Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
PELUNCURAN UMi - Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Sosial Agus Gumiwang dan Kepala Bekraf Triawan Munaf pada saat peluncuran Ekosistem Digital Pembiayaan Kredit Ultra Mikro (UMi) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/12) kemarin.
Digitalisasi Kredit Ultra Mikro Perluas Akses Kredit bagi Masyarakat
PEMERINTAH meluncurkan digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable. Digitalisasi UMi diluncurkan ber-
sama oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pem-
bangunan Daerah Tertinggal (PDDT) dan Badan Ekonomi Kreatif (BKRAF), Selasa (11/12) kemarin di Kemenkeu. Hal. 15 Jarak Jauh
49 Pasal Dalam Perda RTRWP akan Direvisi
Soal Kereta Api dan WiFi Masuk Desa
Denpasar (Bali Post) Pembahasan revisi Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali kembali dilanjutkan, Selasa (11/12) kemarin. Kali ini Pansus di DPRD Bali mengundang bupati dan wali kota selain Tim RTRW Provinsi. Tampak hadir Bupati Buleleng dan Bupati Klungkung, sedangkan kepala daerah lainnya diwakilkan. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan, secara umum dari 153 pasal dalam Perda RTRWP, 49 akan direvisi sesuai konsep awal yang disusun Tim RTRW Provinsi Bali. ‘’Sekitar 30 persennya pasal-pasal akan berubah. Tapi tentu saja ini akan berkembang terus, akan bergulir terus. Penambahan pasal revisi atau pengurangan, atau
penambahan pasal baru sangat memungkinkan,’’ ujarnya. Menurut Ika Putra, visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ juga akan diakomodasi. Di samping dilakukan penyesuaian terhadap perundang-undangan di tingkat pusat, serta menampung usulan dari daerah. ‘’Jadi kondisi dan dinamika perkembangan lingkun-
gan mensyaratkan kita harus mengadakan revisi terhadap beberapa ketentuan di dalam perda,’’ jelasnya. Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali sekaligus Penyusun Teknis Revisi Perda RTRWP Made Arca Wiryawan memaparkan kebutuhan perubahan pasal-pasal dalam perda. Hal. 15 Pelabuhan Pariwisata
107,51 Km Abrasi di Bali Belum Tertangani
Setiap Tahun Kemunduran Garis Pantai 1,86 Meter
Denpasar (Bali Post) Penanganan abrasi terbilang mahal, mencapai Rp 40 miliar per 1 km garis pantai yang terabrasi. Biaya itu akan semakin membengkak pada pantaipantai di daerah pariwisata. Data Balai Wilayah Sungai BaliPenida mencatat dari 633,35 km panjang garis pantai, sepanjang 215,82 km mengalami abrasi. Sementara yang sudah tertangani baru separuhnya yakni 108,31 km. Itu artinya, masih ada sepanjang 107,51 km garis pantai yang masih membutuhkan penanganan. ‘’Kita sudah berbuat banyak, cuma kan memang abrasi
hampir terjadi di seluruh Bali mencapai ratusan kilometer. Tapi yang sudah kita tangani pun ratusan kilometer. Permasalahannya di pembiayaan saja,’’ ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Bali-Penida I Ketut Jayada, Selasa (11/12) kemarin. Ia pun memohon partisipasi dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota di Bali. Paling tidak memberikan dukungan politik agar abrasi bisa cepat ditangani. Mengingat, laju kemunduran garis pantai sejak 2015 hingga kini sudah mencapai rata-rata 1,86 meter per tahun. ‘’Kita membutuhkan pembi-
ayaan yang cukup besar, karena itu gubernur, bupati, segala macam untuk bisa sama-sama memikirkan itu,’’ jelasnya. Menurut Jayada, penanganan abrasi tidak bisa hanya dibebankan kepada Balai Wilayah Sungai Bali-Penida yang mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Terlebih, sudah ada rencana strategis (renstra) terkait pengalokasian anggaran. Di sini, peran para wakil rakyat di pusat sangat diharapkan agar Bali bisa mendapatkan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan abrasi. Hal. 15 Pihak Swasta
DIPA APBN 2019 Diserahkan
Jokowi Ingatkan Jangan Dikorupsi G u b e rn u r B a l i W a y a n Koster menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2019 yang diserahkan oleh Presiden Jokowi, Selasa (11/12) kemarin, di Istana Negara, Jakarta. DIPA APBN 2019 diserahkan kepada semua Kementerian dan Lembaga Negara serta Gub e rnur s e - I nd o ne s i a se b agai wakil pemerintah pusat di daerah. Presiden memberi arahan agar anggaran program benarbenar fokus pada bidang yang menjadi prioritas daerah. Anggaran diprioritaskan untuk membiayai program utama, bukan program pendukung seperti biayai rutin, rapat-rapat dan perjalanan dinas. Hal. 15 Rugikan Negara
Bali Post/kmb
DIPA - Gubernur Bali Wayan Koster menerima DIPA APBN 2019 yang diserahkan Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Menkeu Sri Mulyani.