat Pansel di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Tabanan sekitar pukul 15.00 Wita. Ridia mengaku sengaja mencari hari baik untuk menyerahkan berkas pendaftaran kepada Pansel. Alasan dirinya memilih posisi Kadisdik, karena basik pendidikan yang dimilikinya. Apalagi pejabat asal Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti ini juga sebelumnya sempat bertugas di Disdik dan menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) TK/ SD sebelum akhirnya dilantik menjadi Camat Baturiti. ‘’Saya sudah bergelut di bidang pendidikan sejak tahun 1986. Saat itu hanya sebagai pesuruh dengan golongan Ib di Baturiti. Saat itu masih P dan K atau pendidikan dan kebudayaan,’’ ucapnya usai mendaftar. Mengawali pekerjaan sebagai pesuruh, perkembangan karier
Ridia terbilang cukup baik. Tahun 90-an dirinya menjadi Penilik di Baturiti dan tahun 2008 menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Masyarakat sampai tahun 2011. Ia kemudian naik jabatan menjadi Kabid TK SD Disdik Tabanan. Perjalanan kariernya pun berlanjut ke kecamatan Baturiti tahun 2015 menjadi Sekcam Baturiti. Dalam kurun waktu setahun lebih, ia kemudian ditunjuk menjadi Plt. Camat Baturiti. ‘’Saya diangkat menjadi Camat Baturiti per 24 Agustus 2017 sampai hari ini,’’ terangnya. Tidak hanya karena didasari basik pendidikan, keinginan kuat Ridia ikut dalam bursa seleksi empat posisi Kadis tak bertuan di Pemkab Tabanan juga karena ia ingin meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam mutu lulusan. ‘’Memang sudah direncanakan dari awal. Ada bukaan di Dinas Pendidikan, ya saya siap mendaftar dan sudah lama menunggu kesempatan juga, soalnya kawitan di sana,’’ jelasnya. Ia pun mengaku tidak ada persiapan khusus dalam mengikuti bursa Kadis tahun ini. ‘’Strategi biasa saja. Minimal jaga kesehatan dengan baik dan berdoa. Kalau sudah masuk ke medan perang ya harus siap,’’ terangnya. Sementara itu, anggota Sek-
Bali Post/bit
MENDAFTAR - Camat Baturiti I Ketut Ridia membawa berkas pendaftaran seleksi terbuka JPT di Pemkab Tabanan untuk posisi Kepala Dinas Pendidikan. retariat Pansel, Luh Putu Mahadi Santi Dewi mengatakan, pihaknya telah menerima berkas pendaftaran satu pelamar untuk seleksi terbuka JPT pratama. Setelah dicek, berkas yang diterimanya telah lengkap dan akan dilakukan verifikasi. ‘’Berkas lengkap, sekarang tinggal diverifikasi dan tunggu pengumuman administrasi pada tanggal 16 Agustus,’’ terangnya. Terkait masih minimnya jumlah pendaftar, Mahadi me-
nyatakan, dengan adanya satu pelamar yang mendaftar akan menambah semangat yang lainnya. ‘’Ya… siapa tahu sudah ada satu bikin semangat yang lain,’’ ujarnya. Untuk diketahui, di Pemkab Tabanan terdapat empat posisi Kadis yang masih lowong. Posisi dimaksud yakni Kadisdik, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Kepala Dinas Perhubungan. (kmb28)
Bali Post/bit
‘’Saya akan sampaikan ke Sekda untuk dibuatkan surat edaran, agar seluruh kendaraan baik dinas maupun pribadi bisa dipasang bendera Merah Putih,’’ ucap Sanjaya, Senin (12/8) kemarin. Ide tersebut, kata Sanjaya, muncul setelah dirinya tergugah oleh aksi awak media yang secara spontans membagikan bendera Merah Putih kecil kepada para pengendara yang melintas di simpang Jalan Pahlawan, atau tepatnya di depan kantor Bupati Tabanan. Wabup Sanjaya pun mengajak semua komponen masyarakat membangkitkan spirit perjuangan para pahlawan, salah satunya dengan memasang bendera Merah Putih. Sementara itu, aksi pembagian bendera oleh persatuan media yang bertugas di Kabupaten Tabanan ini seperti disampaikan Dony Darmawan, menyasar para pengguna jalan. Tujuannya, membangkitkan semangat nasionalisme jelang HUT Kemerdekaan RI yang ke-74.
Menurutnya, salah satu sarana untuk membangkitkan rasa nasionalisme adalah dengan memasang bendera Merah Putih. ‘’Selama ini Merah Putih jarang dipasang di kendaraan menjelang HUT RI. Untuk itu kami ingin membangkitkan semangat itu kembali,’’ jelasnya. Dia mengakui, kegiatan itu bukan hal yang besar. Bahkan jumlah bendera yang dibagikan sedikit, hanya 178 bendera dengan maksud arti tanggal 17 dan bulan 8. Namun di saat kondisi bangsa dan negara yang membutuhkan rasa nasionalisme, hal kecil semacam ini sangat diperlukan. ‘’Kegiatan saat ini tidaklah sebanding dengan pengorbanan para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Para pejuang mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang tugas kita melanjutka perjuangan tersebut meskipun dengan hal kecil seperti ini,’’ jelasnya. (kmb28)
Pemkab Tambah 40 Trayek Trans Serasi Tabanan (Bali Post) Layanan angkutan siswa atau Trans Serasi menjadi program andalan Pemkab Tabanan melalui Dinas Perhubungan. Tahun ini, trayek layanan transportasi untuk siswa SMP ini akan ditambah sebanyak 40 trayek baru, termasuk untuk dua sekolah yang baru beroperasi. Layanan Trans Serasi kini menyasar hampir seluruh kecamatan di Tabanan. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan I Made Agus Hartawiguna menjelaskan, di tahun 2019 pihaknya terus memperluas layanan Trans Serasi. Layanan ini diberikan untuk memastikan siswa bisa ke sekolah tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. ‘’Kami akan berupaya terus memperluas layanan Trans Serasi,’’ jelasnya, Senin (12/8) kemarin. Tahun ini pihaknya menambah 40 trayek baru dengan 72 kendaraan. Sebanyak 28 trayek berada di kecamatan di luar Kota Tabanan dan Kecamatan Kediri yang meliputi Penebel, Baturiti, Selemadeg dan Selamadeg Timur. Di empat kecamatan ini ada penambahan armada sebanyak 52 yang menggunakan bus kecil baru. Terkait adanya permintaan orangtua siswa SMPN 6 Tabanan yang berharap adanya layanan Trans Serasi di sekolah tersebut, Agus yang kini
menjabat Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Tabanan ini mengatakan, kalau sekolah baru tersebut kini sudah terjangkau layanan Trans Serasi yang menggunakan angkot. Di SMPN 6 Tabanan ada enam trayek dengan delapan kendaraan yang akan mengantar siswa dari Subamia, Wanasari dan Sanggulan. Sementara untuk SMPN 5 Kediri, ada dua trayek dengan lima armada. ‘’Dua sekolah yang baru (SMPN 6 Tabanan dan 5 Kediri) mulai tahun ini sudah terlayani Trans Serasi, meski belum sepenuhnya. Nanti secara bertahap dioptimalkan,’’ ujarnya. Selain itu, juga ada lima trayek menuju SMPN 5 Tabanan yang berlokasi di Banjar Cengolo, Sudimara. Siswa di sekolah ini akan dilayani tujuh armada. Siswa yang dilayani berasal dari tiga desa yakni Gubug, Sudimara dan Bongan. ‘’Total ada 12 trayek baru di Kota Tabanan dan Kediri dengan 20 armada,’’ imbuhnya. Sebelumnya, Ketua Komite SMPN 6 Tabanan I Made Nurbawa mengatakan, dalam rapat komite yang digelar Sabtu (10/8) lalu, orangtua siswa berharap ada layanan Trans Serasi untuk siswa mereka ,terutama dari Subamia, Wanasari, dan Sanggulan. Harapan tersebut ternyata sudah direspons Dinas Perhubungan dengan membuka enam trayek dengan delapan armada. (kmb28)
Mayor Inf. Dewa Putu Oka Jabat Kasdim Tabanan
Bali Post/bit
KASDIM - Mayor Inf. Dewa Putu Oka (kiri) menggantikan Mayor Inf. Wayan Notes (kanan) sebagai Kasdim 1619/Tabanan.
Tabanan (Bali Post) Pejabat Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1619/Tabanan berganti. Pada apel lepas sambut pergantian Kasdim yang digelar di halaman Kodim, Senin (12/8) kemarin, posisi Mayor Inf. Wayan Notes sebagai Kasdim digantikan atau tukar jabatan dengan Mayor Inf. Dewa Putu Oka yang sebelumnya menjabat Pasi Bakti Korem 163/Wira Satya. Lepas sambut pergantian Kasdim dipimpin Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf. Toni Sri Hartanto. Dandim berharap, Kasdim yang baru bisa CMYK
meneruskan program yang telah dijalankan Kasdim lama. Dandim berharap Mayor Inf. Dewa Putu Oka bisa segera menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan dan tugas yang baru. Untuk Mayor Inf. Wayan Notes, Dandim mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru dan berterima kasih atas dukungan kegiatan yang diberikan selama ini. ‘’Ke depan diharapkan bisa bertugas di Korem yang membawahi bidang TMMD. Pengalaman yang sudah diterima di Kodim bisa sebagai sarana untuk
mendukung tugas selanjutnya,’’ ucapnya. Sementara itu, Kasdim Tabanan Mayor Inf. Dewa Putu Oka mengatakan, dirinya akan melanjutkan pekerjaan rumah terkait pengerjaan pembangunan jembatan pada program TMMD. Pengerjaan sudah dilakukan hampir setiap hari melibatkan TNI dan komponen masyarakat. Ditargetkan pembangunan jembatan ini rampung awal Oktober mendatang. Masih terkait TMMD, selain mempercepat pembangunan jembatan peng-
hubung Desa Bongan dan Desa Gubug dalam pra TMMD yang progresnya sudah 20 persen, Dandim Letkol Inf. Toni Sri Hartanto menyebutkan, jajarannya juga melakukan kegiatan fisik dan nonfisik lainnya, seperti sosialisasi bahaya radikalisme, bedah rumah serta jambanisasi. Program bedah rumah tahun ini menyasar dua hingga lima unit, yang proposalnya dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. Sementara untuk jambanisasi tahun ini ditargetkan membangun 20 unit. (kmb28)
BULELENG
8
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
Enam Pemakai Ditangkap
Tiga Pengedar Narkoba Masuk DPO Singaraja (Bali Post) – Enam orang tersangka pemakai narkoba berhasil ditangkap jajaran Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Buleleng. Keenam pemakai narkoba itu ditangkap setelah mereka membeli barang haram dari jaringan pemasok narkoba di wilayah Kota Singaraja. Sayangnya, siapa pemasok narkoba itu belum berhasil ditangkap. Namun, polisi sudah mengantongi identitasnya dan menetapkan tiga pengedar itu dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Satnarkoba Polres Buleleng. Tersangka penyalah guna narkoba ini yakni I Gede Panaesahan alias Aldo (33) asal Desa Panji, Kecamatan Sukasada. Dia ditangkap di kawasan pasar Desa Anturan, Kecamatan Buleleng 15 Juli 2019 lalu. Polisi menyita sabu seberat 0,17 gram bruto atau 0,04 gram neto. Tersangka yang juga ditangap, Gusti Bagus Ngurah Laksamana alias Gus Wah (26) asal Seririt. Dia ditangkap bersama rekannya Ketut Suwardika alias Anggel asal desa yang sama. Keduanya ditangkap 31 Juli 2019 lalu dengan barang bukti sabu, beratnya 0,19 gram bruto atau 0,09 gram neto. Tiga tersangka lagi yang ditangkap masing-masing, Made Sukastra alias Dek Ting Ting (44) dari Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng dan I Gede Adipa alias Dipa (42) asal Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada. Dari penangkapan ini, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 0,05 gram bruto atau 0,04 gram neto, dan sabu kode B seberat 0,05 gram bruto 0,04 gram Neto. Satu tersangka
lagi adalah Putu Agus Ary Swardana Yasa alias Moris (26) dari Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada dengan barang bukti sabu yang disita seberat 0,05 gram bruto atau 0,04 gram neto, dan bong (alat isap narkoba - red). Wakapolres Kompol Loduwyk Tapilaha didampingi Kasat Narkoba AKP Ketut Suparta, Senin (12/8) kemarin, mengatakan penangkapan enam tersangka itu atas informasi masyarakat yang menyebut terjadi transaksi narkoba. Selain itu, dari hasil penyelidikan disebutkan kalau jaringan peredaran narkotika di wilayah Kota Singaraja itu diketahui memasok kepada pelanggannya. Atas hal itu, pihaknya kemudian menerjunkan anggota untuk melakukan penangkapan. “Dari satu tersangka kemudian kita kembangkan. Kemudian akhirnya kita berhasil menangkap pemakai lainnya,” katanya. Menurut Loduwyk Tapilaha, keenam pengguna narkoba ini mendapatkan barang haram tersebut dari pengedar yang berbeda-beda.
Kendati demikian, pihaknya sudah mengantongi identitas dari para pengedar, yang masing-masing berinisial P, K, dan E. “Narkoba yang mereka gunakan ini didapat dari tiga jaringan di wilayah Kota Singaraja dengan pengedar berbeda. Ketiga pengedar itu sudah masuk DPO,” jelasnya. Sementara itu, tersangka Anggel mengaku membeli narkoba itu dari seorang yang berasal dari Kecamatan Banjar, melalui sistem tempel. Paket narkoba yang dibeli itu seharga Rp 500.000. Anggel yang bekerja di sebuah salon itu menggunakan sabu-sabu karena iseng saja. Akan tetapi, perbuatannya itu malah harus memaksa dirinya menjalani penahanan di Mapolres Buleleng. “Saya sebetulnya ingin tahu saja. Maunya mencoba untuk dipakai di rumah. Kemudian saya membeli narkoba dari seseorang,’’ katanya. Akibat perbuatannya, keenam tersangka ini pun dijerat pasal 132 ayat (1) yo pasal 112 ayat (1) dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, atau denda paling banyak Rp 800 juta. (kmb38)
Bali Post/kmb38
PENGGUNA SABU - Enam pengguna sabu ditangkap Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Buleleng, Senin (12/8) kemarin.
Truk Milik Pemborong Proyek ’’Shortcut’’ Terbalik
Bali Post/kmb38
TERBALIK – Truk milik pemborong proyek jalan shortcut Singaraja – Mengwitani terbalik di jalan Singaraja – Bedugul kilometer 21-22 wilayah Dusun Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Senin (12/8) kemarin.
Singaraja (Bali Post) – Salah satu truk milik pemborong proyek pembangunan jalan shortcut Singaraja – Mengwitani mengalami kecelakaan lalulintas (lakalantas) out of control, Senin (12/8) kemarin. Truk nomor polisi (nopol) B 9919 TYV terbalik saat melintas di Jalan Singaraja - Bedugul kilometer 21-22 wilayah Dusun Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun pagar pura di pinggir jalan di TKP hancur akibat ditabrak truk itu. Kasat Lantas AKP Putu Diah Kurniawandari seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK. mengatakan, sebelum kejadian itu, truk yang dikemudikan Jaya Wijaya (51) asal Bekasi itu sekitar pukul 08.30 Wita datang dari timur. Saat lalu lintas ramai lancar, truk itu tibatiba kehilangan kendali. Pengemudi sudah berusaha mengendalikan kendaraan menghindari tabrakan den-
gan kendaraan lain. Sayangnya, truk gagal dikontrol dengan baik melainkan tetap melaju liar. Menghindari truk itu bertabrakan dengan kendaraan lain, pengemudi terpaksa menabrakkan truk itu sehingga membentur pagar pembatas pura di pinggir jalan. Karena medan jalan menurun dan kerasnya benturan, truk terbalik hingga bagian rodanya menghadap ke atas. Akibat benturan itu, pagar pura mengalami kerusakan berat. Sementara, pengemudianya selamat dari maut. “Benar terjadi lakalantas OC. Kendaraan itu milik proyek shortcut. Menghindari tabrakan dengan kendaraan lain, sehingga pengemudi menabrakkan truk itu ke pagar pura. Akibatnya, kendaraan itu berhenti dalam posisi terbalik,” katanya. Setelah menerima laporan kejadian itu, kata Kurniawandari, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan saksi yang diduga mengetahui peristiwa
itu. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Sementara penyebab kasus lakalantas ini masih diselidiki lebih lanjut. “Kasusnya masih kita tangani guna memastikan apakah karena kelalaian pengemudi atau ada penyebab teknis. Seperti rem blong atau penyebab lainnya,” jelasnya. Hingga siang kemarin, akibat lakalantas itu selain menyebabkan kerusakan pagar pura, arus lalu lintas dari kedua arah mengalami gangguan. Pengendara atau warga di sekitar lokasi kejadian ramai menyaksikan dari dekat kejadian tersebut. Untuk menghindari kemacetan bertambah parah, unit Lalu Lintas (Lantas) Polsek Sukasada diturunkan, sehingga kemacetan berhasil diatasi. Sementara, pihak perusahaan masih mengusahakan mengevakuasi truk agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. (kmb38)
Dewan Desak Pemerintah Lunasi Tambahan Penghasilan PNSD Pemerintah daerah diminta membayar dana tambahan penghasilan PNSD tahun anggaran 2019. Ini karena anggaran untuk membayar hak PNSD kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sudah dialokasikan pada APBD tahun 2019. Selain itu, pembayaran ini sudah didukung regulasi dari pusat hingga di daerah. Lalu, apakah dasar permasalahannya sehingga pihak eksekutif menunda pembayaraan dana tambahan penghasilan ASN itu? DESAKAN itu disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng Putu Tirta Adnyana saat mengikuti rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas APBD Perubahan 2019. Selain itu juga mem-
bedah dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Induk 2020, Senin (12/8) kemarin. Rapat ini dipimpin Ketua Dewan yang juga Ketua Banggar Gede Supriatna bersama anggotanya.
Sedangkan, TAPD dipimpin Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. Putu Tirta Adnyana mengatakan, secara regulasi seharusnya pemerintah tidak lagi menunda membayar tambahan penghasilan ASN tersebut. Justru, kalau hal ini tidak dijalankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesan kalau pemerintah itu tidak konsisten menjalankan amanat regulasi. Selain itu, Tirta Adnyana menambahkan, kalau dibiarkan hal itu, maka bisa memunculkan sikap putus asa di kalangan ASN. Apalagi, pembayaran tambahan penghasilan ini sangat membantu kesejahteraan ASN yang telah menunjuk-
kan kinerja maksimal dan membuahkan hasil positif. Paramaternya tercatat Buleleng lima kali berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaksanaan APBD. “Hal itu tidak bisa dibiarkan. Sebab selain anggaran sudah disiapkan, pemerintah sudah menerbitkan aturannya. Jadi, kalau tidak dijalankan justru ada kesan tidak konsisten menjalankan amanat regulasi itu sendiri. Apalagi, WTP yang sudah direbut pemerintah itu juga karena kinerja para ASN, sehingga kami minta tambahan penghasilan itu dibayarkan kepada ASN,” harapnya. Menanggapi desakan itu, Sekkab Buleleng Dewa Ketut
Bali Post/kmb38
PEMBAHASAN APBD – Banggar DPRD dengan TAPD Buleleng dalam pembahasan APBD Perubahan 2019 dan KUA-PPAS APBD Induk 2020, Senin (12/8) kemarin.
Puspaka mengatakan, sebenarnya tambahan penghasilan ini sudah dianggarkan dalam APBD tahun ini. Hanya, pemerintah tidak ingin salah mengambil kebijakan. Alasannya, ada kebijakan pemerintah pusatlah yang mengatur pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja itu. Sebagian besar kabupaten di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja itu sendiri. Sehingga karena situasi itu, pemerintah tidak ingin salah mengambil kebijakan, sehingga tambahan penghasilan yang dianggarkan pada APBD induk tahun ini belum dicairkan. “Pemerintah sangat hati-hati. Kami tidak mau kebijakan ini justru memicu masalah di kemudian hari. Ini akan kami laporkan ke pimpinan agar mendapat petunjuk lebih lanjut,” jelasnya. Ketua Banggar DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, pada pembahasan APBD Perubahan 2019 dan menginjak pembahasan KUA-PPAS APBD Induk 2020, pemerintah agar memerhatikan pemenuhan kebijakan anggaran untuk kepentingan dasar, seperti kesehatan dan bidang pendidikan. Ini diperlukan karena kedua sektor ini masih memerlukan sokongan anggaran yang memadai. Sehingga program dan kebijakan pemerintah itu bisa dijalankan sesuai rencana. Dia mencontohkan, untuk bidang kesehatan, dewan mendesak agar kebijakan anggaran memenuhi dana Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di-cover dalam satu kali anggaran. Pihaknya tidak ingin alokasi
anggaran dengan cara dicicil seperti tahun ini. Kebijakan ini selain tidak mengikuti instruksi dari pemerintah di atasnya, juga memicu permasalahan di lapangan. Terbukti masih banyak warga yang seharusnya mendapat jaminan itu, namun faktanya tidak di-cover JKN-KIS.
“Ke depan, kami harapkan UHC JKN-KIS dianggarkan satu kali saja untuk setahun. Jangan lagi dicicil seperti sekarang. Selain karena dibutuhkan masyarakat. Hal itu juga sudah instruksi pemerintah pusat, sehingga ini wajib dipenuhi,” ujarnya. (mud)
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
GIANYAR
9
Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Gianyar Masa Bakti 2019-2024
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar masa bakti 2019-2024 diambil sumpah dan janjinya di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar, Senin (12/8) kemarin. Pengambilan sumpah dan janji kali ini dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana anggota DRPD terpilih menggunakan busana adat Bali termasuk seluruh undangan yang hadir. Empat puluh anggota DPRD Kabupaten Gianyar terpilih tersebut membacakan sumpah jabatan dipandu langsung Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Gianyar Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Wija disaksikan oleh sulinggih. Pada rapat paripurna tersebut juga ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Gianyar. Ketua Sementara dijabat I Wayan Tagel Winarta, sedangkan Wakil Ketua Sementara dijabat I Gusti Ngurah Anom Masta. Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, acara ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, anggota DPR-RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang berfungsi sebagai wahana demokrasi yang betujuan untuk merepresentasikan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik In-
donesia berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Selain itu, kegiatan ini menjadi titik awal masa bakti anggota DPRD kabupaten/kota masa bakti 2019-2024. Pada kesempatan itu, Gubernur Wayan Koster juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,84 persen, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 77,52 persen. Dikatakan, dalam menjalani fungsinya, DPRD kabupaten/kota diharapkan dilaksanakan sejalan dengan kebijakan strategis pembangunan daerah Bali sebagaimana dituangkan dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2013. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali merupakan penjabaran dari visi pembangunan daerah Bali yakni ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali era baru. Bupati Gianyar I Made Mahayastra ditemui seusai pelantikan anggota DPRD Kabupaten Gianyar masa bakti 2019-2024 berharap wakil rakyat yang baru dilantik dapat mewakili aspirasi masyarakat di dapilnya masingmasing. Sehingga kalau sudah
mewakili aspirasi masyarakat secara umum serta sinergitas dengan eksekutif proses pembangunan di Kabupaten Gianyar akan dapat berjalan dengan baik yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. ‘’Saya setelah terpilih dan dilantik sudah membuat Perda (Peraturan Daerah) RPJMD. Intinya adalah, itu janji Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat yang bernapaskan ‘Sat Kerthi Loka Bali’ dan dibingkai dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana,’’ ujarnya. Mahayastra menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan kerja sama yang kompak. Namun, kerja sama saja juga dirasa kurang cukup, sehingga dibutuhkan kerja keras bagaimana mengawal sektor-sektor pendapatan, mengawal belanja daerah yang menjadi tugas legislatif serta memberikan masukan dan perbaikan kepada Bupati. ‘’Saya berharap, dukungan semua anggota dewan untuk menyukseskan hal tersebut,’’ harap Mahayastra. Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Gianyar A.A. Gde Mayun, Sekdakab Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gianyar, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sanak-saudara dan keluarga anggota dewan yang terpilih juga berbagai elemen masyarakat lainnya. (ad367)
Bali Post/055
MAPEPADA - Upacara Mapepada Wewalungan dilakukan di Pura Dalem Beng-Gianyar, Senin (12/8) kemarin. Ritual yang di-‘’puput’’ Ida Pedanda Wayahan Bun dari Geria Sanur, Pejeng ini dihadiri ratusan krama dua desa adat yakni Beng dan Gianyar. Ini adalah bagian upacara dari Karya Agung Dirgayusa Bumi yang puncaknya akan digelar, Rabu (14/8) besok.
Lakukan Pelecehan di Pancoran Pura Beji Monkey Forest
Dua Wisatawan Minta Maaf
Gianyar (Bali Post) -
Pengelola Objek Wisata Monkey Forest Ubud bersama pihak Desa Pakraman Padangtegal, Ubud menggelar pertemuan dengan dua wisatawan, Idenek Slavka dan Sabina Dolezalova, Senin (12/8) kemarin. Pertemuan ini dilakukan karena sebelumnya dua wisatawan asal Cekoslovakia itu mengunggah video ‘’cebok’’ di areal Pancoran Pura Beji Monkey Forest Ubud, Jumat (9/8) lalu.
SUMPAH - Suasana pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Gianyar masa bakti 2019-2024 di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar, Senin (12/8) kemarin.
Satpol PP Sidak Warung Sembako Gianyar (Bali Post) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gianyar menggelar sidak yang menyasar warung sembako di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Senin (12/8) kemarin. Sidak ini dilakukan lantaran ada laporan masyarakat terkait maraknya warung yang berjualan selama 24 jam. Kepala Satpol PP Kabupaten Gianyar I Made Watha mengatakan, pihaknya menerima surat dengan No. 300/220/Clk
beberapa hari lalu. Dalam surat itu dilaporkan adanya toko sembako yang berisi kios Pertamini buka sampai pagi di Desa Celuk. Dari hasil pengecekan di lapangan Jumat (9/8) lalu, ditemukan tiga kios Pertamini tanpa izin. “Hasil pengecekan ditemukan bahwa toko dan Pertamini memang melanggar. Di samping tanpa izin, mereka berjualan di atas trotoar dan berjualan selama 24 jam yang mengganggu kenyamanan ma-
Bali Post/kmb35
SIDAK - Aparat Satpol PP Gianyar saat menggelar sidak yang menyasar warung sembako di Desa Celuk, Senin (12/8) kemarin.
syarakat,” ujarnya. Watha menambahkan, tim yang bertugas melakukan sidak telah memberikan surat pemberitahuan bahwa pedagang melanggar Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Apabila surat pemberitahuan tersebut tidak mendapat tanggapan, Satpol PP akan langsung melayangkan surat peringatan pertama (SP-I). Menurut Watha, aparat Satpol Pol yang kembali turun ke Desa Celuk untuk melakukan pengecekan, akhirnya memberikan SP-I bagi pedagang yang membandel, Senin kemarin. “Sudah kami berikan SP-I,” katanya. Watha berharap, dengan adanya sidak yang berkesinambungan dapat menimbulkan efek jera bagi pedagang yang membandel. Para pengusaha atau pedagang diminta lebih tertib administrasi dengan mengantongi perizinan yang dipersyaratkan. “Kami tidak melarang siapapun untuk berusaha di Gianyar, tapi berusahalah dengan baik. Lengkapi persyaratan, izin dan ketentuan yang ada, sehingga mampu memberi kenyamanan pada lingkungan,” tegasnya. (kmb35)
Video berdurasi 10 detik itu diunggah akun instagram sabina_dolezalova_ ifbb. Video itu pun menjadi viral di media sosial, dan banyak menuai reaksi masyarakat Bali. Setelah video itu viral, pengelola Objek Wisata Monkey Forest mengecek kebenarannya dan berupaya mencari informasi keberadaan dua bule ini melalui konsulatnya. Dua bule ini diminta untuk datang dan melakukan klarifikasi. Berselang dua hari, tepatnya Minggu (11/8) sekitar pukul 23.00 Wita, akhirnya kedua bule ini me-
nyadari kesalahannya dan memenuhi panggilan dari prajuru Desa Pakraman Padangtegal. ‘’Kebetulan pas Minggu malam kemarin desa adat menggelar paruman. Dia datang berdua serta perwakilan konsulat,’’ jelas Bendesa Pakraman Padangtegal Ubud I Made Gandra seusai menggelar pertemuan dengan pengelola Objek Wisata Monkey Forest dan instansi terkait, Senin kemarin. Paruman digelar di Kantor LPD setempat Minggu malam itu juga. Dua wisatawan tersebut dimintai ket-
erangan. Akhirnya mereka mengakui kesalahannya dan memohon maaf dan menandatangani surat pernyataan bermaterai. Di hadapan seluruh prajuru Desa Pakraman Padangtegal, dua orang asing yang diduga telah melakukan pelecehan tempat suci di kawasan Monkey Forest Ubud itu menyampaikan permintaan maaf. Gandra mengatakan, dalam pertemuan itu keduanya mengaku tidak ada maksud untuk melecehkan pura yang berada di kawasan Monkey Forest Ubud tersebut. Dua wisatawan ini
beralasan tidak mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan tempat suci. Dua wisatawan ini berjanji mengklarifikasi video yang sempat viral di medsos (IG) melalui permintaan maaf kepada prajuru Adat Padangtegal dan seluruh masyarakat. Gandra menambahkan, pihaknya sudah memaafkan kedua bule yang telah menyadari perbuatannya itu. Permasalahan pun dianggap selesai malam itu. Selanjutnya untuk menetralkan secara niskala kawasan suci tersebut, Desa Adat Padangtegal berencana menggelar upacara Guru Piduka bertepatan dengan rahina Purnama, Kamis (15/8) mendatang. Kedua bule ini diminta untuk hadir secara fisik saat prosesi berlangsung. (kmb35)
Bali Post/kmb35
PERMOHONAN MAAF - Dua wisatawan menyampaikan permohonan maaf dalam pertemuan yang berlangsung Senin (12/8) kemarin.
cmyk
JEMBRANA
10
Selasa Hari Ini
35 Anggota DPRD Jembrana 2019-2024 Ucap Sumpah dan Janji Selasa (13/8) hari ini, 35 anggota DPRD Jembrana periode 2019-2024 akan mengucapkan sumpah/janji bertugas selama lima tahun ke depan. Struktur 35 anggota DPRD Jembrana 2019-2024 ini berasal dari 7 partai politik (parpol) yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PPP dan Hanura. Dari 35 Anggota DPRD Jembrana yang hari ini dilantik, 16 di antaranya merupakan wajah baru. Sekretaris DPRD Jembrana I Made Sudantra mengatakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali nomor 1816/01-A/HK/2019 tentang
Peresmian, Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana masa jabatan 2019-2024, telah ditetapkan 35 nama
PERDA TAHUN 2014 – 2019 Inisiatif DPRD
l Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. l Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. l Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. l Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik. l Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. l Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Dan/ Atau Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Penanam Modal. l Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Jembrana. l Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Desa Wisata. l Perda tentang Kabupaten Layak Anak. Inisiatif Eksekutif l Perda No.1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013. l Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD TA 2014. l Perda No. 4 Tahun 2014 tentang APBD TA 2015. l Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel. l Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2012 tentang l Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. l Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM. l Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Amertha Jati. l Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014. l Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2014 tentang APBD TA 2015. l Perda No. 9 Tahun 2015 tentang APBD TA 2016. l Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. l Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. l Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. l Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015. l Perda No. 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021. l Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda No. 9 Tahun 2015 tentang APBD TA 2016. l Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. l Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Amertha Jati. l Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. l Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. l Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana. l Perda No. 14 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017. l Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. l Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung. l Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jembrana. l Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. l Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016. l Perda No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 14 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017. l Perda No. 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. l Perda No. 10 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana. l Perda No. 11 Tahun 2017 tentang APBD TA 2018. l Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2032. l Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017. l Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. l Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2017 tentang APBD TA 2018. l Perda No. 6. Tahun 2018 tentang APBD TA 2019. l Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. l Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi. l Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. l Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. l Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel.
yang akan menjabat anggota DPRD Jembrana. Di awal setelah pelantikan, struktur DPRD Jembrana yang berjumlah 35 orang nantinya juga segera menetapkan tiga orang pimpinan DPRD Jembrana. Satu orang Ketua DPRD dan dua Wakil Ketua DPRD. Merunut UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), parpol pemenang
pemilu berhak memperoleh jatah kursi pimpinan DPRD Jembrana. Parpol tersebut di antaranya PDI Perjuangan (Ketua DPRD), Golkar (Wakil Ketua DPRD) dan Gerindra (Wakil Ketua DPRD). Di awal Sidang Paripurna usai pengucapan janji/sumpah anggota DPRD Jembrana pada Selasa hari ini, akan dipimpin dua pimpinan sementara, yakni Ni Made Sri Sutharmi (PDIP) dan I Wayan Suardika (Golkar). (olo)
Tetapkan 50 Perda Sembilan Inisiatif Dewan
Kinerja DPRD Jembrana periode 2014-2019 patut diapresiasi. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wakil rakyat dan sebagai Badan Legislatif Daerah, telah menjalankan sejumlah fungsi dan tugasnya dengan baik. Di bawah Pimpinan I Ketut Sugiasa (Ketua DPRD), I Wayan Wardana (Wakil Ketua) dan I Kade Darma Susila (Wakil Ketua) DPRD Jembrana telah melaksanakan tiga fungsi yakni pembentukan peraturan daerah (legislasi), budgeting (anggaran) dan pengawasan. Dalam fungsi pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Jembrana periode 2014-2019 telah membahas 50 Rancangan Peraturan Daerah dan semuanya telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas bersama Bupati tidak saja usulan eksekutif, juga merupakan inisiatif DPRD berjumlah sembilan Perda. Sementara Rancangan Peraturan Daerah Usulan Bupati Jembrana yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Jembrana sejak tahun 2014 sampai akan berakhirnya masa jabatan sebanyak 41 perda. Pembahasan Ranperda tersebut, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD pembahasan Ranperda dilakukan melalui Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II. Dalam membahas Ranperda ini, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan khusus yang biasa disebut dengan Panitia Khusus (Pansus) atau bisa juga diserahkan kepada alat kelengkapan yang sudah ada, tergantung pada putusan Rapat Paripurna DPRD sebagai forum tertinggi di DPRD. Dalam pembahasan Ranperda, pembahasan didukung oleh pendapat Tim Ahli, mendengarkan masukan masyarakat melalui sosialisasi, masukan dari pengalaman daerah lain melalui kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi, serta masukan dari fraksi-fraksi. Fungsi Anggaran Di samping legislasi, DPRD Jembrana selama lima tahun telah melaksanakan fungsi anggaran, sebagai bentuk tanggung jawab dalam membahas dan menyetujui rancangan ang-
garan pendapatan dan belanja daerah untuk setiap tahun anggaran. Proses pembahasan RAPBD didahului melalui pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Setelah dilakukan pembahasan melalui rapat-rapat kerja, selanjutnya dilakukan Rapat Paripurna DPRD untuk penandatanganan Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Bupati. Proses selanjutnya adalah pengajuan RAPBD oleh Bupati, baik RAPBD induk maupun RAPBD Perubahan. Dalam pembahasan RAPBD masingmasing Anggota DPRD berusaha mengkritisi detail rencana kegiatan dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mempertanyakan rencana kerja OPD dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Di sinilah fungsi DPRD Jembrana dalam penganggaran memperjuangkan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses dan masukan masyarakat. Namun, bukan semata kepentingan memperjuangkan masukan masyarakat, melainkan juga dipicu motivasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Baik itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), lain-lain pendapatan daerah yang sah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menambah anggaran belanja daerah harus didukung oleh PAD yang terus mengalami peningkatan secara signifikan, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selama kurun waktu 2015 hingga 2019, terjadi peningkatan target PAD setiap tahunnya. Realisasi PAD bahkan bisa di atas 100%. Fungsi Pengawasan Pelaksanaan fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan baik pelaksanaan Peraturan Daerah (perda) dan APBD. Sekali lagi ada pembatasan yaitu pengawasan atas pelaksanaan Perda dan APBD dalam hal ini Perda dan APBD
Kabupaten Jembrana. Pelaksanaan fungsi pengawasan bisa dilakukan sendirisendiri atau melalui pengelompokan alat-alat kelengkapan DPRD. Oleh karena pelaksanaan fungsi pengawasan itu, anggota DPRD sering kali turun ke lapangan melalui kegiatan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengecek aktivitas masyarakat, hasil pembangunan, kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengamanan, ekonomi dan perdagangan termasuk kondisi sosial masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD juga dilakukan melalui penyelenggaraan rapatrapat kerja antara alat kelengkapan DPRD dengan OPD untuk memantau perkembangan program dan kegiatan tahun berjalan, tindak lanjut atas saran DPRD sebelumnya, tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, serta pengawasan atas kepatuhan SKPD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. (olo)
Produk Hukum DPRD Jembrana 2014-2019 Produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Jembrana selama lima tahun ini Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. Adapun produk hukum DPRD tersebut sebagai berikut: 1. Peraturan DPRD : 4 2. Keputusan DPRD : 72 3. Keputusan Pimpinan : 36 4. Rekomendasi : 4
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
Nama-nama Anggota DPRD Jembrana masa jabatan 2019-2024 Partai Kebangkitan Bangsa n H. Muhamad Yunus (i) n Sajidin (nc) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) n I Ketut Sadwi Darmawan, S.E. (i) n I Made Putu Yudha Baskara (i) n I Gusti Putu Wiradi (nc) n I Ketut Astawa Putra (nc) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) n Ni Made Sri Sutharmi (i) n I Dewa Putu Merta Yasa (nc) n Ir. I Ketut Suastika Yasa (nc) n Drs. Ida Bagus Susrama (i) n Ni Made Artini (i) n Adrimin (i) n I Nyoman Sudiasa, S.H. (i) n I Ketut Suastika, S.Sos., M.H. (i) n I Dewa Komang Wiratnadi, S.T. (i) n I Gede Putu Suegardana Cita, S.E. (i) n I Ketut Suasana, S.H. (nc) n Ni Putu Lilyana, S.E. (i) n I Ketut Sudiasa, S.E. (i) n Ida Ayu Putu Mona Windayanti (nc) n Ni Ketut Muliasih, S.H. (nc) n Ni Komang Sri Kendel (nc) n I Gede Riawa (nc) n I Gede Mulyadi (nc) Partai Golongan Karya (Golkar) n I Wayan Suardika, S.P., M.Si. (i) n Ni Wayan Wirti (nc) n I Made Sabda (i) n I Ketut Gama (nc) n I Komang Dekritayasa (i) n I Ketut Angpribawa, S.E. (nc) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) n Mujahidin (nc) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) n I Ketut Suarta (i) Partai Demokrat n I Komang Gede Leon Satriana Wijaya (nc) n Drs. I Wayan Wardana (i) n I Ketut Catur, S.E. (i) keterangan : (i) incumbent/petahana (nc) new comers (anggota baru)
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
Karangasem
11
Dua Bulan Lebih Gunung Agung Tak Erupsi
Aktivitas Pendakian Kembali Marak Amlapura (Bali Post) Gunung Agung sejak dua bulan lebih tidak pernah lagi mengalami erupsi vulkanik. Kondisi tenang itu justru kembali dimanfaatkan warga untuk melakukan aktivitas pendakian seperti sebelum erupsi. Beberapa warga diam-diam mendaki dengan befoto ria, padahal situasi Gunung Agung masih berstatus level III (siaga). Dalam status siaga, siapa pun tidak diperbolehkan melakukan pendakian. Alasannya, sangat berisiko, karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi erupsi. Bali Post/kmb41
RAPAT KERJA - DPRD Karangasem kembali menggelar rapat kerja dengan BPKESDM, mempertanyakan kejelasan dan kelanjutan instruksi dari Pemerintah Provinsi Bali terkait polemik mutasi Sekda.
Dewan Pertanyakan Progres Mutasi Sekda
Jangan Korbankan APBD Perubahan dan Induk 2020
Amlapura (Bali Post) Polemik Sekda I Gede Adnya Mulyadi yang dimutasi dari staf membuat Dewan Kabupaten Karangasem mempertanyakan statusnya. Sebab sampai saat ini masih belum ada titik terang soal itu. Bahkan, Senin (12/8) kemarin, dewan kembali melaksanakan rapat kerja dengan BKPESDM untuk meminta sejauh mana progresnya di Provinsi Bali terkait kepastian legal formalnya mutasi tersebut. Kejelasan itu penting, untuk menghindari APBD Perubahan maupun Induk 2020 ditiadakan. Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD I Nengah Sumardi itu, dewan mempertanyakan kepada Pemprov Bali terutama Gubernur Bali terkait persoalan ini. Pihaknya ingin tahu sejauh mana perkembangan dan kejelasan mutasi yang mengundang polemik relatif lama ini. “Kami belum tahu apa langkah-langkah efektif eksekutif untuk menuntaskan persoalan ini. Kami perlu mendapatkan kepastian terkait hal itu. Jujur, kami belum bisa berbuat banyak untuk pembahasan KUAPPAS dan KUPA,’’ ujarnya. Pihak dewan memerlukan gambaran yang pasti soal mutasi itu. Apalagi, sejauh ini bagaimana perkembangan ini di provinsi masih belum jelas dan juga langkah-langkah provinsi menuntaskan polemik ini. Alasannya, kondisi ini sangat berdambak terhadap kelembangaan khususnya di DPRD. Karena hal itu, kegiatan kelembagaan dewan tidak bisa berjalan. Pertanyaan dewan itu
langsung ditanggapi Kepala BKPESDM I Gusti Gede Rinceg. Rinceg menjelaskan, pihaknya telah melayangkan surat terkait persoalan ini ke pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini ke Gubernur Bali dan ke BKD pada 5 Agustus lalu. Menurutnya, kalau hitungan hari seharusnya hari ini terakhir provinsi menanggapi surat yang dilayangkan. “Kita juga sudah melakukan rapat Forkompinda untuk menanyakan langsung sejauh mana proses yang sudah dilakukan provinsi terhadap surat yang kita layangkan. Termasuk bagaimana tanggapan dari Gubernur Bali,” ujarnya. Rinceg menambahkan, surat balasan dari provinsi yakni Gubernur Bali menugaskan Sekda Provinsi melakukan mediasi dan memfasilitasi masalah pemberhentian Sekda I Gede Adnya Mulyadi menjadi staf. Dan yang kedua, Sekda Provinsi Bali telah melakukan pertemuan dengan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri di kediamannya pada 3 Agustus lalu. Dalam pembicaraan itu, telah disampaikan alternatif kepada bupati untuk saling menghormati dan mengakomodir kepentingannya agar roda manajemen pemerintahan berjalan dengan baik serta hubungan dengan DPRD juga baik. Terpenting lagi KUAPPAS dan KUPA bisa dibahas secara tuntas. “Tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari bupati terkait itu,” jelas Rinceg. Adanya pertemuan antara Sekda Provinsi Bali dengan Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri ditanggapi anggota
dewan I Nyoman Rena. Dia mempertanyakan apa solusi yang diberikan guna menyelesaikan persoalan ini agar KUA-PPAS dan KUPA bisa dibahas. Atas pertanyaan itu, Rinceg menegaskan rapat antara Sekda Provinsi Bali dengan Bupati Mas Sumatri merupakan pertemuan empat mata. Karena itu, pihaknya tidak tahu persis apa substansi yang dibicarakan pada pertemuan itu. “Jujur, kami tidak tahu pasti apa yang dibicarakan. Karena empat mata. Kami sempat ingin mendapingi, tetapi dipersilakan ke luar. Jadi, kami sampai sekarang tidak tahu apa pembicaraannya. Kami cuma tahu lewat pemberitaan surat kabar terkait solusi yang diberikan ke bupati saja,” terang Rinceg. Dewan lainnya, I Gede Dana, juga ingin memastikan sejauh mana sudah perkembangan mutasi yang ditindaklanjuti Provinsi Bali. Sebab, pihaknya sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan KUA-PPAS dan KUPA yang seharusnya sudah dibahas sebelumnya. “Kami tidak ingin kembali tidak adanya APBD Perubahan termasuk APBD Induk 2020. Pastinya, hal itu merugikan masyarakat. Karena ini adalah uang rakyat, sehingga harus dikembalikan kepada masyarakat lewat program pembangunan yang dijalankan sesuai aturan. Pemerintah harus memikirkan hal krusial itu. Jangan eksekutif mau-maunya sendiri. Jika demikian, masyarakat sendiri ujung-ujungnya yang menjadi korbannya,” tegas Gede Dana. (kmb41)
Kalak BPBD Karangasem, Ida Bagus Aribawa, Senin (13/8) kemarin, mengungkapkan, pihaknya sangat menyayangkan kembali maraknya aktivitas pendakian ke puncak Gunung Agung. Padahal sampai saat ini, gunung tertinggi di Bali itu statusnya masih siaga. Itu artinya, status Gunung Agung masih belum aman benar. Dengan status siaga itu, datangnya erupsi tidak tertutup kapan saja bisa terjadi. “Kami sangat menyayangkan kembali maraknya
aktivitas pendakian yang dilakukan masyarakat. Padahal sudah jelas-jelas aksi pendakian tidak diperbolehkan di tengah situasi siaga sekarang ini. Kendati Gunung Agung hampir dua bulan setengah tidak erupsi. Tetapi hal itu bukan berarti aktivitas di dalam Gunung Agung tidak ada,” ujarnya. Arimbawa kembali mengimbau, supaya ke depannya tidak ada lagi yang nekat melakukan aktivitas pendakian. Termasuk jelang 17-an biasanya banyak masyarakat mendaki untuk memperingati hari kemerdekaan di puncak gunung. Terlebih, ada warga yang saat mendaki, jus-
Bali Post/ist
AKTIVITAS PENDAKIAN - Warga terlihat melakukan aktivitas pendakian ke puncak Gunung Agung. Warga seakan tidak peduli lagi dengan status Gunung Agung itu masih siaga. Malah mereka mengabadikan momen pendakian itu dengan berfoto ria.
Warga Kurang Mampu Terima Bantuan Sembako
Bali Post/kmb41
SEMBAKO - Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa saat memberikan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu.
tru tersesat, tidak tahu arah turun. Kondisi itulah yang tidak diinginkan terjadi. ”Kalau sudah begitu, kan semua jadi repot. Jadi, kami meminta supaya tidak ada lagi prosesi pendakian. Imbauan seperti ini sudah berkali-kali kita lakukan. Semoga ini bisa dipahami masyarakat. Karena ini menyangkut keselamatan jiwa,” tegas Arimbawa. Dia menjelaskan, untuk mengantisipasi adanya warga melakukan pendakian, sejatinya pihaknya telah memasang plang larangan agar warga tidak melakukan pendakian di sejumlah titik jalur pendakian. Kata dia, jalur pendakian yang dipasangi plang larangan itu
yakni di Besakih tepatnya di Pura Pengubengan, jalur Pura Pasar Agung Jungutan dan jalur di Pura Pasar Agung Sebudi Selat. “Dulu plangnya kecil. Rencananya Minggu ini, kita perbarui dengan plang yang ukurannya lebih besar lagi,” tegas Arimbawa. Sementara itu, Kasubbid Gunung Api Wilayah Timur Devy Kamil Syahbana, juga mengingatkan masyarakat supaya tidak melakukan aktivitas di radius empat kilometer. Hal itu sesuai rekomendasi PVMBG. Alasannya, pendakian yang dilakukan sangat berisiko. Benar sangat berbahaya. “Kita tetap memberikan rekomendasi tidak ada pendakian. Kami pihak PVMBG memberikan imbauan itu agar dapat diindahkan masyarakat,” ujar Devy Syahbana. (kmb41)
Amlapura (Bali Post) Sebanyak 31 warga kurang mampu di Kecamatan Rendang menerima bantuan sembako, Minggu (11/8). Bantuan sembako ini diserahkan pada puncak HUT Tunas Remaja Rendang (TRR) di Lapangan Umum Werdhi Yowana Rendang, Karangasem. Pembina TRR Rendang, I Nengah Subangsawan, mengatakan, selain melaksanakan kejuaraan sepak bola, pihaknya juga menggelar kegiatan sosial yakni memberikan bantuan sembako kepada warga kurang mampu yang ada di Kecamatan Rendang. Ketua Umum TRR Rendang I Putu Eka Antoni Sukmajaya menjelaskan,
Ditinggal Rekan dan Pemandu
TRR dibentuk tahun 1981. Kata dia, TRR sempat berpartisipasi di persepakbolaan nasional yakni Divisi II Nasional. Jadi, pihaknya berharap ke depannya TRR bisa menjadi organisasi berkontribusi positif untuk Rendang, Karangasem dan Bali. Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa mengatakan, dengan dikukuhkannya pengurus TRR yang baru, maka nantinya mampu memajukan sepak bola di Rendang dan Karangasem. Pasti bisa maju dari dukungan tokoh masyarakat dan donatur. “Mari kita bekerja mencapai harapan yang dicitacitakan,” harap Artha Dipa. (kmb41)
Dua Pendaki Tersesat di Gunung Agung Amlapura (Bali Post) Lagi, dua pendaki tersesat saat nekat melakukan pendakian di Gunung Agung. Dua pendaki yang mencoba menaiki Gunung Giri Tohlangkir itu tersesat saat nunas tirta, Senin (12/8) dini hari. Untungnya, keduanya kemudian ditemukan dalam kondisi selamat. Kalak BPBD Karangasem Ida Bagus Arimbawa menjelaskan, kedua pendaki itu adalah Ni Kadek Pina Riantini (36) dan Made Oka Wiranata (42). Keduanya merupakan pasangan suami-istri. Mereka tersesat setelah ditinggal rekannya dan pemandu lokal. “Sebelumnya, mereka mendaki berempat. Karena kelelahan, keduanya memutuskan untuk balik. Sementara rekannya tetap
melanjutkan perjalanan. Mungkin tak tahu jalan turun, keduanya akhirnya muter-muter di lerang Gunung Agung itu,” ujarnya. Arimbawa menambahkan, pencarian pendaki yang tersesat itu dilakukan tim gabungan dari pihak BPBD, Basarnas, TNI, dan Kepolisian Resort Rendang melalui jalur pendakian di Pura Pengubengan. Kedua pendaki tiba di bawah dengan berjalan kaki. Keduanya ditemukan sekitar pukul pukul 03.00 Wita. Sementara rekannya dan guide turun sekitar pukul 04.00 Wita. “Korban ditemukan dalam kondisi selamat. Tidak ada luka di tubuhnya. Berdasarkan keterangan yang didapat dari korban, mereka naik nunas tirta untuk keperluan persembahyangan,” jelasnya. (kmb41)
Jelang Pelantikan Dewan
Kesekretariatan Mulai Bersih-bersih Ruangan Pelantikan anggota dewan terpilih periode 20192024 tinggal tiga hari lagi. Jelang prosesi pelantikan itu, Senin (12/8) kemarin, dewan mulai melakukan persiapan gedung yang akan dijadikan lokasi acara pelantikan. Berdasarkan pantauan kemarin, sejumlah pegawai mulai melakukan geladi untuk pelantikan. Lalu, bagaimanakah upaya-upaya persiapan optimal yang diupayakan pihak kesekretariatan dewan Karangasem itu? PIHAK panitia rupanya melakukan prosesi pelantikan 45 anggota dewan Karangasem itu secara sederhana. Karena itu, gedung yang dijadikan tempat acara pelantikan memperguna-
kan ruang rapat paripurna yang sebelumnya ambruk diguncang gempa Agustus 2018 lalu. Terlihat pegawai membawa sapu bersih besih, dengan harapan ruangan agar terlihat asri dan resik
saat pelantikan berlangsung. Hanya sayangnya ruang paripurna itu masih saja tidak berisi plafon. Sehingga terlihat ruang mengga tembus ke langit langit atap gedung itu. Pasalnya, hingga kini belum dilakukan perbaikan pascagempa. Sekretaris DPRD Karangasem I Wayan Ardika, mengatakan, pihaknya melakukan geladi kotor sebanyak dua kali sampai besok. Sementara geladi bersih dilakukan sekali pada 14 Agustus. Geladi itu penting agar pelaksanaan pelantikan berjalan dengan baik. “Persiapan sudah mencapai 90 persen. Kini, ting-
gal menghias ruangan saja. Besok kembali kita lakukan persiapan. Dan H-1 lagi kita matangkan. Agar pelantikan benar-benar siap dan berjalan maksimal sesuai harapan,” ujar Ardika. Ardika menambahkan, saat pelantikan nanti, semua 45 anggota dewan nanti mempergunakan pakaian adat. Penggunaan pakaian adat Bali itu sesuai peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. “Dan bertepatan dengan pelantikan, hari Purnama, sehingga anggota dewan memakai pakaian adat. Karena aturannya pada hari Kamis,
Purnama dan Tilem segenap siswa, pegawai, dewan wajib menggunakan pakaian adat. Sementara untuk para undangan pakaiannya menyesuaikan,” katanya. Disinggung berapa orang yang bisa hadir mendampingi anggota dewan yang dilantik, Ardika menegaskan, yang biasanya hadir suami mengajak istrinya dan yang istri mengajak suaminya. “Tapi, kalau mau mengajak anaknya dipersilakan. Siapa tahu ingin mengabadikan momen-momen penting saat pelantikan. Jadi, tidak ada larangan siapa yang mau diajak nanti,” tegas Ardika. (nan)
Bali Post/kmb41
PERSIAPAN - Dewan saat melakukan persiapan jelang pelantikan anggota dewan, 15 Agustus nanti.
KLUNGKUNG
12
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
Rabu Besok Lengser, Dana Purnabakti DPRD Belum Cair Semarapura (Bali Post) -
Dana pengabdian anggota DPRD Klungkung sebagai penghargaan atas kontribusinya selama lima tahun di lembaga legislatif, rupanya belum terbayarkan. Padahal, sebagaimana yang sudah pernah dilakukan, dana pengabdian atau biasa disebut dengan dana purnabakti tersebut biasanya diterima seminggu sebelum pelantikan anggota DPRD. Namun, menjelang pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Klungkung terpilih pada Rabu (14/8) besok, anggota DPRD Klungkung masa Bakti 2014-2019 ini belum juga menerimanya. Situasi demikian membuat para anggota DPRD Klungkung menggerutu. Khususnya bagi incumbent yang tidak terpilih lagi untuk periode berikutnya. “Sudah jatuh tertimpa tangga pula,” keluh salah satu legislator yang gagal terpilih lagi, Senin (12/8) kemarin. Sekretaris Dewan Klungkung Wayan Sugiarta belum bisa menjelaskan kenapa dana purnabakti itu belum diserahkan. Sementara Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru mengakui dana purnabakti tersebut memang belum diserahkan. Alasannya, untuk mencairkan dana tersebut harus ada SK Pemberhentian dulu sebagai anggota DPRD Klungkung. Sementara pelantikan anggota DPRD Klungkung yang baru akan dilakukan 14 Agustus besok. Sehingga sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pihaknya jelas tidak bisa memberikan dana purnabakti itu sebelum terbitnya SK Pemberhentian, yang baru dimunculkan setelah pelantikan anggota DPRD
Klungkung terpilih. “Jadi, saya tahu dana purnabakti ini harus segera direalisasikan. Tetapi, tetap harus mengikuti aturan yang ada. Saya mohon agar bersabar. Dananya pasti cair. Cuma harus mengikuti mekanismenya,” tegasnya. Ia mengaku belum tahu besaran dana purnabakti itu. Sebab, pihaknya belum mendapat laporan langsung dari Sekwan. Namun, sebagaimana regulasinya sebelumnya, bahwa dana purnabakti itu dibayar penuh sebesar enam kali gaji pokok bagi yang menjabat selama satu periode penuh. Sementara, bagi anggota yang menjabat sebagai PAW (Pengganti Antar Waktu), hitung-hitungannya menyesuaikan, sesuai dengan lamanya menjabat. Untuk diketahui, pelantikan terhadap 30 anggota dewan terpilih, rencananya akan dilakukan 14 Agustus besok. Pemkab Klungkung telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai beragam fasilitas yang akan dinikmati anggota dewan. Mulai dari
pin emas hingga tunjangan perumahan mencapai puluhan juta setiap bulannya. Kabag Umum Sekretariat Dewan Ketut Sukla sebelumnya membeberkan beberapa fasilitas yang akan diterima oleh 30 anggota dewan terpilih. Pemkab telah menyiapkan pin berbahan emas dengan berat 7-8 gram, yang akan diberikan kepada setiap anggota dewan terpilih. Anggaran pin emas ini senilai Rp 240 juta. Sementara untuk seragam, setiap anggota dewan dialokasikan baju pelantikan (pakaian seragan lengkap), lengkap dengan peci minus sepatu Rp 5 juta per orang. Untuk pakaian seragam lengkap dialokasikan 2 kali selama masa jabatan (5 tahun). Selain itu, anggota dewan juga dialokasikan pakaian dinas harian seharga Rp 1,5 juta per orang, pakaian seragam harian seharga Rp 1,5 juta per orang. Para anggota dewan terhormat ini juga mendapatkan jatah pakaian seragam resmi seharga Rp 1,8 juta per orang dan pakaian ciri khas daerah Rp 1,5 juta per orang. (kmb31)
RAPAT - DPRD Klungkung saat melakukan rapat di Ruang Sabha Nawa Natya, belum lama ini.
Bali Post/gik
Tunjangan Perumahan Rp 35 Juta Per Bulan Selain pakaian, anggota dewan juga menerima tunjangan lainnya. Seperti tunjangan perumahan, transportasi, dan komunikasi. Tunjangan perumahan nominalnya berbeda antara unsur pimpinan dengan anggota. Untuk Ketua DPRD dijatah tunjangan perumahan Rp 35.294.118 setiap
bulan. Sedangkan wakil ketua mendapat tunjangan perumahan Rp 29.411.765 setiap bulannya. Sementara anggota dewan menerima tunjangan perumahan Rp 25.882.353 setiap bulan. Selain itu, setiap anggota dewan juga mendapat tunjangan transportasi. Setiap ang-
gota menerima jatah tunjangan transportasi Rp 4.192.941 setiap bulan. Sementara unsur pimpinan (ketua dan wakil ketua), tidak lagi menerima tunjangan transportasi karena sudah mendapatkan fasilitas kendaraan. Tidak hanya itu. Setiap anggota dewan pun dijatah tunjangan be-
lanja penunjang komunikasi sebesar Rp 6.300.000 setiap bulannya. Saat menjalankan reses, wakil rakyat ini juga menerima tunjangan reses Rp 6.300.000 per anggota, yang diberikan setiap kali reses. Dewan dijadwalkan menjalankan reses 3 kali dalam setahun. (gik)
Subak Dawan Menuju Agrowisata
SOSOK
Semarapura (Bali Post) Subak Dawan, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, dicanangkan sebagai Kawasan Pertanian Ramah Lingkungan (Wastamangan) menuju pertanian organik dan agrowisata. Subak Dawan dinilai sangat bisa dikolaborasikan dengan pariwisata, sehingga berpeluang besar menjadi agrowisata. Usai membuka pencanangan itu, di Bale Subak Dawan, Sabtu (10/8) lalu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan, agar pen-
canangan ini tidak hanya menjadi wacana. Dinas Pertanian dengan para kabid harus mengawalnya dengan baik pilot project ini. Dengan luas lahan yang mencapai 50 hektar, konsepnya tidak boleh main-main karena sangat berimbas kepada para petani itu sendiri. Pertanian ramah lingkungan menuju pertanian organik dan agrowisata dari hulu sampai hilirnya harus tertata dengan rapi, serta perencanaan yang matang sesuai potensi yang ada.
Ada banyak hal yang harus diperhatikan. Pertama, yakni pada pintu masuk, kesan pertanian organik harus sudah terasa saat tamu atau wisatawan yang datang berkunjung ke Subak Dawan. Fasilitas lain seperti hiburan atau atraksi juga harus ada. Contohnya membajak sawah, menanam padi, memanen hasil sawah dan sebagainya yang berhubungan dengan pertanian. Nantinya, semua atraksi tersebut bisa dijual menjadi paket wisata, se-
hingga dengan fasilitas tersebut para wisatawan juga bisa mencoba untuk membajak sawah menanam padi maupun memanen hasil sawah. Dengan fasilitas tersebut wisatawan pasti berniat untuk mengambil foto dan diunggah ke sosial media. Sehingga akan menjadi sarana promosi efektif bagi tempat wisata ini. Untuk kenyamanan pengunjung dan wisatawan, di Subak Dawan juga harus dibuatkan Bale Bengong untuk beristirahat
para wisatawan, dagang yang menjual hasil dari pertanian maupun kerajinan tangan khas Dawan. Tidak kalah pentingnya adalah toilet, karena sangat penting bagi wisatawan yang berkunjung. Kadis Pertanian Ida Bagus Juanida menjelaskan pencanangan ini, agar segala aktivitas terkait dengan pengelolaan produksi dan aktivitas pertanian dilakukan untuk menuju kepada pembentukan kawasan organik ramah lingkungan. (kmb31)
Paskibra Kesurupan Lagi Predator Burung Hantu Di tengah serangan hama yang kian mengganas, para petani mulai memikirkan cara baru dalam mengatasinya. Tidak lagi dengan cara sporadis mengusir atau membunuh, tetapi petani mulai tertarik menerapkan pola yang sejalan siklus hukum alam dalam teori rantai makanan. Jadi, ketika hama seperti tikus mulai semakin tak terkendali, petani mulai memikirkan untuk memperkuat predatornya, seperti burung hantu. Hal tersebut, disampaikan Kepala Dinas Pertanian Klungkung Ida Bagus Juanida, Senin (12/8) kemarin. Dia mengaku mendapat ide itu dari Tabanan, dalam proses pengkajian hama di BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Denpasar. Di sana, dia mengaku mendapat penjelasan bahwa predator burung hantu cukup efektif dalam mengendalikan hama pengerat yang memusingkan para petani di daerah lumbung beras itu. Sebagai uji coba, Dinas Pertanian sedang menyiapkan dua pasang burung hantu, yang dipesan langsung dari Tabanan, berikut metodenya agar burung hantunya mau memburu hama seperti tikus. “Kami beli sekitar Rp 1,5 juta per ekor. Sekarang sedang dikembangkan di sana. Dua pasang burung hantu ini, akan kami tempatkan di Subak Aan dan Subak Dawan,” katanya. Dua subak ini dikatakan cukup responsif terhadap program-program pertanian dari pemerintah daerah. Itu karena kedua wilayah ini memiliki areal pertanian yang cukup luas. Selain itu, mereka juga paling dipusingkan dengan hama, yang membuat hasil panen mereka menjadi tidak maksimal dalam beberapa tahun terakhir. Juanida menegaskan, bila cara ini efektif, maka tidak menutup kemungkinan predator hama dengan burung hantu ini juga diterapkan pada banyak subak yang lain di Klungkung. (gik)
Semarapura (Bali Post) Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-74, Pemkab Klungkung menyiapkan Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera). Puluhan anak-anak yang terampil dalam baris berbaris disiapkan untuk tampil maksimal dalam momen penuh spirit perjuangan merebut kemerdekaan itu. Namun, di sela-sela persiapan Paskibra yang dikarantina di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Banjarangkan, sejumlah siswa mengaku kerap diganggu makhluk halus hingga mengalami kesurupan. Hal ini tak hanya terjadi tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya peristiwa serupa juga terjadi. Situasi demikian diakui Wakil Bupati Made Kasta, Senin (12/8) kemarin. Sebagai Ketua Panitia Tetap Peringatan Kemerdekaan RI ke-74, dia beberapa kali menerima laporan, bahwa sejumlah anak-anak diganggu makhluk halus di SKB Banjarangkan. Terakhir, laporan diterima kembali pada Minggu (11/8) malam, dimana sejumlah anak-anak yang kesurupan, membuat situa-
si setempat menjadi panik. “Setelah terima telepon, saya malam-malam langsung ke lokasi. Ternyata, solusi yang saya berikan sebelumnya belum dijalankan,” katanya. Sebelumnya Wabup Kasta mengaku sudah memberikan solusi agar menyiapkan sejumlah sarana. Sebab, lokasi SKB Banjarangkan memang dikenal angker karena persis berada di dekat sungai. Saat itu, Wabup Kasta mengingatkan, sebelum macaru, sudah diminta agar sarananya dilengkapi dengan sarana lain, sebagai persembahan untuk makhluk halus setempat, agar tidak mengganggu. Seperti permen, susu, cokelat, geti-geti, nyah-nyah gringsing dan biu dempet serta biu emas. Namun, panitia setempat mengakui lupa menyiapkan sarana tersebut. Setelah Wabup Kasta turun tangan, dia yang dikenal masyarakat Klungkung sebagai Jro Mangku ini, membuat tirta dan memercikkannya kepada siswa yang kesurupan. Tidak lama berselang, siswa yang kesurupan langsung kembali normal dan tenang. (kmb31)
Anak Pejabat Terciduk Pesta Sabu di Kamar Kos Kekasihnya Semarapura (Bali Post) Peredaran gelap narkoba kian meresahkan. Sasarannya bukan lagi masyarakat biasa, tetapi sudah menyentuh anak pejabat. Upaya yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Klungkung membuktikan hal itu, setelah berhasil menangkap tiga remaja yang sedang pesta sabu-sabu di kamar kos. Satu di antaranya adalah anak seorang kepala dinas bersama kekasihnya, satu lagi anak seorang anggota dewan terpilih, yang masih berstatus pelajar. Kasus ini terungkap bermula dari hasil penyelidikan yang dilakukan Tim Buser Sat Resnarkoba Polres Klungkung, pekan lalu. Penyelidikan tersebut dilakukan setelah polisi memperoleh informasi tentang dugaan kuat terjadi pesta narkoba di rumah kos milik Agung Alit di Jalan Ngurah Rai, Lingkungan Besang, Kecamatan Klungkung, yang ditempati oleh Luh NE (19). Saat itu sekitar pukul 21.40 Wita, personel Sat Resnarkoba Polres Klungkung dipimpin Kasat Resnarkoba AKP Dewa Gede Oka CMYK
melakukan pemeriksaan di lokasi. Dewa Gede Oka, Senin (12/8) kemarin, pada saat digedor, para penghuni kos awalnya tidak merespons dan tidak membuka pintu kos. Setelah diperingatkan sebanyak tiga kali, penghuni kosnya tetap tidak mau membuka pintu. Sehingga pintu kos didobrak dan ditemukan tiga orang (2 laki dan 1 perempuan) yang diduga kuat sedang melakukan pesta sabu. Dengan disaksikan warga setempat, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba, melakukan pemeriksaan di TKP. Hasilnya, ditemukan beberapa barang bukti yang diduga terkait dengan aktivitas pesta narkoba jenis sabu, di antaranya tujuh paket sabu, timbangan digital yang diduga untuk membagi sabu menjadi kemasan kecil untuk dijual, bong /alat isap sabu, korek api, pipet dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya, para pelaku beserta barang bukti diamankan ke Satuan Narkoba Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut. Setelah diintrogasi, ketiga pelaku ber-
nama I Nyoman Dharma YH (22), seorang pegawai kontrak di Pemkab Klungkung. Pihak kepolisian kaget, setelah menyadari pelaku ini adalah anak kepala dinas tempat Nyoman Dharma bekerja. Kedua adalah kekasihnya, Luh NE (19), seorang remaja asal Desa Gelgel. Satu lagi adalah teman dari YH. Dia adalah Dewa Alit KM (18). Alit adalah pelajar SMA di Klungkung. Dia merupakan anak anggota dewan terpilih dari dapil Kecamatan Klungkung KSN. Dia belum berhasil dikonfirmasi menjelang pelantikannya pada 14 Agustus besok. “Kami sedang melakukan penanganan kasus ini. Pelaku dan barang bukti sudah diamankan. Kami akan segera lakukan gelar perkara untuk menentukan pasal yang disangkakan dan kelanjutan proses hukumnya,” kata AKP Dewa Gede Oka, seraya menyampaikan selain sebagai pemakai, para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, diduga kuat juga sebagai pengedar, berbekal barang bukti yang diperoleh di kamar kos. (kmb31)
TURUN - Wabup Kasta saat turun ke SKB Banjarangkan.
Bali Post/gik
Usut Tuntas, Jangan Ada Kesan Menjebak Orangtua Nyoman Dharma YH hanya bisa pasrah. Dihubungi Senin kemarin, Komang Dharma Suyasa mengaku pasrah atas peristiwa yang menimpa anaknya. Ia yang Kepala Disdukcapil Klungkung mengaku sudah berusaha sebaikbaiknya dalam mengurus anaknya itu. Bahkan, hingga mencarikan kerja pada dinas yang dia pimpin. “Sebagai ayah, saya serahkan anak saya kepada proses hukum. Sebagai pimpinannya, dia langsung diberhentikan secara tidak hormat,” kata Dharma Suyasa. Dia mengaku selama ini sudah maksimal dalam mengurus anaknya tersebut. Tidak hanya anaknya, tetapi juga kekasih dari anaknya itu yang juga ikut tertangkap oleh Sat Resnarkoba. Tetapi, apa yang terjadi pada anaknya, kekasihnya dan temannya itu, benar-benar di
luar kontrolnya sebagai orangtua. Dia berharap seluruh proses hukum ini dapat dituntaskan. Tidak hanya berhenti pada anaknya, termasuk dia meminta agar pihak kepolisian juga mengecek dari mana datangnya barang terlarang tersebut, sebelum sampai ke tangan anaknya. Sebagai orangtua berharap semua pihak yang terlibat di dalam kasus ini agar diungkap tuntas pihak kepolisian. Agar tidak ada kesan jebakmenjebak. “Kasusnya jangan berhenti di anak saya. Selidiki pula dari mana asal barangnya. Saya dengar, barangnya didapat dari Karangasem. Saya sangat mendukung upaya pemberantasan narkoba. Namun, saya minta keadilan. Jangan seolah-olah anak saya yang hanya menjadi sasaran. Proses hukum harus dari hulu ke hilir. Siapa pun yang salah, tentu sama di mata hukum,” tegasnya. (kmb31)
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS
13
IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS
Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris
: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post
JOB VACANCY LOWONGAN KERJA
Cr Therapis Refleksi Gj. 1.3jt komisi 20% Hub.08179468654
Dibutuhkan Staff Therapis di Jl. Anoman 1 Ubud WA.081237708855
Bth Asisten Srbtan Vila,Canggu Single,Tinggl Dlm,082145714435
Dbthkn sgr karyawati Jaga Toko Kebaya. Lam ke Tulip Warehouse Jl.P.Misol Dps HP.081353539461
Dicari Pastry Bakry untuk Restaurant di Seminyak 0361732567
B.BP.001.08.19.0000338
Cr Sales,Kepala Adm S1 Akuntansi H.081558096445/4745296 B.BP.001.08.19.0000357
B.BP.004.08.19.0000354
B.BP.001.08.19.0000302
Dcr Pelaksana Proyek Hub. 0361-8444275/081236850477
B.BP.001.08.19.0000361
B.BP.154.08.19.0000359
Surf Company Need : Graphic Designer, skills software adobe, Min D2 Send CV: balisurflife33@gmail.com
Dcr Pegawai pria utk Wr.Sate Babi,Jln.Tukad Badung,Tinggal didlm.Gj 1.5jt HP.081246082892
Dcr Tukang Masak,single.Kirim Lam.ke Jl.Merdeka (Warung AR)
BIRO JASA
SERVICE
KURSUS
BIRO JASA
BIRO JASA
DIJUAL MOBIL
B.BP.004.08.19.0000352
B.BP.001.08.19.0000358
B.BP.004.08.19.0000362
B.BP.004.08.19.0000360
Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818 G.01
DIJUAL MOBIL HONDA
CRV 2013 2,4 Matic,Putih,Mulus Prbd,Trwt,K40Rb,WA082113379868 B.BP.001.08.19.0000340
Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id
KEHILANGAN
TOYOTA
DIJUAL TANAH
Innova Tipe J Manual Th’2013, Silver,Mulus,Terawat,Tangan 1 Hub.085109004445
Jual Tanah 3 Are Daerah Mas Hub.087860273056
Hilang BPKB No.L02532050-O DK9983-BG An.DRA.Ni Wayan Supeni
KEHILANGAN
Sertifikat HGB No.99/Darmasaba GmbarNo5565/1992,081805534160
B.BP.001.08.19.0000350
B.BP.001.08.19.0000353
PROPERTY DIJUAL TANAH
BPKBNO.K05414899-ODK5029BM An.Ni Luh Nita Sumertiningsih
Dijual tanah 5 are, 375 jt/are Kulibul Kangin Hub : 082146556662 / 087862488588
Hilang BPKB No.F6867951-O DK 7464 FV An.Ni Nyoman Sari
B.BP.004.08.19.0000298
B.BP.001.08.19.0000337
B.BP.001.08.19.0000335
B.BP.001.08.19.0000334
B.BP.001.08.19.0000348
BIRO JASA Bantu Lapor Pajak SPT Tahunan BulananSIUPNPWP081338344155 B.BP.001.08.19.0000162
BANGLI
14
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
Lepas Peserta Napak Tilas Pahlawan Kapten Mudita
Bupati Made Gianyar Minta Generasi Muda Tak Lupa Sejarah
NAPAK TILAS - Bupati Bangli I Made Gianyar saat melepas peserta napak tilas perjuangan Kapten A.A. Anom Mudita, di Taman Makam Pahlawan Penglipuran, Senin (12/8) kemarin.
BUPATI Bangli I Made Gianyar meminta generasi muda di Kabupaten Bangli tidak lupa sejarah perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Oleh karenanya ia meminta, di bulan kemerdekaan ini masyarakat bisa mengisinya dengan berbagai kegiatan yang bisa menambah kecintaan kepada bangsa ini. Hal itu disampaikan Bupati Made Gianyar saat melepas peserta napak tilas perjuangan Kapten A.A. Anom Mudita, di Taman Makam Pahlawan Penglipuran, Senin (12/8). Acara ini diikuti oleh ribuan peserta dari unsur pegawai, TNI/Polri, pelajar, sekaa teruna dan Pemuda Panca Marga (P2M) Kabupaten Bangli. Lebih lanjut Bupati Made Gianyar mengatakan, kemerdekaan yang dinikmati generasi sekarang bukanlah
jatuh dari langit, melainkan berkat kegigihan para pahlawan untuk merebut dan memperjuangkan kemerdekaan. Karena setelah 350 tahun dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, tidak terhitung lagi berapa banyak pengorbanan dari para pahlawan. “Sehingga kebebasan yang kita nikmati sekarang adalah buah dari perjuangan para pahlawan kita,” kata Gianyar. Oleh karenanya, di bulan kemerdekaan ini, sudah sepatutnya sebagai generasi muda bisa mengikuti jejak semangat pahlawan terdahulu. Semangat yang dimaksud, jelas dia, bukan untuk berperang secara fisik, melainkan berperang untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, sehingga kita bisa sejajar dengan negara maju lainnya.
Sebelum 20 Agustus
Bupati Targetkan Pasar Loka Çrana Ditempati Pedagang Bangli (Bali Post) -
Rencana Pemkab Bangli mengoperasikan Pasar Loka Çrana molor terus. Sampai pertengahan Agustus ini, pemindahan pedagang kain dari Pasar Kidul ke Loka Çrana tak kunjung dilakukan. Ditemui usai menghadiri acara pelantikan anggota DPRD Bangli periode 20192014, Senin (12/8) kemarin, Bupati Made Gianyar mengaku akan segera memanggil Kadisperindag terkait pengisian Pasar Loka Çrana. Ia mengungkapkan keinginannya agar pasar yang baru dibangun di atas terminal tersebut bisa secepatnya beroperasi. Menurutnya, pasar Loka Çrana tempatnya san-
gat bagus. “Saya akan panggil Kadisperindag dulu. Di mana kendalanya,” katanya. Made Gianyar menargetkan Pasar Loka Çrana sudah bisa terisi sebelum tanggal 20 Agustus ini. Agar proses pengisian bisa dilakukan secepatnya, ia menyatakan bila perlu dirinya akan turun langsung untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Disinggung terkait adanya sikap beberapa pedagang kain
di lantai dua Pasar Kidul yang menolak dipindah ke Pasar Loka Çrana, ia mengatakan hal itu tidak masalah. “Boleh menolak, tapi tidak perlu jualan. Kita kan sudah siapkan tempat tapi ditolak,” tandasnya. Sementara itu, Klian Adat Banjar Pule Made Sukadana meminta Pemkab Bangli untuk tegas dan secepatnya melakukan relokasi pedagang sebagaimana yang telah di-
JALAN - Kondisi jalan menuju Banjar Pule.
Bali Post/kmb40
janjikan. Hal itu diharapkan agar kekroditan akses jalan di wilayah Banjar Pule, utamanya saat hari pasaran bisa segera teratasi. Sukadana mengatakan, sesuai rencana Disperindag, relokasi pedagang akan dilakukan setelah hari raya Kuningan. Pedagang kain di lantai II Pasar Kidul akan direlokasi ke Pasar Loka Çrana, sedangkan pedagang yang menempati selasar Pasar Kidul akan dinaikkan ke lantai dua Pasar Kidul. “Tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Saya sangat mengharapkan agar rencana itu cepat dilakukan,” terangnya. Dikatakannya, kekroditan lalu lintas di wilayah Banjar Pule sudah terjadi sejak lama. Sejak selasar Pasar Kidul dipakai tempat berjualan dan badan jalan dipakai tempat parkir. Kekroditan tersebut berdampak pada terganggunya akses keluar masuk warga di Banjar Pule. Sukadana mengaku sudah sempat menyampaikan persoalan itu ke Dinas Perhubungan. Ia meminta agar parkir ditata dan rambu-rambu larangan parkir ditegakkan sehingga tidak krodit. (kmb40)
Ditinggal Tidur, Dapur Terbakar Bangli (Bali Post) – Kebakaran melanda bangunan dapur milik Ni Wayan Darmi, warga Desa Demulih, Susut, Senin (12/8) dini hari. Tiga unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi membantu menjinakkan kobaran api. Peristiwa kebakaran yang mengejutkan warga setempat terjadi sekitar pukul 02.30 Wita. Sebelum kebakaran terjadi, korban sekitar pukul 01.00 sempat membuat kue di dapurnya. Korban memasak
menggunakan tungku kayu bakar. Setelah selesai, korban hendak beristirahat. Ia mematikan api dengan cara menarik sisa kayu bakar ke luar tungku. Berselang beberapa jam kemudian, korban kaget karena mendengar ada orang teriak-teriak kebakaran. Saat dicek, bangunan dapurnya dilalap api. Beberapa warga yang mengetahui kejadian itu langsung berupaya membantu memadamkan api agar tak merembet ke bangunan
lainnya. Sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran Bangli turun ke lokasi membantu memadamkan api. Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kebakaran meludeskan bangunan beserta isinya. Adapun barang milik korban yang terbakar dalam kejadian itu berupa puluhan kilogram beras, ratusan kilogram gabah, uang tunai, kompor, kulkas, ka-
sur dan pakaian. “Kerugian materi akibat musibah itu kurang lebih Rp 50 juta,” kata Sulhadi. Mengenai penyebab kebakaran, kata Sulhadi diperkirakan karena percikan api pada tungku yang belum sepenuhnya padam. “Diperkirakan pemilik pada saat meninggalkan dapur untuk beristirahat, api pada tungku belum sepenuhnya padam, lalu membakar benda yang ada di sekitarnya,” imbuhnya. (kmb40)
Bupati Made Gianyar juga menyampaikan, sesuai edaran Menteri Sekretaris Negara RI, kegiatan HUT ke-74 RI di Kabupaten Bangli akan dilaksanakan selama satu bulan penuh, baik melalui lomba-lomba maupun kegiatan lainnya. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan napak tilas, lanjut dia, bukan hanya untuk mencari jejak sejarah perjuangan para pahlawan, namun jauh lebih dalam, esensi dari napak tilas adalah untuk mengingatkan kepada generasi penerus akan nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan, semangat kerja keras, pantang menyerah yang telah dicontohkan para pejuang. “Melalui kegiatan napak tilas, saya ingin mengingatkan generasi muda agar tidak lupa sejarah. Bagaimana kita bisa meniru semangat kerja keras,
pantang menyerah yang telah dicontohkan para pejuang untuk membangun bangsa ini,” terangnya. Sementara itu Ketua Pemuda Pancamarga (P2M) Markas Cabang Bangli Ida Bagus Putra mengatakan, selain untuk mengenang dan mengingatkan generasi muda akan kebesaran dan pengorbanan pahlawan Kapten A.A. Anom Mudita, napak tilas ini juga dimaksudkan untuk memeriahkan peringatan HUT ke-74 RI di Kabupaten Bangli. Lanjut dia, rute yang ditempuh adalah start dari Makam Pahlawan Penglipuran menuju Banjar Sidawas, Banjar Bias, menyusuri aliran sungai tembus di Jalan Kesumayudha, Jalan Ngurah Rai dan finish di Patung Kapten A.A. Anom Mudita. Adapun jarak tempuh napak tilas ini mencapai 5 Km.
Sambung dia, untuk lebih menyemarakkan suasana, peserta napak tilas juga diwajibkan mengenakan seragam bernuansa merah putih. Sementara itu, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Bangli A.A. Gede Bagus Ardana mengatakan, rute napak tilas hari ini merupakan jejak perjalanan perjuangan Kapten A.A. Anom Mudita dan kawan-kawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Taman Makam Pahlawan Penglipuran merupakan saksi sejarah perjuangan pahlawan Kapten A.A. Anom Mudita yang gugur saat berperang melawan penjajah. “Melalui kegiatan ini, kita berharap peserta bisa mengetahui sejarah perjuangan Kapten A.A. Anom Mudita dalam memperjuangkan kemerdekaan,” pungkasnya. (ad369)
Gunakan Busana Adat
Tiga Puluh Anggota Dewan Dilantik Bangli (Bali Post) Tiga puluh anggota DPRD Bangli yang terpilih saat Pemilu April 2019 lalu, dilantik dan diambil sumpah/janjinya, Senin (12/8) kemarin. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Bangli masa bakti 2019-2024 itu dilaksanakan melalui rapat paripurna di ruang sidang Gedung DPRD Bangli. Para anggota dewan yang dilantik tampak kompak menggunakan busana adat. Acara pelantikan dihadiri ratusan undangan. Ketiga puluh anggota DPRD Bangli terpilih, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli disaksikan sulinggih. Dalam rapat tersebut, Sekretaris DPRD Bangli A.A. Panji Awatarayana membacakan posisi pimpinan DPRD sementara yang diduduki I Wayan Diar dari PDIP sebagai Ketua DPRD sementara. Sedangkan posisi wakil ketua DPRD sementara dijabat oleh Nengah Darsana dari Partai Golkar. Pimpinan sementara di DPRD dipilih masingmasing partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua di DPRD. Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata mengatakan, sejak awal masa bakti dari tahun 2014, pihaknya telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan legislatif dengan eksekutif, dialog komunikatif dengan kelompok masyarakat atau unsur masyarakat serta kegiatan reses untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan tujuan Pemkab Bangli untuk mewujudkan masyarakat yang Gita Shanti. Dari hasil kegiatan dewan masa bakti 2014-2019, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah banyak menghasilkan kinerja dan produk keputusan DPRD, baik itu berupa perda, persetujuan nonperda, juga termasuk surat keputusan pimpinan DPRD, rapat-rapat internal alat kelengkapan dewan seperti rapat badan musyawarah,
Bali Post/kmb40
DILANTIK - Anggota DPRD Bangli masa bakti 2019-2024 dilantik, Senin (12/8) kemarin. rapat badan anggaran serta rapat-rapat panitia khusus dan sidang-sidang gabungan komisi DPRD. “Demikian juga telah melakukan fungsinya sebagai penampung aspirasi, dengan menerima secara langsung kunjungan dan penyapaian aspirasi dari masyarakat,” jelasnya. Dalam kesempatan kemarin, Kutha Parwata atas nama Ketua DPRD Bangli menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama masa kepemimpinannya ada yang tidak berkenan. “Kami mohon maaf apabila ada aspirasi saudara yang belum tersalurkan sampai saat ini,” kata Kutha Parwata. Sementara itu, Bupati Bangli I Made Gianyar yang membacakan sambutan Gubernur Bali mengucapkan selamat bertugas memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat, kepada anggota dewan yang telah dilantik. Kepercayaan masyarakat hendaknya menjadi semangat dan arahan dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang sangat mulia selama lima tahun ke depan. Segera Bentuk AKD Pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) menjadi agenda utama yang akan segera dikerjakan lembaga DPRD Bangli perode 20192024 pasca dilantik, Senin (12/8) kemarin. Pembentukan
AKD ditargetkan selesai secepatnya sehingga perubahan APBD Bangli tahun ini bisa segera tuntas. “Setelah pelantikan, besok rencananya kita akan mulai agenda rapat pembahasan Tata Tertib (Tatib) dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sebab, itu sangat penting untuk bisa menentukan langkah selanjutnya, utamanya untuk membahas perubahan APBD Bangli,” kata Ketua DPRD Bangli Sementara I Wayan Diar, kemarin. Dikatakan Diar, proses pembentukan Tatib dan AKD butuh waktu yang cukup. Agar bisa segera terbentuk, pihaknya mengharapkan masing-masing parpol secepatnya mengirimkan namanama kadernya di DPRD Bangli yang akan ditugaskan duduk di masing-masing AKD. “Target kami secepatnya menyelesaikan tatib dan AKD. Karena sebelum terbentuk itu, kita belum bisa membahas perubahan APBD dan membentuk perda,” terang politisi asal Desa Belantih, Kintamani itu. Lanjut dikatakannya, pembahasan lanjutan dan pengesahan APBD Perubahan 2019 saat ini menjadi kewajiban anggota DPRD periode 20192024. Pembahasan APBD Perubahan ditargetkan tuntas September mendatang. “Oktober harus sudah sah,” kata Diar.(kmb40)
CMYK
OLAHRAGA
Selasa Kliwon, 13 Agustus 2019
Piala AFF U-18 Ho Chi Minh City – Indonesia menang 2-1 melawan Laos di matchday keempat Grup A Piala AFF U-18. Hasil ini membawa Garuda Muda ke semifinal. Bertanding di Stadion Thong Nhat, Ho Chi Minh City, Senin (12/8) kemarin, Laos mampu menyulitkan Indonesia di awal-awal laga. Timnas tampak kalah agresif dari lawannya. Garuda Muda sebenarnya sempat tertinggal lewat gol Alounnay Lounlasy di menit ke-69, Timnas membalas melalui gol Bagus Kahfi (menit ke-72). Laos harus rela
menuntaskan laga dengan kekalahan 1-2 setelah Anoulack Vannalath melesakkan gol bunuh diri di injury time. Gol berawal dari umpan silang Bagas Kaffa yang diteruskan dengan sontekan Bagus. Bola sempat tak mengarah ke gawang, namun berbelok masuk ke gawang setelah terkena Anoulack. Kemenangan ini memastikan Indonesia meraih satu
tiket ke semifinal. Garuda Muda untuk sementara memimpin puncak klasemen dengan 12 poin dari empat laga, diikuti Myanmar di posisi kedua dengan sembilan poin dari tiga laga. Laos duduk di posisi ketiga dengan enam poin dari empat laga. Peluang Laos untuk ke semifinal masih terbuka jika Myanmar kalah dari Brunei Darussalam. (kmb33/ant)
15
Gol Bunuh Diri Menangkan Garuda Muda
Tujuh klub Bertanding di Abiansemal United Cup I Mangupura (Bali Post) – Tujuh klub sepak bola yang ada di Kecamatan Abiansemal bertanding memperebutkan piala Abiansemal United Cup I 2019. Tim yang bertanding dalam Abiansemal United Cup, yaitu Club Wanara Duta Sangeh, Putra Ayunan, Udiana Putra Taman, Cani Putra Abiansemal, Susila Putra Sibang Kaja, Sibang Gede Yunited, dan Dharma Temaja Darmasaba. Ketua Panitia I.B. Purnaya, mengatakan Abiansemal United Cup I dilaksanakan dalam rangka menyambut perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 sekaligus menyambut perayaan Ulang tahun Abiansemal United yang pertama 2019. “Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pembinaan klub sepak bola di Kecamatan Abiansemal dan berharap dari hasil kegiatan ini akan melahirkan pemain muda berbakat untuk mewakili Abiansemal ke tingkat turnamen atau kompetisi yang lebih tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, turnamen ini sangat sesuai dengan program pemerintah, yaitu gerakan mengolahragakan masyarakat untuk menjadi insan sepak bola masyarakat secara luas berpribadi yang kuat dan tangguh berdasarkan Pancasila. Sekretaris Disdikpora Kabupaten Badung I Made Mandi menyebutkan, pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Panitia beserta jajarannya atas terselenggaranya turnamen ini. ‘’Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta dan penonton yang telah menyempatkan diri untuk hadir untuk memberikan dukungan kepada masingmasing timnya,’’ imbuhnya. Pihaknya berharap kepada seluruh penonton yang ada, berilah dukungan kepada tim kalian dengan senantiasa menjunjung tinggi sportivitas tanpa kekerasan dan tanpa hal- hal yang bisa merusak sendi-sendi persatuan yang terkandung dalam semangat sportivitas itu sendiri. ‘’Tujuan dilaksanakan tur-
Baru Tahu
Terkait persidangan, Setya Novanto menyampaikan jika dirinya tak mengetahui akan mendapat fee dari pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Johanes Budisutrisno Kotjo sebesar 6
juta dolar AS atau sekitar Rp 80 miliar. ‘’Saya tidak tahu soal fee, bahkan baru tahu di sidang di sini, saya baru tahu bahwa beliau (Johannes Kotjo) mengatakan bahwa catatan fee itu untuk saya,’’ kata Setya Novanto. Dari daftar yang ditemukan KPK, nama Setya Novanto
namen sepak bola saat ini merupakan upaya peningkatan kualitas dunia olahraga khususnya cabang sepak bola yang ada di Wilayah Kabupaten Badung,’’ katanya. Dengan tercipta dan terjaganya intensitas pertandingan maupun kejuaraan, maka mutu dunia olahraga bisa ditingkatkan secara bertahap dan tak berlebihan nanti pada saatnya akan muncul klub-klub serta pemain yang berkualitas yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Badung pada event yang lebih tinggi. ‘’Satu hal yang wajar, bila nantinya ada pihak yang kalah dan yang menang, terpenting dalam turnamen ini adalah bagaimana para pemain nantinya mampu mendapatkan pengalaman berharga yang akan sangat bermanfaat bagi pemain itu sendiri di masa yang akan datang,’’ katanya seraya mengingatkan kepada para wasit dan instruktur pertandingan saya berharap dapat bertindak adil sesuai dengan aturan permainan yang ada. (kmb27) termasuk yang mendapatkan fee sebesar 24 persen dari 25 juta dolar AS yaitu 6 juta dolar AS. ‘’Saya tidak tahu proyeknya berapa karena Pak Kotjo tidak pernah menyampaikan ke saya, karena saya sudah kena proses e-KTP. Jadi ini saya juga sudah mulai menjauh,’’ ungkapnya.(ant)
Bali Post/ant
TIMNAS U-18 - Pesepakbola Timnas Indonesia U-18 melakukan foto bersama saat akan bertanding melawan Filipina pada Grup A Piala AFF U-18 di Stadion Binh Duong 2 di Provinsi Binh Duong, Vietnam, Selasa (6/8) lalu.
Ikut Merumuskan ‘’Syariah Islam yang diajukan dalam Piagam Jakarta kemudian disepakati sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sama dengan syariah Islam. KH Wahid Hasyim, Tokoh ulama muda NU, putra dari KH Hasyim Asy’ari yang turut serta dalam merumuskan konsep Dasar Negara Indonesia pada tahun 1945 menegaskan bahwa konsep Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan konsep tauhid dalam Islam,’’ kata Ryamizard. Berdasarkan kesepakatan tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. ‘’Di titik inilah, menjalankan Pancasila sama
artinya mempraktikan syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain,’’ terangnya. Senada, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Salahuddin Wahid (Gus Solah) mengatakan, sila pertama Pancasila sejalan dengan direvisinya Pancasila dalam Piagam Jakarta. ‘’NKRI bersyariah itu tidak ada. Dulu sila pertama itu kan dicoret, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Di UUD juga dulu mengandung kata syariah, sekarang tidak ada,’’ ujar adik dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini. Gus Sholah menegaskan, penolakan terhadap istilah NKRI bersyariah itu tak lantas
‘’Kemarin hanya tumbuh 3,07 persen. Jika dengan investasi bangunan jadi 5,01 persen. Itu jadi tantangan kita bagaimana memulihkan yang private,’’ kata Dody di Gedung BI, Jakarta, Senin kemarin. Dody mengatakan, melambatnya pertumbuhan investasi Indonesia karena permintaan global yang ikut melemah
akibat gejolak ekonomi dunia. Selain perang dagang antara AS dan China, tekanan ekonomi global juga datang dari ketegangan hubungan dagang Jepang dan Korea Selatan, serta penurunan harga komoditas. Oleh karena rentetan tekanan ekonomi global itu, ekspansi kinerja ekspor terhambat. Lesunya ekspor di Indonesia akhirnya menurunkan produksi dan me-
Masih Dilokasi ‘’Tim masih di lokasi, sejauh ini diamankan sejumlah dokumen terkait dengan impor yang jadi kewenangan Kementan dan Kemendag,’’ tambah Febri. Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam tersangka yaitu tersangka penerima suap anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra, orang
kepercayaan I Nyoman, Mirawati Basri, dan seorang pihak swasta Elviyanto. Sedangkan tersangka pemberi adalah Chandra Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi dan Zulfikar -- ketiganya dari unsur swasta. Dhamantra diduga menerima fee sebesar Rp 2 miliar dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung agar Afung mendapat kuota impor bawang putih. Fee yang disepakati oleh I Ny-
oman adalah Rp 1.700 sampai Rp 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor atau Rp 3,6 miliar untuk 20 ribu ton bawang putih. Namun untuk memenuhi fee tersebut, Afung meminjam dari Zulfikar, namun baru terealisasi Rp 2,1 miliar dan ditransfer ke rekening rekan Afung yaitu Doddy Wahyudi lalu ditransfer ke rekening Nyoman sebesar Rp 2 miliar. (ant)
Selasa, 13 Agustus 2019 05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Pemangku lan Serati (2) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Kartun Bagus And Friend 08:05 Wita Bali Channel Tourist TV 08:30 Wita Ocydia Home Shopping 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Gatra Praja 10:00 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Ocydia Home Shopping 10:30 Wita Bali Channel Tourist TV 11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Parameter 11:30 Wita Taksu Anak Agung Oka Agung, Seniman Lukis Kebanggaan Puri Gerenceng 11:30 Wita Ocydia Home Shopping 12:05 Wita Dharma Wacana Pemangku lan Serati (3) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 14:00 Wita Seputar Bali Terkini 14:05 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shopping 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Folk Song 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Upakara Banten Kubayan lan Penyarikan 17:00 Wita Dunia Kita 17:30 Wita Kartun Aranyaka Parwa (3) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:30 Wita Giliran Anda 20:00 Wita Orti Bali 20:30 Wita Lipsus DPRD Prov. Bali 21:00 Wita Dialog Interaktif Hipnoteraphy Condesname 22:00 Wita Seputar Bali Terkini 22:05 Wita Solusi Alternatif Proaktif Bentraf 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:30 Wita Bali Channel
Termasuk di Karangasem yang pada pilkada lima tahun lalu, calon dari PDI-P mengalami kekalahan. ‘’Ya... harus berusaha. Kerja keras,’’ imbuhnya. Koster menegaskan kaderkader PDI-P yang mendapat
itu, pilkada serentak di Bali juga diharapkan tidak sampai ada kotak kosong. ‘’Jangan ada kotak kosong, mesti ada lawan dong. Namanya partai mesti siap untuk bertanding. Latihan kader supaya dia matang, bukan soal menang-kalah,’’ ucapnya. Selain konsolidasi, lanjut Koster, salah satu rekomenda-
Sedangkan syariat adalah persoalan pribadi masing-masing individu. ‘’NKRI bersyariah, saya tidak tahu itu. Yang penting NKRI itu berpancasila. Yang lain-lain, bicara syariat itu pada pribadi,’’ ujar Try. Syariat ini menjadi pedoman bagi umat Islam. Sementara bagi agama lain juga memiliki pedoman sendiri yang tak bisa disamakan dengan syariat Islam. ‘’Seorang Islam, syariat Islam harus dilaksanakan. Orang Kristen melaksanakan agama Kristen. Seorang Buddha melaksanakan agama Buddha, seorang Hindu melaksanakan agama Hindu. Itu sangat bebas, enggak boleh diganggu ibadah. Tapi terhadap NKRI, sesama warga negara melaksanakan Pancasila itu,’’ tegasnya. (kmb4)
Jadi Tantangan
Mendapat Prioritas prioritas menjadi calon. Kendati, semuanya masih harus disurvei terlebih dulu supaya terukur betul kekuatannya. Di enam kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada, PDI-P sebetulnya bisa mencalonkan sendiri. Namun, pihaknya tidak menutup adanya koalisi dengan partai lain untuk kebersamaan. Sejalan dengan
membuatnya anti terhadap syariat Islam. Menurutnya, tanpa menggunakan istilah NKRI bersyariah pun masyarakat dapat menjalankan syariat Islam dengan baik. ‘’Syariah Islam jalan di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah. Tanpa istilah NKRI bersyariah, jalan kok syariah Islam. Jadi tidak perlu ada istilah itu,’’ katanya. Ia menegaskan, masyatakat hanya perlu menggunakan istilah NKRI. Tanpa ada embelembel syariat lagi. ‘’Sudah cukup NKRI, karena cukup banyak syariah Islam baik yang universal maupun yang khusus sudah masuk dalam UU,’’ tutur Gus Sholah. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno menegaskan bahwa landasan dasar NKRI adalah Pancasila.
si Kongres V mewajibkan pula upaya pembumian Pancasila. Rekomendasi kongres tersebut harus dilaksanakan karena bangsa ini memang tengah menghadapi masalah ideologi yang sangat serius. ‘’Bali tidak boleh lengah terhadap urusan ideologi, jadi harus diperkokoh,’’ jelasnya. (kmb32)
nyurutkan minat investor global untuk berinvestasi. Namun, masalah ini tidak hanya diderita Indonesia, namun juga sebagian besar negara-negara berkembang dan negara maju. ‘’Tidak hanya di Indonesia, (ini) masalah di semua negara berkembang yang terkena dampak perang dagang, dampak voltalitas di pasar keuangan, serta melambatnya turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di ekspor,’’ kata Dody. Perlambatan ekspor yang juga menekan produksi dan investasi turut juga menghambat pendapatan devisa ekspor. Padahal devisa ekspor menjadi salah satu sumber ketahanan
stabilitas eksternal, pun juga untuk sumber pembiayaan ekonomi. ‘’Kondisi ini menurunkan pendapatan yang berakhir kepada konsumsi yang tidak akan setinggi dari yang diperkirakan,’’ ucapnya. Permintaan domestik juga mengalami hal serupa karena kondisinya tak bisa lepas terhadap ekspor. Maka dari itu, Dody mengingatkan dampak lanjutan dari perang dagang harus segera diantisipasi. Hal itu bisa diantisipasi dengan memperkuat sektor industri manufaktur unggulan, di antaranya tekstil, otomotif, dan alas kaki, agar ekspor volume dan nilai ekspor Indonesia meningkat.(ant)
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom @balipost_com http://instagram.com/balipostcom
balipost http://facebook.com/balipost
SELASA KLIWON, 13 Agustus 2019
iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com
Produksi Mangga Buleleng Optimis Penuhi Pasar Rusia PERTAMA kalinya Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melepas ekspor komoditas unggulan Bali berupa 2,5 ton mangga harum manis Buleleng ke Rusia. Mentan menargetkan 100 ton ekspor buah mangga asal Bali mampu memenuhi pasar Rusia tahun 2019. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng I Gede Subudi mengatakan, Bali mampu memenuhi pasar ekspor, karena produksi mangga pada 2018 sebanyak 32.708 ton. Sementara luasan lahan mangga yaitu 5.172 hektar (ha) dengan populasi 517.245 pohon. Sehingga, ia optimis Bali mampu memenuhi kebutuhan ekspor mangga ke Rusia dan negara lainnya. ‘’Tapi mangga dan manggis karena masuk buah musiman, jadi tergantung musimnya. Musim mangga yaitu sekitar November sampai Januari,’’ ujarnya ditemui usai rapat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bali, Jumat (9/8) lalu. Sentra pohon mangga dikatakan terbanyak ada di Kubutambahan, Tejakula, Gerokgak, Sukasada. Namun di kecamatan lain juga ada, hanya jumlahnya tidak banyak. Di Buleleng jenis mangga yang paling banyak ada yaitu harum manis. Sementara mangga asli Bali selain mangga harum manis, juga ada mangga legong dan mangga golek. Selain mangga lokal, di Buleleng juga ditanam mangga gedong gincu dari Jawa Barat. Menurutnya, aktivitas ekspor buah bukan hal baru bagi petani di Buleleng, karena beberapa tahun yang lalu, Buleleng sudah pernah melakukan ekspor ke negara Timur Tengah. ‘’Bahkan masuk Gedung Putih. Mungkin tidak banyak jenis mangga yang bisa masuk ke Gedung Putih, tapi salah satu jenis mangga yang bisa masuk Gedung Putih yaitu dari Buleleng. Jadi bukan hal baru bagi kami,’’ pungkasnya. Secara resmi, ekspor buah dari Bali langsung dilakukan sejak tahun lalu yaitu ke Singapura. Buah yang diekspor yaitu mangga gedong gincu, jumlahnya sampai 3 ton. Sejak 10 tahun yang lalu, buah asal Buleleng sudah dieksor. Namun ekspor dilakukan melalui luar Pulau Bali yaitu lewat Probolinggo, karena belum ada eksportir buah di Bali. ‘’Tapi sekarang sudah ada beberapa eksportir buah di Bali,’’ tandasnya. (may)
Bakso Sayur, Makanan Sehat untuk Keluarga SAAT ini bakso tidak sekadar pentol daging. Banyak inovasi yang dilakukan penjual bakso sehingga kuliner ini makin variatif. Salah satunya adalah bakso sayur. Bakso ini dikembangkan Ni Luh Ayu Wulandari asal Darmasaba, Badung. Bakso sayur ini tidak hanya mengandung daging tetapi ada sayur yang tentunya sehat untuk dikonsumsi oleh keluarga khususnya anakanak. Wulandari mulai mengembangkan bakso sayur ini sejak enam bulan lalu. Awalnya ingin menciptakan menu sehat khususnya bagi anakanak. ‘’Anak-anak kan susah makan sayur. Saya coba buat bakso sayur. Selain menyajikan makanan sehat, juga untuk mengatasi anak yang enggan makan sayur,’’ ujarnya. Ternyata produk inovasi Wulandari mendapatkan sambutan yang bagus dari masyarakat. Bakso sayur yang juga dijual secara online ini tidak hanya diminati pasar Bali juga luar Bali seperti Surabaya. ‘’Belajar dari youtube kemudian cobacoba. Meski gagal tetapi tetap saya coba dan akhirnya ketemu resep yang pas. Pada tahap awal saya buat bakso sayur
dengan bahan wortel dan jagung. Coba jual, ternyata responsnya bagus hingga saat ini,’’ jelas Wulandari. Bakso sayur yang diproduksi Wulandari juga mengandung daging ayam. Bakso ini bisa dijadikan bakso kuah, goreng maupun bakar seperti yang sedang tren saat ini. Karena diberi campuran sayur, bakso memiliki warna yang berbeda dari bakso biasa. ‘’Warnanya berasal dari sayur bukan dari pewarna buatan. Bakso yang warna pink itu bakso bit, yang hijau bakso brokoli, warna oranye bakso wortel dan kuning itu bakso jagung,’’ ungkapnya. Bakso yang paling banyak peminatnya adalah bakso jagung dan wortel. Ada dua jenis bakso sayur yang diproduksi yaitu yang premium dan curah. Untuk bakso premium, komposisi sayur dan daging lebih banyak dengan sedikit tepung tanpa MSG. Sedangkan bakso curah, komposisinya sayur lebih sedikit dan lebih banyak tepung tetapi tetap tanpa bahan pengawet. ‘’Bakso curah untuk memenuhi kebutuhan pasar bebas, sedangkan bakso premium untuk pasar menengah ke atas,’’ ujar Wulandari. (san)
Bali Post/wan
GAPURA - Siswa dan Guru Ajeg Bali 2019 didampingi Guru Ajeg Bali 2004 foto bersama di depan gapura berbahan alami yang dibuat saat pelaksanaan pasraman di Pasraman Dalem Ketut, Lumajang, Samsam, Tabanan, Sabtu (10/8).
Gapura Berbahan Alami Karya SAB dan GAB 2019
Indah dan Ramah Lingkungan HANYA perlu waktu tiga jam, Siswa Ajeg Bali (SAB) dan Guru Ajeg Bali (GAB) 2019 mampu menyelesaikan sebuah gapura Bali berbahan alami. Sebanyak 36 SAB dan GAB berkolaborasi membuat gapura yang indah tersebut. Menariknya, dalam pembuatan dekorasi gapura ini, juga sekaligus ada edukasi kepada anak SD dalam membuat ulatan kelabang mantri. Sementara siswi dan guru perempuan membuat tamiang, hiasan bunga, hiasan busung, dan lain sebagainya yang semuanya dirangkai dengan menggunakan semat. Hasil kolaborasi itu menjadi sebuah karya seni yang indah, yang berbentuk dekorasi yang terpasang
dalam gapura atau pintu masuk. ‘’Kami menerapkan proses keajegan Bali dalam pembuatan gapura di masa yang akan datang. Yakni dengan konsep Tri Hita Karana,’’ ujar Guru Ajeg Bali Drs. I Dewa Ketut Putra. Dia mengatakan konsep gapura yang sesuai Tri Hita Karana itu adalah konsep kesederhanaan. Dijelaskan, dalam konteks parahyangan, pelaksanaan upacara hendaknya dilakukan dengan kesederhanaan. Tidak perlu jor-joran. ‘’Kedua, mengutamakan kepentingan bersama antaranggota masyarakat. Jadi, dalam konsep (pawongan) ini ada hubungan antara manusia dengan manusia sehingga terjadi hubungan
kekeluargaan yang sangat erat,’’ tandas Guru Ajeg Bali dari SD Saraswati 5 Denpasar itu. Terakhir juga keseimbangan antara manusia dengan alam (palemahan). ‘’Inilah keseimbangan dalam proses pembangunan keajegan Bali. Konsep Ajeg Bali itu adalah kesederhanaan, bukan kemewahan,’’ tegasnya. Oleh karena itu, dia sangat mendukung apa yang telah dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster melalui Pergub Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. ‘’Marilah kita mulai menggunakan bahan yang ramah dengan lingkungan untuk membuat dekorasi gapura, baik saat acara agama mau-
pun pawiwahan atau acara adat dan keagamaan lainnya. Yang memang betul-betul mau ngukuhin adat dan budaya Bali, ngiring kita lakukan,’’ ajak Dewa Ketut Putra. Sementara guru lain nya, Gusti Ayu Putri dan Ni Wayan Sariani, mengatakan bahwa dalam pasraman itu selain meditasi dan yoga, juga diisi pembelajaran. Termasuk membuat tamiang yang indah, yang kemudian dikolaborasikan dengan ulatan kelabang mantri yang digarap pihak laki-laki. ‘’Di sini kita ajarkan membuat dekorasi yang indah, dengan bahan yang alami yang tumbuh di sekitar kita. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan,’’ tegas ibu-ibu Ajeg Bali itu. Kata
mereka, keahliannya selain bisa digunakan manyama braya atau bermasyarakat, menjalankan swadharmaning agama dan adat, bahkan keahlian mereka bisa dikomersialkan. Oleh karena itu, mereka mengajak semua masyarakat untuk memulai menggarap dekorasi dalam upacara agama, adat dan lainnya menggunakan bahan alami tanpa ada bahan styrofoam. ‘’Dekorasi itu akan indah apabila menggunakan hiasan yang ada di alam. Kita harus melatih diri agar terbisa memanfatakan alam,’’ sambung para guru. Diharapkan ke depannya, semoga Bali ini ajeg. Dalam rangkaian acara agama, bisa gunakan bahan dari alam. (asa)
USIA tua tidak ada rasa canggung berkolaborasi dan bertukar pikiran dengan anak yang lebih muda. Mereka mampu berbaur tanpa sekat hanya untuk menyatukan pola pikir tentang Bali ke depan. Istilah ‘’Lawan diskusi adalah teman terbaik dalam bertukar pikiran’’, membuat mereka akrab. Canda tawa menggema, karena orang yang baru dikenalnya bisa langsung diajak sharing, berdiskusi tentang hal positif.
‘’Saya bangga bisa bergabung dan bergaul dalam Paguyuban Ajeg Bali ini,’’ ucap pelajar SMAN 3 Denpasar Anom Swandewi. Perempuan asal Kesiman Petilan, Denpasar Timur itu mengaku banyak mendapatkan pengalaman saat menjalani pasraman Siswa Ajeg Bali (SAB) dan Guru Ajeg Bali (GAB) selama tiga hari di Pasraman Dalem Ketut, Lumajang, Tabanan. ‘’Selain banyak menambah teman, juga banyak pengalaman. Ada
tambahan materi yang sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan Bali pada era ini,’’ sebut Anom. Di samping itu, kata wanita yang pintar nari ini, juga bisa mengeksplorasi unekunek yang terpendam. ‘’Luar biasa,’’ tutup pemudi yang sudah pintar main Arja ini. Sementara I Gede Bagus Ananda mengakui bahwa ada kesan tersendiri selama mengikuti kegiatan pasraman. Pelajar SMAN 4 Denpasar itu mengira bahwa
selama di pasraman akan diberi pengetahuan soal makidung, menari dan layaknya membuat canang. ‘’Tapi di sini beda. Selain diajari soal monabrata, juga diajari hal positif dalam hal pengendalian diri. Salah satunya adalah dengan yoga, meditasi. Ini sangat positif untuk pengendalian diri,’’ tegas pria yang juga cerdas berargumentasi itu. Sama dengan temannya, bahwa hal positif selama menjadi Siswa Ajeg Bali (SAB)
dan menjalani karantina selama tiga hari, juga menambah teman dari berbagai sekolah di Bali, untuk sama-sama mengajegkan budaya Bali. Ke depan, katanya, pemilihan Siswa dan Guru Ajeg Bali tidak sebatas sampai di sini. Solidaritas tetap dijaga. ‘’Saya berharap di tahun-tahun berikutnya tetap diteruskan. Kami bahkan berharap ada semacam program kerja yang dilakukan secara bersmasama,’’ tandas I Gede Bagus Ananda. (asa)
Diharapkan Berkesinambungan
Klinik Osadha, Berawal dari KULINER Praktik Bidan Mandiri KESEHATAN
MASYARAKAT tak hanya membutuhkan fasilitas kesehatan, tetapi juga akses ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Untuk itu diperlukan fasilitas kesehatan yang merata di setiap daerah. Klinik Osadha yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama berdiri di tengah–tengah masyarakat pinggiran Kota Denpasar, yaitu di Jalan Nagasari, Dangin Puri, Denpasar. Klinik yang digawangi I.B. Nyoman Maharjana, berawal dari adanya praktik bid a n mandiri. Kemudian I.B. Nyoman Maharjana bersama I.B. Indra Pramana dan lima pemegang saham yang lain berinisiasi mengembangkan layanan kesehatan itu. ‘ ’ B a n yaknya permintaan dari masyarakat, akhirnya kami mengembangkan diri dari yang awalnya praktik bidan mandiri menjadi klinik. Karena bidan itu kompetensinya kan hanya sebatas pelayanan ibu dan anak. Tapi banyak
TOP IN VASI
WONDERFUL BALI
permintaan masyarakat untuk melayani di luar dari kompetensi bidan itu, banyak yang datang ke sana. Maka dari itulah kami berpikir kenapa enggak buka saja klinik umum,’’ tutur I.B. Indra Pramana, pemegang saham sekaligus Wakil Direktur Klinik Osadha, belum lama ini. Membangun sebuah usaha di bidang kesehatan apalagi klinik kesehatan dibutuhkan sumber daya yang cukup besar. Tidak hanya padat modal, tetapi juga padat karya, padat teknologi, padat masalah. Oleh karena struktur lembaga yang terdiri dari direksi,
BUDAYA
PENDIDIKAN
SENIMAN
dan manajemen sangat diperlukan. Komitmen dan semangat melayani dari masing–masing komponen itu dikatakan sangat penting. ‘’Kita ada manajemen yang bertanggung jawab di poli layanan umum, poli gigi, bidan, dan apoteker. Masing– masing memiliki tugas sendiri,’’ jelasnya. Komitmen Klinik Osadha dalam melayani kesehatan masyarakat sesuai dengan visi-misinya. Yaitu menjadi pelayan kesehatan primer yang selalu berinovasi dan mengedepankan peningkatan kualitas hidup pasien dengan motto we serve we care
-- melayani karena kami peduli. Misinya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat dan swamedikasi, memberikan solusi dalam masalah kesehatan, mengutamakan pendekatan holistik dan terapi komplementer, mengedepankan profesionalisme dan pelayanan terpadu yang bermutu, dan memberikan jaminan kesehatan yang memuaskan. Klinik Osadha terus mengembangkan diri. Hingga kini layanan yang ada pun juga berkembang, tidak hanya layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga layanan umum, layanan kesehatan gigi, fisioterapi, homecare dan apoteker. Kunjungan per hari rata–rata 30 orang. Mengingat layanan buka 24 jam, tak jarang juga kunjungan bisa mencapai lebih dari 50 orang. Untuk itu 6 dokter umum disiagakan, 2 dokter gigi, 2 fisioterapis, dan 1 apoteker. Sampai saat ini, Klinik Osadha lebih b a n y a k m e l a yani pasien BPJS. Porsinya 65 persen pasien peserta BPJS Kesehatan dan 35 persen merupakan pasien umum. (may) DIREKSI Pemegang saham sekaligus Direksi Klinik Osadha berfoto bersama.
cmyk