Edisi Kamis 12 September 2019 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

16 HALAMAN

NOMOR 27 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis kliwon, 12 september 2019

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Musim Hujan Mundur

Eksekutif dan Legislatif Sinkronisasi

Berkelahi di Tengah Prosesi Pengabenan

Musim hujan tahun 2019/2020 pada 15 zona musim di Bali diprakirakan mundur 10 hingga 30 hari. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim hujan dimulai awal November mendatang.

Kesenjangan kinerja antara eksekutif dan legislatif menjadi atensi khusus Sekretariat DPRD Tabanan. Hal ini mengingat kesenjangan tersebut menyebabkan kebijakan yang diambil kerap tidak sesuai dengan arah pembangunan daerah.

I Wayan Wiradyana asal Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh menganiaya I Gusti Nyoman Alit Sutrisna di tengah prosesi pengabenan di kuburan desa setempat. Polisi pun menahan pria 24 tahun tersebut, Rabu (11/9) kemarin.

TABANAN | HAL. 7

BADUNG | HAL. 3

GIANYAR | HAL. 9

Habibie Berpulang

Selamat Jalan Bapak Teknologi dan Demokrasi Indonesia

’’Bukannya tidak setuju, tapi karena Pak Gubernur masih memprioritaskan kepada pembangunan fisik yang langsung menyentuh masyarakat.’’ Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati Wakil Gubernur Bali

Soal Anggota DPRD Bali Minta Gedung Baru

APBD Difokuskan untuk Kepentingan Rakyat Denpasar (Bali Post) Usulan penambahan gedung baru di DPRD Bali mendapat tanggapan dari Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Rabu (11/9) kemarin. Dikatakan bila usulan tersebut bisa dibicarakan jika memang diperlukan dan ada dukungan anggaran. Namun untuk saat ini, Pemprov Bali masih fokus pada hal-hal yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. ‘’Setiap usulan pasti ada yang mendasari. Andaikata memang usulan itu relevan, kemudian anggaran ada ya… bagi saya itu kan masih bisa dibicarakan,’’ ujar pria yang akrab disapa Cok Ace ini. Dengan kata lain, lanjut Cok Ace, keinginan dan kemampuan harus bisa disesuaikan. Kalaupun disepakati pemangkasan hibah yang difasilitasi dewan, sebetulnya tak cukup menggambarkan ketersediaan anggaran. Sebab, anggaran yang dipangkas itu akan digunakan untuk hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat. Seperti sebelumnya untuk pembebasan lahan shortcut, atau yang baru-baru ini dilontarkan Gubernur untuk penataan kawasan suci Besakih. ‘’Kalau itu menjadi indikator berarti kan kita belum ada kemampuan sekarang. Bukannya tidak setuju, tapi karena Pak Gubernur masih memprioritaskan kepada pembangunan fisik yang langsung menyentuh masyarakat,’’ jelasnya. Cok Ace menambahkan, gedung baru untuk DPRD Bali bukannya tidak penting. Tetapi usulan ini juga perlu dipikirkan karena dewan pun pasti memiliki pertimbangan tertentu. Baik menyangkut prestasi kerja maupun lingkungan kerja yang lebih nyaman. Hanya dengan keterbatasan anggaran sekarang maka usulan tersebut belum bisa menjadi prioritas. Diwawancarai terpisah, Ketua Sementara DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, dewan tidak akan memaksakan penambahan gedung baru kalau anggaran tidak memungkinkan. Kendati, ia mengaku senang jika kantornya bisa diperbaiki. Sebab, fasilitas yang bagus akan semakin memudahkan anggota dewan untuk melakukan koordinasi. ‘’Tapi fasilitas bukan yang nomor satu, nanti kita lihat juga ke depan. Kita juga ketemu dengan eksekutif, penganggaran bagaimana. Kalau memang sudah ada uangnya, saya sih setujusetuju saja. Kalau uangnya tidak memungkinkan, kita juga tidak akan paksakan itu,’’ ujar politisi PDI-P asal Tabanan ini. Menurut Wiryatama, wacana gedung baru boleh saja bergulir, tetapi dewan juga harus realistis melihat kemampuan keuangan daerah. Sebab, pihaknya tidak ingin ada trial and error terkait pembangunan gedung baru. Terkait pemangkasan anggaran hibah untuk membiayai gedung baru, semua tergantung dari kesepakatan anggota DPRD Bali. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra mengatakan, setiap anggota sebetulnya tidak memerlukan ruangan sendiri-sendiri. Hal. 15 Harus Dibenahi

Jakarta (Bali Post) Presiden ke-3 RI BJ Habibie tutup usia. Habibie meninggal di RSPAD Gatot Soebroto dalam usia 83 tahun. Kabar soal meninggalnya BJ Habibie disampaikan oleh Kepala RSPAD Dr. Terawan, Rabu (11/9) kemarin. ‘’Benar, pukul 18.05 WIB,’’ ujarnya. Presiden Jokowi menyampaikan dukacita mendalam. ‘’Innalillahi wainnaillaihi rajiun. Perkenankan saya atas nama seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah menyampaikan duka yang mendalam, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya ke Rahmatullah Bapak Profesor BJ Habibie, tadi jam delapan belas lebih lima di RSPAD Gatot Soebroto,’’ kata Jokowi kepada wartawan di RSPAD Gatot Soebroto. Sosok Habibie dikenal sebagai salah satu manusia jenius yang dilahirkan di Indonesia. Spesialisasi keilmuan BJ Habibie adalah konstruksi

pesawat terbang yang mulai ditekuninya saat studi di RWTH Aachen University, Jerman Barat, sejak 1955. Dia sempat bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg yakni Messerschmitt-Bolkow-Blohm. Presiden Soeharto memanggil BJ Habibie pulang ke Tanah Air pada 1973 untuk menempati jabatan sebagai Menristek RI. Karena kepakarannya soal pesawat yang membutuhkan teknologi tinggi, Habibie mendapat gelar Bapak Teknologi Indonesia. Tidak hanya di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, pria kelahiran ParePare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936 ini terjun ke dunia politik setelah menjadi anggota MPR dari Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) masa bakti 1992-1997. Lalu menjadi Wakil Presiden era Soeharto yang terpilih kembali di Pemilu 1997. Hal. 15 Kebebasan Pers

BJ Habibie (alm)

Revisi UU KPK Jangan Dipaksakan

Yogyakarta (Bali Post) Langkah bijak harusnya diambil Presiden maupun DPR terkait revisi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya dengan pembahasan revisi dilakukan DPR periode berikutnya, mengingat masa jabatan DPR saat ini akan habis akhir bulan ini. Memaksakan pembahasan di DPR periode ini akan membuat revisi menjadi terkesan terburu-buru. Selain itu, muncul harapan agar Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan sikap menolak revisi UU KPK. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di sela ke-

giatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019, di Yogyakarta, Rabu (11/9) kemarin. Ia mengatakan semoga Presiden Jokowi tidak mengirimkan surat presiden yang isinya menyetujui pembahasan revisi ke DPR-RI. ‘’Harapan kami seperti itu, Presiden kan punya waktu 60 hari (untuk menyetujui atau tidak dan berkirim surat ke DPR). Dan saya sangat berharap men-

dengarkan para ahli baik yang di perguruan tinggi atau yang di luar perguruan tinggi,’’ katanya. KPK menolak revisi tersebut, katanya, karena rencana tersebut belum tepat kalau diaplikasikan saat ini, apalagi masa jabatan legislator periode 2014-2019 akan berakhir 30 September 2019 mendatang. Dengan waktu yang terbatas seperti itu, menurutnya, sulit untuk mewujudkan Komisi

Pemberantasan Korupsi yang lebih baik jika revisi tetap dipaksakan. Masih Mempelajari Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku akan segera memberikan jawaban mengenai alasan mengapa perlu direvisi dan mengapa tidak perlu revisi UU KPK. ‘’Baru saya terima DIM-nya tadi. Baru saya pelajari hari ini. Pelajari dulu, secepatcepatnya. Kita ini baru melihat DIM-nya dulu,’’ kata Jokowi usai membuka Konferensi ke-37 Asosiasi Insinyur se-ASEAN (Cafeo37) di JI-Expo Kemayoran, Rabu kemarin. Ia mengatakan, setelah selesai akan dikirim kepada

DPR mengenai apa saja materi yang perlu direvisi dan tidak perlu direvisi. ‘’Besok saya sampaikan, nanti saya sampaikan materi-materi apa yang perlu direvisi,’’ katanya. Ia menyebutkan sudah meminta pertimbangan dari para menteri sejak Senin (9/9) juga dari para pakar. ‘’Sudah mulai sejak hari Senin kita maraton, minta pendapat para pakar, kementerian, semuanya secara detail, sehingga begitu DIM nanti kita lihat, saya sudah punya gambaran,’’ katanya. Mengenai target RUU tentang KPK itu selesai pada masa keanggotaan DPR 2014-2019, Jokowi mengatakan itu urusan DPR. (ant)

Bupati Giri Prasta Serahkan Bantuan Bedah Rumah di Karangasem Ingin Wujudkan Pemerataan Pembangunan di Bali Melalui Pinggiran

MEJA JADUL - Anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali Purwa Arsana saat menunjukkan kondisi meja yang sudah ‘’jadul’’ di ruangan Komisi III.

Harian Bisnis Bali Internet Desa Mulai Digagas Dalam rangka memperluas pemasaran produk dan menembus persaingan global, pemerintah menggagas internet desa (indes). Berapa target pemasangannya dan di Bali desa mana yang telah memperoleh indes?

www.bisnisbali.com

PRO G R A M ‘ ’ B a d u n g Angelus Buana’’, Badung berbagi dari Badung untuk Bali, merupakan tagline dari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam membantu pembangunan fisik serta menyejahterakan masyarakat. Dengan mengimplementasikan program Nawacita dari Presiden RI, Bupati Badung ingin membangun Bali dari pinggiran seperti Buleleng dari SCTPB (Sidetapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa dan Banyusri) lanjut ke Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli. Rabu (11/9) kemarin menjadi giliran Kabupaten Karangasem mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung. Bertempat di Balai Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, sebanyak sembilan banjar dinas mendapat bantuan bedah rumah di an-

taranya Banjar Dinas Munti Gunung, Tirta Sari, Labuan Sari, Tegal Sari, Taman Sari, Samuh, Buana Pule, Buana Pekurenan dan Banjar Dinas Batu Meyeh dengan keseluruhan jumlah penerima sebanyak 405 orang dan total nilai bantuan sebesar Rp 20 miliar lebih. Turut hadir Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Kepala BPKAD I Ketut Gede Suyasa, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Kadis PMPTSP I Made Agus Aryawan, Kadis Perkim A.A. Ngurah Bayu Kumara Putra, Kabag Hukum I Komang Budi Argawa, Kabag Kesra I Nyoman Sujendra, dan Kabag Humas Putu Ngurah Thomas Yuniarta yang disambut langsung oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri. Hal. 15 Bantuan BKK

BEDAH RUMAH - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan bantuan bedah rumah untuk Kabupaten Karangasem di Balai Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Rabu (11/9) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.