Edisi Sabtu 13 Juli 2019 | balipost.com

Page 1

16 HALAMAN

NOMOR 311 TAHUN KE 71 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Sabtu Wage, 13 Juli 2019

Selamatkan Lingkungan Tas Kresek akan Dikenakan Cukai

Jakarta (Bali Post) –

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa plastik yang dikenai cukai hanya kantong plastik belanja atau lebih dikenal dengan istilah tas kresek. “Target kami adalah kantong plastik belanja, bukan kantong gula, bukan juga kantong daging. Ini yang harus diluruskan,” kata Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan M. Sutartib, Jumat (12/7) kemarin. Sutartib mengatakan, saat ini sebagian masyarakat masih salah paham mengenai pengenaan cukai tersebut. Mereka menganggap semua jenis plastik, termasuk botol kemasan serta plastik sachet terkena regulasi cukai. Padahal hanya kantong plastik yang dikenakan cukai, lantaran dampaknya terhadap kerusakan lingkungan yang sangat besar. Berdasarkan data, sebut Sutartib, 62 persen sampah plastik yang ada di Indonesia merupakan sampah kantong plastik. “Kenapa bukan botol? Karena kalau botol orang gampang memulungnya. Sedangkan dalam berbagai survei, kantong plastik yang akan dipungut oleh pemulung paling banyak 5 persen, karena malas untuk memungut, karena tipis mungkin juga sudah campur dengan kotoran. Maka kami punya ide, inilah yang perlu kita kendalikan,” ucap dia. Sutartib melanjutkan, kantong

plastik belanja yang akan dikenakan cukai berjenis Petroleum-base. Nantinya, pemerintah akan menentukan besaran tarif yang akan dikenakan pada kantong plastik belanja tersebut. Semakin tidak ramah lingkungan, tarif yang dikenakan akan semakin tinggi. “Jadi intinya, tarif paling tinggi yang paling tidak ramah lingkungan. Makin ramah lingkungan itu tarifnya makin kecil. Bisa juga sampai nol persen,” ujar dia. Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Adriyanto mengatakan, pengenaan cukai diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi kantong plastik. “Dengan penerapan ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat yang selama ini banyak mengonsumsi kantong plastik sehingga akhirnya mengurangi konsumsi kantong plastik,” ucap dia. (ant)

”Pemerintah akan menentukan besaran tarif yang akan dikenakan pada kantong plastik belanja tersebut. Semakin tidak ramah lingkungan, tarif yang dikenakan akan semakin tinggi. Jadi, intinya tarif paling tinggi yang paling tidak ramah lingkungan. Makin ramah lingkungan itu tarifnya makin kecil. Bisa juga sampai nol persen.” M. Sutartib Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu

Bali Post/dok

SAMPAH PLASTIK - Tumpukan sampah yang didominasi tas plastik di salah satu TPS di Kota Denpasar.

Calon Menteri, Jokowi Cari Profesional Muda

Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Wododo meminta kalangan partai politik mengajukan profesional muda sebagai kader yang akan menempati posisi menteri pada periode 2019-2024. “Saya minta dari partai juga ada yang muda, ada dari profesional juga,” kata Presiden Jokowi usai membuka pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 di Jakarta Convention Center, Jumat (12/7) kemarin. Presiden Jokowi menyebutkan kalau tidak ada dari partai, ia akan mencari sendiri tokoh muda dari kalangan profesional. “Profesional muda, kan banyak banget profesional-profesional muda,” katanya. Sebelumnya, sejumlah parpol sudah mengajukan jumlah kursi untuk posisi menteri kepada Presiden Jokowi. “Ya ‘gakpapa’, mau minta 10 mau minta 11, mau minta 9, kan ‘gakpapa’, wong minta aja,” katanya didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo, Seskab Pramono Anung, dan Kepala Bekraf Triawan Munaf. Jokowi mengaku sudah memiliki gambaran untuk kabinet yang akan membantunya menjalankan tugas Presiden RI periode 2019-2024. Ia menyebutkan komposisi kabinet kemungkinan akan 60:40 atau 50:50 dari kalangan parpol dan dari profesional. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan akan mengumumkan secepatnya kabinet yang akan membantunya pada periode kedua. Ia juga menyebutkan akan banyak menteri lama yang akan kembali menempati posisi menteri. Ketika ditanya apakah menteri yang terseret kasus hukum akan bertahan, Jokowi mengatakan akan melihat kasus per kasus. “Ya nanti dilihat, semua hal mesti kita pertimbangkan,” katanya. (ant)

Bali Post/ant

BERSAMA - Ridho Rhoma bersama ayahnya Rhoma Irama (kanan) di Kejaksaan Tinggi Jakarta Barat, Jumat (12/7) kemarin.

Ridho Rhoma Jalani Sisa Kurungan 8 Bulan

Jakarta (Bali Post) Terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 0,72 gram, Muhammad Ridho atau akrab disapa Ridho Rhoma, menjalani sisa kurungan delapan bulan penjara di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. “Kami tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (hari ini) melaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung atas nama Muhammad Ridho bin Rhoma Irama,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Edy Subhan, Jumat (12/7) kemarin. Edy menjelaskan bahwa Ridho harus menjalani sisa kurungan itu usai Mahkamah Agung RI memperberat hukuman terhadap terdakwa dari sepuluh bulan penjara menjadi satu tahun enam bulan. Hukuman itu berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung RI nomor 570 K/Pid.Sus/2019 yang terbit pada 13 Maret lalu. “Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ridho divonis putusan 10 bulan. Kami mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, lalu turun putusan selama satu tahun enam bulan,” ujarnya. Adapun terdakwa Ridho Rhoma menuturkan bahwa pihaknya tidak akan melakukan Peninjauan Kembali (PK) terkait hukuman tambahan tersebut. “Saya hargai dan hormati putusan hakim. Saya siap menjalankan putusan yang diberikan,” ucap pelantun lagu ‘Menunggu’ ini sesaat sebelum digelandang ke Rutan Salemba. (ant)

REKONSILIASI

Jokowi Disarankan Tolak Syarat Pulangkan Rizieq Jakarta (Bali Post) – Wakil Ketua Umum DPP PAN, Bara Hasibuan, menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo menolak syarat rekonsiliasi, yaitu pemulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) dari Arab Saudi. “Saya ingin menyerukan kepada Presiden untuk menolak persyaratan rekonsiliasi tersebut karena bisa menjadi preseden buruk dalam pemilihan presiden berikutnya,” kata Bara di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (12/7) kemarin. Bara mengatakan bahwa ide rekonsiliasi dan pemulangan HRS merupakan dua hal yang berbeda karena kasus HRS adalah persoalan hukum tersendiri yang tidak bisa diintervensi kepentingan politik. Sementara itu, rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019 merupakan rekonsiliasi politik yang memang dibutuhkan sebagai suatu tradisi dalam demokrasi Indonesia setelah melaksanakan Pilpres. “Pilpres 2019 berlangsung sangat panas, menimbulkan luka dan polarisasi di tengah masyarakat sehingga perlu suatu tindakan simbolis berupa rekonsiliasi politik,” ujarnya. Bara menilai kalau langkah rekonsiliasi itu dicampuri dengan ide pemulangan HRS, itu merupakan bentuk pengkhianatan atas ide rekonsiliasi itu sendiri. Ia menilai rekonsiliasi bisa berhasil dan terlaksana kalau ada sikap kebesaran hati yang ditunjukkan pihak kalah dan seharusnya rekonsiliasi tidak mengajukan persyaratan apa pun dari pihak yang kalah. “Kebesaran hati itu belum ditunjukkan secara penuh oleh pihak Prabowo. Misalnya, belum memberikan selamat kepada Jokowi, belum mengajak para pendukungnya meninggalkan perbedaan dan meninggalkan sikap-sikap yang bermusuhan,” katanya. Hal. 15 Tidak Perlu

Bali Post/ant

KARYA KREATIF - Presiden Joko Widodo meninjau Pameran Karya Kreatif Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (12/7) kemarin. Pameran bertema Mendorong Pertumbuhan Melalui UMKM Go Export dan Go Digital tersebut menampilkan UMKM unggulan binaan Bank Indonesia.

Indonesia Masih Berpotensi Perpecahan Jakarta (Bali Post) – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Tito Karnavian, mengingatkan, negara yang masih didominasi oleh masyarakat kelas bawah berpotensi terjadinya perpecahan. “Bangsa kita masih didominasi oleh masyarakat kelas bawah, sehingga masih berpotensi perpecahan dari faktor internal. Selama 74 tahun dominasi low class yang masih banyak dan pengangguran masih tinggi,” kata Tito saat memberikan pembekalan kepada 781 orang calon perwira (Capaja) TNI dan Polri tahun 2019 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/7) kemarin. Menurut dia, negara-negara yang masih didominasi masyarakat kelas bawah rentan terjadinya ketidakpuasan kepada pemerintah, rentan terjadi kecumburuan sosial,

rentan terhadap provokasi, rentan diadu domba antarmasyarakat di kelas itu atau antarkelas. Dia mengingatkan, di tengah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan selama 74 tahun, harus diakui bahwa bangsa Indonesia belum mampu menciptakan negara yang masyarakatnya didominasi oleh kelas menengah. “Kita harus jujur bahwa kita belum mampu membuat bangsa kita dalam demografinya didominasi masyarakat kelas menengah. Indikator negara kuat dan stabil adalah masyarakat kelas menengah yang besar,” jelasnya. Ia mencontohkan, seluruh negara besar dan kuat hampir dipastikan masyarakatnya didominasi oleh kelas menengah, sedangkan masyarakat kelas bawah keberadaannya hanya sebagian kecil seperti halnya, Amerika, Singapura, Selandia Baru, Denmark, Nor-

wegia, Finlandia, dan lainnya. “Negara kuat didominasi kelas menengah. Potensi konflik menjadi lebih rendah karena kecukupan. Bangsa yang memiliki kelas menengah yang lebih besar, akan meminimalkan konflik,” ujar Tito. Saat ini, menurut Tito, walaupun pemerataan kesejahteraan naik, namun relatif masih kurang. Semua ini menjadi potensi men-triger atau memicu munculnya isu-isu lain yang bersifat primordial. “Isu ideologi, agama, perbedaan suku, ras, akan muncul ketika terjadi permasalahan di bidang kesejahteraan ekonomi,” ujarnya. Untuk faktor eksternal, dijelaskan Tito, Indonesia tidak berada di ruang vakum atau berdiri sendiri. Ada dinamika hubungan internasional yang tentunya melibatkan Indonesia. Perpecahan juga

bisa terjadi jika bangsa Indonesia tidak mampu mengikuti perkembangan global yang terjadi. Dalam kesempatan itu, Kapolri di hadapan ratusan Capaja TNI-Polri menyebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan pilar dalam menjaga keutuhan bangsa menuju Indonesia lebih maju ke

depan. “Saya harapkan Capaja TNI-Polri bisa menjalin hubungan baik sebagai kolega, sahabat, teman, dan saudara. Mari bersatu padu dan bersinergi. Kompetisi adalah hal biasa, tapi kompetisi yang sehat,” kata Tito. (ant)

Tito Karnavian

Bali Post/ant


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.