20 HALAMAN
NOMOR 342 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
minggu kliwon, 13 agustus 2017
@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Korut dan AS Posisi Siap Perang
Pyongyang – Korea Utara (Korut) dan AS menyatakan dalam posisi siap perang. Korut menyatakan hampir 3,5 juta pekerja, anggota partai, dan tentara telah dengan sukarela bergabung atau bergabung kembali dengan militer negeri komunis tersebut. Menurut surat kabar resmi Korut, Rodong Sinmun, seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (12/8) kemarin, para relawan tersebut bergabung ke militer untuk melawan sanksi-sanksi baru PBB dan untuk memerangi Amerika Serikat di tengah ketegangan antara Pyongyang dan Washington. Otoritas Korut mengancam melancarkan serangan rudal ke Guam, wilayah AS yang berada di kawasan Pasifik. Kemudian KCNA menyebutkan pada Rabu (9/8) bahwa warga Korut menggelar aksi demo besar-besaran di Pyongyang untuk menunjukkan dukungan bagi pemerintah. Korut sebelumnya memang telah mengerahkan massa dalam jumlah besar untuk menunjukkan keteguhan mereka di saat ketegangan regional meningkat. Reaksi siap perang ini direspons langsung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Melalui akun Twitter-nya, Presiden AS itu mengatakan, Amerika saat ini berada dalam kondisi locked and loaded. Istilah locked and loaded mengacu pada kondisi senapan yang sudah siap ditembakkan. Hal. 19 Tuduhan Korut
BPM/udi
PARADE - Parade kapal hias nelayan di Selat Bali, Sabtu (12/8) kemarin.
Mega Tantang Pihak yang Nuduh Jokowi Diktaktor
Salam Pancasila Ala Bung Karno
Bogor (Bali Post) Suasana menjelang Pilpres makin panas. Ketua Umum PDI-P yang juga Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP), Megawati Soekarnoputri, tidak terima Presiden Joko Widodo dituduh sebagai pemimpin diktator. Dia membela Jokowi serta meminta orang yang menuduh Presiden Jokowi diktator untuk membuktikan omongannya. “Kalau Pak Jokowi dibilang sebagai diktator, orang yang ngomong itu, hayo sanggup membuktikan,” ujar Megawati di sela-sela pidato penguatan pendidikan Pancasila di halaman Istana Presiden Bogor, Sabtu (12/8) kemarin. Megawati juga menantang
Donald Trump
orang yang menuduh Jokowi sebagai pemimpin diktator untuk menemui Jokowi langsung. Megawati ingin mengecek apakah orang tersebut berani atau tidak mengatakan tuduhannya langsung di depan Jokowi. “Bilang saja, Pak saya mau ketemu sama Bapak sebagai presiden, berhadap-hadapan. Nah, itu baru jantan,” lanjut Megawati. Hal. 19 Akun Palsu
BPM/ant
SALAM - Megawati Soekarnoputri mencontohkan salam Pancasila.
Bogor (Bali Post) Di depan ribuan mahasiswa se-Indonesia, Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Megawati Soekarnoputri, memperkenalkan salam Pancasila yang diajarkan oleh proklamator Ir. Soekarno. Salam Pancasila itu diperagakan Mega di mana tangan kanan pada posisi hormat. Namun, ujung jari tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun mesti sedikit menghentak. Hal. 19 Diikuti Jokowi
Pendapatan Dewan Melambung, Rakyat Tersakiti
Tak Pas dalam Situasi Krisis
PENGHASILAN yang diterima para anggota wakil rakyat di Bangli segera mengalami kenaikan. Hal itu menyusul telah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD Bangli belum lama ini sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2017 yang diterbitkan pemerintah pusat. Sekretaris DPRD Bangli A.A. Panji Awatarayana ditemui belum lama ini mengatakan, meski perda telah disahkan, namun para anggota dewan di Bangli hingga saat ini belum menikmati kenaikan tunjangan. Kenaikan tunjangan baru bisa diterima dewan setelah nantinya perda tersebut diundangkan. “Sekarang, perdanya masih sedang diverifikasi di provinsi,” terangnya. Hal. 19 Tunjangan Reses
Kabar menggembirakan diterima para wakil rakyat di negeri ini. Dua tahun sisa masa jabatan DPRD bakal dilalui dengan gelimang pundi-pundi rupiah. Ini menyusul rencana kenaikan penghasilan anggota dewan. Pendapatan anggota dewan dipastikan melambung, sementara rakyat tersakiti. SEJUMLAH wakil rakyat di kota berwawasan budaya ini juga mengakui telah mendapat dampak terhadap keluarnya PP tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Kami di daerah tentu juga menerima kenaikan tunjangan sebagai anggota dewan, sebagai imbas dari keluarnya PP 18 tersebut,” ujar salah seorang anggota DPRD Denpasar, I Wayan Warka, S.H., Jumat (11/8) lalu. Hanya, seberapa besaran kenaikan tunjangan yang mereka terima, politisi PDI-P asal Kesiman Kertalangu ini, enggan menyebutkannya. Terlebih, di daerah keputusannya baru disahkan dalam sidang paripurna belum lama ini. “Kita kan belum menerima kenaikannya itu, mungkin nanti setelah selesai verifikasi,” jelasnya. Dari pembicaraan antar-anggota dewan, pendapatan tunjangan anggota dewan tahun lalu yang hanya Rp 8-10 juta kini naik menjadi Rp 35-40 juta. Itu baru tunjangan saja, belum gajinya sekitar Rp 8-10 juta. Hanya, anggota dewan yang mengambil tunjangan transportasi harus mengembalikan mobil dinas. Hal senada juga diungkapkan anggota dewan lainnya, I Nyoman Darsa. Politisi asal Panjer ini mengakui pihaknya akan mendapatkan perolehan dana tunjangan yang cukup signifikan mengalami kenaikan. Hal. 19 Tunjangan Transportasi
BPM/dok
TELANTAR - Rumah dinas anggota DPRD di Karangasem dibiarkan telantar.
Tunjangan untuk DPRD Bali
Tunjangan untuk DPRD Bali kini ditambah dari sebelumnya dianggarkan Rp 10 miliar menjadi Rp 27 miliar dalam Rancangan APBD Perubahan 2017. Untuk apa saja tunjangan itu?
Masih Dihitung Tergantung KKD
TAMBAHAN Rp 17 miliar utamanya dialokasikan untuk tunjangan reses dewan. Pemberian tunjangan ini merupakan amanat dari PP No.18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Tambahan dana reses belum tertampung, kita memang ada utang. Harusnya dalam satu tahun itu 3 kali, kan baru 2 kali. Tambahannya di perubahan sama Prolegda sehingga menjadi Rp 27 miliar, dari Rp 10 miliar ditambah menjadi Rp 17 miliar,” ujar Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Putu Astawa, saat dikonfirmasi Sabtu (12/8) kemarin. Di sisi lain, Astawa mengaku belum menentukan Bali masuk dalam kat-
egori kemampuan keuangan daerah (KKD) tinggi, sedang, atau rendah. Walaupun kini sudah ada turunan dari PP 18 yakni Permendagri No. 62 tahun 2017. Padahal, kategori KKDlah yang ikut menentukan besaran tunjangan reses yang diterima dewan. “Sekarang, kita sedang menghitung,” kelitnya. Hal senada disampaikan Ketua Pansus Ranperda Hak Keuangan Dewan di DPRD Bali, I Wayan Gunawan. Menurut Politisi Golkar ini, ukuran kategori tinggi, sedang atau rendah ditentukan oleh pendapatan umum dikurangi belanja pegawai. Namun, pendapatan umum yang dimaksud adalah pendapatan yang terealisasi. Bahkan termasuk realisasi penda-
patan dua tahun sebelumnya. Jadi, bukan pendapatan yang direncanakan di dalam APBD. “APBD itu kan perencanaan, realisasi itu yang sedang dihitung. Persoalannya sekarang, realisasi itu terkait dengan DAU (Dana Alokasi Umum, red),” ujarnya. Gunawan menambahkan, DAU untuk Bali di tahun 2016 sempat ditunda oleh pemerintah pusat sebesar Rp 153 miliar. Memang akhirnya dibayarkan, namun hanya sekitar setengahnya saja di tahun lalu. Sedangkan sisanya sebesar Rp 76 miliar akan dibayarkan tahun ini plus ada tambahan Rp 20 miliar. Hal. 19 Kategori Tinggi
I Putu Astawa
Wayan Gunawan
BPM/rin