Edisi 13 Desember 2010 | Balipost.com

Page 1

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

Bali Post

SENIN KLIWON, 13 DESEMBER 2010

Pengemban Pengamal Pancasila

20 HALAMAN NOMOR 115 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Temuan BPK di Klungkung

Pejabat dan DPRD Diminta Kembalikan Uang

JAJAK PENDAPAT RS Badung

Sejumlah pejabat dan anggota DPRD Klungkung harus mengembalikan uang rakyat ke kas daerah. Jumlahnya antara Rp 1 juta hingga Rp 40 juta. Pengembalian ini akibat kelebihan penerimaan untuk kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah. Pengembalian uang menjadi keharusan pejabat dan wakil rakyat setelah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan sekitar sebulan lalu.

DARI temuan BPK tersebut disebutkan, untuk anggota Dewan, hampir semuanya mengembalikan lantaran uang yang diterima tidak sesuai dengan perjalanan dinas, baik untuk bimbingan teknis (bintek) maupun studi banding. Mereka yang dijadwalkan ikut bintek/studi banding tiga hari, ternyata baru satu atau dua hari berada di daerah tujuan sudah kembali ke Bali. Sedangkan uang saku, akomodasi dan lainnya sudah dicairkan selama tiga hari. Ada juga yang tidak berangkat, tetapi mengambil uang saku dan akomodasi.

‘’Hasil pemeriksaan BPK memang belum resmi kami (DPRD - red) terima. Tetapi, informasi soal pengembalian uang itu sudah kami dengar,’’ aku sejumlah anggota DPRD yang mewanti-wanti namanya tak ditulis. Untuk anggota Dewan, lanjut mereka, uang yang dikembalikan relatif kecil karena di bawah sepuluh juta. Berbeda dengan unsur pimpinan. Ada yang mengembalikan sampai Rp 40 juta. Namun, anggota Dewan dan pejabat tengah melobi BPK apakah memungkinkan untuk mereka tidak mengembalikan uang tersebut karena sudah habis ter-

pakai. ‘’Sekarang sih masih proses lobi ke BPK. Namun saya lebih baik mengembalikan saja. Apalagi hanya mengembalikan Rp 1,152 juta,’’ sebut anggota DPRD asal daerah pemilihan Kecamatan Dawan itu. Sementara itu, sejumlah pejabat eksekutif juga disebut-sebut mengembalikan uang kelebihan. Rata-rata mereka bermasalah dalam tiket keberangkatan. Temuan tersebut terungkap setelah BPK melakukan pemeriksaan secara cermat. Pejabat memang memiliki bukti keberangkatan berupa boarding

pass, tiket dan lainnya yang berkaitan dengan keberangkatan ke luar daerah. Namun, BPK cukup jeli. Mereka mencocokkan bukti keberangkatan yang dipegang pejabat dengan print out perjalanan pejabat di sejumlah maskapai penerbangan. Sekretaris Dewan A.A. Kirana mengaku belum menerima surat pemberitahuan resmi hasil pemeriksaan BPK. Ia bahkan mengaku sama sekali tidak tahu dengan masalah pengembalian uang itu. Sedangkan pejabat eksekutif terkait, belum ada yang bisa dimintai konfirmasi berkaitan dengan hal tersebut. (bal)

Bukti Lemahnya Pelayanan Publik PELAYANAN Rumah Sakit Badung sering dikeluhkan. Tak hanya itu, status RS Badung juga dinilai tak jelas. Setelah delapan tahun beroperasi ternyata RS Badung yang kini diusulkan menjadi tipe C ini ternyata tak pernah diakreditasi Kementerian Kesehatan. Fakta ini membuktikan lemahnya kinerja birokrasi dalam membangun fasilitas layanan publik yang berkualitas. Birokrat dituding hanya mencari popularitas politik dan fasilitas jabatan. Pendangan ini sejalan dengan hasil jajak pendapat Pusat Data Bali Post terkait kinerja dan pelayanan publik terkait RS Badung. Jajak pendapat di Kabupaten Badung selama sepekan ini juga menjaring persepsi publik terkait harapan masyarakat terhadap RS Badung. Tanggapan responden atas sejumlah pertanyaan yang diajukan menguatkan dugaan bahwa kepedulian Pemkab Badung terhadap layanan publik masih lemah. Buktinya ketika diajukan pertanyaan; Menurut Anda, apakah tidak terakreditasinya RS Badung selama delapan tahun membuktikan tidaknya adanya kepekaan pejabat politik terhadap sarana dan pelayanan kesehatan? Tercatat 80 persen responden menyatakan ya. Responden menilai dibandingkan dengan anggaran membangun puspem, konsentrasi anggaran untuk membangun RS Badung kalah jauh. Mestinya, untuk kepentingan publik, Pemkab Badung lebih tanggap, bukan menjadikan RS Badung layaknya puskesmas. Carutmarutnya pengelolaan RS Badung juga mengindikasikan bahwa selama ini Bupati termasuk Wakil Bupati Badung tak melakukan kontrol yang serius dalam pengelolaan RS Badung. Selebihnya terdapat 7 persen yang menilai Pemkab Badung sudah memiliki kepekaan terhadap layanan publik. Pelayanan publik hendaknya jangan hanya dilihat dari status RS Badung, melainkan dalam hal-hal lainnya. Hal.19 Mental Birokrasi

Menurut Anda, apakah tak terakreditasinya RS Badung selama delapan tahun membuktikan pejabat tidak peka terhadap pelayanan kesehatan?

Ya

80% 7%

Tidak

13% Tidak Tahu

N=350 grafis/dewiryawan

Dompet Bencana Alam Indonesia

Bali Post/afp

BADAI - Puluhan kapal pencari ikan terempas ke daratan setelah diamuk badai hebat di Lebanon, Minggu (12/12) kemarin. Selain mengempaskan puluhan perahu nelayan, badai juga merobohkan puluhan baliho sehingga memacetkan lalu lintas di kota Beirut.

Akil Abaikan Saran Gayus Jakarta (Bali Post) Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengatakan laporan Mahkamah Konstitusi (MK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang tuduhan suap Refly Harun bertujuan agar persoalan itu menjadi lebih jelas. ‘’Biar KPK memeriksa dan membuat terang persoalan yang dituduhkan (Refly Harun),’’ kata Akil, Minggu (12/12) kemarin. Hal ini diungkapkan Akil atas komentar anggota DPR Gayus Lumbuun agar hakim MK tidak melaporkan Refly Harun ke kepolisian maupun KPK, agar publik yang menilai sendiri. ‘’Saya hargai usul itu, namun siapa pun yang tidak bersalah harus ditegakkan kebenarannya,’’ tegas hakim kontistusi ini.

Ia juga menegaskan bahwa laporan ke KPK ini bukan sebagai upaya untuk membela diri, tetapi untuk mengangkat harkat dan martabat MK. ‘’Bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, siapa yang salah harus dihukum,’’ tegas Akil. Dalam acara diskusi Lembaga Penegakan Hukum dan

Strategi Nasional bertema ‘’Menjaga Lembaga Peradilan dari Mafia Hukum’’, Gayus Lumbuun menyarankan agar hakim Akil Mochtar yang dituduh menerima suap tidak menggunakan kemenangan ini untuk balik melaporkan Refly. Hal.19 Reaksi Berlebihan

Warga Merapi Mulai ”Ngasong’’

Untuk Merapi, Mentawai, Wasior

BCA Denpasar No. 040 - 355 - 5000 LG Peduli Rp 15.780.000 I Nyoman Midastra (Tora), Okinawa Japan Rp 1.000.000 Masyarakat Peduli Bencana Rp 700.000 Keluarga Besar SDN 3 Datah, Abang Rp 400.000 Jonathan Firdaus Rp 150.000 Jumlah penerimaan hari ini Rp 18.030.000 Jumlah penerimaan sebelumnya Rp 1.480.204.278 US$ 7, AU$ 6, Yen 1 Jumlah penerimaan seluruhnya Rp 1.498.234.278 US$ 7, AU$ 6, Yen 1

Disiapkan UU Perlindungan Petani

Kasus Dugaan Suap MK

Bali Post/ant

WISATA VULKANIK - Sejumlah warga berfoto di antara batu-batu berukuran raksasa di hamparan material vulkanik yang dibawa banjir lahar dingin Gunung Merapi di Dusun Gempol, Magelang, Jateng, Minggu (12/12) kemarin.

Sleman (Bali Post) Masyarakat di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman mulai melakukan kegiatan ekonomi untuk menyambung hidup mereka setelah lebih dari satu bulan berada di pengungsian. Pantauan wartawan di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Minggu (12/12) kemarin, warga yang rumahnya tidak terlalu rusak parah mulai berjualan berbagai makanan dan minuman ringan serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal.19 Awan Panas

Digagalkan, Pengiriman Miras Ilegal ke Bali Banyuwangi (Bali Post) Aparat Polsek KP3 Tanjungwangi, Banyuwangi, Jawa Timur menggagalkan pengiriman minuman keras (miras) ilegal ke Bali, Sabtu (11/12). Jumlahnya mencapai lebih dari 4.300 botol miras berkadar alkohol tinggi. Sebagian besar tidak dilengkapi pita cukai resmi. Barang-barang itu dipergoki polisi saat masuk di Pelabuhan Ketapang sekitar pukul 09.00 WIB. Seperti biasa, polisi melakukan pemeriksaan seluruh mobil yang akan menyeberang ke Bali. Termasuk mobil boks yang mengangkut ratusan dus miras tersebut. Truk bernopol B 9961 AU itu kemudian digiring ke Mapolsek KP3. Polisi juga menurunkan

seluruh tumpukan miras untuk diperiksa. Ada 14 jenis miras yang diangkut. Seluruhnya merek VIBE buatan Indonesia berkadar alkhol 19 - 40 persen. Untuk meyakinkan proses pemeriksaan, polisi meminta bantuan petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjungwangi. Hasilnya, dari 413 dus miras yang diangkut, hanya sekitar 280 dus yang dilengkapi label cukai. ‘’Sisanya bodong alias tak membayar pajak,’’ kata Kapolsek KP3 Tanjungwangi AKP Jumadi. Selain tak memiliki pita cukai, dokumen pengiriman miras itu diduga aspal alias asli palsu. Dalam dokumen yang disita, miras itu berasal dari PT Sejadi, Jakarta. Barang itu ren-

cananya dikirim ke PT Putra Mahkota Dewata di Jalan Anggrek, Jimbaran, Bali. Dokumen itu juga cukup janggal. Di dalam rincian barang tertulis hanya 88 dus. Sedangkan jumlah yang dikirim mencapai 413 dus. Anehnya lagi, dalam tulisan alamat tujuan barang ditemukan bekas tumpukan tinta putih. Di bawahnya terdapat alamat Yogyakarta. Kapolsek menambahkan, masih melacak pemilik miras ilegal tersebut. Sementara itu, pengemudi truk Winarto (31) dan keneknya, Nurhadi (27), asal Batang, Jawa Tengah, mengaku tak mengetahui pemilik asli ribuan miras tersebut. Hal.19 Tidak Paham

Bali Post/udi

MIRAS ILEGAL - Polisi memeriksa tumpukan miras ilegal yang akan dikirim ke Bali dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (11/12).

Jakarta (Bali Post) Pemerintah bersama DPR saat ini tengah menyiapkan Undang-undang Perlindungan Petani sebagai upaya payung hukum dalam peningkatan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian Suswono, Minggu (12/12) kemarin mengatakan, petani sebagai komponen atau masyarakat yang memberikan sumbangsih besar dalam ketahanan pangan sudah seharusnya mendapatkan perhatian. ‘’Namun demikian, ketika mereka sedang ditimpa kesulitan berusaha justru tidak ada perlindungan untuk kelangsungan usahanya,’’ katanya. Mentan mencontohkan situasi sulit yang sering dihadapi petani seperti tidak bisa menjual hasil produksinya dengan harga yang wajar atau perubahan iklim saat ini yang mengakibatkan kepastian usaha tidak ada karena kegagalan panen. Selain itu juga bencana alam terutama di daerah yang termasuk dalam wilayah ring of fire atau kawasan rawan bencana, sehingga lahan pertanian bisa juga dapat menjadi korban bencana. ‘’Oleh karena itu perlindungan atau semacam jaminan asuransi menjadi sangat penting bagi petani,’’ katanya. Suswono menyatakan pentingnya perlindungan bagi petani dituangkan dalam undang-udang, karena hal itu merupakan payung hukum yang sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan operasional. ‘’Akan lebih kokoh ketika ada payung hukum yakni berupa undang-undang perlindungan petani,’’ katanya. Apalagi, lanjutnya, salah satu dari Empat Sukses yang dicanangkan Kementerian Pertanian yakni meningkatkan kesejahteraan petani. Suswono menyatakan sebenarnya dalam Undang-undang Pangan secara tersirat telah memberikan perlindungan petani, namun hal itu tidak secara spesifik. Hal.19 Lebih Fokus


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.