Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Permohonan Uji Materi Ditolak MA Pergub 97/2018 Sah Berlaku di Seluruh Bali PERATURAN Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang sebelumnya sempat menjadi polemik hingga diajukan Permohonan Uji Materi ke meja Mahkamah Agung (MA), kini telah sah berlaku di seluruh Bali. Hal ini menyusul ditolaknya uji materi di MA yang diajukan termohon Asosiasi Daur Ulang Plastik Inonesia (ADUPI) Didie Tjahjadi (pelaku usaha perdagangan barang dari kantong plastik), dan Agus Hartono Budi Santoso (pelaku usaha industri barang dari plastik). Melalui permusyawaratan hakim Makamah Agung pada Kamis 23 Mei 2019, memutuskan menolak permohonan keberatan uji materi tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 29 P/HUM/2019. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat jumpa pers dengan awak media di rumah jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (11/7) kemarin. ‘’Ini artinya, kebijakan Gubernur yang membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai lewat Pergub 97 Tahun 2018 memiliki posisi hukum yang kuat dan sah berlaku di seluruh Bali. Maka dengan
keluarnya putusan Mahkamah Agung ini pula semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan keseluruhan isi dari pergub ini, untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya sesuai dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,’’ tegas Koster. Salah satu dasar yang dipakai dalam menetapkan keputusan tersebut, bahwa objek hak uji materiil secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, di mana rumusan materi di dalam objek hak uji materiil merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada intinya mengatur bahwa sesuai asas desentralisasi, daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal. 15 Pemerintah Pusat
’’Ini artinya, kebijakan Gubernur yang membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai lewat Pergub 97 Tahun 2018 memiliki posisi hukum yang kuat dan sah berlaku di seluruh Bali.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
Pasca-OTT, KPK Segel Ruang Rahasia Gubernur Kepri Jakarta (Bali Post) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun bersama lima orang lainnya telah sampai di gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7) kemarin, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Kepri, Rabu (10/7). Nurdin bersama lima orang lainnya itu sebelumnya telah menjalani pemeriksaan awal di Polres Tanjungpinang dan kemudian dibawa melalui jalur udara dari Kepri ke gedung KPK, Jakarta, Kamis kemarin.
SEGEL - KPK menyegel ruang rahasia Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang berada di lantai empat kantor Pemprov Kepri, di Tanjung Pinang, Riau, Kamis (11/7) kemarin.
Pintu Masuk Usut Reklamasi Teluk Benoa
Jakarta (Bali Post) Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun bersama dua kepala dinas, dua ASN, dan seorang pengusaha sudah dibawa ke Jakarta dan sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7) kemarin. Sebelumnya mereka terjaring OTT KPK, terkait dugaan kasus suap dana pemberian izin reklamasi. Anggota Komisi IV DPR-RI Made Urip mengatakan kasus OTT tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengoreksi dugaan adanya permainan dalam pemberian izin terkait reklamasi di Teluk Benoa. ‘’Ini menjadi entry point untuk mengoreksi lebih jauh bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa ada dugaan permainan. Begitu juga dengan aparat penegak hukum untuk mengusut lebih jauh kemungkinan dugaan untuk itu,’’ ucap Made Urip. Menurutnya, bukan rahasia umum lagi bahwa proyek reklamasi menelan biaya begitu besar. Bahkan jauh sebelumnya investor reklamasi Teluk Benoa telah mengaku secara terang benderang telah mengeluarkan biaya hampir Rp 1 triliun untuk proyek reklamasi Teluk Benoa. ‘’Jadi kita sepakat di Bali, apalagi Gubernur Bali sudah menyatakan sikap tegasnya menghentikan reklamasi di Teluk Benoa. Ini menjadi pelajaran bagi semua untuk hati-hati dalam memberi izin proyek reklamasi,’’ tegasnya. (kmb4)
TIBA DI KPK - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berjalan menuju ruang pemeriksaan saat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7) kemarin. Nurdin Basirun diperiksa penyidik KPK usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama lima orang lainnya terkait kasus dugaan suap perizinan reklamasi.
Ratna Sarumpaet Dihukum Dua Tahun
Ratna Sarumpaet
Bali Post/ade
Jakarta (Bali Post) – Vonis yang diterima Ratna Sarumpaet untuk kasus penyebaran berita bohong lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (11/7) kemarin, majelis hakim pimpinan Joni menjatuhkan hukuman dua tahun penjara untuk Ratna Sarumpaet. Sementara tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya adalah enam tahun kurungan. Walaupun demikian, majelis hakim dan kejaksaan sepakat bahwa Ratna telah melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam amar putusannya, hakim menjelaskan, vonis penjara dua tahun akan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Ratna sejak Oktober 2018. Artinya, Ratna masih harus menjalani sisa hukuman selama 15 bulan dalam penjara. Sidang pembacaan putusan untuk Ratna Sarumpaet dimulai sejak pukul 10.00 WIB, dan berakhir pada pukul 17.00 WIB. Sidang sempat diskors selama satu jam pada pukul 12.17 WIB. Pembacaan putusan dipimpin hakim ketua Joni dan dibantu dua anggota hakim Krisnugroho dan Mery Taat Anggarasih. Selama sidang berlangsung, Ratna ditemani oleh putrinya, Atiqah Hasiholan, dan beberapa kerabat yang duduk tepat di barisan pertama kursi untuk umum di ruang sidang utama PN Jaksel. (ant)
Politisi Partai NasDem tersebut tiba di gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 14.25 WIB dengan dikawal petugas kepolisian. Sebelumnya, KPK turut mengamankan uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dalam OTT tersebut. Uang tersebut diduga terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepri. ‘’KPK mengamankan uang lain dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, sedang dalam proses penghitungan,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis kemarin. Selain memeriksa Gubernur Kepri, KPK juga menyegel ruang rahasia Gubernur Nurdin Basirun yang berada di lantai empat Kantor Pemprov Kepulauan Riau. ‘’Semalam disegel,’’ kata anggota Satpol PP Pemprov Kepri di depan ruang kerja Gubernur Nurdin Basirun, Kamis kemarin. Ruang rahasia berada di
ruang kerja Gubernur Kepri. Wartawan tidak dapat masuk dalam ruang rahasia tersebut karena di pintu masuk ruang kerja Gubernur sudah disegel. Di depan ruang kerja Gubernur hanya ada dua orang petugas Satpol PP. Lift rahasia yang digunakan Nurdin juga berada di dalam ruangan yang sudah disegel. Pintu keluar dan masuk lift tersebut berada di dekat parkiran kecil, tidak jauh dari depan Kantor Pemprov Kepri. Penyegelan ini buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan kasus suap dana reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kadis DKP Edy Sofyan, Kadis PUPR Abu Bakar, Kabid Perikanan Tangkap Budi Hartono, staf DKP Aulia Rahman, sopir DKP Muhammad Salihin, dan salah seorang pengusaha asal Karimun. (ant)
Badung Pangkas Dana ‘’Upakara’’ Mangupura (Bali Post) Bantuan dana upakara yang biasanya diberikan Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat turut tergerus rasionalisasi. Bantuan yang disalurkan melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) setempat ini tidak akan diberikan penuh sesuai proposal yang diajukan. Kadisbud Badung Ida Bagus Anom Bhasma, Kamis (11/7) kemarin, mengatakan hampir semua program di organisasi perangkat daerah (OPD) terkena rasionalisasi. Bedanya, program bantuan untuk mendukung kegiatan budaya ini tidak dihapus melainkan dari nominal yang diberikan dipangkas. Ia juga mengakui pencairan dana sedikit terlambat lantaran masih proses rasionalisasi. ‘’Kalau pencairan setelah rasionalisasi kan baru pencairan lancar sekarang memang (lambat) karena pemasukan dari PAD agak berkurang ya… agak lambat pencairannya, supaya masyarakat tahu,’’ jelasnya. Melihat kondisi tersebut, I.B. Anom Bhasma berharap masyarakat penerima bantuan
dana upakara tidak mengeluh jika bantuan yang dijanjikan belum cair. ‘’Kami sudah beritahukan sebelumnya, karena sekarang dirasionalisasi, tapi untuk kepentingan masyarakat pasti diutamakan,’’ ungkapnya. Seperti diketahui, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung 2019 yang sebelumnya ditetapkan Rp 10,4 triliun, namun mendadak dikoreksi menjadi Rp 7,7 triliun. Nilai koreksinya mencapai Rp 2,7 triliun. Koreksi yang dilakukan sesuai dengan saran dan masukan dari pimpinan serta anggota DPRD Badung. Angka ini menyesuaikan dengan potensi yang ada. Namun kini malah semua kegiatan OPD di Badung pun dirasionalisasi. Dinas Pariwisata Badung, misalnya, rasionalisasi mencapai sekitar Rp 6 miliar lebih. Begitu juga kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ada puluhan kegiatan dikoreksi dengan nominal anggaran mencapai Rp 257 miliar. Begitu juga program Badung Terang yang dimiliki Dinas Perhubungan (Dishub) turut dirasionalisasi. (kmb27)