Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
TEROBOSAN JKN-KBS
BUKTI KEPEKAAN GUBERNUR KOSTER TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT BALI Masyarakat kini tak perlu risau dengan layanan kesehatannya. Pasalnya karut-marut layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini dikeluhkan masyarakat, akan terjawab melalui Pergub Nomor 104 Tahun 2018. Pergub ini akan meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.
Lanang Rudiartha
Akademisi Kesehatan yang juga mantan Direktur RSUP Sanglah dr. Lanang Rudiartha mengatakan, program ini sangat bagus untuk masyarakat Bali. Karena ada beberapa poin penting yang diatur dalam pergub tersebut menguntungkan masyarakat. Di antaranya terkait sistem rujukan terintegrasi, tidak bertingkat. ‘’Selama ini sering dikeluhkan orang dari Mengwi tidak boleh langsung ke RSUD Kapal, tetapi harus ke Bhakti Rahayu dulu. Tapi sekarang dengan adanya sistem rujukan terintegrasi yang dirancang oleh Dinas Kesehatan maka regionalisasi ini bisa dibicarakan lagi, sehingga dokter di puskesmas
punya kewenangan. Kalau memang harus ke RSUD Kapal, ya… ke Kapal,’’ tuturnya, Senin (11/3). Dengan adanya Universal Health Coverage (UHC) diharapkan masyarakat Bali ter-cover oleh JKN-KBS atau yang ia sebut BPJS Kesehatan Plus. Sehingga tidak ada lagi masyarakat Bali yang tidak bisa berobat karena tidak memiliki kartu JKN. Jika selama ini kartu JKN aktif setelah 14 hari pendaftaran, maka dengan program dari Gubernur Bali Wayan Koster, kartu bisa langsung aktif. Ini dikatakan telah disepakati dengan BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara JKN. Bayi lahir juga langsung secara otomatis
menjadi anggota JKN. ‘’Kalau dulu menunggu daftar dulu,’’ tandasnya. Layanan tambahan yang tidak di-cover BPJS Kesehatan juga akan di-cover dengan JKN–KBS ini. Misalnya biaya transportasi pasien dengan kasus kegawatdaruratan akan diganti oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan pengantaran jenazah akan dibiayai melalui pergub ini. Ambulans yang ada akan dimanfaatkan dan dibayarkan biayanya oleh pemerintah daerah. Visum et Repertum yang selama ini tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan juga akan dibiayai. Hal. 15 Terapi Hiperbarik
SEBAGAI rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali, Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) siap jadi yang terdepan dalam layanan Program Jaminan Kesehatan NasionalKrama Bali Sejahtera (JKN-KBS). Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra seusai menerima tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dalam rangka survei simulasi akreditasi SNARS edisi I di Rumah Sakit Bali Mandara, Selasa (12/3) kemarin. Dewa Indra menyampaikan, secara fakta (de facto) pelayanan
rumah sakit yang terletak di Sanur ini sudah sangat bagus, namun secara hukum (de jure) rumah sakit ini belum memiliki akreditasi. Untuk itu, Pemprov Bali berkomitmen tinggi agar rumah sakit ini segera terakreditasi sebagai tanda secara resmi telah memiliki standar. Akreditasi ini tidak hanya untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi rumah sakit penerima layanan JKN, namun lebih pada peningkatan standar kualitas layanan kepada para pasien. Hal. 15 Tingkatkan Pelayanan
Dewa Made Indra
RSBM Siap Terdepan Layani JKN-KBS
I Nyoman Gunarta
Digeledah, Bom Meledak di Rumah Terduga Teroris Jakarta (Bali Post) – Ledakan yang diduga bom di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Sibolga, Sumut, Selasa (12/3) kemarin, terjadi saat dilakukan penangkapan terduga teroris Husain alias Abu Hamzah. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. M. iqbal mengatakan pada Selasa pukul 14.23 WIB dilakukan penangkapan terhadap terduga teroris Husain alias Abu Hamzah di rumahnya. ‘’Saat akan dilakukan pengecekan awal di rumah pelaku, sekitar pukul 14.50 WIB terjadi bom meledak yang melukai petugas,’’ ungkap M. Iqbal. Selain Husain, diduga saat dilakukan penangkapan di dalam rumah pelaku terdapat istri dan anak pelaku. Saat ini Tim Densus 88 Antiteror Polri dan Polres setempat dibantu tokoh-tokoh masyarakat, kata M. Iqbal, sedang melakukan upaya negosiasi agar istri dan
anak pelaku menyerahkan diri. Ledakan dari balik pintu rumah itu mencederai beberapa orang, termasuk personel kepolisian. Hal tersebut terjadi ketika polisi akan membuka pintu rumah tersebut. Menurut warga sekitar, Dohar Tua Alam Hutagalung, ledakan itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. ‘’Telinga saya sempat berdengung ketika mendengar ledakan dan mencederai beberapa orang termasuk di antaranya ada petugas,’’ ujarnya. Dari informasi yang berkembang, pihak kepolisian berhasil mengamankan dua orang warga diduga pelaku ledakan. (ant) LEDAKAN - Petugas kepolisian berjaga di lokasi terjadinya ledakan yang diduga bom di Kota Sibolga, Sumatera Utara, Selasa (12/3) kemarin.
Jokowi Minta Siti Tinggal di Rumah Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo meminta warga negara Indonesia yang terbebas dari hukuman di Malaysia, Siti Aisyah, untuk tinggal di rumah. ‘’Tadi saya menyampaikan agar Siti sementara di rumah terlebih dahulu sampai nantinya agak tenang dan bisa merencanakan kehidupan yang baik,’’ kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/3) kemarin, terkait dengan pesan khususnya kepada Siti. Presiden telah menerima kedatangan Siti Aisyah dan keluarga ke Istana Merdeka. Menurut Presiden, Siti menyampaikan terima kasih atas upaya pemerintah membebaskan dirinya dari hukuman. Kepala Negara menjelaskan bahwa pendampingan hukum bagi Siti merupakan upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya. ‘’Itu tugas pemerintah untuk terus mendampingi setiap warga negara Indonesia yang memiliki masalah di luar negeri,’’ kata Jokowi. Presiden bersyukur upaya pembebasan Siti dengan proses yang panjang dapat membuahkan hasil, sehingga dia kembali berkumpul dengan keluarganya. Perempuan TKI asal Banten itu dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Malaysia dari dakwaan pembunuhan kakak tiri Pemimpin Tinggi Korea Utara Kim Jong-un, Kom Jong-nam, pada 13 Februari 2017. Siti Aisyah tiba di Indonesia pada Senin (11/3). Pembebasan itu berstatus bebas tidak murni dengan syarat jika ditemukan bukti baru yang memberatkan maka Siti dapat didakwa kembali. (ant)
Tiga Aspek Penting untuk Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia masih harus bekerja keras untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi dengan memperbaiki tiga aspek penting yakni kualitas institusi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. ‘’Saya lama bekerja di Bank Dunia, saya perhatikan negara-negara yang maju itu pasti memiliki tiga aspek ini yang paling penting, yakni institusi, human capital dan juga infrastruktur,’’ kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan di Jakarta, Selasa (12/3) kemarin. Untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi, lanjutnya, Indonesia tidak akan bisa lepas dari upaya-upaya yang menunjang produktivitas. Maka dari itu, tiga hal yakni kualitas institusi, sumber daya manusia, dan infrastruktur menjadi aspek pembangunan yang terpenting. ‘’Infrastruktur adalah
salah satu persyaratan. Negara yang memiliki infrastruktur baik itu punya kans untuk maju menjadi negara dengan berpenghasilan tinggi,’’ ujarnya. Selain infrastruktur, Menkeu juga menyoroti mental dan kualitas pelayanan birokrasi dari institusi pemerintahan dan swasta. Hal ini juga termasuk sebagai faktor kunci untuk meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi dunia terhadap Indonesia. Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi, katanya, institusi pemerintahan harus menawarkan birokrasi yang efisien dan kompeten. Sri Mulyani mengingatkan kepada jajaran pegawai Kementerian Perdagangan untuk bisa membangun birokrasi yang sesuai dengan upaya untuk menuju negara berpenghasilan tinggi. ‘’Negara yang masuk jebakan negara berpenghasilan menengah itu adalah birokrasi yang menjadi penghalang bagi negaranya sendiri,’’ katanya.
Di aspek pengembangan ketiga adalah kualitas sumber daya manusia. Saat ini, katanya, pemerintah mengedepankan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM). Pemerintah juga menawarkan insentif pajak bagi industri yang memprioritaskan pengembangan SDM. ‘’Misalnya super deduction tax dan double deduction untuk perusahaan yang melakukan pelatihan. Jadi, mereka berpartisipasi untuk ciptakan tenaga kerja yang berkemampuan,’’ ujarnya. Merujuk data Badan Pusat Statistik, rata-rata pendapatan orang Indonesia atau per kapita per tahun mencapai 3.972 dolar AS atau sekitar Rp 56 juta pada 2018. Angka tersebut termasuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas. Untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, pendapatan per kapita Indonesia harus di atas 12.055 dolar AS per tahun. (ant)
’’Saya lama bekerja di Bank Dunia, saya perhatikan negara-negara yang maju itu pasti memiliki tiga aspek ini yang paling penting, yakni institusi, human capital dan juga infrastruktur.’’ Sri Mulyani Menteri Keuangan