20 HALAMAN
NOMOR 116 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (89rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu kliwon, 12 desember 2015
“Itu harus diyakini. Karena kalau kita lihat sejarah, bangsa kita ini besar karena kita tidak memunggungi laut, tidak memunggungi samudera,” kata Presiden Jokowi pada acara pemberian penghargaan Adibhakti Mina Bahari Tahun 2015, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/12) kemarin. Jokowi mengingatkan banyak kerajaan besar di nusantara karena menjadikan laut sebagai sumber utama kehidupan. “Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit jaya karena mereka bisa menguasai lautan. Sejarah seperti itu harus menjadi pegangan kita,” kata Jokowi. Hal itu yang menurutnya juga menjadi obsesinya dalam mendorong direalisasikannya tol laut, yaitu mengalihkan sektor transportasi yang sebelumnya mengandalkan transportasi darat menjadi transportasi laut dalam lalu lintas transportasi di nusantara. Oleh karena itu, Jokowi menekankan apabila tidak yakin, maka akan percuma berbicara masalah poros maritim dunia, percuma
Dua Artis Diamankan
Jakarta (Bali Post) – Bareskrim Polri mengamankan dua pria yang diduga berperan sebagai mucikari berinisial O dan F. Kasubdit III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Umar Fana di Jakarta, Jumat (11/12) kemarin, mengatakan mereka diamankan di sebuah hotel bintang lima di kawasan Jakarta Pusat. Menurutnya, dalam penangkapan tersebut, turut diamankan juga dua artis dan model berinisial NM dan PR yang merupakan korban. “Juga diamankan korban yakni NM dan PR,” ujarnya. Dalam kasus tersebut, terungkap tarif kencan prostitusi artis ini berkisar lebih dari Rp 50 juta. “Short time sekitar Rp 50 juta. Paling mahal Rp 120 juta,” katanya. Kuasa hukum artis NM, Partahi Sihombing, mengatakan kliennya membantah terlibat dalam kasus prostitusi artis. “Dia tidak mengerti atas dasar apa dia ditangkap,” ucapnya. Hal. 19 Bintang Lima
berbicara masalah melebihkan transportasi laut dengan tol laut daripada yang di darat. Saat konferensi di Tiongkok beberapa waktu lalu, Jokowi mengungkapkan ketika dirinya menyampaikan mengenai poros maritim dunia yang menjadi salah satu program pemerintahannya, semua pemimpin negara kaget, lalu menyatakan ingin bergabung dengan poros maritim dunia seperti yang dicanangkan pemerintahannya. Hal. 19 Jalan Sutera
‘’Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit jaya karena mereka bisa menguasai lautan. Sejarah seperti itu harus menjadi pegangan kita.’’ Joko Widodo Presiden
HAM di Indonesia Banyak Masalah
Coblos Ulang di 62 TPS
Prostitusi
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini masa depan Indonesia ada di laut. Karena di lautlah banyak tersedia lapangan pekerjaan, pemberi sumber devisa negara dan laut akan menjadi pilar ketahanan dan sumber gizi nasional. Untuk menjadikan laut sebagai sumber masa depan nasional, maka rakyat Indonesia harus betul-betul yakin.
Jakarta (Bali Post) – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Jumat (11/12) sore, bergerak melemah senilai 50 poin menjadi 14.003 dibandingkan posisi sebelumnya 13.953 per dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan ini lantaran investor di negara-negara berkembang cenderung menahan diri hadapi FOMC. Analis dari PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong di Jakarta mengatakan, mata uang di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bergerak di area negatif karena investor cenderung menahan diri menjelang pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada 15 hingga 16 Desember 2015. “Pada pekan depan FOMC mengagendakan pembahasan kenaikan suku bunga acuan AS (Fed fund rate), besar kemungkinan akan menaikkan suku bunganya,” katanya. Ia menambahkan bahwa harga minyak mentah dunia yang jatuh ke level 36 dolar AS per barel menambah sentimen negatif bagi mata uang negara penghasil komoditas, termasuk Indonesia. Menurunnya harga minyak mentah membuat investor menganggap Indonesia akan mengalami kesulitan memperbaiki kinerja ekspor. “Harga minyak mentah dunia masih diprediksi melemah hingga akhir 2015 ini seiring berlanjutnya kekhawatiran soal berlimpahnya pasokan,” katanya. Hal. 19 Dalam Negeri
Jakarta (Bali Post) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Manik mengatakan KPU siap menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 62 TPS yang tersebar di 11 wilayah seperti yang direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di antara yang direkomendasikan Bawaslu tersebut salah satunya di Kota Denpasar. “Jika memang rekomendasi Bawaslu demikian, maka akan dikerjakan. Ada 62 TPS,” kata Husni di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (11/12) kemarin. Husni mengakui, dari total jumlah TPS yang ada, pemungutan suara ulang ini terbilang kecil. “62 (TPS) berbanding 246 ribu, kecil ya, minor. Tapi bagaimana pun hak konstitusional warga kami jamin. Kalaupun sedikit tetap dikerjakan,” ujarnya. Hal. 19 Surat Suara
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
Laut, Masa Depan Indonesia
Rupiah Lampaui 14.000/Dolar
51 Kotak Suara Dirampas
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
Presiden Joko Widodo
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo mengakui perihal hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih banyak masalah yang menjadi pekerjaan rumah bersama. “Harus diakui keadaan HAM di Tanah Air masih cukup banyak masalah yang kita harus selesaikan bersama,” kata Presiden Jokowi dalam acara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-67 Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/12) kemarin. Ia mencontohkan hingga kini masih perlu dilakukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penyelesaian
konflik agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, kemudian pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, masih diperlukannya pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompokkelompok terpinggirkan serta penyandang disabilitas, kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama. “Saya harap seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, mempercepat upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan HAM tersebut secara baik,” katanya. Hal. 19 Punya Keberanian
Bali Post/ant
Kasus ’’Papa Minta Saham’’
Kejakgung akan Panggil Setya Novanto
Jakarta (Bali Post) – Tim penyelidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) belum memutuskan untuk menaikkan status hukum Ketua DPR-RI Setya Novanto (Setnov) dalam kaitannya dugaan permufakatan jahat pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Saat ini penyidik masih bekerja keras mencari bukti dan memeriksa saksi untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh politikus Partai
Golkar tersebut. ‘’Masih minta keterangan pihak terkait, kemarin minta keterangan sekretaris Pak SN (Setya Novanto), tetapi belum bisa hadir. Jadi akan dipanggil lagi,’’ kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejakgung) Amir Yanto, Jumat(11/12) kemarin. Selain akan memanggil sekretaris SN, pekan depan rencana pihak penyidik juga akan kembali memanggil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin. Keterangan Maroef dinilai belum cukup. ’’Minggu depan ren-
canananya akan dipanggil lagi,’’ imbuhnya. Ketika disinggung apakah pihak Kejaksaan Agung akan memanggil SN, Amir mengatakan, belum mendapat informasi dari penyidik perihal akan dipanggilnya SN. Ia menegaskan, SN pasti akan dimintai keterangan meskipun belum mengetahui kapan persisnya akan dipanggil. ’’Belum, saya belum dapat infonya, kan kita masih fokus pemeriksaan kepada para pihak terkait. Ini kan masih tahap penyelidikan, kita harus junjung asas
praduga tak bersalah,’’ cetusnya. Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait kasus ‘’papa minta saham’’ dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penyelidikan tersebut, menurut Prasetyo, dilakukan dalam rangka mencari tahu apakah adanya dugaan tindak pidana terkait pencatutan tersebut. Hal. 19 Permufakatan Jahat
Menko Luhut ’’Tantang’’ yang Pojokkan Dirinya
Bali Post/ade
FREEPORT - Menko Polhukam Luhut Pandjaitan saat menggelar jumpa pers mengenai polemik kasus PT Freeport di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (11/12) kemarin.
Jakarta (Bali Post) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Pandjaitan membantah telah bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid untuk membicarakan masalah perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. “Jadi ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara pada Novanto atau saudara Riza untuk pengaruhi Presiden (Joko Widodo) perpanjang kontrak Freeport,” kata Luhut dalam konferensi pers terkait polemik PT Freeport di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (11/12) kemarin. Luhut menantang orang-orang yang menyangkutpautkan dirinya dengan perpanjangan kontrak PT Freeport agar mendatanginya langsung. “Saya ingin orang yang berbicara mengenai saya, datanglah ke saya, dan
tunjukkan salah saya di mana. Saya ingin berhadapan dengan orang yang bicara itu, supaya kita selesaikan secara baik,” tantang Luhut. Menyangkut perpanjangan kontrak Freeport itu, Luhut menyatakan bahwa posisi pemerintah Indonesia sudah jelas dalam soal itu. “Tanggal 17 Juni 2015 saya masih membuat memo tidak setuju perpanjangan, tanggal 2 Oktober juga masih tidak setuju untuk perpanjangan,” tegas Luhut. Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD atas dugaan melanggar kode etik dengan terlibat dalam proses perundingan kembali perpanjangan kontrak PT Freeport. Novanto dituding mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden serta disebut-sebut meminta saham dalam proses itu. (ant)
Tumpek Landep Dalam Konteks ’’Kekuasaan’’
Pemimpin Harus Jadi Pengayom, Bukan Sumber Konflik
Kombes Pol. Umar Fana
Bali Post/ant
DEMOKRASI sebagai ruang politik hendaknya tetap beretika dan bermuara pada kedamaian. Proses politik jangan hanya dimaknai sebagai perebutan kekuasaan, melainkan disikapi sebagai ruang untuk mengabdi pada alam, budaya dan rakyat. Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang bermartabat harus berperilaku bijaksana layaknya penjor. Pemimpin harus tetap bercermin pada sejarah. Peradaban yang tumbuh pada zaman Dalem Waturenggong juga patut dijadikan cerminan. Pesan itu disampaikan Ida Pedanda Made Gunung di Geria Purnawati, Blahbatuh, Gianyar, Jumat (11/12) kemarin. Menurut Ida Pedanda Made Gunung, pemimpin di Bali jangan sampai melanggar etika dan melupakan peradaban
masa lalu. ‘’Pemimpin Bali harus bercermin pada penjor yang memiliki akar yang kuat di masyarakat. Tegak lurus dalam membela kepentingan krama Bali dan budaya Bali. Saat berada di puncak, pemimpin harus tetap merunduk melihat rakyatnya. ‘’Itulah sebabnya penjor digantungi sampian. Sampian dalam bahasa Jawa-nya padanan katanya adalah rakyat. Pemimpin harus tetap merunduk melihat rakyatnya, karena dia lahir dari rakyat, bukan dari pemilik modal,’’ tegasnya. Dijelaskannya, pemimpin Bali juga harus tetap ingat sejarah peradaban di Bali. Kekuasaan Dalem Waturenggong dalam mengelola Bali patut dijadikan rujukan. Hal. 19 Kepentingan Rakyat
’’…bila kekuasaan itu diibaratkan keris maka pemimpin harus bisa menyatukan dua sisi ketajaman di ujung keris. Dua sisi yang berliku yang diwarnai dengan pemikiran pro-kontra hendaknya tetap bisa disatukan oleh pemimpin. Pemimpin harus berada di tengahtengah kedua sisi yang berbeda, lalu bergerak melaju ke puncak untuk menuju penyatuan.’’ Ida Pedanda Made Gunung