Edisi Rabu 13 Februari 2019 | balipost.com

Bali Post

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

LOKA Bali Dikhawatirkan Ancam Eksistensi LPD ’’Kita tidak antiperubahan, tapi minimal bicarakan tentang LPD kepada kami.’’

Nyoman Cendikiawan

’’ …ranperda yang dilakukan saat ini memotong habis apa yang telah diwariskan.

Seperti perubahan kepanjangan LPD menjadi Labda Pacingkreman Desa dan LP LPD yang diganti menjadi LOKA.’’ I Nyoman Arnaya

’’Perubahan nama ini akan memberi dampak tentang tata kelola di LPD.’’ I Wayan Budha Artha

Ahok Sebaiknya Tak Gabung TKN Jakarta (Bali Post) – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Jusuf Kalla (JK), menyarankan supaya terpidana kasus penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bergabung dalam tim pemenangan pasangan calon tersebut agar tidak menggerus elektabilitas capres petahana Jokowi. ‘’Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah, jangan.

Alasannya bahwa bisa berakibat lagi orang mengingat ini Pak Jokowi didukung orang yang penista agama. Kan bahaya itu, bisa mengurangi suara lagi,’’ kata JK, Selasa (12/2) kemarin.

Hal. 15 Berdampak Elektabilitas

Jusuf Kalla

Ranperda Desa Adat yang memuat soal Lembaga Otoritas Perekonomian Adat (LOKA) Bali dikhawatirkan mengancam eksistensi LPD yang telah berjalan selama 35 tahun. Karena di dalamnya memuat bahwa LOKA Bali dibentuk oleh majelis utama, dan pemerintah hanya mengoordinir. Sementara majelis utama sendiri merupakan bentukan perda. Segala pararem LPD juga dibentuk oleh majelis utama ini.

Demikian diungkapkan Kepala BKS LPD Provinsi Bali Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si. saat diskusi tentang LPD, Senin (11/2). Ia menyayangkan ketika ranperda dirancang, pihak LPD tidak dilibatkan. Padahal peran industri yaitu LPD sangat penting dalam menyerap aspirasi sebelum disahkannya perda tersebut. ‘’Kita tidak antiperubahan, tapi minimal bicarakan tentang LPD kepada kami,’’ tukasnya. Jika LOKA tersebut jadi dibentuk, dikhawatirkan terjadi kondisi yang tidak kondusif di lapangan terkait teknisnya.

Ranperda yang dirancang juga tidak sesuai dengan per-

masalahan LPD. Jika yang menjadi masalah adalah dana pemberdayaan 5%, ia mengklaim setoran dari LPD se-Bali telah sangat jelas penggunaannya dan telah diaudit. Sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi soal dana 5%.

Menurutnya, jika dana pemberdayaan 5% ini digantikan dari APBD, pelaksanaannya belum tentu baik. Bahkan sebelumnya dana pemberdayaan 5% ini sudah pernah diterapkan dari APBD, namun hanya sekali. Setelah itu, pemerintah provinsi terkendala dalam pencairan berikutnya karena tidak diperbolehkan secara aturan.

Selain itu, perda desa adat dan perda LPD harus dipisah.

Dengan dipisahkannya aturan dua lembaga itu sesuai dengan perda sebelumnya, maka keberadaan LOKA menjadi pertanyaan. Meski demikian, ia sangat mengapresiasi Gubernur Bali yang telah memperhatikan LPD. Ketua LP LPD I Nyoman Arnaya mengatakan, sejak zaman perintisan LPD, telah dipikirkan kesinambungan LPD dengan membentuk lembaga pengawasan yang disebut PLPDK. Di masa perintisan itu, PLPDK lebih banyak melakukan pembinaan teknis.

Seiring perkembangan zaman, PLPDK kemudian berubah melakukan fungsi melatih, kemudian berkem-

bang lagi menjadi pemeriksaan, melakukan pelatihan dan pembinaan. Fungsi ini bertambah, yang dimuat dalam Perda 8 Tahun 2002. ‘’Itu sudah beberapa kali diubah, sampai pada perda terakhir fungsi kita berubah mulai dari pembinaan, pemeriksaan, audit, pelatihan, penanganan masalah. Artinya pemerintah terdahulu sudah tertata sekali untuk menata dan melindungi LPD,’’ tandasnya.

Perda terkait LPD telah berubah sampai lima kali.

Perubahan ini diakui masih dalam tahap melanjutkan dan berbenah dari peraturan sebelumnya. Sedangkan ranperda yang dilakukan saat ini memotong habis apa yang telah diwariskan. Seperti perubahan kepanjangan LPD menjadi Labda Pacingkreman Desa dan LP LPD yang diganti menjadi LOKA. Maka melihat secara holistik permalasahan LPD, persoalannya bukan pada sistem dan nama LPD, tetapi

pada mental SDM. Jika pemerintah ingin memberikan anggaran pada LPD, ia berharap LPD yang jumlahnya 700 dengan aset di bawah Rp 1 miliar inilah yang dibantu permodalannya. Misalnya dengan cara menaikkan bantuan ke desa adat. ‘’Dari bantuan desa adat ini berapa persen harus menambah modal, khusus bagi LPD-nya yang di bawah asetnya Rp 1 miliar. Karena selama ini, dari 5% ini kita bantu support modal LPD yang kecil ini sebesar Rp 50 juta per LPD. Kalau tidak ada 5%, LPD tersebut saya yakin akan bubar,’’ pungkasnya.

Kepala BKS-LPD Kabupaten Badung I Wayan Budha Artha, S.E., M.M. mengakui setelah munculnya di beberapa media terkait perubahan nama LPD banyak pertanyaan muncul dari masyarakat. Hal ini menunjukkan kekhawatiran bagi krama desa.

Hal. 15 Pengelolaan Aset

Ketika Eksistensi LPD Terusik LPD sebagai sebuah lembaga keuangan desa adat di Bali, keberadaannya telah digagas oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra sejak tahun 1983.

Gagasannya dilandasi oleh dinamika ekonomi berbasis komunitas khas Bali, seperti konsep desa adat, subak, sekaa, dan banjar adat. Untuk meyakinkan bahwa gagasannya itu sangat baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat desa adat (saat ini disebut desa pakraman), Gubenur Mantra kemudian melakukan studi banding ke Padang, Sumatera

Oleh I Ketut Suda Barat. Masyarakat Padang saat itu telah memiliki lembaga keuangan yang disebut Lumbung Pitih Nagari (LPN).

Lumbung Pitih Nagari yang dimiliki masyarakat Padang pada mulanya menerapkan prinsip dasar arisan yang dimanfaatkan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dalam melakukan upacara adat seperti upacara pertunangan, pernikahan, pengangkatan datuk, dan lain-lain.

Namun, dalam perkembangannya keberadaan Lumbung Pitih Nagari mulai mengadopsi prinsip dasar lembaga keuangan, seperti melakukan simpan-pinjam, memunggut tabungan, dan membantu memberikan modal usaha produktif kepada masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karenanya, mulai saat itu, Lumbung Pitih Nagari telah berubah menjadi semacam lembaga perkreditan desa.

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sekitar tahun 1984

pemerintah pusat meluncurkan program untuk membentuk lembaga kredit pedesaan.

Hal. 15 Pengusaha Kecil

KPK Minta Pemprov Bali Integrasikan PHR Denpasar (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemprov Bali membuat sistem untuk menginte grasikan pajak hotel dan restoran (PHR) kabupaten/ kota se-Bali. Dengan demikian, Pemprov bisa memonitor perkembangan wajib pajak dalam sektor pariwisata tersebut. Sementara pemerintah kabupaten/kota akan terbantu dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari PHR. ‘’Gubernur sejak awal berkomitmen untuk menjadikan ini satu, terintegrasi.

Ditambah Gubernur sudah mengeluarkan pergub yang menjadi landasan hukum bagi kabupaten/kota untuk menyempurnakan tata kelola sistem PHR online,’’ ujar Koordinator Wilayah VI Korsup Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha usai menggelar rapat ter-

tutup bersama Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajarannya di Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (12/2) kemarin.

Menurut Asep Rahmat Suwandha, Bank BPD Bali juga akan turut berperan dalam membantu daerahdaerah yang selama ini masih memungut PHR secara manual ke online. Sebelum akhirnya diintegrasikan di level provinsi. Pengintegrasian PHR di Bali bahkan disebut langkah maju, sebab di tempat lain pihaknya masih mendorong kabupaten/ kota untuk mengoptimalkan PHR-nya. ‘’Kuncinya koordinasi.

Kalau kabupaten/kota tidak kompak dengan provinsi, tidak kompak dengan BPDnya, tidak kompak dengan swastanya atau wajib pajaknya, ini tidak akan jalan. Kompak itu dalam artian komitmen tidak hanya sama-sama bekerja, tapi

bekerja sama,’’ jelasnya.

Asep Rahmat Suwandha juga meminta pemerintah kabupaten/kota segera membuat aturan lanjutan dari pergub yakni berupa perwali/perbup. Selain itu, pihaknya mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada wajib pajak yang selama ini sudah taat dan memiliki sistem.

Terlebih, wajib pajak yang tercatat diperkirakan hanya berjumlah sepertiga dari total populasi wajib pajak yang seharusnya bisa dioptimalkan.

Gubernur Bali Wayan Koster mengaku sudah mengeluarkan Pergub No.2 Tahun 2019 tentang Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/kota Secara Elektronik di Provinsi Bali. Pergub sudah berlaku dan segera disosialisasikan kepada wajib pajak. Peraturan ini dikeluarkan menindaklan-

juti arahan KPK sejak November lalu untuk membuat sistem yang mengintegrasikan PHR. Mengingat, PHR merupakan kewenangan kabupaten/kota. ‘’Saya kira sesuatu yang sangat bagus, ini pekerjaan tambahan buat kami di provinsi untuk membantu pemerintah kabupaten/ kota agar pendapatan asli daerahnya yang bersumber dari PHR itu menjadi lebih optimal lagi,’’ ujarnya.

Menurut Koster, kebijakan ini dengan sendirinya akan meningkatkan PAD kabupaten/kota dari PHR. Sebab, database wajib pajak akan menjadi lebih akurat sehingga tertib administrasi juga akan berjalan dengan baik. Termasuk potensi dan realisasi pendapatan pasti akan terjadi perbaikan dari sebelumnya. Sejauh ini pihaknya memang belum menghitung potensi PHR di seluruh Bali.

Koster menambahkan, Bali menjadi contoh terkait integrasi PHR oleh provinsi.

Pemprov Bali nantinya akan memiliki database wajib pajak hotel dan restoran di seluruh Bali. Namun, Pemprov hanya sebatas memfasilitasi dan tidak memungut apaapa dari integrasi tersebut. Selain PHR, juga akan dikembangkan pada sektor lainnya. Dalam hal ini, KPK memiliki peran untuk mencegah terjadinya kebocoran dengan mengarahkan pemberlakuan sistem secara online.

Ketua DPD PDI-P Bali ini menyebut pasti ada kebocoran PHR yang terjadi selama ini. ‘’Pastilah terjadi kebocoran, kan ada dulu dobel buku laporan, ada triple malah. Sekarang ini kan meminimumkan dan saya harap ke depan betul-betul akan menjadi sesuatu yang akurat gitu,’’ tandasnya. (kmb32)

Wujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, TP PKK Buat Program Tepat Sasaran GUBERNUR Bali Wayan Koster menilai peran Tim Penggerak PKK sangat penting dalam kesuksesan pembangunan di Bali. Salah satunya karena komposisi perempuan di Bali yang mencapai 40 persen dari jumlah penduduk Bali. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Konsultasi PKK Tingkat Provinsi Bali tahun 2019 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (12/2) kemarin.

Karena itu, Gubernur Koster berharap PKK ke depan tampil lebih baik dengan program-program yang sesuai dengan kebutuhan zaman. ‘’Programnya agar betul-betul

substantif dan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan kegiatan rutinitas seremonial,’’ kata Koster yang juga Ketua DPD PDI-P Provinsi Bali ini.

Mantan anggota DPR-RI ini meminta TP PKK turun langsung ke masyarakat agar bisa dirasakan oleh masyarakat. Secara organisasi, Gubernur selaku Ketua Dewan Pembina TP PKK Provinsi Bali berharap TP PKK benarbenar menyusun program kegiatannya sesuai dengan visi-misi organisasi dan bukan sekadar menjalankan kegiatan yang ada di dinas. ‘’Selama ini terbalik, yang bikin program dinas yang menjalankan PKK. Jangan

PKK menjalankan program dinas,’’ ujar Koster. Pola ini diharapkannya diikuti oleh seluruh TP PKK di kabupaten/kota di Bali.

Koster juga memuji program ‘’Hatinya PKK’’ yang menurutnya tepat sasaran.

Ia mengaku tak segan menambah anggaran jika program ini terlaksana dengan baik.

Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster berharap melalui program ‘’Hatinya PKK’’ bisa mengembalikan natah di rumah-rumah orang Bali menjadi pekarangan hijau yang bermanfaat. ‘’Besar harapan kami natah Bali ijo

royo-royo sehingga mengurangi pengeluaran masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat,’’ ujarnya saat memimpin rapat konsultasi.

Sebagai langkah awal TP PKK Provinsi Bali diharapkan dapat membantu menyukseskan program Pemprov Bali dengan menyosialisasikan beberapa peraturan yang telah dibuat seperti peraturan tentang busana adat Bali, penggunaan aksara dan bahasa Bali, pembatasan timbulan sampah plastik dan pemanfaatan produk lokal untuk mewujudkan visi ‘’Nangun Sat Kertih Loka Bali’’. (ad404)

RAPAT PKK - Gubernur Bali Wayan Koster usai membuka Rapat Konsultasi PKK Tingkat Provinsi Bali tahun 2019 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (12/2) kemarin.

DENPASAR

2

Rabu Wage, 13 Februari 2019

2019, Pemerintah Subsidi Pupuk Rp 215 Miliar

Bali Post/eka

TAHURA - Terdakwa I Wayan Rubah dipapah menuju ruang persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (12/2) kemarin. Terdakwa disidangkan untuk mendengarkan putusan terkait kasus Tahura.

Kasus Korupsi Tahura

Kakek 83 Tahun Dihukum Empat Bulan Denpasar (Bali Post) Terdakwa I Wayan Rubah, Selasa (12/2) kemarin dihukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh majelis hakim pimpinan Angeliky Handajani Day, kakek berusia 83 tahun itu dihukum selama empat bulan penjara. Di samping hukuman fisik, majelis hakim juga menghukum terdakwa yang sudah renta dan mesti dipapah saat berjalan itu dengan pidana denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan lebih-lebih subsider dan melanggar Pasal 13 UU Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menyatakan terdakwa Wayan Rubah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, dakwan subsider dan lebih subsider. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan primer, subsider dan lebih subsider,” putus hakim.

Namun, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan lebih-lebih subsider. Atas putusan itu, baik terdakwa maupun jaksa langsung menerima. Memang putusan tersebut lebih rendah dua bulan dibandingkan tuntutan jaksa. JPU Wayan Suardi sebelumnya menuntut supaya terdakwa dihukum selama enam bulan.

Sementara itu, Wayan Rubah didampingi kuasa hukumnya, Ida Bagus Ngurah Darmika, menyatakan atas vonis itu Wayan Rubah langsung bebas murni. Pasalnya, sejak delapan bulan lalu terdakwa sudah menjalani tahanan kota. “Jika dihitung 2/3 tahanan kota, itu lima bulan. Jadi setelah vonis ini, Pak Rubah langsung bebas,” tandas Darmika.

Wayan Rubah mengaku senang atas putusan majelis hakim.

Ia juga sempat mengaku trauma jika sampai masuk LP Kerobokan, karena dia sakit-sakitan, selain usia sudah lanjut dan pendengarannya mengalami gangguan. Atas vonis hakim, dia juga berharap gaji pensiunannya dibuka. Rubah adalah pensiunan Angkasa Pura.

Sebelumnya I Wayan Rubah (83) didakwa korupsi sertifikasi lahan Tanah Hutan Rakyat (Tahura) di Lingkungan Perarudan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Terdakwa disebut ingin memiliki sebagian dari tanah Tahura menggunakan jasa pengurusan tanah kepada almarhum I Gede Putu Wibawajaya. Pengurusan tanah melalui jasa Wibawajaya itu dilakukan dengan menggunakan surat kuasa tertanggal 16 Juni 2014. Selanjutnya, mengurus jual beli berbekal Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No 216 alamat Banjar Pararudan Desa Jimbaran tanggal 1 Maret 1976 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51.03.050.004.004-013.0 dengan luas 847 meter persegi atas nama terdakwa dan menunjukkan tanah Tahura tersebut seolah miliknya. Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp 4.860.000.000. (kmb37)

Denpasar (Bali Post) Pada 2019, jatah atau kuota pupuk bersubsidi untuk Provinsi Bali sebesar 59.942 ton. Terdiri dari pupuk urea 3.173 ton, SP36 sebanyak 1.028 ton, ZA 3.239 ton, NPK 19.204 ton, dan pupuk organik 5.298 ton dengan total nilai subsidi Rp 215 miliar. Tidak ada perubahan kuota pupuk subsidi tahun 2019 dibandingkan 2018. Begitu juga dengan jenis pupuk bersubsidi yang disalurkan, tidak ada perubahan kuota.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bali I.B. Wisnuardhana mengatakan, kuota tersebut telah dialokasikan ke sembilan kabupaten/ kota sesuai potensi dan jumlah kebutuhan masing-masing.

Ia berharap penyaluran dan pemanfaatannya dapat optimal untuk mendukung pembangunan pertanian dalam memenuhi kebutuhan pupuk pada Januari hingga Desember 2019.

Menurut Wisnuardhana, pupuk yang disubsidi untuk pertanian rakyat adalah urea, SP36, ZA, NPK, dan pupuk organik pabrik. Oleh karena itu, pupuk ini termasuk dalam barang yang diawasi. “Yang berhak memperoleh pupuk ini adalah petani dengan luasan lahan tidak lebih dari dua hektar. Sedangkan untuk usaha pertanian swasta, tidak berhak memperoleh pupuk bersubsidi,”

Bali Post/kmb42

MENINJAU - Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kadis TPHP Provinsi Bali I.B. Wisnuardhana saat meninjau ketersediaan pupuk organik. tegasnya saat pembinaan produsen dan distributor kepada kios resmi penyalur pupuk bersubsidi di Hotel Made Bali, Selasa (12/2) kemarin.

Wisnuardhana menambahkan, pendistribusian pupuk bersubsidi diatur dengan sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan hanya bisa disalurkan oleh distributor dan pengecer, atau kios resmi yang telah ditetapkan. Harganya pun diatur dan

telah ditetapkan, yang disebut dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). HET untuk pupuk urea sebesar RP 1.800 per kilogram, SP36 sebesar Rp 2.000 per kilogram, ZA sebesar Rp 1.400 per kilogram, NPK sebesar Rp 2.300 per kilogram dan pupuk organik pabrik sebesar Rp 500 per kilogram. Sebagai penanggung jawab penyedia dan penyalur pupuk bersubsidi di Provinsi Bali untuk urea adalah PT Pupuk Kalimantan Timur dan untuk non-urea (SP36, ZA,

Tolak Tower, Warga Banjar Tektek Datangi Gedung Dewan

Denpasar (Bali Post) –

Puluhan warga Banjar Tektek, Kelurahan Peguyangan yang keberatan terhadap keberadaan tower telekomunikasi, mendatangi Gedung DPRD Denpasar.

Mereka mengadukan keberadaan tower yang berdiri sejak 1997 itu sudah memicu kekhawatiran warga sekitar. Terlebih ketika angin kencang yang disertai hujan lebat, warga di sekitar tower merasa trauma. Akibat keberadaan tower itu, suasana di dekat lokasi berdirinya tower kurang nyaman. Hal ini diungkapkan sejumah warga Banjar Tektek di hadapan anggota Komisi I, III dan IV DPRD Denpasar, Selasa (12/2) kemarin.

Kehadiran puluhan warga Banjar Tektek tersebut diterima jajaran dewan dengan sejumlah pimpinan

OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, seperti Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan Terpadu Satu

Pintu, Satpol PP, PUPR, Badan Pendapatan Daerah, serta instansi terkait lainnya. Hadir pula dalam

Sejumlah Toko Belum Pasang Sarana Sosialisasi Pengurangan Sampah Plastik Denpasar (Bali Post) Pelaksanaan program pengurangan sampah plastik terus dipantau jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar. Guna memastikan ketaatan para pelaku usaha dan konsumen dalam mengurangi sampah plastik, DLHK Kota Denpasar gencar melaksanakan sosialisasi terhadap penerapan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik. Hal ini dilaksanakan dengan menyasar beberapa toko dan sekolah di kawasan Jalan Hayam Wuruk. Dari hasil pantauan, masih ditemukan toko yang belum memasang sarana sosialisasi pengurangan sampah plastik. Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Denpasar I Ketut Adi Wiguna mengatakan hal itu, Selasa (12/2) kemarin.

Menurut Adi Wiguna, dari pelaksanaan sosialisasi serta monitoring kemarin, sebagian besar masyarakat selaku konsumen maupun pedagang serta toko modern, telah menaati Perwali Nomor 36 Tahun 2018 ini. “Baik konsumen dan produsen saat ini telah mendukung penerapan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik, walaupun ada yang masih belum memasang sarana sosialisasi. Tentu akan disiapkan oleh yang bersangkutan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Adi Wiguna menambahkan, pembinaan dan monitoring ini gencar dilaksanakan guna memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik. Hal ini lantaran sampah plastik kini telah menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia.

Ketika disinggung terkait pelanggar, pihaknya mengaku akan terus melaksanakan pembinaan secara bertahap.

Namun tindakan tegas juga akan dilaksanakan jika masih ada yang membandel. “Bagi yang membandel, kami akan berikan sanksi,” tegasnya. (kmb12)

Bali Post/ist

SOSIALISASI - Suasana sosialisasi dan pemantauan penerapan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 di beberapa toko, Selasa (12/2) kemarin.

Topik : Pemerintah Subsidi Pupuk Rp 215 Miliar

NPK, pupuk organik pabrik) adalah PT Petrokimia Gresik.

“Masing-masing BUMN pupuk tersebut menunjuk distributor di tingkat kabupaten/kota dan pengecer atau kios resmi di tingkat kecamatan atau desa.

Sedangkan sebagai pembina dan pengawas adalah Dinas TPHP Provinsi Bali dibantu dinas pertanian kabupaten/ kota,” imbuhnya.

Wisnuardhana berharap, 150 kios pengecer yang hadir pada hari itu agar menyediakan

dan menyalurkan pupuk bersubsidi tahun 2019 kepada petani dengan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai pengecer atau kios resmi yang telah ditetapkan sebagai penyedia dan penyalur pupuk bersubsidi, harus mengetahui potensi dan subaksubak atau kelompok tani yang menjadi wilayah pelayanannya. Kios atau pengecer juga diharapkan proaktif membantu subak-subak atau kelompok tani menyusun RDKK, berkoordinasi dengan PPL setempat.

“Mereka juga berperan sebagai petugas yang memberikan petunjuk teknis kepada petani,” ujarnya.

Selain itu, kata Wisnuardhana kios pengecer juga harus menyediakan stok minimal dua minggu sebelum kebutuhan subak-subak atau kelompok tani itu habis. Kios pengecer tidak boleh menjual pupuk bersubsidi dengan harga di atas HET yang telah ditetapkan, tidak menjual pupuk bersubsidi kepada yang bukan berhak atau bukan subak atau poktan (kelompok tani) pada wilayah tanggung jawabnya atau kepada perorangan atau swasta yang tidak membuat RDKK. Kios pengecer juga mempunyai tanggung jawab moral agar petani dapat memperoleh pupuk sesuai jumlah dan waktu kebutuhan dan harga yang sesuai dengan ketentuan HET. (kmb42)

Bali Post/kmb12

MENGADU - Sejumlah warga Banjar Tektek, Peguyangan saat mengadu kepada dewan terkait keberadaan tower telekomunikasi di dekat rumah mereka.

pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I Ketut Suteja Kumara didampingi Ketua Komisi III Eko Supriadi, yakni perwakilan dari pemilik tower, Telkomsel.

Pada kesempatan tersebut, salah seorang warga Wayan Saniyasa mengungkapkan, tower tersebut sudah berdiri sejak 1997 lalu.

Namun IMB-nya baru keluar 1999. Berdirinya tower itu di lahan kontrak milik salah satu warga setempat.

Kontraknya berakhir 2017.

Namun kini pihaknya mengetahui kalau kontrak lahan sudah diperpanjang. Namun perpanjangan ini ditolak warga penyanding. Akibat penolakan ini, pihaknya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan instansi terkait. Bahkan kasus ini sudah dilaporkan ke Ombudsman.

Warga berharap melalui pertemuan ini ada win-win solution terhadap persoalan yang dihadapi warga penyanding ini. Karena akibat masalah ini, ancaman konflik semakin mengemuka.

Buktinya, kini hubungan kekerabatan dengan pemilik lahan sudah tidak baik.

Sementara itu, Asti dari Telkomsel mengatakan, t o w e r y a n g d i b a ng u n d i wilayah Banjar Tektek itu setinggi 42 meter dengan je-

nis monopol. Terkait dengan kelengkapan izinnya, sudah memiliki IMB. Mendengar sejumlah pemaparan tersebut, dewan berjanji akan melakukan kajian dan pembahasan lebih detail untuk mencari solusi yang terbaik. Sebagai dewan, pihaknya tidak bisa menjadi pemutus suatu persoalan. “Kami akan melakukan pembahasan yang lebih detail untuk bisa memberikan solusi dalam mengatasi masalah ini,” ujar Suteja Kumara.

Hal senada juga diungkapkan anggota dewan lainnya, seperti Eko Supriadi, A.A. Susruta Ngurah Putra, Made serta Topik Sukarmana, : A.A. Gede Widiada. Mereka berharap, pemerintah bisa mengambil sikap yang bijak terkait keluhan warga ini.

Meski secara hukum pihak pemilik tower sudah memenuhi semua ketentuan, namun kondisi psikologis masyarakat yang merasa resah akibat tower ini juga perlu menjadi pertimbangan. (kmb12)

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Tak Kuat Naik Tangga

Penyelundup Narkoba Asal Amerika Tersungkur Denpasar (Bali Post) Bea Cukai Ngurah Rai dan Polresta Denpasar merilis penggagalan penyeludupan narkoba yang dilakukan warga negara asing (WNA), Selasa (12/2) kemarin. Dengan kaki dan tangan dirantai, Abdul Rahman Asuman (42) asal Tanzania, Afrika dan Husein A.B. (60) warga negara Amerika Serikat, dibawa menuju lantai III Kantor Bea Cukai Ngurah Rai. Saat menginjakan kakinya di tangga menuju lantai II, Husein diduga tidak kuat dan langsung tersungkur.

Petugas CTOC dan Provos Polresta langsung membopong pengusaha bidang IT ini, lalu dibawa masuk ke ruangan.

“Dua hari berturut-turut di akhir Januari 2019 kami berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan narkotika,” ujar Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Untung Basuki didampingi Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan.

Penindakan pertama, kata Untung Basuki pada 30 Januari lalu dilakukan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan modus swallow (telan), pelakunya Abdul Rahman Asuman (42) asal Tanzania, Afrika. Keesokan harinya (31 Januari) petugas Bea Cukai Ngurah Rai kembali melakukan pen-

indakan di Terminal Kargo Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan modus penyelundupan false concealment (menyembunyikan narkotika di dalam barang).

Terkait kasus ini, petugas Bea Cukai dan Satresnarkoba Polresta Denpasar menangkap Husein A.B. asal Amerika Serikat. “Sebelum HAB (Husein A.B.) ditangkap, masuk sebuah paket barang kiriman asal Taiwan dengan nomor AWB 6198949923 di Terminal Kargo Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Berdasarkan hasil pencitraan mesin X-ray, petugas kami mencurigai paket kiriman asal Taiwan itu,” kata Untung Basuki yang didampingi Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai Himawan Indarjono.

Menurut Untung Basuki, pada paket tersebut tertulis nama pengirim berinisial AH dan penerima RMA. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan mendalam terhadap paket barang kiriman tersebut.

Pada paket tersebut ternyata ditemukan sebuah keyboard komputer. Saat keyboard itu dibuka ditemukan dua bungkusan tissue berwarna putih, masing-masing bungkusan tersebut terdapat sebuah plastik bening berisi ganja berat bersih 45,12 gram. Upaya control delivery dilakukan petugas Bea Cukai bersama Polresta Denpasar dan Satgas CTOC (Counter Transnational

Organized Crime). Penerima paket tersebut RMA berhasil ditemukan dan dia mengaku bahwa penerima sebenarnya adalah seorang temannya berinisial A. Tak lama kemudian A datang dan mengambil paket tersebut. Berdasarkan pengakuan A, paket tersebut adalah milik Husein A.B. yang akan tiba ke Bali pada 3 Februari 2019. Akhirnya Husein berhasil ditangkap dan ditahan di Polresta.

Kapolresta Denpasar Kombes Pol Ruddi Setiawan mengatakan, tersangka Husein sering ke Bali dan menginap di salah satu hotel. Selama di Bali, pelaku beberapa kali memesan ganja dan disuruh orang kepercayaannya yang menerima paket isi ganja tersebut. “Ganja tersebut dipakai menggunakan shisha. Jadilah shisha rasa mariyuana,” tegasnya.

Sedangkan tersangka Abdul yang mengaku berprofesi sebagai pengusaha ini tiba di Bali pukul 18.00 Wita, menumpang pesawat Qatar Airways QR 962 rute Doha-Denpasar.

Setelah melewati pemeriksaan mesin X-ray, petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan milik yang bersangkutan. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan body searching (pemeriksaan badan).

Setelah rangkaian pemeriksaan tersebut, petugas lalu memutuskan untuk melakukan pemeriksaan rontgen (CT Scan)

di rumah sakit.

Berdasarkan hasil rontgen, tampak adanya benda asing mencurigakan di dalam saluran pencernaan milik yang bersangkutan. Kemudian dilakukan upaya pengeluaran dan keluar 82 kapsul plastik berisi sabu-sabu (SS) seberat 1.036,70 gram bruto. Setelah dilakukan serah terima dengan Satresnarkoba Polresta Denpasar, pelaku dibawa ke RS Bhayangkara Polda Bali dan dia kembali mengeluarkan 17 kapsul plastik berisi SS. Sehingga total diperoleh barang bukti berupa 99 kapsul berisi SS. “Modus ini tergolong ekstrem, karena selain dapat membahayakan si penyelundup, juga sulit untuk dideteksi oleh petugas. Inilah salah satu manfaat pemeriksaan badan yang dilakukan petugas Bea

Cukai, yaitu untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke Indonesia. Barang bukti tersebut ditaksir memiliki nilai edar yang fantastis mencapai Rp 1,7 miliar dan dapat dikonsumsi oleh 5.655 orang dengan asumsi 1 gram dikonsumsi oleh lima orang,” ujar Ruddi Setiawan.

Selain suatu keberhasilan, menurut Untung Basuki, terungkapnya kasus ini juga memprihatinkan karena upaya penyelundupan narkoba terus terjadi. “Tugas kita semua bagaimana bahaya narkoba tidak masuk ke diri kita, keluarga, bangsa dan negara.

Bahaya narkoba luar biasa dan aparat semua sudah bersinergi memeranginya,” tegas mantan Kepala Kanwil Direktorat Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan ini. (kmb36)

Bali Post/kmb36

DIANGKAT - Karena tidak kuat naik tangga, Husein A.B. tersungkur dan langsung diangkat oleh petugas.

BADUNG

Rabu Wage, 13 Februari 2019

3

Belum Jelas, Kelanjutan Proyek Utilitas Terpadu di Kuta Mangupura (Bali Post) Kelanjutan proyek ducting utilitas terpadu bawah tanah di Kecamatan Kuta, belum jelas. Proyek yang telah rampung baru mencakup 1,7 km. Artinya, masih ada 16,3 km lagi yang belum digarap. Proyek tersebut secara keseluruhan ditargetkan rampung tahun 2021.

Kepala Bappeda Kabupaten Badung Made Wira Dharmajaya menyebutkan, saat ini masih ada sejumlah pertimbangan untuk melanjutkan proyek tersebut. Pertimbangan dimaksud antara lain, kebutuhan serta anggaran. Dari segi kebutuhan untuk merealisasikan secara tuntas, harus ada strategi perencanan yang jelas. Ini menurutnya harus dibahas lagi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan proyek itu akan dibawa ke musrenbang provinsi dan pusat. ‘’Jadi kita harus duduk bersama untuk mensinergikan seluruh program,’’ kata Wira Dharmajaya, belum lama ini.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Badung I.B. Surya Suamba menyampaikan, pihaknya masih menunggu anggaran lebih lanjut untuk pengerjaan ducting. Sesuai RPJM, panjang ducting utilitas terpadu adalah 18 km membentang dari Basangkasa, Legian, Kuta, Jalan Pantai Melasti dan Kartika Plaza. ‘’Jika hal itu terealisasi semuanya, kami yakin itu akan mampu meningkatkan estetika jantung pariwisata Badung,’’ tegasnya.

Namun hal itu diakuinya memang masih membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk panjang 1,7 km saja, menghabiskan biaya Rp 30 miliar. Untuk sisa sepanjang 16,3 km, diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 489 miliar.

Ducting utilitas terpadu ini memiliki lebar 1,5 meter, dengan tinggi 1,8 meter. Untuk fungsi, kata Surya Suamba murni hanya untuk penempatan utilitas, bukan drainase.

Soal pemindahan utilitas PLN ke dalam ducting, tahun ini akan dianggarkan. Pihaknya berharap pemilik utilitas kabel yang lain juga memiliki komitmen seperti PLN. Sebab dalam perda sudah dinyatakan, pemilik utilitas wajib menempatkan utilitas ke dalam ducting terpadu jika Pemkab sudah membangun ducting utilitas terpadu. (kmb23)

Bali Post/edi

RUMAH SAKIT – Rumah Sakit Unud di Jimbaran, Kutsel. Sebagai upaya jangka pendek sebelum membangun Rumah Sakit pemerintah terealisasi, Pemkab Badung bekerja sama dengan Rumah Sakit Unud untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kutsel.

Pembangunan RS di Kutsel Ditenderkan, Proyek Perbaikan Dinding Terkendala Lahan Pura Luhur Uluwatu Mangupura (Bali Post) -

Mangupura (Bali Post) – Retakan dinding di Pura Uluwatu, Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan akan segera ditangani. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung telah mengajukan tender proyek tersebut dengan anggaran Rp 30 miliar. Khusus tender manajemen konstruksi penguatan dinding tebing Uluwatu dianggarkan sebesar Rp 1,4 miliar.

Kepala Dinas PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba menyampaikan, perbaikan dinding yang retak di Pura Uluwatu ditargetkan rampung tahun ini. ‘’Kita belum tahu berapa lama kontraktor membuat desainnya. Namun proyek harus sudah tuntas di akhir tahun 2019,’’ ujar Surya Suamba, Selasa (12/2) kemarin.

Menurutnya, saat ini tengah dilakukan tender untuk membuat manajemen konstruksi (MK). Setelah ada penetapan MK, pihaknya akan menyusun desain konsep. ‘’Konsep desain ini yang nanti untuk menjadi bahan tender design and build. Artinya, kontraktor yang memenangkan tender proyek ini yang akan mendesain sekaligus membangun,’’ jelasnya.

Diterangkan, pemenang tender akan melakukan survei terkait kondisi retakan, dilanjutkan membuat desain. ‘’Dari kondisi desain itu, baru diajukan ke kita sebagai owner.

Kalau sudah di-acc, baru dikerjakan,’’ tegasnya.

Kendati demikian, dia belum mengetahui secara pasti jenis dan besar retakan. Karena itu, pihaknya akan melakukan pengecekan. ‘’Nanti ada alat yang mengukur berapa dalam retaknya. Apakah memang keretakan yang sampai tembus, atau terdiri dari bantuan besar diapit dua bantuan kecil, kemudian di dalamnya ada batuan besar lagi,’’ terangnya. (kmb27)

Hari Ini, Seratusan ASN Dimutasi

Mangupura (Bali Post) – Mutasi seratusan ASN di Pemkab Badung dikabarkan digelar Rabu (13/2) hari ini. Sejumlah ASN Selasa (12/2) kemarin mengaku telah menerima surat untuk menghadiri upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Berdasarkan informasi, mutasi akan meliputi ASN pada jabatan eselon III, IV dan fungsional tertentu seperti dokter, bidan, asisten apoteker, perawat, perawat gigi, analis kebijakan, pengantar kerja, P2UPD, pustakawan, auditor dan guru.

Menurut informasi, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut akan dilakukan terhadap 184 pegawai yakni pejabat administrator sebanyak 40 orang, pejabat pengawas sebanyak 66 orang dan pejabat fungsional tertentu sebanyak 78 orang.

Sayangnya,Sekda Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa saat dikonfirmasi kemarin, enggan mengomentari hal tersebut. Ia meminta awak media menghubungi Bupati Badung Nyoman Giri Prasta. ‘’Coba berkoordinasi dengan pak bupati saja ya,’’ ucapnya singkat, seraya mengaku tidak mengetahui jumlah pegawai yang terkena mutasi.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung I Gede Wijaya juga enggan memberikan komentar perihal mutasi tersebut. ‘’Begini, Pak Sekda yang berhak memberikan pernyataan, biar saya tidak mendahului. Biar tidak salah,’’ ungkapnya.

Ditanya berapa pegawai yang akan dimutasi hari ini, lagi-lagi birokrat asal Kerobokan itu tidak memberikan jawaban. ‘’Itu Pak Sekda, nanti beliau yang akan memjelaskan, supaya saya tidak salah,’’ pungkasnya. (kmb27)

Pertumbuhan penduduk Kuta Selatan (Kutsel) yang cukup pesat, tidak dibarengi peningkatan jumlah fasilitas kesehatan. Puskesmas yang hanya ada satu unit, tidak cukup untuk melayani 106 ribu penduduk Kutsel. Untuk itulah keberadaan rumah sakit (RS) milik pemerintah di Kutsel sangat diidamkan masyarakat setempat. Sayangnya pembangunan RS masih terkendala lahan.

Keberadaan RS milik pemerintah di Kutsel sangat diperlukan warga, agar mereka bisa menggunakan fasilitas Kartu Badung Sehat (KBS). Permasalahan ini sempat disampaikan Camat Kutsel Made Widiana dalam musrenbang Kecamatan Kutsel, Senin (11/2) lalu.

Terkait hal itu, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menjelaskan, Pemkab Badung sudah sempat merencanakan untuk membangun RS di Kutsel. Namun rencana itu masih terkendala lahan. ‘’Selama ini masih belum jelas untuk lokasi pembangunannya. Saya dengar Desa Adat Jimbaran

katanya siap menyediakan lahan untuk RS,’’ katanya saat ditemui, Senin (11/2).

Sebagai langkah jangka pendek dan menengah untuk mengatasi permasalahan terkait pemenuhan fasilitas kesehatan, Pemkab Badung mulai melakukan kerja sama dengan RS Universitas Udayana (Unud). Dalam ker-

ja sama ini, Pemkab Badung mengelontorkan anggaran sebesar Rp 55,4 miliar yang sebagian besar digunakan untuk penyediaan alat kesehatan. Harapannya, RS tersebut bisa melayani masyarakat Kutsel. Suiasa menyebutkan, kerja sama tersebut dimulai tahun ini.

Sedangkan untuk jangka panjang, Pemkab Badung berencana membangun RS utama di Badung selatan.

Sementara itu, Kabag Kerja Sama dan Humas Unud Dra. Hamidiah Yunus menyebutkan, kerja sama

dengan Pemkab Badung tersebut berupa penanganan kesehatan untuk masyarakat pemegang KBS. Selain itu, kerja sama juga berupa bantuan peralatan kesehatan untuk kelancaran operasional di RS Unud. ‘’Untuk penanganan kesehatan, semua poli yang ada di RS Unud bisa memberikan layanan. Memang dengan bantuan yang diberikan oleh Pemkab Badung sangat m e m b a nt u se ka l i d a l a m hal memberikan pelayanan kesehatan,’’ pungkasnya. (kmb23)

”Simakrama” dengan Masyarakat Gulingan

Bupati Giri Prasta Serahkan Sertifikat PTSL dan Hibah BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta masimakrama dengan masyarakat Desa Gulingan Kecamatan Mengwi, Selasa (12/2) kemarin, di Wantilan Shaba Prakerti Dalem Gulingan Gede, Banjar Lebah Sari, Gulingan. Dalam simakra m a i t u, B u p a t i m e nyerahkan 498 sertifikat program Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Diserahkan pula secara simbolis bantuan hibah tahun 2018 senilai Rp 1,5 miliar dan bantuan hibah tahun 2019 senilai Rp 4,1 miliar lebih, khususnya untuk pembebasan tanah dan pembangunan Lapangan Umum Desa Gulingan, termasuk hibah untuk Pura Panti, Pemangku, Sekaa Teruna, Sekaa Santi dan Sekaa Gong.

Bendesa Adat Gulingan I Nyoman Danu menyampaikan terima kasih, karena Bupati sudah berkenan hadir untuk simakrama dengan krama Desa Adat Gulingan.

Simakrama ini bertujuan, selain penyerahan sertifikat kepada krama dari 13 banjar di Desa Gulingan dan bantuan hibah, juga untuk menselaraskan program desa adat dengan program atau kebijakan Bupati dan Pemkab Badung.

Diakuinya program Bupati sangat pro rakyat. Program ini sudah dirasakan dan menyentuh kepentingan masyarakat Badung, khususnya masyarakat Gul-

ingan. ‘’Kami krama Desa Adat Gulingan sudah sangat merasakan program dari Bapak Bupati. Mulai dari program Tri Kona (lahir, hidup dan mati), pendidikan gratis hingga santunan bagi lansia. Untuk itu kami siap mendukung program bapak Bupati dan Pemkab Badung ke depannya,’’ jelasnya.

Sementara Bupati Giri Prasta mengapresiasi kegiatan simakrama yang digagas Desa Adat Gulingan. Hal ini sangat tepat dilakukan dalam upaya menyatukan pemikiran, ide dan gagasan demi pembangunan Gulingan ke depan yang lebih baik. Bupati juga berterima kasih kepada masyarakat Gulingan yang telah mendukung programprogram Pemkab Badung.

Program ini sebagian besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan krama Badung. ‘’Khusus untuk di Desa Gulingan, saya minta masyarakat untuk bersatu. Bila sudah bersatu, apapun pembangunan milik umum di Gulingan kami Pemkab Badung yang akan menyelesaikan,’’ tegas Bupati.

Dijelaskannya, dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), ada dua hal yang komit dilakukan Pemkab Badung. Pertama, membantu kebutuhan pribadi masyarakat seperti, kesehatan, pendidikan, PBB dan wifi gratis. Kedua, kebutuhan

SIMAKRAMA - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan sertifikat PTSL saat melakukan simakrama dengan masyarakat Desa Gulingan Kecamatan Mengwi, Selasa (12/2) kemarin. komunal seperti, pesonpeson, pembangunan wantilan, pura, piodalan, bale banjar ditanggung pemerintah. Dengan program dan kebijakan yang pro rakyat, Bupati ingin menjadi salah satu tokoh nasional bahkan tokoh internasional. ‘’Untuk menjadi tokoh internasional, diperlukan sikap yang loyal dan royal. Loyal itu komitmen, royal itu berani mengorbankan waktu untuk masyarakat,’’ terangnya.

Terkait penyerahan sertifikat PTSL, Bupati mengakui program Presiden Jokowi ini sudah 100 persen dilaksanakan di Kabupaten Badung. Dengan diterimanya sertifikat, diharapkan masyarakat mempunyai hak paten kepemilikan tanah baik perorangan maupun tanah ayahan desa. Sertifikat ini dimintanya agar dipergunakan dengan baik, dan dapat pula untuk meningkatkan perekonomian.

‘’Program PTSL ini sangat luar biasa, karena wilayah kabupaten memiliki block plan wilayah, per kecamatan, per desa, per banjar. Di sana dapat dilihat mana daerah untuk akomodasi pariwisata, daerah limitasi, jalur hijau maupun perumahan dan pertanian akan jelas sekali. Investor yang akan berinvestasi di badung dapat melihat dari pemetaan wilayah itu sendiri,’’ tambahnya. (ad406)

(DLHK) pun menindaklanjuti persoalan ini dengan menyetop operasional instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tempat usaha tersebut pada Selasa (12/2) kemarin.

Kepala DLHK Badung Putu Eka Merthawan sangat menyayangkan adanya kasus pembuangan limbah yang melanggar aturan itu. Apalagi itu terjadi di destinasi pariwisata internasional. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan jajarannya, limbah tersebut diketahui mengalir melalui jaringan pipa paralon yang ujungnya mengarah ke sungai tadah hujan

di pesisir Pantai Dreamland. Dari pengecekan itu pula pipa tersebut diketahui milik restoran Klapa New Kuta Beach.

Dia menegaskan, pembuangan limbah seperti itu melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu, pihaknya memberikan tindakan tegas berupa penghentian operasional IPAL usaha bersangkutan. Pihaknya memberikan waktu satu bulan agar pengelola usaha tersebut melakukan pembenahan. ‘’Apabila sebulan tidak juga diindahkan,

maka izin operasional usaha bersangkutanlah yang akan kita setop,’’ tegasnya.

Lebih lanjut dia mengimbau pengusaha agar jangan hanya mementingkan pendapatan, namun juga harus memikirkan kelestarian lingkungan. Jangan sampai keindahan Pantai Dreamland dirusak justru oleh industri pariwisata itu sendiri.

Sementara itu, General Affair Supervisor Klapa New Kuta Beach Indri Sulia mengatakan pihaknya siap melakukan perbaikan, jika memang ditemukan kesalahan pada sistem pengelolaan limbahnya. (kmb23)

DLHK Stop Operasional IPAL Klapa New Kuta Beach Mangupura (Bali Post) Aktivitas pembuangan limbah di kawasan Klapa New Kuta Beach telah meresahkan warga setempat. Sebab, limbah dibuang langsung dari saluran milik Klapa New Kuta Beach ke sungai dekat Pantai Dreamland. Pemkab Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan CEK LIMBAH - Jajaran DLHK Badung melakukan pengecekan limbah yang dibuang oleh Klapa New Kuta Beach.

info seremoniAL

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Ketua DPRD Badung Serahkan Bantuan Dana bagi 11 UMKM KETUA DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata M.K, M.M., Senin (11/2) lalu menyerahkan bantuan kepada 11 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Banjar Untal-untal, Dalung, Badung.

Tiap UMKM menerima Rp 1,5 juta.

Sebelum menyerahkan bantuan, Parwata menegaskan bantuan yang digelontorkan ini merupakan stimulus dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. ‘’Bantuan ini merupakan stimulus dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Badung,’’ tegas Sekretaris DPC PDI-P Badung tersebut. Stimulus ini diharapkan mampu memacu percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga ekonomi tiap keluarga bisa maju.

Dengan begitu tujuan pemerintah dalam rangka menekan pengangguran, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan cepat tercapai.

Dia memastikan bantuan atau stimulus bagi pelaku UMKM akan berlanjut. ‘’Program ini dirancang bukan karena tahun politik karena bantuan ini dipastikan berlanjut,’’ tegasnya.

Selain bantuan ini, kata Parwata, masih ada bantuan lain untuk pelaku UMKM. Dia menunjuk bantuan dari Bupati lewat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ada pula bantuan dari dunia usaha dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). ‘’Ini semua dikucurkan untuk masyarakat, khususnya pelaku UMKM,’’ tegasnya.

Dia memastikan setiap orang atau warga memiliki talenta. Talenta ini harus diusahakan sehingga bermanfaat untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Jika

PENERIMA BANTUAN - Ketua DPRD Badung Putu Parwata foto bersama dengan penerima bantuan stimulus di ruang kerja, Senin (11/2). tidak diusahakan, kata Parwata, talenta ini dipastikan akan tertanam.

Ditanya mengenai jumlah bantuan yang relatif kecil yang hanya Rp 1,5 juta, kata Parwata, ini sebatas stimulus untuk mendorong masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Jika nanti usahanya sudah maju dan memerlukan dukungan permodalan besar, Parwata memastikan BPD Bali siap mendukung modal tambahan pelaku UMKM. ‘’Badung saat ini menjadi pemegang saham terbesar di BPD. Karenanya, Parwata siap memfasilitasi UMKM untuk memperoleh tambahan modal dari BPD. Sepanjang memungkinkan dari kelayakan

usaha, kami siap memfasilitasi,’’ ujarnya. Untuk memperoleh bantuan ini, Parwata menyatakan tidak sulit yakni perlu surat keterangan dari klian banjar dan kepala desa.

Cukup dengan surat keterangan ini, UMKM sudah bisa mendapatkan bantuan stimulus ini.

Bagaimana dengan warga yang bukan pelaku UMKM, apakah tertutup peluangnya untuk memperoleh bantuan? Parwata menegaskan, bantuan tetap terbuka untuk warga yang bukan pelaku usaha. Warga cukup membuat kelompok-kelompok misalnya kelompok ternak ayam, babi, dan sebagainya. Dengan kelompok ini, katanya, warga juga sangat berpeluang untuk memperoleh bantuan. (ad412)

Unhi Denpasar Gelar ’’Workshop’’ Penelitian ’’Dinamika Pendidikan Hindu Tingkat Lokal, Nasional, dan Global’’ MENYIKAPI dinamika perkembangan pendidikan Hindu di tingkat lokal, nasional dan global, Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar menggelar workshop penelitian dengan tema ‘’Dinamika Pendidikan Hindu di Tingkat Lokal, Nasional, dan Global’’, Selasa (12/2) kemarin.

Workshop penelitian ini kerja sama antara peneliti-peneliti keagaman dari Unhi Denpasar dengan beberapa akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana (FIB Unud).

Workshop ini menghadirkan tiga narasumber yakni ahli sejarah Indonesia yang juga mantan Direktur Sejarah pada Dirjen Kebudayaan RI Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.A. yang menyampaikan materi ‘’Studi Sejarah Agama dalam Kesadaran Historis Masyarakat Indonesia: Tantangan dan Peluang’’, serta dua outstanding narasumber yaitu Prof. Dr. Ida Bagus Gede Yudha Triguna, M.S. (‘’Peranan Umat Hindu di Indonesia dalam Konteks Lokal, Nasional dan Global’’) dan Ida Pandita Mpu Acharya Jaya Daksa Vedananda (‘’Peranan Umat Hindu Indonesia dalam Tantangan Zaman’’).

Rektor Unhi Denpasar Prof.

Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. mengatakan selain menjadi universitas unggulan di Indonesia, Unhi Denpasar juga memiliki visi bagaimana menjadikannya sebagai pusat pengkajian dan pengembangan agama dan budaya Hindu Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk bisa mencapai visi tersebut.

Salah satu yang dilakukan adalah melakukan penelitian terhadap dinamika budaya dan pendidikan agama Hindu, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. ‘’Hasil dari lokakarya ini akan kami lakukan dalam seminar internasional, sebab cakupannya tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga global.

Sehingga kami akan melibatkan masyarakat global untuk berdiskusi terkait dengan hasil riset yang kami lakukan. Tentu

Rabu Wage, 13 Februari 2019

FKIP Unmas Denpasar Raih ISO 9001-2015

Kualitas Lulusan Dijaga, Perkuat Unit dan Gugus Penjaminan Mutu FAKULTAS Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati (FKIP Unmas) Denpasar kini makin bangga dengan diraihnya ISO 9001-2015.

ISO bidang manajemen mutu ini bentuk pengakuan dunia internasional atas mutu proses dan output FKIP Unmas. Untuk itu, FKIP Unmas bertekad menjaga mutu lulusan dengan berbagai strategi.

Hal itu diungkapkan Dekan FKIP Unmas Dr. Drs. I Nyoman Suparsa, M.S., Selasa (12/2) kemarin, serangkaian acara yudisium. Rabu (13/2) ini, Suparsa akan meyudisium 138 sarjana.

Dari jumlah itu, 129 orang dari Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa dan Sastra Indonesia (5), Pendidikan Matematika (3) dan dua orang dari Pendidikan Sejarah. Peraih IPK tertinggi yakni Luh Putu Primadiaryanthi (3,97) dari Bahasa Inggris.

Dekan Nyoman Suparsa didampingi Wakil Dekan I Dr. Drs. Cornelius Sri Murdo Yuwono, M.Si., WD II I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum., WD III Drs. I Nyoman Diarta, M.Pd. dan Ketua Panitia Yudisium Drs. I Ketut Laba Sumarjiana, M.Pd. menambahkan, hingga kini FKIP Unmas melepas 8.653 sarjana. Dari jumlah itu, semuanya sudah bekerja, 20 persen bekerja mandiri. Hal ini karena mereka disiapkan menjadi guru yang berkarakter ilmiah yakni guru yang kuat wawasan keilmuannya, siap mengubah diri, inovasi serta kreatif.

Selain memiliki kompetensi pedagogik, sosial, profesi dan kepribadian dan menguasai TI sesuai visi FKIP Unmas ‘’Menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang Bermutu dan Berbudaya’’. Dengan diraihnya ISO 9001-2015, lulu-

LULUSAN TERBAIK - Dekan FKIP Unmas Nyoman Suparsa didampingi wakil dekan memberi selamat bagi lulusan terbaik pada yudisium 2019. san FKIP Unmas makin cepat memenangkan persaingan di dunia kerja. Makanya Suparsa bertekad memperkuat unit penjaminan mutu di tiap prodi dan gugus penjaminan mutu di tingkat fakultas dengan dosen senior dan tertib perekaman arsip dan dokumen.

Dia menyadari kualitas lulusan sangat ditentukan proses berkualitas. Untuk itu, SDM dosennya juga terus digenjot.

FKIP Unmas kini dibina 70 dosen, seorang guru besar, 9 doktor dan 4 sedang studi S-3. Tahun 2019 FKIP Unmas melahirkan doktor baru atas nama Dr. I Gusti Ayu Wulandari, S.Si., M.Pd. Strategi kedua yakni menggenjot akreditasi Prodi Bahasa Inggris dan Biologi untuk meraih nilai A menyusul Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia yang meraih A tahun lalu.

Yang membanggakan, guru yang dilepas adalah SDM guru siap pakai menerapkan Kurikulum 2013 berbasis education 4.0 sesuai tuntutan Kemen-

ristekdikti. Untuk mendukung hal itu, FKIP Unmas menerapkan e-learning sejak mendapatkan dana hibah Dikti LSLC. Meski demikian, Suparsa tetap menekankan pendidikan karakter bagi lulusannya agar tidak sombong, makin beretika, menjunjung kejujuran akademik serta berhati mulia. ‘’Karena tugas guru adalah tugas mulia,’’ tegasnya.

Sementara itu, untuk menjaring calon mahasiswa baru, WD I Dr. Drs. Cornelius Sri Murdo Yuwono, M.Si. menambahkan timnya sudah turun ke NTB dan NTT. Selama ini warga NTB dan NTT banyak berminat kuliah di FKIP Unmas. Soal prestasi, FKIP Unmas dikenal melakukan Tri Dharma PT secara seimbang dan berkualitas. HMPS lima prodi menggelar olimpiade seperti MEC, AEGP, BBO, UMC dan baksos terpadu. Mahasiswanya sukses menembus Pimnas, memenangkan 3 PKMl. Sementara 12 dosennya memenangkan dana hibah penelitian dan pengabdian. (ad403)

Pansus RDTR DPRD Badung Gelar Rapat Kerja

WORKSHOP - Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi selaku Koordinator Peneliti Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A. didampingi Rektor Unhi Denpasar Prof.

Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. berforo bersama narasumber dan peneliti pada workshop penelitian ‘’Dinamika Pendidikan Hindu di Tingkat Lokal, Nasional, dan Global’’, Selasa (12/2) kemarin. dengan harapan akan terwujud nyata dalam bentuk sebuah karya buku yang akan siap di-launching pada Dies Natalis 2019,’’ tandas Prof. Damriyasa, Selasa (12/2) kemarin.

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi selaku Koordinator Peneliti Prof. Dr. Phil.

I Ketut Ardhana, M.A, mengatakan di tengah-tengah munculnya kesadaran sejarah yang semakin tinggi dalam konteks pengembangan kebudayaan nasional yang berbhinneka tunggal ika, sangat relevan dinamika umat Hindu di Indonesia untuk dikaji. Apalagi dalam edisi ini dibahas beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki kedekatan budaya yang didasari peninggalan Hindu-nya, kedekatan aspek sejarah antara Bali, Jawa Timur dan Lombok, terutama Lombok Barat akibat perkembangan kebijakan transmigrasi sejak masa kolonial

Belanda.

Berbagai proses historis mengalami dinamikanya sebagaimana ditunjukkan adanya perubahanperubahan (social changes) dan kelanjutan budaya (cultural continuity) yang berlangsung hingga sekarang. Hasil dari studi ini, dikatakan, akan diterbitkan menjadi sebuah buku. Penerbitan buku ini sangat penting, paling tidak mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pemimpin lembaga umat Hindu pusat maupun daerah. ‘’Melalui buku ini diharapkan dapat saling mengenal tantangan dinamika umat Hindu di masing-masing wilayahnya, dan dalam skala yang lebih luas untuk merajut nilai-nilai kehidupan Nusantara di seluruh kepulauan Indonesia pada khususnya, serta dalam konteks global pada umumnya,’’ pungkas Prof. Ardhana. (ad402)

PANITIA Khusus (Pansus) RDTR Badung menggelar rapat kerja bersama eksekutif, Selasa (12/2) kemarin. Pada rapat tersebut membahas mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Rapat dipimpin Ketua Pansus I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri sejumlah anggota seperti Ketut Subagia, Gede Suraharja, Nyoman Oka Widianta, IGN Sudiarsa, Nyoman Dirga Yusa, Wayan Sandra serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung I.B. Surya Suamba.

Anom Gumanti mengatakan rapat digelar untuk menyamakan persepsi mengenai Ranperda RDTR di Kabupaten Badung terkait perubahan-perubahan yang ada di provinsi. ‘’Kita sudah mendengar ada beberapa perubahan, perlu adanya penjelasan agar semuanya juga paham,’’ jelasnya.

Kadis PUPR I.B. Surya Suamba menjelaskan, terkait wacana merevisi batas ketinggian bangunan yang saat ini maksimal 15 meter sudah disepakati untuk menolak.

Pada rapat Pansus DPRD Bali bersama Bupati Badung, Selasa (29/1) lalu, ada beberapa yang diusulkan Badung yakni mengkaji kembali rencana pengembangan jalan bebas hambatan Kuta-Tanah Lot. ‘’Dikhawatirkan tidak bisa terlaksana. Mengingat kondisi eksisting saat ini sudah sangat padat dengan bangunan tempat tinggal.

Badung meminta untuk dikaji kembali,’’ paparnya.

Sebagai solusi, lanjut Surya Suamba, Badung mengusulkan untuk membuat jalan di pinggir pantai. Selain itu, Badung juga mengusulkan melakukan pembebasan lahan menuju ke barat dari perempatan Pantai Berawa yang diharapkan bisa mengurangi kemacetan.

RAPAT KERJA - Ketua Pansus I Gusti Anom Gumanti memimpin rapat kerja bersama eksekutif membahas mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Selasa (12/2) kemarin. ‘’Kalau nantinya provinsi tidak bisa mungkin Badung yang akan melakukan. Karena Badung yang lebih berkepentingan agar lancar jalur pariwisata di Kuta Utara,’’ jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wayan Sandra mengingatkan, terkait pembangunan jalan di pinggir pantai agar disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar tidak ada kesimpangsiuran. ‘’Kami harap perda ini cepat diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut agar ada kepastian hukum terkait tata ruang masyarakat,’’ katanya.

Anggota lainnya, Gede Suraharja, mengatakan saat ini Kuta Utara diserbu wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dampak dari hal itu, pembangunan di wilayah tersebut semakin padat termasuk vila-vila. Pihaknya pun meminta agar pemerintah meninjau hal

tersebut. ‘’Bangunan-bangunan semakin banyak. Tidak semua milik masyarakat lokal. Harus dipikirkan kawasan-kawasan mana yang tata ruangnya bisa diatur,’’ pintanya.

Surya Suamba kembali menjelaskan, terkait usulan-usulan tersebut, pihaknya segera akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terlebih, jika jalan pinggir pantai dibuat maka harus dilakukan normalisasi pantai terlebih dahulu. ‘’Pantai kita ratarata 200 meter baru ada air, karena pemanasan global volume air laut bertambah sehingga daratan berkurang,’’ tambahnya.

Sementara itu, Anom Gumanti menambahkan, adanya beberapa usulan tersebut, dirinya mengaku sependapat. Bersama anggota Pansus, ia mengaku akan ikut dalam sosialisasi kepada masyarakat bersama PUPR. (ad413)

PNB dan Direktorat Jenderal Pajak Gelar Pelatihan Program Relawan Pajak POLITEKNIK Negeri Bali (PNB) bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menggelar pelatihan peserta program relawan pajak, Selasa (12/2) kemarin. Bertempat di kampus setempat, pelatihan ini diikuti sebanyak 60 orang mahasiswa Jurusan Akuntansi.

Menurut Ketua Jurusan Akuntansi PNB Dr. Nyoman Sentosa Hardika, S.E., M.M.Ak., C.A., BKP., untuk seleksi relawan pajak ini sudah dilakukan sejak tiga minggu sebelumnya. Sementara untuk seleksi awal sudah dilakukan oleh pihak DJP. Dikatakannya, dari mahasiswa yang berminat sebanyak 90 orang, kemudian dilakukan proses seleksi, dan diterima sebanyak 60 orang.

Dari 60 orang yang sudah diterima tersebut, kemudian diberikan pelatihan dan pembekalan selama tiga hari dari tanggal 11-13 Februari. Selama tiga hari mereka diberikan materi terkait

dengan perpajakan sebelum mereka mulai ke lapangan. Ke depan pihaknya berharap agar kerja sama ini bisa berkesinambungan dan menjadi program tahunan. ‘’Kita sudah menjajaki kerja sama supaya ini bisa ditindaklanjuti dan menjadi kegiatan rutin tahunan di PNB khususnya Jurusan Akuntansi,’’ katanya.

Menurutnya, kegiatan ini juga untuk memberdayakan tax expert yang dimiliki. Pelatihan untuk relawan pajak ini, kata Nyoman Sentosa, di samping untuk membantu program pemerintah, juga untuk menyosialisasikan atau ajang promosi kepada masyarakat umum terkait keberadaan PNB. Sedangkan untuk mahasiawa sendiri, melalui kegiatan ini mereka juga bisa menerapkan mata kuliah yang didapat di kampus.

Dijelaskannya, kerja sama PNB dengan DJP sudah dilakukan sejak tahun 2012 lalu melalui tax center. Selain itu, kerja sama

juga dijalin melalui kegiatan lomba akuntansi dan perpajakan. Bahkan kerja sama untuk kegiatan lomba tahun ini sudah memasuki tahun ke-6. ‘’Memang tax center itu wujud kerja sama awal antara PNB dengan DJP,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Bali Iva Rivada, S.E., M.M. mengatakan kegiatan ini melibatkan 60 mahasiswa untuk mengikuti pelatihan calon relawan pajak. Nantinya mahasiswa ini akan menjadi relawan yang akan diterjunkan di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. ‘’Mereka tugasnya mengasistensi wajib pajak yang akan melakukna pelaporan SPT tahunan secara e-filing,’’ katanya.

Untuk kegiatan pelatihan ini, mereka diberikan materi seputar materi kesadaran pajak, materi dasar-dasar perpajakan, e-filing,

dan soft skill tentang kemampuan berkomunikasi. Untuk relawan pajak di Bali, ini baru tahun pertama. Sebelumnya piloting ada di 17 kanwil di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2017.

Dengan melibatkan 18 tax center dan diikuti 1.084 relawan pajak yang sudah berhasil melayani 100 ribu wajib pajak. ‘’Ini kemudian dilanjutkan dan diterapkan di 34 Kanwil Pajak seluruh Indonesia,’’ terangnya.

Pihaknya berharap dengan adanya pelatihan ini, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat. Dengan kesadaran untuk melaporkan SPT semakin tinggi, tentunya penerimaan pajak juga bisa meningkat.

Selama ini perbandingan jumlah petugas pajak dengan masyarakat Indonesia yaitu 1 : 40 ribu. Dengan adanya relawan ini, diharapkan akan bisa membantu meng-cover masyarakat yang akan melapor SPT tahunan. (ad409)

PELATIHAN - Direktur PNB I Nyoman Abdi, S.E., M.eCOM. (tengah) bersama Ketua Jurusan Akuntansi Dr. Nyoman Sentosa Hardika, S.E., M.M.Ak., CA., BKP., Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Bali Iva Rivada, S.E., M.M. serta tim Kanwil DJP Bali di sela kegiatan pelatihan relawan pajak.

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

DAERAH

Rabu Wage, 13 Februari 2019

Senator Ikut Resmikan Yayasan Amara Bhawana Sastra Bangli

Shri Wedakarna Jadi Upasaksi Agung ’’Pamelaspasan Palinggih’’ SDN 13 Pemogan SENATOR DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III kembali hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya terkait dengan kegiatan sosial keagamaan.

Demikian terekam saat Senator Arya Wedakarna (AWK) didaulat untuk meresmikan Yayasan Amara Bhawana Sastra di Susut, Bangli. Bersama dengan Sang Nyoman Sedana Artha (Wakil Bupati Bangli), Tuti Kusuma Wardhani (anggota DPR-RI Komisi XI), Komang Charles (Wakil Ketua DPRD Bangli), Camat Susut dan sejumlah pejabat TNI/Polri dan tokoh desa adat, peresmian yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan seni mendapatkan apresiasi dari AWK. Ditemui usai peresmian, Senator AWK menyampaikan sejak dahulu dirinya berharap Kabupaten Bangli menjadi simbol ketahanan budaya Bali yang dijiwai nilai-nilai agama Hindu dan salah satunya melalui program pendidikan (Jnana). ‘’Dibanding kabupaten lain, Bangli selalu menjadi tempat, terutama di benak saya jika berbicara mengenai ketahanan Hindu. Di kabupaten ini banyak sejarah Bali Dwipa bisa digali, dan secara kultur kependudukan Bangli masih dikuasai mayoritas krama adat Hindu.

Ini yang menjadi penyemangat bahwa ide dan gerakan yayasan untuk melestarikan budaya Bali melalui jalur pendidikan, khususnya seni merupakan sesuatu yang harus diperhatikan pemerintah. Saya senang dengan anak-anak muda kreatif yang akhirnya mampu bergerak independen walau ada keterbatasan di mana-mana.

Terima kasih kepada I Wayan Juni Artha Yasa, S.Pd. sebagai penggagas atas kerja kerasnya,’’ ungkap Wedakarna.

Hal senada juga ia sampaikan saat hadir di acara Karya Pamelaspasan Palinggih Padmasana dan Pangijeng Karang SD Negeri 13 Pedungan, Denpasar. Yang mana Senator AWK disambut warga sekolah,

Usut Kasus Paedofilia, Polisi Mengaku Belum Temukan Ada Korban Denpasar (Bali Post) -

Komisi IV DPRD Bali kembali membahas kasus paedofilia, khususnya yang diduga melibatkan penekun spiritual sekaligus pemilik ashram di Klungkung. Dewan tidak saja menghadirkan Solidaritas Warga Anti Paedofilia (SWAP), tetapi juga mengundang Polda Bali, DP3A Bali, KPPAD Bali, P2TP2A Bali, Dinas Sosial Kabupaten Klungkung, serta beberapa LBH.

MARHAENIS – Senator Arya Wedakarna bersama Wakil Bupati Bangli di Susut, Bangli dan saat hadir di acara ‘’pamelaspasan palinggih’’ di Denpasar. komite, pejabat desa serta perwakilan Pemkot Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut Dra. IGA Rai Mastutik, M.Pd. (Kepala SDN 13 Pedungan) menyampaikan kronologi dari pendirian palinggih, yakni hasil dari gotong royong siswa, orangtua siswa, komite, para guru dan para donator, sehingga kini SDN 13 memiliki palinggih yang layak. Terhadap hal ini, Senator AWK menyampaikan bahwa dirinya kaget dengan pembangunan palinggih yang cukup megah untuk ukuran SD dan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak. ‘’Terus terang tiang sering datang kunjungan ke SD yang lain di Bali. Tapi mungkin baru kali ini tiang bisa menyaksikan palinggih yang megah dengan gaya Majapahit pula. Mungkin ini yang termegah nggih. Tapi pesan tiang, bangun sesuatu sesuai dengan kemampuan.

Asal tulus ikhlas pasti akan memargi lancar,’’ ucap Senator AWK. Ia pun mengingatkan semua pihak bahwa palinggih

adalah simbol dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Sudah seharusnya disediakan bagi guru-guru, dan siswa yang bergama Hindu. ‘’Denpasar memiliki jejak rekam kurang baik saat ada kejadian penolakan pembangunan palinggih di SD di salah satu wilayah kemarin.

Semoga hal itu tidak terjadi lagi dan kebanggaan akan agama Hindu harus dimunculkan dari guru-gurunya terlebih dahulu.

Baru kemudian bisa menular ke siswa. Kalau gurunya berani memperjuangkan agama Hindu, berani bicara dan berani menunjukkan jati dirinya, astungkara akan menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Saya ingin di era tiang niki, semua anak muda Hindu berani bicara, berani berdebat dan berani berargumentasi. Jika ingin eksis, maka Bali perlu banyak tokoh sekaliber Pahlawan Nasional Mr. Gusti Ketut Pudja yang berani menolak Piagam Jakarta pada 1945,’’ imbuh AWK yang juga penasihat GARDA Jokowi ini. (ad408)

satu warga di lokasi.

Pria yang juga Ketua RT ini mengisahkan, saat kejadian sejumlah warga masih berjaga. Awalnya, warga melihat kepulan asap dari arah rumah yang terbakar.

Sejurus kemudian api kian membesar. Menyambar atap rumah hingga roboh. Menggunakan peralatan seadanya, warga sempat berusaha memadamkan kobaran api.

Namun tak mampu. Amukan si jago merah kian membesar.

Tak berselang lama, mobil PMK milik Pemkab Banyuwangi tiba di lokasi. Petugas membutuhkan waktu berjam-jam untuk menjinakkan api. Sebab, banyaknya mebel berbahan kayu membuat api sulit dipadamkan. Tak satu pun barang-barang di dalam rumah berhasil diselamatkan. Seluruhnya hangus

dilalap api. ‘’Di dalam rumah penuh dengan mebel kayu, jadi apinya cepat membesar,’’ ujar Karnoto.

Sulitnya menjinakkan api, sempat membuat warga di lokasi panik. Mereka khawatir, kobaran api merembet ke perumahan di sekitarnya.

Apalagi, lokasi rumah yang terbakar berdekatan dengan perumahan. Berkat kesigapan petugas dan bantuan warga, api bisa dilokalisir.

Tak sampai merembet ke rumah lain.

Hingga Selasa siang, penyebab kebakaran ini masih misterius. Warga menduga api dipicu percikan dari korsleting listrik. Lalu, menyambar atap dan merembet ke seluruh isi rumah. Polisi masih menyelidiki kejadian ini. Sejumlah warga akan dipanggil untuk mengetahui kronoligi kejadian. (udi)

Diduga Korsleting, Gudang Mebel Terbakar

Banyuwangi (Bali Post) Keheningan warga Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi mendadak gempar, Selasa (12/2) dini hari. sebuah gudang mebel di kelurahan setempat ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini.

Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Api diketahui mulai mengamuk sekitar pukul 01.00 WIB. Sempat terdengar ledakan kecil dari lokasi.

Gudang yang terbakar milik Ayub, warga setempat.

Diduga kobaran api dipicu korsleting listrik. Kebetulan dalam gudang tersebut berisi tumpukan mebel, sehingga api dengan cepat berkobar.

Dalam hitungan jam, api sudah menghanguskan seluruh isi gudang. ‘’Itu sebenarnya rumah, tapi dipakai gudang mebel,’’ kata Karnoto, salah

5

FIGUR

‘’Yang disampaikan tadi kan hanya satu peristiwa. Tetapi sesungguhnya di Bali banyak peristiwa yang dikaitkan dengan urusan paedofilia,’’ ujar Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta usai memimpin pertemuan untuk membahas kasus paedofilia tersebut di Ruang Banggar DPRD Bali, Selasa (12/2) kemarin.

Menurut Parta, seluruh eksponen yang terlibat aktif dalam perlindungan anak telah bersepakat untuk melawan paedofilia. Berkaitan dengan kasus di Klungkung, pihaknya mendesak aparat kepolisian segera menindaklanjuti. Terlebih, sudah ada korban dari adanya kasus tersebut. ‘’Kalau kami melihat korbannya sudah ada, tinggal ditindaklanjuti.

Kita akan terus mengawal kasus ini sampai selesai,’’ tegas politisi PDI-P ini.

Kasubdit IV PPA Polda Bali AKBP Sang Ayu Putu Alit Saparini justru menyatakan belum bisa menemukan korban dari kasus paedofilia yang diduga melibatkan penekun spiritual sekaligus pemilik ashram di Klungkung. Sementara tanpa adanya korban, pihaknya tidak bisa melakukan penyidikan. Dikatakan,

tidak mungkin ada tindak pidana tanpa korban. Kendati, sudah ada informasi yang didapat pihak kepolisian sebagai pintu masuk untuk melakukan penyidikan. ‘’Semua informasi sudah kita lakukan penyelidikan, tetapi masalahnya kita butuh korban. Korbannya harus ada. Itu saja kepentingannya,’’ jelasnya. Menurut Saparini, tidak ada pemanggilan dalam proses penyelidikan. Namun, pihaknya yang mendatangi dan melakukan interogasi.

Ditegaskan bila kepolisian tidak mungkin tinggal diam kalau memang ada informasi.

Namun untuk melangkah ke tahap penyidikan, memang dibutuhkan adanya korban. ‘’Yang jelas kita belum bisa menemukan korbannya,’’ tandasnya.

Aktivis pemerhati anak yang tergabung dalam SWAP, Siti Sapurah, mengaku sudah memberikan informasi kepada kepolisian bahwa data korban paedofilia ada di Psikiater LK Suryani. Pihaknya tidak memiliki ranah untuk membawa korban paedofilia ke polisi.

Tak hanya korban, informasi mengenai pelaku dan saksi juga sudah disampaikannya.

‘’Ini kejadiannya ada dan berulang, korbannya melakukan asesmen kepada Ibu Suryani.

Di mana susahnya polisi untuk mencari. Di mana susahnya polisi untuk melanjutkan kasus ini,’’ ujar aktivis yang akrab disapa Ipung ini.

Menurut Ipung, korban paedofilia tidak akan berani untuk melapor. Namun polisi memiliki cara dan kewenangan untuk memeriksa rekam jejak digital pelaku paedofilia.

Sebab, pelaku disebut telah mengancam anak-anak yang menjadi korban agar tidak bersuara. Padahal sebelumnya, ada seorang korban yang berani keluar dari ashram

dan mendatangi orang yang dianggap bisa melindungi dan membongkar kasus ini. Tapi ternyata korban tersebut datang kepada orang yang salah, karena justru mendapatkan tekanan keras, ancaman, dan intimidasi agar korban tidak bersuara. ‘’Sebenarnya korban tidak malu. Saya ambil kasus 2008 dan 2015, korbannya sudah keluar dari ashram dan mencari orang yang dianggap bisa melindungi bisa memberikan keadilan, dan bisa membawa ke kantor polisi. Tapi malah mentok di tangan-tangan yang menerima mereka itu,’’ tandasnya. (kmb32)

Gadaikan Motor Sewaan untuk ’’Matajen’’

Mangupura (Bali Post) Polsek Kuta mengungkap kasus penggelapan sepeda motor sewaan, Sabtu (9/2) lalu. Pelakunya Ida Bagus Gede Sepridayana (25).

Pelaku terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan uang hasil gadai tersebut diakui dihabiskan untuk matajen (judi sabung ayam).

Kapolsek Kuta AKP Teuku Ricky Fadlianshah, Selasa (12/2) kemarinm mengatakan pemilik motor tersebut yakni I Ketut Sudiarsa (57). Kronologinya, pada Kamis (16/8) lalu pelaku menyewa sepeda motor korban yang beralamat di Perum Nuansa Kori Ungasan VI, Kuta Selatan, Badung. Motor Honda Scoopy DK 2693 FAA tersebut disewa Rp 900 ribu selama sebulan. Namun dibayar baru Rp 400 ribu.

Penyerahan motor tersebut dilakukan di Jalan Bene Sari, Legian, Kuta. ‘’Sampai batas waktu sewa, motor tersebut belum dikembalikan. Pelaku juga tidak bisa dihubungi korban,’’ ujarnya.

Korban beberapa kali mencari pelaku ke rumahnya di Jalan Banteng Gang B, Denpasar, tetapi tidak bertemu. Selanjutnya korban melaporkan kasus ini ke Polsek Kuta.

Anggota Opsnal Reskrim

Bali Post/ist

DITAHAN - Ida Bagus Gede Sepridayana ditahan di Polsek Kuta terkait kasus penggelapan sepeda motor.

Polsek Kuta dipimpin Panit Iptu Putu Budi Artama melakukan penyelidikan. Setelah melakukan pengintaian di Jalan Banteng, pelaku akhirnya ditangkap di rumahnya, Sabtu (9/2) pukul 01.00 Wita. Saat diinterogasi,

pelaku mengakui perbuatannya. Dia memang sengaja tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena telah digadaikan.

Motor tersebut digadikan Rp 7 juta kepada temannya berinisial WS di Jalan

Tukad Yeh Aya Gang XIII, Denpasar Selatan. Uang hasil gadai motor tersebut dihabiskan untuk matajen. ‘’Pelaku sudah kami amankan di Polsek dan menunggu proses hukum selanjutnya,’’ tegas Ricky. (kmb36)

Rawan Longsor, Polres Siapkan Kendaraan Khusus di TPS

Deklarasi ’’Millennial Road Safety’’ PULUHAN ribu orang dipastikan akan memadati Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar saat acara Millennial Road Safety Festival’’ pada 17 Februari 2019 mendatang. Kegiatan yang digelar Ditlantas Polda Bali dipastikan berlangsung spektakuler. Agenda ini merupakan sarana untuk mengampanyekan keselamatan lalu lintas. Selain berbagai kegiatan seperti Senam Bali Gemilang, penampilan marching band, millennial entrepreneur, safety riding dan driving, lomba jegeg bagus (duta lalu lintas), penampilan free style, DJ dan band, juga akan diserukan ‘’Deklarasi Millennial Road Safety’’. ‘’Nanti juga akan ada pembacaan deklarsi kaum milenial,’’ kata Dirlantas Polda Bali Kombes Pol. A.A. Made Sudana, Selasa (12/2) kemarin. Kombes Sudana menjelaskan, deklarasi kaum milenial yang dikemas guna mendukung road safety menuju zero accident tersebut berisi tiga poin.

Di antaranya generasi milenial yang peduli keselamatan berlalu lintas, mendukung sepenuhnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan siap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. ‘’Pembacaan deklarasi ini akan dilakukan perwakilan generasi milenial dan diikuti seluruh peserta yang hadir nanti,’’ ucapnya. Lebih lanjut dikatakan, sebagai upaya memberikan edukasi di kalangan milenial, Polda Bali menggandeng puluhan ribu remaja untuk mendeklarasikan ‘’Millennial Road Safety’’. ‘’Jadi tujuan deklarasi ini mengingatkan kembali untuk kaum milenial dan semua pengendara bahwa saat berkendara agar tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas,’’ imbuh mantan Kapolresta Denpasar ini. Selain itu, pihaknya berharap mereka nantinya akan menyebarkan informasi ke yang lain bahwa tertib berlalu lintas itu sangat penting. ‘’Kaum milenial ini kita anggap sebagai agen perubahan, di mana generasi ini menjadi penerus bangsa. Kami harapkan mereka ini menyebarkan virus-virus untuk keselamatan berkendara yang baik,’’ pungkasnya. (jay)

Bali Post/ist

PERTEMUAN - Komisi IV DPRD Bali menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas kasus paedofilia.

Bali Post/udi

PERIKSA - Kapolres Banyuwangi AKBP Taufik HZ memeriksa kondisi kendaraan operasional pengamanan pemilu, Selasa (12/2) kemarin.

Banyuwangi (Bali Post) Menjelang pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pileg), Polres Banyuwangi mulai menyiapkan strategi pengamanan. Salah satunya mengawal logistik pemilu.

Mengantisipasi TPS rawan, Polres menyiapkan kendaraan khusus pengangkut logistik. Pengamanan gudang penyimpanan kartu suara pemilu juga diperketat.

Kapolres Banyuwangi AKBP Taufik Herdiansah Zeinardi mengatakan pengamanan logistik pemilu menjadi prioritas. Setelah itu, pengawalan pengiriman logistik ke setiap TPS. ‘’Kita sudah petakan di mana lokasi TPS rawan. Nantinya kita siapkan kendaraan khusus mengangkut dan mengawal logistik pemilu,’’ kata Kapolres usai apel kesiapan kendaraan dinas di jajaran Polres Banyuwangi, Selasa (12/2) kemarin.

Dijelaskan, pihaknya menyiapkan 86 kendaraan roda empat dan enam untuk mengangkut logistik pemilu ke setiap TPS. Pihaknya melihat sejumlah TPS masuk kategori rawan lantaran lokasinya jauh dari permukiman. Bahkan, ada yang menyeberangi sungai dan melewati tebing. ‘’Yang dimaksud rawan adalah rawan longsor dan bencana. Jadi, harus disiapkan kendaraan khusus,’’ jelasnya.

Karena itu, pihaknya menyiagakan seluruh kendaraan

dinas di jajaran Polres hingga Polsek. ‘’Kita lihat kondisi kendaraan operasional yang ada. Jika memerlukan perbaikan, kita masih ada waktu,’’ imbuh mantan penyidik KPK ini.

Kapolres mencontohkan, TPS di wilayah selatan Banyuwangi. Berdekatan dengan kawasan hutan dan pesisir, sehingga rawan banjir dan longsor. Dibutuhkan kendaraan operasional khusus untuk menjangkaunya. ‘’Jika kita temukan TPS yang memang sangat rawan, kita sarankan digeser. Misalnya, medannya sangat sulit,’’ jelasnya. Apalagi, lanjut Kapolres, saat ini sedang musim hujan. Pihaknya berharap pengiriman logistik dan masa pemungutan suara tak terganggu cuaca.

Ditambahkan, kendaaraan operasional Polres yang dikerahkan fungsinya beragam. Kebanyakan operasional Polsek untuk kegiatan patroli. ‘’Kita temukan beberapa kendaraan Polsek yang membutuhkan perbaikan ringan. Seperti ganti ban dan lainnya. Kita segera benahi,’’ tegasnya.

Selain menyiapkan kendaraan operasional, pihaknya mulai menyiapkan personel khusus mengamankan kartu suara pemilu. Saat ini, kata Kapolres, kartu suara pemilu sudah mulai berdatangan ke Banyuwangi. ‘’Di gudang milik KPU, kita siapkan personel pengamanan selama 24 jam,’’ pungkasnya. (udi)

OPINI

6

Rabu Wage, 13 Februari 2019

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Jadikan Kebudayaan Fondasi Penataan Kota HERITAGE dapat dikatakan sebagai buah karya cipta, karsa, dan rasa bersifat kebendaan sesuai dengan ruang dan waktunya. Bagi warisan yang telah berumur 50 tahun, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, dapat digolongkan sebagai cagar budaya melalui proses penetapan. Adapun yang masuk dalam kategori cagar budaya adalah: benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat ataupun air (UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Demikian banyaknya warisan budaya yang tersebar di Kota Denpasar, beberapa di antaranya telah tercatat dalam hasil survei dan inventarisasi cagar budaya tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut: situs cagar budaya berjumlah 8, struktur cagar budaya 4, bangunan cagar budaya 14 buah, dan benda cagar budaya sejumlah 133 buah. Sejalan dengan perjalanan waktu sangat dimungkinkan akan ada tambahan dan peluang bertambahnya jumlah cagar budaya.

Jumlah yang banyak disertai dengan keragamannya dapat dikatakan sebagai aset yang sangat bermanfaat bagi keperluan penelitian, pendidikan, rekreasi, bahkan mungkin saja untuk atraksi ataupun objek pariwisata. Beberapa negara Asia yang pernah dikunjungi seperti Korea Selatan, Jepang, Cina, Vietnam, Kamboja, Bangkok, Malaysia memanfaatkan kekayaan heritage berupa cagar budaya. Bahkan, beberapa di antaranya telah ditandai dengan logo UNESCO sebagai bukti telah dicatat sebagai world heritage.

Kemajuan industri di negara macan Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina sangat mengandalkan pembangunan pariwisatanya melalui pelestarian objek heritage sebagai produk budaya mereka. Kegemaran masyarakat dunia pada era ini untuk melakukan perjalanan merupakan peluang utama dan besar dalam meningkatkan pendapatannya. Kemegahan sekaligus keunikan masing-masing objek heritage di samping merupakan identitas, kebanggan, dan sejarah mereka, juga sangat bermanfaat menjadi objek selfie sebagai bukti kunjungan mereka.

Hal yang sama telah dilakukan oleh Kota Denpasar, khususnya terhadap Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia. Empat di antaranya pada tahun 2018 telah disetujui untuk ditindaklanjuti ke UNESCO sebagai seni pertunjukan yaitu, 1). Tari Baris Wayang di Banjar Lumintang, 2). Tari Baris Cina di Desa Renon dan Sanur, 3). Basmerah dari Desa Taman Poh Manis sebagai adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan, dan 4). Tradisi Ngerebong di Desa Kesiman juga sebagai kategori adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan.

Keberadaan heritage sangatlah didukung oleh berbagai situasi dan kondisi di suatu wilayah.

Setidaknya, ada objek dengan pengusungnya “masyarakat” menjadikan objek tersebut berkelanjutan “terpelihara”. Dengan bahasa lain, adanya kepedulian dari masyarakat bermuara pada kecintaan mereka terhadap asetnya. Peran masyarakat dalam pelestarian heritage menjadi dominan, penting, dan perlu.

Kebudayaan yang menjadi titik tolak pembangunan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun telah menampakkan peningkatan perubahan fisik dan ruang kota serta pertumbuhan diri mereka.

Keikutsertaan masyarakat yang begitu peduli dengan pembangunan difasilitasi dengan pelayanan publik sewaka dharma menjadikan visi pembangunan yang jelas dan terarah. Kuatnya dukungan masyarakat membuahkan kian kuatnya sense of belonging dari penduduk kota bukan hanya pada pemerintah, namun kepada lingkungannya (alam dan sosial). Penataan bantaran Tukad Bindu dapat dijadikan contoh bahwa masyarakat sangat peduli dengan lingkungannya sekaligus dapat menjadi ruang publik yang beradab dan bermanfaat bagi perekonomian mereka.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Mencegah Wabah DB Deman berdarah (DB) yang sempat membuat banyak warga Bali masuk rumah sakit sekitar tiga tahun lalu, kini dikabarkan marak lagi. Siklus tiga tahunan ini sering diingatkan agar diwaspadai. Tentunya dalam hal ini saya berharap pemerintah turun tangan. Jangan biarkan masyarakat menghadapi wabah ini tanpa ada upaya pencegahan dari Dinas Kesehatan. Gerakan mengatasi wabah DB ini hendaknya dilakukan dengan mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Mungkin sosialisasi ke banjarbanjar melibatkan penyuluh pedesaan perlu dilakukan. Selain itu, informasi dan sosialisasi soal penanggulangan wabah DB juga agar dilakukan. Yang saya dengar, DB kini tak mutlak disebabkan oleh gigitan nyamuk.

Kini katanya, virus juga bisa memicu serangan DB. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam penyakit dengan tetap melakukan doa dan pola hidup sehat. Yang pasti, mohon jajaran Dinas Kesehatan lebih sering turun ke lapangan melakukan polapola membangun budaya pola hidup sehat berbasis masyarakat.

I Putu Rajendera Badung, Bali

’’Heritage’’ bagi Kebudayaan, Refleksi Kota Denpasar Dua kata penting dalam tullisan ini adalah heritage dan kebudayaan. Selanjutnya dikaji bagaimana peran, fungsi, dan makna heritage pada kebudayaan dengan wadah objek kajian di Kota Denpasar. Kajian singkat ini didedikasikan bagi KotakuRumahku Denpasar yang akan memperingati hari jadinya yang ke-231 pada 27 Februari tahun 2019.

Oleh Putu Rumawan Salain

B

ila Kota Denpasar dipandang sebagai kanvas lukisan maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ruang kanvas tersebut semakin tidak menyisakan kekosongan, dipenuhi oleh beragam perwajahan berupa fungsi dengan pertumbuhan penduduk yang memadatinya, sehingga menyisakan berbagai persoalan. Kini, kita harus melihat lukisan tersebut, masihkah dijumpai warisan masa lalu, atau karya-karya adiluhung sebagai identitas zamannya?

Dapat dipahami bahwa pembangunan akan mewariskan perubahan. Hanya pertanyaannya adalah bahwa perubahan macam apakah yang diinginkan ataupun dibutuhkan bagi Kota Denpasar yang sekaligus menjadi barometer Bali. Dinamika pembangunan hingga pascakemerdekaan RI telah banyak mengubah fungsi lahan, kepemilikan lahan, sampai dengan bangunan yang beralih fungsi, direhabilitasi, ataupun juga didemolisi (dihancurkan), dan tentunya juga diiringi oleh perubahan sikap, etika, maupun pola pikir. Dengan demikian, yang abadi dalam pembangunan adalah perubahan.

Tidak berlebihan kiranya jika pemerintah merencanakan perancangan ke depan dengan sebuah mimpi “visi” yang mengantarkan seluruh masyarakatnya merasakan kenyamanan, keamanan, kes-

ejahteraan, dan tentunya keadaban. Denpasar sebagai sebuah kota dengan jumlah penduduknya yang hampir mencapai 900.000 jiwa, multi-etnik, multikultur, dan dengan segala tujuan di atas bukanlah persoalan mudah. Membangun dengan pola partisipasi yang memuliakan kreativitas kiranya menjadi tema yang terus digulirkan.

Kota Denpasar yang dibangun dengan visi Wawasan Budaya oleh Puspayoga dan Rai Dharmawijaya selaku Wali Kota dan wakilnya pada tahun 2000 yang lalu telah menunjukkan bukti berupa peningkatan demi peningkatan yang sangat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakatnya. Kini, wawasan budaya telah berlangsung memasuki tahun yang ke-19 telah mengantarkan Kota Denpasar dengan berbagai capaian prestasi yang terukur “fakta” dan tidak terukur “rasa”. Bertaburnya berbagai prestasi yang telah diperoleh oleh Pemerintah Kota Denpasar dapat dikatakan bahwa visi “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan” membuktikan keunggulan, capaian maupun prestasi di pelbagai bidang seperti Kota Layak Huni, Kota Cerdas, dan lainnya. Modal budaya unggul yang dilakoni secara kreatif bermuara pada pemanfaatan “pengelolaan” heritage sebagai warisan budaya sebagai salah satu aset pembangunannya.

UNESCO memberikan definisi heritage sebagai warisan (budaya) masa lalu, yang seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi karena memiliki nilai-nilai luhur.

Dalam buku ‘’Heritege Management Interpretation Identity’’, karya Peter Howard memberikan makna heritage sebagai segala sesuatu yang ingin diselamatkan orang, termasuk budaya material maupun alam.

Dalam piagam pelestarian pusaka Indonesia yang dideklarasikan di Ciloto 13 Desember 2003 (dalam Budihardjo, 2011:213; Salain, 2014;9) disebutkan bahwa heritage adalah pusaka. Pusaka ada tiga yaitu : 1) Pusaka alam, 2) pusaka budaya (terdiri dari pusaka budaya ragawi dan nir-ragawi), dan 3) pusaka saujana (gabungan dari pusaka alam dan budaya).

Sebelum Pigam Ciloto, Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 1999 yang lalu melalui Proyek Cultural Heritage Conservation menyepakati penggunaan sebutan heritage sebagai warisan. Dengan demikian tampaknya di Indonesia ada dua kelompok yang memandang heritage sebagai warisan dan ada pula yang memaknainya sebagai pusaka. Pusaka dapat saja dimaknai sebagai warisan sedangkan warisan belum tentu pusaka. Pusaka atau tidak Bali memaknai heritage sebagai warisan. Selanjutnya, warisan budaya berupa cagar budaya sering pula dituliskan untuk sebutan cultural

heritage.

Dengan demikian, secara singkat dapat dimengerti bahwa heritage adalah seluruh rangkaian cipta, karsa, dan rasa yang diwariskan dari generasi ke generasi yang memiliki nilai luhur. yang oleh karena keberadaannya wajib dilestarikan dan dimanfaatkan untuk keadaban dan kesejahteraan. Pentingnya melestarikan dan memanfaatkan heritage sebagai program pembangunan bagi Kota Denpasar yang berwawasan Budaya ditindaklanjuti dengan diperolehnya Sertifikat Anggota Kota Pusaka Dunia dari UNESCO pada tahun 2012, kemudian sebagai anggota dari Organization World Heritage City pada tahun 2013.

Pemahaman tentang kebudayaan sangat beragam dan sangat banyak. Dari sekian banyaknya dipetik dari tokoh Indonesia dan luar negeri. Dua tokoh Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara dan Fuad Hassan. Ki Hajar Dewantara memandang kebudayaan adalah buah budi manusia sebagai upaya berhadapan dengan rintangan dan kesukaran dalam hidup dan penghidupannya untuk keselamatan dan kebahagiaan dengan tertib dan damai. Pendapat tokoh Indonesia lainnya yaitu Fuad Hassan menyatakan kebudayaan adalah suatu kerangka acuan bagi perikehidupan suatu masyarakat yang sekaligus untuk mengukuhkan jati diri sebagai kebersamaan yang berciri khas.

Sementara ahli asing, Edward Burnett Tylor, menyatakan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuankemampuan serta kebiasaan-kebiasaan lainnya yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian, kebudayaan dapat dipahami sebagai segala

Meliterasi Masyarakat Siaga Bencana BENCANA alam dapat menjadi bencana bagi manusia ketika kita tidak siap menghadapinya.

Selama ini, kita tidak menyiapkan diri untuk menghadapi gempa bumi, tsunami, tanah longsor, ataupun banjir bandang. Melek kebencanaan dalam artian meliterasi kebencanaan bagi masyarakat tentu sangat diperlukan. Selama ini, kita terlalu santai dengan segala potensi bencana yang dapat terjadi di negeri ini.

Bahkan, terlihat juga kita tidak mengindahkan cerita sejarah tentang bencana yang terekam di suatu daerah dari masa ke masa.

Hingga pada saat terjadi bencana barulah tersadar, bahwa kita perlu melatih diri untuk siap menghadapi bencana.

Sebagai bukti ketidaksiapan Bali dengan bencana telah terekam sejak masa lalu. Bencana yang pertama tercatat menurut Babad Buleleng dan Babab Ratu Panji Sakti, pada tahun 1815 M, terjadi gempa bumi dan tsunami yang mengakibatkan 10.523 orang meninggal. Pada tahun 1963, erupsi Gunung Agung yang mencekam mengakibatkan sekitar 1.700 orang meninggal (Zen dan Hadikusumo dalam tirto.id). Namun, menurut data Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu mencatat 1.148 orang tewas (tirto. id). Kemudian, pada tahun 1976 saat terjadi gempa bumi di Seririt, tercatat 573 orang tewas. Untungnya saat terjadi erupsi Gunung Agung pada tahun 2017, pemer-

Oleh Adi Soekariawan intah dan masyarakat telah sigap dalam menghadapi fenomena tersebut. Ketidaksiapan bangsa ini juga tercatat dalam tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, bahkan yang terbaru gempa Lombok, tsunami Palu dan Banten.

Menilik sejarah yang ada, maka gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di Bali memakan korban yang paling banyak. Selain karena peristiwanya yang tidak bisa untuk diprediksi kapan akan terjadi, kekuatan gempa dan efek lanjutan seperti tsunami juga sulit untuk dihindari. Gempa bumi terjadi dalam hitungan detik dan menit, kemudian bisa saja terjadi tsunami. Gunung api erupsi juga menjadi peristiwa alam yang pernah memakan korban di Bali.

Karena aktivitasnya yang bisa dan telah diamati, bencana alam dari gunung api dapat dihindari dengan lebih cepat.

Inovasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan mengeluarkan buku saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana patut diapresiasi.

Dengan buku ini, literasi tentang kesiapsiagaan bencana menjadi lebih terasah. Karena daerah mempunyai potensi bencana yang berbeda-beda, pemerintah provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali

sebaiknya juga merancang buku saku untuk daerah setempat, agar literasi masyarakat tentang potensi bencana di daerah menjadi lebih baik.

Namun, buku tetap tidak akan berguna ketika informasi yang ada di dalamnya tidak diserap, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan nantinya. Untuk itulah, sosialisasi dari pemerintah untuk meningkatkan literasi menjadi sangat vital. Pemerintah perlu gencar melakukan sosialisasi, karena menurut hasil penelitian The World’s Most Literate Nations, Central Connecticut State University (2016) menemukan bahwa minat baca masyarakat Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti. Sehingga, adanya buku saku akan menjadi sia-sia jika tidak disosialisasikan dengan baik bagi masyarakat.

Apalagi nanti jika ada buku saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana khusus untuk daerah Bali.

Dalam meningkatkan literasi, pendidikan memegang peranan yang penting. Maka pemerintah melalui kerja sama Kemdikbud dan BNPB atau dinas pendidikan dengan BPBD layak untuk lebih meningkatkan literasi kebencanaan. Ide untuk memasukkan pendidikan mitigasi bencana ke

dalam kurikulum dapat berakibat positif dan negatif. Dampak positifnya siswa akan menjadi melek dengan kebencanaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Namun, dampak negatifnya adalah akan menggemukkan materi bagi siswa yang sebelumnya telah berat dengan materi yang telah ada. Perlu dipikirkan lebih mendalam dalam memasukkan pendidikan mitigasi bencana ke dalam kurikulum. Agar nantinya efektif dan efisien bagi sekolah, guru dan siswa.

Meliterasi masyarakat, baik siswa maupun non-siswa adalah upaya berkelanjutan dan bersama. Maka dari itu, diperlukan suatu media yang dapat dilihat dan didengar berkali-kali agar masyarakat menjadi terbiasa.

Perlu dilatih berkali-kali agar masyarakat mampu menjadi lebih tertib dan egois agar menjadi terbiasa. Untuk itu, media massa, media elektronik, baik online maupun offline, wajib mengingatkan setiap harinya tentang siap siaga bencana. Bukan memberi tahu setelah ada bencana saja. Pemerintah dan masyarakat bersamasama untuk saling mengingatkan.

Pada intinya, masyarakat perlu diingatkan berkali-kali untuk menjadi terbiasa. Jika sudah terbiasa, maka siap siaga menghadapi bencana bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

upaya manusia dalam mempertahankan dan melangsungkan kehidupan dan penghidupannya.

Segala hasil pikiran manusia sangat diwarnai oleh kondisi alam, iklim, keyakinan, dan tradisi.

Tantangan dan keinginan untuk diakui merupakan induk bagi perkembangan kebudayaan.

Sejatinya, kebudayan itu adalah universal, yang membedakannya adalah : 1). etika, 2). estetika, 3). identitas, 4). keberlanjutan, dan 5). pengakuan. Kelima hal tersebut selalu mengalami tantangan baik dari individu atau kelompok pelaku budaya, maupun dari luar dirinya, baik karena perubahan iklim, pasar global, iptek, dan tentunya akan lebih rumit dan kompleks di era disruption. Tantangan perubahan yang demikian pesat dan meragam melahirkan banyak pilihan bagi masing-masing individu. Individu sebagai pelaku budaya khususnya di Kota Denpasar perlu memahami tantangan mendatang yang memberi “menawarkan” kemudahan. Cita-citanya adalah keadaban, kebahagiaan, dan kesejahteraan merupakan muara dari harapan bersama.

Kebersamaan dalam kemandirian menjadi kekuatan sekaligus kelemahan dalam masyarakat yang majemuk dan multi-etnik.

Heritage dengan kebudayaan memiliki hubungan yang erat bagaikan dua sisi uang logam.

Ada nilai dan identitas di masingmasing sisi. Heritage atau warisan merupakan seluruh produk budaya, baik yang abstrak, intangible, maupun tangible. Ketiganya berlangsung sesuai dengan ruang dan waktunya. Tinggi atau rendahnya karya warisan berupa heritage akan berpeluang menggambarkan betapa tinggi nilai kebudayaannya, atau sebaliknya.

Penulis, Guru Besar Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Udayana

POJOK Pemprov Bali terbitkan pergub integrasikan pungutan PHR di kabupaten/kota.

- Banyak cara tingkatkan kesejahteraan rakyat. *** Dibentuk majelis utama, LOKA Bali dikhawatirkan ancam eksistesi LPD. - Gaya baru eksploitasi desa adat. *** 2019, pemerintah kucurkan subsidi pupuk Rp 215 miliar pada petani Bali.

- Ayo sejahterakan petani.

Penulis, guru SMAN 3 Denpasar

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Eka Prananda, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan.

NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d.

Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000.

Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

7

TABANAN

Rabu Wage, 13 Februari 2019

Satu Keluarga Lakalantas di Selbar, Bayi Dua Bulan Tewas Tabanan (Bali Post) -

Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) kembali terjadi di jalan nasional jurusan Denpasar-Gilimanuk, tepatnya di Banjar Dinas Kutuh Desa Lalang Linggah Kecamatan Selemadeg Barat (Selbar), Selasa (12/2) kemarin. Mobil Toyota Kijang DK 1668 WG yang berisi satu keluarga bertabrakan dengan truk Isuzu DK 9318 WN. Bayi yang baru berusia dua bulan tewas akibat kejadian ini.

Bali Post/ist

RINGSEK - Kendaraan yang ringsek pada bagian depan setelah bertabrakan dengan truk di wilayah Selbar.

Catut Nama Pejabat, Minta Transfer Uang Rp 10 Juta Tabanan (Bali Post) Kasus percobaan penipuan dengan modus mencatut nama pejabat di Pemkab Tabanan terjadi Selasa (12/2) kemarin.

Bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika Ni Wayan Sri Artami nyaris menjadi korban penipuan dengan modus mencatut nama Kepala Dinas Perhubungan Tabanan I Made Agus Hartawiguna, yang juga santer diinformasikan menjadi Plt. Kepala Diskominfo.

Sri Artami menceritakan, sekitar pukul 09.00 Wita seorang pria menelepon ke kantor Diskominfo menanyakan keberadaan bendahara dan meminta berbicara dengan yang bersangkutan. Sang penelepon ini pun mengaku sebagai Agus Hartawiguna yang menjabat Plt. Kepala Diskominfo.

Dalam pembicaraan via telepon tersebut, awalnya pelaku meminta tanda tangan kelengkapan berkas di bank dan mengatakan akan datang ke kantor sekitar pukul 14.00 Wita membawa SK Plt. Ia pun meminta nomor telepon bendahara agar mudah berkoordinasi. Karena awalnya percaya, Sri Artami pun memberikan nomor HP-nya.

Selang beberapa jam kemudian, pria tersebut menelepon ke HP Sri Artami. Ia menanyakan kas serta meminta agar Sri Artami mentransfer uang tunai senilai Rp 10 juta dengan dalih uang itu akan disetor ke Sekda Tabanan.

Permintaan pelaku pun ditolak, dengan alasan tidak ada uang di kas kantor. ‘’Saya bilang tidak ada kas. Yang ada hanya rekening giro saja,

Tabanan (Bali Post) Tidak hanya angka kesakitan DBD yang menurun dan di bawah standar nasional, angka bebas jentik di Tabanan pun menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data, angka bebas jentik Tabanan tahun 2017 tercatat 88,3 persen. Tahun 2018 naik menjadi 91 persen.

Meski naik, angka bebas jentik ini ternyata masih di bawah standar nasional.

Idealnya angka bebas jentik suatu daerah 95 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr. Nyoman Suratmika mengatakan, naiknya angka bebas jentik di Tabanan menggambarkan masyarakat mulai sadar jika penanganan DBD yang utama adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN). ‘’Jika dulu masyarakat masih bergantung pada tindakan fogging tanpa dibarengi PSN, sekarang ini sudah mulai melakukan PSN sambil dilakukan fogging jika ada kasus positif,’’

ujarnya, Selasa (12/2) kemarin.

Berdasarkan data tahun 2018, Dinas Kesehatan telah melakukan pemeriksaan pada 730 rumah. Dari pemeriksaan tersebut, 60 rumah ditemukan jentik dan 670 rumah tidak ditemukan jentik.

Dijelaskan Suratmika, rumah yang diperiksa paling banyak tercatat pada Februari, April dan Mei. Hal ini dikarenakan di tiga bulan tersebut angka kasus DBD paling banyak. Pemeriksaan tidak dilakukan pada Agustus dan Oktober, karena tidak ada kasus DBD. ‘’Jadi saat kasus DBD terjadi, selain dilakukan fogging dan PSN, juga dilakukan pemeriksaan jentik untuk mengetahui seberapa besar nilai angka bebas jentiknya,’’ jelas Suratmika.

Saat ini, pemeriksaan jentik tidak hanya dilakukan saat terjadi kasus. Setiap Puskesmas memiliki satu petugas pemantau jentik

itu pun tidak bisa dipinjam,’’ terang Sri Artami.

Mendapat jawaban itu, pelaku pun sempat meminta Artami meminjam uang ke koperasi secara pribadi. Namun lagi-lagi Sri Artami menolaknya. Tidak berhenti sampai di sana, pelaku justru meminta uang pulsa Rp 300 ribu untuk isi ulang pulsa Sekda Tabanan.

Di sinilah Artami mulai merasa curiga dan meminta agar orang tersebut menghubungi dan berkoordinasi dengan Sekretaris Diskominfo. ‘’Saya tidak kenal suara Bapak Hartawiguna, dan nomor teleponnya saya tidak tahu. Untuk itu saya tanya ke teman-teman yang dekat dengan beliau untuk kroscek kebenarannya. Dan memang benar ternyata itu bukan nomor telepon Pak Kadis,’’

Dari informasi yang dihimpun, sebelum kecelakaan mobil yang berisi tujuh orang penumpang yang dikemudikan Abdullah Khusni (30) asal Malang, yang tinggal di Jalan Taman Pancing, Kampung Islam Denpasar Selatan itu melaju dari arah Gilimanuk menuju Denpasar.

Selain Abdullah, dalam mobil Kijang itu juga ada istrinya, Fika Fatimah Zaroh (25), dan ketiga anaknya yakni Zakira Saputra Zazka Sahira (5), Zidan Aska Firmansyah (3) dan Falih Akil Mubawir yang masih berusia dua bulan, mertuanya, Sofia (50), dan seorang rekan kerja bernama Fitria Husniati (28).

Setibanya di lokasi kejadian, mobil Kijang ini berusaha mendahului sepeda motor di depannya. Abdullah Khusni pun mengambil haluan kanan melewati as jalan. Naas, saat bersamaan dari arah berlawanan datang truk Isuzu yang dikemudikan I Gede Yasa (40) asal Denpasar. Akibat jarak

yang terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindari. Benturan keras akibat tabrakan itu mengakibatkan sejumlah penumpang di dalam mobil mengalami luka. Bahkan Falih Akil Mubawir yang digendong sang nenek di jok bagian tengah tewas saat perjalanan menuju Puskesmas Selemadeg.

Sementara Khusni dan Fika yang mengalami luka-luka dirujuk ke RSAD Denpasar, sesuai permintaan keluarga.

Kemudian Sofia, Zakira, Zidan dan Fitria dirawat di BRSUD Tabanan untuk observasi. Pantauan di BRSUD Tabanan, keempat korban tidak ada luka serius. Hanya Zidan dan Zakira masih terus menangis karena bibir bagian atas bengkak.

Kasubid Rawat Darurat dan Tindakan Medik BRSUD Tabanan dr. Anak Agung Ngurah Wiradana menjelaskan, kondisi keempat korban sudah membaik. Zidan dan Fitria sudah diperbolehkan pulang lantaran hanya mengalami luka lecet

dan benjol ringan di kepala.

Namun Sofia karena ada luka di bagian kepala depan, masih harus dirawat lebih lanjut.

Saat diwawancarai, Fitria mengaku tidak tahu persis kejadian saat itu. Ia duduk di jok belakang bersama dua anak Khusni yakni Zidan dan Zaira. ‘’Saya sedang mendengarkan musik lewat headset. Saya tidak ingat kejadiannya. Hanya saat sadar, saya ada di jok tengah. Saya cari anak-anak dan saya lihat sudah banyak warga di luar tengah menolong,’’ ungkapnya.

Menurutnya, saat kejadian itu Falih yang masih bayi sedang digendong sang nenek di jok tengah. “Rencananya hendak balik ke Denpasar usai jemput anak dan istri Khusni di Malang,’’ jelasnya.

Kasatlantas Polres Tabanan AKP Ida Ayu Made Kalpika Sari menjelaskan, dari keterangan saksi dan olah TKP, kecelakaan dipicu lantaran pengemudi Toyota Kijang kurang hati-hati. (kmb28)

ucapnya.

Terkait hal itu, ia mengaku belum berkeinginan melaporkan masalah ini ke polisi. Hanya, kini ia lebih berhati-hati menerima nomor telepon yang memang tidak dikenalnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Tabanan I Made Agus Hartawiguna juga mengaku kaget setelah mendapatkan informasi dari sejumlah rekannya yang mendengar kejadian tersebut. ‘’Ya kaget juga, apalagi SK Plt. juga belum saya terima,’’ ucapnya.

Dia pun mengimbau semua pihak untuk waspada jika ada kondisi seperti ini, karena tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi. (kmb28)

Angka Bebas Jentik Masih di Bawah Nasional

Bali Post/bit

UNGKAP KASUS - Kapolsek Kediri AKP Marzel Doni menjelaskan mengenai pengungkapan kasus pengoplosan elpiji.

Bali Post/san

JUMANTIK - Pemeriksaan jentik (Jumantik) di Banjar Sanggulan Desa Banjar Anyar, Kediri beberapa waktu lalu. Tujuan pemeriksaan, menentukan angka bebas jentik pascakasus DBD di daerah tersebut. yang bertugas di masingmasing desa yang menjadi lingkup tanggung jawab puskesmas. Jika menemukan jentik di rumah ataupun lingkungan tempatnya bertugas, petugas akan menginformasikan kepada Puskesmas untuk ditindak lanjuti sekaligus memberikan informasi kepada warga untuk segera melakukan PSN dan menaburkan bubuk

abate. ‘’Ke depan, petugas jumantik ini tidak hanya ada di setiap desa tapi ada di setiap rumah. Satu anggota keluarga menjadi juru pemantau jentik. Dengan adanya juru pemantau jentik di setiap rumah diharapkan angka penularan DBD di Tabanan pun akan semakin menurun,’’ ujar Suratmika. (kmb24)

Dua Pengoplos Elpiji Diamankan Polisi

Tabanan (Bali Post) Tim Opsnal Reskrim Polsek Kediri mengamankan dua pelaku pengoplosan elpiji yakni Moh. Isrokim alias Rois (23) asal Jember, Jawa Timur dan Deni Bagas Pramono (24) asal Banyuwangi.

Keduanya diamankan pada Sabtu (2/2) lalu saat mengoplos gas dari tabung elpiji 3 kg ke tabung 12 kg di Perumahan Senapahan Permai Puskopad Nomor 88C, Banjar Senapahan Kaja Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri.

Kapolsek Kediri AKP

Marzel Doni seizin Kapolres Tabanan AKBP Made Sinar Subawa pada rilis pengungkapan kasus, Selasa (12/2) kemarin mengatakan, penangkapan terhadap pelaku berawal dari informasi dari masyarakat yakni di daerah Senapahan sering mendengar suara bising dan melihat orang yang sedang melakukan pengoplosan gas. Informasi ini selanjutnya ditindaklanjuti petugas dengan melakukan observasi.

Petugas pun mendapati dua orang yang tengah melakukan pengoplosan gas.

Selanjutnya kedua orang berikut barang bukti sebanyak 29 tabung gas diamankan di Polsek Kediri untuk proses penyidikan lebih lanjut. ‘’Menurut pengakuan pelaku, mereka baru empat bulan melakukan aktivitas pengoplosan gas di rumah kontrakan. Alasannya supaya dapat banyak keuntungan,’’ kata Marzel Doni.

Hasil oplosan biasanya dijual di warung-warung sekitar Tabanan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman lima tahun penjara. (kmb28)

Tak Punya Rumah Produksi

KWT Nadi Sari Belum Bisa Kantongi Izin BPOM KELOMPOK Wanita Tani (KWT) Nadi Sari di Desa Dalang, Selemadeg Timur, telah cukup lama berkecimpung dalam pembuatan minyak kelapa murni atau VCO. Guna memperluas jangkauan pemasaran, KWT ini sekarang tidak hanya memproduksi VCO, melainkan membuat produk kecantikan berbahan dasar VCO, seperti lulur, lotion, hingga sabun. Produk ini dari segi kualitas sebenarnya sudah mampu masuk ke toko modern. Sayangnya produk KWT Nadi Sari belum mendapatkan izin dari BPOM sehingga sampai sekarang pemasaran-

Bali Post/san

PENGEMASAN Proses pengemasan VCO dan produk kecantikan oleh anggota KWT Nadi Sari, Desa Dalang.

nya hanya mengandalkan pesanan konsumen.

Anggota KWT Nadi Sari yang juga pelopor pembuatan produk kecantikan dari VCO, Mariatun memaparkan, pihaknya dibantu oleh PDDS Tabanan untuk mengurus izin dari BPOM. Namun sampai sekarang izin tersebut tidak bisa didapatkan karena pihaknya belum memiliki rumah produksi. ‘’Jadi harus terpisah dari bangunan rumah tangga. Harus memiliki ruang pengolahan dan pengemasan sendiri atau bisa dibilang rumah produksi. Ini yang belum kami punya,’’ ujarnya.

Karena belum mendapatkan izin BPOM, produk kecantikan berupa lulur dan sabun ini belum bisa masuk ke outlet, toko modern maupun toko oleh-oleh yang bekerja sama dengan PDDS

Tabanan. Dari segi kualitas, kata Mariatun, produk kecantikan yang dihasilkan pihaknya tidak kalah dengan produk lainnya. Bahkan beberapa toko oleh-oleh yang ditawarkan oleh PDDS mengakui kualitas produknya. ‘’Katanya dari segi kualitas bisa diterima. Sayangnya izin BPOM belum ada,’’ kata Mariatun.

Ia mengakui tidak memiliki dana untuk bisa membangun rumah produksi.

Jika dihitung, anggaran yang harus disiapkan sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta.

Padahal lahannya sudah siap. Terkait persoalan ini, pihaknya berharap pemerintah memberikan bantuan dalam pemenuhan syarat rumah produksi tersebut.

Lebih lanjut disampaikannya, lantaran belum mendapatkan izin BPOM

Mariatun hanya membuat produk kecantikan VCO ini sesuai pesanan saja. Ia berusaha memasarkan secara personal. Sudah ada pesanan yang datang dari luar Bali.

Namun karena pesanan jarang ada, maka bahan baku VCO yang disuplai oleh anggota KWT Nadi Sari pun

tidak banyak terserap. ‘’Biasanya kalau ada pesanan, ibu-ibu di sini bisa punya penghasilan tambahan. Kelapa juga murah sekarang. Jadi kalau ada pesanan, nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan menjual kelapa butiran,’’ papar Mariatun. (san)

BULELENG

8

Rabu Wage, 13 Februari 2019

Bali Post/kmb38

SIDANG PENDAHULUAN – Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugiardana (kiri) memimpin sidang pemeriksaan pendahuluan terkait dugaan pelanggaran kampanye oleh dua oknum caleg Partai Golkar.

Bawaslu Tangani Dugaan Pelanggaran Kampanye Pileg

Singaraja (Bali Post) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terkait dugaan pelanggaran kampanye oleh oknum calon legislatif (caleg) DPRD Buleleng dari Partai Golkar. Dari sidang tersebut, Bawaslu memutuskan kalau temuan Panitia Pengawas Desa dan Kelurahan (PPDK) itu dinyatakan memenuhi syarat materiil dan syarat formal melanggar aturan kampanye pemilu. Atas keputusan itu, Rabu (13/2) ini, Bawaslu akan melanjutkan penanganan kasus ini melalui sidang ajudikasi.

Dugaan pelanggaran kampanye ini diawali temuan PPDK di lokasi dan waktu pelaksanaan berbeda. Pertama PPDK menemukan dugaan kampanye oleh oknum caleg PG dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 meliputi Kecamatan Banjar dan Kecamatan Busungbiu.

Saat itu, oknum caleg itu melaksanakan kampanye di

Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, 2 Februari 2019.

PPDK menemukan kampanye tidak dilengkapi surat pemberitahuan tertulis dari pihak berwajib (polisi -red).

Sementara, temuan yang sama di Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, 3 Februari 2019 lalu. Saat itu, oknum caleg GW juga

dari dapil sama melakukan kampanye. Diduga oknum GW itu juga tanpa mencari surat pemberitahuan tertulis dari kepolisian setempat. Kedua temuan itu ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan di Sekretariat Bawaslu Buleleng. Dari pemeriksaan pendahuluan itu, temuan PPDK itu me-

menuhi syarat formal dan syarat material. Keputusan yang diambil pada sidang pemeriksaan pendahuluan itu, dilanjutkan dengan memeriksa kedua oknum caleg itu melalui sidang ajudikasi hari ini.

Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugiardana didampingi Komisioner Made Carna Wirata di kantornya Selasa (12/2) kemarin, mengatakan, dari keputusan sidang pemeriksaan pendahuluan itu, kedua oknum caleg partai berlambang pohon beringin itu diduga melanggar pasal 454 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Pasal 24

No. 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif.

Ada pun syarat formal yang terpenuhi menyangkut identitas pelapor Putu Arya Bagia, sebagai anggota Panwascam Banjar dan terlapor PG dan GW adalah oknum caleg DPRD sesuai keputusan KPU Buleleng.

Sedangkan, syarat material meliputi objek pelanggaran yang dilaporkan dan peristiwanya telah memenuhi unsur-unsur.

“Sesuai sidang keputusan pemeriksaan pendahuluan tadi, telah memenuhi syarat formal dan material.

Dari keputusan itu, besok (Rabu 13/2), kami memer-

iksa kedua oknum caleg itu melalui sidang ajudikasi (ADJ),” katanya.

Menurut akademisi Universitas Panji Sakti (Unipas) ini, dalam pemeriksaan pendahuluan itu, Bawaslu tidak diwajibkan menghadirkan oknum caleg yang diduga melakukan pelanggaran kampanye itu. Namun, pada sidang ajudikasi, pihaknya wajib menghadirkan oknum yang diduga melanggar untuk diperiksa.

“Sekarang ini sudah meningkat melalui ajudikasi. Jadi, oknum caleg itu kami undang hadir. Kita tanyakan kejadian yang sebenarnya,” jelasnya.

Terkait sanksi, dosen

Hukum Unipas ini mengatakan, hal itu diputuskan dalam sidang ajudikasi nanti. Namun, dia mengisyaratkan sanksi sifatnya administratif. Meski demikain, pihaknya mengimbau kepada caleg dan partai politik (parpol) peserta pemilu agar mereka disiplin mengikuti semua bentuk regulasi yang mengatur kampanye itu sendiri. “Kelihatannya sepele memang.

Namun, apa pun itu karena semua diatur dan ada regulasinya, jadi kami mengimbau caleg berkomunikasi dengan partai. Kami harap semua pihak mengikuti aturan main yang sudah ada,” ujarnya. (kmb38)

Plafon Kantor Lurah Paket Agung Jebol Singaraja (Bali Post) – Aktivitas para staf Kantor Lurah Paket Agung, Kecamatan Buleleng belakangan ini terganggu. Ini karena beberapa bagian kantornya rusak. Salah satunya plafon gedung ini jebol hingga rawan ambruk kalau terjadi hujan. Kantor di Jalan Veteran Singaraja itu dibangun empat tahun lalu, 2015. Setelah empat tahun, bangunan ini mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan plafon dan

rangka itu ada di ruang kerja Lurah, Kepala Seksi (Kasi), ruang aula, termasuk di empernya.

Menyusul kerusakan itu, Camat Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva Askara, Selasa (12/2) kemarin, meninjau kerusakan gedung tersebut.

Dia langsung mengajak perencana proyek untuk menghitung perkiraan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Ren-

cananya, perbaikan kantor itu akan dialokasikan dari dana kecamatan.

Selain menghitung keperluan biaya, Dody Sukma menilai, kerusakan gedung kantor itu karena kurangnya perawatan yang seharusnya dilakukan pimpinan bersama seluruh staf kelurahan. Perhatian ini menjadi penting.

Jika dirawat dengan baik, maka dipercaya kerusakan parah itu bisa dicegah lebih

awal.

“Kantor tampak kurang terawat. Memang diperlukan rasa memiliki dari segenap staf yang ada untuk bersamasama menjaga bangunan itu.

Tapi apa pun itu, kami akan carikan solusi secepatnya untuk perbaikan itu. Renovasi fisik itu memang dari kecamatan. Tidak menunggu rencana realisasi dana kelurahan dari pemerintah pusat,” jelasnya. (kmb38)

Persiapan Proyek Bendungan Tamblang

BWS Bali-Penida Dekati Pemilik Tanah

Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida mulai melakukan pendekatan sebelum membebaskan lahan warga untuk membangun Bendungan Tamblang, Kecamatan Kubutambahan tahun ini. Beberapa hari terakhri ini, BWS sudah mendekati pemilik tanah yang terkena jalur proyek. Total kebutuhan lahan untuk bendungan kedua di Bali Utara ini seluas 58,1 hektar. Lahan ini tersebar di Desa Sawan, Bebetin, Kecamatan Sawan, Bila dan Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ada 37 bidang dengan 35 orang pemilik tanah. Bagaimanakah proses pembebasan tanah untuk proyek bendungan itu?

DARI empat desa itu, BWS sudah melakukan pendekatan dengan pemilik tanah di Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan Senin (11/2) lalu.

Dari pendekatan itu, pada dasarnya pemilik tanah mendukung dan bersedia lahannya dijadikan lokasi pembangunan bendungan.

Selain itu, aparat desa dinas dan prajuru desa pakraman setempat mendukung pembangunan bendungan yang masuk proyek strategis nasional itu.

Setelah di Bontihing, hal serupa juga dilakukan di tiga desa lain. Pihak BWS turun untuk memastikan kesiapan warga pemilik menyerahkan tanahnya untuk dibangun bendungan. Pagi ini, BWS menghadirkan pemilik tanah di Desa Sawan, Kecamatan Sawan.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BWS Bali-Penida Putu Sudana, Selasa (12/2) kemarin, mengatakan sesuai perencanaan proyek bendungan kedua di Bule-

leng ini sebenarnya sudah dikerjakan tahun 2018 lalu.

Hanya, BWS masih menemui hambatan di mana izin penetapan lokasi (penlok - red) dari Gubernur Bali Wayan Koster, belum terbit sampai sekarang. Selain penlok, keterlambatan juga karena proses identifikasi dan kelengkapan syarat bukti hak atas tanah yang masuk dalam jalur proyek belum lengkap. Ini karena beberapa pemilik tanah merupakan warga luar Bali. Seperti ada yang dari Surabaya dan daerah lain di Indonesia. “Proyek ini sudah tanda tangan kontrak. Planning-nya dimulai 2018 lalu, namun mundur karena menunggu penlok dan kesiapan lahan. Mulai sekarang, kami kejar. Caranya lakukan pendekatan dengan pemilik tanah ini, untuk melengkapi permohonan penlok di Gubernur,” katanya.

Menurut Sudana, setelah semua pemilik menyepakati tanahnya dibebaskan pemerintah, BWS akan me-

nyerahkan proses pembayaran ganti rugi lahan itu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng.

Sebelum proses pembayaran, akan dilakukan pengukuran ulang, identifikasi batas-batas tanah, dan penghitungan harga tanah dan tanaman. Semua tahapan pembebasan lahan dilakukan tim appraisal yang ditunjuk pemerintah.

Setelah ganti rugi tuntas, BWS langsung membangun secara bertahap dan ditargetkan rampung 100 persen tahun 2022 mendatang.

“Dari identifiaksi awal, tanah itu ada sertifikat hak milik (SHM) ada juga masih bentuk pipil. Semua kondisinya masih produktif.

Proses pembebasan nanti akan dihitung oleh tim independen,” tegasnya.

Bendungan Tamblang menjadi proyek strategis

sesuai kebijakan Presiden Joko Widodo. Bendungan terbesar kedua di Bali Utara ini dibangun untuk menyiapkan ketersedian cadangan air baku untuk Kecamatan Kubutambahan, Sawan, dan daerah sekitarnya. Pemanfaatan yang sebagian besar untuk Sarana Prasarana Air Minum (SPAM) ini didukung genangan air yang akan dibendung dari Sungai (Tukad) Daya debit airnya 510 liter per detik. Terutama di Kubutambahan sebagai lokasi proyek Bandar Udara (Bandara) Internasional, sehingga ketersediaan air baku untuk mendukung proyek bandara itu berasal dari pemanfaatan Bandungan Tamblang itu.

Selain itu, pemanfaatan ke depan untuk penyediaan irigasi pertanian di Buleleng Timur. (mud)

Bali Post/mud

PEMILIK TANAH – BWS Bali-Penida melakukan pendekatan dengan pemilik tanah yang menjadi lokasi proyek Bendungan Tamblang, Kecamatan Kubutambahan.

PASAR BERSIH DAN SEHAT - Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. menghadiri launching Pasar Desa Banjar, Kecamatan Banjar sebagai pasar bersih dan sehat pertama di Buleleng.

Bersaing dengan Toko Modern

Buleleng Tetapkan Pasar Bersih dan Sehat PEDAGANG pasar tradisional saat ini menghadapi persaingan ketat dengan pasar modern. Kondisi ini memaksa jajaran Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng memutar otak agar pasar tradisional itu tidak kehilangan pelanggannya. Salah satu terobosan yang digulirkan PD Pasar adalah menetapkan pasar bersih dan sehat.

Penetapan pasar bersih dan sehat itu diawali di Pasar Desa Banjar, Kecamatan Banjar.

Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG., Selasa (12/2) kemarinm me-launching pasar bersih dan sehat pertama di Bali Utara itu. Launching juga dihadiri Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Made Agus Yudiarsana, Klian Desa Pakraman Banjar Ida Bagus Kosala, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan perangkat Desa Banjar.

Wakil Bupati mengatakan, dari segi kelengkapan komoditas dan penawaran harga di pasar tradisional dengan minimarket berjejaring atau supermarket, sebenarnya perbedaan harganya tidak terlalu jauh. Margin harganya sama dengan penjualan komoditas di pasar modern. Meski demikian, warga cenderung berbelanja ke pasar modern. Alasannya, umumnya tempat berjualannya tertata rapi dan lingkungannya bersih. “Margin harganya tidak terlalu jauh. Bahkan, kebanyakan sama, komoditas yang dijual pedagang di pasar tradisional juga sama dengan di pasar modern. Hanya lebih rapi

dan nyaman saja. Jadi, warga kita lebih memilih berbelanja ke minimarket,” katanya.

Dengan fakta itu, PD Pasar gencar membina dan menyadarkan pedagang agar menjaga kebersihan lingkungan dan menata barang dagangannya. Hal itu merupakan langkah positif.

Penetapan pasar bersih dan sehat itu dinilai menjadi titik awal pedagang bersaing dengan pasar modern itu sendiri. Tidak cukup itu saja, setiap pedagang diingatkan menggunakan timbangan yang telah ditera ulang, sehingga konsumen tidak dirugikan. “Saya minta hal itu dilanjutkan terus. Kalau bisa semua pasar tradisional di daerah kita menjadi pasar sehat dan bersih. Takarannya harus tepat, sehingga konsumen tidak dirugikan. Kalau ini bisa kita lakukan, masyarakat pasti nyaman berbelanja di pasar tradisional,” jelasnya.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Buleleng Made Agus Yudiarsana mengatakan, alasan memulai dari Desa Banjar untuk menetapkan pasar bersih dan sehat itu, karena ada keyakinan kalau yang pertama ini berhasil baik, maka pasti berimbas ke pasar-pasar lainnya. Untuk itu, pihaknya menargetkan setelah di Banjar, pasar tradisional yang sudah selesai direvitalisasi pemerintah akan ditetapkan menjadi pasar bersih dan sehat. “Setelah ini, kami tetapkan Pasar Kampung Tinggi, Kampung Bugis, dan pasar lain yang sudah direvitalisasi pemerintah.

Kalau di Banjar sudah bagus.

Saya yakin akan diikuti pasar lainnya. Pedagang di pasar bisa bersaing dengan pasar modern yang semakin menjamur akhirakhir ini,” katanya.

Pasar Banjar sebelumnya dibangun ulang pemerintah daerah. Sekarang ada 243 pedagang yang menempati los di pasar tersebut. Sementara mendukung kebersihan lingkungan, PD Pasar bekerja sama dengan pemerintahan desa dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengelola produksi sampah setiap harinya.

Klian Desa Pakraman Banjar Ida Bagus Kosala mengatakan, menjaga ketertiban dan kenyamanan aktivitas pasar, pihaknya sedang menyusun pararem alias awig-awig.

Nantinya, aturan ini akan memberikan sanksi kepada pedagang bila tidak mengikuti aturan yang ada. Terutama terkait adanya beberapa pedagang yang berjualan di areal bekas pasar lama. Hal itu tidak saja mengganggu kenyamanan juga ruas lalu lintas di depan areal pasar lama. Situasi ini kalau dibiarkan bisa memicu pasar tandingan yang merugikan pedagang di pasar saat ini. “Kami sudah melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pemerintahan desa dan kecamatan untuk membantu menyelesaikan persoalan itu.

Sekarang, kami upayakan menyusun pararem guna menata dan mengatur lebih baik setiap pedagang di wilayah kami,” katanya. (ad410)

GIANYAR

Rabu Wage, 13 Februari 2019

63 Warga ”Suspect” DBD Gianyar (Bali Post) Segenap warga di Kabupaten Ginyar diimbau tetap waspada dengan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Pasalnya, awal tahun ini sudah terdata puluhan warga suspect DBD yang tersebar di seluruh kecamatan. Melihat kondisi ini, petugas terkait kini mulai melakukan pencegahan dan penanggulangan.

Berdasarkan data dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, distribusi suspect DBD di awal Tahun 2019 hingga Selasa (12/2) kemarin tercatat sebanyak 63 orang. Terdiri dari 42 orang pada Januari dan 21 orang pada Februari. Namun bukan berarti 63 orang ini positif DBD. “Suspect DBD artinya belum tentu positif kasus DBD. Namun sudah harus menjadi kewaspadaan oleh masyarakat dan pemerintah,” ujar Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Nyoman Astawa, Selasa (12/2) kemarin.

Dibandingkan data tahun 2018, kata Astawa jumlah suspect DBD tahun ini mengalami peningkatan.

Pada Januari-Februari tahun lalu jumlahnya hanya 14 kasus/orang. “Memang terjadi peningkatan. Tetapi angka kesakitan secara nasional masih di bawah, yakni 51/100 ribu penduduk. Belum dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB),” terangnya.

Astawa menjabarkan, penyebaran penyakit ini dominan terjadi di tiga kecamatan, meliputi Kecamatan Payangan sebanyak 11 kasus, Blahbatuh delapan kasus dan lima kasus di Kecamatan Sukawati.

Sementara sisanya tersebar hampir merata di empat kecamatan lainnya. “Mereka sudah mendapat penanganan medis di rumah sakit,” jelasnya.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan, kata Astawa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya. Mulai dari penyelidikan epidemiologi, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+ terjadwal oleh puskesmas dan Kader Jumantik Desa, serta penyebaran larvasida/abate ke semua puskesmas, pustu, kader dan melaksanakan fogging fokus yang diperluas pada daerah yang ada kasus. “Di akhir tahun 2018 kami sudah lakukan ULV (Ultra Low Volume) yakni penyemprotan di pagi hari pada 20 desa endemis DBD. Ini dilakukan pada saat kasus berada pada titik terendah,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyebarkan imbauan dari Sekda Kabupaten Gianyar tentang kewaspadaan terhadap peningkatan penyakit DBD. Dilanjutkan dengan surat edaran Dinas Kesehatan Gianyar tentang pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+ dan penyebaran imformasi dan sosialisasi. “Kami juga bekerja sama lintas sektor untuk PSN, seperti dengan Polres Gianyar, kami distribusikan larvasida untuk dilakukan PSN di lingkungan asrama Polres,” jelas Astawa.

Ke depan pihaknya akan meningkatkan instruksi Kemenkes yaitu satu rumah satu jumantik. “Artinya harus ada di setiap rumah berperan sebagai pemantau/pembasmi jentik di rumahnya sendiri. Kami di Dinas Kesehatan akan memfasilitasi secara teknis,” tegasnya. (kmb35)

9

Puluhan Ribu Warga Belum Ter-”cover” BPJS

Gianyar (Bali Post) Provinsi Bali khususnya Kabupaten Gianyar sudah mengikuti program Universal Health Coverage (UHC) mulai 2019. Namun kenyataannya puluhan ribu warga di kawasan seni ini belum tercatat dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk menjalankan UHC. Otomatis mereka yang belum terdata ini tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan sesuai program UHC. Melihat kondisi ini, Komisi IV DPRD Gianyar melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Selasa (12/2) kemarin.

Anggota Komisi IV DPRD Gianyar Putu Gede Pebriantara menerangkan, sesuai rencana mulai tahun ini program UHC sudah mulai diterapkan di Kabupaten Gianyar. Program ini mencakup jaminan sosial untuk seluruh warga yang belum memiliki jaminan sosial. Namun, nyatanya belum semua warga Gianyar ter-cover program ini.

“Sekarang ada masalah seperti ini. Saya ingin tahu, program ini masalahnya di mana? Ini ada yang sudah berjalan (ter-cover BPJS-red) dan ada yang belum berjalan. Apalagi jumlah warga yang belum memiliki jaminan sosial mencapai puluhan ribu, yang baru berjalan hampir 74 ribu. Jadi, sisanya ini apa kendalanya?” ujar Pebriantara.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Gianyar Cokorda Wisnu Parta, jajaran Komisi IV DPRD Gianyar hanya mendapat jawaban bahwa eksekutif masih melakukan proses verifikasi data. “Penjelasan (eksekutif-red) ya masih lagu lama.

Ada yang belum verifikasi dan yang lainnya,” kata Pebriantara mengkritisi.

Kalangan DPRD meminta agar proses verifikasi ini dipercepat. Terlebih pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 43 miliar, bahkan dari total anggaran itu Pemkab Gianyar menggelontorkan Rp 30 miliar.

“Kita sudah menganggarkan sebesar itu untuk BPJS, tapi kenapa pelayanan masih lambat,”

katanya.

Pebriantara mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat, karena tidak terlayani sesuai program UHC yang diwacanakan pemerintah. “Saya banyak menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan dengan BPJS. Makanya saya minta proses ini segera ditindaklanjuti. Kasihan masyarakat kita,” tegasnya.

Wakil rakyat asal Sukawati ini kembali membeberkan program kesehatan kelas III di RSUD Sanjiwani yang dinilai lebih efektif melayani warga secara menyeluruh. Bahkan program tersebut lebih irit, yakni dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10 miliar, sementara terpakai sepanjang 2018 hanya Rp 7,5 miliar. Namun program ini tidak dilanjutkan karena Perbup untuk pelayanan kesehatan gratis ini hanya berlaku dari Januari 2018 sampai 31 Desember 2018.

“Terpaksa program itu tidak dilanjutkan karena ada program UHV ini,” keluhnya.

Meskipun saat ini program UHC sedang ada kendala, kata Pebriantara pihaknya tetap tidak mau pelayanan untuk masyarakat terganggu. Oleh karena itu, pihaknya di Komisi IV DPRD Gianyar merekomendasikan agar mengaktifkan kembali program kesehatan gratis untuk kamar kelas III di RSUD Sanjiwani.

“Karena ini urusan kesehatan yang sifatnya insidental, kami minta anggaran itu bisa dikem-

Bali Post/kmb35

RAPAT - Suasana rapat antara kalangan legislatif dengan eksekutif di Gedung DPRD Gianyar terkait ribuan warga Gianyar yang tidak ter-cover BPJS sesuai program UHC. balikan. Kita minta pada Bupati agar dikembalikan program pembiayaan masyarakat Gianyar kelas III gratis,” katanya.

Pebriantara menambahkan, anggaran yang dikembalikan cukup setengah dari jumlah sebelumnya, yakni sekitar Rp 5 miliar. “Karena sebagian warga juga ada yang sudah terverifikasi BPJS, jadi kita minta setengah saja dulu dikembalikan. Kalau kurang, nanti bisa tambah di APBD perubahan,” katanya.

Pebriantara kembali mengungkapkan kekecewaannya tidak bisa melanjutkan program kesehatan gratis untuk kamar kelas III di RSUD Sanjiwani. Padahal rumah sakit tipe B itu sudah direvitalisasi dengan gedung yang lebih representatif dan peralatan yang lebih lengkap. “Kalau bukan ini Perpres yang mengharuskan kita UHC 2019, saya tidak mau

pakai BPJS, karena BPJS ribet.

Apalagi ada rujukan sistem online mereka harus ke puskesmas dulu.

Akibat program UHC ini, seolah kita menyerahkan kesehatan masyarakat pada rumah sakit swasta, dengan anggaran sampai Rp 43 miliar, dan uangnya itu arahnya dominan ke swasta.

Kalau ke rumah sakit negeri kan untungnya bisa jadi PAD,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Gianyar Ida Ayu Cahyani yang ditemui usai rapat kemarin, belum mau memberikan keterangan kepada awak media terkait kondisi ini. “Saya belum bisa kasi penjelasan. Yang jelas, kami masih melakukan verifikasi,” katanya singkat.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung yang membawahi wilayah Gianyar, Endang Triana mengatakan, terkait program UHC

”Cross-check” Penerapan Kurikulum Berintegrasi

Pastikan Penyebab Kematian Sagog

Kepala BNNK Sidak ke SMAN 1 Tegallalang

Gianyar (Bali Post) Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gianyar AKBP Sang Gede Sukawiyasa, S.IP., M.M. menggelar sidak terhadap pelaksanaan kurikulum berintegrasi tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di SMAN 1 Tegallalang, Selasa (12/2) kemarin. Dalam sidak itu Sukawiyasa juga melakukan pemantauan proses belajar-mengajar yang membahas tentang bahaya narkoba di sejumlah kelas.

Sukawiyasa mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi penerapan kurikulum berintegrasi tentang P4GN terhadap lima mata pelajaran yang telah disepakati, yaitu Bahasa Indonesia, Penjaskes, Sejarah, PPKN, dan Agama Hindu. “Secara berkala, jajaran BNNK Gianyar akan menganev dan mengawasi pelaksanaan kurikulum terintegrasi tersebut di seluruh SMP dan SMA yang ada di Gianyar, termasuk pembinaan terhadap

siswa yang ada,” katanya didampingi Kasi P2M BNNK Gianyar I Gede Dirgantara, S.H., M.M. Pada kesempatan itu Sukawiyasa didampingi oleh Kepala SMAN 1 Tegallalang langsung meninjau proses pembelajaran di kelas dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Para siswa sedang melaksanakan debat tentang narkoba yang langsung dibimbing oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Kepala SMAN 1 Tegallalang I Gusti Ngurah Mertanadi, S.Pd. mengatakan, penerapan kurikulum berintegrasi ini sudah dilaksanakan di SMAN 1 Tegallalang. Kurikulum ini dinilai penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah, terlebih mengingat peredaran gelap narkotika yang tidak mengenal umur dan profesi. “SMAN 1 Tegallalang bahkan telah menyiapkan kurikulum tyerkait narkoba di 18 mata pelajaran yang diajarkan di sekolah kami dan akan segera menyusun SOP program pembelajaran tersebut,” katanya. (kmb35)

Polres Tunggu Hasil Autopsi

Bali Post/kmb35

Gianyar (Bali Post) Jajaran Polsek Sukawati menangkap pelaku pencurian HP, Martinus Kedu. Pelaku yang kos di kawasan By-pass I.B. Mantra ini dibekuk polisi karena mencuri HP milik korban Yayuk Winda Sari (20) asal Jatim. Pelaku berusia 26 tahun asal NTT ini ditangkap polisi, Senin (11/2).

Dikonfirmasi Selasa (12/2) kemarin, Kapolsek Sukawati AKP Suryadi didampingi Kanit Reskrim Polsek Sukawati Iptu I Gusti Ngurah Jaya Winangun, S.H. mengatakan, penangkapan terhadap pelaku Martinus Kedu berawal dari laporan korban Yayuk Winda Sari yang kos di

Banjar Pabean, Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar. Berdasarkan laporan korban tersebut, Tim Opsnal yang dipimpin oleh Panit I Reskrim Polsek Sukawati Ipda Komang Sudarsana, S.H. turun melakukan olah TKP di tempat kos milik Wayan Erik Sanjaya.

Alhasil penyelidikan polisi mengarah pada pelaku Martinus Kedu yang diketahui sempat masuk kamar korban.

Mengantongi identitas itu, Unit Opsnal langsung melakukan pengejaran dan penyisiran. Akhirnya pelaku ditemukan saat mengendarai motor di seputaran By-pass I.B. Mantra. Saat ditangkap Martinus Kedu

Bali Post/kmb35

MEMANTAU - Kepala BNNK Gianyar AKBP Sang Gede Sukawiyasa, S.IP., M.M. saat memantau proses pembelajaran kurikulum berintegrasi tentang P4GN di SMAN 1 Tegallalang, Selasa (12/2) kemarin.

PELAKU - Kanit Reskrim Polsek Sukawati Iptu I Gusti Ngurah Jaya Winangun saat menunjukkan pelaku pencurian di Mapolsek Sukawati, Selasa (12/2) kemarin.

Polisi Bekuk Pencuri HP

pihaknya tidak melakukan proses verifikasi lagi, namun hanya menerima usulan data warga yang belum memiliki jaminan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Gianyar. “Kami tidak ada verifikasi, data kami dapat usulan dari Dinas Sosial yang jumlahnya sekitar 75 ribu,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dipegangnya, kata Endang Triana tercatat ada 63 ribu warga yang belum memiliki jaminan sosial kesehatan. Ditegaskan, warga Kabupaten Gianyar yang masuk dalam jumlah tersebut, karena memang belum diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gianyar.

Mereka yang datanya belum disetorkan ke BPJS Kesehatan, otomatis tidak bisa menikmati layanan kesehatan sesuai program UHC. “Mereka belum diusulkan kepada kami, dan kami menunggu usulan dari Dinas Sosial,” tegasnya. (kmb35)

tidak melakukan perlawanan. Sementara polisi langsung menggiring pelaku ke kos korban untuk memastikan aksi pencurian tersebut. “Sudah diakui pelaku mengambil barang milik korban,” katanya.

Dari penangkapan ini, barang bukti yang diamankan polisi satu buah HP, satu power bank, satu charger dan satu sampul HP. Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Sukawati untuk diproses lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka Martinus dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. (kmb35)

Gianyar (Bali Post) Polisi masih mendalami kasus I Nengah Sagog yang ditemukan meninggal dalam mobil Ford Ranger DK 9840 BN di By-pass I.B. Mantra, Desa Lebih, beberapa waktu lalu. Kasatreskrim Polres Gianyar AKP Deni Septiawan menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan kelanjutan kasus ini. “Kami masih belum menerima hasil autopsi,” tegas Deni Septiawan, Selasa (12/2) kemarin.

Deni Septiawan mengatakan, Polres Gianyar sejauh ini baru menerima hasil visum luar terhadap tubuh korban. “Bahwa hasil visum luar sudah ada. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan,” jelasnya.

Deni Septiawan menegaskan, pihaknya kini masih menunggu hasil autopsi. Sebab, masih diperlukan beberapa tahap pemeriksaan untuk memastikan kematian korban.

“Kami masih menunggu. Karena diperlukan pengecekan untuk mengetahui apakah punya riwayat sakit atau tidak. Saya tidak pernah ada sampaikan seperti itu (diduga ada racunred),” tegasnya. (kmb35)

Pemkab Gianyar Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Bangun RTH di GOR Kebo Iwa JUMLAH Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Gianyar, apalagi yang ramah anak, masih belum begitu banyak. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau atau taman bukan hanya sebatas hamparan rumput hijau yang luas, namun juga aman dan tidak ada benda atau zat membahayakan untuk anak.

Berangkat dari kondisi inilah Pemkab Gianyar membangun RTH yang bersumber dari bantuan CSR dengan BPJS Ketenagakerjaan. Peletakan batu pertama RTH yang berlokasi di GOR Kebo Iwa Gianyar dilakukan oleh Wakil Bupati Gianyar A.A. Gede Mayun bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto didampingi Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Pusat Guntur Wicaksono, Sekda Kabupaten Gianyar I Made Wisnu Wijaya, Selasa (12/2) kemarin.

RTH yang akan dibangun di GOR Kebo Iwa, konsep yang ditawarkan bukan hanya ruang terbuka hijau semata.

Namun lebih pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Seperti ditegaskan Bupati Gianyar dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wabup Gianyar A.A Gede Mayun, fasilitas yang nantinya akan dibangun dalam RPTRA sudah pasti mendukung kebutuhan tumbuh kembang anak. Salah satunya sarana bermain yang aman untuk anak. Hal ini tentunya mendukung Kabupaten Gianyar sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Menurut A.A. Gde Mayun, RPTRA di GOR Kebo Iwa ini akan didesain dengan konsep yang ramah anak, di mana anakanak akan dapat menikmati sarana dan prasarana yang tersedia di sana. Nantinya akan tersedia arena bermain, gazebo untuk tempat belajar, sarana olahraga,

taman bacaan masyarakat (perpustakaan), jaringan internet, bahkan nanti juga akan disediakan ruangan untuk konseling bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan untuk konsultasi. “Ruang terbuka hijau ini pasti akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Gianyar, terutama anakanak, karena komitmen kami akan selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Gianyar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Pusat Guntur Wicaksono mengatakan, RTH ini nantinya bersifat multifungsi. Selain sebagai sarana olahraga, taman bermain, dan tempat rekreasi, juga sebagai tempat edukasi bagi masyarakat. RTH ini nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat luas untuk mendapatkan informasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Ia berharap agar seluruh pekerja di Kabupaten Gianyar wajib terlindungi dengan masuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga para pekerja memiliki kemandirian untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang dihadapi dalam pekerjaannya.

Hal senada juga ditegaskan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. Ia mengapresiasi tinggi kerja sama dengan Pemkab Gianyar dalam upaya menghadirkan RTH di Kabupaten Gianyar. Ia berharap seluruh bagunan dan fasilitas yang nantinya ada di RTH dapat dijaga dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. (ad411)

RTH - Suasana peletakan batu pertama RTH yang berlokasi di GOR Kebo Iwa Gianyar, Selasa (12/2) kemarin.

JEMBRANA

10

Rabu Wage, 13 Februari 2019

Lelang Jabatan Tujuh Kadis

Bupati Kantongi Nama Pejabat Pilihan Negara (Bali Post) –

Seleksi terbuka tujuh jabatan eselon II di lingkup Pemkab Jembrana, Senin (11/1), akhirnya mengerucut pada 21 nama dengan nilai teratas. Masing-masing jabatan terdapat tiga nama yang merupakan ranking III besar. Bupati I Putu Artha disebutkan telah mengantongi nama-nama pejabat terpilih. Namun keputusan akhir masih menunggu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sejumlah nama camat masuk dalam rangking teratas untuk posisi jabatan kepala dinas (kadis). Mereka di antaranya Camat Negara I Komang Agus Dinata untuk jabatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) dan Gede Sujana untuk jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Hasil seleksi terbuka yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi (Pansel) I Made Sudiada itu berdasar penilaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Bidang, Sosiokultural dan rekam

jejak pejabat tersebut.

Ketua Pansel yang juga Sekda Jembrana I Made Sudiada kepada wartawan, Selasa (12/2) kemarin, mengungkapkan hasil 21 nama itu semuanya dibawa ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendapatkan rekomendasi.

Baik ranking I hingga III, seluruhnya dibawa. Memang, diakui Sekda, untuk masing-masing jabatan sudah ada satu nama yang dipilih Bupati Jembrana I Putu Artha. Namun pihaknya enggan menyebut nama pejabat-pejabat itu. “Tapi lihat nanti saja, kita masih di KASN untuk mendapatkan

rekomendasi,” ujar Sekda.

Paling lambat pada Rabu (13/2) sudah diketahui nama yang mendapatkan rekomendasi KASN dan selanjutnya akan dilakukan penyesuaian. Penyesuaian itu untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan. Selain dua camat yang masuk ranking I, beberapa pejabat yang mendapatkan ranking I di antaranya I Wayan Sudiarta yang saat ini menjabat Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas PUPRPKP untuk jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH), I Komang Suparta (Kabag Humas dan Protokol) untuk jabatan Kepala Dinas

Sekda Jembrana I Made Sudiada

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja serta dr.

Made Dwipayana (Direktur RSU Negara) untuk jabatan Kepala Dinas Sosial.

Sementara sisanya, kursi dua Staf Ahli Bupati untuk ranking I di antaranya I Wayan Sudana (Kabag Perlengkapan Setda) untuk posisi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan serta I Gusti Ngurah Darma Putra (Kakan Kesbangpol) untuk Staf Ahli Bupati Bidang Hukum.

Meskipun masuk di ranking I, menurut Sudiada, tidak menjadi jaminan langsung terpilih. Pihaknya masih menunggu rekomendasi dari KASN. Rencananya pada akhir pekan ini, sudah ada Surat Keputusan dan akan dilantik pada Minggu nanti. (kmb26)

Cabuli Istri Keponakan, Kakek Dipolisikan Negara (Bali Post) Seorang kakek asal Pulukan Kecamatan Pekutatan terpaksa berurusan dengan polisi lantaran melakukan pencabulan. Pria uzur berinisial SNI ini nekat mencabuli istri keponakannya, sebut saja Bunga (18) di dalam kamar rumah. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan ini kini

mendekam di ruang tahanan Polsek Pekutatan.

Informasi yang dihimpun, pelaku mencabuli korban yang berasal dari desa tetangga itu di sekitar rumahnya di Pulukan. Sekitar sepekan lalu, aksi pelaku terbongkar oleh kerabatnya sendiri yang tidak lain suami korban. Bahkan aksi itu terbongkar saat pencabulan dilakukan di dalam rumah. Tak

terima istri yang baru dinikahi itu diperlakukan tak senonoh, sang suami melaporkan ke Polsek Pekutatan. Sejatinya pelaku sudah berumur bahkan telah memiliki sejumlah cucu. Bahkan di sekitar lingkungan sering mengajar untuk anak-anak.

Atas laporan dari kerabat korban, pelaku selanjutnya dibekuk dan ditahan di Polsek Pekutatan.

Negara (Bali Post) Jajaran Satpol PP Pemkab Jembrana, Senin (11/2) mengamankan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) I Gusti Ngurah Arya Bilawan (44), warga Desa Banyubiru Kecamatan Negara. Ngurah Arya diamankan karena mengamuk dan nyaris membakar habis rumahnya. Pasalnya, ODGJ yang sudah lama menduda ini membakar kasur yang berada di kamarnya.

Dari informasi Selasa (12/2) kemarin, ulah Ngurah Arya ini diketahui oleh warga sekitar dan keluarganya sekitar pukul 10.30 Wita pada senin (11/2). Ngurah Arya kedapatan membakar kasur spring bed-nya. Warga yang melihat ulah Ngurah Arya langsung berusaha masuk ke kamar dan mengeluarkan kasur yang terbakar dengan ditarik melalui jendela kamarnya, sehingga api tidak meluas. Hanya selain kasurnya ludes terbakar, api juga sempat melahap satu unit lemari dan kosen jendela kamarnya dibagian atas.

Peristiwa itu mengakibatkan kerugian Rp 1 juta.

Kemudian kejadian itu

dilaporkan ke Satpol PP yang langsung turun ke lokasi dan mengamankan Ngurah Arya untuk dilarikan ke puskesmas agar mendapat penanganan. Setelah mendapat obat, ODGJ tersebut sudah mulai tenang, sehingga Satpol PP Jembrana kembali mengantar ODGJ tersebut pulang ke rumahnya.

Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP Jembrana I Made Tarma dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

Tarma mengatakan, ODGJ ini sudah ketiga kalinya berulah namun hanya diajak berobat ke puskesmas dan belum bisa dirujuk ke RSJ Bangli lantaran keterbatasan biaya.

Kartu BPJS yang dimiliki oleh ODGJ ini belum bisa digunakan lantaran masih ada tunggakan.

Menurut Tarma, tunggakan BPJS Ngurah Arya Rp 400 ribu. ‘’Pihak keluarganya sudah mengurus pelunasannya itu, sehingga nanti segera bisa dirujuk ke RSJ Bangli. Karena jika tidak menggunakan BPJS biayanya sangat mahal dan keluarga ini tidak mampu membayar,’’ jelasnya. (kmb)

PETUGAS – Sejumlah petugas saat mengamankan I Gusti Ngurah Arya Bilawan (44), warga Desa Banyubiru Kecamatan Negara yang mengalami gangguan jiwa, Arya Bilawan mengamuk dan nyaris membakar rumahnya.

Kapolsek Pekutatan Kompol Putu Suprama dikonfirmasi, Selasa (12/2) kemarin, membenarkan kasus pencabulan tersebut. SNS yang sudah ditahan beberapa waktu lalu kini telah ditetapkan tersangka. ‘’Korbannya satu, istri keponakan pelaku. Belum ada lagi,’’ ujar Kapolsek. Status SNS saat ini sudah tersangka. (kmb26)

Ngamuk dan Bakar Kasur, ODGJ Diamankan Satpol PP

Bali Post/olo

KPPS – Sosialisasi pembentukan KPPS yang digelar di Gedung Kesenian Soekarno kemarin menghadirkan para perangkat desa.

Pemilih Mulai Daftar Pindah Lokasi Mencoblos

Negara (Bali Post) Mendekati dua bulan pencoblosan, sejumlah warga Jembrana yang memiliki hak pilih mulai mengajukan pindah lokasi pemilihan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). Beberapa faktor pemicu warga pindah pilih lantaran domisili dan tempat kerja mereka berada di luar Jembrana. Kabupaten di ujung barat Pulau Bali ini banyak memiliki warga yang bekerja di luar Jembrana. Meskipun pada saat pemungutan suara nanti hari libur, masih banyak warga yang memiliki hak pilih di Jembrana tidak sempat kembali ke daerah asal.

Ketua KPU Jembrana I Ketut Gede Tangkas Sudiantara seusai Sosialisasi Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara (KPPS), Selasa (12/2) kemarin mengatakan, terkait pemilih asal Jembrana yang melakukan pindah lokasi pemilihan itu sudah ada, baik melalui KPU maupun di desa/ kelurahan. Namun pihaknya belum bisa merinci jumlah tersebut karena masih dalam tahap pengumpulan data hingga batas akhir, yakni 17 Februari mendatang. ‘’Jumlahnya belum bisa, karena masih kita rekap. Di desa terus bergerak, nanti tanggal 17 (batas akhir) baru kita tetapkan,’’ terangnya.

Menurutnya, untuk pindah pilih yang dilakukan melalui KPU, biasanya yang tidak sempat ke TPS asalnya. ‘’Misalnya, orangnya asal Jembrana dan hak pilihnya di sini, memilihnya di Jakarta.

Atau sebaliknya, tapi jumlah

pastinya masih belum,’’ tandas Tangkas.

Para pemilih yang hendak pindah pilih itu nantinya akan menerima formulir A5, dengan sebelumnya menunjukkan KTP maupun identitas lainnya ke petugas.

Sehingga setelah batas waktu pengajuan pindah pilih, data pemilih di tempat asal yang bersangkutan akan dihapus.

Pemilih yang pindah memilih ini nantinya dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Sementara itu dalam sosialisasi pembentukan KPPS yang diikuti perangkat desa dan kelurahan ditekankan untuk perekrutan sesuai persyaratan. Hampir di seluruh desa di Jembrana masih kekurangan petugas KPPS. (kmb26)

Bali post/kmb

Rumah Hanyut Diterjang Banjir Bandang

Hidup Nenek Neri dan Anaknya Makin Memprihatinkan Pascabanjir bandang di wilayah Biluk Poh Kangin Kelurahan Tegalcangkring dan Banjar Anyar Kelod Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, kondisi para korban mulai pulih. Aktivitas sudah normal. Namun korban banjir bandang yang rumahnya tenggelam lumpur dan hanyut masih bertahan di rumah kerabatnya. Seperti yang dialami oleh Nenek Nyoman Neri (80) yang mengalami cacat lumpuh dan anak tunggalnya, Gusti Ketut Sutama (38), yang ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) yang juga kini lumpuh dan sakit maag akut.

Nyoman Neri kini menumpang di rumah kerabatnya di Banjar Anyar Kelod Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo dan menempati satu kamar sempit bersama anaknya, Gusti Ketut Sutama. Nyoman Neri sebelum sakit akibat diabetes basah memang mengalami cacat karena tertimpa pohon pisang tahun 1975 lalu, sehingga tidak mampu berjalan. Dia tinggal di lahan tegalan milik keluarga di pinggir pantai Banjar Anyar Kelod.

Sebulan sebelum banjir bandang, Nyoman Neri sakit diabetes basah dan sempat diopname, sehingga diajak di rumah kerabatnya. Yang tinggal di rumahnya di ping-

gir pantai, anaknya, Gusti Ketut Sutama. Saat banjir bandang terjadi, air Sungai Biluk Poh yang sangat besar menghanyutkan rumah mereka dan puluhan hektar lahan kebun dan sawah milik warga. ‘’Syukur saat itu saya sudah di sini (rumah kerabat - red). Kalau tidak mungkin saya sudah ikut hanyut karena susah jalan,’’ kata Nyoman Neri, Selasa (12/2) kemarin.

Kini areal rumah Neri dan sekitarnya itu menjadi muara pantai/sungai. Gusti Ketut Sutama (anaknya) mengalami gangguan jiwa sejak 2013 lalu pascabekerja sebagai tukang kebun di Pekutatan. Gusti Ketut Sutama sudah dua kali keluar-masuk

RS Jiwa di Bangli karena sering mengamuk.

Kini kondisi Nyoman Neri yang sakit diabetes memprihatinkan, lumpuh dan makin kurus, sehingga hanya bisa tidur di kasur tipis di lantai.

Demikian juga anaknya, Gusti Ketut Sutama, mengalami lumpuh dan lemas karena sakit maag akut yang membuatnya muntah setiap makan dan tubuhnya makin kurus. Kini keduanya hanya bisa tidur di satu kamar sempit dan tidak berdaya milik kerabatnya dan harus dilayani baik makan dan buang air. ‘’Kami tidak tega melihatnya. Demi kemanusiaan kami berusaha merawat dengan baik meski kami juga keluarga tidak mampu,’’ kata Komang Indrayanti, salah seorang cucu menantu dari anak tiri Nyoman Neri.

Komang Indrayanti mengatakan, dia giliran bersama ibu mertuanya merawat nenek dan pamannya itu. ‘’Tidak ada siapa-siapa lagi.

Jadi kami harus peduli. Tapi kendalanya kadang tidak mampu beli pampers dan keperluan lainnya karena

keterbatasan kami. Tapi jika tidak pakai pampers cukup repot karena kain juga tidak ada dipakai ganti. Bersyukur ada relawan kemanusiaan dan donatur kadang membantu,’’ kata Komang Indrayanti.

Dikatakan, sebenarnya mereka juga tidak tega menempatkan nenek dan pamannya dalam satu kamar sempit, apalagi tidur di bawah dengan kasur lipat. Namun mereka hanya memiliki kamar itu dan tidak ada yang lainnya karena kamar lain ditempati saudara lainnya. ‘’Ya… semampu kami untuk merawat dan membantu,.. jelas Komang Indrayanti yang sehari-hari hanya majejahitan tamas sesuai pesanan.

Pihaknya sangat berharap nenek dan pamannya segera mendapatkan bantuan bedah rumah. Karena mereka sudah tidak punya rumah dan apa-apa lagi. ‘’Kami berharap bantuan dari pemerintah dan donatur,’’ harapnya.

Sementara itu, Klian Banjar Anyar Kelod Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kadek Winastra dikonfirmasi

Bali Post/kmb

MEMPRIHATINKAN - Korban banjir bandang Sungai Biluk Poh, Nyoman Neri dan anaknya Gusti Ketut Sutama, yang kini menumpang di rumah kerabat di Banjar Anyar Kelod Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo. Keduanya kini dalam kondisi sakit parah dan memprihatinkan. membenarkan kondisi dua warganya, yakni ibu dan anak yang sakit parah tersebut. Mereka menjadi korban

banjir bandang. Pihaknya juga sudah mengusulkan mereka mendapatkan bantuan bedah rumah. ‘’Semua

yang rumahnya hilang kami usulkan bedah rumah,’’ kata Winastra, Selasa sore kemarin. (kmb)

Rabu Wage, 13 Februari 2019

Karangasem

11

Bobol ’’Counter’’ Bintang Cell, Residivis Didor

Amlapura (Bali Post) Counter Bintang Cell di Jalan Untung Surapati, tepatnya di depan GOR Gunung Agung Amlapura, menjadi sasaran pencurian, Selasa (12/2) dini hari kemarin. Pelakunya Abraham Simanu, yang merupakan residivis yang berulang kali keluar-masuk sel. Saat beraksi, dia bersama anak buahnya, Kadek Widiana.

Sementara satu pelaku berhasil melarikan diri. Karena pelaku itu mencoba melawan petugas saat digerebak, polisi terpaksa melumpuhkan Abraham Simanu dengan timah panas ke kaki pelaku alias didor.

Bali Post/kmb41

PELAKU - Pelaku Ambraham Simanu saat dibawa petugas menuju ruang penyidikan Polres Karangasem setelah didor kakinya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Karangasem AKP Losa Lusiano Araujo menjelaskan, sebelum terjadi penggerebekan oleh anak buahnya, sekitar pukul 23.00 Wita, pihaknya mendapat informasi bahwa pelaku memasuki wilayah Karangasem melalui jalur Klungkung menggunakan kendaraan roda empat. Dengan adanya laporan itu selanjutnya petugas langsung terjun melakukan penyelidikan intensif.

Awalnya, pelaku menuju ke arah Bebandem. Setelah sekitar satu setengah jam yakni pukul 01.20 Wita, akhirnya pelaku menuju arah Kota Amlapura. Mobil yang dipakai pelaku yakni Avansa, yang kemudian berhenti di Jalan Untung Surapati, tepatnya di Bintang Cell di depan GOR Amlapura. Saat itu, dua orang mendahului pelaku yang didor itu.

Bupati Teken MoU dengan BPJS Kesehatan

Masyarakat Miskin Digaransi Punya Akses Jaminan Kesehatan BUPATI Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri melakukan penandatanganan MoU Universel Health Coverage (UHC) JKN-KIS dengan BPJS Kesehatan di Wantilan Kantor Bupati, Selasa (12/2) kemarin. Penandatanganan kerja sama itu dilakukan dalam rangka menjamin seluruh warga Karangasem memiliki akses Jaminan Kesehatan. Acara itu dihadiri Sekda Gede Adnya Mulyadi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung Dr. Endang Triana Simanjuntak, Kadiskes Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama dan para undangan.

Kadis Kesehatan Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan, Program Jaminan Kesehatan Nasional, merupakan pelaksan-

aan program strategis nasional.

Seluruh warga dijamin memiliki akses pelayanan kesehatan bermutu. RPJMN 2015 - 2019, mengamanatkan pencapainan program Jaminan Kesehatan Nasional harus sudah Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019. Tahun ini, Pemprov Bali berkomitmen mencapai UHC melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (UKN-KBS) dengan pembiayaan melalui skema sharing antara Provinsi dengan seluruh kabupaten/kota kecuali Badung - Denpasar yang pembiayaannya 100 % bersumber dari mereka sendiri. Kabupaten Karangasem mendapat dana sharing provinsi 51% dan kewajiban sharing kabupaten sebesar 49%. “Karangasem sudah bisa

mendeklarasikan UHC dengan jumlah peserta 97,61% (536,886) jiwa, sehingga masih 2,39% (13,161) jiwa warga yang belum punya jaminan kesehatan,” ucapnya.

Pertama menambahkan instansinya memiliki kewajiban melaksanakan penguatan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas yang sudah berkerja sama dengan BPJS kesehatan. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk penguatan pelayanan itu yaitu melaksanakan akreditasi rumah sakit pemerintah maupun swasta. Rumah sakit sudah terakreditasi. Itu syarat bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian dilakukan akreditasi puskesmas yang semuanya sudah

TEKEN MOU - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri melakukan penandatanganan (MoU) Universel Health Coverage (UAC) JKN-KIS dengan BPJS Kesehatan di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Selasa (12/2) kemarin.

terakreditasi 2018 lalu. Diskes juga menyiapkan pelaksanaan akreditasi RS Pratama Kubu tahun 2019. Membuka layanan 24 jam per 1 Desember 2018 di seluruh puskesmas se- Karangasem berdasarkan SK Bupati No: 645/HK/2018 tentang Pelayanan Kesehatan 24 Jam. Dengan upaya pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan di puskesmas maupun di RS Pratama Kubu, serta menjadwalkan kunjungan dokter spesialis ke puskesmas dan ke RS Pratama Kubu 7, meningkatkan pemanfaatan dana kapitasi JKN guna mendukung operasional puskesmas.

Dalam usaha pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap unit-unit kerja terkait penyelenggaraan Program JKN, juga dibentuk Tim Monitoring, Evaluasi dari Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan melibatkan lintas sektor terkait. Membentuk Tim Penanganan Keluhan JKN di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang bertanggung jawab terhadap keluhan yang berkaitan pelaksanaan JKN di wilayah kerjanya. Tim Penanganan Keluhan JKN ini bertugas menerima, mengidentifikasi, menangani keluhan, dan memberikan umpan balik kepada yang menyampaikan keluhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dijadwalkan sosialisasi ke masyarakat lintas sektor terkait tentang pelaksanaan JKN UHC di Karangasem.

Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri mengatakan, sasaran Program Indonesia Sehat, adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung perlindungan finansial dan pemerataan pe|ayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai target pokok RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatnya

cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan. Program itu sejalan dengan visi dan misi Bupati pada “Nawa Satya Dharma Masdipa - Sembilan Program Unggulan” Bupati Karangasem. Salah satu program unggulan itu perluasan jangkauan, ketersediaan dan kemudahan layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit kelas III secara gratis utamanya bagi warga miskin melalui Kartu Karangasem Sehat (KKS).

Mas Sumatri menambahkan, melalui Program KKS, pemkab sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9.763.776.000.

Sedangkan dari Program JKN KBS, telah mengalokasikan anggaran melalui dana pendamping sharing Provinsi Bali sebesar Rp 26.452.321.138,80.

Sehigga, dideklarasikannya UHC dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Kabupaten Karangasem dalam rangka UHC antara pemkab dengan BPJS kesehatan cabang Klungkung maka 2019, sejumlah 97,62% masyarakat Karangasem sudah memiliki jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan bekerja sama dengan BPJS kesehatan.

“Bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, saya imbau agar segera mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan melalui Dinas Sosial Karangasem. Sehingga tidak ada lagi warga yang tidak punya jaminan kesehatan,” imbuhnya. Selain penandatanganan MoU Bupati Karangasem juga menyerahkan Kartu Indonesia Sehat secara simbolis kepada tiga orang peserta di antaranya Gusti Ketut Oka Parwata, I Nyoman Rai Nusada, Iketut Jaya Santika serta pemberian cenderamata. (ad414)

Setelah itu petugas terus melakukan pengintaian, sekitar 01.30 Wita kedua pelaku ini masuk ke counter Bintang Cell.

“Karena melihat pelaku sudah masuk ke dalam counter, akhirnya petugas langsung melakukan penggerebekan dengan cepat,” ujarnya.

Araujo menambahkan, total pelaku pencurian itu tiga orang. Hanya, satu pelaku berhasil kabur. Petugas hanya mampu membekuk dua pelaku yakni Abraham Simanu bersama anak buahnya Kadek Widiana. Satu pelaku keburu melarikan diri. Sementara satu pelaku Abraham Simanu karena melawan petugas menggunakan linggis yang dibawanya saat digerebek, kemudian langsung dilumpuhkan dengan tembakan pada bagian kakinya. “Satu pelaku kabur menuju ke GOR itu

sempat dikejar polisi. Tapi tidak berhasil ditangkap.

Sekarang, keduanya sudah diamankan. Kasus itu masih kami dalami agar kami bisa dapat satu pelaku yang kabur itu,” katanya.

Pelaku yang ditembak, Abraham Simanu, merupakan residivis. Sejak lama, pelaku itu memang menjadi target operasi. Pasalnya, ia melakukan pencurian di berbagai tempat bahkan hampir di seluruh kabupaten/kota di Bali. Tetapi akhirnya berhenti sampai di Karangasem setelah dibekuk bahkan kemudian didor.

“Dari hasil penggerebekan, kita mengamankan sejumlah barang bukti yakni kendaarn roda empat, yang dipakai pelaku menjalankan aksinya, linggis yang biasanya dipergunakan mencongkel counter, spiker aktif, dua gembok, dan handphone,” jelas Araujo.(kmb41)

Amlapura (Bali Post) Pengkab Karangasem mengandalkan sejumlah cabang olahraga (cabor) perorangan untuk mendulang medali emas pada ajang multievent dua tahunan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali. Porprov 2019 ini akan dilangsungkan di Tabanan Agustus – September mendatang. Pada event itu cabor panjat tebing sedikitnya ditargetkan mampu meraup tiga keping medali emas.

Ketua FPTI Karangasem I Gede Krisna Adi Widana, Selasa (12/2) kemarin, mengungkapkan menjelang pelaksanaan Porprov, pihaknya telah menggenjot para atletnya. Sesi pelatihan awal telah dilakukan sejak Februari ini. “Para atlet rutin menjalani latihan di GOR Gunung Agung,” ujarnya.

Krisna menambahkan, untuk mematangkan mental para atletnya sebelum tampil di Porprov nanti, anak asuhnya selama ini rutin mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional. Lewat kejuaraan yang diikuti, dipercaya kesiapan mental para atletnya akan semakin terasah lebih baik.

“Kalau di daerah memang tidak ada kejuaraan yang bisa diikuti. Tapi di luar kabupaten, mereka sudah sering mengikuti event baik tingkat provinsi maupun nasional. Di sana, mereka bisa mengukur kemampuan yang dimiliki. Jika ada kekurangan supaya bisa ditingkatkan,” pintanya.

Pada Porprov nanti kata Krisna, pihaknya tidak memasang target muluk-muluk.

Namun, berdasarkan kalkulasi rasional dan data-data terakhir, pihaknya cukup logis membidik tiga keping medali emas. Harapan mewujudkan capaian itu dibebankan kepada sejumlah atlet yang selama ini memang sukses mendulang prestasi pada Porprov sebelumnya.

”Untuk mencapai target ini, kita masih mengandalkan Komang Ayo di nomor speed dan Catur Wati di boulder. Semoga keduanya kembali mendulang medali emas sesuai yang kami harapkan. Ketua KONI juga menargetkan cabor panjat tebing bisa merebut tiga emas. Maka, selaku pengurus kita akan berjuang semaksimal mungkin merealisasikan beban yang diberikan itu,” paparnya.

Disinggung daerah yang menjadi persaing berat cabor panjat tebing itu kata Krisna dari pengalaman sebelumnya, atlet panjat tebing Jembrana belakangan ini kian meningkat prestasinya. Akan tetapi, kita tetap mewaspadai semua atlet dari daerah lainnya yang kemungkin besar juga bisa mengukir prestasi yang sama.

“Semua daerah kita waspadai.

Sebab, semua daerah memiliki peluang atletnya meraih emas.

Kini, tinggal bagaimana caranya kita bersaing ekstra keras dengan atlet daerah lainnya mewujudkan medali emas itu,” jelas Krisna. (kmb41)

Panjat Tebing Bidik Tiga Keping Emas di Porprov

Bali Post/kmb41

I Gede Krisna Adi Widana

Terjerat Kasus Pelanggaran Pemilu

Rumana Jalani Sidang Perdana

Perbekel Desa Sinduwati I Nengah Rumana yang terjerat kasus pemilu mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Amlapura, Selasa (12/2) kemarin. Pada sidang perdana itu diagendakan pembacaan esepsi penasihat hukum terdakwa. Sidang sempat tertunda beberapa jam, akibat penasihat hukum terdakwa masih meminta waktu untuk persiapan berkas eksepsi karena belum di-print out dari laptopnya. Lalu, bagaimanakah jalannya persidangan Perbekel Desa Sinduwati Nengah Rumana itu?

PANTAUAN di persidangan kemarin, sidang itu dipimpin hakim ketua, Gede Putra Astawa, bersama anggota Gusti Putu Yastriani dan Ni Made Kushandari serta JPU I Made Santiawan. Pada sidang itu hadir para saksi.

Hakim ketua, saat itu meminta supaya penasihat hukum terdakwa membacakan pembelaan terdakwa. Hanya, penasihat hukum terdakwa Nyoman Agung Suryawan, Agung Sariawan, S.H. itu meminta waktu beberapa jam untuk menge-print dan fotocopi eksepsi sebagai penasihat hukum Nengah Rumana.

Karena berkas eksepsi belum di-print out dari laptopnya.

Sehingga, hakim ketua mengizinkan penasihat terdakwa itu menge-print. Sidang akhirnya sempat diskors sampai pukul 14.00 Wita.

Di hadapan terdakwa, penasihat hukum dan saksi, hakim ketua Gede Putra Astawa menyampaikan, kasus tindak pidana pemilu ini masa sidangnya hanya sepekan, setelah pelimpahan dilakukan. Bahkan, pihaknya siap melakukan sidang secara maraton. “Targetnya Jumat sudah bisa ada tuntutan dan pledoi. Sehingga Senin depan,

sudah ada putusannya,” ujar Putra Astawa.

Terkait pembelaan terdakwa I Nengah Rumana, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya.

Dalam eksepsinya, penasihat hukum terdakwa, I Nyoman

Agung Sariawan, S.H., menyampaikan rasa prihatin mendalam. Pihaknya miris karena terdakwa ini diperlakukan secara tidak adil.

Hal itu sebetulnya sudah melanggar hak asasi. Pasalnya, keberadaan terdakwa

sebagai kepala desa memiliki hak dan kewajiban hukum mengetahui setiap bantuan yang diterima masyarakatnya. Nyatanya, apa yang dilakukan terdakwa, ujungnya harus menelan pil pahit.

“Tindakan yang dilakukan

Bali Post/kmb41

SIDANG PERDANA - Perbekel Desa Sinduwati I Nengah Rumana yang terjerat kasus pemilu mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Amlapura, Selasa (12/2) kemarin.

terdakwa adalah sosialisasi dana bansos dan juga dana CSR kepada masyarakat.

Sama sekali tidak ada maksud melakukan kampanye.

Terdakwa itu meluruskan dan memberikan arahan dan wejangan terkait penerimaan dana bantuan sosial dan dana CSR itu,” jelas Agung Sariawan.

Penasihat hukum terdakwa juga mempertanyakan perihal urgen lainnya. Diceritakan, sosialisasi itu bermula permintaan masyarakat kepada terdakwa. Sebe lum dilakukan sosialisasi di masjid, terdakwa terlebih dahulu diminta warganya menyosialisasikan makanisme dana CSR dari pemerintah pusat kepada warga.

Saat itu sebetulnya terdakwa keluar rumah, hendak menuju Kabupaten Klungkung. Namun, terdakwa terlebih dahulu singgah di rumah salah seorang kepala dusunnya yakni Mashum.

Tujuannya menyampaikan terdakwa akan ke masjid setelah salat Jumat. Di selasela sosialisasi itu, terdakwa

mendapatkan pertanyaan dari warga terkait dana bansos dari pemerintah provinsi lewat DPRD. Atas pertanyaan itu sedikit menyimpang dari topik awal.

Kemudian hal itu direkam secara sembunyi-sembunyi oleh salah seorang warga.

“Warga yang merekam itu tidak jelas maksud dan tujuannya. Sebetulnya tidak ada kewenangan dan kewajiban hukum yang bersangkutan melakukan tindakan perekaman itu,” jelasnya.

Dari esepsi penasihat hukum terdakwa, dia meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa, agar menerima eksepsi penasihat hukum terdakwa. Dia mengharapkan dakwaan jaksa penuntut umum itu agar batal demi hukum. Terdakwa diharapkan segera dinyatakan bebas dari segala dakwaan JPU sekaligus mencabut status hukum sebagai terdakwa.

Kemudian, majelis hakim akan melanjutkan kembali sidangnya Rabu (13/2) ini. (nan)

KLUNGKUNG

12 SOSOK Bentuk Kepribadian Anak

SEORANG guru memiliki tugas berat mendidik anak-anak di sekolah.

Dari sekolahlah, mental dan kepribadian anak terbentuk. Agar selain menjadi cerdas, juga berwawasan dan beretika. Demikian disampaikan Kapolsek Banjarangkan AKP Ni Luh Wirati, S.H. saat menjadi Irup dalam upacara bendera di SMPN 1 Banjarangkan, Senin (11/2). Maraknya bentuk persekusi yang dilakukan siswa terhadap guru, belakangan ini, membuatnya pada kesempatan itu berpesan kepada siswa agar senantiasa menghormati gurunya, sehingga ke depan pantas menjadi generasi penerus bangsa. “Guru merupakan salah satu komponen penting untuk mendidik mental dan sopansantun anak. Jangan sampai ada anak yang berani kurang ajar dengan guru,” tegas Kapolsek AKP Ni Luh Wirati di hadapan para siswa setempat. Pada kesempatan itu, dia juga berpesan, jangan sampai anak-anak memakai atau mengedarkan narkoba. Itu menurutnya sangat bahaya sekali dan merupakan pelanggaran hukum berat. Dia meminta para siswa selalu hati-hati dengan bujuk rayu siapapun, yang pada ujungnya memaksa siswa menjadi pemakai atau bahkan pengedar narkoba. Tidak kalah bahaya dengan penyalahgunaan narkoba, Kapolsek juga kembali menegaskan agar tidak ada satu pun siswa SMP pergi ke sekolah mengendarai sepeda motornya. “Untuk siswa-siswi SMP, secara aturan UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, belum boleh mengendari sepeda motor. Jangan memaksakan diri. Apabila terjadi kecelakaan, juga belum bisa mendapatkan asuransi karena belum bisa mendapatkan SIM lantaran masih di bawah umur,” kata Kapolsek Ni Luh Wirati. Melalui kegiatan ini, Kapolsek berharap siswa-siswi SMP N 1 Banjarangkan memahami UU Lalu Lintas dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga angka kecelakaan lalu lintas di usia remaja bisa semakin ditekan. (gik)

Membandel, Empat Kios di Pasar Galiran Ditutup

Pedagang Nilai Tak Adil dan Tebang Pilih Semarapura (Bali Post) Pemerintah daerah akhirnya bersikap tegas terhadap para pedagang di Pasar Umum Galiran. Setelah teguran dan peringatan tidak diindahkan, para pedagang yang menempati kios dan tidak berjualan sesuai SHP (Surat Hak Penempatan) akhirnya langsung ditutup paksa, Rabu (12/2) kemarin. Setidaknya ada empat kios yang ditutup dari 13 kios yang mendapat peringatan langsung ketika Bupati Klungkung Nyoman Suwirta turun melakukan sidak belum lama ini. Namun penertiban ini menurut pedagang tidak adil dan terkesan tebang pilih.

Maling Motor

Dua Pelajar Ditangkap, Satu Didor Semarapura (Bali Post) Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Klungkung akhirnya berhasil menangkap pelaku mencurian kendaraan bermotor di Klungkung dengan korban dan TKP berbeda.

Pelaku rupanya adalah dua pelajar yang kesehariannya menjadi joki balap liar di Klungkung dan Gianyar.

Lantaran berusaha kabur saat hendak ditangkap, salah satu pelaku, Febrianto, terpaksa ditembak pada bagian kaki kirinya.

Wakapolres Klungkung, Kompol Ida Bagus Dedi Januartha, Selasa (12/2) kemarin, mengatakan sejak mendapat laporan kasus pencurian dari korban Siti Nur Mawadah (31), Jumat (1/2) lalu, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Klungkung dipimpin Kanit Ipda Rudihartono melakukan penyelidikan terhadap sepeda motor korban bernopol DK 4409 SR itu. Hasil penyelidikan polisi, pelaku mengerucut kepada seorang joki balap liar asal Banjar Sukadana Lebah.

Dua hari pascalaporan tersebut, polisi langsung menemukan tempat tinggal pelaku dan melakukan penangkapan di rumah kosnya, di Jalan Subali, Nomor 4 Kelurahan Semarapura Kangin. Barang bukti juga diamankan di sana. “Pelaku masih pelajar salah satu SMK Pariwisata di Klungkung, asalnya dari Lombok Timur, biasa jadi joki bayaran dari balap liar di Klungkung dan Gianyar,” kata Wakapolres, didampingi Kasat Reskrim AKP Mirza Gunawan dan Kasubag Humas AKP I Putu Gede Ardana.

Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, seperti kunci yang dipakai melakukan pencurian, tiga plat nomor polisi, karburator, spidometer, koil sepeda motor, dua set kunci dan spion. Pelaku saat ditemui di Mapolres Klungkung, mengakui semua perbuatannya. Dia nekat mencuri, karena sepulang dari nonton Calonarang di Desa Getakan, Banjarangkan, dia mengaku motornya mendadak mati.

“Saya takut dimarah bibi saya, karena belum pulang.

Jadi motornya saya taruh

di kos, saya lantas mencuri motornya itu,” cerita pelajar yang tidak naik kelas beberapa kali ini.

Atas perbuatannya, pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 363 KUHP, dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara dan denda paling banyak Rp 900 ribu. Atas ancaman hukuman ini, tersangka mengaku menyesali perbuatannya. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Satu pelaku pencurian lainnya, Dewa Gede PP (16), adalah seorang pelajar SMA swasta di Klungkung.

Pelaku terciduk setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor milik I Made Oka Ari Bawa (31) di Jalan Ki Hajar Dewantara, Desa Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, 5 Pebruari lalu. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa rekaman CCTV, pelaku terdeteksi dan langsung dilakukan penangkapan di rumahnya di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan. “Pelaku mengaku melakukan aksi pencurian sebanyak dua kali menggunakan kunci palsu,” kata AKP Mirza Gunawan.

Pertama, pelaku mencuri Yamaha Mio DK 6432 MK. Pelaku membuka paksa kunci stang dan langsung membawa kabur ke bengkel. Anehnya, setelah memastikan bagian velknya jelek, pelaku malah mengembalikannya lagi ke tempat semula. Kedua, pelaku melakukan modus yang sama pada sepeda motor lainnya, Yamaha Mio Hitam DK 4583 MI. Polisi menolak membongkar lebih jauh identitas pelaku, karena masih pelajar dan di bawah umur.

Meski masih di bawah umur, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal yang sama.

Wakapolres menegaskan, terlibatnya dua pelajar ini dalam kasus pencurian motor, patut menjadi perhatian serius semua pihak, terutama di kalangan orangtua siswa. Bahwa ada yang salah dalam lingkungannya, dalam berproses, tumbuh dan berkembang anak-anak pelajar saat ini. (kmb31)

CURI MOTOR - Tersangka Febrianto saat menunjukkan motor hasil curiannya.

Rabu Wage, 13 Februari 2019

SEGEL - Segel dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Klungkung pada kios yang dinilai membandel.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Klungkung Wayan Ardiasa mengatakan, penutupan ini guna melindaklanjuti hasil pemantauan dan sidak di lapangan. Ternyata sejak sidak beberapa hari lalu, masih ditemukan beberapa kios di Pasar Umum Galiran tidak difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Pedagang berjualan tidak dengan nama yang tercantum di dalam SHP. Setelah melakukan penutupan, pihaknya kembali memberikan peringatan, agar memanfaatkan kios-kios di dalam Pasar Umum Galiran sesuai SHP. Pemerintah daerah kini mulai tegas agar pelanggaran-pelanggaran ringan tidak semakin membuat sistem yang dibangun sejak awal di dalam pasar menjadi semakin rusak. “SHP menjadi pegangan awal berjualan.

Tolong ikuti aturan di dalam SHP, agar berjualan sesuai peruntukkannya. Ikuti ketentuan di sana,” kata Ardiasa.

Salah satu pedagang yang

ditertibkan, Nengah Sudira asal Pagending, mengaku terpaksa menjual bahan yang berbeda dari SHP karena ketatnya persaingan di dalam di antara pedagang lain yang menempati kios. Sesuai ketentuan SHP, seharusnya dia menjual makanan, tetapi di dalam kiosnya dia juga menyediakan palen-palen. Dia mengaku sudah bertahuntahun berjualan seperti itu dan kaget ketika baru ada upaya penindakan.

Dia menganggap proses penertiban ini tidak adil.

Sebab, menurutnya, masih banyak pedagang lain yang memanfaatkan kios berjualan tidak sesuai SHP, tetapi tidak ditertibkan. Jadi, menurutnya, timbul kesan penertiban ini tebang pilih. Pedagang ini berharap bisa berjualan kembali, bahkan mereka sempat mempertanyakan kepada pihak UPT Pasar Klungkung soal masa depan mereka sebagai pemegang hak pakai kios.

Sebelumnya, peringatan terakhir disampaikan Bupati

Klungkung Nyoman Suwirta saat sidak ke Pasar Umum Galiran, Jumat (8/2) lalu, bersama Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Klungkung Wayan Ardiasa.

Saat itu sebanyak 13 pedagang mendapat peringatan keras karena dinilai melanggar dengan menjual dagangan tidak sesuai peruntukan kios.

Apabila dalam dua hari ke depan pelanggaran itu masih terjadi, Bupati Suwirta menegaskan akan menutup paksa dan mencabut izin hak guna pakai kios tersebut. Apa yang disampaikan Bupati Suwirta saat itu, kemarin telah menjadi kenyataan.

Dia menegaskan, saat ini upaya penindakan akan lebih sering dilakukan. Agar, seluruh regulasi pemerintah dapat dipatuhi dan dipahami sebagai implementasinya di lapangan. “Saya akan pantau terus dan meminta dinas terkait melanjutkan proses ini akan berkelanjutan dan pedagang kemudian bisa mematuhi aturan di dalam pasar,” tegasnya. (kmb31)

Anak KK Miskin akan Dididik Kerja ke Luar Negeri Bupati Minta Perbekel Siapkan Data Akurat

DALAM upaya mengentaskan kemiskinan, para perbekel diminta proaktif dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Data jumlah KK miskin yang dilaporkan harus akurat dan disampaikan secepatnya, karena akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Demikian disampaikan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta saat membuka kegiatan sosialisasi Pendidikan Pelatihan Keterampilan Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri, di Ruang Rapat Praja Mandala, Selasa (12/2) kemarin.

Bupati Suwirta menekankan, ketika melaksanakan program Bedah Desa pada periode pertama kepemimpinannya, ia mengaku banyak sekali menemukan KK miskin yang memiliki anak berpotensi membantu ekonomi keluarga. Namun, terkendala biaya untuk belajar dan bekerja keluar negeri.

Menurutnya, Pemda tidak bisa secara terus menerus memberikan bantuan beras dan sembako kepada KK miskin ini. Pemda lebih baik mendidik anak-anak dari keluarga kurang mampu ini untuk bekerja keluar negeri seperti di Kapal pesiar, sehingga dapat mengangkat taraf hidup dan mengurangi kemiskinan.

Menurutnya, program kerja ke luar negeri atau kapal pesiar ini, merupakan salah satu program unggulan dari Bupati Suwirta dalam mengurangi angka KK miskin di Klungkung. Sasaran dari program ini adalah anak remaja setingkat SMA/ SMK maupun yang telah tamat yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Program ini dikhususkan kepada anak remaja yang berasal dari keluarga tidak mampu. Bekerja sama dengan STP Nusa Dua Bali, anak ini nantinya dididik menjadi tenaga kerja yang handal dan diberangkatkan

ke luar negeri yang dibiayai oleh Pemda Klungkung,” kata Bupati Suwirta. Diharapkan, setelah kembali dari bekerja di kapal pesiar akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Gede Kusuma Jaya mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut kerja sama dengan pihak STP Nusa Dua Bali dalam mendidik dan menyalurkan ke luar negeri para tenaga kerja yang berasal dari KK miskin di Klungkung.

“Melalui program dan kerja sama ini kami ingin mencerdaskan dan memberikan pekerjaan kepada KK miskin secara gratis,” ujar Gede Kusuma Jaya.

Dengan begitu, akan dapat mengingkatkan taraf hidup mereka. Lewat sosialisasi ini diharapkan terjadi persamaan persepsi terkait segala hal mengenai pro-

BARANG BUKTI - Wakapolres bersama Kasat Reskrim dan Kasubag Humas membeberkan barang bukti hasil penangkapan dua tersangka.

Jual Togel, Gedjrong dan Rai Kumara Ditangkap di Kusamba

Semarapura (Bali Post) Dua pelaku judi togel diamankan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Klungkung di belakang Banjar Tribuana, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan. Keduanya adalah I Made Supartana (48) alias Gedjrong dan I Nyoman Rai Kumara (53). Keduanya warga asal Desa Pesinggahan, Dawan.

Mereka ditangkap, setelah adanya laporan masyarakat setempat yang merasa resah dengan kian maraknya judi togel di tempat itu.

Kasubag Humas Polres Klungkung AKP I Putu Gede Ardana, Selasa (12/2) kemarin, menyampaikan keduanya diringkus tanpa perlawanan.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa dua HP,

rekapan pasangan togel TSSM, uang tunai Rp 1,05 juta, kertas pasangan, kertas rumus togel, hingga perlengkapan pelaku.

“Pasarnya di desa-desa. Kami langsung tindak, karena sudah meresahkan warga sekitar,” katanya.

Jika tidak segera ditangani dan ditindak tegas, dikhawatirkan perjudian sejenis akan kian berkembang, bahkan bisa mempengaruhi anak-anak di desa, memperoleh sesuatu dengan cara instant, yakni berjudi togel. “Para pelaku mengaku baru beroperasi di Desa Kusamba saja. Kami masih kembangkan, untuk mengungkap semua jaringannya,” tegasnya, seraya menyampaikan agar warga segera melaporkan bila masih ada judi togel yang beroperasi di desa.

Salah satu pelaku, Gedjrong, mengaku sudah lama menggeluti bisnis terlarang ini. Namun, dia mengaku tidak pernah mengambil pasar besar dengan omset ratusan juta.

Sehari, dia hanya mengaku bisa menghasilkan Rp 1 juta. Dia hanya meladeni pemesanan dua angka sampai tiga angka judi TSSM yang tiap harinya angkanya diumumkan melalui jaringan internet. “Saya terpaksa melakoni ini, agar bisa menyambung hidup. Tidak ada pekerjaan lain,” kata pria asal Banjar Bedauh, Pesinggahan ini.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP, dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan. (kmb31)

gram ini. Selanjutnya, para perbekel diharapkan sudah mengumpulkan data KK miskin di desanya masingmasing selambat-lambatnya akhir Febuari tahun ini.

Kemudian dari data tersebut akan dipanggil untuk dilakukan tes oleh Tim STP Nusa Dua Bali. Setelah lulus tes barulah diberikan pendidikan dan pelatihan

kerja sebelum nantinya disalurkan untuk bekerja. alam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Klungkung ini, turut hadir pihak STP Nusa Dua Bali, yang dipimpin Dewa Gede Byomantara, para camat, lurah serta para perbekel se-Klungkung Daratan. (ad405)

BEKERJA KE LUAR NEGERI - Bupati Suwirta saat hadir dalam acara sosialisasi Pendidikan Pelatihan Keterampilan Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri, di Ruang Rapat Praja Mandala, Selasa (12/2) kemarin.

Jajaran Polres Dites Urine Semarapura (Bali Post) Mencegah adanya penyalahgunaan narkoba di internal petugas kepolisian, Polda Bali melakukan tes urine secara mendadak kepada jajaran kepolisian Polres Klungkung, Selasa (12/2) kemarin. Tes urine dilakukan langsung Tim Gaktibplin dan Deteksi Dini Narkoba dari Propam Polda Bali. Beruntung, dari hasil tes urine ini menunjukkan tidak ada jajaran personel Polres Klungkung yang positif mengkonsumsi narkoba.

Agenda gaktibplin dan deteksi dini narkoba ini dipimpin langsung Kasubbid Provos AKBP AA Gede Rai Laba bersama 19 Tim Gabungan Provos dan Dokes dari Polda Bali. Cara ini sebagai langkah untuk proses penegakan disiplin personel.

Ini sebagai kebijakan pimpinan Polri, agar polisi bisa menjadi contoh dalam upaya penegakan hukum, pemberantasan narkoba. Sehingga aparatnya harus lebih dulu

bersih dari upaya penyalahgunaan narkoba.

“Pelanggaran disiplin dan narkoba, akan sangat mempengaruhi polisi dalam pertugas,” kata AKBP AA Gede Rai Laba saat memberikan arahan di Ruang Comman Center Polres Klungkung.

Dalam proses pemeriksaan urine ini, setiap personel diberikan blangko dan botol kosong untuk menampung urinenya sendiri.

Setelah proses itu, didapat hasilnya, bahwa pemeriksaan urine personel Polres Klungkung nihil ditemukan kandungan zat adiktif pada urinenya.

Wakapolres Klungkung Kompol Ida Bagus Dedi Januartha, bersyukur jajarannya tidak ada indikasi terlibat penyalahgunaan narkoba. Dia meminta kepada jajarannya agar dapat mempertahankannya, sehingga konsisten menciptakan Polri yang bersih dan berintegritas serta bebas dari pengaruh narkoba. (kmb31)

DITES URINE - Jajaran kepolisian Polres Klungkung saat mengikuti tes urine. Hasilnya nihil.

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Rabu Wage, 13 Februari 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA AKUNTANSI

Staf Akuntansi tamat Diploma dan S1 Akuntansi baru tamat kerja atau pengalaman 1th kerja.

Lamaran SMS/WA 0818621818

G.06

WAITER

Tamat SMP/ SMK belum pengalaman kerja untuk Sanur dan Kuta. Lamaran ke Shankara Kuta depan Buger King Jl.Bakung Sari Blok D33 Kuta Square SMS/WA 0818621818

G.07

DRIVER

SIM A SMP/SMTA pengalaman mobil kecil Pick Up minimal 2th.

Lamaran Jl.Danau Toba 7 Sanur

G.08.

Cr Adm,Waiter/ss,Cook pglmn Bw Lmr lgsng interv H.08113998123

Dibutuhkan: PT.Seven Dreams Nusa Penida Koordinator Lapangan (Korlap), Syarat: - Pria/30-50th - Minimal SMU CV kirim ke Email : contact7dreamsnp@gmail.com HP:082327774066

B.BP.001.02.19.0000269

Dibutuhkan Segera: PT Seven Dreams Nusa Penida, Supervisor, Teknik Bidang MEP. Syarat : - Pria / 30-50th - Berpengalaman min 3th CV kirim ke Email : contact7dreamsnp@gmail.com HP.082327774066

B.BP.001.02.19.0000270

BVC Kerja Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunan resto Pasti Brangkat Line WA081375409869&087754689692

Dbthkn Adm.Kredit & Legal Min S1 Akntsi/Hukum.Kirim Lmrn ke BPR Adiartha Jl.Ry Sempidi 45x recruitment.bpradiartha@gmail. com / Telp:(0361)422387,428348

B.BP.001.02.19.0000195

Dcr 1Tng wnt u/Gudang dg Bumbu /Rempah2 Mkn,tdr di dlm.Hub.Jl Pidada 2/17 Ubung 081999596522

B.BP.001.02.19.0000381

Dcr Pembantu RT Tdr Luar Kerobokan kelod H.081236700700

B.BP.001.02.19.0000397

Dicari Ass .Apt SMK Farmasi utk bagian prod Obat Trad.Hub 0855 3783737/ handoyobali@yahoo.com

B.BP.004.02.19.0000391

Dcr:Digital Marketing.Sy:Male/ Female,Sarjana Komputer/Setara Paham Web Design, Aktif Sosmed, SEO/SEM,English.Lamaran + CV: official.balioffice@gmail.com

B.BP.001.02.19.0000388

Dcr 2 Navigator/Pengiriman Motor Umur 25-35Thn Hub. Sekar Sari Jl.Hasanudin 40 Dps

Dbthkn Pramuniaga W/P 5 orang Area Batubulan H:082296500346

Dcr:Legal Drafter u/Law Office Syrt:Female/Male,Sarjana Hukum English(Oral/Written).Lam+CV: aya@vlobali.com / (0361)759722

B.BP.001.02.19.0000284

B.BP.001.02.19.0000387

BIRO JASA

RUPA-RUPA

B.BP.154.02.19.0000396

B.BP.001.02.19.0000393

B.BP.004.02.19.0000341

Staf Oprasional Paket Pria Min SMU/SMK.OnlyWA:081999575838

PROPERTY DIJUAL RUMAH

DISEWAKAN TEMPAT

Dibthkan HK,FO,Hotel Puri Asih Jl.Pantai Kuta No.40 Bali

Tkg Las & Welder Instlasi Gas Drafter,Marketing:085103167222

Djl Rmh siap Huni di Tabanan Hub:08179703077/082125636585

Over Kontrak Butik+Isinya, Jln. D.TamblinganSanur.082145995920

DIJUAL MOBIL

Jl Rmh LT1,08 3KT Grs2Mbl Knopy Dalung Suryabuana 085936154997

Tempat Usaha Kuliner,UKM,dll Jl.Ry Cok Agung Tresna 27 Dps Hub.081805493349/08123681251

B.BP.101.02.19.0000399

B.BP.001.02.19.0000378

Dibutuhkan 2 orang Guru SD Syarat S1 PGSD atau S1 Sastra Inggris. Denpasar Children Centre, Telp(0361) 725725

B.BP.001.02.19.0000241

Dicari Karyawati u/Minimarket di Dalung Min SMA:082145995920

B.BP.001.02.19.0000379

Dicari Pelaksana,Proyek&Mandor Hub.081236258886

B.BP.001.02.19.0000392

Dicr Kywti SMK Akuntansi Max. 28.CV ke Mahendradata 278 Dps 9077089 Hp.08123847723

B.BP.001.02.19.0000358

Dicr Sopir Shttle Pariwisata GP+Fee+Trip.Hub:081999371090

B.BP.001.02.19.0000337

Tour&Travel Sedang Berkembang di Dewa Rucci Butuh Tenaga Acc/Admin.Telp.081338561056.

Krm CV: balilobitour@gmail.com

B.BP.001.02.19.0000375

SERVICE

B.BP.001.02.19.0000326

B.BP.001.02.19.0000139

HONDA

CRV’10+Jazz RS’10+RS’08 AT Pribadi siap pakai 081999456633

B.BP.001.02.19.0000382

ISUZU

Panther LS’02 DK+Jazz’05 AT As DK Merah Km 79Rb.081236009045 B.BP.001.02.19.0000395 NISSAN

Nisan Juke RX’12+Mazda CX7’11 ptih,istw, pribadi, 081999456633 B.BP.001.02.19.0000383 TOYOTA

Avanza G’2016 DK Warna Silver Mls Pajak Baru 085100085355 B.BP.004.02.19.0000398

Kjg Inova Luxury G 2013 Hitam matic Velg Racing 082144110760 B.BP.004.02.19.0000400

DIJUAL RUMAH

ALUMINIUM

Free

n

Desig

Money Back Guarantee �

Canopy Pintu Pagar Teralis Konstruksi Baja Dll

� Design Lengkap, Elegan & Berkelas Finishing dgn Anti Karat & Coating Pengalaman lebih dari 10 Tahun Tenaga Profesional (Arsitek & Sipil)

ANUGERAH DEWATA Jl. Tkd. Barito 16 Panjer - Denpasar Telp. 257028, 744 0099 www.anugerahdewata.com

C 0000051 bkl

BIRO JASA

� Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

Dcr SopirPribadi Berpengalaman LokKesiman Gj2,3Jt:08123850501

BENGKEL LAS

BIRO JASA

Informasi pasang iklan Telepon

PROPERTY

B.BP.001.02.19.0000374

B.BP.166.02.19.0000401

Rumah 2 lantai , 1 master room + 2 room di belakang bangunan induk ada satu bangunan dgn 1 room + dapur + taman belakang, luas tanah 4 are, Jl.Kusuma Dewa Denpasar Hub.0852 1867 9944 G.04

PROPERTY DIJUAL TANAH

Dijual Kav Samplangan Gianyar DP 10% Bunga Krd 1% per bln Hub:087862017342/081805374433 B.BP.004.01.19.0000858

Tanah 2,5 Are Tabanan Sebelum Alas Kedaton BUC.087860138505 B.BP.001.02.19.0000377

Tnh kavling di Buduk & Sempidi Hub.081337141817 B.BP.001.02.19.0000394

DIJUAL RUMAH

B.BP.001.02.19.0000380

B.BP.001.02.19.0000191

RUPA-RUPA B.Dana Cpt Jmk BPKB/Sertipikat Telp.412815 / 08123985172 B.BP.001.02.19.0000054

KEHILANGAN Hlg BPKB DK 5720 GAO No.K-1223 0627-O AN Andi Wira Winanto B.BP.167.02.19.0000390

Hlg BPKB No.K-10793714-O DK 2142 DT An.Josep Prawita B.BP.001.02.19.0000373

BIRO JASA Bntu Lpor/Byar Pajak SPT Thnan Bulanan,SIUP,NPWP,087887729409 B.BP.001.01.19.0001033

DIJUAL RUMAH

BANGLI

14

Rabu Wage, 13 Februari 2019

Jelang Pemilu, ASN Diingatkan Jaga Netralitas

Bangli (Bali Post)-

Wakil Bupati (Wabup) Bangli Sang Nyoman Sedana Arta terus mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Bangli menjaga netralitas dan profesionalisme. Terlebih dalam menghadapi pemilu April mendatang. “Di Bangli, ASN harus memegang teguh netralitas dan profesionalisme. Saya selalu tekankan ini pada setiap kesempatan,” kata Wabup Sedana Arta saat memimpin rapat Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Bangli, Selasa (12/2) kemarin.

Wabup Sedana Arta juga mengingatkan para ASN di Bangli tidak mencari muka di hadapan pimpinan, apalagi ikut berpolitik praktis.

Karena tindakan demikian salah dan melanggar aturan.

Dijelaskannya, pemilu tahun ini merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Sebab sejak bangsa ini merdeka, baru kali ini digelar pemilihan serentak, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPRRI, DPD-RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk ikut mensukseskannya.

Berdasarkan hasil pengamatannya selama ini,

hajatan pilpres di Kabupaten Bangli tidak sepanas pemilihan legislatif (pileg).

Pileg menjadi sedikit ramai, karena di sana ada belasan partai politik yang bertarung. Di masing-masing daerah pemilihan (dapil) ada sekitar 50 caleg yang berebut kursi.

Untuk menciptakan suasana pemilu yang damai di Kabupaten Bangli, Wabup asal Desa Sulahan, Susut ini meminta semua pihak bisa menahan diri dan bisa mengikuti aturan main yang ada. Sehingga pelanggaranpelanggaran pemilu bisa dihindari.

Kepada Tim Kewaspadaan Dini, Wabup Sedana Arta juga meminta

agar selalu kompak dan mengutamakan pencegahan dan deteksi dini terhadap pelanggaran yang mungkin bisa terjadi. “Saya minta tim bisa mengutamakan pencegahan dan deteksi dini terhadap setiap permasalahan yang berkembang.

Kalau ditemukan suatu permasalahan, segera atasi dan tindak lanjuti, agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar,” pintanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kesbangpolimas Kabupaten Bangli Nengah Sukarta mengatakan, ada tiga materi yang dibahas dalam rapat Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Bangli kemarin. Yakni mengintensifkan pemantauan politik serta antisipasi adanya ancaman, hambatan dan gangguan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 dan Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah yang diturunkan dalam bentuk SK Bupati Bangli Nomor 300.05/750/2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Bangli dan Perkembangan Bangli terkini menyangkut bidang Ipoleksosbudhankam. (kmb40)

“Di Bangli, ASN harus memegang teguh netralitas dan profesionalisme. Saya selalu tekankan ini pada setiap kesempatan.”

Wabup Sedana Arta

DERMAGA - Kondisi Dermaga Kedisan yang terendam luapan air Danau Batur.

Bali Post/kmb40

TIM KEWASPADAAN - Rapat Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Bangli di sebuah rumah makan di Bangli, Selasa (12/2) kemarin.

Wabup Sedana Arta Pimpin ’’Bhakti Panganyar’’ di Pura Lempuyang Luhur

Bali Post/kmb40

Tarif Sandar Kapal Dinaikkan Seratus Persen Bangli (Bali Post) – Tarif sandar kapal yang beroperasi di kawasan Danau Batur, Kintamani bakal dinaikkan seratus persen. Terkait rencana itu, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Bangli bersama eksekutif saat ini sedang menggodok Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Ketua Pansus II DPRD Bangli Dewa Sang Made Widana, Selasa (12/2) kemarin mengatakan, sesuai rapat kerja yang digelar pihaknya bersama Dinas Perhubungan Senin lalu, tarif sandar kapal rencananya akan dinaikkan dari yang semula Rp 500 per meter (dari panjang kapal), menjadi Rp 1.000 per meter. Pihaknya menilai ren-

cana kenaikan biaya sandar itu wajar dan perlu dilakukan, lantaran tarif sandar yang selama ini diberlakukan Pemkab Bangli kepada pengusaha atau pemilik kapal cukup rendah.

“Dengan adanya kenaikan tarif sandar itu, misalnya kapal yang panjangnya 10 meter, akan dikenakan tarif sandar Rp 10.000 per sekali sandar,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini terdapat tiga pelabuhan di Danau Batur, yakni Dermaga Kedisan, Dermaga Desa Terunyan, dan Dermaga Kuburan Desa Terunyan. Sementara jumlah kapal yang beroperasi di kawasan Danau Batur sebanyak 23 buah. Berdasarkan perhitungan, satu kapal rata-rata bisa dikenai tarif sandar Rp

30 ribu jika mengikuti rute ke tiga pelabuhan tersebut dalam sekali jalan. Namun jika rutenya kurang dari itu, tentu biaya sandar yang dikenakan juga di bawah itu.

Dewa Sang Widana mengatakan, sesuai penjelasan pihak Dinas Perhubungan, rencana kenaikan tarif sandar itu sudah sempat disosialisasikan ke para pemilik kapal.

Hasilnya, pemilik kapal tidak mempermasalahkan kenaikan tarif tersebut. “Kata Dishub, pengusaha kapal tidak mempermasalahkannya. Tapi nanti kita akan rencanakan untuk turun ke bawah (dermaga) untuk menemui pengusaha kapal,” jelasnya.

Dalam kunjungannya ke

dermaga nanti, Pansus II juga sekaligus akan mengecek kondisi dermaga. Dewa Sang Widana mengatakan, dari informasi yang didapatnya, kondisi dermaga terutama di Kuburan Desa Terunyan sudah rusak dan tenggelam karena air danau meluap.

“Kita pastikan dulu kondisi dermaganya. Jangan sampai ada dermaga yang sudah rusak dan tak bisa difungsikan tapi pemilik kapal tetap dibebankan biaya sandar,” ujarnya.

Pihaknya berharap sebelum kenaikan tarif diberlakukan, Pemkab Bangli bisa melakukan pembenahan terhadap sarana penunjang yang ada di tiga dermaga di kawasan Danau Batur. (kmb40)

Bangli (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli akan segera melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk Pemilu April mendatang. Untuk menyortir dan melipat surat suara yang jumlahnya mencapai ratusan ribu lembar itu, KPU Bangli akan melibatkan puluhan warga.

Kegiatan itu dilakukan di gedung milik Polres Bangli dan diawasi secara ketat.

Ketua KPU Bangli Putu Pertama Pujawan saat diwawancara Selasa (12/2) kemarin mengatakan, jumlah surat suara yang disortir sekaligus dilipat, mencapai

sembilan ratusan ribu lembar. Jumlah surat suara itu berdasarkan jumlah DPT di Bangli sebanyak 187.371 orang plus cadangan 2 persen dikalikan lima jenis surat suara untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR-RI, DPRD Provinsi Bali, DPRD Kabupaten dan DPD. Untuk menyortir dan melipat surat suara sebanyak itu, KPU menyiapkan tenaga pelipat sebanyak 50 orang lebih. Warga yang dilibatkan akan dibayar dengan ongkos Rp 100 per lembarnya.

“Tugas mereka nanti menyortir dulu baru kemudian melipat. Proses pelipatan

harus dilakukan satu-satu, tidak boleh dilipat sekalian dalam jumlah banyak. Sebelum menjalankan tugasnya, mereka akan kami berikan pelatihan dulu,” jelasnya.

Proses penyortiran dan pelipatan surat suara nantinya akan dilakukan di bawah pengawasan ketat. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan dan menjamin keamanan surat suara sebelum nantinya didistribusikan ke masingmasing TPS. Guna memudahkan pengawasan, proses rencananya akan dilakukan di gedung Bhayangkara Polres Bangli yang hanya memiliki satu pintu masuk. “Kami

akan segera bersurat kepada Bapak Kapolres untuk peminjaman gedungnya,” ujarnya.

Pujawan mengatakan, pihaknya saat ini masih sedang menyusun jadwal dan teknis pelipatan surat suara, termasuk masih menunggu instruksi dari KPU Provinsi Bali.

Sementara itu disinggung mengenai adanya kekurangan surat suara saat proses pendistribusian belum lama ini, pihaknya sudah melaporkan kekurangannya secara umum ke KPU Provinsi. Mengenai kekurangannya secara rinci, akan dilaporkan setelah proses sortir. (kmb40)

Bangli (Bali Post) – Kebijakan Bupati Bangli menunda perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sangat disayangkan anggota DPRD Bangli Made Sudiasa. Menurutnya, seharusnya Pemkab Bangli tetap mengambil peluang perekrutan PPPK, sekecil apa pun kuota yang diberikan.

“Mestinya peluang itu ditangkap dengan baik,” kata Sudiasa, Selasa (12/2) kemarin.

Sudiasa mengatakan, sebelum memutuskan menunda perekrutan PPPK, Pemkab semestinya memikirkan nasib tenaga harian eks K-2 yang masa kerjanya semakin habis.

Dia menilai dengan pusat memberikan kuota yang jumlahnya sesuai dengan tenaga harian eks K-2 di Bangli sebanyak 43 orang, itu artinya ada keinginan pemerintah pusat untuk mengakomodir/ meloloskan seluruh tenaga harian eks K-2 di Bangli menjadi PPPK. “Semestinya Pemkab Bangli jangan meng-

hambat keinginan tenaga K-2 ini untuk ikut peluang seleksi PPPK. Walaupun sedikit peluang yang diberikan pusat dalam rangka mengangkat derajat tenaga kontrak, ikutilah.

Dukunglah agar mereka bisa meningkatkan statusnya,” katanya.

Soal belum adanya juklak dan juknis penggajian PPPK dari pusat yang dijadikan alasan Pemkab menunda perekrutan PPPK, politisi Demokrat ini mempertanyakan kenapa hanya Bangli yang memikirkan hal itu.

Menurut Sudiasa, karena ini perekrutan PPPK ini merupakan kebijakan pusat, mestinya Pemkab Bangli mengikuti alurnya saja seperti kabupaten lainnya. Soal kaitan juklak-juknis penggajian, diyakini akan dikeluarkan pusat menyusul.

Berbeda dengan Sudiasa, anggota DPRD Bangli Satria Yudha justru mendukung kebijakan Bupati Bangli menunda perekrutan PPPK tahun

ini. Menurut pria yang menjabat Ketua Komisi I tersebut, meski di satu sisi cukup mengecewakan tenaga harian eks KII, namun kebijakan Bupati menunda perekrutan PPPK pada dasarnya bertujuan baik untuk membantu seluruh tenaga pengabdi dan tenaga kontrak di Bangli agar bisa mendapat peluang ikut seleksi PPPK. “Keinginan dan semangat kita sama. Ingin sama-sama membantu rekanrekan pengabdi dan kontrak.

Namun jika memang kouta pusat tidak bisa mengakomodir semua, saya sependapat dengan Bupati,” katanya.

Menurutnya, daripada rekrutmen PPPK dilakukan saat ini namun juknis dari pusat soal penggajiannya belum turun, lebih baik rekrutmen ditunda tahun depan. Terlebih jika gajinya dibebankan ke daerah, Satria Yudha menilai lebih baik, gaji tenaga honorer dan kontrak yang ada saat ini di daerah saja yang dinaikkan. (kmb40)

SERANGKAIAN Karya Agung Panca Wali Krama, Tawur Labuh Gentuh, Wana Kertih lan Segara Kertih di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur, Pemerintah Kabupaten Bangli, Selasa (12/2) kemarin, ngaturang bhakti panganyar di pura setempat. Bhakti panganyar yang dipimpin langsung Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, diikuti pimpinan beserta staf OPD di lingkungan Pemkab Bangli serta perwakilan dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangli.

Kepala Bagian Kesra Setda Bangli Jro Widata menyampaikan bhakti panganyar yang dilaksanakan kemarin merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan Pemkab Bangli sebagai wujud sradha bhakti kepada sesuwunan yang berstana di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur. Melalui bhakti panganyar ini, Pemkab Bangli memohon keselamatan dan anugerah dari Ida Sang

Hyang Widhi Wasa agar Kabupaten Bangli pada khususnya, Bali pada umumnya dan dunia selalu diberikan kerahayuan dan kerahajengan. “Kita juga memohon agar masyarakat dan umat se-Dharma senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai cobaan dan kita selalu dapat menjaga hubungan sesuai dengan konsep Tri Hita Karana, yaitu hubungan dengan Sang Pencipta, hubungan dengan sesama dan hubungan dengan alam semesta sehingga tetap terjaga keseimbangan alam yang kita cintai,” terangnya.

Dikatakan Jro Widata bahwa bhakti panganyar yang dilaksanakan Pemkab Bangli kemarin di-puput oleh Ida Padanda Gede Wayan Kerta Yoga dari Geria Buda Keling Karangasem.

Sementara itu, Bendesa Adat Purwayu I Nyoman Jati selaku manggala karya menyampaikan bahwa karya agung ini dilaksanakan berdasarkan Lon-

tar Brahmana Raja Purana.

Sebelum puncak karya digelar, dilaksanakan prosesi wana kerti mlaspas ngenteg linggih di Pasar Agung, segara kerti dan melasti di Pantai Amed.

Karya agung di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur akan dilangsungkan selama satu bulan tujuh hari. Karya akan di-sineb pada 3 Maret mendatang.

Dijelaskan juga bahwa Pura Sad Kahyangan jagat ini di-empon oleh kurang lebih dua puluh desa pakraman se-Kecamatan Abang, Karangasem. Persiapan karya dengan membuat piranti dan kelengkapan upacara dilaksanakan secara bergilir. “Piranti yang digunakan pada karya ini berupa kerbau, kambing, banteng, asu, bebek, angsa dan ayam panca warna sebagai panyatur bhuana lima penjuru arah yaitu utara, timur, selatan, barat dan tengah yang dipusatkan di Pura Nataran Agung Lempuyang Luhur,” jelasnya. (ad407)

Lipat Surat Suara Libatkan 50 Warga

Disayangkan, Penundaan Perekrutan PPPK

PANGANYAR - Wabup Bangli Sang Nyoman Sedana Arta memimpin bhakti panganyar serangkaian Karya Agung Panca Wali Krama, Tawur labuh Gentuh, Wana kertih lan Segara Kertih di Pura Lempuyang Luhur, Selasa (12/2) kemarin.

15

Rabu Wage, 13 Februari 2019

Guru Terampil Harus Lebih Banyak Ketimbang Normatif Depok (Bali Post) Pendidikan ke depan akan difokuskan ke vokasi, sehingga para guru terampil jumlahnya harus lebih banyak ketimbang guru normatif. ‘’Sekolah vokasi, SMK, guru-guru harus di-upgrade terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill, kemampuan guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif,’’ kata Presiden Joko Widodo saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sawangan, Depok, Selasa (12/2) kemarin.

Kepala Negara mengungkapkan, saat ini guru normatif di sekolah vokasi masih mendominasi sekitar 65 persen dibanding guru terampil.

Jokowi mencontohkan guru normatif itu adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia.

Dia berharap dengan lebih banyaknya guru-guru terampil, maka para siswa memperoleh mata pelajaran yang bisa diterapkan langsung untuk du-

nia kerja. Untuk itu, Jokowi meminta para kepala dinas pendidikan yang hadir agar memperbaiki kondisi ini sehingga ke depannya harus lebih banyak guru terampil, sehingga lulusan SMK bisa langsung siap menghadapi dunia kerja. ‘’Yang 35 persen ini tugas kementerian bapak/ibu semua untuk menyiapkan ini, mengupgrade, bisa melatih agar guru terampil itu lebih banyak,’’ kata Jokowi.

Presiden menegaskan bah-

wa pada 2019, pemerintah akan fokus besar-besaran pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), setelah 4,5 tahun fokus pembangunan infrastruktur. ‘’Harus ada pergeseran strategi, setelah infrastruktur kita akan masuk pada yang namanya pembangunan SDM secara besar-besaran,’’ katanya.

Jokowi mengatakan, jika Indonesia tidak terjebak menjadi negara berpendapatan menengah, maka harus me-

’’Sekolah vokasi, SMK, guru-guru harus di-upgrade terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill, kemampuan guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif.’’

miliki infrastruktur dan SDM yang lebih baik. ‘’Ini menjadi prasyarat, supaya kita tidak terjebak pada negara dengan pendapatan menengah dan bisa melompat kepada negara maju sangat,’’ katanya.

Untuk menyiapkan SDM yang baik, Presiden meminta tidak ada tumpang tindih tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. ‘’Harus betulbetul jelas apa yang menjadi tanggung jawab saudara, apa yang menjadi tanggung jawab menteri, tanggung jawah provinsi, tanggung jawab kabupaten/kota. Harus jelas.

Tidak bisa kita tidak terkonsolidasi,’’ tandas Jokowi. (ant)

Presiden Joko Widodo

Menristekdikti Dorong PTS Raih Akreditasi A Jakarta (Bali Post) Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) agar meningkatkan kualitasnya untuk meraih akreditasi A. ‘’Saya mendorong PTS untuk meningkatkan kualitasnya ya, jangan banyak protes, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas,’’ katanya di Jakarta, Selasa (12/2) kemarin.

Dari 36 PTS yang sudah

terakreditasi A baru-baru ini, 13 di antaranya berada di Jakarta. Hal tersebut karena PTS di Jakarta ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang lebih baik. ‘’Karena berada di ibu kota, infrastruktur yang tersedia lebih baik, masyarakatnya lebih baik, informasi mudah diakses,’’ kata Menristekdikti.

Meski mengakui PTS di Jakarta lebih unggul, namun ia meyakini PTS di

luar Jakarta juga mampu meraih akreditasi A dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. ‘’Karena sekarang dengan teknologi informasi, jarak tidak menjadi masalah.

Meski jauh, dengan teknologi informasi, semua bisa setara,’’ ujarnya.

Menristekdikti menjabarkan, sejumlah upaya yang harus dilakukan PTS untuk mendapatkan akreditasi A, di antaranya harus memiliki komitmen untuk mendapat-

kan akreditasi A. Kemudian, PTS juga diminta memiliki sistem yang terintegrasi dalam administrasi, baik di akademik, keuangan dan lainnya.

Selanjutnya, harus ada peningkatan budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. ‘’Hal itu penting karena perguruan tinggi yang telah mendapat akreditasi A berkewajiban untuk terus menjaga mutunya,’’ tandas Menristekdikti. (ant)

31 Maret Diusulkan Jadi Hari Keselamatan Berlalu Lintas Jakarta (Bali Post) – Kakorlantas Polri Irjen Polisi Refdi Andri mengusulkan 31 Maret untuk diperingati sebagai Hari Keselamatan Berlalu Lintas. ‘’Harus ada momen untuk membawa masyarakat sadar bahwa keselamatan adalah hal yang utama. Alangkah baiknya bila kami usulkan 31 Maret untuk menjadi Hari Keselamatan Berlalu Lintas,’’ kata Refdi di Kantor NTMC, Jakarta, Selasa (12/2) ke-

marin.

Menurutnya, usulan itu berawal dari kegiatan Millennial Road Safety Festival (MRSF) yang merupakan kampanye keselamatan berlalu lintas bagi kaum milenial. Kemudian pihaknya ingin agar program kampanye MRSF bisa menjadi budaya dan berkelanjutan dari tahun ke tahun, sehingga akhirnya pihaknya mengusulkan 31 Maret 2019 untuk ditetapkan sebagai Hari Keselamatan

Berlalu Lintas.

Alasan pemilihan tanggal tersebut, kata Refdi, karena hari tersebut bertepatan dengan puncak kegiatan Millennial Road Safety Festival. ‘’Tanggal 31 Maret 2019 adalah hari puncak pelaksanaan MRSF. Ini momentum bagaimana program ini berkelanjutan dari tahun ke tahun,’’ katanya.

Untuk mewujudkan wacana pencanangan peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas, Polri pun mengadakan

serangkaian diskusi bersama perwakilan kementerian lembaga, pengamat transportasi, sejumlah ahli dan akademisi. ‘’Kami minta masukan dari ahli, pengamat transportasi, kementerian lembaga sehingga ide pencanangan ini bisa benar-benar matang,’’ katanya.

Refdi mengatakan, pencanangan Hari Keselamatan Berlalu Lintas dinilainya penting, sebagai salah satu upaya agar jumlah kecelakaan

Berdampak Elektabilitas Bergabungnya mantan Gubernur DKI Jakarta ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menurut JK, juga dapat berdampak pada elektabilitas Jokowi sebagai capres petahana.

Bagi para Ahoker, sebutan untuk pendukung Ahok, keterlibatan Ahok sebagai kader PDI Perjuangan tentu dapat menaikkan elektabilitas bagi pasangan JokowiMa’ruf. Namun, bagi sekelompok orang yang memperhatikan kasus penistaan agama oleh Ahok, tentu akan membawa dampak buruk bagi perolehan suara Jokowi di

Pilpres 2019. ‘’Tentu ada yang nambah, ada yang tergerus. Bagi Ahoker, tentu mungkin menambah; tapi bagi yang konsisten dengan apa yang terjadi kepada Ahok, tentu tidak mau milih (JokowiMa’ruf),’’ tambahnya.

Untuk itu, JK pun menyarankan Ahok untuk menikmati masa kebebasaannya terlebih dahulu sebelum mulai kembali berpolitik praktis. ‘’Ya… lebih baik situasi seperti inilah, tenang-tenanglah Pak Ahok.

Jadi ya… jalan-jalan dulu, atau apa; karena dia, Ahok, kan sudah empat kali pindah partai juga,’’ kata JK. JK pun menyarankan agar anggota lain TKN tidak menyarankan Ahok untuk masuk ke dalam tim

dan jumlah korban kecelakaan lalu lintas menurun serta untuk mencapai target tidak adanya kecelakaan lalu lintas pada 2035. ‘’Poin pentingnya (peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas), agar jumlah lakalantas benar-benar menurun, keselamatan menjadi hal yang utama, korban kecelakaan menurun sehingga pada 2035, tidak ada lagi lakalantas alias zero accident,’’ katanya. (ant)

Pengelolaan Aset pemenangan Jokowi-Ma’ruf karena dapat berimbas pada menurunnya elektabilitas Jokowi sebagai capres petahana. ‘’Lebih baik (Ahok) tenang-tenang, toh pemilu dua bulan lagi, juga efeknya tidak akan banyak,’’ tambahnya.

Bergabungnya Ahok di PDI Perjuangan diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah PDI-P Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama saat Ahok menyambangi kantor sekretariat partai tersebut pada Jumat (8/2). Adi yang juga Ketua DPRD Provinsi Bali mengatakan Ahok telah resmi memiliki kartu anggota PDI Perjuangan sejak 26 Januari lalu. (ant)

‘’Perubahan nama ini akan memberi dampak tentang tata kelola di LPD,’’ katanya.

Selain itu, keberadaan LOKA Bali yang menjadi kontroversi belakangan dinilai akan menghilangkan keberadaan Lembaga Pemberdayaan (LP) LPD. Pembinaan untuk LPD yang sudah dilakukan dari awal terbentuknya hingga akhir saat ini sudah tersistem dengan baik yang ditunjukkan dengan peningkatan pengelolaan aset yang saat ini sudah mencapai Rp 22 triliun.

Jika LOKA Bali dibentuk akan ada ketidaksiapan dari masyarakat. ‘’Termasuk kami di LPD Kuta yang memiliki aset cukup besar.

Lalu bagaimana dengan LPD yang kecil?’’ katanya. (kmb42)

Pengusaha Kecil Untuk mendukung dan memantapkan terlaksannya program dimaksud, kemudian digelar seminar nasional yang mengkaji tentang keberadaan lembaga keuangan desa yang disingkat LKD atau badan kredit desa (BKD). Seminar ini diprakarsai oleh Departemen Dalam Negeri yang diadakan di Semarang pada Februari 1984. Salah satu hasil terpenting dari seminar yang digelar Departemen Dalam Negeri tersebut adalah ‘’perlu ada bentuk perkreditan desa yang mampu membantu pengusaha kecil di pedesaan yang pada saat itu memang masih sangat jauh dari jangkauan lembaga keuangan yang bernama perbankan’’.

Jika dilihat dari perkembangan lembaga perkreditan desa, sesungguhnya pada tahun 1984-an sejumlah provinsi di Indonesia telah memiliki lembaga dana kredit pedesaan yang disingkat LDKP. Namun, keberadaannya sangat beragam sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing. Lembaga Kredit Kecamatan (LKC) untuk Provinsi Aceh, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) untuk Provinsi Jawa Barat, dan di Jawa Tengah disebut BKK yakni Badan Kredit Kecamatan. Dengan berbekalkan hasil seminar Depdagri yang diselenggarakan di Semarang pada Pebruari 1984, Bali kemudian mengartikulasikan berbagai prinsip dasar yang melandasi kehidupan desa pakraman, banjar pakraman, atau sekaa, lalu mendirikan Lembaga Perkreditan Desa yang disingkat LPD. Tujuan utama (roh) didirikannya Lem-

baga Perkreditan Desa (LPD) ini adalah membantu desa adat dalam menjalankan roda pemerintahan desanya.

Sebagai upaya untuk memberikan landasan yang kuat atas keberadaan LPD saat itu, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2/1988 yang isinya menetapkan bahwa LPD mulai beroperasi per 1 Maret 1985.

Dengan mengacu pada sejarah panjang terbentuknya LPD, dan mencermati realitas atas peran yang telah dimainkan oleh LPD sebagai lembaga keuangan desa, maka dapat dipahami betapa penting dan strategisnya kedudukan LPD dalam melancarkan peredaran urat nadi perekonomian desa pakraman. Berangkat dari gagasan tersebut dapat dikatakan bahwa LPD sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan desa pakraman di Bali sampai saat ini. Namun,

belakangan eksistensi LPD sebagai lembaga perkreditan desa tampaknya mulai terusik.

Pasalnya, pemerintah daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Desa Adat, mau melakukan perubahan nama LPD dari Lembaga Perkreditan Desa menjadi Labda Pacingkreman Desa.

Demikian juga ada rencana pihak tertentu untuk membentuk Lembaga Otoritas Perekonomian Adat (LOKA) yang ujung-ujungnya membuat pihak pengelola LPD merasa eksistensinya terusik. Untuk memberikan jaminan rasa keamanan kepada pihak LPD, sebagai bagian dari struktur kelembagaan adat di Bali, bagi pihak-pihak tertentu yang tiba-tiba merasa peduli atas keberadaan LPD, sebaiknya membaca atau mempelajari dulu sejarah perkembangan LPD sampai adanya saat ini.

Tidak lalu ujug-ujug menilai

bahwa keberadaan LPD saat ini banyak kelemahannya, banyak kekuarangannya dan seterusnya.

Ketika berbicara soal kelemahan dan kekurangan memang semua hal yang ada di muka bumi ini tidak dapat dilepaskan dari faktor kekurangan dan kelebihan.

Sebab, secara esensi kita tidak mungkin melepaskan diri dari hukum rwa bhineda (dua hal yang berbeda). Dalam konteks ini, masyarakat Bali bukan antiperubahan, akan tetapi ketika mau melakukan perubahan terhadap elemenelemen dasar dari sebuah institusi yang bernama desa pakraman, yang salah satu bagiannya adalah Lembaga Perkreditan Desa, mestinya melibatkan para praktisi LPD itu sendiri. Sebab, yang paling tahu tentang kondisi LPD adalah para pelakunya, bukan pihak eksternal yang hanya melihat keberadaan LPD di

permukaan. Hal ini penting dilakukan, sebab menurut perspektif fungsional struktural, salah satu bagian dari struktur yang membangun desa pakraman mengalami gangguan, maka terganggulah struktur desa pakraman secara keseluruhan. Demikian pula ketika LPD sebagai bagian dari struktur desa pakraman mengalami gangguan, maka harmonisasi desa pakraman pun ikut terganggu. Sebagai warga desa pakraman tentu tidak menginginkan terjadinya disharmoni desa pakraman.

Terkait hal itu marilah semua berkomitmen untuk menjaga dan memberi perlindungan terhadap keberadaan desa pakraman yang di dalamnya ada Lembaga Perkreditan Desa yang disingkat LPD. Penulis, Guru Besar bidang Sosiologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

WARUNG GLOBAL

Tekan Kemiskinan, Buka Lapangan Pekerjaan Seluas-luasnya UPAYA menekan angka kemiskinan terus dilakukan pemerintah. Mulai dari pemberian bantuan langsung tunai, beras sejahtera (rastra), program keluarga harapan dan sejenisnya sampai berupaya membentuk tim khusus dalam penanggulangan kemiskinan. Meskipun demikian pemerintah harus tetap berupaya menekan angka kemiskinan ini. Lalu bagaimana tanggapan Kawan Global yang bergabung dalam acara dialog interaktif Warung Global yang disiarkan Radio Global 96,5 FM, Selasa (12/2) kemarin?

Berikut rangkuman opini selengkapnya.

Masyarakat menjadi miskin karena tidak memiliki penghasilan. Untuk itu, Ketut Mursi di Denpasar berharap agar pemerintah menciptakan lapangan kerja seluasluasnya bagi masyarakat miskin sehingga mereka memiliki penghasilan. Dengan demikian angka kemiskinan bisa ditekan.

Sementara itu, Ari di Karangasem melihat bahwa sudah banyak program penanggulangan kemiskinan yang digelontorkan pemerintah.

Pusat memberikan dana desa, sebaiknya dana ini digunakan untuk memberdayakan masyarakat sehingga kemiskinan bisa dikurangi.

Menurut UUD 45, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, untuk itu Werdha di Gianyar berharap warga miskin jangan sampai berkembang biak atau bertambah terus. Jika dibentuk tim, harus bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan tidak asal bapak senang (ABS). Pendataan harus akurat, untuk itu aparat terbawah harus tahu betul kondisi masyarakatnya sehingga

05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita 06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:00 Wita 09:05 Wita 09:30 Wita 10:05 Wita 11:05 Wita 12:00 Wita 12:05 Wita 12:30 Wita 13:00 Wita 13:30 Wita 14:00 Wita 14:30 Wita 15:00 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Religiusitas di Zaman Global (2) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Bala Kanda Bali Channel Tourist TV Inovator Ista Dewata Pura Penataran Agung Jukut Paku Singakerta Lejel Homeshopping Bali Channel Tourist TV Puja Trisandya Religiusitas di Zaman Global (3) Berita Siang Klip Bali Bali Channel Tourist TV Klip Bali Marion Sam Sugli Sinoil (3) Agrobisnis Budi Daya Ikan Mujair di

bantuan tepat sasaran. Selain itu, ia juga berharap kemiskinan ini tak jadi komoditas politik, hanya dibicarakan jelang hajatan pemilu.

Fera di Tabanan dan Ayu di Petang juga sepakat dengan pendapat itu. Jika penanganan kemiskinan masih seperti ini, kemiskinan tidak akan bisa ditanggulangi. Dengan memiliki pekerjaan yang layak, ada penghasilan tiap bulannya.

Pemerintah telah berupaya menekan angka kemiskinan.

Di sektor pendidikan juga sudah dibantu, demikian Lilis di Tabanan. Ia melihat bahwa pemerintah memiliki banyak PR. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga miskin, angka kemiskinan bisa ditekan seminimal mungkin.

Febri di Denpasar tidak menyangka gemerlap dunia pariwisata ternyata tidak menjamin bahwa Bali tak mengantongi warga miskin.

Ia justru berpendangan lain, untuk menekan kemiskinan, upah buruh harus dinaikkan.

Jika tidak kemiskinan akan terus bertambah. (sikha p)

Danau Batur 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:05 Wita Dialog Interaktif Ambarasram 17:00 Wita Kreasi Anak Wisnawa Production (2) 17:30 Wita Gita Santhi Sekaa Santhi Lila Mahasaraswati (2) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:00 Wita Giliran Anda 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Dialog Interaktif Dedy Susanto 21:00 Wita Wirasa Peduli Sesama 21:30 Wita Mahadewi Sunglases Jaga Kesehatan 22:00 Wita Berita dan Bincang Terkini 22:05 Wita Lila Cita

Calonarang Niscaya Lingga - Nircaya Lingga Pr. Dalem Bajangan Br. Kebon Nyitdah Tabanan (3) 23:00 Wita Berita dan Bincang Terkini 23:05 Wita Folk Song 23:30 Wita Bali Channel

balipost (170rb Like) http://facebook.com/balipost

Rabu Wage, 13 Februari 2019

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

FORKI Seleksi Liga Champions Karateka Pra-PON Denpasar (Bali Post) Pengprov FORKI Bali mulai menyeleksi karateka asal Pengkot dan Pengkab FORKI se-Bali guna menyiapkan tim yang akan berlaga pada ajang Pra-PON Bali dan Piala Kasad. Sejauh ini jadwal Pra-PON dan Piala Kasad belum turun, sebab baru dibahas dalam Munas FORKI di Jakarta pada 15 Februari nanti.

Pelatih Nyoman Sumayasa memanggil sekitar 50 karateka. Mereka merupakan atlet yang berjaya di PON, Porprov, Pomnas, Popnas, Piala Mendagri dan Piala Kasad lalu. ‘’Jadi, mereka yang kami panggil seleksi ini sudah menorehkan prestasi pada beberapa ajang bergengsi,’’ ucapnya di Denpasar, Selasa (12/2) kemarin.

Pihaknya hanya mengetahui Piala Kasad akan digelar di Banjarmasin pada Maret, sedangkan PraPON diselenggarakan September mendatang. Pada kedua ajang ini akan diturunkan karateka senior.

Untuk itu akan dijaring 24-26 atlet putra-putri yang tampil pada nomor kata dan kumite. ‘’Kami sengaja menyiapkan karateka sejak dini agar tidak berbenturan dengan Porprov Bali XIV di Tabanan pada September,’’ jelas Sumayasa. (022)

James Harden (kanan)

Bali Post/afp

James Harden Perpanjang Rekor Houston – James Harden memperpanjang rekor 30 poinnya menjadi 30 pertandingan ketika Houston Rockets mengalahkan Dallas Mavericks 120-104 dalam lanjutan kompetisi NBA, Selasa (12/2) kemarin. Ia menjadi pemain kedua dalam sejarah NBA setelah Wilt Chamberlain yang mencetak setidaknya 30 poin dalam 30 laga berturut-turut.

Harden memecahkan 30 poin dengan tembakan tiga angka untuk menyelesaikan laga dengan 31 poin. Ia berada di bawah Chamberlain yang memegang rekor membuat 30 dalam 65 pertandingan. ‘’Ia (Chamberlain) adalah salah satu yang terbesar yang pernah menyentuh bola basket. Jelas aku masih harus menempuh jalan yang panjang, tetapi ini adalah permulaan. Aku hanya berusaha mempertahankannya,’’ katanya.

Kepuasan utama Harden adalah membantu mengamankan kemenangan bagi klubnya. Rekor menang-kalah 33-23 membuat Rockets tetap bertahan dalam perburuan playoff di Wilayah Barat. ‘’Mereka tim yang sangat bagus, terutama ofensif. Mereka punya sejumlah pemain yang bisa menembak bola dengan baik. Kami hanya harus menjaga ketenangan dan membuat beberapa tembakan besar,’’ tambah Harden tentang Mavericks. Luka Doncic memimpin Mavericks dengan menyumbang 21 poin.

Di tempat lain, Kawhi Leonard membuat 30 poin saat Toronto Raptors menundukkan Brooklyn Nets 127-125. Leonard adalah satu dari enam pemain Raptors yang membuat angka ganda, dengan Serge Ibaka menambah 18 poin dan Pascal Siakam 17 poin. Kemenangan ini meningkatkan rekor Raptors menjadi 42-16 untuk mengimbangi Milwaukee Bucks yang bercokol di puncak Wilayah Timur.

Hasil lengkap: Toronto Raptors vs Brooklyn Nets 127-125, Denver Nuggets vs Miami Heat 103-87, Chicago Bulls vs Milwaukee Bucks 99-112, Houston Rockets vs Dallas Mavericks 120-104, Minnesota Timberwolves vs LA Clippers 13-120, Oklahoma City Thunder vs Portland Trail Blazers 120-111, Cleveland Cavaliers vs New York Knicks 107-104, Detroit Pistons vs Washington Wizards 121-112, Indiana Pacers vs Charlotte Hornets 99-90. (afp/kmb)

Madrid Diuji Talenta Muda Ajax

Amsterdam – Tren positif Real Madrid di kompetisi La Liga Spanyol akan diuji Ajax Amsterdam pada laga pertama babak 16 besar Liga Champions di Johan Cruyff Arena, Belanda, Kamis (14/2) dini hari. Duel ini bakal menyajikan bentrok antara kumpulan pemain bintang di kubu tim tamu dan permata muda milik tuan rumah.

Ajax memiliki talenta terbaru seperti Frenkie de Jong dan Matthijs de Ligt yang akan berusaha mengikuti kiprah Donny van de Beek, Andre Onana, dan Kasper Dolberg. Akan tetapi, lineup klub peringkat kedua Liga Belanda yang ditaburi pemain masa depan ini juga ada di pihak lawan.

Pelatih Madrid Santiago Solari telah meremajakan timnya sejak bertugas pada November lalu. Ia memberikan kepercayaan besar kepada Vinicius Junior. Dalam empat bulan, pemain asal Brazil berharga 45 juta euro ini tampil 22 kali untuk tim utama, termasuk saat melawan Barcelona dan Atletico Madrid. Dalam kedua laga ini, ia menjadi ancaman terbesar Madrid sebagai pendamping Karim Benzema di lini depan. ‘’Adaptasinya sangat cepat. Dia berusia 18 tahun dan telah beradaptasi dengan negara baru, budaya baru, jenis sepak bola yang berbeda. Dia telah menunjukkan bakatnya tetapi kami harus merawatnya,’’ kata Solari.

Vinicius mengalahkan Isco yang belum memulai pertandingan liga di bawah Solari, dan Marcelo yang kondisinya memburuk pada awal tahun. Casemiro juga terdegradasi ke bangku cadangan.

Vinicius dimunculkan bersama Sergio Reguilon (22) di bek kiri, Marcos Llorente di lini tengah bertahan dan Dani Ceballos yang bisa melakukan transisi sehingga memudahkan kerja Luka Modric. ‘’Mereka adalah masa depan Madrid. Oleh karena itu, mereka harus menjadi bagian dari masa sekarang,’’ tambah Solari.

Dortmund yang memimpin klasemen Liga Jerman diperkuat Jadon Sancho, pemain sayap Inggris berusia 18 tahun. Sancho tengah bersinar di Bundesliga. Ia mencetak gol pembuka dan terlibat dalam dua gol lainnya saat Dortmund berbagi hasil imbang 3-3 melawan Hoffenheim. ‘’Ini Wembley, aku tidak sabar. Semua orang mengirimi saya pesan. Saya butuh tiket. Saya akan bermain di depan keluarga saya, sesuatu yang selalu ingin saya lakukan sejak masih kecil,’’ ungkap Sancho yang meminta sekitar 30 tiket dari klubnya pada pertandingan di kota kelahirannya. (afp/kmb)

Spurs-Dortmund Pada laga lainnya, Tottenham Hotspur menjamu Borussia Dortmund di Wembley. Pelatih Spurs Mauricio Pochettino menempatkan Liga Champions sebagai tujuan utamanya. Dia lebih menghargai kualifikasi untuk kompetisi klub elite Eropa daripada keberhasilan di piala domestik.

Tottenham belum pernah melewati 16 besar Liga Champions atau Liga Eropa sejak Pochettino tiba dari Southampton pada Mei 2014. Ini merupakan perdelapanfinal Eropa pertama buat Pochettino yang melahirkan generasi bintang termasuk Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen, dan Son Heung-min. Merekalah yang melambungkan Spurs ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris. ‘’Kami merasa sangat bangga atas semua keadaan yang dilakukan tim dengan luar biasa. Kami menunjukkan karakter hebat dan kualitas sangat baik, berjuang melawan tim besar dan berada di posisi yang sangat dekat dengan puncak. Kami berharap terus berjalan ke arah yang sama untuk memperjuangkan halhal besar,’’ tutur Pochettino.

MATANG - Kematangan Karim Benzema akan diuji Ajax di Johan Cruyff Arena pada Kamis (14/2) dini hari.

Pemain Bali United Berlatih di ’’Gym’’ Flying Wheel Menang

Mangupura (Bali Post) – Para pemain Bali United tidak mendapat porsi latihan di lapangan, Selasa (12/2) kemarin. Fadil Sausu dan kawankawan hanya mendapat materi latihan pagi hari di salah satu pusat kebugaran (gym) di daerah Kuta, Badung.

Pelatih Kepala Bali United Stefano Cugurra mengatakan tujuan diadakannya latihan di tempat gym agar pemainnya lebih memiliki tenaga saat menjalani berbagai pertandingan. ‘’Kami ingin para pemain lebih memiliki power sehingga tidak mudah mengalami cedera saat latihan dan pertandingan.

Ini merupakan program kami saat pramusim,’’ ujar pelatih yang akrab disapa Teco ini

seperti dikutif dari situs Bali United.

Tim Serdadu Tridatu saat ini sedang dalam persiapan jelang melakoni pertandingan babak 16 besar Piala Indonesia 2018 menghadapi Persela Lamongan pekan depan. Laga ini mengangkat nama Ilija Spasojevic ke permukaan. Penyerang Bali United ini memiliki rekor apik ketika berhadapan dengan Persela.

Dalam dua pertemuan terakhir pada musim kompetisi 2018 lalu, Spaso sukses mencetak dua gol untuk tim Serdadu Tridatu ke gawang Persela. ‘’Mengenai rekor bagus melawan Persela, tentu hal tersebut akan menambah motivasi bermain saya. Tapi

saya selalu termotivasi di setiap pertandingan untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Tidak peduli siapa yang mencetak gol, bagi saya kemenangan tim menjadi yang utama,’’ kata Spaso.

Mengenai kekuatan Persela, Spaso mengatakan tim berjuluk Laskar Joko Tingkir tersebut berkualitas bagus.

Namun, tekad para pemain Bali United untuk tetap berada di jalur kemenangan akan membuat laga berjalan menarik. ‘’Persela salah satu tim berkualitas di Indonesia.

Mereka juga cukup kuat bila bermain di kandang sendiri.

Tapi kami juga ingin terus mempertahankan tren positif,’’ tegasnya. (kmb)

Jakarta (Bali Post) – Flying Wheel Makassar akhirnya memetik kemenangan perdana musim ini usai menundukkan GMC Cirebon dengan skor 72-57 dalam lanjutan Seri II Piala Srikandi 2018-2019 di GOR Grogol, Jakarta, Selasa (12/2) kemarin.

Guard Jumriah HL menjadi bintang kemenangan Flying Wheel dengan mencetak 20 poin, diikuti Ummil Asmi yang membuat 18 poin dan 14 rebound serta Vivit Arini yang menyumbang 13 poin dan 10 rebound. Sementara center Chelly Marcelina memimpin raihan angka GMC dengan catatan 14 poin diikuti Christie Rumambie yang mengemas 12 poin.

Flying Wheel kini memiliki catatan menang-kalah 1-5, sedangkan GMC mempunyai rekor 2-3. Flying Wheel bakal mendapat tantangan berat di laga berikutnya saat menghadapi favorit juara Merpati Bali pada Kamis (14/2) besok. Sementara GMC lebih dulu melawan Tenaga Baru Pontianak pada Rabu (13/2) ini.

Tim Flying Wheel akan berusaha menjaga fokus agar bisa mencapai empat besar klasemen akhir musim reguler Srikandi Cup 2018-2019. ‘’Kami tetap fokus untuk mencari peringkat keempat, supaya bisa capai semifinal,’’ kata pelatih Flying Wheel Eddy Winarso selepas pertandingan. (ant)

Koni Tabanan Siap Presentasikan ’’Venue’’ Porprov

Bali Post/ist

TIM WASRAH – Ketua Tim Wasrah KONI Bali Maryoto Subekti dan anggotanya ketika meninjau arena pertandingan Porprov di Tabanan.

Tabanan (Bali Post) – Tabanan selaku tuan rumah Porprov Bali XIV/2019 siap mempresentasikan arena pertandingan (venue) pada acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI se-Bali di Gedung KONI Bali, 22 Februari mendatang. Tabanan juga siap menerima saran dan masukan demi suksesnya pelaksanaan Porprov Bali.

Ketua Umum KONI Tabanan Dewa Gede Ary Wirawan menyatakan hal itu usai menerima tim Pengawas dan Pengarah (Wasrah) KONI Bali yang meninjau beberapa venue di Tabanan, Selasa (12/2) kemarin. Selama berkunjung di Kabupaten Lumbung Beras, Tim Wasrah didampingi

anggota Komisi IV DPRD Tabanan dan Dinas PU. Dikatakannya, progres pembangunan venue sudah sesuai dengan tahapan dan diharapkan tuntas pada Agustus mendatang. ‘’Kami akan presentasikan itu pada RAT nanti. Tabanan siap menjadi tuan rumah dan akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada kontestan Porprov dari seluruh kabupaten dan kota se-Bali,’’ ujarnya.

Menurut Ketua Tim Wasrah KONI Bali, Maryoto Subekti, Tabanan telah membenahi venue yang akan digunakan pada Porprov. Ia mencontohkan GOR Debes baru yang rencananya dipakai cabor futsal dan bola voli. ‘’Technical

delegate (TD) berhak memberikan masukan dalam pembangunan venue demi kesempurnaan sekaligus kelayakan untuk menghelat sebuah event. Kami ingin mereka rajin mendatangi venue-venue sesuai cabornya berikut memberikan masukan,” jelasnya.

Maryoto Subekti didampingi Sekretaris Umum (Sekum) KONI Bali yang juga Wakil Ketua Wasrah IGN Oka Darmawan, I.B. Diptha, Nyoman Yamadhiputra dan Nengah Madiadnyana. Arena pertandingan yang ditinjau adalah sejumlah GOR, lapangan bola basket, tenis meja, atletik dan tenis lapangan. ‘’Kami memantau dan melihat semuanya sekaligus berdialog dengan pihak tuan rumah,’’

sebut Oka Darmawan.

Dalam dialog tersebut ditanyakan seputar kesiapan Tabanan terutama terkait venue mendekati gelaran Porprov Bali dan pentingnya dilakukan koordinasi secara rutin. Sejauh mana perkembangan lengkap Tabanan akan disampaikan lagi secara terbuka pada RAT KONI Bali.

Kedatangan Tim Wasrah KONI Bali juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi Tabanan dalam persiapan menjadi tuan rumah Porprov. ‘’Pastinya nanti akan ada masukan dan saran dari peserta RAT yang bisa membantu Tabanan,’’ terang pria yang juga Ketua Umum Pengprov Perbasi Bali ini. (022)