Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Dua Aktor Utama Rencana Pembunuhan Empat Tokoh Nasional
Jakarta (Bali Post) – Aparat kepolisian akhirnya mengungkap dua aktor utama skenario rencana pembunuhan empat tokoh nasional dan satu pemimpin lembaga survei yakni mantan Kaskostrad Mayjen TNI (Purn) KZ dan HM. ‘’Dari keenam tersangka yang kami amankan ini dan kami lakukan pemeriksaan, kami tetapkan tersangka KZ dan HM,’’ ujar Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indradi di Media Center Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/6) kemarin. Menurut Ade Ary, berdasarkan penyidikan dan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan adanya petunjuk penyesuaian, mereka bermufakat melakukan kejahatan pembunuhan berencana terhadap empat tokoh nasional dan satu Direksi Charta Politika Yunarto Wijaya. Empat tokoh nasional yang menjadi
target pembunuhan, yakni Menko Polhukam Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, Staf Sus Presiden bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. KZ disebut memesan senjata api, memberikan target pembunuhan sekaligus memberi-
kan duit operasional. KZ diduga berperan memberikan perintah kepada tersangka HK alias I dan tersangka AZ untuk mencari eksekutor pembunuhan. Ade Ary menyebutkan, KZ memberikan uang sebesar Rp 150 juta ke HK alias I untuk membeli beberapa pucuk senjata api. ‘’Setelah mendapat em-
Dewa Gede Sudika Mangku
I.B. Radendra Suastama
Massa Perusuh Bawa Senjata Mematikan
KERUSUHAN pada 2122 Mei 2019 mulai dibuka. Selain polisi menahan puluhan orang termasuk tokoh nasional, polisi juga mulai mengendus penggerak di balik tragedi tersebut. Polisi juga mengungkap kronologi dan hadirnya dua gelombang massa yang punya kepentingan berbeda. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Muhammad Iqbal menyatakan massa segmen dua yang merupakan massa perusuh, menggunakan benda-benda mematikan untuk menyerang polisi yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta pada Selasa malam, 21 Mei 2019. Hal.15 Bom Molotov
Bali Post/ade
KERUSUHAN - Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal (kanan) bersama Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi menjelaskan perkembangan kerusuhan 21-22 Mei 2019, Selasa (11/6) kemarin. Polri telah menetapkan enam tersangka perencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional.
Waspadai Perlambatan Ekonomi Global
Logikanya, Bali Dapat Dua Menteri PEMILU serentak 2019 telah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan penghituangan suara secara keseluruhan yang menyatakan pasangan nomor urut 01, Jokowi dan Ma’ruf Amin, mengungguli pasangan nomor urut 02, Probowo-Sandi. Ini memang belum final, karena pasangan nomor urut 02 sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terlepas dari hal itu, jika dilihat perolehan suara di setiap provinsi yang ada di Indonesia, Bali merupakan provinsi yang mampu meraup suara terbanyak untuk nomor urut 01 yaitu 91,68 persen (versi KPU). Tentu capaian ini sungguh luar biasa dan sangat fenomenal. Bahkan hasil ini telah diapresiasi oleh pasangan nomor urut 01 dengan mengundang Gubernur Bali untuk bertemu Jokowi dan hal ini tentu sinyal positif untuk Bali. Dengan sinyal positif tersebut, Bali sebetulnya dapat berharap banyak atas perolehan suara ini, jika sampai putusan MK diketok, pasangan nomor urut 01 memenangkan pemilu, Bali seharusnya memperoleh jatah menteri lebih dari satu. ‘’Mengapa demikian? Hanya Bali yang mampu meraup suara terbanyak di seluruh provinsi dan ini merupakan sejarah di dalam pemilu Indonesia dan sudah seharusnya Bali mendapatkan prioritas dalam hal jatah menteri ke depan,’’ ujar pengamat politik Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., Selasa (11/6) kemarin. Dalam sejarah bergulirnya pemerintahan selama ini, Bali selalu menempatkan putra terbaiknya untuk duduk di jajaran kabinet. Dengan hasil ini sudah barang tentu Bali seharusnya dan sudah layak diberikan jatah menteri lebih dari satu. ‘’Apabila nanti pada saat pemerintahan Jokowi yang telah ditetapkan menang dan tidak melibatkan atau menggandeng putra terbaik dari Bali untuk di jajaran menteri tentu hal ini akan mencederai hati masyarakat Bali secara keseluruhan. Sebab, untuk meraup suara hampir sapu bersih tentu bukan perkara mudah,’ tegas Dosen Ilmu Hukum Undiksha Singaraja ini. Hal. 15 Hak Prerogatif
pat senjata api pun, berdasarkan fakta yang kami dapatkan, tersangka KZ masih menyuruh tersangka HK mencari satu lagi senpi panjang lainnya karena senpi yang didapatkan dianggap belum memenuhi standar yang diberikan,’’ kata Ade Ary. Hal. 15 Target Khusus
Peristiwa Selasa Malam 21 Mei 2019
Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar 5,3-5,6 persen masih terukur untuk dicapai, meskipun pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perlambatan ekonomi global. Saat memberi tanggapan kepada fraksi DPR dalam Si-
dang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (11/6) kemarin, Sri Mulyani mengatakan rentang atas pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen tidak mustahil dicapai pada 2020 jika semua unsur dari kontributor pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. ‘’Mengenai pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3-5,6 persen, pemerintah berpendapat perlunya sikap kehati-hatian namun penting untuk menjaga optimisme yang terukur,’’ ujarnya. Pernyataan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berlandaskan pada terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target. ‘’Perkiraan batas bawah
menunjukkan risiko global yang meningkat, sedangkan perkiraan proyeksi batas atas menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dapat diwujudkan,’’ ujarnya. Pemerintah, ujarnya, akan menjaga konsumsi melalui pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial juga digulirkan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. ‘’Begitu juga investasi terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitasi investasi dan promosi investasi,’’ ujarnya. (ant)
KPK Sarankan Nursalim Serahkan Diri Jakarta (Bali Post) – KPK menyarankan agar pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perkara korupsi terkait pemenuhan kewajiban obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dapat menyerahkan diri ke penyidik. ‘’Jika pihak SJN (Sjamsul Nursalim) dan ITN (Itjih Nursalim) ingin membela diri dalam perkara ini, akan lebih baik hadir memenuhi panggilan KPK atau kami menyarankan agar SJN dan ITN menyerahkan diri ke KPK karena saat ini status mereka sudah sebagai tersangka dalam penyidikan perkara korupsi yang dilakukan KPK,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Ja-
karta, Selasa (11/6) kemarin. Bila keduanya menyerahkan diri, menurut Febri, hal itu dapat dinilai sebagai sikap koperatif kedua tersangka yang saat ini berada di Singapura. KPK juga sudah mengirimkan informasi pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke tiga lokasi di Singapura dan satu lokasi di Indonesia yaitu The Oxley, Cluny Road, dan Head Office of Giti Tire Pte.Ltd. di Singapura. Sedangkan satu lokasi di Indonesia yakni di rumah di Simprug, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. ‘’KPK justru telah memberikan ruang yang cukup sejak tahap penyelidikan pada SJN dan ITN untuk menyampaikan keberatan atau informasi bantahan terhadap
proses yang dilakukan KPK, namun hal tersebut tidak pernah digunakan,’’ ungkap Febri. Pada Senin (10/6), penasihat hukum Sjamsul Nursalim dan Itjih, Maqdir Ismail, juga menyampaikan pernyataan bahwa keputusan KPK menetapkan kedua kliennya sebagai tersangka sangat janggal dan tidak masuk akal. ‘’Kami pandang tidak terdapat hal baru dari penjelasan yang disampaikan oleh Maqdir Ismail yang mengaku sebagai kuasa hukum SJN tersebut,’’ ungkap Febri. KPK, menurut Febri, juga belum menerima pemberitahuan resmi dari Maqdir bahwa dia telah menerima surat kuasa khusus dari Sjamsul dan Itjih dalam penyidikan tersebut. (ant)
Febri Diansyah
Prediksi Pilkada 2020 di Bali
Bali Post/ant
Denpasar ‘’Head to Head’’, Tabanan Lawan Kotak Kosong GELARAN pilkada dan pilwali di Bali mulai dimunculkan. KPU di kabupaten/kota yang menggelar pilkada pun sudah merancang anggaran. Demikian pula pimpinan parpol telah menghitung kursi dan mulai menjajaki koalisi untuk menghadapi PDIP yang mendominasi suara di Bali. Di Denpasar, misalnya. Golkar sudah berancangancang membentuk koalisi menghadapi pilwali. Sebab, partai pohon beringin pada Pemilu 2019 ini memperoleh delapan kursi. Jadi belum cukup untuk mengusung calon. Beda dengan PDI-P. Partai yang kini berkuasa di Bali itu memperoleh 22 kursi (belum penetapan). Dengan perolehan itu PDI-P bisa mengusung satu pasangan calon tanpa tergantung dengan partai lain.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil perhitungan sementara, PDI-P Denpasar mampu mengantarkan 22 calegnya ke kursi dewan. Kemudian disusul Golkar dengan tetap mempertahankan delapan kursi. Gerindra dan Demokrat hanya mampu meraup empat kursi. Sisanya, tiga kursi untuk NasDem, serta Hanura dan PSI kebagian masing-masing dua kursi. ‘’Melihat perolehan kursi kali ini, saya kira peluangnya lebih besar head to head,’’ ujar Ketua DPD II Golkar Denpasar Wayan Mariyana Wandhira, Selasa (11/6) kemarin. Wandhira mengatakan, pada pilwali mendatang, hanya PDI-P yang bisa mengusung satu calon tanpa koalisi. Sedangkan partai lainnya harus melakukan koalisi. Karena itu, pihaknya melihat pada hajatan pilwali mendatang, diprediksi hanya akan ada dua pasangan yang maju. ‘’Mungkin bisa tiga, kalau ada yang maju lewat jalur independen,’’ katanya. Untuk itu, Golkar sedang
menjajaki upaya ke arah sana. Bahkan, partai telah melakukan survei. ‘’Besok (Rabu ini) akan kita gelar rapat terkait masalah ini,’’ ujarnya. Kotak Kosong Di Tabanan juga didominasi PDI-P. Ada prediksi pada pilbup mendatang terjadi head to head. Namun ada pula kemungkinan calon yang diusung PDI-P akan berhadapan dengan kotak kosong. Kemungkinan tersebut berdasarkan jumlah perolehan suara dalam Pemilu 2019. Dari 40 kursi DPRD Tabanan, PDI-P berhasil meraih 28 kursi dan Partai Golkar 5 kursi. Sementara Gerindra dan NasDem masingmasing 3 kursi, dan Demokrat 1 kursi. Keempat partai ini tidak bisa mengusung calon sendiri, sebab persyaratannya harus menguasai 20 persen atau setara 8 kursi DPRD Tabanan. Apabila Golkar berkoalisi dengan PDI-P, tentu tertutup bagi partai lain untuk mengusung calon. Ketua DPC PDI-P Tabanan
I Komang Gede Sanjaya memprediksi, jika secara hitungan politik di Tabanan akan bertarung dengan kotak kosong. ‘’Bukan maksud mendahului, mohon maaf bisa saja PDI-P berpotensi lawan kotak kosong. Karena secara hitungan politik, jika mencalonkan diri minimal 20 persen atau setara 8 kursi. Ketika tidak bisa menenuhi syarat, ya… tidak bisa mencalonkan,’’ jelasnya, beberapa hari lalu. Begitupun saat Golkar berniat bergabung ke PDI-P tanpa syarat, maka partai lain sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri. ‘’Golkar sudah ada komunikasi ke kami, ya… kami rangkul,’’ katanya. Disinggung kemungkinan adanya calon independen, Sanjaya mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum melihat ada pergerakan. Tidak hanya di Kabupaten Tabanan kemungkinan lawan kotak kosong, kata Sanjaya, juga terjadi di beberapa kabupaten seperti Badung dan Gianyar. (kmb12)
?
PILKADA
kotak kosong