20 HALAMAN
NOMOR 173 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (103 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu pon, 13 Februari 2016
@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Jokowi Minta Gubernur Dekat dengan Rakyat Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tujuh pasang gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak tahap pertama di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/2) kemarin. Pelantikan tersebut menandai dihapusnya rapat paripurna istimewa pelantikan gubernur dan wakil
gubernur terpilih di DPRD provinsi seperti yang selama ini dilakukan. Prosesi pelantikan kali ini juga berbeda, karena usai pembacaan keppres dan penandatanganan berita acara pelantikan, Presiden memberikan amanat. Hal. 19 Gubernur Terpilih
Gempa Taiwan
67 Orang Tewas
Taipei Jumlah korban jiwa akibat gempa bumi yang mengguncang Kota Tainan di Taiwan Selatan, Sabtu (6/2), telah naik 67 orang sampai pukul 21.48 waktu setempat, Kamis (11/2), dan 57 orang lagi belum ditemukan. Gedung 16 lantai Wei Guan ambruk ke arah jalan di sisi timur beberapa detik setelah gempa, demikian keterangan resmi terkini mengenai korban jiwa sebagaimana dilaporkan Xinhua, Jumat (12/2) pagi kemarin. Sebanyak 238 orang diselamatkan dari gedung itu, tetapi 57 orang masih belum ditemukan hampir enam hari setelah gempa. Gempa tersebut, yang oleh Lembaga Gempa Bumi Tiongkok dicatat memiliki kekuatan 6,7 pada skala Richter, mengguncang Taiwan Selatan pada pukul 03.57 pada Sabtu, cuma dua hari sebelum Tahun Baru Tionghoa, Imlek. Petugas pertolongan yang melancarkan upaya pencarian segera setelah gempa dan masih bekerja keras untuk melucuti gedung itu dan mencari orang yang hilang. Tetapi lebih dari tiga hari berlalu sejak penyintas sebelumnya diselamatkan, demikian Xinhua. (ant)
Diduga WNI
Jakarta (Bali Post) – Satu jenazah diduga warga negara Indonesia (WNI) ditemukan pascagempa 6,4 pada skala Richter yang melanda Tainan, Taiwan, Sabtu (6/2) lalu. Direktur Perlindungam WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan di Jakarta, Jumat (12/2) malam, bahwa kondisi jenazah sudah rusak sehingga tidak mungkin diidentifikasi secara visual. “Karena itu, kami belum bisa memberikan informasi lengkap mengenai korban karena tim di Tainan dan di Kemenlu sedang melakukan upaya verifikasi dan identifikasi,” kata Iqbal. Menurut informasi dari Direktur PWNI-BHI Kemenlu, jenazah itu ditemukan di reruntuhan Gedung Crown Victoria di Distrik Yongkang Tainan City. Menurut Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, jumlah WNI yang tinggal di Tainan mencapai 17 ribu orang. Dari jumlah tersebut, 16.800 orang merupakan TKI, sementara sisanya adalah pelajar dan lainnya. (ant)
Bali Post/ant
LANTIK GUBERNUR - Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) beserta tujuh pasang gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan dikawal pasukan kehormatan berjalan bersama menuju Istana Negara untuk mengikuti acara pelantikan di Jakarta, Jumat (12/2) kemarin.
PKS Juga Tolak Revisi UU KPK
Jakarta (Bali Post) –
Setelah Gerindra dan Partai Demokrat, kini PKS juga menyatakan menolak revisi UU KPK. Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan fraksinya menolak melanjutkan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 itu, yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi DPR. “Hasil keputusan rapat pleno Fraksi PKS pada Kamis (11/2) adalah menolak melanjutkan pembahasan revisi UU KPK,” katanya di Jakarta, Jumat (12/2) kemarin. Jazuli menyatakan F-PKS setuju revisi apabila pemerintah kompak dan konsisten membahasnya bersamasama dengan DPR. “Jangan sampai terkesan centangperenang antara Menkum HAM dengan istana seakan ada ketidakkompakan antara mereka,” katanya. Dia menjelaskan, revisi UU ini bisa dilanjutkan apabila melibatkan KPK untuk memberikan
masukan-masukan yang substansial. Sebelumnya Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat di DPR menolak isi draf revisi UU KPK terbaru hasil harmonisasi di Baleg karena dinilai melemahkan KPK. Sikap kedua fraksi itu membuat beberapa fraksi lainnya berpikir ulang, sehingga pengesahan draf revisi UU KPK
Pemerintah Tidak Boleh Diatur Preman
Kasus AS dan BW
Jaksa Agung Isyaratkan Deponering
Jakarta (Bali Post) – Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengisyaratkan tetap akan mengeluarkan opsi deponering atau pengesampingan perkara bagi kedua mantan pimpinan KPK Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW), meskipun DPR menolak mentah-mentah rencana tersebut. Menurut Prasetyo, opsi deponering mengemuka sebab dirinya khawatir jika seorang aktivis antikorupsi dipidanakan, maka akan menurunkan semangat pemberantasan korupsi. ’’Saya ingin jelaskan, pemberantasan korupsi adalah kepentingan umum. Kami tahu bagaimana akibat yang ditimbulkan bila pidana korupsi bukan hanya merampas hak hidup dan ekonomi, tetapi juga sosial politik,’’ kata Prasetyo. Prasetyo menambahkan, tidak menjabatnya lagi AS dan BW sebagai pimpinan KPK bukan berarti alasan kepentingan umum untuk mengeluarkan de-
ponering jadi hilang. Pasalnya, dalam jiwa keduanya masih melekat sebagai aktivis antikorupsi. Hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan secara resmi surat deponering bagi AS dan BW, pasalnya masih terus mengkaji dan menunggu berbagai saran dan pendapat hukum dari beberapa lembaga penegak hukum lain. Sementara tim, kuasa hukum mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menyambut baik rencana Jaksa Agung H.M. Prasetyo yang akan mengeluarkan opsi deponering. ’’Kami mengapresiasi langkah hukum yang akan dikeluarkan Jaksa Agung. Entah bentuknya deponering atau Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP),’’ kata tim kuas hukum Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Julius Ibrani, Jumat (12/2) kemarin. Hal. 19 Hak Prerogatif
’’Saya ingin jelaskan, pemberantasan korupsi adalah kepentingan umum. Kami tahu bagaimana akibat yang ditimbulkan bila pidana korupsi bukan hanya merampas hak hidup dan ekonomi, tetapi juga sosial politik.’’ Prasetyo Jaksa Agung
Jakarta (Bali Post) – Pemerintah tidak boleh diatur preman dalam menyelesaikan hal-hal mendasar di masyarakat. Pemerintah harus bisa mendisiplinkan bangsanya. Itu adalah penegakan peraturan perundang-undangan. Demikian penegasan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaiatan, Jumat (12/2) kemarin. Ia menilai saat ini pemerintah masih kurang menyentuh hal-hal mendasar yang ada di masyarakat terkait kedisiplinan karena menghindari “gesekan”. “Kalau kita menyentuh, takut terjadi gesekan. Kenapa harus takut kalau kita benar?” katanya. Luhut mencontohkan kasus pertikaian dua kelompok organisasi di Medan beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal tersebut mesti ditertibkan oleh pemerintah. “Kalau merusak kita tindak. Kalau perlu kita bekukan organisasinya. Kalian coba-coba boleh lihat, saya sebagai Menko Polhukam, dia boleh lihat,” tegas Luhut. Ia menekankan bahwa setiap warga negara dibebaskan dalam berdemokrasi asalkan sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan. Ia mencontohkan buruh atau siapa pun boleh berunjuk rasa. namun harus dengan izin dan mematuhi waktu serta lokasi berunjuk rasa. Jika peraturan tersebut dilanggar maka aparat akan mengingatkan, namun apabila tetap dilanngar baru ditindak tegas. Hal. 19 Tunduk Aturan
2015
100 Persen Asing di Sektor Pariwisata
investasi asing yang dibiarkan terlalu bebas tidak akan menguntungkan pengusaha lokal. Adi menegaskan, pemikiran dalam bentuk kajian sangat diperlukan untuk menyikapi kebijakan pemerintah pusat itu. Jangan sampai nanti Bali yang memiliki banyak tempat suci justru banyak di-block oleh pengusaha asing. Budaya yang menjadi kekuatan pariwisata harus berjalan sesuai dengan Tri Hita Karana. “Budaya ini harus berjalan sesuai dengan adanya tetapi turis itu bisa menikmati, jadi upacara jangan diganggu oleh penikmat itu sendiri. Bali bukan untuk turis, tetapi turis untuk Bali. Budaya dikedepankan dulu, baru turisnya bisa menikmati,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Bali Ida Bagus Made Parwata mengatakan, dalam Undang-undang No.25 Tahun 2007 disebutkan bila pemerintah tidak boleh memberikan perlakuan berbeda dalam pelayanan perizinan untuk penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri. Hal. 19 Cari PMA
KARANGASEM Rp 78,4 miliar
KARANGASEM
39
DENPASAR BADUNG
BADUNG Rp 1,658 triliun
BANGLI Rp 23,12 miliar
TABANAN
15,5 juta US$ 54,3 juta US$
260,8 juta US$
BANGLI 108 ribu US$ DENPASAR Rp 1,016 triliun
KLUNGKUNG 524,3 ribu US$ GIANYAR KARANGASEM
12
80,7 juta US$
JEMBRANA 666,7 ribu US$ BULELENG
BULELENG Rp 259,7 miliar
TABANAN Rp 98,5 miliar
BADUNG
NILAI PMA DENPASAR
JEMBRANA Rp 215,6 miliar
JUMLAH PROYEK
7
2014
NILAI PMDN
GIANYAR Rp 430,4 triliun KLUNGKUNG Rp 65,37 miliar
(hingga 31 Maret 2015)
8
GIANYAR
Pengusaha Bali akan Tergusur Denpasar (Bali Post) Pemerintah telah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi X. Salah satunya memberi ruang kepada asing untuk memiliki 100% saham di 35 bidang usaha. Salah satunya di bidang usaha pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Di satu sisi, kebijakan ini memang mendorong kemajuan investasi yang masih dianggap lesu. Tetapi di sisi lain, Bali khususnya harus berhati-hati. Selain mengandalkan budaya sebagai daya tarik pariwisatanya, pengusaha lokal Bali juga akan terancam. “Kita harus berhati-hati. Karena pariwisata Bali ini unik. Pariwisata Bali itu pariwisata budaya. Jangan sampai kehadiran investasi asing 100 persen menggerus sektor budaya,” ujar Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama di Denpasar, Jumat (12/2) kemarin. Adi menambahkan, kebijakan ini juga akan sangat berdampak pada pengusaha lokal. Sebab, pengusaha lokal tidak memiliki modal besar seperti halnya pengusaha asing. Bila dianalogikan seperti lomba lari, maka sudah dipastikan pengusaha lokal akan kalah. Dengan kata lain,
menjadi RUU inisiatif DPR yang direncanakan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ditunda hingga Kamis pekan depan. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan poin-poin revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu dikhawatirkan. Hal. 19 Memiliki Pengawas
9,4 juta US$ 5,06 juta US$
BULELENG
7
JEMBRANA
1
TABANAN
BANGLI
4
KLUNGKUNG
0 0
NILAI PMDN DAN PMA 13,540 juta US$ 719,5 ribu US$ 7,165 juta US$ 12,635 juta US$ 3,487 juta US$
BADUNG DENPASAR TABANAN BULELENG GIANYAR
126,2 ribu US$ KARANGASEM
TOTAL Rp 3,846 triliun
TOTAL 427,163 juta US$
TOTAL 37,673 juta US$ grafis:asd/BaliPost