Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Ranperda ”Pembentukan LOKA” Harus Didasarkan Kajian dan Naskah Akademik Rencana pembentukan Lembaga Otoritas Perekonomian Adat (LOKA) bagaikan petir di siang bolong bagi LPD. Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba pemerintah membuat ranperda yang di dalamnya tercantum LOKA. Pemerintah Provinsi Bali berencana menugaskan LOKA mengawasi sektor riil dan sektor keuangan termasuk LPD. Namun beberapa pihak berpendapat, LOKA akan menjadi mubazir ketika mengawasi LPD karena sudah ada LP LPD. Demikian terungkap dalam diskusi tentang LPD, Senin (11/2) kemarin. Akademisi dari Universitas Udayana Prof. Wayan Ramantha mengatakan, dalam membuat rancangan peraturan daerah (ranperda) telah diatur dalam Permendagri, yaitu harus didasari kajian akademik lalu naskah akademik. Naskah akademik ini yang dibahas di DPRD sebagai dasar pengesahan, ditambah kebiasaan yang berlaku di DPRD yaitu berkeliling untuk menyerap aspirasi. ‘’Tapi saya lihat, enggak ada hujan enggak ada angin, enggak ada kajian akademik, ujug-ujug ada LOKA. Yang namanya kajian akademik, survei secara independen dilakukan oleh lembaga independen dengna melibatkan industri, dalam hal ini LPD,’’ ungkapnya. Maka dari itu, pemerintah
seharusnya tidak boleh melanggar peraturan tersebut. Selain itu, ia menyoroti nama LOKA yang tidak sejalan dengan rencana perubahan kepanjangan LPD yaitu Labda Pacingkreman Desa. Ia berharap pemerintah (pengusul atau pembuat ranperda) mengetahui masalah yang terjadi, tertuang dalam kajian akademik. ‘’Masalahnya apa? Apakah masalah lembaganya atau legalitasnya atau masalah lain? Namun menurutnya masalah LPD bukan pada lembaganya atau legalitasnya, tapi masalahnya adalah SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas,’’ ujarnya. Ia khawatir jika LOKA jadi terbentuk, maka nasibnya akan sama seperti lembaga yang pernah ada
sebelumnya, seperti dewan LPD yang tidak berjalan. Sehingga rencana pembentukan lembaga baru LOKA ini dikhawatirkan tidak sesuai kebutuhan. ‘’Saran saya kepada pemerintah, selaku akademisi, selaku independen, kalau memang sudah diajukan di Ranperda Desa Adat ada LOKA, di desa adat itu memang belum ada yang mengurusi sektor riil. Lalu LPD-nya membiayai, tapi tidak menjadi pemilik. Kalau desa adatnya membentuk LOKA, silakan dan ini memang belum ada yang mengurusi, tapi LOKA ini tidak mengurus lembaga keuangan yang sudah ada,’’ tandasnya. Akademisi dari Unhi Prof. Dr. I Ket ut Sud a , M.Si. mengatakan, eksis-
AKTIVA
PASIVA PASIVA PASIVA
Pekraman Pekraman
Jumlah LPD Jumlah LPD Jumlah Pegawai LPD Jumlah
Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai
11.4.14 8.48585 5
LAPORAN NERACA NERACA KONSOLIDASI KONSOLIDASI LAPORAN NERACA AKTIVA LAPORAN KONSOLIDASI AKTIVA Kas -- Kas - Kas PERIODE DESEMBER 2018 PERIODE DESEMBER2018 2018 PERIODE DESEMBER Antar Bank Aktiva - Antar Bank Aktiva -- Antar Bank Aktiva PROVINIS BALI - Giro PROVINIS BALI Giro -- Giro Jumlah Desa Jumlah Jumlah Desa Desa Pekraman
1.433
1.433 1.433
7.934
7.934
7.934
tensi LPD sedang terancam, maka LPD perlu strategi agar tetap eksis. Ia meminta agar segera membentuk tim pengkaji akademik. Namun pada prinsipnya semua pihak berkomitmen membela desa adat yang di dalamnya ada LPD. Jika dilihat dari perspektif fungsional struktural, desa adat sebagai sebuah institusi di dalamnya ada bagian–bagiannya yaitu lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan sekaa. ‘’Jika salah satu bagian terganggu maka terganggulah struktur secara keseluruhan. Harmonisasi desa adat akan terganggu ketika LPD terancam. Oleh karena itu penting dibentuk tim pengkaji akademik,’’ tandasnya. (kmb42)
285.287.403 285.287.403 285.287.403 --Tabungan Tabungan 8.545.387.634 - Tabungan 8.545.387.634 8.545.387.634 Jumlah Nasabah 2.090.554 * Jumlah Nasabah 2.090.554 **Jumlah Nasabah 2.090.554 36.107.101 36.107.101 36.107.101 - Deposito 9.418.162.796 Deposito Deposito 9.418.162.796 9.418.162.796 - Tabungan 3.933.886.778 -- Tabungan Tabungan 3.933.886.778 3.933.886.778 * Jumlah Nasabah Nasabah 185.508 Jumlah Nasabah 185.508185.508 - Deposito 2.216.468.824 **Jumlah -- Deposito 2.216.468.824 Deposito 2.216.468.824 - Antar Bank Passiva 1.701.703 Antar Bank Passiva 1.701.703 - Antar Bank Passiva - Pinjaman 1.701.703 -- Pinjaman Pinjaman - Pinjaman yang diterima 28.853.344 --Pinjaman yang diterima - Pinjaman yang diberikan 28.853.344 14.435.643.967 Pinjaman yang diterima 28.853.344 -- Pinjaman yang diberikan 14.435.643.967 Pinjaman yang diberikan - Rupa-rupa Passiva 165.491.800 14.435.643.967 * Jumlah Nasabah 418.775 --Rupa-rupa Passiva 165.491.800 Rupa-rupa Passiva 165.491.800 ** Jumlah Nasabah 418.775 MODAL Nasabah 418.775 - Jumlah Cadangan Piutang Ragu-ragu -474.157.819 MODAL - Cadangan Piutang Ragu-ragu MODAL -474.157.819 - Modal disetor: Modal Dasar 82.522.880 Cadangan Piutang Ragu-ragu --Aktiva Tetap dan Inventaris -474.157.819 - Modal disetor: Dasar 82.522.880 - Aktiva Tetap dan Inventaris - Cadangan UmumDasar disetor:Modal Modal 2.647.173.090 82.522.880 - Harga 625.969.244 - Modal - Aktiva TetapPerolehan dan Inventaris - Cadangan UmumTahun Lalu 2.647.173.090 - Harga Perolehan 625.969.244 - Laba/Rugi -1.903.636 - Akumulasi Penyusutan Umum 2.647.173.090 -234.150.956 - Cadangan - Harga Perolehan 625.969.244 Laba/Rugi Tahun Lalu -1.903.636 Akumulasi Penyusutan -234.150.956 Laba/Rugi Tahun Berjalan 588.739.560 -- Rupa-Rupa Aktiva 651.074.629 - Laba/Rugi Tahun Lalu -1.903.636 - Akumulasi Penyusutan -234.150.956 - Laba/Rugi Tahun Berjalan 588.739.560 - Rupa-Rupa Aktiva JUMLAH PASIVA 651.074.629 21.476.129.171 JUMLAH AKTIVA 21.476.129.171 - Laba/Rugi Tahun Berjalan 588.739.560 -JUMLAH Rupa-Rupa Aktiva 651.074.629 JUMLAH PASIVA 21.476.129.171 AKTIVA 21.476.129.171 JUMLAH PASIVA 21.476.129.171 JUMLAH AKTIVA 21.476.129.171
Ranperda Desa Adat Sebaiknya Jangan Melabrak UU 12/2011
Oleh : I Wayan Ramantha
WACANA pro dan kebanyakan kontra terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Desa Adat, khususnya yang memuat usulan agar nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diubah dengan Labda Pacingkreman Desa, ternyata terus bergulir. Diskusi beberapa kalangan, kini terfokus pada rencana pembentukan Lembaga Otoritas Perekonomian Adat (LOKA), yang juga ditolak oleh perwakilan seluruh LPD, saat menyampaikan aspirasinya di DPRD Bali. Mereka yang kontra, bahkan memplesetkan kata Pacingkreman menjadi ‘’Pen-
cengkraman’’. Pendapat yang menyatakan pembentukan LOKA sebagai upaya untuk mencengkram LPD oleh pihak tertentu, itu memang agak terkesan liar. Namun hikmah yang seharusnya bisa diambil dari berbagai opini yang berkembang, adalah hendaknya sebelum mengajukan ranperda, apalagi yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, pemerintah menaati proses pengusulan ranperda susuai dengan apa yang telah diatur oleh UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam UU 12 Tahun 2011 dengan segala turunannya, secara jelas mengatur bahwa setiap pengajuan rancangan peraturan baru, termasuk ranperda harus didasari oleh kajian akademik, yang kemudian dilanjutkan dengan naskah akademik. Pada konteks ranperda yang menyangkut perubahan nama LPD dan LOKA ini, banyak masyarakat dan kalangan terkait yang tidak tahu. Apakah rancangan itu sudah melalui kajian akademik yang mendalam? Sudahkah pendapat masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) diserap? Sudahkah
teridentifikasi permasalahan LPD yang sebenarnya? Dalam penelitian-penelitian akademik sebelumnya, tidak pernah ada kesimpulan yang menyatakan bahwa letak kelemahan LPD ada pada kelembagaannya, termasuk lembaga pembinanya. Permasalahan substantif yang sering diungkap oleh peneliti adalah terletak pada sumber daya manusia, termasuk mental, integritas dan profesionalisme para insan LPD. Jadi kalau ingin memperbaiki LPD, hendaknya segala sumber daya yang ada, kita arahkan untuk meningkatkan SDM LPD.
Ranperda terkait pengaturan LPD, sebaiknya ditunda dulu. Menunggu kajian akademik yang mendalam, dan mendengarkan seluruh aspirasi pihak-pihak yang terkait langsung dengan operasional LPD. Menganalisis apakah Perda III Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang baru berumur 1,5 tahun memang sudah perlu diganti? Dengan begitu, pada saatnya setelah ditetapkan nanti, dia tidak akan menjadi ‘’macan ompong’’. Penulis, Guru Besar FEB Unud, Pengawas LPD Desa Adat Tegaltamu-Batubulan
Jokowi Minta Prabowo Ungkap Data Kebocoran CALON presiden nomor urut 01 Joko Widodo mempertanyakan isu yang dilontarkan capres 02 Prabowo Subianto mengenai anggaran pemerintah yang bocor sebesar 25 persen. ‘’Saya tanya hitungannya dari mana. Jangan buat pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat menjadi resah,’’ kata Jokowi dalam sambutannya saat acara Deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/2). Jokowi menjelaskan, pemerintah mendapat APBN pada 2018 sebesar Rp 2.000 trili-
un. Menurutnya, pengelolaan keuangan pemerintah setiap tahunnya selalu mendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jika ada oknum yang tidak menggunakan anggaran sesuai perencanaan pembangunan maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segan untuk menangkap. ‘’Ini mekanisme pemerintah dan perlu saya sampaikan hasil dari pemeriksaan oleh BPK itu sudah 80 persen lebih itu WTP (wajar tanpa pengecualian) kementerian-kementerian dan lembaga itu,’’ tutur Jokowi. Selain itu, APBN adalah
anggaran yang setiap tahunnya mendapat persetujuan dari DPR. ‘’Sudah setuju semuanya. Begitu juga realisasi pertanggungjawaban. Ada laporan juga yang sudah disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR,’’ jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kebocoran anggaran dalam pemerintahan memang terjadi, namun tidak mungkin sampai menyentuh angka Rp 500 triliun, seperti yang disampaikan capres RI Prabowo
Subianto. ‘’Saya kira soal anggaran bocor ada di manamana, tetapi tidak mungkin sebesar itu,’’ ujar Mendagri. Dia menekankan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah pun beberapa tahun terakhir tidak semuanya terkait korupsi anggaran. Atas dasar itu, dia mengatakan bahwa kebocoran anggaran yang terjadi dan terus ditekan ini, tidak akan mencapai Rp 500 triliun. Sebelumnya, capres RI P r a b o w o S u b i a n t o m e n-
gatakan terdapat kebocoran anggaran di era pemerintahan Jokowi, dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya korupsi yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang kini dilakukan. Prabowo memperkirakan kebocoran anggaran mencapai 25 persen dari total APBN atau setara Rp 500 triliun. Prabowo menyatakan itu dalam acara ulang tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia, Rabu (6/2). Prabowo menilai 25 persen anggaran pemerintah bocor karena korupsi. (ant)
Capai Target Kemiskinan 1 - 1,5 Persen Grammy Awards 2019
Lady Gaga Raih Tiga Piala
Los Angeles – Penyanyi cantik Lady Gaga berhasil membawa pulang tiga piala ajang penghargaan Grammy Awards 2019. Grammy Awards 2019 berlangsung Senin (11/2) kemarin waktu Indonesia. Pelantun ‘’Born This Way’’ itu menang dalam kategori Pop Duo/Group Performance, Best Pop Solo Performance, dan Best Song Written For Visual Media. Kesuksesan ini tentu menjadi momen berharga untuk Gaga. Bahkan pelantun ‘’Born This Way’’ itu pun sempat meneteskan air mata ketika ia naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan. Gaga berhasil mengalahkan beberapa nama musisi yang juga masuk ke dalam kategori yang dimenangkannya. Hal. 15 Ariana Grande
Gubernur Segera Bentuk Tim Penanggulangan GUBERNUR Bali Wayan Koster segera membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ini terkait upaya pengentasan kemiskinan yang targetnya direvisi menjadi 1 - 1,5 persen dari sebelumnya 4,2 persen. Mengingat, Ranperda tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 telah diketok palu dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (11/2) kemarin. ‘’Kita akan membuat Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan memetakan semua lokus yang
menjadi tempat di mana permasalahan itu ada, termasuk strategi untuk penanggulangannya,’’ ujar Koster usai rapat paripurna. Koster optimis permasalahan kemiskinan dapat diselesaikan dalam lima tahun masa kepemimpinannya. Termasuk kerak-kerak kemiskinan yang selama ini dikhawatirkan. Oleh karena itu, pemetaan akan menjadi fokus utama tim sebelum merumuskan strategi penyelesaiannya. ‘’Kita belum memetakan, tapi samar-samar di Karangasem, Jembrana, Bangli, Klungkung, dan Buleleng,’’ imbuhnya. Terkait Ranperda RPJPD
dan RPJMD Semesta Berencana yang sudah diketok palu, lanjut Koster, akan menjadi pola dan haluan pembangunan se-Bali. Mengingat bentuknya yang sudah menjadi perda, sehingga berlaku di seluruh Pulau Dewata. ‘’Jadi, kami akan undang bupati, wali kota, dan kepala Bappeda se-Bali untuk duduk bersama merumuskan RPJP, RPJM, serta APBD di kabupaten/kota agar menyesuaikan dengan RPJPD dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali,’’ tandasnya. Hal. 15 Masalah Kompleks
Wayan Koster