Skip to main content

Edisi Selasa 12 Februari 2019 | balipost.com

Page 1

Bali Post

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Ranperda ”Pembentukan LOKA” Harus Didasarkan Kajian dan Naskah Akademik Rencana pembentukan Lembaga Otoritas Perekonomian Adat (LOKA) bagaikan petir di siang bolong bagi LPD. Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba pemerintah membuat ranperda yang di dalamnya tercantum LOKA. Pemerintah Provinsi Bali berencana menugaskan LOKA mengawasi sektor riil dan sektor keuangan termasuk LPD. Namun beberapa pihak berpendapat, LOKA akan menjadi mubazir ketika mengawasi LPD karena sudah ada LP LPD. Demikian terungkap dalam diskusi tentang LPD, Senin (11/2) kemarin. Akademisi dari Universitas Udayana Prof. Wayan Ramantha mengatakan, dalam membuat rancangan peraturan daerah (ranperda) telah diatur dalam Permendagri, yaitu harus didasari kajian akademik lalu naskah akademik. Naskah akademik ini yang dibahas di DPRD sebagai dasar pengesahan, ditambah kebiasaan yang berlaku di DPRD yaitu berkeliling untuk menyerap aspirasi. ‘’Tapi saya lihat, enggak ada hujan enggak ada angin, enggak ada kajian akademik, ujug-ujug ada LOKA. Yang namanya kajian akademik, survei secara independen dilakukan oleh lembaga independen dengna melibatkan industri, dalam hal ini LPD,’’ ungkapnya. Maka dari itu, pemerintah

seharusnya tidak boleh melanggar peraturan tersebut. Selain itu, ia menyoroti nama LOKA yang tidak sejalan dengan rencana perubahan kepanjangan LPD yaitu Labda Pacingkreman Desa. Ia berharap pemerintah (pengusul atau pembuat ranperda) mengetahui masalah yang terjadi, tertuang dalam kajian akademik. ‘’Masalahnya apa? Apakah masalah lembaganya atau legalitasnya atau masalah lain? Namun menurutnya masalah LPD bukan pada lembaganya atau legalitasnya, tapi masalahnya adalah SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas,’’ ujarnya. Ia khawatir jika LOKA jadi terbentuk, maka nasibnya akan sama seperti lembaga yang pernah ada

sebelumnya, seperti dewan LPD yang tidak berjalan. Sehingga rencana pembentukan lembaga baru LOKA ini dikhawatirkan tidak sesuai kebutuhan. ‘’Saran saya kepada pemerintah, selaku akademisi, selaku independen, kalau memang sudah diajukan di Ranperda Desa Adat ada LOKA, di desa adat itu memang belum ada yang mengurusi sektor riil. Lalu LPD-nya membiayai, tapi tidak menjadi pemilik. Kalau desa adatnya membentuk LOKA, silakan dan ini memang belum ada yang mengurusi, tapi LOKA ini tidak mengurus lembaga keuangan yang sudah ada,’’ tandasnya. Akademisi dari Unhi Prof. Dr. I Ket ut Sud a , M.Si. mengatakan, eksis-

AKTIVA

PASIVA PASIVA PASIVA

Pekraman Pekraman

Jumlah LPD Jumlah LPD Jumlah Pegawai LPD Jumlah

Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai

11.4.14 8.48585 5

LAPORAN NERACA NERACA KONSOLIDASI KONSOLIDASI LAPORAN NERACA AKTIVA LAPORAN KONSOLIDASI AKTIVA Kas -- Kas - Kas PERIODE DESEMBER 2018 PERIODE DESEMBER2018 2018 PERIODE DESEMBER Antar Bank Aktiva - Antar Bank Aktiva -- Antar Bank Aktiva PROVINIS BALI - Giro PROVINIS BALI Giro -- Giro Jumlah Desa Jumlah Jumlah Desa Desa Pekraman

1.433

1.433 1.433

7.934

7.934

7.934

tensi LPD sedang terancam, maka LPD perlu strategi agar tetap eksis. Ia meminta agar segera membentuk tim pengkaji akademik. Namun pada prinsipnya semua pihak berkomitmen membela desa adat yang di dalamnya ada LPD. Jika dilihat dari perspektif fungsional struktural, desa adat sebagai sebuah institusi di dalamnya ada bagian–bagiannya yaitu lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan sekaa. ‘’Jika salah satu bagian terganggu maka terganggulah struktur secara keseluruhan. Harmonisasi desa adat akan terganggu ketika LPD terancam. Oleh karena itu penting dibentuk tim pengkaji akademik,’’ tandasnya. (kmb42)

285.287.403 285.287.403 285.287.403 --Tabungan Tabungan 8.545.387.634 - Tabungan 8.545.387.634 8.545.387.634 Jumlah Nasabah 2.090.554 * Jumlah Nasabah 2.090.554 **Jumlah Nasabah 2.090.554 36.107.101 36.107.101 36.107.101 - Deposito 9.418.162.796 Deposito Deposito 9.418.162.796 9.418.162.796 - Tabungan 3.933.886.778 -- Tabungan Tabungan 3.933.886.778 3.933.886.778 * Jumlah Nasabah Nasabah 185.508 Jumlah Nasabah 185.508185.508 - Deposito 2.216.468.824 **Jumlah -- Deposito 2.216.468.824 Deposito 2.216.468.824 - Antar Bank Passiva 1.701.703 Antar Bank Passiva 1.701.703 - Antar Bank Passiva - Pinjaman 1.701.703 -- Pinjaman Pinjaman - Pinjaman yang diterima 28.853.344 --Pinjaman yang diterima - Pinjaman yang diberikan 28.853.344 14.435.643.967 Pinjaman yang diterima 28.853.344 -- Pinjaman yang diberikan 14.435.643.967 Pinjaman yang diberikan - Rupa-rupa Passiva 165.491.800 14.435.643.967 * Jumlah Nasabah 418.775 --Rupa-rupa Passiva 165.491.800 Rupa-rupa Passiva 165.491.800 ** Jumlah Nasabah 418.775 MODAL Nasabah 418.775 - Jumlah Cadangan Piutang Ragu-ragu -474.157.819 MODAL - Cadangan Piutang Ragu-ragu MODAL -474.157.819 - Modal disetor: Modal Dasar 82.522.880 Cadangan Piutang Ragu-ragu --Aktiva Tetap dan Inventaris -474.157.819 - Modal disetor: Dasar 82.522.880 - Aktiva Tetap dan Inventaris - Cadangan UmumDasar disetor:Modal Modal 2.647.173.090 82.522.880 - Harga 625.969.244 - Modal - Aktiva TetapPerolehan dan Inventaris - Cadangan UmumTahun Lalu 2.647.173.090 - Harga Perolehan 625.969.244 - Laba/Rugi -1.903.636 - Akumulasi Penyusutan Umum 2.647.173.090 -234.150.956 - Cadangan - Harga Perolehan 625.969.244 Laba/Rugi Tahun Lalu -1.903.636 Akumulasi Penyusutan -234.150.956 Laba/Rugi Tahun Berjalan 588.739.560 -- Rupa-Rupa Aktiva 651.074.629 - Laba/Rugi Tahun Lalu -1.903.636 - Akumulasi Penyusutan -234.150.956 - Laba/Rugi Tahun Berjalan 588.739.560 - Rupa-Rupa Aktiva JUMLAH PASIVA 651.074.629 21.476.129.171 JUMLAH AKTIVA 21.476.129.171 - Laba/Rugi Tahun Berjalan 588.739.560 -JUMLAH Rupa-Rupa Aktiva 651.074.629 JUMLAH PASIVA 21.476.129.171 AKTIVA 21.476.129.171 JUMLAH PASIVA 21.476.129.171 JUMLAH AKTIVA 21.476.129.171

Ranperda Desa Adat Sebaiknya Jangan Melabrak UU 12/2011

Oleh : I Wayan Ramantha

WACANA pro dan kebanyakan kontra terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Desa Adat, khususnya yang memuat usulan agar nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diubah dengan Labda Pacingkreman Desa, ternyata terus bergulir. Diskusi beberapa kalangan, kini terfokus pada rencana pembentukan Lembaga Otoritas Perekonomian Adat (LOKA), yang juga ditolak oleh perwakilan seluruh LPD, saat menyampaikan aspirasinya di DPRD Bali. Mereka yang kontra, bahkan memplesetkan kata Pacingkreman menjadi ‘’Pen-

cengkraman’’. Pendapat yang menyatakan pembentukan LOKA sebagai upaya untuk mencengkram LPD oleh pihak tertentu, itu memang agak terkesan liar. Namun hikmah yang seharusnya bisa diambil dari berbagai opini yang berkembang, adalah hendaknya sebelum mengajukan ranperda, apalagi yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, pemerintah menaati proses pengusulan ranperda susuai dengan apa yang telah diatur oleh UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam UU 12 Tahun 2011 dengan segala turunannya, secara jelas mengatur bahwa setiap pengajuan rancangan peraturan baru, termasuk ranperda harus didasari oleh kajian akademik, yang kemudian dilanjutkan dengan naskah akademik. Pada konteks ranperda yang menyangkut perubahan nama LPD dan LOKA ini, banyak masyarakat dan kalangan terkait yang tidak tahu. Apakah rancangan itu sudah melalui kajian akademik yang mendalam? Sudahkah pendapat masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) diserap? Sudahkah

teridentifikasi permasalahan LPD yang sebenarnya? Dalam penelitian-penelitian akademik sebelumnya, tidak pernah ada kesimpulan yang menyatakan bahwa letak kelemahan LPD ada pada kelembagaannya, termasuk lembaga pembinanya. Permasalahan substantif yang sering diungkap oleh peneliti adalah terletak pada sumber daya manusia, termasuk mental, integritas dan profesionalisme para insan LPD. Jadi kalau ingin memperbaiki LPD, hendaknya segala sumber daya yang ada, kita arahkan untuk meningkatkan SDM LPD.

Ranperda terkait pengaturan LPD, sebaiknya ditunda dulu. Menunggu kajian akademik yang mendalam, dan mendengarkan seluruh aspirasi pihak-pihak yang terkait langsung dengan operasional LPD. Menganalisis apakah Perda III Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang baru berumur 1,5 tahun memang sudah perlu diganti? Dengan begitu, pada saatnya setelah ditetapkan nanti, dia tidak akan menjadi ‘’macan ompong’’. Penulis, Guru Besar FEB Unud, Pengawas LPD Desa Adat Tegaltamu-Batubulan

Jokowi Minta Prabowo Ungkap Data Kebocoran CALON presiden nomor urut 01 Joko Widodo mempertanyakan isu yang dilontarkan capres 02 Prabowo Subianto mengenai anggaran pemerintah yang bocor sebesar 25 persen. ‘’Saya tanya hitungannya dari mana. Jangan buat pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat menjadi resah,’’ kata Jokowi dalam sambutannya saat acara Deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/2). Jokowi menjelaskan, pemerintah mendapat APBN pada 2018 sebesar Rp 2.000 trili-

un. Menurutnya, pengelolaan keuangan pemerintah setiap tahunnya selalu mendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jika ada oknum yang tidak menggunakan anggaran sesuai perencanaan pembangunan maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segan untuk menangkap. ‘’Ini mekanisme pemerintah dan perlu saya sampaikan hasil dari pemeriksaan oleh BPK itu sudah 80 persen lebih itu WTP (wajar tanpa pengecualian) kementerian-kementerian dan lembaga itu,’’ tutur Jokowi. Selain itu, APBN adalah

anggaran yang setiap tahunnya mendapat persetujuan dari DPR. ‘’Sudah setuju semuanya. Begitu juga realisasi pertanggungjawaban. Ada laporan juga yang sudah disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR,’’ jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kebocoran anggaran dalam pemerintahan memang terjadi, namun tidak mungkin sampai menyentuh angka Rp 500 triliun, seperti yang disampaikan capres RI Prabowo

Subianto. ‘’Saya kira soal anggaran bocor ada di manamana, tetapi tidak mungkin sebesar itu,’’ ujar Mendagri. Dia menekankan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah pun beberapa tahun terakhir tidak semuanya terkait korupsi anggaran. Atas dasar itu, dia mengatakan bahwa kebocoran anggaran yang terjadi dan terus ditekan ini, tidak akan mencapai Rp 500 triliun. Sebelumnya, capres RI P r a b o w o S u b i a n t o m e n-

gatakan terdapat kebocoran anggaran di era pemerintahan Jokowi, dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya korupsi yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang kini dilakukan. Prabowo memperkirakan kebocoran anggaran mencapai 25 persen dari total APBN atau setara Rp 500 triliun. Prabowo menyatakan itu dalam acara ulang tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia, Rabu (6/2). Prabowo menilai 25 persen anggaran pemerintah bocor karena korupsi. (ant)

Capai Target Kemiskinan 1 - 1,5 Persen Grammy Awards 2019

Lady Gaga Raih Tiga Piala

Los Angeles – Penyanyi cantik Lady Gaga berhasil membawa pulang tiga piala ajang penghargaan Grammy Awards 2019. Grammy Awards 2019 berlangsung Senin (11/2) kemarin waktu Indonesia. Pelantun ‘’Born This Way’’ itu menang dalam kategori Pop Duo/Group Performance, Best Pop Solo Performance, dan Best Song Written For Visual Media. Kesuksesan ini tentu menjadi momen berharga untuk Gaga. Bahkan pelantun ‘’Born This Way’’ itu pun sempat meneteskan air mata ketika ia naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan. Gaga berhasil mengalahkan beberapa nama musisi yang juga masuk ke dalam kategori yang dimenangkannya. Hal. 15 Ariana Grande

Gubernur Segera Bentuk Tim Penanggulangan GUBERNUR Bali Wayan Koster segera membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ini terkait upaya pengentasan kemiskinan yang targetnya direvisi menjadi 1 - 1,5 persen dari sebelumnya 4,2 persen. Mengingat, Ranperda tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 telah diketok palu dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (11/2) kemarin. ‘’Kita akan membuat Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan memetakan semua lokus yang

menjadi tempat di mana permasalahan itu ada, termasuk strategi untuk penanggulangannya,’’ ujar Koster usai rapat paripurna. Koster optimis permasalahan kemiskinan dapat diselesaikan dalam lima tahun masa kepemimpinannya. Termasuk kerak-kerak kemiskinan yang selama ini dikhawatirkan. Oleh karena itu, pemetaan akan menjadi fokus utama tim sebelum merumuskan strategi penyelesaiannya. ‘’Kita belum memetakan, tapi samar-samar di Karangasem, Jembrana, Bangli, Klungkung, dan Buleleng,’’ imbuhnya. Terkait Ranperda RPJPD

dan RPJMD Semesta Berencana yang sudah diketok palu, lanjut Koster, akan menjadi pola dan haluan pembangunan se-Bali. Mengingat bentuknya yang sudah menjadi perda, sehingga berlaku di seluruh Pulau Dewata. ‘’Jadi, kami akan undang bupati, wali kota, dan kepala Bappeda se-Bali untuk duduk bersama merumuskan RPJP, RPJM, serta APBD di kabupaten/kota agar menyesuaikan dengan RPJPD dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali,’’ tandasnya. Hal. 15 Masalah Kompleks

Wayan Koster


DENPASAR

2

Selasa Pon, 12 Februari 2019

Politeknik Negeri Bali Buka Magister Terapan SEJUMLAH studi menunjukkan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2020-2030. Hal ini tampak dalam kenyataan bahwa 10 dari 15 orang Indonesia tergolong usia produktif. Padahal, menurut proyeksi International Labour Organization (ILO), bonus kependudukan tersebut ternyata tidak diikuti oleh ketersediaan tenaga ahli. Di negaranegara ASEAN sendiri Indonesia tercatat merupakan penyedia tertinggi tenaga kerja. Faktanya, 38,4 persen pekerja ASEAN adalah Bali Post/ist orang Indonesia (123 juta I Nyoman Abdi, S.E., MeCom. dari 321 juta orang) tetapi hanya 10,7 persen yang merupakan tenaga ahli (13,4 juta dari 113 juta orang). Di bidang kepariwisataan, kebanyakan level manajerial di industri pariwisata diisi oleh tenaga-tenaga yang berasal dari luar negeri. Pada era globalisasi ini Indonesia perlu meningkatkan daya saing bangsa melalui kualitas SDM level manajerial. Di samping itu, hasil tracer study Tim Politeknik Negeri Bali menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir para tenaga ahli kebanyakan berasal dari pendidikan tinggi akademis-keilmuan dan bukan dari pendidikan tinggi terapan seperti politeknik. Kebetulan program studi sejenis yang cukup banyak bermunculan selama ini di Bali maupun luar Bali yang berkarakter akademik-keilmuan. Berdasarkan latar tersebut, Politeknik Negeri Bali melalui Jurusan Pariwisata sejak tahun 2019 membentuk Program Magister Terapan, Program Studi Perencanaan Pariwisata (Tourism Business Planning). Program studi ke-16 di PNB ini diniatkan meningkatkan daya saing bangsa baik secara regional maupun internasional. Program studi ini berikhtiar mengatasi kesenjangan ketersediaan angkatan kerja (employment gap) yang berkeahlian dengan kebutuhan industri pariwisata. Di samping itu, status “terapan” (applied) tersebut tidak dimaksudkan untuk gagah-gagahan, melainkan menjawab kecenderungan arah pendulu kebijakan pemerintah saat ini yang terus bergerak ke paradigma vokasionalitas dan profesionalitas. Harus diakui, pendidikan tidak akan berarti apa-apa jika berhenti di menara gading tanpa pernah memberikan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat, industri, dan kemanusiaan pada umumnya. Kurikulum Program Magister Perencanaan Pariwisata ini dibangun berbasis permasalahan di lapangan industri pariwisata, mengingat pariwisata semakin memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Bali, Indonesia, dan global pada umumnya. Menurut Direktur PNB I Nyoman Abdi, S.E., MeCom. yang didampingi Wakil Direktur I A.A. Ngurah Bagus Mulawarman, S.T., M.T. dan Ketua Jurusan Pariwisata I Ketut Suarta, S.E., M.Si., pihaknya melalui program studi ini membangun kurikulum yang lulusannya memiliki keunggulan dalam penguasaan model projek bisnis, manajemen produk, dan keahlian yang spesifik yang dipilih. Kurikulum yang aplikatif dan kontekstual dengan metode pembelajaran yang cair dan komunikatif ini didukung para dosen berkualifikasi doktor (S-3). Politeknik Negeri Bali ditambah sekitar 40 persennya merupakan direktur serta general manager industri pariwisata tamatan luar negeri. Petinggi-petinggi industri pariwisata ini berasal dari bidang-bidang perhotelan, travel, destinasi, serta MICE (meetings, incentives, conventions, exhibitions) dan event. “Keterlibatan para ahli dari industri pariwisata merupakan sinergisitas ideal dengan kompetensi keilmuan-terapan para doktor Politeknik Negeri Bali yang di antaranya juga lulusan Australia, Inggris, Perancis, Jepang, selain Indonesia,” tegasnya. Dengan keluarnya izin penyelenggaraan dari Kemenristekdikti No. 1246/KPT/I/2018, Program Magister Terapan Pariwisata, Program Studi Perencanaan Pariwisata, Jurusan Pariwisata ini segera membuka pendaftaran calon mahasiswa untuk tahun akademik 2019/2020 bagi para lulusan D-4/S-1 dari berbagai disiplin ilmu. Karena jenis pendidikan magister terapan bersifat spesifik, calon mahasiswa akan ditambahi tes kepribadian untuk persiapan menghadapi perkuliahan praktikal yang cukup ketat, sehingga nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan pariwisata yang unggul. (r)

Bali Post/kmb37

PINGSAN - Ibu salah satu terdakwa pingsan usai anaknya divonis bersalah dan dihukum 2,5 tahun penjara.

Divonis 2,5 Tahun, Ibu Terdakwa Pingsan

Denpasar (Bali Post) Didakwa atas penyalahgunaan narkoba, dua orang terdakwa masing-masing bernama Shella Novitasari (20) dan Angga Arista (25) asal Banyuwangi, Senin (11/2) kemarin dihukum pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Atas vonis dalam perkara penyalahgunaan narkoba itu, orangtua terdakwa yang sedari awal mengikuti persidangan tiba-tiba jatuh pingsan. Ibu terdakwa kemudian digotong keluar sidang dan direbahkan di kursi pengunjung. Keluarga terdakwa berusaha menenangkan ibu terdakwa dan bahkan ada yang memberi air mineral dan mengipasi. Sementara dalam persidangan, majelis hakim pimpinan Ida Ayu Nyoman Adnyadewi menyatakan terdakwa terbukti bersalah, sebagai penyalahgunaan narkotika golongan 1 berupa sabu-sabu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Vonis hakim itu lebih rendah enam bulan dari tuntutan jaksa. JPU Ni Komang Suastini sebelumnya menuntut supaya terdakwa dihukum selama tiga tahun penjara. Sebelumnya dalam dakwaan jaksa disebutkan, perbuatan kedua terdakwa melakukan pemufakatan jahat pada 18 Agustus tahun lalu. Terdakwa dibekuk polisi di Banjar Celuk, Dalung, Kuta, Badung. Dalam perkara ini disita 0,38 gram neto sabu-sabu. Dalam surat dakwaan disebut, awalnya terdakwa Shella Novitasari disuruh mengambil tempelan di dekat sebuah rumah makan oleh Angga. Setelah sabu-sabu dimasukkan ke dalam casing HP, terdakwa keluar gang. Saat itu pula terdakwa ditangkap polisi. Lalu dikembangkan ke kamar kos dan menangkap Angga, dan juga diamankan alat isap dan sabu-sabu. (kmb37)

819446 / 081337032965

Topik : BENTUK TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TERSANGKA - Polisi menggelandang dua orang tersangka kasus pencurian di Mapolresta Denpasar, Senin (11/2) kemarin.

Bali Post/eka

Bobol Kos-kosan, Satpam Ditembak

Denpasar (Bali Post) Kasus pencurian terjadi di kos-kosan di Jalan Maluku III/8 Denpasar, Kamis (24/1) lalu. Dua kamar kos diobokobok maling, dan kasus ini dilaporkan korban Yonathan Ndapa Konda Mehan (26). Setelah menyelidiki kasus ini, Tim Resmob Satreskrim Polresta Denpasar menangkap pelakunya, Christoni Kaledi Bonung alias Toni (21) bekerja sebagai Satpam dan Marten Saingu Poti Alias Aten (19), Minggu (10/2) lalu. Karena melakukan perlawanan, kaki kedua pelaku ditembak polisi. ‘’Awalnya pelaku melintas di TKP dan melihat kaca nako jendela kamar kos terbuka.

Selanjutnya mereka langsung beraksi,’’ tegas Wakapolresta Denpasar AKBP Nyoman Artana, Senin (11/2) kemarin. Kronologinya, kata Artana, saat bangun dari tidur korban kaget karena dua HP yang sedang di-charge hilang. Selanjutnya korban asal NTT ini berusaha mencari di seputaran kamar dan tempat kos, tetapi hasilnya nihil. Atas kejadian itu, korban melapor ke Polresta Denpasar. Dari hasil olah TKP dan informasi yang didapat, Tim Resmob dipimpin Kanit I Iptu Made Yudistira melakukan penyelidikan dan terlacak tempat tinggal pelaku. Minggu (10/2) pukul 02.00 Wita polisi menangkap tersangka

Toni asal NTT di tempat kosnya di Jalan Pulau Adi VI, Denpasar Barat. Setelah itu giliran Marten asal NTT diringkus di tempat kosnya di Jalan Gatot Subroto II, Denpasar. ‘’Tahun 2017 tersangka Toni melakukan pencurian di tempat kos di daerah Mumbul, Nusa Dua dan ditangkap Polsek Kuta Selatan. Terkait kejadian itu, tersangka Toni dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan di Lapas Kerobokan,’’ ungkap Artana didampingi Wakasat Reskrim AKP Nyoman Darsana. Hasil pemeriksaan, tersangka Toni mengaku hasil curian berupa laptop dan HP dijual seharga Rp 1,5 juta. Sebelum melakukan pencu-

rian di Jalan Maluku, dia beraksi dengan modus sama pada Agustus 2018 di rumah kos di Taman Mumbul, Jimbaran, dan mendapat kamera Go Pro dan HP. Pada September lalu dia melakukan pencurian di Jalan Gunung Agung, Denpasar dan berhasil mengambil uang tunai Rp 100 ribu. Terkait aksinya di Jalan Maluku, sudah direncanakan dua hari sebelumnya. Pada waktu kejadian Kamis (24/1) pukul 02.45 Wita, mereka ke TKP mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion. Setibanya di sana Marten standby di sepeda motor, sedangkan Toni sebagai eksekutor. Toni mendekati ka-

mar kos nomor 1 yang kaca jendela nakonya terbuka. Selanjutnya dia memasukkan tangan dan membuka kunci grendel pintu. Dia masuk ke kamar tersebut saat korban sedang tertidur. Dia mengambil dua HP dan uang tunai Rp 500 ribu di atas meja. Setelah itu, Toni masuk ke kamar kos nomor 2 dan mengambil sebuah laptop dan HP. Selanjutnya, kedua pelaku langsung kabur. Setibanya di kos Marten, Toni membagikan hasil curian. ‘’Kedua pelaku sudah ditahan dan menunggu proses hukum selanjutnya,’’ kata Wakapolresta asal Tabanan ini. (kmb36)

‘’Intinya, harus kita kawal ranperda ini nanti di provinsi,’’ jelas politisi PDI-P ini. Warka mengatakan, Ranperda CSR ini dinilai sangat mendesak untuk dibahas dan dimiliki Pemkot Denpasar. Alasannya, selama ini keberadaan payung hukum terkait pengelolaan CSR dari perusahaan belum digarap dengan baik. Akibatnya, mereka jalan sendiri. ‘’Ini perlu digarap agar penyaluran CSR bisa tepat,’’ katanya. Dalam draf ranperda yang masuk ke pansus, ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pembuatan perda ini, Sebagaimana dimuat dalam pasal 4. Di antaranya terwujudnya batasan yang jelas tentang CSR serta pihak yang menjadi pelakunya. Adanya perlindungan hukum yang jelas dalam koordinasi CSR.

Demikian pula dengan perda ini akan ada kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam menyelenggarakan CSR. Warka menambahkan, bukan saja Ranperda CSR yang ditunda. Ranperda tentang Pasar Tradisional juga mengalami nasib yang sama. Namun ini akibat nomenklatur yang berubah. Dalam UU yang baru, tidak lagi ada istilah pasar tradisional, melainkan pasar rakyat. ‘’Ranperdanya sudah sempat juga dibahas, namun ditunda karena UU yang baru tidak mengenal adanya pasar tradisional,’’ ujar Warka. (kmb12)

Ditunda, Pembahasan Dua Ranperda

Denpasar (Bali Post) -

Rancangan undang-undang provinsi yang baru mulai menimbulkan dampak di kabupaten/kota. Seperti yang dialami Denpasar. Akibat adanya rancangan UU yang baru, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Resposibility (SCR) akhirnya ditunda. Padahal ranperda ini sudah beberapa kali dibahas oleh Pansus XX DPRD Denpasar. Kepastian penundaan pembahasan Ranperda CSR ini mengemuka dalam rapat kerja antara Pansus XX dengan pihak eksekutif, dan konsultan di DPRD Denpasar, Senin (11/2) kemarin. Rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus XX Wayan Warka didampingi Asisten I Setda Kota Denpasar I Made Toya memutuskan untuk menunda pembahasan ranperda ini sambil menunggu keluarnya UU Provinsi Bali yang baru. Wayan Warka mengatakan, apa yang dilakukan selama ini harus tetap dilaporkan kepada pimpinan dewan. Selanjutnya, apapun keputusan pimpinan dewan, pansus akan melaksanakannya. ‘’Apakah ini akan dicabut

atau seperti apa, kita serahkan kepada pimpinan dewan, karena tanggung jawab ada di pimpinan,’’ kata Warka. Asisten I Setda Kota Denpasar I Made Toya mengatakan, akibat adanya rancangan UU yang baru di provinsi, penanganan CSR akan dilakukan di provinsi. Agar tidak tumpang tindih, maka pembahasan Ranperda CSR ini ditunda terlebih dahulu. ‘’Dalam salah satu pasal di RUU Provinsi Bali telah tercantum terkait pen-

Denpasar (Bali Post) Badan Narkotika Nasional (BNN) menandatangani nota kesepahaman dengan Jasa Marga, 26 Agustus 2014. Salah satu isi kesepakatan tersebut yaitu pencegahan dan sosialisasi bahaya narkoba kepada pengguna jalan tol. Pasalnya, saat ini 800 jenis narkotika baru telah beredar di dunia, 71 jenis telah masuk ke Indonesia. Sementara baru 68 jenis yang telah diatur oleh Permenkes Nomor 7 Tahun 2018. Oleh karena itu, ada tiga jenis narkoba baru beredar bebas dan namanya masih dirahasiakan. Menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, Jasa Marga Bali bekerja sama dengan BNNP Bali mengadakan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Hadir sebagai narasumber Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H. dan Kepala Bagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) AKBP I Ketut Suandika, Senin (11/2) kemarin di Hotel Yani, Denpasar. Di hadapan puluhan staf Jasa Marga Bali, Brigjen Suastawa mengatakan, Jasa Marga memiliki ruang publik yang cukup besar,

yakni jalan tol dan lingkungan usaha. Ruang publik tersebut dapat dijadikan tempat sosialisasi penanggulangan narkoba, seperti area jalan tol, tempat istirahat dan pelayanan (rest area). Dengan demikian bisa mengoptimalkan sosialisasi bahaya narkotika kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan tol. “Salah satu tantangan Jasa Marga adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh tanpa narkoba,” ujarnya. Suastawa menegaskan, permasalahan penyebaran narkotika terkini yaitu soal mentalitas generasi muda, adanya fenomena narkoba baru serta gaya hidup masa kini yang menganggap narkoba sesuatu yang modern. Menurut jenderal bintang satu ini, hal itu sangat berbahaya. “10 persen individu yang telah menggunakan narkotika akan mengalami gangguan penggunaan zat dan perubahan perilaku, sehingga terdiagnosis gangguan penggunaan zat sehingga terjadi ketergantungan,” ucapnya. Ia berharap peran Jasa Marga dalam P4GN, yaitu pertama, mengimplementasikan pembangunan berwawasan antinarkoba di lingkungannya. Kedua, memberikan pembinaan,

gelolaan CSR ini. Karena itu, kita tunggu dulu RUU itu biar selesai,’’ kata mantan Kabag Hukum Setda Kota Denpasar ini. Di sisi lain, anggota Pansus XX I Nyoman Darsa meminta kepada eksekutif untuk tetap mengawal aspirasi ini ke provinsi. Paling tidak terkait penyaluran CSR agar lebih merata dan perusahaan yang menyalurkan pun terdata dengan baik. Intinya, agar CSR dapat lebih merata dan diterima oleh banyak masyarakat.

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Narkoba Jenis Baru Belum Diatur Permenkes

Bali Post/ist

SOSIALISASI - Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa sosialisasi P4GN kepada staf Jasa Marga Bali. pembekalan dan penyuluhan bahaya narkoba di lingkungan kerja. Ketiga, ikut berpartisipasi aktif membantu penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui CSR. Terakhir yaitu deteksi dini penyalahgunaan narko-

ba di lingkungan kerja melalui tes urine dalam seleksi calon karyawan serta membentuk satgas antinarkoba. “Apabila ada karyawan yang mempunyai ciri-ciri narkoba, pihak perusahaan khususnya Jasa Marga Bali dapat

menghubungi BNNP Bali untuk dilakukan asesmen dan akan dilakukan rehabilitasi. Sekarang tergantung kebijakan pimpinan, sanksi maksimalnya adalah pemecatan,” tutup Kepala BNNP Suastawa. (kmb36)


BADUNG

Selasa Pon, 12 Februari 2019

3

Warga Tanjung Benoa Khawatirkan Dampak Proyek Pelindo Mangupura (Bali Post)-

Proyek pengerukan dan penimbunan terkait perluasan yang dilakukan Pelindo III di Pelabuhan Benoa, memunculkan kekhawatiran masyarakat Tanjung Benoa. Masyarakat khawatir proyek tersebut berimbas pada makin tergerusnya kawasan pesisir Tanjung Benoa.

Bali Post/edi

WATER SPORT - Sejumlah wisatawan menikmati water sport di kawasan Tanjung Benoa. Proyek perluasan pelabuhan Benoa oleh Pelindo III membuat masyarakat Tanjung Benoa khawatir pesisir Tanjung Benoa tergerus. Untuk itu, masyarakat mengusulkan pembangunan seawall.

Diduga Depresi, Petani di Punggul Bunuh Diri Mangupura (Bali Post)Diduga depresi karena penyakit asmanya tidak kunjung sembuh, Ida Bagus Japa (52) nekat bunuh diri dengan cara menusuk ulu hati dan perutnya menggunakan belati, Senin (11/2) kemarin. Korban yang seorang petani tersebut bunuh diri di rumahnya di Banjar Trinadi Desa Punggul, Abiansemal. Kapolsek Abiansemal Kompol Ida Bagus Putu Mertayasa mengatakan, dari keterangan

anak korban, Ida Bagus Gede Ambara Putra (22), pukul 11.00 Wita Japa membuat orti jejahitan untuk upakara di dapur dengan menggunakan pemutik atau belati. Sedangkan istri korban, Ida Ayu Made Ariani (51), juga ada di dapur. ‘’Kalau saksi (Ambara-red) sedang ngukir di halaman rumah,’’ ujarnya. Beberapa saat kemudian istri korban ke luar dari dapur, karena ada yang menelepon. Sedangkan korban masih di dapur. Sekitar pukul 11.20

Wita istri korban yang selesai menelepon, langsung menuju dapur. Setibanya di dalam dapur, Ariani langsung berteriak histeris setelah melihat suaminya tergeletak bersimbah darah dengan pemutik menancap di ulu hati. ‘’Mendengar teriakan ibunya itu, Ambara langsung masuk ke dapur. Ambara langsung minta tolong kepada tetangga, lalu pemutik dicabut dari ulu hati dan ditaruh di tempat orti,’’ kata Kapolsek.

Dibantu oleh I Gusti Ngurah Suanda (58), Ambara mengangkat tubuh ayahnya lalu ditaruh di bale adat. Ambara juga melihat luka tusukan di perut ayahnya. Korban lalu dibawa ke RSUD Mangusada. ‘’Kalau keterangan dari anaknya, korban meninggal dalam perjalanan ke RSUD Mangusada, Kapal. Barang bukti sudah kami amankan dan memeriksa saksi-saksi,’’ tegas Kompol Mertayasa. (kmb36)

Jumlah Siswa Terus Berkurang, Forum Kasek Swasta Surati Bupati

Mangupura (Bali Post)Belasan Kepala Sekolah (Kasek) swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMP Swasta Kabupaten Badung melayangkan surat ke Bupati Badung Nyoman Giri Prasta. Pada surat tertanggal 21 Januari ini, Forum Kasek memohon Bupati Badung agar menjaga eksistensi sekolah swasta. Hal ini mengingat peserta didik sekolah swasta semakin sedikit, akibat sebagian besar menempuh pendidikan di sekolah negeri. Surat ditandatangani 16 Kasek SMP swasta di Badung itu

juga ditembuskan ke Komisi IV DPRD Badung, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung. Dalam surat tersebut tertera sejumlah masalah yang dihadapi. Di antaranya sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Badung yang dirasa mengancam keberadaan SMP swasta. Berkurangnya siswa di sekolah swasta otomatis mengakibatkan menurunnya kesejahteraan tenaga pendidik di swasta. Ketua Komisi IV DPRD Badung A.A.N. Ketut Agus Nadi Putra, Senin (11/2) kemarin mengakui telah menerima surat tersebut. Politisi asal

Kerobokan ini menilai permasalahan yang dihadapi sekolah swasta adalah permasalahan klasik. ‘’Sejak dulu keluhan ini sudah disampaikan oleh sekolah swasta, hanya saja sampai sekarang tidak ada solusi,’’ katanya. Dia mengaku perihatin dengan kondisi sekolah swasta. Pihaknya pun meminta Pemkab Badung segera mencarikan solusi untuk membantu sekolah swasta. Kadisdikpora Badung Ketut Widia Astika juga membenarkan telah menerima surat dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMP Swasta di Badung. Dia menegaskan, tidak

mungkin pemerintah memperlakukan sekolah swasta sama dengan negeri. Namun demikian, pihaknya mengaku telah berupaya membantu sekolah swasta, salah satunya adalah dengan menaikkan bantuan dana BOS. Soal bantuan sarana dan prasarana yang diharapkan sekolah swasta, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke pemerintah. Sedangkan untuk perekrutan siswa, tidak semua sekolah swasta kekurangan murid. Beberapa sekolah swasta bahkan ada yang menolak siswa karena penuh. (kmb27)

Mangupura (Bali Post) DPRD Badung memberikan stimulus dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Bantuan diserahkan kepada 11 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Banjar Untal-Untal, Dalung. Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. mengatakan, tiap UMKM menerima bantuan Rp 1,5 juta. Bantuan ini diharapkan mampu me-

macu percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga ekonomi tiap keluarga bisa maju. ‘’Bantuan ini merupakan stimulus dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Badung. Dengan begitu, tujuan pemerintah dalam rangka menekan pengangguran, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan cepat tercapai,’’ ujar Parwata, Senin (11/2) kemarin.

Menurutnya, bantuan untuk UMKM akan berlanjut. Sebab program ini dirancang bukan lantaran saat ini tahun politik. Selain bantuan ini, masih ada bantuan lain untuk pelaku UMKM, contohnya bantuan dari Bupati lewat OPD dan bantuan dari dunia usaha dalam bentuk CSR. Lebih lanjut Parwata menyampaikan, BPD Bali siap mendukung modal tamba-

han bagi UMKM. Untuk memperoleh bantuan ini tidaklah sulit. Pelaku UMKM cukup melengkapi persyaratan, seperti surat keterangan dari klian banjar dan kepala desa. ‘’Bantuan tetap terbuka untuk warga yang bukan pelaku usaha. Warga cukup membuat kelompok-kelompok, misalnya kelompok ternak ayam, babi dan sebagainya,’’ pungkasnya. (kmb27)

Dewan Dorong Pengembangan UMKM

Camat Kuta Selatan I Made Widiana yang ditemui usai Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan, Senin (11/2) kemarin mengatakan, proyek Pelindo III dikhawatirkan berdampak pada pesisir Tanjung Benoa. Untuk itu, sejumlah tokoh masyarakat Tanjung Benoa mengusulkan agar dibangun seawall atau dinding pantai di pantai utara Tanjung Benoa. ‘’Seawall ini diharapkan dibangun supaya daratan di Tanjung Benoa tidak amblas,’’ jelasnya. Sejauh ini, kata dia belum ada laporan abrasi di Tanjung Benoa. Namun masyarakat sudah mulai khawatir hal itu akan terjadi. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pengecekan untuk mengetahui dengan jelas kondisi pantai di Tanjung Benoa. ‘’Tidak harus menunggu ada dampak. Perlu dilakukan antisipasi terutama untuk di pantai utara Tanjung Benoa,’’ ungkapnya sembari menambahkan, pihaknya akan segera membi-

carakan persoalan tersebut dengan Pelindo III. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung I.B. Surya Suamba menilai pembangunan seawall di Tanjung Benoa kurang tepat. Kawasan tersebut merupakan kawasan pariwisata yang apabila dibuatkan seawall justru akan menghilangkan estetika kawasan, sehingga mengancam eksistensi pariwisata setempat. Solusi yang memungkinkan dilakukan, kata Surya Suamba, dengan menormalisasi Teluk Benoa. Sedimentasi hasil normalisasi dibawa ke darat sehingga kedalaman Teluk Benoa kembali dan daratan sekitar akan bertambah. ‘’Dengan normalisasi, ini tidak akan menggerus perisir Tanjung Benoa. Kalau menggunakan seawall, tentu estetika pariwisata akan hilang dan lama-lama juga akan tergerus,’’ ujarnya. (kmb23)

Jadi Pembicara pada Simposium JKN di Era UHC

Bupati Giri Prasta Kupas Keunggulan Program Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat

KABUPATEN Badung telah melaksanakan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem jaminan kesehatan yang memastikan semua warga menerima pelayanan kesehatan per 1 Januari 2017. Untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakatnya, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Krama Badung Sehat (KBS). Pada Simposium Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertajuk JKN di era Universal Health Coverage (UHC) di Universitas Warmadewa, Senin (11/2) kemarin, Bupati Giri Prasta mengupas tuntas kebijakan yang telah membuahkan penghargaan Universal Health Coverage JKN-KIS 2018 yang diserahkan langsung Presiden Joko Widodo. Pada simposium yang bertempat di Gedung Widya Sabha Utama kampus Universitas Warmadewa tersebut, Bupati Giri Prasta menjelaskan komitmen pemerintahannya melaksanakan kebijakan dalam bidang kesehatan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. ‘’Undang-undang 36 tentang Kesehatan mewajibkan pemda mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan, tapi kami di Badung alokasi untuk bidang kesehatan mencapai 12 persen,’’ ungkap Bupati Giri Prasta. Untuk program JKN-KBS alokasinya 15 persen dari total anggaran kesehatan. Dijelaskan Bupati, manfaat tambahan dari program KBS diatur dalam Peraturan Bupati Badung No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbup No. 73 Tahun 2016 ten-

SIMPOSIUM - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjadi pembicara pada Simposium JKN yang bertajuk ‘’JKN di Era Universal Health Coverage (UHC)’’ di Universitas Warmadewa, Senin (11/2) kemarin. tang Program KBS. Artinya, hal-hal yang tidak dijamin oleh JKN ter-cover oleh KBS. Setidaknya ada 22 manfaat tambahan KBS, di antaranya pelayanan evakuasi dengan ambulans dari rumah pasien di desa ke faskes rujukan di wilayah Provinsi Bali. Bahkan peserta yang tidak sesuai dengan prosedur JKN juga ditanggung KBS. ‘’Distribusi Fasilitas Kesehatan Tinggat Pertama (FKTP) merata di setiap desa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD bisa terdaftar di seluruh FKTP, rasio ideal dokter dan penduduk 1 berbanding 2.500 sesuai standar WHO. Sedangkan untuk di Jakarta saja rasionya 1 berbanding 5.000,’’ papar Giri Prasta menjelaskan kelebihan KBS. Untuk meningkatkan pelayanan tahun ini, status puskesmas akan menjadi BLUD, tidak ada iuran biaya dan melaksanakan motto service excellent, zero complain. Untuk melayani pelayanan kesehatan masyarakat, saat ini Badung memiliki sebanyak 140 FKTP dan 9 FKRTL/

rumah sakit. Untuk tahun anggaran 2018, Pemkab Badung telah mengucurkan anggaran untuk pembayaran premi JKN PBI APBD sebesar Rp 78,9 miliar lebih dan klaim manfaat tambahan JKN sebesar Rp 26,9 miliar lebih, sehingga total anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 105,9 miliar lebih. Pada kesempatan itu Bupati Giri Prasta juga membeberkan sejumlah program jaminan sosial lainnya, seperti santunan penunggu pasien, santunan lanjut usia dan santunan kematian. Selain Bupati Giri Prasta, para acara simposium ini turut sebagai pembicara adalah Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Koordinator Advokasi BPJS Watch Jakarta Timboel Siregar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diwakili Ir. I G. Putri Mahadewi, M.Kes., Deputy Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTB, NTT Gunadi dan Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Daerah Bali dr. Gede Wiryana Patra Jaya, M.Kes. (ad360)

Musrenbang RKPD Badung TA 2020

Kecamatan Kuta Selatan Sampaikan 1.008 Usulan Senilai Rp 1 Triliun KECAMATAN Kuta Selatan menjadi lokasi ke-3 pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung Tahun Anggaran (TA) 2020 dari 6 kecamatan di Badung. Wakil Bupati Kabupaten Badung, Ketut Suiasa, hadir langsung dalam musrenbang yang dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya, Senin (11/2) kemarin. Turut hadir pada kegiatan ini, Wakil Ketua DPRD Badung Nyoman Karyana bersama anggota DPRD Badung dapil Kuta Selatan, Kepala Dinas PUPR Badung I.B. Surya Suamba, Tripika Kuta Selatan serta Lurah, Bendesa, LPM, Kaling, tokoh masyarakat, tokoh agama se-Kecamatan Kuta Selatan. Camat Kuta Selatan Made Widiana dalam sambutannya

memaparkan, berdasarkan hasil rekapitulasi usulan pembangunan dari masing-masing kelurahan dan desa, usulan yang dibahas dalam Musrenbang Kuta Selatan berjumlah 1.008 usulan dengan nilai Rp 1 triliun lebih. Usulan prioritas berjumlah 64 usulan dengan nilai Rp 400 miliar lebih. Untuk kelompok Ekonomi dan SDA ada 23 usulan dengan nilai Rp 10 miliar, dengan 3 prioritas usulan senilai Rp 8 miliar lebih. Sementara kelompok Sarana dan Prasarana Wilayah, diajukan 778 usulan dengan nilai Rp 1 triliun lebih dengan 55 prioritas usulan senilai Rp 300 miliar lebih. Kelompok Sosial Budaya ada 18 usulan dengan nilai Rp 1 miliar lebih, kelompok Pengembangan SDM sebanyak 189 usulan senilai Rp 300 miliar lebih, dengan 6 prioritas usulan senilai Rp 67 miliar lebih.

Adapun kendala yang dihadapi di Kuta Selatan yang perlu mendapatkan prioritas antara lain, tambahan puskesmas induk Kuta Selatan II, penanganan banjir di beberapa ruas jalan di Kelurahan Benoa, Desa Kampial, Ungasan, hingga Kutuh. Selain itu, solusi kemacetan melalui lingkar barat Tanjung Benoa dan underpass simpang Unud, perbaikan elevasi tanjakan di Jalan Goa Gong, pengadaan mesin pengolahan sampah dan sarana prasarana lainnya, pembuatan tanggul seawall di Tanjung Benoa dan tambahan rumah sakit. Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa menyampaikan, secara umum usulan masyarakat adalah terkait SDM dan sejumlah fasilitas. Kuta Selatan yang merupakan daerah pariwisata tentu harus dijaga dengan cara meningkatkan kesiapan SDM-nya. Untuk itu, pihaknya

akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kepariwisataan dan akan dibiayai APBD. ‘’Kami harapakan supaya SDM yang ada memiliki kualitas dan kapasitas yang mumpuni. Terutama terkait peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang pariwisata yang menjadi sektor unggulan masyarakat Kutsel,’’ kata Suiasa. Selain peningkatan SDM, hal yang perlu diprioritaskan untuk dientaskan yaitu terkait penyiapan infrastruktur jalan, pengentasan masalah banjir dan sampah. Terkait masalah kemacetan, yaitu dengan merealisasikan jalan lingkar selatan yang prosesnya akan berlanjut, serta perluasan simpang Unud maupun jalan lingkar barat Tanjung Benoa yang tinggal menunggu izin rekomendasi pembangunan. Sementara untuk kesehatan, diakuinya, masyarakat Kuta Selatan me-

mang masih memerlukan tambahan rumah sakit. Ke depan, hal itu akan terus diupayakan agar terealisasi. Namun untuk penanganan sementara dan jangka menengah, Pemkab Badung telah bekerja sama dengan Unud dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Terkait sampah, keberadaan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) juga diharapkan. Sebab, masalah sampah ini sangat berdampak terhadap citra pariwisata. Sementara, Kepala Bappeda Badung Wira Dharmajaya menerangkan, isu strategis yang menjadi dasar penentuan program prioritas di Kuta Selatan hampir sama dengan Kecamatan Kuta yaitu penanganan banjir, masalah kemacetan dan sampah. Namun, yang paling menarik adalah adanya keinginan untuk menambah fasilitas layanan dasar khusus-

MUSRENBANG - Musrenbang RKPD Kabupaten Badung Tahun Anggaran (TA) 2020 di Kecamatan Kuta Selatan. nya di bidang kesehatan. Hal itu akan menjadi atensi untuk dibahas bersama. ‘’Kuta Selatan sementara ini menjadi kecamatan yang paling banyak mengajukan

usulan dalam musrenbang. Artinya, dinamika aspirasi dan kebutuhan yang berkembang masih tetap dalam kondisi dinamis dan konstruktif,’’ katanya. (ad365)


info seremoniAL

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Siswa SMAN 7 Denpasar

Sukses Jadi Sekolah Literasi, Siswanya Cetak Prestasi Internasional SMAN 7 Denpasar sukses menjadi sekolah model pilot project program literasi sekolah binaan Kemendikbud, sekaligus menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Predikat ini berimbas pada prestasi anak-anak SMAN 7 Denpasar hingga go international. Prestasi itu diawali dari tiga tim SMAN 7 Denpasar yang sukses meraih tiga medali perak di LKTI di Korsel. Andi Namira Rachmaninov Saransi yang meraih perak di Korsel bersama Edvin Eka Nur Rochim juga mewakili Bali di ajang lomba Peneliti Belia Nasional. Sementara duet tangguh SMAN 7 Denpasar Putu Diwyandaani Priyahita (XIIPA-10) dan I Komang Gede Satria Wibawa sukses meraih juara II tingkat nasional di ajang LKIR LIPI bidang ilmu pengetahuan hayati. Atas prestasi itu Priyahita ikut seleksi nasional dan sukses menjadi duta RI di tingkat internasional di Phoenix Arizona, AS, Mei 2019 mendatang. Di nonakademik prestasi anakanak Sisma juga go international. Lily Sulistyadewi Thirtajaya (XIIIPA-2) mewakili RI di kejuaraan menembak di Kuwait dan sukses mendulang perak. Hanya dua alet Indonesia yang meraih perak, salah satunya Lily Sulistyadewi. Masih di olahraga, Fania Farid (XII-IPS-2) meraih emas di Jagsport Open Judo Internasional di Singapura. Dia saat ini digembleng pelatnas untuk SEA Games 2019 di Manila. Dia juga juara I Jakarta Open, juara I Kejurnas Cup, juara II Kejurnas Senior. Prestasi pejudo Bali ini melesat go international sejak duduk di SMAN 7 Denpasar. Kini Sisma juga memiliki pejudo muda Putu Kevin Jaya Adi Kusuma (X-IPA-9) yang

PRESTASI - Kasek SMA 7 Denpasar Dra. Cokorda Istri Mirah Kusuma Widyawati bersama wakasek dan siswa berprestasi go international. meraih juara I se-Bali. Di cabang dance sport, pada Queen Cup Open International, siswa SMAN 7 Denpasar Bagus Made Subawa Dana (XI-IPA-6) meraih medali emas. Emas juga diraih Subawa Dana di Yods International Championship. Dia juga masuk pelatnas SEA Games Manila. Sementara kakak kandungnya, Bagus Putu Raka Mendra Dana (XII-IPA-7), dan Ekayani meraih juara I internasional dance sport di Jakarta. Raka juga masuk pelatnas SEA Games. Masih di dance sport, IGA Mitya Sima P (X-IPA-8) bersama Cut Asyifa Baezura M.S. (X-IPA-9) meraih juara II chaca dan juara I ladylady chaca se-Bali. Di tingkat internasional keduanya meraih juara III di Sincron Jive Over 16. Cut Asyifa juga meraih juara II FFA chacha se-Bali. Kepala SMA 7 Denpasar Dra. Cokorda Istri Mirah Kusuma Widyawati mengungkapkan program literasi sekolah berjalan dengan baik. Sekolahnya masuk di bawah LPMP sebagai sekolah pelaksana SPMI, dan berhak mendapatkan rapor

mutu dari LPMP sejak 2017. Hasil rapor mutu terakhir menunjukkan SMAN 7 Denpasar memenuhi standar minimal pendidikan mulai dari tingkat sekolah, Kota Denpasar, Bali hingga tingkat nasional. Predikat inilah yang membuat dia diundang mempresentasikan the best practice sekolah dengan materi inti literasi. Bahkan program literasi sekolah ini menghasilkan puluhan buku hasil karya anak-anak. Kasek Cok. Istri Mirah Kusuma Widyawati didampingi Wakasek I Wayan Sucipta, S.Pd., I Made Siarta, S.Pd., M.Pd., I Nyoman Sedana, S.Pd., M.M., Drs. I Made Wirawan, dan Dra. Ni Nyoman Sriwatiasih bangga prestasi anak-anak SMAN 7 Denpasar semakin bervariasi. Ini dampak positif literasi sekolah yang membuat siswa suka membaca buku, karya tulis sehingga berprestasi di akademik dan olahraga. Selain itu anak-anak Sisma juga menggagas botani, membuat pembibitan, hydroponik yang melahirkan ekstra botani. Hasilnya dipamerkan di hotel-hotel. (ad368)

SMA dan SMK Negeri Bali Mandara Sediakan 330 Kursi untuk Siswa Miskin

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bali kembali membuka kesempatan bagi siswa miskin di Bali untuk dapat mengenyam pendidikan di SMA dan SMK Negeri Bali Mandara. Pada tahun ini, sebanyak 330 kursi disediakan untuk mengisi kuota di dua sekolah yang terletak di Kubutambahan, Buleleng ini. Dari jumlah itu, 150 orang akan dialokasikan untuk mengisi kursi angkatan kesembilan di SMA Negeri Bali Mandara. Sisanya 180 siswa akan mengisi kursi angkatan kelima di SMK Negeri Bali Mandara. Kepala SMA Negeri Bali Mandara I Nyoman Darta, Senin (11/2) kemarin mengungkapkan, tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, khususnya dalam hal merekrut siswa yang miskin secara ekonomi. ‘’Proses penerimaannya juga sama seperti tahun lalu. Sistemnya tetap online dan telah kita sempurnakan,’’ ungkap Kasek asal Tabanan ini. Ia mengatakan yang paling penting adalah kepala SMP/MTs di Bali harus merekomendasikan maksimal 10 siswanya yang memang layak untuk didaftarkan. Kepala sekolah dan tim yang ada diharapkan membantu pendafataran online peserta didik. ‘’Kita berharap tidak merepotkan peserta didik karena memang mereka berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Untuk itulah kiranya kepala SMP/MTs di Bali perlu membentuk tim sehingga mereka bisa terbantu,’’ jelasnya. Lebih lanjut disampaikan, dalam proses penerimaan sangat murni dan tetap tidak ada bantuan siapa pun. ‘’Yang membuat mereka lulus adalah dirinya sendiri. Jadi, yang bantu mereka adalah dirinya sendiri,’’ beber mantan Kepala SMAN 1 Singaraja ini. Karena sistem pendidikan di sekolah ini sangat ketat yang memerlukan kesiapan fisik dan mental yang sangat kuat, maka ia berpesan agar betul-betul memikirkan hal itu sehingga tidak mengambil jatah orang. ‘’Yang saya maksudkan ketika diterima, akhirnya mengundurkan diri sehinga nanti jatah temannya diambil. Kalau memang tidak siap lebih baik dari awal sudah tidak mendaftar,’’ terangnya. Ia menambahkan, SMA Negeri Bali Mandara merupakan sekolah berasrama yang sepenuh biaya pendidikan ditanggung Pemprov Bali. Sekolah ini berdiri sejak tahun 2011 dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS), sehingga memungkinkan para siswanya dapat menyelesaikan studi selama dua, tiga, atau empat tahun. Sekolah ini memiliki visi ‘’To Become The Leading School In Creating a Future Leaders’’ yaitu menjadi sekolah terdepan dalam mencetak pemimpin masa depan. Sementara SMK Negeri Bali Mandara berdiri sejak tahun 2015 dengan sistem yang sama dengan SMA Negeri Bali Mandara. Ada tiga jurusan yang dibuka di sekolah vokasional ini meliputi Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Desain Permodelan dan Informasi Bangunan (DPIB), dan Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif (TKRO). Sementara itu, PPDB SMA Negeri Bali Mandara tahun 2019 I Made Dirgantara mengungkapkan proses penerimaan siswa baru ini dilaksanakan secara bersamaan. Karena menggunakan sistem full online, para pelamar tidak perlu mengirim berkas fisik ke sekolah

Selasa Pon, 12 Februari 2019

Kundapil Made Urip Serap Aspirasi Generasi Milenial

Temui Ratusan Anggota STT, Gelar Dialog Kebangsaan ANGGOTA Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Drs. I Made Urip, M.Si. kembali turba atau turun ke bawah bertatap muka dengan masyarakat. Kali ini Ketua DPP PDI Perjuangan dua periode itu menggelar Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) untuk menyerap aspirasi warga desa, khususnya generasi milenial dari anggota Sekaa Teruna dan Teruni (STT) tiga banjar, yakni Banjar Sema, Banjar Pande dan Banjar Puseh di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Tabanan dalam dialog kebangsaan yang dipusatkan di Lapangan Voli Jagasatru, Banjar Sema, Minggu (10/2) malam. Kunjungan anggota DPR-RI empat periode itu juga didampingi anggota DPRD Tabanan I Made Suarta beserta Ketua Ranting PDI-P Desa Kediri, prajuru banjar adat dan dinas bersama ibu PKK dan ratusan anggota STT se-Desa Kediri. Untuk itu selaku tokoh masyarakat setempat, I Made Suarta mengucapkan terima kasih atas kunjungan Made Urip selaku petugas partai yang sangat konsisten menyerap sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke pelosok desa. Seperti sebelumnya, saat kundapil di Subak Bengkel, Pupuan, Tabanan, Sabtu (9/2), sudah menyerahkan bantuan pengering gabah senilai Rp 1,6 miliar. Selain itu, Made Urip juga telah memberikan pemahaman yang sangat bermanfaat bagi generasi muda. Seperti arahan saat kundapil kali ini, agar terus mempertahankan NKRI sebagai harga mati. ‘’Selaku tokoh masyarakat saya sangat mengapresiasi arahanarahan yang diberikan Pak Made Urip,’’ katanya. Di sisi lain, Ketua PKK Banjar Sema Ni Made Kartini juga sangat bangga dengan kehadiran Made Urip yang memberikan pengarahan bagi generasi muda termasuk ibuibu PKK. ‘’Kami sangat bangga Pak Urip mau hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena sangat jarang ada pejabat yang turun bersama masyarakat, apalagi di pelosok desa,’’ bebernya seraya ditambahkan salah satu anggota ST Budhi Satya Laksana Banjar Pande Ni

KUNDAPIL - Anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Drs. I Made Urip, M.Si. kembali menggelar kundapil yang dipusatkan di Lapangan Voli Jagasatru, Banjar Sema, Minggu (10/2) malam. Luh Made Wahyu Budhayani sangat mengapresiasi kehadiran Made Urip yang juga memberikan pemahaman 4 Pilar Kebangsaan bagi generasi milenial. Seperti di Desa Kediri yang salah satu basis PDI Perjuangan sangat tepat diberikan pemahaman 4 Pilar Kebangsaan untuk meningkatkan rasa nasionalisme. ‘’Kita sangat mengapresiasi kehadiran Pak Made Urip yang memotivasi generasi muda selama ini. Pak Urip selalu mendukung kegiatan generasi termasuk di Desa Adat Kediri,’’ jelasnya. Pada kesempatan itu, Made Urip menegaskan selaku anggota DPR-RI sekaligus anggota MPRRI ditugaskan untuk melakukan kundapil selama enam kali setahun untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk dengan generasi muda. Tujuan kundapil untuk menyerap aspirasi masyarakat, seperti saat tahun politik kali ini bertatap muka dengan generasi milenial. Bisa juga memberikan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan. ‘’Karena itu, pertemuan ini bukan kampanye, namun tugas DPR-RI sekaligus MPR-RI melakukan kundapil untuk bertatap muka dengan generasi muda. Jadi saya tegaskan pertemuan kali ini bukan kampanye dan bukan money politics. Tapi tugas DPR yang dilindungi undang-undang,’’ tegas anggota dewan yang dijuluki wakil

rakyat ‘’sejuta traktor’’ itu. Sementara itu, terkait hari raya Nyepi tahun 2019, Made Urip mengarahkan agar generasi muda melakukan kegiatan yang positif dan menjaga lingkungan di sekitarnya. Sebab jangan sampai hari besar itu ternodai hal-hal yang negatif yang bisa merugikan masyarakat. Karena itu, selaku kader PDI Perjuangan akan terus bekerja dengan baik. Seperti yang digenjot Presiden Jokowi dengan memprioritaskan infrastruktur ke seluruh Indonesia sebagai urat nadi perekonomian. ‘’Bahkan pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara terus dibangun Pak Jokowi. Termasuk infrastruktur di desa juga digenjot. Karena Presiden ingin membangun negara dari pinggiran,’’ tandas anggota Badan Anggaran (Bangar) MPR-RI itu sekaligus berharap generasi muda memahami 4 Pilar Kebangsaan. Dikatakan, sebagai tugas MPRRI akan terus menyosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. ‘’Saya manfaatkan kali ini sebagai kundapil, sekaligus dialog kebangsaan untuk memberikan pemahaman 4 Pilar Kebangsaan. Nanti kita jadwalkan ulang fokus untuk memberikan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan,’’ tutupnya. (ad371)

Tingkatkan Kualitas Lulusan Merancang PP

FH Unwar Gelar Pelatihan ’’Legal Drafting’’

SISWA - Dua siswa SMA Negeri Bali Mandara. yang dilamar (SMA dan SMK Negeri Bali Mandara). Cukup mengirim file scan setelah melakukan pendaftaran online. Ia mengatakan seluruh siswa SMP/MTs tamatan 2018/2019 dari keluarga miskin di Bali berhak mendapat kesempatan untuk menikmati pendidikan gratis di sekolah ini. Syarat dasar pendaftaran calon peserta didik baru ini adalah WNI lulusan SMP/MTs yang berdomisili di Bali, berasal dari keluarga miskin, dan mendapat rekomendasi dari kepala sekolah. Kemudian mereka harus lulus tiga tahap tes yakni seleksi administrasi, home visit untuk memastikan keadaan ekonomi keluarga dan dukungan orangtua dan bootcamp, dengan mengundang calon pelamar menginap selama tiga hari untuk melaksanakan serangkaian tes/ujian. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini telah disosialisasikan ke MKKS SMP/MTs se-Bali pada 6 hingga 9 Februari 2019. Hari pertama sosialisasi, pada 6 Februari 2019, tim menyasar SMP/MTs dua kabupaten yaitu di Kabupaten Klungkung (SMP Negeri 2 Banjarangkan) dan Kabupaten Tabanan (SMP Negeri 1 Kediri). Kemudian di Kabupaten Badung (SMP Negeri 2 Kuta Utara) dan Kabupaten Buleleng (SMP Negeri 2 Singaraja). Pada hari ketiga menyasar empat kabupaten/kota. Meliputi Kabupaten Gianyar (SMP Negeri 1 Gianyar), Kabupaten Jembrana (SMP Negeri 1 Negara), Kabupaten Bangli (SMP Negeri 3 Bangli), dan Kota Denpasar (SMP Negeri 3 Denpasar). Terakhir, sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Amlapura. Pendaftaran peserta didik baru di SMA dan SMK Negeri Bali Mandara sudah mulai dilaksanakan sejak 11 Februari hingga 16 Maret 2019. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui facebook SMA Negeri Bali Mandara dan SMK Negeri Bali Mandara. Atau pada website : smanbalimandara.sch. id. Untuk pendaftaran online dapat dilaksanakan dengan mengakses laman: https://ppdb.smknbalimandara. sch.id. (ad370)

GUNA meningkatkan kualitas lulusan, terutama dalam merancang peraturan perundang-undangan (PP), Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) kembali menggelar pelatihan penyusunan perundang-undangan (legal drafting) kepada 70 mahasiswa hukum. Pelatihan legal drafting yang akan dilaksanakan selama 12 hari ini merupakan kerja sama kali kedua antara FH Unwar dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali. Pelatihan dibuka secara resmi oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. di Ruang Jayasingha Mandapa FH Unwar, Senin (11/2) kemarin. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Rektor I Unwar Ir. I Nyoman Kaca, M.Si., Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. beserta Wakil Dekan I, II, III FH Unwar, dosen di lingkungan FH Unwar, dan peserta pelatihan legal drafting. Dekan FH Unwar Budiartha mengatakan pelatihan legal drafting yang kedua kalinya ini merupakan wujud implemantasi MoU antara FH Unwar dengan BPHN dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas lulusan FH Unwar, khususnya dalam merancang peraturan perundang-undangan, dari peraturan pemerintah hingga peraturan desa. Di samping juga untuk meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan kurikulum, sehingga memiliki kompetensi khusus di bidang legal drafting dan mampu berdaya saing global dengan skill dan keterampilan khusus yang dimilikinya. Apalagi pelatihan ini sengaja dirancang untuk memberikan

PEMBUKAAN - Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. didampingi Wakil Raktor I Unwar Ir. I Nyoman Kaca, M.Si., Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. bersama narasumber Djoko Pudjiraharjo, S.H., M.Hum. berfoto bersama seusai pembukaan pelatihan legal drafting, Senin (11/2) kemarin. pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa agar bisa merancang peraturan perundang-undangan sesuai dengan draf dan proses serta memenuhi unsur-unsur yuridis dan sesuai dengan nilai norma yang berlaku. Untuk itu, dapat diterapkan secara umum. ‘’Selain itu, kami juga membekali para lulusan dengan keterampilan khusus, yaitu dengan memberikan pelatihan mediator dan profesi advokat. Dengan harapan para lulusan FH Unwar mempunyai daya saing, kemampuan, skill, dan moral untuk menghadapi persaingan global,’’ tandas Budiartha. Wakil Raktor I Unwar Nyoman Kaca menambahkan, pelatihan legal drafting merupakan pembekalan keterampilan yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk kemahiran hukum membuat peraturan. Sebab, dalam membuat sebuah peraturan, baik itu undang-undang hingga peraturan desa memerlukan keterampilan khusus. Namun, yang terpenting dibutuhkan kekonsistensian yang mencerminkan nilai-nilai luhur dalam pembentukan karakter. Dengan keterampilan ini diharapkan para lulusan Ilmu Hukum FH

Unwar mampu bersaing secara global, bahkan memenangkan segala kompetisi. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN Djoko Pudjiraharjo, S.H., M.Hum. menyambut baik kerja sama yang telah dilakukan FH Unwar dangan BPHN. Dikatakan, salah satu tugas dalam perencanan legislasi nasional yaitu membuat rancangan suatu peraturan perundangundangan. Apalagi kompetensi legal drafting sangat dibutukan negara sebagai penyelenggara regulasi. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan mahasiswa FH Unwar memiliki kompetensi dalam legal drafting yang memadai. Sementara itu, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Oka Wisnumurti mengharapkan salah satu kompetensi yang harus dimiliki lulusan FH Unwar adalah mampu merancang peraturan perundang-undangan. Para lulusan FH Unwar mampu berkontribusi di dalam membuat regulasi, baik di desa maupun di tingkat nasional untuk kemajuan bangsanya. (ad369)

STPBI Lepas 34 Mahasiswa Program J1 ke USA

Mahasiswa Diharapkan Mempunyai Pengalaman Internasional Guna Merebut Persaingan Global SEKOLAH Tinggi Pariwisata Bali Internasional (STPBI) melalui PT Bali Duta Mandiri di bawah naungan Yayasan Dharma Widya Ulangun melepas sebanyak 34 orang mahasiswa program J1 di ruang Auditorium Kampus STPBI, Senin (11/2) kemarin. Mahasiswa/ mahasiswi semester IV ini akan diberangkatkan pada 20 Februari mendatang untuk mengikuti program trainning selama 12 bulan di Omni Hotel Resort, Florida-USA. Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Dr. Drs. Nyoman Gede Astina, M.Pd., CHT., CHA. mengatakan sejak tahun 2010 STPBI telah berpengalaman melakukan train-

ning program bagi mahasiswanya di seluruh bagian belahan Amerika. Kali ini mahasiswa akan dikirim ke Omni Hotel Resort yang berada di Florida, USA. Di sana mereka akan bertukar kebudayaan. ‘’Program ini sebenarnya disebut cultural exchange program atau program pertukaran budaya yang dibuat pemerintah Amerika yang ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia yang diharapkan datang ke Amerika melalui program internsif (trainning program - red) untuk ada semacam pertukaran budaya,’’ ujar Gede Astina seusai pelepasan 34 orang mahasiswa program J1, Senin (11/2) kemarin.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya berharap kepada seluruh mahasiswa agar taat pada aturan yang berlaku di Amerika. Sebab, aturan di Amerika jauh lebih ketat dibandingkan di Indonesia. Selain itu, Gede Astina juga meminta kepada seluruh mahasiswa agar mengikuti program internsif dengan sungguh-sungguh. Apalagi, selama mengikuti program internsif mereka akan digaji sebesar 10 US$ per jam. ‘’Gaji ini cukup besar dan mereka akan trainning 8 jam setia harinya,’’ tandasnya. Kendati demikian, pihaknya menekankan agar mahasiswa tidak berorientasi kepada gaji be-

sar, namun lebih mengutamakan pengalaman internasional yang akan bisa dijadikan bekal untuk berkarier di Indonesia ke depannya. Apalagi, di era globalisasi seperti saat ini persaingan begitu ketat. Sehingga kualitas dan pengalaman sangat penting dalam merebut persaingan global. ‘’Dengan berbekal pengalaman internasional selama 12 bulan di Amerika, anak-anak kami nantinya akan bisa dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari ASEAN. Apalagi, mereka yang berhasil lulus ke Amerika ini melalui seleksi yang ketat langsung dari partner kita di Amerika,’’ pungkasnya. (ad367)

BERSAMA - Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Dr. Drs. Nyoman Gede Astina, M.Pd., CHT., CHA. (tengah) berfoto bersama 34 orang mahasiswa yang siap dikirim ke Omni Resort Hotel, FloridaUSA untuk mengikuti trainning program selama 12 bulan.

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.


DAERAH

Selasa Pon, 12 Februari 2019

Hadiri Peresmian Posko GPM di Kabupaten Jembrana

Wedakarna Minta Desa Lain Tiru Sistem dan Fasilitas Pemilahan Sampah di Pendem SENATOR DPD-RI termuda dari Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III mendapakan kesempatan untuk hadir langsung menyaksikan fasilitas pengelolaan dan pemilahan sampah di Desa Pendem, Jembrana. Diterima Ketua Kelompok Kadek Oka Citarsa (081805338881) dan pengurus, Arya Wedakarna (AWK) mendapat penjelasan tentang asal-muasal dan ide dari pendirian pabrik pengelolan sampah yakni atas inisiatif dari pemuda di desa serta juga dukungan dari pemkab, sehingga akhirnya terealisasi pabrik mini di kawasan desa yang sangat membantu proses kebersihan. Terhadap hal ini, AWK menyampaikan rasa bangganya kepada Desa Pendem yang telah memiliki inisiatif kebersihan sekaligus menghasilan pemasukan (artha) bagi kelompok. ‘’Ini yang kami namakan Satyagraha. Artinya gerakan ekonomi Hindu yang bergerak mandiri (swadeshi). Saya takjub melihat bagaimana pabrik mini yang berdiri di atas lahan kurang dari 4 are ini bisa beroperasi dengan baik. Di sini tersedia kantor kecil, alat pemilah sampah modern automatic belt hingga kendaraan pengangkut sampah yang efisien. Gedungnya juga semipermanen yang ramah lingkugan. Ini akan menjadi solusi bagi desa-desa yang tidak memiliki space tanah besar, dan bisa juga dibangun di banjar-banjar yang padat penduduk, khususnya di perkotaan. Saya membayangkan setiap desa memiliki fasilitas hebat seperti ini. Sangat murah dan efisien,’’ ungkap Gusti Wedakarna. Pada kesempatan itu, Senator AWK juga diberikan penjelasan tentang bagaimana pabrik mini ini bisa mendapatkan pemasukan dengan beberapa cara yakni pemasukan dari biaya iuran kebersihan

MARHAENIS - Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama pengurus Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Jembrana dan bersama kelompok pengelolaan sampah di Desa Pendem. sampah dari masing-masing rumah yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Selain itu juga dari hasil penjualan sampah plastik ke pengepul. Selain mendapatkan pemasukan dari penjualan sampah organik yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk. ‘’Di tempat ini mereka bisa mempekerjakan belasan karyawan dan ini bukti bahwa tempat ini memberikan banyak manfaat bagi desa. Saran saya, agar bendesa adat dan perbekel di Bali agar studi banding di tempat ini. Ini sangat menginspirasi,’’ terang AWK. Ke depan AWK menyampaikan masyarakat harus mendukung program antisampah plastik yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Bali. Seharusnya diikuti dengan aksi nyata agar tidak hanya menjadi slogan biasa. ‘’Selama ini apa pun peraturan pemeritah itu baik, tapi kadang aparat di

bawahnya tidak paham atau malas mengimplementasikan peraturan provinsi. Ini yang menjadi tantangan kita semua agar semua keputusan pemerintah kita dukung bersama. Belum lagi masih ada sifat manja di kalangan desa yang seolah–olah semua menunggu bantuan pemerintah, dan ini harus diperbaiki. Perlu revolusi mental. Dan majulah Desa Pendem agar berjaya dan menjadi teladan,’’ tegas AWK. Selama di Pendem, selain meninjau pabrik pemilihan sampah, Senator AWK juga meresmikan Posko Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Kabupaten Jembrana yang dipimpin Gusti Komang Suka Arsana. AWK berharap agar Posko GPM ini menjadi tempat sebagai pendidikan politik dan pelestarian Pancasila dan ajaran-ajaran Bung Karno bagi generasi muda Jembrana. (ad361)

Astra Motor Bali dan Teruna-Teruni Denpasar

Bagikan Tas Ramah Lingkungan di Pasar Kumbasari SEBAGAI bentuk dukungan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik, Astra Motor Bali menggelar kegiatan membagikan tas ramah lingkungan di Pasar Kumbasari, Minggu (10/2). Aksi peduli pengurangan plastik ini menggandeng 10 finalis Teruna-Teruni Denpasar bersama pendamping, pengurus dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Pembagian 30 kantong tas ramah lingkungan dimulai subuh dalam sekejap terbagi ke pembeli yang masih menggunakan tas plastik. Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar I Wayan Hendaryana mengatakan outbound di Pasar Kumbasari dan Taman Kumbasari ini merupakan salah satu kegiatan Teruna-Teruni Denpasar di tahun 2019, untuk ikut menyosialisasikan perwali sekaligus mendukung program Pemerintah Kota Denpasar kepada masyarakat luas. ‘’Dalam kegiatan ini, Teruna-Teruni Denpasar menggandeng berbagai pihak untuk ikut terlibat di dalamnya. Terima kasih atas dukungan Astra Motor Bali yang menyediakan dan membagikan tas ramah lingkungan sebagai pengganti

BAGIKAN TAS - Astra Motor Bali saat menggelar kegiatan membagikan tas ramah lingkungan di Pasar Kumbasari, Minggu (10/2) kantong plastik belanja,’’ kata Hendaryana. Teruna-Teruni Denpasar tidak hanya sebagai wadah duta wisata, namun juga menjadi wadah kreativitas anak muda dan terus memberikan kontribusi positif untuk Kota Denpasar pada khususnya dan Bali pada umumnya. ‘’Aksi peduli lingkungan sekaligus edukasi dan sosialisasi ke masyarakat di Pasar Kumbasari merupakan dukungan Perwali Nomor 36 Tahun 2018, ini sebagai salah satu support

Astra Motor Bali dalam pengurangan kantong plastik,’’ ungkap Sri Mayuni selaku Corcom Astra Motor Bali. Selain pembagian tas ramah lingkungan, seluruh peserta juga melakukan kegiatan pengumpulan sampah plastik dan mengganti tas plastik yang dibawa pembeli di seputaran Taman Kumbasari Tukad Badung. Seluruh finalis Teruna-Teruni Denpasar wajib mendokumensikan kegiatan di media sosial masing-masing. (bns1)

5

DPMD Monev 30 Pasar Desa

Denpasar (Bali Post) –

Berbagai langkah terus dimaksimalkan dalam upaya mendukung bergeraknya ekonomi kerakyatan. Revitalisasi pasar merupakan program berkesinambungan, di mana hingga saat ini sebanyak 33 pasar desa telah direvitalisasi. Penguatan pasar rakyat tak sebatas pada program revitalisasi, namun harus disertai pemahaman bagi para pengelola, pedagang dan pembeli. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) rutin digelar monitoring dan evaluasi (monev) sebagai upaya mendukung maksimalnya tata kelola pasar sebagai wujud pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. Kali ini monev kembali digelar dengan menyasar 30 pasar desa di Kota Denpasar. Kegiatan yang telah diawali di Pasar Desa Abiantegal, Desa Duh Puri Kauh, Pasar Desa Tegal Harum, Desa Tegal Harum dan Pasar Desa Pakraman Padangsambian, Kelurahan Padangsambian pada Senin (11/2) kemarin dan direncanakan akan berlangsung hingga Jumat (22/2) mendatang. ‘’Kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari program revitalisasi pasar

sebagai penguatan guna memaksimalkan fungsi pasar desa sebagai pendukung sektor ekonomi kerakyatan yang memiliki daya saing,’’ ujar Kabid Pemberdayaan dan Keswadayaan Masayarakat DPMD Denpasar Ni Made Puspita Sari. Menurut Puspita, monev ini juga melakukan pemberdayaan bersama dalam meningkatkan pemahaman bersama antarpengelola dan pedagang pasar mengarah pada konsep Pasar Rakyat Indonesia yakni pasar ramah, segar dan terpercaya. Keterlibatan Tim Monev mampu memberikan masukan dari berbagai sisi peningkatan pasar tradisional. Mulai dari kebersihan dan lingkungan yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar,

Denpasar (Bali Post) Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto menerima kunjungan Tim Wasrik Post Audit Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (AD), Senin (11/2) kemarin. Kegiatan tersebut sangat penting, salah satunya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran program satuan. Kehadiran Tim Wasrik Post Audit Itjenad ini bertujuan untuk melaksanakan fungsinya pengawasan dan pemeriksaan (wasrik). Peran tim ini sangat penting dalam sistem manajemen organisasi modern dan kualitas fungsi pengawasan tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi. Termasuk tugas organisasi militer di lingkungan satuan TNI-AD jajaran Kodam IX/ Udayana. ‘’Wasrik ini juga merupakan salah satu upaya untuk

membantu para pimpinan satuan dalam mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, serta fungsi yang telah dijalankan sesuai dengan program yang telah disusun sebelumnya,’’ tegas Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G. Pada kesempatan baik tersebut, kata Kapendam, Pangdam menyampaikan kegiatan Wasrik Post Audit Itjenad sangat penting dilakukan untuk memastikan satuan jajaran Kodam dalam melaksanakan tugas telah mempedomani program yang telah ditetapkan, taat asas dan aturan. Selain itu wasrik ini juga berperan sebagai pengawasan secara internal yang sangat bermanfaat bagi satuan yang menjadi objek pemeriksaan sebelum diperiksa oleh pengawas eksternal. Untuk itu dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini, Pangdam mengajak supaya menciptakan suasana kerja yang harmonis, saling terbuka

Banyuwangi (Bali Post) Tensi politik di Kabupaten Banyuwangi menjelang pemilu makin memanas. Puluhan baliho calon legislatif (caleg) dilaporkan dirusak. Beberapa rusak misterius. Tak diketahui pelakunya. Sisanya, ditemukan pelaku dan saksinya. Aksi perusakan alat peraga kampanye ini diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi, Senin (11/2) kemarin. Sedikitnya, dua caleg yang melaporkan perusakan baliho ini. Tim sukses caleg DPR-RI dari PDI-P Banyu Biru Djarot melaporkan sedikitnya 59 baliho calegnya dirusak. ‘’Yang kita temukan 59 baliho dirusak. Namun, baru satu yang kita temukan pelakunya. Akhirnya, kita melapor ke Bawaslu,’’ kata Suburiyanto, Ketua Tim Sukses Caleg DPR-RI Banyuwangi dapil 4 Banyuwangi. Dalam laporannya, kader PDI-P ini menyertakan bukti rekaman dan foto baliho yang dirusak. Satu baliho berukuran besar ditemukan tercabut, lalu dibuang. ‘’Kita tahu pelakunya. Saksi juga siap,’ jelasnya. Perusakan baliho itu ditemukan Rabu (6/2) dini hari lalu di Desa

Barurejo, Kecamatan Siliragung. Menurutnya, perusakan baliho caleg ini bukan kali pertama. Sebelumnya, baliho yang terpasang mendadak tercabut, dibuang ke semak-semak. Dari sekian baliho yang dirusak, paling banyak ditemukan di Kecamatan Siliragung. Selain dapil 4 (enam kecamatan), perusakan baliho juga ditemukan di dapil 3. Kerusakan, kata Suburiyanto, rata-rata disilet di bagian foto caleg. Ada juga yang diambil, disisakan kerangka. ‘’Kami meminta Bawaslu mengusut kejadian ini. Terutama, yang sudah kami lampirkan bukti pelakunya,’’ tegas Suburiyanto. Laporan perusakan baliho caleg juga dilaporkan, Moh. Kojin, caleg PKB dapil 4 Banyuwangi. Pria ini mengaku tiga lembar balihonya dicabut, dirusak dan dibuang. Lokasinya di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung. ‘’Tiga APK kami dicabut, dibuang ke sungai,’’ jelasnya. Padahal, baliho tersebut baru terpasang tiga hari. Sebelumnya juga dirusak, lalu diperbaiki. Menurut Muhkozin, pihaknya terpaksa melapor ke

Minimalisir Penyimpangan, Tim Wasrik TNI-AD Kunjungi Kodam

ya laporan dari Putu Sarjana (36). Korban mengaku sepeda motornya hilang. Pada 28 November 2018 pukul 13.15 Wita petugas ke TKP. Di sana petugas anggota resmob mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor pelaku bernopol palsu DK 3715 EV. Saat dilakukan kroscek motor yang digunakan pelaku ternyata motor hasil curian tahun 2016. Selang beberapa jam datang pelaku dengan dibonceng seseorang mengendarai sepeda motor Honda Supra milik korban dengan nomor polisi DK 5986 IE warna hitam. Polisi kemudian mengamankan pelaku. Polisi juga sempat mengejar rekan terdakwa yang diajak ke TKP. Dan tak jauh, rekan terdakwa dapat diamankan di Jalan Danau Tempe, Sanur. (kmb37)

Bali Post/ist

TIM WASRIK - Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto ketika menerima kunjungan Tim Wasrik Post Audit Inspektorat Jenderal TNI-AD. dan percaya, serta ada komunikasi timbal balik yang baik. Apabila Tim Wasrik menemukan adanya kekurangan dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran, Benny Susianto berharap ada koreksi sekaligus arahan sehingga dapat dijadikan sebagai ac-

uan dalam penyempurnaan. Tujuannya agar kualitas pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kinerja di lingkungan Kodam IX/Udayana dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (kmb36)

Marak, Perusakan Baliho Caleg di Banyuwangi

Pecatan Polisi Diadili Kasus Curanmor Denpasar (Bali Post) Gusti Nyoman Darma (52), pecatan polisi yang sempat bikin heboh atas kasus percobaan pembunuhan di wilayah Tabanan, Senin (11/2) kemarin disidang di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Pria yang lama bertugas sebagai reserse atau buser itu diadili kasus dugaan pencurian sepeda motor di lahan kosong Jalan Danau Tempe I, Banjar Ngayasan, Sanur, Denpasar Selatan. JPU Ika Lusiana Fatmawati di hadapan majelis hakim pimpinan Sri wahyuni menyatakan terdakwa yang sempat bertugas di Polres Badung itu mencuri motor dengan menggunakan kunci palsu. Atas perbuatannnya, terdakwa dijerat Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP. Jaksa menyatakan penangkapan terdakwa bermula dari adan-

pengawasan kesehatan daging melibatkan Dinas Peternakan, serta melibatkan Tim BPOM Denpasar dalam pengawasan pangan mengandung bahan berbahaya. ‘’Monev ini selain dilaksanakan guna memberikan masukan terhadap pengembangan pasar desa, juga turut mensosialisasikan pengurangan penggunaan kantong plastik sesuai dengan Perwali Nomor 36 Tahun 2018,’’ jelasnya. Dalam monev ini, keterlibatan Forum Pengelola Pasar Desa (FPD) juga sangat berperan dalam melakukan pembahasan bersama pemberdayaan pasar desa. Dari hasil monev ini nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kunjungan masyarakat di pasar desa. DPMD juga rutin menggelar Festival Pasar

Rakyat melibatkan puluhan pasar rakyat dengan memilih pasar terbaik. ‘’Sehingga dari monev ini mampu memberikan eksistensi pasar tradisional sesuai harapan pimpinan, di mana tidak saja memperbaiki fisik pasar, namun juga mampu menata lingkungan bersih dan sehat serta mampu membina jiwa kewirausahaan di pasar rakyat,’’ ujarnya. Sementara itu, Kepala Pasar Desa Tegal Harum A.A. Made Ardana menyambut baik pelaksanaan monev ini. Karena dari pelaksanaan monev ini tentu dapat menjadi acuan dalam peningkatan tata kelola pasar. Bahkan dengan adanya monev ini, Pasar Desa Tegal Harum terus berbenah sehingga menjadi pasar desa yang unggul dan memiliki daya saing. ‘’Jadi hasil dari monev ini akan kami jadikan acuan dalam berbenah menuju pasar desa yang ramah, segar dan terpercaya dalam mendukung ekonomi kerakyatan,’’ jelasnya. (kmb12)

Bali Post/ist

BALIHO RUSAK - Warga menunjukkan salah satu baliho caleg yang dirusak di Desa Barurejo, Siliragung, Banyuwangi. Bawaslu agar kejadian diusut tuntas. ‘’Kami memiliki saksi dan bukti. Baliho kami dirusak dan dibuang ke sungai,’’ jelasnya. Seluruh baliho miliknya yang dirusak buatan sendiri. Bukan APK yang difasilitasi KPUD. Baliho tersebut dicabut sekitar pukul 01.00 WIB, lalu dibuang oleh pelaku. Yang aneh, hanya baliho di lokasi yanh dirusak.

2019

Bali Post/asa

DIADILI - Terdakwa Gusti Nyoman Darma (52), pecatan polisi, yang diadili kasus curanmor.

‘’Kami bukan melihat nilai materialnya, tapi ini sudah masuk penghinaan,’’ imbuhnya. Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banyuwangi Anang Lukman membenarkan laporan tersebut. Pihaknya akan menggelar pleno terkait laporan itu. Lalu, dilakukan pengkajian. ‘’Kita akan lihat, apakah masuk pidana atau pelanggaran pemilu,’’ tegasnya. (udi)


OPINI

6

Selasa Pon, 12 Februari 2019

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Mengembalikan Pariwisata Budaya

BALI mengusung pariwisata budaya. Begitu latah terdengar ungkapan ini saat menyinggung masalah pariwisata Bali. Tetapi, apakah yang sudah didapat budaya Bali dari pariwisata yang berkembang pesat di daerah ini. Sejauh mana perhatian terhadap budaya Bali yang telah ‘’dijual’’ untuk konsumsi pariwisata? Jawabnya terkadang sangat abstrak, bahkan terkadang absurd. Jika memang mengembangkan pariwisata budaya, maka pastilah yang diutamakan kualitas, bukan kuantitas. Namun fakta di lapangan, jumlah sepertinya lebih gampang untuk dihitung dan dijadikan target. Maka, target kunjungan pun terus ditingkatkan dan digenjot tanpa lagi memperhitungkan kualitas. Potret digital ada wisatawan mancanegara yang mengais-ngais dan mengorek tong sampah untuk bisa makan di sini pun mencuat ke media sosial. Belum lagi wisatawan yang seenaknya masuk pura dan duduk pongah di palinggih pura. Terakhir, patung Catur Muka pun dirusak salah satu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Seribu Pura ini. Belum termasuk para pemasok narkoba dan pembobol ATM yang berkedok menjadi wisatawan. Rekam digital ini menggambarkan betapa Bali kini lebih mengejar jumlah daripada kualitas. Maka ditargetlah sekian juta wisatawan mancanegara yang harus didatangkan tiap tahunnya. Salah satunya dari negeri Tiongkok yang ternyata juga ada jaringan ‘’Triad’’ di baliknya. Sampai sejauh itu, belum ada target yang ditetapkan harus dicapai untuk budaya Bali sebagai komoditi yang dijual untuk pariwisata. Barulah belakangan muncul ide atau wacana perlunya sumbangan untuk budaya Bali dari mereka yang berkunjung ke Pulau Dewata ini. Pungutan atau sumbangan apalah namanya yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung ke Bali, hendaklah benar-benar diperuntukkan bagi pelestarian, pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Bali. Terserah bagaimana mekanisme pemungutannya, manajemen pengelolaannya, yang penting memang benar-benar untuk pelestarian, pemeliharaan dan pengembangan budaya Bali. Sumbangan yang terkumpul pemanfaatannya agar benar-benar mencapai sasaran sesuai tujuan mulia pungutan itu dilakukan. Kasus-kasus di masa lalu yang menimpa Pajak Hotel dan Restoran (PHR) seperti mengendap di pihak-pihak yang ditugasi/ dititipi memungut, jangan sampai terjadi lagi. Termasuk, penyalahgunaan pemanfaatan sumbangan para wisatawan tersebut. Jangan sampai muncul kasus dana sumbangan itu dipakai untuk pengadaan/membeli mobil dinas seperti dulu. Untuk mencegah dan menjaga jangan sampai hal ini terjadi pada sumbangan untuk budaya Bali ini, pengelolaannya haruslah transparan. Di era digital seperti sekarang, hal ini bisa dengan menerapkan sistem online. Untuk mencegah penyimpangan, penyalahgunaan maupun kebocoran dan sejenisnya, pihak terkait (stakeholder) harus bekerja sama dengan pengawas independen dan kredibel. Bila perlu, melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Saber Pungli. Bila ini dapat terlaksana dengan baik, niscaya pelestarian, pemeliharaan, penguatan dan pengembangan budaya Bali akan tercapai sesuai tujuan yang diinginkan. Budaya Bali yang tetap lestari, terjaga dan terpelihara dengan baik serta terus berkembang, merupakan aset bagi pariwisata. Pariwisata budaya yang diusung Bali pun benar-benar terimplementasikan dan terealisasi seperti yang selalu didengungkan. Tidak lagi sebatas slogan, yang dalam pelaksanaannya malah menonjolkan mass tourism dengan target jumlah kunjungan semata. Saatnya kembali pada pariwisata budaya yang sesungguhnya dengan memasang target seberapa besar sumbangan yang bisa diberikan pariwisata pada budaya Bali.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Menata Taman Kota di Bali Bali sebagai destinasi pariwisata tampaknya perlu belajar banyak dalam hal penataan taman kota. Ke depan, jalur-jalur strategis yang sering dilintasi wisatawan hendaknya nyaman dan memberikan kesejukan bagi masyarakat dan wisatawannya. Sekarang, taman-taman kota di Bali kalau diperhatikan hanya pembatas jalan. Terkadang rumputnya tak terurus bahkan tanamannya juga gersang. Nyaris tak ada kesan yang utuh bahwa apa yang ada di jalan-jalan itu menjadi bagian keindahan taman kota. Di Surabaya, Jawa Timur, saya lihat taman kota memang benar-benar terawat dan terjaga. Keindahan dan kebersihan juga menyatu. Taman yang indah, jalan yang bersih membuat kota ini makin disayangi warganya. Warga Surabaya tanpa disuruh rasanya kini ikut menjadi bagian Kota Surabaya untuk menjaga kotanya. Ini karena kesadaran terbangun setelah bertahuntahun merasakan nyamannya hidup di kota yang bersih. Mereka juga menikmati pujian karena kota ini memang indah. Di Bali rasanya hal ini bisa dijabarkan. Provinsi Bali hendaknya membuat terobosan dengan melombakan taman perkotaan di kabupaten/ kota. Ini setidaknya untuk menjadikan wajah Bali nyaman. Banyak jalur yang mungkin bisa dijadikan taman percontohan. Selain By-pass Ida Bagus Mantra, By-pass Ngurah Rai juga layak ditata. Ini hendaknya menjadi salah satu agenda strategis. Bila perlu studi banding soal pertamaan dilakukan secara bersama. Kini, banyak negara lain justru mencontoh Surabaya dalam menata kotanya. Kita tentu sangat memungkinkan melakukan itu sepanjang ada niat menjadikan Bali ini pulau yang indah, bukan pulau yang dijejali investasi saja. I Wayan Arsana Gianyar, Bali

Perkuat Pariwisata dengan Pajak Turis Inovasi memang tiada hentinya dan tiada letihnya membuat berbagai perubahan dalam segala lini kehidupan. Termasuk dalam bidang pariwisata yang merupakan urat nadi masyarakat Bali pada khususnya. Berbagai cara telah ditempuh pemerintah untuk mempertahankan pariwisata Bali, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mengurangi kemacetan, menjaga kelestarian, bahkan yang hangat dibahas adalah adanya ranperda mengenai kontribusi wisatawan untuk pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali. Mungkinkah hal ini terjadi?

Oleh

Dwi Yustiani, S.ST. anyak yang menyerukan bahwa pariwisata Bali telah jenuh. Pemusatan pariwisata yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat dunia hanya di Bali bagian selatan. Terbukti dengan tingginya perolehan pajak daerah dari Kabupaten Badung yang mencapai Rp 3,31 triliun. Delapan puluh enam persen dari pendapatan asli daerah Badung berasal dari pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dan lainnya. Tidak seberuntung Kabupaten Badung, kabupaten lain seperti Kabupaten Jembrana memiliki komposisi pajak daerah hanya 33,8 persen dari PAD-nya. Pengembangan pariwisata di Bali secara matematis haruslah lebih optimal. Kemerataan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata perlulah ditingkatkan. Sehingga hal tersebut mampu mengatasi kejenuhan wisata yang kini bagi sebagian pihak sedang terjadi di pulau seribu pura ini. Namun, alasan di balik itu bukanlah masalah kejenuhan. Pemerintah membentuk 10 Bali Baru karena memandang dan melihat kinerja pariwisata Bali yang patut dicontoh dan diaplikasikan ke pulau lain yang sudah barang tentu akan mampu menyedot perhatian dunia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan devisa negara. Menurut data organisasi pariwisata dunia United Nation World Tourism Organization (UNWTO), jumlah turis internasional mencapai 1,4 miliar orang, meningkat 6 persen dari tahun

2017. Ini merupakan peningkatan terkuat kedua setelah peningkatan 7 persen pada tahun 2017. Bagaimana dengan Indonesia? Target kedatangan wisman yang ditetapkan pada tahun 2018 oleh Kementerian Pariwisata sebanyak 17 juta wisman. Badan Pusat Statistik merilis data wisman yang masuk ke Indonesia mencapai 15,8 juta wisman. Walaupun tidak mencapai target, dibandingkan tahun 2017, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia baik melalui pintu laut maupun udara mencapai 12,58 persen. Tentu ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan karena menargetkan pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar. Bagaimana dengan Bali sebagai trend setter pembentukan 10 Bali Baru? Selama tahun 2018, tercatat 6,1 juta wisman berkunjung ke Bali. Ini merupakan rekor baru yang dicapai Bali, yang sebelumnya hanya menembus angka 5 juta wisman. Target Kementerian Pariwisata bahwa 40 persen dari total wisman nasional disumbang oleh wisman yang datang ke Bali hampir tercapai. Walaupun pada tahun sebelumnya gejolak bencana alam sempat membuat down kondisi pariwisata, Bali kembali bangkit dengan berbagai inovasinya yang kemudian mampu menggenjot kedatangan wisman ke Bali. Namun selama tahun 2018, wisman yang mendominasi datang ke Bali yaitu wisatawan dari Tiongkok, walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Yang patut diperhatikan adalah wisa-

tawan dari India yang jumlahnya naik signifikan bahkan terbesar sepanjang 2018 mencapai 29,75 persen. Ini bisa saja menjadi tanda bahwa ada baiknya strategi peningkatan wisman diimbangi dengan menganalisis perilaku wisatawan. Sebagai contoh banyaknya wisatawan India apakah bisa diadakan festival yang berbau India, seperti contoh yang terjadi di Singapura, dengan membentuk kawasan Little India. Berbagai upaya ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisman ke Bali. Mulai dari mengadakan berbagai festival seperti Festival Nusa Penida, Festival Buleleng, bahkan Nusa Dua Festival. Bahkan, dari segi ketermudahan akses seperti mengurangi kemacetan, pemerintah bisa mengoptimalkan pengaturan jam sekolah, karena secara kasatmata kemacetan juga disumbang oleh hampir samanya jam sekolah dan jam kantor. Salah satu inovasi lain yang sedang hangat dibahas saat ini adalah pungutan sebagai kontribusi wisatawan untuk pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali. Sebenarnya, beberapa negara telah melaksanakan beberapa kebijakan pungutan terhadap wisman yang masuk ke negaranya. Yang santer baru-baru ini terdengar adalah ditetapkannya aturan Sayonara Tax (International Tourist Tax) pada setiap wisman dan wisdom yang keluar dari Jepang, yang baru diberlakukan mulai tanggal 7 Januari 2019. Setiap turis maupun warga negaranya yang keluar meninggalkan

Jepang baik melalui jalur darat dan jalur laut dikenakan pungutan 1.000 yen, kecuali anak berumur di bawah 2 tahun dan ketetapan lainnya. Namun sebenarnya, tidak hanya Jepang yang melakukan kebijakan tersebut. Kroasia, Selandia Baru, Malaysia bahkan lebih dulu menetapkan kebijakan pajak turis. Ada yang membebankan pajak tersebut pada biaya akomodasi, dan banyak juga yang membebankan pajak turis pada harga tiket pesawat. Apabila Bali mampu menetapkan kebijakan tersebut tentunya harus dibarengi dengan pengaturan regulasi yang tepat, tata cara dan prosedur yang telah dimatangkan tentu saja Bali akan mampu menerima pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Tidak perlu khawatir karena penetapan kebijakan ini akan berdampak kepada penurunan jumlah wisman. Sebenarnya, beberapa hal patut dipertimbangkan terkait kebijakan ini. Pertama, dari aspek hukum penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan tersebut, pajak daerah yang dibebankan kepada daerah kabupaten/kota hanyalah pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, serta pajak mineral bukan logam, sementara pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Apabila Bali menerapkan pajak turis, apakah sekiranya akan bertentangan dengan undang-undang di atas, karena hal ini bisa saja menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk membuat hal serupa. Kedua, dari aspek kuantitas, membayar sepuluh dolar dengan dapat melihat atraksi budaya yang tentu sangat original dan autentik tentu memberikan kepuasan

RUU Permusikan Belum Final

BELAKANGAN, dunia maya ramai dengan perbincangan soal perselisihan antara Ashanty, istri anggota DPR-RI Komisi X yang juga seorang musisi Anang Hermansyah, dengan Jerinx SID, seorang artis penggebuk drum salah satu band punk rock yang bermarkas di Jalan Poppies II Kuta. Konflik ini bermula dari protes Jerinx terkait perampungan Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan oleh anggota Komisi X DPR-RI yang salah satunya adalah Anang Hermansyah. Sejak awal kemunculannya, pembahasan RUU Permusikan memang menuai banyak pro dan kontra. Di dalam batang tubuh RUU tersebut terdapat beberapa pasal yang perlu dibicarakan. Salah satu pasal yang cukup kontroversial yakni pasal 5 yang memuat larangan bagi setiap musisi untuk mendorong khalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum, membuat konten pornografi, memprovokasi pertentangan antarkelompok, menodai agama, membawa pengaruh negatif budaya asing, dan merendahkan harkat martabat manusia. Dalam pasal ini, saya belum dapat menangkap standar baku untuk membedakan nada dan lirik seperti apa yang termasuk dalam pasal tersebut. Kekhawatiran yang muncul dengan adanya pasal ‘’karet’’ ini sangat memungkinkan terjadinya salah guna dan/atau salah tafsir peraturan perundang-undangan oleh penegak hukum di kemudian hari. Jauh sebelum ribut-ribut soal RUU Permusikan, sebenarnya sudah ada beberapa musisi senior yang berurusan dengan para penguasa dan penegak hukum karena lagunya yang dianggap berani melawan dan mengkri-

Oleh

I Komang Divo Mahayakti Heriadi tisi kekuasaan. Sebut saja Iwan Fals dalam beberapa konsernya dibatalkan secara sepihak oleh aparat keamanan karena lagu-lagu dalam albumnya kerap mengkritisi pemerintah Orde Baru. Ketakutan saya dari kasus yang telah terjadi adalah RUU Permusikan ini nanti bernasib sama dengan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hingga hari ini masih ada pihak yang mengkritisi. Arus penolakan terhadap Pasal 5 RUU Permusikan kian hari bertambah deras. Pasal tersebut digadang-gadang dapat menjadi ancaman senjata untuk membungkam kebebasan berekspresi dalam bermusik dan sangat berbahaya bagi iklim demokrasi. Billy Joel, seorang penyanyi dan penulis lagu ternama dari Amerika Serikat, pernah berkelakar bahwa musik itu menyembuhkan. Karena musik adalah ledakan ekspresi kemanusiaan. Sebagai sebuah bentuk ekspresi, terkadang musik dapat menyembuhkan jiwa-jiwa yang sedang keblinger, dapat juga meletupkan api semangat bagi penikmatnya. Segala bahasa jiwa manusia dapat terkandung di dalamnya. Karya seni yang satu ini dapat berupa bunyi dalam bentuk lagu dan tercipta sedemikian rupa melalui unsur-unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu sebagai sumber satu-kesatuan yang utuh. Roh kekuatan sebuah musik/lagu bisa berasal dari nada dan lirik. Jika kita sadar,

dalam sebuah lirik lagu ada banyak jenis pesan yang termuat di sana. Entah persoalan asmara, persahabatan, bahkan soal perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Berbicara soal kebebasan ekspresi hendaknya tidak salah jika mengutip tulisan Joel Feinberg dalam ‘’Limits to the Free Expression of Opinion’’. Dalam tulisannya, ia mengakui bahwa kebebasan berekspresi adalah sebagai sarana untuk memengaruhi perubahan pikiran yang diinginkan terutama dalam kaitannya dengan demokrasi dan perubahan kebijakan publik. Penting bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya sendiri tentang masalah kebijakan publik, tetapi juga penting baginya bahwa ia memiliki akses yang adil terhadap pendapat dan argumen dari semua rekannya serta membuka kebenaran agar pemerintah memiliki komitmen untuk memperbaiki kebijakan sosial. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang bertanggung jawab. Karena ketika hak kebebasan tersebut diterapkan tanpa diimbangi dengan tanggung jawab, dapat memusnahkan kebebasan itu sendiri. Terlepas dari kasak-kusuk pembahasan RUU Permusikan dalam sepekan terakhir ini, seharusnya ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi musisi-musisi Tanah Air. Bagaimana anggota DPR khususnya yang duduk di Komisi X beserta pemerintah untuk rembuk bersama, membangun kemajuan industri musik tanpa mengesampingkan kebebasan berekspresi musisi-musisinya.

tersendiri kepada wisatawan, mengingat perilaku wisatawan saat ini mengarah ke berbasis leisure. Milenial cenderung menyukai sesuatu yang autentik, unik, dan langka. Karena setiap momen akan dibagikan dalam media sosial yang mereka miliki. Sinonimnya instagramable. Ketiga adalah aspek sistemik. Tata cara pemungutan pajak turis harus matang untuk diformulasikan. Mengingat subjek pajak di sini bukanlah usaha atau badan, melainkan orang perorangan. Misalkan akan mencontoh Malaysia yang menetapkan pajak turis yang dibebankan kepada akomodasi, tentu akan meningkatkan rate sewa kamar. Mengingat persaingan usaha hotel di Bali sungguh sengit, maka sekiranya dari aspek pengusaha juga harus dipikirkan, jangan sampai banyak usaha akomodasi yang mengalami pailit hanya karena kenaikan harga sewa kamar. Dan yang keempat adalah promosi. Supaya kebijakan tepat sasaran, maka hal yang sangat diperlukan guna tercapainya target kebijakan itu adalah promosi. Bagaimana wisatawan akan paham bila kebijakan ini tidak disosialisasikan dengan matang. Media promosi di era digital ini sangatlah mudah. Dan siapa pun dapat mengakses. Yang terpenting saat ini adalah kecepatan. Kecepatan promosi akan memudahkan segalanya. Karena era digital yang bergerak sangat cepat dan akan cepat berubah. Dengan segala macam tantangan yang akan dihadapi saat kebijakan ini dilaksanakan tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Sinergitas baik antaralembaga pemerintah yang terkait maupun dengan pihak swasta harus dipupuk. Merumuskan sesuatu inovasi berskala besar sangatlah memerlukan pemikiran yang jernih dan supporting masing-masing pihak. Penulis, Statistisi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

POJOK Peningkatan kualitas SDM LPD sangat penting, bukan bentuk LOKA. - Jangan eksploitasi desa adat. *** Capai target 1-1,5 persen, Koster segera bentuk tim penanggulangan. - Setuju, tim tangguh bukan eksploitasi rakyat miskin. *** Terkait tudingan Prabowo soal kebocoran anggaran, Jokowi minta bukti. - Agar jangan asal ngomong.

Penulis, penikmat syair dan nada

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumarthana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Eka Prananda, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER


7

TABANAN

Selasa Pon, 12 Februari 2019

Kosong, Kursi Kadis Diisi Plt. Tabanan (Bali Post) Pascamutasi belum lama ini, ada tiga jabatan eselon IIb setingkat kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemkab Tabanan yang masih kosong. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti telah menunjuk tiga pejabat menjadi pelaksana tugas (plt) kadis. Ketiganya yakni Asisten I I Wayan Miarsana menjadi Plt. Kepala Dinas Pendidikan, I Made Yasa yang telah digeser menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kembali ditunjuk jadi Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan untuk Plt. Kadis Kominfo diserahkan pada Kepala Dinas Perhubungan Made Agus Hartawiguna. ‘’SK sudah ditandatangani oleh pimpinan. Kemungkinan Selasa besok (hari ini - red) sudah diterima oleh masing-masing pejabat yang ditunjuk,’’ kata Sekda Tabanan I Gede Susila, Senin (11/2) kemarin. Ditambahkan Susila, setelah SK tersebut turun, secara otomatis ketiga pejabat itu akan langsung mengisi kekosongan jabatan sementara sampai adanya Kadis definitif. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Tabanan Made Agus Hartawiguna mengaku belum mendapat

informasi terkait hal itu. ‘’Saya justru belum tahu kalau ditunjuk jadi plt. Tetapi kalau memang benar, saya harus mengikuti perintah pimpinan,’’ ucapnya. Disinggung tentang pembagian tugas jika benar dia akan rangkap jabatan, pria asal Penebel ini mengaku akan mengatur pekerjaan sesuai dengan tingkat urgensinya. ‘’Bisa pagi di Dishub, siangnya di Kominfo, atau sebaliknya,’’ katanya. Terkait pengisian tiga jabatan kadis yang kosong tersebut, Kepala BKPSDM Tabanan I Wayan Sugatra belum lama ini mengatakan, Pemkab dalam waktu akan melakukan lelang jabatan. Lelang jabatan paling tidak akan dimulai akhir bulan ini. (kmb28)

Bodong, Tiga Galian C di Kelating Ditutup Satpol PP Tabanan (Bali Post) -

Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas galian C di Banjar Sanging Desa Kelating Kecamatan Kerambitan, Satpol PP Provinsi Bali, Senin (11/2) kemarin menggelar sidak ke lokasi setempat. Hasilnya, tiga lokasi galian C ditutup lantaran tidak mengantongi izin alias bodong. Pemilik usaha juga akan dimintai keterangan Selasa (12/2) hari ini di kantor Satpol PP Bali. I Gede Susila

Bali Post/bit

Pasarkan Salak, Petani Munduk Temu Manfaatkan Medsos Tabanan (Bali Post) Petani di Desa Munduk Temu Kecamatan Pupuan memanfaatkan media sosial (medsos) untuk menjual dan mempromosikan salak gula pasir dan salak madu. Pemanfaatan medsos diharapkan mampu mendongkrak penjualan salak yang saat ini sedang memasuki musim panen raya. Salah satu petani di Banjar Kebon Jero Desa Munduk Temu, Ketut Suardika, Senin (11/2) kemarin mengatakan, pihaknya menggunakan medsos karena melimpahnya produksi salak pada musim panen tahun ini. Dia ingin jangkauan pemasaran meluas dan produknya dapat diserap pasar secara maksimal. ‘’Tahun ini kebetulan musim panennya mundur karena cuaca ekstrem. Biasanya pada bulan Desember, tetapi menjadi Januari,’’ ujarnya. Mundurnya musim panen ini membuat serapan produksi salak tidak maksimal. Sebab saat musim panen Desember, permintaan juga meningkat karena banyaknya momen hari raya dan tahun baru. Jika panen di bulan tersebut, meski sedang panen raya, harga salak gula pasir juga cukup mahal karena permintaan yang banyak. Lantaran panen Januari

Bali Post/bit

SIDAK - Petugas Satpol PP Provinsi Bali sidak galian C di Desa Kelating.

yang tidak ada momen hari raya, harga salak menurun dari biasanya. Saat ini harga salak gula pasir di tingkat petani mencapai Rp 5.000 per kg. Biasanya jika panen raya di Desember harganya bisa mencapai Rp 10.000 per kg. Turunnya harga jual salak ini membuat sejumlah petani melakukan inovasi dengan memasarkan langsung tanpa lewat pengepul. Salah satu langkahnya adalah menggunakan medsos. ‘’Kami ajak keluarga dan memanfaatkan pemasaran produk melalui Facebook maupun WhatsApp ke sejumlah kosumen, dan hasilnya cukup lumayan. Banyak yang respons positif,’’ ujar Suardika. Karena langsung ke konsumen, harga jual salak gula pasir saat ini stabil dan tidak jatuh lebih dalam lagi. ‘’Kalau ingin mendapatkan pendapatan maksimal, petani memang harus menjual langsung ke konsumen. Jadi lewat medsos adalah salah satu caranya,’’ jelasnya. Pada musim panen raya ini rata-rata kemampuan produksi untuk salak gula pasir maupun salak madu di Banjar Kebon Jero Desa Munduk Temu bisa mencapai 5-10 ton per musim panen.) (kmb24)

Dari pantauan di lapangan, petugas Satpol PP dipimpin Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Provinsi Bali I Gusti Ngurah Suadnyana mengecek satu per satu galian C di Banjar Sanging. Di lokasi tersebut petugas mendapati sejumlah pekerja yang sedang menambang batu padas. Lokasi galian C cukup tersembunyi. Tidak banyak yang tahu tentang aktivitas penambangan di lokasi tersebut. Kedatangan para petugas Satpol PP ini sempat membuat sejumlah pekerja kaget

dan kabur meninggalkan kendaraan di lokasi. Setelah didata oleh petugas, para pekerja galian C juga ada yang tidak mengantongi Kipem. Mereka baru melaporkan diri di desa adat setempat. Setelah mengamankan barang bukti, petugas mendata para pekerja dan pemilik usaha. Luas galian C bervariasi. Galian C milik I Made Suada (63), luasnya 1 are. Ia mengontrak lahan tersebut selama setahun senilai Rp 20 juta. Kedalam galian sekitar 10 meter. Selanjutnya, galian C

Tabanan (Bali Post) Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, Senin (11/2) kemarin mulai melakukan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 Pemkab Tabanan dan entitas terkait lainnya. Tim bertugas selama 30 hari, atau berakhir pada 12 Maret mendatang. Guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut, organisasi perangkat daerah (OPD) di Tabanan diminta intens berkoordinasi dengan tim BPK. Tim BPK-RI Perwakilan Bali yang dipimpin Donny Ramli saat bertemu Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti didampingi Sekda I Gede Susila mengungkapkan, pihaknya berharap dukungan dan kerja sama Pemkab Tabanan agar pemeriksaan tersebut dapat berjalan lancar. ‘’Jika ada masalah, bisa disampaikan.

Ingat, jangan takut kepada BPK, karena kami juga memiliki fungsi melakukan pembinaan secara umum,’’ imbuhnya. Terkait hal tersebut, Bupati Eka Wiryastuti mengajak seluruh OPD di Tabanan agar berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, serta mempersiapkan segala hal khususnya dokumen yang berkaitan d e n g a n p r o s e s p e m e r i ksaan. ‘’Lakukan komunikasi dan koordinasi serta persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga pemeriksaan LKPD dapat berjalan dengan lancar. Saya minta agar para OPD terkait untuk mengawal entry ini agar dokumen yang diperlukan bisa tepat waktu dan lengkap,’’ ungkapnya. Dia menjelaskan, pemeriksaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini agar selalu memiliki progress sehingga Kabupaten Tabanan bisa selalu

milik I Made Gunawa Duarsa (49) seluas 1 are. Dia mengaku lahan tersebut adalah miliknya sendiri. Dengan 4 pekerja, ia mengaku baru 8 bulan melakoni usaha ini dengan hasil produksi 200 biji batu padas per harinya. Senada dengan Gunawa Duarsa, pelaku usaha lainnya I Wayan Surata (59) juga mengatakan usaha penambangan dilakukan di lahan pribadinya. ‘’Cuma 1/4 are dengan 3 pekerja. Sudah 2 tahun dan kedalaman hanya sampai 10 meter, setelah itu saya urug pakai sampah,’’ ucapnya.

Terkait izin, ketiganya mengaku telah berusaha memprosesnya, hanya saja sampai saat ini memang belum mendapatkan rekomendasi dari Pemkab Tabanan. Kabid Trantib Satpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Darmadi menegaskan, ketiga galian C tersebut ditutup karena memang terbukti tidak mengantongi izin. ‘’Bukan dihentikan sementara, tetapi ditutup tetap lantaran berdampak pada lingkungan dan membahayakan nyawa,’’ tegasnya. Terkait pemanggilan pemilik usaha, dia menyatakan Satpol PP akan meminta keterangan lebih lanjut terkait galian C tersebut. ‘’Selanjutnya untuk keputusan akan diserahkan kepada pimpinan, apakah nantinya akan dibawa ke jalur hukum atau

seperti apa, karena galian C itu sudah merusak lingkungan,’’ ujarnya. Pihaknya pun akan kembali turun melakukan pengecekan untuk mengetahui luas kerusakan yang ditimbulkan akibat proses penambangan ilegal tersebut. Disinggung tentang galian C di lokasi lainnya yakni di Banjar Dauh Jalan Desa Kelating yang dikabarkan kembali beroperasi setelah ditutup tahun 2017, dia menegaskan, Satpol PP juga akan melakukan pengawasan untuk itu. Apalagi diduga akibat informasi bocor, di lokasi tersebut kemarin tidak ditemukan aktivitas. Padahal dari keterangan warga setempat, sehari sebelum petugas sidak galian C tersebut masih beroperasi. (kmb28)

OPD Diminta Intens Berkoordinasi dengan BPK

Bali Post/san

BPK - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti saat menerima tim BPK-RI Perwakilan Bali. mendapatkan WTP. ‘’Jangan sampai kita terlena atas hasil yang di dapat. Jangan bangga jadi juara, tapi jadilah juara yang bisa konsisten. Tetap jadi baris terdepan dengan membina,

melatih teamwork. Kita pernah jatuh, dan jangan sampai jatuh lagi ke opini disclaimer,’’ bebernya. Ia juga mengimbau agar seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan ti-

dak takut bertanya kepada tim BPK. Tujuannya, meminimalisir kesalahan serta mampu membuat laporan keuangan yang lebih baik lagi dan bisa dipertanggungjawabkan. (kmb24)

Tabanan Berpotensi Kembangkan Induk Durian Kunyit

Bali Post/san

DURIAN KUNYIT - Jajaran Dinas Pertanian Tabanan saat mengumpulkan data terkait durian kunyit. Durian ini sudah terdaftar sebagai varietas SDG tanaman.

Tabanan (Bali Post) Tabanan banyak memiliki tanaman khas. Salah satunya durian kunyit yang bisa ditemukan di Kecamatan Pupuan. Untuk menegaskan durian kunyit sebagai tanaman unggul khas Tabanan, tahun 2017 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali membantu Pemkab Tabanan mendaftarkan durian ini sebagai salah satu varietas Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian. Selanjutnya pada November 2018, durian kunyit resmi diakui sebagai varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial. Menurut Kepala Bidang Peningkatan Produksi dan Hortikultura Dinas Pertanian Tabanan Wayan Suandra, dengan terdaftarnya durian

kunyit sebagai varietas SDG tanaman, Tabanan ke depannya berpotensi atau bisa mengembangkan pohon induk durian kunyit. Artinya, jika ada dari daerah lain hendak mengembangkan durian kunyit, maka bibitnya harus diambil dari Tabanan. ‘’Jadi sumber bibit durian kunyit ini adalah dari Tabanan. Pengembangannya tentu kami prioritaskan untuk petani Tabanan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk daerah lain,’’ ujarnya, Senin (11/2) kemarin. Selain itu, manfaat lain pengakuan varietas SDG tanaman adalah durian kunyit tidak bisa diklaim kepemilikannya oleh daerah ataupun negara lain. ‘’Jadi ini sudah menjadikan durian kunyit adalah tanaman asli dari Tabanan,’’ ujar Suadra. Kelebihan durian kunyit

selain varietas ini hanya ditemukan di Pupuan, rasa dan tekstur buahnya sangat legit dan manis. Warna buahnya juga khas yaitu kuning seperti kunyit. Kelebihan lain, tahan terhadap hujan. Jika durian lain bunga dan buahnya cepat rontok di musim hujan, durian kunyit justru tidak cepat rontok. Kelebihan inilah yang menyebabkan Dinas Pertanian Tabanan mendaftarkan durian kunyit sebagai varietas SDG tanaman dan menjadi salah satu varietas unggulan asli Tabanan. Selain durian kunyit, Tabanan juga mendaftarkan tanaman lainnya yaitu gonda, salak madu Munduk Temu dan rebung bambu Tabah. Untuk ketiga jenis tanaman ini masih dalam proses untuk bisa menjadi varietas unggulan asal Tabanan. (kmb24)


BULELENG

8

Selasa Pon, 12 Februari 2019

Cegah DB, Warga Galakkan PSN

Singaraja (Bali Post) – Warga BTN Graha Panji Asri, Dusun Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara swadaya Minggu (10/2) lalu. Warga juga melakukan pengasapan (fogging) di lingkungan BTN. Ketua RT BTN Graha Panji Asri, Nyoman Mider, mengatakan, PSN dan pengasapan swadaya ini dilakukan guna mencegah kemungkinan merebaknya penyakit demam berdarah (DB). Apalagi, memasuki musim hujan dan mendekati musim kering ini, kasus penyebaran DB mulai merebak, sehingga PSN bersama warga itu terus digalakkan. Dengan gerakan bersama warga menjaga kebersihan lingkungan, pihaknya meyakini tidak ada sarang tempat nyamuk bertelur. Selain PSN di lingkungan, Mider mengajak setiap warga meningkatkan kesadaran melakukan PSN. Dengan kesadaran meningkat, pihaknya berharap tidak ada warganya terjangkit DB. “Mudah-mudahan kesadaran dan aksi PSN di tempat umum, lingkungan kami bisa terhindar dari temuan kasus DB,” katanya. Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. mengatakan, memasuki puncak musim hujan, yang beralih ke musim kering, penyakit DB itu berpotensi menyebar. Bukan hanya di daerahnya, namun kasus DB itu juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Pencegahannya dengan gerakan PSN dan

berperilaku hidup bersih. Hal itu sebetulnya paling efektif untuk memberantas penyebaran DB itu sendiri. Dinas Kesehatan (Diskes) sudah diperintahkan melakukan fogging secara terjadwal dan menyasar daerah yang terjangkit DB. Tidak ketinggalan penyebaran bubuk obat abate untuk membasmi jentik nyamuk juga digalakkan. Terkait temuan kasus suspect DB, penanganan di puskesmas dan rumah sakit dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pola penanganan ini untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat serangan penyakit DB itu. “Di Indonesia, secara umum mengalami hal yang sama. Kita di daerah sudah melakukan pencegahan dengan PSN. Penyebaran bubuk abate dan fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Hal itu tetap kita lakukan. Sebab, yang paling efektif itu adalah PSN dan menjaga lingkungan agar tetap bersih,” katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, Diskes Buleleng sejak awal Januari 2019 ini, menemukan 77 kasus penularan DB di Buleleng. Dari puluhan kasus, paling banyak terjadi di Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada. Syukurnya, puluhan kasus itu hanya suspect DB. Namun, kejadian itu cukup mengkhawatirkan, sehingga Diskes mengajak warga menggalakkan PSN. Selain itu, secara rutin, pemerintah melaksanakan fogging dengan cara Ultra Low Volume (ULV). (kmb38)

Terkendala Naskah Akademik

DPRD Pesimis Ranperda Perubahan Status BPR Buleleng 45 Tuntas

Singaraja (Bali Post) – Pembahasan Rancangan Perda (Ranperda) perubahan status Perusahaan Daerah (PD) BPR Buleleng 45 menjadi Perseroan Daerah (Perosda) terkendala naskah akademik. Pihak eksekutif belum menyetorkan naskah akademik kepada panitia khusus (pansus). Atas kondisi itu, pansus yang ditugaskan membahas ranperda itu jadi pesimis dapat menuntaskan pembahasan sampai rancangan ini menjadi peraturan daerah (perda). Ketua pansus Putu Tirta Adnyana di gedung dewan, Senin (11/2) kemarin, mengatakan pihaknya sejauh ini sudah melakukan konsultasi ke beberapa daerah yang memiliki regulasi tentang perosda. Seperti konsultasi ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim) dan Kabupaten Bangli. Hasilnya, di Jombang sudah ditetapkan perda dan telah berlaku dan dalam proses pembahasannya dilengkapi landasan naskah akademik yang kuat. Sedangkan, di Kabupaten Bangli sudah menetapkan perda, tetapi tidak dilengkapi naskah akademik. Sesuai PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepala daerah wajib mengusulkan ranperda tentang BUMD kepada Kemendagri. Usulan itu dilampiri analisis, kemampuan keuagan daerah, serta kebutuhan daerah. Kalau mendapat izin pejabat kementerian, baru dilanjutkan dengan pembahasannya. “Rancangan ini harus ada naskah akademiknya. Kalau tetap dibahas tanpa naskah akademik, bisa jadi baru berjalan dua tahun akhirnya harus direvisi,” katanya. Naskah akademik itu kata Tirta Adnyana, mutlak dibutuhkan dalam pembahasan ranperda. Sebab, perubahan status Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perosda, itu membutuhkan banyak landasan hukum seperti UU Pemerintahan Daerah, UU Otoritas Jasa Keuangan dan UU Perseroan Terbatas. Atas kondisi ini, dirinya mengaku pesimis ranperda ini dibahas tuntas pada masa sidang saat ini. “Pembahasannya apakah maksimal kita belum tahu, tetapi kembali lagi ke kemauan daerah. Kalau naskah akademik itu ada, bisa segera kita bahas. Naskah akademik itu perlu penelitian holistik, sehingga bisa menjadi dasar komprehensif,” tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) mengusulkan mengubah PD BPR Buleleng 45 menjadi Perosda. “Peleburan” lembaga itu untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan secara menyeluruh. (kmb38)

Bali Post/ kmb38

FOGGING – Warga BTN Graha Panji Asri Dusun Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada melakukan fogging swadaya, Minggu (10/2) lalu.

Proyek RTH Bung Karno Tak Tuntas

Badan Patung Dititipkan di Yogyakarta Singaraja (Bali Post) – Proyek tahap ketiga Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno di Lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, ternyata gagal dituntaskan. Pelaksana proyek yang sudah mendapatkan perpanjangan pekerjaan selama 50 hari, tidak dapat menuntaskan pekerjaannya. Atas kondisi itu, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) menitipkan bagian patung yang belum tuntas itu di tempat patung itu dikerjakan, di Yogyakarta. Dalam proyek lanjutan itu, pelaksana proyek seharusnya menuntaskan pemasangan patung Bung Karno. Patung yang semestinya berdiri kokoh di areal inti RTH itu ternyata tidak selesai dikerjakan. Sampai kontrak berakhir, pelaksana hanya menyelesaikan bagian kaki dan kepala patung. Sedangkan, badan patung Bung Karno belum tuntas dikerjakan. Karena itu, bagian patung itu dititipan pada lembaga perajin di Yogyakarta. Saat ini, bagian badan atas dan tangan saja yang belum dikerjakan. Namun karena batas waktu kontrak sudah habis, maka seluruh peker-

jaan pembuatan patung itu terpaksa dihentikan. Kepala Dinas Perkimta Ni Komang Surattini, Senin (11/2) kemarin, mengatakan pematung yang dikontrak oleh pelaksana proyek sudah membuat cetakan patung. Cetakan itu dibuat dengan bahan dasar fiber. Pematung tinggal melakukan cor logam termasuk pencetakan, sehingga bagian patung itu tuntas. Hanya, pengecoran dan pencetakan logam membutuhkan waktu sekitar tiga pekan. Akibatnya, cetakan patung itu dibiarkan di Yogyakarta. Namun, dititipkan secara resmi menggunakan berita acara. “Su-

dah dengan berita acaranya. Semua bagian yang sudah selesai, termasuk kepingan, semuanya kami simpan di RTH. Sedangkan yang belum selesai dikerjakan kami titipkan di Yogyakarta,” katanya. Menyusul tidak tuntasnya pelaksanaan proyek itu, Surattini berjanji melakukan kajian teknis. Kajian itu akan diajukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pihaknya akan meminta fatwa, apakah proyek itu bisa dilanjutkan dengan prosedur penunjukan langsung (PL) atau harus dimulai dari nol lagi. “Kami tidak ingin salah melangkah. Pasalnya, tumben terjadi seperti ini. Pembuatan patung jadinya setengah saja. Kami akan melakukan kajian dulu. Kalau dilanjutkan seperti apa kebijakannya. Kalau mulai dari nol juga kami perlu petunjuk lanjutan,” tegasnya. Selain itu, pemerintah masih melakukan penghitungan total pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor pelaksana. Proyek itu diperkirakan

baru selesai 49 persen dari total biaya pembangunan Rp 5,4 miliar. Sejauh ini, pemerintah baru membayar kepada pemborong Rp 2,64 miliar. Pemer-

intah akan menagih denda keterlambatan proyek Rp 270 juta yang harus dibayar kontraktor itu, sebagai biaya jaminan proyek itu. (kmb38)

Tiga Desa di Setiap Kecamatan Jadi ”Pilot Project’’ Penanganan Kemiskinan Terintegrasi

Terobosan baru digulirkan Pemkab Buleleng dalam rangka mengentaskan warga miskin di daerah ini. Mulai tahun ini, tiga desa di masing-masing kecamatan dipilih menjadi pilot project pengentasan kemiskinan. Pola pengentasan kemiskinan itu dilakukan secara terintegrasi di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Buleleng. Lalu, bagaimanakah follow up secara riil penanganan kemiskinan terintegrasi itu?

Bali Post/kmb38

BAHAS RKPD – Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana (PAS), membuka Forum Konsultasi Publik membahas RKPD tahun 2020 Senin (11/2) kemarin.

DEMIKIAN terungkap pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, Senin (11/2) kemarin. Forum ini dibuka Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Hadir juga Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG., Ketua DPRD Gede Supriatna, Sekkab Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BappedaLitabng) Buleleng Nyoman Genep. Pada kesempatan itu, Bupati meragukan validitas data warga miskin di daerahnya. Sampai sekarang, data itu ditengarai masih belum akurat. Alasannya, lembaga yang ditugaskan mencatat data kemiskinan itu angkanya sering berbeda. Perbedaan itu tidak terhindarkan, karena pola pendataan dan faktor yang digunakan menjadi penentu warga miskin itu sendiri sangat beragam. Bupati, menegaskan, tidak ingin data kemiskinan di Bali Utara itu amburadul. Karena itu,

pihaknya mencoba melakukan terobosan untuk mencatat warga miskin secara akurat. Solusinya, dilakukan pola pengentasan kemiskinan terintegrasi. “Dari segi kuantitas, angka kemiskinan kita mungkin paling banyak. Sebab, jumlah penduduk kita terbesar di Bali. Kalau persentasenya tidak terlalu tinggi. Bisa jadi berada di tengah-tengah. Agar data ini akurat, kita akan buat pilot project pengentasan kemiskinan terintegrasi,” jelas Bupati. Menurut Bupati, tiga desa di masing-masing kecamatan yang akan dipilih itu adalah secara jumlah paling banyak memiliki penduduk miskin selain juga yang persentase kemiskinan tertinggi. Setelah menetapkan tiga desa, pemerintah melakukan investigasi terkait penyebab kemiskinan di desa bersangkutan. Pemicu kemiskinan itu ditelusuri secara saksama. Sebab umumnya, warga miskin karena beberapa faktor. Bupati mencontohkan, bisa saja satu penduduk tidak mampu memenuhi keper-

luan hidupnya. Misalnya, karena menyandang disabilitas (cacat fisik). Namun bisa saja, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Karena itu, mereka tidak optimal mendapatkan hasil usaha tani atau bentuk pekerjaan lainnya. Setelah ditelusuri, pemerintah akan mengambil tindakan pengentasan kemiskinan secara terintegrasi. Artinya, penyebab kemiskinan itu akan ditangani secara tuntas melalui program kerja pemerintah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Melalui forum konsultasi publik RKPD tahun 2020, kita mulai menggarap pengentasan kemiskinan terintegrasi. Bisa saja ini sebagai model, setelah ada hasilnya akan dikembangkan. Itu bisa dilakukan oleh desa itu sendiri melalui jatah Alokasi Dana Desa (ADD),” tegasnya. Kepala Bappeda-Litbang Nyoman Genep mengatakan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Buleleng 35.200 jiwa atau 5,6

persen dari jumlah penduduk. Penduduk miskin itu tersebar di 60 desa di Bali Utara. Menjabarkan terobosan pengentasan kemiskinan terintegrasi itu Bappeda-Litbang memilih tiga desa setiap kecamatan. Pemilihan desa itu dilihat dari jumlah penduduk miskin dan berdasarkan persentase kemiskinan. Terkait target, Genep menyebut pengentasan kemiskinan terintegrasi itu sesuai faktor pemicu kemiskinan di desa bersangkutan. Dicontohkan, di satu desa itu memiliki potensi pertanian dan perkebunan, tetapi karena lemahnya SDM atau pemasaran, dan infrastruktur, maka OPD terkait harus menyusun program dan anggaran yang dituangkan di RKPD tahun 2020. “Dalam diskusi pub lik ini, kita sampaikan program dan anggaran. Kita minta masukan dari stakeholders terkait percontohan pengentasan kemiskinan terintegrasi di tiga desa per kecamatan, seperti keinginan Bupati,” tegasnya. (mud)


GIANYAR

Selasa Pon, 12 Februari 2019

Warga Keluhkan Peternakan Babi

9

Gianyar (Bali Post) Warga mengeluhkan peternakan babi yang berlokasi di Banjar Subilang, Desa Bukian, Kecamatan Payangan. Bahkan warga melalui prajuru adat dan dinas Banjar Subilang menyampaikan surat keluhan Nomor 01/SB/I/2019. Menengahi persoalan ini, instansi terkait menggelar mediasi di Kantor Camat Payangan, Senin (11/2) kemarin.

Bali Post/kmb35

MEDIASI - Suasana mediasi di Kantor Camat Payangan yang dikomando Kapolsek Payangan AKP I Gede Sudyatmaja.

Dewan Soroti SP3 Kasus OTT Gianyar (Bali Post) Turunnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus OTT terhadap mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Gianyar Ketut Mudana, mendapat sorotan kalangan DPRD Gianyar dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Gianyar, Senin (11/2) kemarin. Sementara Bupati Gianyar I Made Mahayastra memastikan pasca-SP3 Ketut Mudana akan dikembalikan pada jabatan setingkat eselon II. Fraksi Gerindra DPRD Gianyar melalui Sekretaris Fraksi Ida Bagus Nyoman Rai mempertanyakan apa yang dilakukan Bupati Gianyar terhadap Ketut Mudana yang kini sudah mendapat SP3. “Karena posisinya (Mudana - red) pernah dulu eselon II, nanti bagaimana, kita tunggu jawaban Bupati,” ujarnya. Anggota dewan yang akrab disapa Gus Rai ini mempertanyakan SP3 itu, mengingat kasusnya sudah menjadi perhatian publik. “Apa pun alasannya, ini bersangkutan dengan moral dan etika. Masyarakat sudah telanjur melihat itu,” ujarnya. Ditemui usai sidang, Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengakui Ketut Mudana yang kasusnya ditangani Polda Bali sudah mendapat SP3. Menurut Mahayastra, pasca-SP3 posisi pejabat yang sempat terjerat kasus OTT itu harus dikembalikan ke posisi semula sebagai aparatur sipil negara (ASN). “Sudah diberhentikan penyidikannya, sehingga harus dikembalikan ke seperti semula. Wajib dia dikembalikan menjadi PNS dan menyandang jabatan,” katanya. Selama proses hukum berlangsung, pasca-OTT Mudana dirumahkan namun tetap memperoleh gaji sebesar 80 persen. Sementara pasca-SP3, Ketut Mudana belum diaktifkan sebagai ASN. “Sekarang posisinya dia belum saya aktifkan sebagai PNS. Kalau sekarang diaktifkan, maka seolah-olah dia tidak pernah melakukan apa yang pernah dia lalui dulu (saat di Panitia Seleksi eselon II - red),” jelasnya. Lantas di mana Ketut Mudana akan ditempatkan? Bupati Mahayastra mengatakan, begitu pansel selesai bekerja, pria asal Kelurahan Samplangan itu akan dilantik bersamaan dengan pejabat yang lain, dengan posisi tetap pada jabatan setingkat eselon II. “Posisinya tetap di eselon II, yang jelas bukan di perizinan,” tegasnya. Disinggung terkait alasan Mudana tidak dikembalikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Gianyar, Bupati Mahayastra mengatakan image Ketut Mudana pada posisi itu sudah tidak layak. “Sudah jelek image-nya. Orang pernah bermasalah di sana kok dikembalikan ke sana (Perizinan red), artinya di mata masyarakat awam kan itu masalah rasa, walau secara hukum sudah tidak terbukti tetap tidak bagus lagi di sana,” terang pejabat asal Payangan ini. Mahayastra mengatakan, pengisian jabatan itu akan terealisasi setelah pansel selesai melakukan penilaian. “Ya, nanti setelah pansel selesai bekerja. Secara aturan, bupati baru boleh melakukan mutasi setelah enam bulan,” tegasnya. (kmb35)

Telepon Penting gianyar Kantor Bupati DPRD BPBD PMK Kantor Satpol PP RSUD Sanjiwani PDAM KPA Gianyar PMI Gianyar KONI Gianyar BNN Kab. Gyr. PLN Kodim 1616 Gyr Koramil Gianyar Koramil Blahbatuh Koramil Tegallalang Koramil Tampaksiring Koramil Sukawati Koramil Ubud Koramil Payangan - Siaga Lantas/ TMC Gianyar Polsek Gianyar Polsek Blahbatuh Polsek Tampsiring Polsek Tegallalang

- 943056 - 943144 - 7844717/7844718 - 943113 - 944436 - 943020 - 944225/943233 - 942184 - 8958414 - 947261 - 946122 - 947166 - 943069 - 942289 - 941167 - 974792 - 901601 - 297564 - 975314 974793 - 945820 - 944510 - 941165 - 901110 - 901575

Dalam pertemuan itu, Kepala Dusun Subilang I Ketut Prawira mengatakan, keluhan warganya terkait dengan permasalahan tersebut sudah pernah dimediasi secara kekeluargaan dengan pemilik peternakan. Bahkan apa yang disarankan dalam mediasi itu pun sesungguhnya sudah dilaksanakan oleh pemilik peternakan. “Sekarang permasalahan ini kembali muncul didasari adanya miskomunikasi antara pemilik dengan tetangga sekitar,” katanya. Pemilik peternakan Romyo Alponso yang hadir pada kesempatan itu menuturkan, dirinya mendirikan usaha peternakan babi sejak 2011, diawali dengan skala rumah tangga yakni hanya dua ekor induk babi. Usahanya di atas lahan 5,6 are itu terus berkembang, bahkan sekarang jumlah babi peliharaannya sebanyak 60 ekor. Selain itu, usahanya ini juga melibatkan tenaga kerja lokal, dengan gaji yang sudah sesuai dengan UMR. Mengenai pengaduan masyarakat terkait dengan lim-

bah, Romyo mengaku sudah membuat bak ukuran besar untuk tempat pengumpulan limbah. Dikatakan, nantinya limbah tersebut dipergunakan untuk pemupukan tanaman. “Mengenai limbah sudah dibuat menjadi pupuk organik dengan mencampuran kotoran dengan pupuk urea,” jelasnya. Disinggung terkait bau kotoran, menurut Romyo Alponso, hal itu disebabkan oleh cuaca ekstrem, khususnya angin yang menyebarkan bau dan air hujan yang dapat menghanyutkan limbah keluar dari bak penampungan. “Mengatasi bau, saya berjanji akan berusaha mencari jalan keluarnya dalam waktu dua bulan. Sedangkan untuk pembangunan tembok panyengker-nya akan dikerjakan dalam waktu dua minggu,” tegasnya Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Payangan I Ketut Sudiana mengatakan, dalam menindaklanjuti laporan prajuru adat dan dinas Banjar Subilang Nomor 01/SB/I/2019 itu, pihaknya sudah melakukan tindak lanjut dengan melaku-

kan pengecekan ke lokasi. Dikatakan, pihaknya memang mendapati sejumlah warga sekitar lokasi peternakan yang merasa keberatan dengan bau dan limbah dari kotoran babi di peternakan tersebut. “Dengan adanya hal tersebut, kami mengharapkan kepada kedua belah pihak pada pertemuan ini dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencari win-win solution,” katanya. Kapolsek Payangan AKP I Gede Sudyatmaja, S.H., M.H. mengharapkan kepada Dinas Peternakan dapat melakukan cross check kembali terhadap peternakan babi tersebut. Demikian pula pemilik peternakan babi diminta untuk berkoordinasi dengan Dinas Peternakan tentang persyaratan apa yang harus dipenuhi. “Adakan pula komunikasi dengan warga sekitarnya. Usaha tanpa dukungan dari masyarakat tidak ada gunanya, sehingga ke depan terjalin hubungan yang harmonis dengan warga sekitar,” katanya. (kmb35)

Pandangan Umum Fraksi DPRD Gianyar terhadap Penyampaian Enam Ranperda

LIMA fraksi di DPRD Gianyar menyampaikan pandangan umum terhadap enam rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diusulkan Bupati Gianyar I Made Mahayastra di Ruang Sidang DPR, Senin (11/2) kemarin. Lima fraksi tersebut yaitu Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, Gerindra dan Fraksi Hanura-NasDem. Fraksi PDI-P yang dibacakan I Wayan Suartana menyampaikan, enam ranperda yang disampaikan sekiranya berorientasi pada mutu. Artinya, peraturan yang dibuat bukan peraturan yang kejar tayang semata, meskipun tenggang waktu sangatlah penting. Fraksi PDI-P juga meminta beberapa penjelasan atas ranperda mengenai identifikasi ketetapan lokasi kumuh. Fraksi PDI-P juga meminta tanggapan Bupati atas keluhan masyarakat tentang pelayanan PDAM. Berbeda dengan Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada Bupati Mahayastra terkait ranperda. Setidaknya ada 22 pertanyaan yang dilayangkan Fraksi Gerindra melalui Ida Bagus Nyoman Rai. Pertanyaan yang dilayangkan seperti perkembangan Kebun Raya Gianyar, efektivitas CCTV di Kabupaten Gianyar,

luas lahan pertanian Kabupaten Gianyar dan pertanyaan lainnya yang bersifat membangun demi kemajuan Kabupaten Gianyar. Fraksi Hanura-NasDem yang disampaikan Ida Bagus Manu Atmaja meminta Ranperda tentang Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sukawati Tahun 2019-2039, dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, Kawasan Pariwisata Ubud Tahun 20192039 untuk ditunda pembahasannya. Sedangkan untuk ranperda lainnya, Fraksi Hanura-Nasdem meminta penjelasan dan tanggapan. Sementara Fraksi Partai Golongan Karya I Wayan Gede Sudarta mengungkapkan, dalam pembahasan ranperda harus dilakukan secara cermat, kritis holistik dan komprehensif agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat memunculkan spekulasi negatif dan gejolak sosial. Fraksi Golkar juga mengusulkan agar segera dibuatkan Pansus tentang Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sukawati, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Pariwisata Lebih dan Pansus tentang Rencana Tata Ruang

PANDANGAN UMUM - Anggota DPRD Gianyar I.B. Nyoman Rai menyerahkan pandangan umum fraksi ke Bupati Gianyar dalam sidang paripurna di DPRD Gianyar, Senin (11/2)kemarin. Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Pariwisata Ubud. Sedangkan dari Fraksi Demokrat menanyakan kompetensi SDM yang ada serta upaya Bupati untuk mengembangkan produksi berupa air minum dalam kemasan untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau pariwisata. Fraksi Demokrat juga menanyakan apakah ada keinginan Bupati untuk mengembangkan

perusahan daerah air minum Kabupaten Gianyar menjadi perseroan terbatas. Mengenai Ranperda Air Minum dalam Kemasan, Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan Gianyar memiliki banyak konsumen baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Maka dari itu, ia ingin memanfaatkan peluang yang ada untuk menjual air dengan

lebih higienis dan lebih murah. Sehingga dapat membantu masyarakat serta keuntungannya akan menjadi pendapatan daerah yang nantinya dinikmati kembali oleh masyarakat melalui program-program yang diluncurkan. Mengenai nama dan logo, Bupati Mahayastra belum memutuskannya, tapi kemungkinan akan diberi nama Tirta Sanjiwani. (ad364)

Hasil Autopsi

Kematian Sagog Diduga Akibat Keracunan

Bali Post/kmb35

PELAKU - Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Deni Septiawan saat menunjukkan pelaku dengan barang bukti curian.

Mencuri di Empat Lokasi

Dua Pencuri Ditembak

Gianyar (Bali Post) Unit Buser Polres Gianyar menghadiahi timah panas pada kaki kawanan pencuri yakni Usuf (25) asal Lombok Barat dan Ahmad Kusairi (31) asal Lumajang. Mereka diketahui telah melakukan aksi pencurian sepeda motor dan HP pada empat lokasi di Gianyar. Uniknya, dalam melakukan aksinya kedua pelaku kerap mabuk alkohol dan pil koplo. Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Deni Septiawan dalam jumpa pers Senin (11/2) kemarin menerangkan, kawanan pencuri ini sebenarnya berjumlah tiga orang. Namun yang ditahan oleh jajarannya hanya dua pelaku. “Satu pelaku lainnya masih 17 tahun, perempuan berinisial MNK warga Lumajang, Jawa Timur,” ujar Deni Septiawan didampingi Kanit I Sat Reskrim Polres Gianyar Ipda Andika Pratama dan Kasubag Humas Polres Gianyar Iptu Ketut Suarnata. Sebelum beraksi, kata Deni Septiawan, MNK yang merupakan pacar Usuf membeli alkohol yang dicampur minuman energi. Kemudian Usuf dan Ahmad menenggak alkohol itu. Setelah mabuk, barulah mereka bertiga melakukan aksi pencurian. “Kawanan tiga pencuri

ini sudah beraksi selama dua bulan terakhir,” ujarnya. Deni Septiawan mengungkapkan, ada empat lokasi pencurian yang menjadi sasaran. Seperti di Banjar Sema, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, mereka mencuri motor dan HP. Lokasi kedua di konter Cemplenk Cell di Jalan Tukad Sang-Sang Banjar Peteluan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar. Lokasi ketiga, membobol konter HP dan warung di Jalan Astina Selatan. Lokasi keempat, mencuri baju sebanyak lima kali di Jalan Astina Selatan, tepatnya di sebelah timur jembatan Bona. Dari sekian TKP itu, mereka beraksi dengan modus membobol plafon. “Setelah masuk ke konter HP dan toko baju, Usuf dan Ahmad sebagai eksekutor. Pelaku MNK berperan melihat situasi,” katanya. Dari setiap aksi itu, laporan kasus pencurianpun masuk ke Mapolres Gianyar. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil mengendus kawanan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan. Kawanan ini tertangkap di tempat kos di bilangan Desa Blangsinga, Kecamatan Blahbatuh, Senin (4/2) lalu. Awalnya polisi menangkap pasangan Usuf dan MNK. Dari pengembangan,

kemudian kembali mengamankan Ahmad. “Saat hendak diamankan, para pelaku ini mencoba kabur. Makanya kami lakukan tindakan tegas dan terukur,” jelasnya. Berdasarkan penangkapan itu, polisi yang dikomando Kanit Buser Ipda Andika mengamankan 11 HP beraneka merk yang merupakan hasil curian. Polisi juga mengamankan Yamaha Jupiter MX hitam DK 3303 AC yang dicuri dari gudang batako milik korban di Banjar Sema, Desa Melinggih. Polisi juga mengamankan motor Honda CB 150 R warna putih P 5813 YN yang digunakan beraksi. “Kami juga amankan uang tunai Rp 600 ribu hasil penjualan HP curian. Mereka baru menjual HP ini saja untuk kebutuhan seharihari,” terangnya. Usuf dan Ahmad dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Tidak hanya mencuri, dua pelaku itu saat dites urine positif mengandung ampetamine. Sedangkan untuk tersangka MNK yang masih di bawah umur tidak ditahan namun tetap diproses. “Tersangka perempuan kami koordinasikan dengan TP2A,” tegas Deni Septiawan. (kmb35)

Gianyar (Bali Post) Satreskrim Polres Gianyar sudah mengantongi hasil autopsi I Nengah Sagog yang meninggal dalam mobil Ford Ranger DK 9840 BN di Bypass I.B. Mantra, Desa Lebih. Dalam tubuh korban berusia 64 tahun asal Buleleng itu ada tanda-tanda keracunan. “Hasil autopsi sudah keluar. Ada racun dalam tubuh korban,” ujar Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Deni Septiawan, Senin (11/2) kemarin. Namun untuk memastikan jenis racun tersebut, pemeriksaan masih harus dilakukan di Lab Forensik. Sementara itu, mengenai dugaan sebagai korban pembunuhan, AKP Deni masih enggan berkomentar. “Kami belum bisa menyatakan itu korban pembunuhan. Yang jelas, hasil visum luar tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan,” tegasnya. Sementara itu, Kapolsek Gianyar Kompol I Ketut Suastika mengatakan, polisi sudah memeriksa sekitar tiga saksi dalam kasus ini. Saksi itu terdiri dari pihak keluarga serta kenalan korban. “Sampai saat ini sudah memeriksa saksi dari keluarga satu, serta saksi kenalan korban yang diajak bercakap-cakap via SMS,” katanya.

Diterangkan, pembahasan dalam SMS tersebut meliputi transaksi jual-beli tanah. “Dalam SMS itu ditanya kenapa belum jadi dibayar. Alasannya karena ibu yang membeli ini masih sakit,” ungkapnya seraya menambahkan, hasil pemeriksaan tiga saksi itu belum ada yang dicurigai. Sementara itu, hasil pengecekan pada mobil Ford Ranger DK 9840 BN yang menjadi lokasi ditemukannya korban juga tidak ada yang mencurigakan. Namun polisi yang melakukan pengecekan mendalam mendapati karburator kendaraan tersebut dalam kondisi rusak. “Karburator mobilnya itu yang kayaknya meledak, mungkin karena panas. Menurut bengkel seharusnya ini tidak ada hubungan ke dalam, kalau AC baru berhubungan ke dalam,” imbuh Suastika. Berdasarkan keterangan keluarga, kata Suastika, korban dikenal tidak punya riwayat sakit yang menonjol. Namun, kata pihak keluarga korban sebelumnya memang menderita sakit kepala sebelah dengan tensi sampai 140. “Katanya korban ini tidak memiliki riwayat sakit keras. Makanya minta diautopsi untuk mengetahui kepastiannya,” jelasnya. (kmb35)


JEMBRANA

10

Selasa Pon, 12 Februari 2019

SOSOK Keselamatan Lalu Lintas Hasil survei kecelakan lalu lintas menduduki angka ke-5 penyebab kematian. Dari jumlah itu didominasi usia generasi millenial. Untuk menekan banyaknya korban, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Seperti yang dilakukan dalam kegiatan Millennial Road Safety Festival (MRSF) di Jembrana belum lama ini. Ribuan masyarakat bersama puluhan komunitas otomotif Kabupaten Jembrana dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas yang dibungkus acara anak muda (milenial). “Perlu digalakkan kegiatan keselamatan lalu lintas untuk kemanusiaan dan diharapkan kaum milenial bisa membangun bangsa jauh lebih baik dengan menjadi generasi yang taat dan tertib berlalu lintas menuju Indonesia Gemilang,” ujar Kasat Lantas Polres Jembrana AKP Yoga Widyatmoko. Dalam kegiatan tersebut, 3.500 generasi milenial mengikuti melalui kegiatan marching band, lomba millennial modern dance serta kontes motorcyle dan free style. Ditandai dengan cap tangan dengan cat dan tanda tangan dukungan Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan untuk Kemanusiaan serta pembagian Bendera Merah Putih. Tindakan ini sebagai wujud dukungan pada Road Safety menuju Zero Accident. (olo)

PENERTIBAN – Penertiban APK yang dilakukan Bawaslu bersama APK. Hingga menjelang hari terakhir sudah ada 490 APK yang ditertibkan.

Sidang Paripurna I DPRD Jembrana

Dewan Ajukan Ranperda Kabupaten Layak Anak SIDANG Paripurna I DPRD masa persidangan II Tahun sidang 2018/2019 berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Jembrana, Senin (11/2) kemarin. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jembrana I Kade Darma Susila ini mengagendakan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Ranperda Kabupaten Layak Anak (KLA), Ranperda tentang Kearsipan, Ranperda tentang Retribusi tempat Rekreasi serta Ranperda Perubahan Kedua Retribusi Jasa Umum. Dalam sidang paripurna yang dihadiri Bupati Jembrana I Putu Artha, Forum komunikasi pimpinan daerah serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan para perbekel/lurah ini dijelaskan latar belakang masing-masing ranperda. Dari empat Ranperda yang diajukan kemarin, satu di antaranya merupakan inisiatif DPRD Jembrana, yakni Ranperda KLA. Terkait Ranperda KLA yang diusulkan DPRD, dari penjelasan Komisi A DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi mengungkapkan, sehubungan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak, pasal 28B ayat (2) UUD NKRI 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsep KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan un-

Hindari Kesan Tebang Pilih

Bawaslu Terus Lakukan Pengawasan dan Penertiban APK Negara (Bali Post) Pelaksanaan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) hingga Senin (11/2) kemarin, tim penertiban dari Satpol PP Jembrana dan Bawaslu sudah menurunkan hampir 500 buah APK. Baik dalam bentuk baliho, spanduk maupun poster. Meskipun sudah hampir 10 hari penertiban, Bawaslu Jembrana mengaku masih akan melakukan pengawasan dan evaluasi pemasangan APK khususnya yang melanggar.

RANPERDA KLA – Ketua Komisi A DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPRD Jembrana setelah membacakan penjelasan Ranperda inisiatif tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). tuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Kabupaten Jembrana belum memiliki Perda tentang KLA. Kendatipun dalam keputusan Bupati Jembrana nomor 547/PPP-PKKB/2017 telah dikembangkan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, Perda tentang KLA sangat perlu untuk dibentuk oleh Kabupaten Jembrana sebagai bentuk komitmen dari para pengambil keputusan untuk menjadikan Jembrana sebagai KLA. Selain Ranperda KLA, juga diajukan Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan. Dalam pemaparannya, Bupati Jembrana I Putu Artha menyampaikan keberadaan Perda tentang kearsipan sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena

arsip menjadi komponen penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus dijaga dan dilestarikan dengan cara yang baik dan benar. Pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan, apabila arsip dapat dikelola secara profesional. Begitu halnya terkait Ranperda yang sebelumnya belum mendapat persetujuan bersama di tahun 2018 kembali diajukan. Yakni Ranperda Perubahan Kedua atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Ranperda tentang Retribusi Jasa Umum sempat ditunda pembahasannya karena saat itu belum ada naskah akademik. Namun saat ini naskah akademik sudah tersusun. (ad366)

“Hingga hari ke sembilan kemarin, sudah 490 APK yang kita tertibkan. Besok masih ada sehari lagi di wilayah Melaya. Kemungkinan bisa lebih dari 500,” tandas Ketua Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Muliawan, Senin kemarin. APK yang ditertibkan ini

sebelumnya telah dicatat Bawaslu karena melakukan pelanggaran. Penertiban dilakukan menyisir dari ujung timur Kecamatan Pekutatan, hingga berakhir di wilayah Melaya. APK yang ditertibkan ini dinilai melanggar ketentuan pemasangan, bukan

hanya di zona pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk saja, tetapi termasuk yang berada di pelosok desa. Dengan sudah dipastikan melanggar, Bawaslu telah merekomendasikan untuk ditertibkan dengan bantuan Satpol PP Jembrana. Pelanggaran itu rata-rata pemasangan dilakukan tidak di zona yang ditentukan serta ada dalam zona namun tidak sesuai peruntukan. Selain itu juga ada APK yang dipasang di pohon, tiang listrik maupun tembok, bahkan di depan sekolah. Tetapi pihaknya mengakui kemungkinan besar

masih ada yang tercecer. Oleh karenanya, Bawaslu kembali melakukan pengawasan APK yang dipasang para peserta pemilu. “Kita akan evaluasi lagi, bila masih ada yang melanggar kita ditertibkan,” terang Pande. Harapannya agar tidak terkesan ada tebang pilih. Bawaslu memastikan bila APK melanggar tetap akan ditertibkan. Sementara itu, Kasatpol PP Jembrana I Gusti Ngurah Rai Budhi mengungkapkan upaya penertiban yang dilakukan selama ini berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Jembrana. (kmb26)

Terima BPK, Bupati Artha Minta OPD Kooperatif

BUPATI Jembrana I Putu Artha, Senin (11/2) kemarin menerima Tim Pemeriksa BPK terkait Entry Meeting BPK bertempat di Ruang VIP Bupati. Turut hadir dalam audiensi tersebut, Ketua Tim Pemeriksa BPK Irfan Kusuma dan tiga orang anggotanya, Plt. Assisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat I Gusti Ngurah Sumber Wijaya, Inspektur Jembrana Ni Wayan Koriani, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah I Dewa Gde Kusuma Antara. Irfan Kusuma menyampaikan, ia dan timnya bertugas melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. Irfan mengatakan ia dan timnya akan bertugas selama 30 hari kerja di Kabupaten Jembrana mulai hari ini (kemarin - red). “Pemeriksaan mulai dari sejumlah

TERIMA BPK – Bupati Jembrana I Putu Artha saat menerima Tim Pemeriksa BPK, kemarin. Bupati Artha meminta agar kepala OPD kooperatif dalam mengikuti proses yang nantinya dijalankan oleh BPK. tahapan mulai dari pendahuluan hingga pemeriksaan terperinci. Kami mohon dukungan dari Pemkab dalam pemerolehan data dan dokumen di masing-masing OPD,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Artha menyampaikan agar kepala-kepala OPD kooperatif dalam mengikuti proses yang nantinya dijalankan oleh BPK. Ia berpesan agar para kepala OPD tidak perlu takut

akan kehadiran BPK, bahkan menurut Artha seharusnya kepala-kepala OPD tidak usah ragu untuk berkonsultasi kepada BPK dalam pelaporan keuangannya. “Saya berharap agar nantinya OPD terkait kooperatif mengikuti proses yang ditetapkan BPK dan jangan ragu untuk konsultasi” ujar Artha. Artha menambahkan, sesuai dengan pesan Menpan RB Syafruddin saat menerima SAKIP di Banjarmasin beberapa waktu lalu agar Pemerintah Daerah lebih matang dalam melakukan perencanaan dan juga matang dalam mempergunakan anggaran untuk masyarakat. “Imbauan tersebut tentunya harus disikapi juga dengan melakukan pertanggungjawaban atau pelaporan yang baik. Saya berharap semua kepala OPD serius dalam menjalankannya,” pungkasnya. (ad362)

Polres Bekuk Empat Pencuri, Dua di Antaranya IRT

PELAKU PENCURIAN – Kasat Reskrim AKP Yogie didampingi KBO menunjukkan empat pelaku pencurian dan barang bukti yang diamankan jajaran Polres Jembrana.

NEgara (Bali Post)Jajaran Sat Reskrim Polres Jembrana membekuk empat orang pelaku pencurian di wilayah hukum Polres Jembrana selama sebulan terakhir. Para pelaku di antaranya, NR (55) asal Banyuwangi, NMPM (34) asal Berangbang, IWS (38) asal Pekutatan dan HDS (31) asal Pengambengan. Dari empat tersangka itu, yang merupakan ibu rumah tangga (IRT) yakni NR dan NMPM. Kasat Reskrim Polres Jembrana, AKP Yogie Pramagita, Senin (11/2) kemarin, mengatakan, kasus pencurian yang diungkap jajarannya ini berada di empat lokasi yang berbeda. NMPM asal Banjar Munduk Kendung, Desa Berambang, Negara merupakan pembantu rumah tangga di rumah korban, Ni Komang Sinta Riantini (34), di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana. Tersangka nekat menggasak harta benda milik majikannya yang disimpan dalam kamar tempat persembahyangan keluarga. Aksi pelaku dilakukan pada 31 Januari 2019 siang lalu. Karena sebagai pembantu, pelaku leluasa masuk ke dalam rumah. Siang itu, NMPM naik motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DK 5716 ZL ke rumah korban. Agar tidak diketahui korban, pelaku masuk rumah dengan menaiki tembok pagar. Setelah berada di pekarangan, korban dengan leluasa masuk kamar suci milik korban. Lima lembar uang pecahan 100 dolar AS dan uang tunai Rp 300 ribu di bokoran

diambil pelaku. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pelaku kemudian mengeluarkan kertas yang telah disiapkan dari rumah kemudian membakarnya setelah diletakkan di atas bokoran berikut kain. “Ini untuk mengelabui korban, agar dikira uang itu terbakar oleh dupa bekas sembahyang,” terang AKP Yogie Pramagita. Selanjutnya, korban yang curiga dengan hal tersebut kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres Jembrana. Pelaku akhirnya berhasil diamankan di rumahnya beserta barang bukti, berupa lima lembar uang pecahan 100 dolar AS, dua buah bokoran dan kain rantasan warna putih kuning bekas terbakar, satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih DK 5716 ZL, korek gas dan satu lembar kertas bekas terbakar. Atas tindakan tersebut, pelaku dijerat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Selanjutnya, tersangka NR (55) asal Banyuwangi diamankan atas pencurian HP Galaxy JT milik Ni Putu Ira Yuliantika (23) asal Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng Negara. Tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung ini mencuri HP korban pada akhir Desember lalu. Pelaku mencuri HP saat korban berjualan di pasar rakyat lapangan Pergung, Desa Pergung Kecamatan Mendoyo. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa HP Galaxy J7 warna gold, tas selempang warna pink yang digunakan untuk menyembunyikan handphone, serta satu buah kotak HP.

Atas tindakannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP. Sementara itu tersangka pencurian lainnya, IWS asal Pangyangan dibekuk lantaran mengambil perhiasan emas dan uang tunai Rp 5 juta milik korban Ni Made Toniasih asal Banjar Yeh Kuning, Desa Pekutatan. Tersangka nekat mengambil perhiasan milik korban pada Senin (7/1) lalu saat rumah dalam keadaan kosong. Tersangka masuk ke rumah melalui jendela belakang rumah dan menggasak perhiasan, di antaranya satu buah gelang emas dan tiga buah kalung emas. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian hingga Rp 28 juta. Selanjutnya oleh pelaku, perhiasan dijual ke sejumlah toko emas di Pasar Inpres Negara dan berhasil dijual total Rp 11,5 juta. Pelaku akhirnya berhasil dibekuk dan dijerat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Sementara tersangka lainnya yang diamankan, HDS asal Pengambengan melakukan pencurian pada awal Februari lalu. Tersangka melakukan pencurian di Mess UD Sumber Niaga yang ditempati oleh I Made Benny Wirawan di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara. Modus yang dilakukan dengan masuk ke dalam mess melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka dan mengambil 2 HP. Polisi berhasil mengungkap dan mengamankan pelaku berikut barang bukti. Atas tindakannya, pelaku dijerat Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP. (kmb26)


Selasa Pon, 12 Februari 2019

Karangasem

11

Melanggar, Bawaslu Tertibkan APK Caleg Amlapura (Bali Post) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karangasem bekerja sama dengan Satpol PP dan pihak kepolisian menertibkan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) caleg yang dinilai melanggar Senin (11/2) kemarin. Penertiban itu terpaksa dilakukan. Alasannya, setelah Bawaslu melakukan upaya persuasif dengan memberikan surat ke partai, namun ternyata tidak diindahkan dan juga ditindaklanjuti secara nyata. Ketua Bawaslu Karangasem Putu Gede Suastrawan, Senin (11/2) kemarin mengungkapkan, sebelum pihaknya melakukan penertiban APK ini, terlebih dahulu melayangkan surat kepada semua partai politik. Surat peringatan itu kata Gede Suastrawan, dilayangkan Rabu lalu. Setelah itu, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan

dan petugas kepolisian guna melakukan penertiban ini. “Dari hasil penertiban yang kita lakukan memang masih banyak APK caleg yang tergolong melanggar. Karena jelasjelas melanggar, APK itu kita turunkan. Penertiban ini kita fokuskan di Kota Karangasem bahkan mengarah ke Kecamatan Manggis. Penertiban ini terus kita lakukan ke depannya menyasar kecamatan lainnya,” ujarnya. Sesuai aturan kata Suastrawan, pemasangan APK misalnya pada billboard, satu partai hanya mendapat jatah maksimal dua pemasangan APK di billboard per kabupaten. Artinya, setiap partai hanya bisa memasang dua buah APK di billboard. Jadi, bila ada APK caleg di billboard lebih dari dua, maka sudah pasti akan ditertibkan. “Kita juga sudah berkoor-

dinasi dengan partai politik sebelum dilakukan tindakan tegas ini. Bahkan, ada caleg yang menurunkan APK sendiri karena merasa melanggar,” paparnya. Salah satu caleg dari Partai PDI-P Komang Sudanta menjelaskan, pihaknya tidak keberatan dengan langkah Bawaslu yang menurunkan APK dirinya. Bahkan, ia sendiri sangat mendukung langkah Bawaslu menertibkan APK caleg yang memang melanggar. “Saya tidak keberatan penertiban itu. Karena Bawaslu juga memiliki pedoman atau aturan untuk menertibkan APK yang memang melanggar aturan itu. Ada memang prosedur dan mekanisme pemasangan APK. Ini saya sendiri yang melanggar. Karena melanggar, saya legowo menurunkan secara pribadi APK itu,” jelas Sudanta. (kmb41)

Bali Post/kmb41

TERTIBKAN APK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karangasem bekerja sama dengan Satpol PP, pihak kepolisan menertibkan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) caleg yang dinilai melanggar, Senin (11/2) kemarin.

Bali Post/kmb41

SURAT SUARA - Surat suara DPD dan DPRD Provinsi saat tiba di GOR Gunung Agung Amlapura, Senin (11/2) kemarin.

Sudah Tiba di Karangasem, Surat Suara DPD dan DPRD Provinsi

38 SMP Belum Siap Gelar UNBK

Amlapura (Bali Post) Di Karangasem cukup banyak SMP yang belum siap mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Tercatat 38 dari total 49 sekolah yang menyatakan belum siap menggelar UNBK. Jadi, hanya 11 sekolah yang siap melaksanakan UNBK itu.

Amlapura (Bali Post) Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem menerima surat suara Presiden dan DPR-RI. Senin (11/2) kemarin, KPU kembali menerima surat suara, namun untuk DPD dan DPRD Provinsi. Surat suara yang diterima itu langsung ditempatkan di GOR Gunung Agung Amlapura. Penerimaan itu tidak hanya dihadiri KPU juga Bawaslu Karangasem dan petugas kepolisian. Ketua KPU Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana, mengatakan, surat suara itu tiba di Karangasem sekitar pukul 16.00 Wita. Surat suara yang diterima itu yakni surat suara DPD dan DPRD Provinsi. Dengan kedatangan surat suara itu, maka KPU tinggal menunggu surat suara DPRD Kabupaten. “Ini merupakan pendistribusian surat suara yang kedua. Karena pendistribusian surat

suara itu dibagi tiga tahap. Jadi, kita kini tinggal menunggu surat suara DPRD Kabupaten saja,” ungkapnya. Pengamanan surat suara itu kata Krisna, dijaga ketat oleh petugas kepolisian selama 24 jam. Petugas yang mengisi daftar hadir sebelum masuk ke GOR itu harus diperiksa, demikian juga barang yang dibawa seperti jaket dam tas. Sejauh ini, kita belum tahu apakah surat suara itu ada kerusakan atau tidak. Setelah surat suara DPRD Kabupaten nanti datang, baru akan dibuka, selanjutnya dilakukan pelipatan. Pelipatan surat suara diawali pertama DPRD Kabupaten,” katanya. Brand Manajer Temprina Denpasar, Hakim Nurdin, mengatakan, kalau yang dikirim kali ini surat suara DPD dan DPRD Provinsi. Sementara surat suara DPRD Kabupaten

belum dikirim. “Surat suara pemilihan DPRD Kabupaten segera akan dikirim. Paling lambat Kamis, surat suara sudah dikirim lagi,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, KPU Karangasem telah menerima surat suara untuk pemilihan presiden dan DPR RI saja. Surat suara untuk pemilihan presiden 194 dus. Rinciannya 193 dus berisi 2.000 lembar dan 1 dus berisi 1.799 surat suara, sehinga jumlah total 387.799 surat suara. Termasuk penambahan 2 persennya. Sementara surat suara DPR RI yang sudah diterima yakni 776 dus surat suara. Rinciannya 775 dus masing-masing berisikan 500 lembar surat suara plus tambahan 2 persen. Sedangkan satu dus berisikan 229 surat suara. Jadi, jumlah total keseluruhan mencapai 387.799 surat suara. (kmb41)

Kabid SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karangasem Wayan Sarya mengatakan hal itu, Senin (11/2) kemarin. Menurutnya, 38 sekolah itu telah mengusulkan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). Mereka belum siap melaksanakan UNBK karena berbagai persoalan terutama sarana prasarana komputer. Sarana komputer yang mereka miliki belum memadai untuk melaksanakan UNBK itu. “Dari pantauan di lapangan, rata-rata setiap sekolah memiliki 5 - 10 unit komputer. Jumlah komputer sebanyak itu jelas tidak mencukupi untuk mengakomodir peserta ujian. Sarana penunjang lainnya seperti internet, juga menjadi alasan pihak sekolah belum

Amlapura (Bali Post) Jajaran Kepolisian Sektor Abang berhasil membekuk tiga pemuda yang melakukan aksi pencurian Senin (11/2) kemarin. Ketiga pelaku itu sekarang ini dimintai keterangan penyidik di Mapolsek Abang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga pemuda yang terlibat kasus pencurian ini masing-masin WPP alias Bencul (16), SD alias Dogles (25), dan EGPD alias Et (14). Ketiganya melakukan pencurian di rumah korban Ni Ketut Arianti, di Dusun Pidpid Kelod, Desa Pidpid, Abang. Kapolsek Abang, AKP I Nyoman Wiranata, mengungkapkan, penangkapan ketiga pelaku pencurian ini setelah pihaknya mendapatkan laporan pengaduan bahwa ada tindak pencurian di

rumah milik Ni Ketut Arianti, yang tinggal di Dusun Pidpid Kelod, Desa Pidpid, Abang. Setelah menerima laporan itu, petugas Kepolisian Sektor Abang langsung melakukan olah TKP. Setelah melakukan penyelidikan di TKP, rumah korban dalam keadaan utuh. Sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadi perusakan. Karena tidak ditemukan kerusakan, maka polisi menarik kesimpulan awal, pelakunya adalah orang dekat korban. Pasti orang yang sering berinteraksi dengan korban. Pelaku disinyalir kenal baik, karena itu tahu seluk-beluk rumah korbannya. Setelah itu, pihaknya terus melakukan penyelidikan intensif di sekitar TKP, termasuk keluarga korban dan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal

korban itu. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan, kata AKP Wiranata, akhirnya penyelidikan mengarah kepada salah seorang laki-laki yang merupakan sepupu dari suami korban, yakni Bencul. Setelah itu, pihaknya kembali mendapatkan informasi tambahan bahwa yang bersangkutan belakangan ini membeli barang-barang peralatan sepeda motor untuk modifikasi motornya dengan harga cukup mahal. Selain itu, yang dicurigai juga mentraktir teman-temannya makan dan pesta minum minuman keras (miras). Di samping itu, membuat tato di bagian kaki dengan bayaran mahal. Selama ini, yang bersangkutan sering bergaul dengan Dogles. Dogles adalah mantan

narapidana yang bebas bersyarat Juni 2018 lalu akibat tersangkut kasus tindak pidana curanmor. Sebelumnya, divonis penjara enam tahun. Selama ini, Bencul dan Dogles sering terlihat melakukan pesta miras di rumah I Wayan Gede Pebriawan Bikobapa. Dengan bekal informasi itu, polisi mengembangkan penyidikan mengarah kepada Pebriawan. Setelah bukti-bukti yang dikumpulkan cukup dan diinterogasi, yang bersangkutan mengakui perbuatannya melakukan pencurian emas di rumah Ni Ketut Arianti bersama kedua orang temannya itu, Dogles dan Et. ‘’Ketiganya yang diduga pelaku itu kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Abang,” jelas AKP Wiranata. (kmb41)

dapat melaksanakan UNBK itu. Apalagi sekolah-sekolah di pegunungan ada kendala jaringan alias sinyal. Jika dipaksakan, memang akan sangat berisiko,” paparnya. Sekolah yang menyatakan siap mengikuti UNBK, hanya 11 yakni SMPN 1 Kubu, SMPN 1 Abang, SMPN 2 Abang, SMPN 5 Amlapura, SMPN 1 Manggis, SMPN 2 Manggis, SMPN 3 Manggis, SMPN 1 Sidemen, SMPN 2 Selat, SMPN 1 Rendang, dan MTs Negeri Amlapura. Sekolah yang mengelar UNBK bekerja sama dengan SMA/SMK terdekat. Biasanya mereka bergiliran memakai sarana komputer itu. “Sekolah yang siap mengikuti UNBK sebelumnya telah menggelar simulasi UNBK,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Disdikpora Karangasem Gusti Ngurah Kartika. Dikatakan, sebagian besar sekolah mengeluhkan sarana terutama sekolah yang berada dipedalaman. Itulah yang membuat sebagian sekolah SMP belum bisa melaksanakan UNBK. “Kita berencana menganggarkan pengadaan komputer dan server tahun mendatang untuk beberapa SMP saja dulu. Kita juga mengusulkan pengadaan ke provinsi dan ke pusat. Kami berharap pengajuan itu disetujui, sehingga ke depannya secara kuantitas lebih banyak sekolah yang bisa mengikuti UNBK,” jelas Kartika. Bali Post/kmb41 (kmb41) Gusti Ngurah Kartika

Mencuri, Tiga Pemuda Dibekuk Polisi

Bali Post/kmb41

TIGA PELAKU - Ketiga pelaku pencurian dibekuk pihak Polsek Abang.

Karangasem Targetkan 24 Emas di Porprov Tabanan

KONI Rancang Bonus Emas Terbesar di Bali Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Karangasem menargetkan 24 medali emas pada ajang multi-event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali yang akan berlangsung di Tabanan, November 2019 mendatang. Bagi atlet yang mampu meraih medali khususnya medali emas akan digelontorkan bonus besar. Bahkan, disinyalir nominal bonusnya dirancang terbesar di Bali. Jadi pastinya akan lebih dari bonus Porprov tahun sebelumnya yakni Rp 47,5 juta. Lalu, berapakah besarnya jumlah bonus yang nanti diberikan Bali Post/kmb41 Pemkab Karangasem itu? I Gede Suadi

KETUA Umum KONI Karangasem I Gede Suadi, Senin (11/2) kemarin mengungkapkan, menjelang perlaksanaan Porprov nanti, pihaknya telah melaksanakan rapat terkait pembentukan tim verifikasi atlet. Pada rapat itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada cabang olahraga (cabor) yang berkeinginan ambil bagian pada hajatan multievent dua tahunan antardaerah itu. Pada Porprov di Tabanan kata Suadi, KONI Karangasem menargetkan meraih 24 medali emas. Raihan target itu jadi naik dari Porprov Gianyar 2017. Saat itu, Kontingen Gumi

Lahar hanya mampu mendulang 13 medali emas, 28 perak, dan 38 perunggu, dan menempati posisi ketujuh. “Kita merancang manggaet emas 24 keping. Dengan target 24 emas itu, kita juga ingin memperbaiki posisi supaya lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita akan berusaha keras mewujudkan target ini,” janjinya. Untuk mencapai target itu, pihaknya mengandalkan sejumlah cabor yang selama ini memang menjadi lumbung medali emas. Cabor yang diandalkan itu masih pada cabor perorangan. Seperti cabor dansa, taekwondo, kempo, tarung

derajat, silat, karate, balap sepeda, panjat tebing, dan judo. “Jadi, nanti kita akan dorong cabor-cabor perorangan yang memiliki potensi mendulang emas yang dikirim. Sehingga atlet perorangan ini nantinya benar-benar bisa mempersembahkan medali emas. Sampai saat ini belum ada keputusan cabor apa saja yang akan dikirim,” jelasnya. Menurutnya, untuk meningkatkan motivasi para atlet yang akan dikirim pada hajatan multievent antardaerah dua tahunan itu, KONI Karangasem telah merancang meningkatkan bonus terhadap atlet yang

nantinya mampu mendulang medali emas. Pada Porprov Gianyar 2017 lalu, nominal bonus atlet peraih medali emas digelontorkan Rp 47,5 juta Sedangkan tahun ini nominal bonusnya akan ditingkatkan lagi khusus atlet yang sukses meraup medali emas. “Bonus emas pasti akan naik dari sebelumnya. Bahkan, kita akan berikan bonus emas tertinggi di Bali. Hanya nominalnya masih dirahasiakan. Karena dengan itulah, kita bisa menghargai perjuangan atlet yang sukses mengharumkan nama daerah khususnya Karangasem,” jelas Suadi. (nan)


KLUNGKUNG

12

Selasa Pon, 12 Februari 2019

Material Longsor Sulit Dibersihkan

Puluhan Hektar Padi Terancam Gagal Panen

Semarapura (Bali Post) Material longsor di saluran irigasi Subak Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan ternyata sulit dibersihkan seketika. Proses pembersihan harus dilakukan beberapa kali, secara manual maupun menggunakan alat berat. Akibatnya, puluhan hektar sawah tidak mendapatkan air sehingga padi yang baru saja ditanam terancam gagal panen. Proses pembersihan material longsoran telah dilakukan oleh krama Subak Penasan berulang kali secara manual. Tetapi upaya ini belum membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten Klungkung selanjutnya juga kembali turun tangan membantu krama subak setempat, dengan menerjunkan satu unit alat berat untuk membersihkan material longsoran, Senin (11/2) kemarin. Tetapi, upaya ini ternyata juga masih memakan waktu lama. Klian Subak Penasan Komang Artana menyatakan, kalau material longsoran ini dibiarkan terlalu lama, kemungkinan besar padi di Subak Penasan panennya tidak maksimal atau bahkan gagal panen. Mengingat saluran irigasi ini sebagai jaringan primer atau satusatunya sumber saluran air yang mengairi sekitar 143 hektar sawah di Subak Penasan. Tidak ada opsi lain, selain segera menor-

malkan kembali saluran irigasi ini, agar petani bisa melakukan pengairan seperti biasa. Artana mengaku kalau dibiarkan semakin lama, maka semakin besar juga kerugian para petani setempat. Menurutnya, saat ini ada sekitar 60 hektar sawah di Subak Penasan kebetulan sedang memasuki masa tanam efektif. Sejak terjadinya longsor, sekitar 600 orang petani krama Subak Penasan sudah melakukan upaya pembersihan secara manual tetapi belum membuahkan hasil. Dengan bantuan dari pemerintah, pihaknya berharap material longsor ini bisa lebih cepat tertangani, sehingga lahan Subak Penasan tidak menjadi lahan tidur. “Mudah-mudahan dengan beberapa kali bantuan alat berat, lebih cepat penanganannya, agar subak kami tidak menjadi lahan tidur,” ucapnya. Sementara itu, pembersihan material longsoran

di saluran irigasi Subak Penasan dilakukan dengan menerjunkan satu unit alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Klungkung. Pembersihan material longsoran sempat dipantau Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta. Wabup yang juga seorang penekun spiritual, juga mencoba dengan cara lain, yakni memohon putunjuk niskala dengan sarana sesajen yang dihaturkan di ujung saluran irigasi berupa terowongan agar, proses pembersihan material longsor bisa dipercepat. “Saya memperoleh petunjuk agar krama subak membuat pelinggih yang dibangun di sekitar terowongan saluran irigasi tersebut,” katanya, seraya menegaskan Pemkab Klungkung akan terus membantu proses pembersihan dengan alat berat, agar air bisa segera mengalir ke sawah petani setempat. (kmb31)

MATERIAL LONGSOR - Alat berat saat digunakan untuk membantu petani setempat membersihkan material longsor di irigasi Subak Penasan. Namun upaya pembersihan tidak dapat maksimal sehingga puluhan hektar tanaman padi di subak Penasan terancam gagal panen.

Lagi, Kasus Warga Digigit Anjing Rabies Semarapura (Bali Post) Virus rabies kian merebak di Klungkung. Ini terlihat setelah sejumlah warga belakangan menjadi korban gigitan anjing rabies. Setelah sebulan berselang, kini giliran warga Desa Tegak menjadi korban, yakni Ni Made Susilawati (54). Ia justru digigit anjing peliharaannya sendiri, yang ternyata sudah positif rabies. Warga Banjar Tulang Nyuh ini digigit anjing peliharaannya sendiri di rumahnya pada Jumat (8/2) lalu. Meski dirawat dengan baik di rumah, tetapi anjing tersebut rupanya selama ini dilepasliarkan atau tidak diikat. Sehingga kerap keluar rumah dan berinteraksi dengan anjing lain di sekitarnya. Hal inilah yang diduga membuat anjing tersebut tertular virus rabies dari anjing lain. Kepala UPT Puskesmas II dr. I Komang Gede Sentanu Wibawa dikonfirmasi, Senin

(11/2) kemarin, membenarkan perihal adanya warga yang tergigit anjing rabies. Ia mengatakan, saat itu korban sudah mendapatkan perawatan medis dan VAR maupun SAR, guna mencegah virus tersebut membahayakan pemilik anjing tersebut. Sebab, korban digigit pada bagian berisiko yang sangat rentan mempengaruhi kesehatannya, yakni di bagian tangan. “Korban mengalami luka gigitan cukup serius pada tangan dan sudah mendapatkan VAR maupun SAR di Puskesmas Klungkung II,” katanya. Dia menambahkan, anjing itu juga telah dieliminasi karena telah dinyatakan positif rabies. Perihal adanya eliminasi juga dibenarkan Kepala Dinas Pertanian Klungkung, Ida Bagus Juanida, Senin (11/2) kemarin. Proses eliminasi anjing liar menjadi kewenangannya, karena di Dinas Pertanian

juga ada bidang peternakan. Pascakasus tersebut, petugas Dinas Pertanian Klungkung yang membidangi masalah hewan turun langsung ke Tulang Nyuh, Desa Tegak, Senin kemarin. Selain melakukan vaksinasi terhadap anjing korban, juga melakukan eliminasi dan vaksinasi anjing lainnya di wilayah Desa Tegak. Proses eliminasi dilakukan secara selektif. Total ada 16 anjing liar yang dieliminasi. Sementara sisanya sebanyak 120 anjing diberikan vaksinasi. “Anjing yang menggigit korban tersebut, adalah anjing peliharaan sendiri, namun diliarkan,” kata Juanida. Melihat kasus ini, Juanida mengimbau kepada masyarakat untuk mengikat atau mengkandangkan anjing peliharaannya dan rutin divaksin sesuai waktu yang ditentukan. Sebelummya, anjing rabies juga menggigit warga Banjar

Ayung, Kelurahan Semarapura Kelod. Saat itu, amukan anjing rabies setidaknya membuat sebelas warga setempat harus segera memperoleh VAR. Dinas Kesehatan saat itu segera bergerak cepat melakukan penanganan dengan pemberian VAR dan eliminasi anjing liar Dinas Pertanian. Sebelumnya dalam setahun terakhir, sudah ada sebelas kasus gigitan anjing rabies. Sebagian besar peristiwanya terjadi di Kecamatan Dawan dan Kecamatan Klungkung. Faktornya karena Klungkung dikelilingi daerah zona merah rabies. Seperti Karangasem, Bangli dan Gianyar. Sehingga, Klungkung harus siap menghadapi kasus gigitan anjing rabies. Kedua, juga karena mobilitas orang dan anjing di Klungkung yang cukup tinggi. Padahal, pada tahun 2017, Klungkung tidak ada kasus rabies. (kmb31)

BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta kembali menjadi tamu istimewa, yakni sebagai pembicara di acara Simposium Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Era Universal Health Coverage (UHC) di Gedung Auditorium Widya Sabha Uttama, Kampus Warmadewa, Denpasar, Senin (11/2) sore. Komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung di bidang kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar, di mana November 2017 Kabupaten Klungkung meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dalam memenuhi hak asasi masyarakat setempat dalam bidang Kesehatan. Satu prestasi yang luar biasa bagi Klungkung, mengingat daerah ini tidak memiliki pendapatan asli daerah yang besar. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menjelaskan, bagaimana perjalanan Pemkab Klungkung dalam perjalanan menuju UHC, melihat masyarakat Klungkung yang

kurangnya jaminan kesehatan. Namun, dengan didasari niat dan kerja keras yang tinggi, komitmen menyukseskan UHC dapat diwujudkan. Sebelumnya, faktor yang me-

mengaruhi tercapainya UHC di Kabupaten Klungkung adalah data jumlah penduduk yang berbeda antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil

(Disdukcapil). Berbagai upaya pun dilakukan untuk mengejar target tersebut, salah satunya adalah menggencarkan Program Bedah Desa untuk mendata penduduk yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan. “Ambil keputusan dalam keterbatasan, satu langkah untuk semuanya, yaitu dengan Bedah Desa. Dengan Bedah Desa bisa melihat situasi kesehatan keseluruhan,” ujar Bupati Suwirta. BPJS watch Timbul Siregar mengatakan, BPJS merupakan konsensus bersama yang berbasis gotong royong. Artinya, setiap peserta memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi, membuka akses pembiayaan lebih luas serta mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hadir sebagai pembicara Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Dinas Kesehatan Bali dan BPJS Regional Bali, NTB, NTT PERSI Bali. (ad359)

Bupati Suwirta Jadi Pembicara di Simposium JKN di Era UHC

PERAKITAN - Petugas saat melakukan perakitan kotak suara di gudang logistik KPU Klungkung, belum lama ini.

KPU Klungkung Belum Terima Semua Surat Suara Semarapura (Bali Post) Memasuki pertengahan Februari, logistik berupa surat suara untuk kebutuhan pemilu 2019, belum sepenuhnya terkirim ke KPU Klungkung. Sejauh ini, yang sudah terkirim hanya logistik untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif khusus untuk DPR-RI. Sementara sisanya, untuk logistik Pemilu Legislatif DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD RI, belum dipastikan kapan akan terkirim. Ketua KPU Klungkung Gusti Lanang Mega Saskara, Senin (11/2 kemarin, mengaku belum mengetahui penyebab sisanya belum terkirim ke gudang logistik KPU Klungkung. “Kami belum tahu, kapan sisanya dikirim, makanya kami konfirmasi dulu ke

percetakan,” katanya. Guna memastikan proses produksi logistik, berupa surat suara ini, pihaknya Senin kemarin, sudah menugaskan salah satu Komisioner KPU Klungkung, Wayan Sumerta, untuk mengecek langsung progresnya di tempat percetakan. Seluruh logistik yang terkirim ke KPU Klungkung, sementara dikatakan sudah tersimpan di gudang logistik, di Jalan Kresna, Semarapura. Sementara, belum ada berita acara serah terima, karena memang logistiknya belum lengkap. Sehingga, proses sortir pun belum bisa dilakukan. Untuk pemilu tahun ini, sengaja dipilih gudang logistik di tempat tersebut, bukan di GOR Swecapura, agar tidak mengganggu proses latihan

atlet yang mempersiapkan diri menghadapi Porprov Bali nanti. Sementara untuk logistik lainnya, seperti bilik suara dan kotak suara, dikatakan sudah siap dari sebelumnya di gudang tersebut. Lantaran surat suara belum siap semua, dia mengaku belum berani memastikan kapan proses pelipatan suara dilakukan dan siapa saja yang akan dilibatkan. Sementara khusus untuk proses pelipatan kotak suara, dikatakan sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu oleh petugas. Pihaknya berharap proses distribusi surat suara ini tidak mengalami masalah, agar tidak mengganggu tahapan pemilu serentak, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif serta DPD-RI. (kmb31)

PEMBICARA - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menjadi pembicara di acara Simposium Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Era Universal Health Coverage (UHC) di Gedung Auditorium Widya Sabha Uttama, Kampus Warmadewa, Denpasar, Senin (11/2) sore.


BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Selasa Pon, 12 Februari 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

Karyawati Packing, Sopir L300 Sales,Admin,Max25Th,Single,sdg TdkKuliah.HnySMS:081999251555

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

B.BP.001.02.19.0000334

AKUNTANSI

Staf Akuntansi tamat Diploma dan S1 Akuntansi baru tamat kerja atau pengalaman 1th kerja. Lamaran SMS/WA 0818621818 G.06 WAITER

Tamat SMP/ SMK belum pengalaman kerja untuk Sanur dan Kuta. Lamaran ke Shankara Kuta depan Buger King Jl.Bakung Sari Blok D33 Kuta Square SMS/WA 0818621818 G.07 DRIVER

SIM A SMP/SMTA pengalaman mobil kecil Pick Up minimal 2th. Lamaran Jl.Danau Toba 7 Sanur G.08

Dcr Adm Bag.Gudang wnt CV.SIP Gatsu I/5, 081936550777/412288

B.BP.001.02.19.0000355

BVC Kerja Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunanresto Pasti Brangkat Line WA081375409869&087754689692

Dibutuhkan Pembantu RT Wnta u/ krj di Jogja, Hub.082161876124

Dcr Pembantu u/Vila Jl.Kesambi Gg.Kesambi Indah No.22 Krobokan Hub:081337542061,081381302935

Dicr 4 org krywti Wr.Mkn Hub. 082341674556

B.BP.001.02.19.0000325

B.BP.001.02.19.0000356

Dcr Pramuniaga,Kasir,Gj Tinggi Bonus ke13,THR,Jl Wr.Supratman 275 Toko Dapurku/081939084292 B.BP.001.02.19.0000335

Dcr Krywti Salon,Rajin, Jujur, Gaji Memuaskn Hub:081237765162

Dcr Sgr FO bs Inggris Min D3, Adm min SMA/K,max 25th,Female, jujur, Disiplin, Berpengalaman, Gaji UMK,Bns,UM,BPJS,THR. Jl.Sedap Malam 55A Kesiman Dps Hub:081999714544,0361-4747898

Dicr Kywti SMK Akuntansi max.28 CV ke Mahendradata 278 Dps 9077089 Hp.08123847723

Dibuka Pendidikan & Pelatihan Satpam Gada Pratama Hub: Pupu 087 860 640 973

B.BP.004.02.19.0000341

Dbthkn Pramuniaga W/P 5 orang Area Batubulan H:082296500346

B.BP.001.02.19.0000284

B.BP.001.02.19.0000332

B.BP.001.02.19.0000358

SERVICE

B.BP.001.02.19.0000233

B.BP.004.02.19.0000346

RUPA-RUPA

DIJUAL MOBIL

DIJUAL RUMAH

BIRO JASA

Dibutuhkan Tenaga Kerja untuk Bengkel Las Hub:081236322379

B.BP.001.02.19.0000349

B.BP.014.02.19.0000348

Dibutuhkan tenaga Satpam penempatan hotel, segera Hub.Dadi 081 258 369 433

B.BP.004.02.19.0000345

Dicari Staff Gardener Villa: Pria, max.35Th, bisa Inggris sedikit Hub:08113977273

B.BP.004.02.19.0000304

PT.BCP Renon Bth Adm,Wnt,Mnrik Min.SMA / SMK. WA:08123690511

B.BP.004.02.19.0000343

SMS/Telpon:081918081900.Dicari Kywn Lakiu/TourCounters@Hlt N2 B.BP.001.02.19.0000330

Staf Oprasional Paket Pria Min SMU/SMK.OnlyWA:081999575838

B.BP.001.02.19.0000326

Lounge & Resto in Kerobokan Looking for: Bartender, only English Speaking. Applicants CV to wiwiknimade@yahoo.com

B.BP.004.02.19.0000350

DIJUAL MOBIL FORD

FordFiesta 1.6L A/T-S’11htm DK 02/12 Tgn1 KM:21rb Istw 724187

B.BP.004.02.19.0000347

HONDA

Honda Jazz’14 Pmk Th’15 Manual Asli Dps & Calya Th’16 Manual Asli Dps Hubungi:081237899944

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

PROPERTY DISEWAKAN TEMPAT

Tempat Usaha Kuliner,UKM,dll Jl.Ry Cok Agung Tresna 27 Dps Hub.081805493349/08123681251

B.BP.001.02.19.0000191

PROPERTY DIJUAL RUMAH

Rumah 2 lantai , 1 master room + 2 room di belakang bangunan induk ada satu bangunan dgn 1 room + dapur + taman belakang, luas tanah 4 are, Jl.Kusuma Dewa Denpasar Hub.0852 1867 9944 G.04

B.BP.001.02.19.0000328 MITSUBISHI

PROPERTY

*Pajero Dakar 2.5 Th’016 Putih *Navara D.Cabin Th’016 KM1700 Yaris TRD,014 Hub.081238116467

Djl Tnh 29Are Uma Kepuh Buduk Lingk Villa Hub.082147454248

B.BP.001.02.19.0000354

B.BP.164.02.19.0000351

DIJUAL TANAH

Tanah 14 Are Medahan Gianyar Strategis cocok Villa dll Jln Lebar 081338544044 BUC

B.BP.154.02.19.0000352

Tnh 4A Jln G.Himalaya IB, lbr Dpn 14.6m Jln 8M Hotmix.Cck utk Rmh Prib/Kos Hrg 800jt/A (Nego Tanpa Perantara). HP/WA: 0857.3813.6788

B.BP.004.02.19.0000353

PROPERTY DIJUAL GUDANG

Dijual Gudang Jimbaran Bdg DP 10% Bunga Krd 1% per bln Hub:087862017342/081805374433 B.BP.004.01.19.0000857

BIRO JASA Bantu Lapor Pajak SPT Tahunan BulananSIUPNPWP081338344155

B.BP.001.01.19.0001032


14

BANGLI

Selasa Pon, 12 Februari 2019

Peternak Ayam Keluhkan Tingginya Harga Pakan Bangli (Bali Post) –

Harga pakan ayam petelur terus merangkak naik sejak beberapa bulan terakhir. Sebaliknya, harga telur justru mengalami penurunan. Kondisi ini membuat sejumlah peternak ayam di Bangli menjerit.

PAKAN - Peternak ayam petelur sedang memberi pakan ternak.

Ikuti 22 Materi PKB, Disiapkan Seribu Seniman Bangli (Bali Post) Pesta Kesenian Bali (PKB) yang menjadi agenda rutin tahunan di Bali kembali digelar Juni mendatang. Dalam pelaksanaan PKB tahun ini, Kabupaten Bangli rencananya hanya mengikuti 22 materi kesenian. Untuk mengikuti event tahunan tersebut, Kabupaten Bangli telah menyiapkan seribu lebih seniman. Kepala Bidang Kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bangli Nyoman Wiradana, Senin (11/2) kemarin mengatakan, terdapat enam materi pokok PKB yang diikuti Kabupaten Bangli, yakni pawai, lomba, parade, pagelaran, sarasehan dan pameran. Pada meteri pokok lomba, Bangli akan mengikuti lomba keputrian (busana), baleganjur remaja, bebarongan, lomba taman penasar, nyastra, janger melampahan, lomba membuat instrumen seruling Bali, lomba membuat tapel (tokoh Ida Bagus Mantra, I Gusti Bagus Sugriwa, dan Ida Pedanda Made Sidemen), melukis tingkat SD, lomba seni lukis prasi dan way-

ang parwa anak-anak. Sementara pada materi parade, Bangli berpartisipasi pada parade gong kebyar dewasa, gong kebyar anak, gong kebyar wanita, drama gong klasik, arja klasik, prembon dan lagu daerah Bali. Pada pagelaran, Bangli akan ikut menampilkan seni klasik khas kabupaten, ngelawang khas kabupaten dan joged bungbung tradisi. ‘’Jadi total materi yang diikuti sebanyak 22, dari sekitar 30 materi yang ada dalam roadmap,’’ jelas Wiradana. Diakuinya bahwa pada pelaksanaan PKB tahun ini, Bangli absen dalam beberapa materi. Salah satunya materi film dokumenter. Selain karena keterbatasan anggaran, alasan lain Bangli absen dalam materi tersebut karena ingin berpartisipasi pada materi-materi kesenian yang baru, seperti wayang parwa anak dan melukis anak. Pemkab Bangli ingin memberi kesempatan kepada anak-anak di Bangli untuk ikut tampil dalam PKB melalui materi itu. ‘’Jadi kita pilih materi-materi

baru. Kita coba beri kesempatan kepada seniman untuk tampil dalam materi baru itu. Materi yang sudah sering kita ikuti, sementara kita istirahatkan dulu,’’ terangnya. Untuk mengikuti 22 materi PKB bulan Juli mendatang, pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan sejak Desember lalu. Pihaknya sudah menentukan dan penjajakan terhadap seniman serta sekaasekaa yang akan dilibatkan dalam PKB nanti. Total seniman yang akan dikirim sebagai duta Bangli dalam PKB tahun ini, yakni sebanyak seribu lebih seniman. Sebelum tampil di PKB, beberapa kesenian akan diujicobakan di Bangli pada saat HUT Bangli Mei mendatang, seperti pawai dan gong kebyar. Untuk drama gong, Disparbud memberikan kesempatan sekaa yang akan menjadi duta Bangli untuk uji coba di desa-desa. ‘’Anggaran yang disiapkan untuk PKB tahun ini Rp 1,7 miliar. Hampir sama seperti tahun lalu,’’ kata pejabat asal Tabanan itu. (kmb40)

Bali Post/kmb40

Salah seorang peternak ayam petelur di Desa Demulih, Susut, Made Yowana mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah terjadi secara bertahap sejak tiga bulan terakhir. Saat ini harga pakan ayam tembus Rp 340 ribu per sak. Naik dari sebelumnya yang hanya Rp 300 ribu per sak. Kenaikan harga pakan ini diakui sangat mencekik para peternak. “Sejak saya jadi peternak, baru kali ini harga pakan saya rasakan paling tinggi,” ungkapnya, Senin (11/2) kemarin. Menurutnya, naiknya harga pakan disebabkan adanya pembatasan impor jagung oleh pemerintah. Yang semakin membuat peternak ayam menjerit, di tengah kenaikan harga pakan, harga telur ayam juga men-

galami penurunan. Yowana mengungkapkan, untuk telur ayam ukuran besar (TB) yang sebelumnya bisa dijual Rp 40 ribu per tray kini hanya laku Rp 36 ribu per tray. Demikian juga untuk yang ukuran tanggung, mengalami penurunan dari yang sebelumnya Rp 38 ribu kini hanya laku dijual Rp 34 ribu per tray. Penurunan harga ini terjadi karena tidak adanya hari raya. “Turunnya sudah sejak sebulan lalu,” terangnya. Menghadapi kondisi seperti sekarang, Yowana mengatakan, tak sedikit peternak ayam petelur yang terpaksa mengurangi beban produksinya dengan mengapkir dini ayam ternaknya. Jika biasanya peternak baru akan mengapkir ayamnya yang sudah tak

produktif saat berusia 90 minggu, namun saat ini beberapa peternak ada yang mengapkir ayamnya saat masih berusia 70 minggu. “Itu terpaksa dilakukan peternak karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan biaya produksinya,” ujarnya. Para peternak ayam petelur, agar bisa bertahan, dirinya sangat berharap pemerintah pusat dapat mengatasi kenaikan harga pakan dengan membuka keran impor jagung. Dikatakannya bahwa jagung sangat dibutuhkan dalam produksi telur ayam. Dalam satu sak pakan ayam campur, komposisi jagung paling tinggi mencapai 50 persen. Sementara 35 persen sisanya berupa konsentrat dan 15 persennya dedak. (kmb40)

seizin Kepala BKDPSDM Putu Koesalireni, Senin (11/2) kemarin mengatakan, pada perekrutan tahap I ini, Men-PAN RB memprioritaskan perekrutan PPPK bagi tenaga harian eks K-2. Kuota yang diberikan sesuai jumlah tenaga harian eks K-2 di Bangli sebanyak 43 orang, yang terdiri dari 6 orang guru dan 37 orang tenaga penyuluh pertanian. Sesuai jadwal pusat, seleksi perekrutan PPPK tahap I sudah mulai dibuka pada Februari ini. Namun di Kabupaten Bangli, proses perekrutan PPPK ditunda pelaksanaannya hingga tahun 2020 mendatang. Dijelaskan Mega Ada, penundaan perekrutan PPPK ini dilakukan atas keputusan Bupati Bangli. Adapun hal yang menjadi alasan di-

tundanya perekrutan PPPK karena Bupati menilai kuota yang diberikan pusat dalam perekrutan PPPK saat ini sangat sedikit. Sementara di sisi lain jumlah kebutuhan guru di Kabupaten Bangli sangat banyak. ‘’Bapak Bupati menginginkan perekrutan PPPK bisa mendapat kuota lebih banyak dari sekarang,’’ katanya. Lanjut dikatakannya, alasan lain penundaan perekrutan PPPK karena sampai saat ini belum ada juklak juknis mengenai penganggaran gaji dan tunjangan bagi PPPK, termasuk pendanaan untuk proses rekrutmennya. Mega Ada mengatakan, sesuai surat Men-PAM RB, gaji PPPK dibebankan pada APBN untuk PPPK di instansi pusat dan APBD untuk PPPK di instansi daerah. ‘’Jadi belum ada

juklak juknisnya. Bapak Bupati dalam disposisinya mengarahkan agar perekrutan PPPK dilaksankaan tahun 2020 sekaligus dianggarkan untuk proses seleksi dan penggajiannya,’’ terangnya. Untuk membuka perekrutan PPPK tahun 2020 mendatang, saat ini dinas masih sedang menyiapkan data kebutuhan pegawai yang akan diajukan ke pusat. Berdasarkan pendataan terakhir, jumlah pegawai yang diharapkan bisa ikut seleksi PPPK nanti yakni sebanyak 718 orang, dengan rincian 670 GTT, 5 tenaga kesehatan, dan 43 tenaga harian eks K-2. Selain seleksi PPPK, Pemkab Bangli juga masih menyiapkan data bezeting kepegawaian untuk bisa ikut seleksi CPNS tahun depan. (kmb40)

Pemkab Tunda Perekrutan PPPK

Bangli (Bali Post) – Tenaga harian eks K-2 di Kabupaten Bangli nampaknya harus bersabar untuk bisa ikut seleksi perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pasalnya pada tahun ini, Pemkab Bangli telah memutuskan untuk menunda proses seleksi PPPK hingga tahun depan. Selain karena kuota seleksi yang diberikan pusat dinilai sangat sedikit, belum adanya kejelasan soal petunjuk teknis penganggaran gaji dan tunjangan PPPK menjadi alasan Pemkab Bangli menunda proses perekrutan tahun ini. Kepala Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Bangli Ketut Mega Ada

TOKO MODERN - Salah satu toko modern di wilayah Cempaga.

Bali Post/kmb40

Jarak Toko Modern Perlu Diatur

Bali Post/kmb40

PUTUSAN - Sidang pembacaan putusan pelanggaran administratif pemilu yang digelar Bawaslu Bangli, Senin (11/2) kemarin.

Lakukan Pelanggaran Administratif, Caleg DPR-RI Dijatuhi Sanksi

Bangli (Bali Post) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangli menjatuhkan sanksi teguran tertulis terhadap Caleg DPRRI, I Nyoman Parta. Sanksi itu dijatuhkan melalui sidang pembacaan putusan pelanggaran administratif pemilu yang digelar Bawaslu Bangli, Senin (11/2) kemarin. Sidang pembacaan putusan dipimpin Ketua Majelis Nengah Purna didampingi anggota majelis I Nengah Mudana Artamja dan I Nengah Muliarta. Sidang dihadiri pihak pelapor dari Panwascam Susut. Sementara dari pihak terlapor I Nyoman Parta, dihadiri kuasa hukumnya, I Gede Narayana. Ketua majelis Nengah Purna saat ditemui usai sidang kemarin mengatakan, sesuai fakta-fakta dalam persidangan, Caleg DPR-RI I Nyoman Parta dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administratif pemilu. Caleg dari PDI-P itu melanggar ketentuan Pasal 27 PKPU 33 Tahun 2018 perubahan kedua atas PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye. Dalam ketentuan tersebut, calon harus melengkapi diri dengan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari kepolisian saat melakukan kampanye. STTP itu juga harus ditembuskan calon yang bersangkutan ke

Bawaslu dan KPU. Berdasarkan keputusan majelis, Caleg I Nyoman Parta dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. ‘’Kita minta yang bersangkutan untuk tidak mengulangi kesalahannya,’’ kata Purna. Bawaslu Bangli kembali mengimbau kepada seluruh calon peserta pemilu agar pada setiap akan melakukan kampanye, baik pertemuan terbatas atau tatap muka, harus melengkapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian dan ditembuskan ke KPU dan Bawaslu. Sementara itu, kuasa hukum I Nyoman Parta, I Gede Narayana, S.H., saat ditemui terpisah usai sidang kemarin menerima secara legowo keputusan Bawaslu Bangli tersebut. Dia menjelaskan bahwa terkait pelanggaran yang dilakukan Nyoman Parta, sejatinya pihaknya telah melakukan pengurusan STTP. Akan tetapi, karena persoalan proses administrasi yang mengalami keterlambatan, Nyoman Parta tidak bisa menunjukkan surat tersebut saat kampanye. ‘’Karena sidang yang dilakukan ini sudah bersifat final. Maka mau tidak mau, kami menerima dengan legowo sanksi yang diberikan kepada caleg kami,’’ katanya. Dia juga mengatakan sanksi administratif yang dijatuhkan

Bawaslu Bangli merupakan hal umum yang dialami caleg jika terlambat dalam pengurusan proses administrasi. ‘’Teguran biasa. Itu sudah menjadi hal umum bagi caleg ketika terjadi keterlambatan prosedur kepengurusan administrasi. Ini (sanksi, red) ini sudah kami prediksi sebelumnya,’’ imbuhnya. Sebagaimana diketahui, pelanggaran yang dilakukan Caleg DPR RI itu ditemukan Panwascam Susut pada Rabu (23/1) lalu. Saat itu Caleg I Nyoman Parwata sedang menggelar kampanye yang dikemas dalam bentuk simakrama di Balai Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Susut. Sebelum simakrama dimulai, Panwascam Susut sempat menanyakan STTP dari kepolisian yang semestinya ditembuskan ke Bawaslu dan KPU, kepada tim dari caleg yang bersangkutan. Namun pada saat itu, tim caleg tersebut tidak bisa menunjukannya. Karena tanpa STTP, pihak Panwascam kemudian meminta kepada tim untuk tidak melaksanakan kampanye. Akan tetapi, yang bersangkutan tak memenuhi permintaan itu, dan tetap melaksanakan acara simakrama tersebut. Dari temuan itu, pihak Panwascam kemudian melaporkan kejadian itu ke Bawaslu dan selanjutnya diproses. (kmb40)

Bangli (Bali Post) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terus digodok Pansus I DPRD Kabupaten Bangli. Dalam rapat kerja yang dilaksanakan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangli, Senin (11/2) kemarin, Pansus I meminta agar jarak antartoko swalayan atau toko modern di Bangli juga diatur dalam ranperda. Ketua Pansus I DPRD Bangli Nyoman Gelgel Wisnawa mengatakan, dalam rapat kerja yang dipimpinnya kemarin, ada sejumlah masukan yang disampaikan anggota pansus. Salah satunya soal jarak antartoko modern. Dia mengatakan, dalam Perda yang sudah ada tentang toko modern, belum

diatur mengenai batasan jarak antara satu toko modern dengan toko modern lainnya. Yang diatur hanya jarak antara toko modern dengan pasar tradisional, yakni 400 hingga 500 meter. ‘’Sekarang yang juga mesti diatur adalah jarak antartoko modern berjaringan. Mengenai berapa jarak idealnya, nanti dilakukan kajian,’’ terangnya. Gelgel mengatakan sebagaimana pantauannya di lapangan selama ini, keberadaan toko modern satu dan lainnya di Bangli jaraknya cukup dekat. Dia mencontohkan di wilayah Cempaga. Dengan adanya pengaturan jarak antartoko modern ini, diharapkan nantinya tata ruang Bangli menjadi lebih baik. ‘’Mengenai jumlah maksimal per kecamatan tidak perlu diatur dalam perda. Yang terpenting pengaturan

jarak antartoko modern satu dengan toko modern lainnya,’’ kata politisi asal Desa Songan, Kintamani ini. Dikatakan juga bahwa dalam rapat kerja kemarin, Pansus I juga mengharapkan agar dalam ranperda tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan nantinya juga mengatur tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal. Seluruh toko modern/ swalayan diharapkan dapat menjual produk pertanian, perikanan, dan industri lokal masyarakat Bangli. Gelgel menambahkan ranperda ini rencananya akan kembali dibahas dalam rapat 18 Februari mendatang. Ditargetkan pada 25 Februari, ranperda ini sudah bisa disahkan. (kmb40)

Bali Post/kmb40

’’Sekarang yang juga mesti diatur adalah jarak antartoko modern berjaringan. Mengenai berapa jarak idealnya, nanti dilakukan kajian.’’ Ketua Pansus I DPRD Bangli Nyoman Gelgel Wisnawa


15

Selasa Pon, 12 Februari 2019

Beasiswa untuk SMA/SMK Swasta Kembali Dianggarkan Denpasar (Bali Post) Beasiswa untuk siswa SMA/SMK swasta akan kembali dianggarkan dalam APBD Provinsi Bali. Terakhir, Pemprov Bali menganggarkannya pada 2016, kemudian akhirnya hilang pada 2017, 2018, dan termasuk pada APBD Induk 2019 ini. ‘’Kita akan masukkan di anggaran perubahan tahun 2019. Sekarang sudah Februari, berarti lima bulan lagi,’’ ujar Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta usai memimpin Rapat Kerja ‘’Penanganan Permasalahan-permasalahan Pendidikan di Provinsi Bali’’, di Ruang Rapat Baleg DPRD Bali, Senin (11/2) kemarin. Parta mengaku baru menyadari beasiswa untuk siswa sekolah swasta belum dianggarkan setelah APBD Induk 2019 diketok palu. Padahal, pihaknya sudah mengusulkan dan ternyata tidak masuk dalam APBD. Sementara sekolah negeri sudah mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yang tidak didapat sekolah swasta dalam bentuk beasiswa. ‘’Ya… sudahlah, jadi kita anggarkan di APBD Perubahan. Besarannya sesuai dengan jumlah siswa, nanti kan ada hitung-hitungannya. Apa Rp 1 juta, Rp 2 juta atau Rp 1,5

Ketua Pansus Ranperda RPJPD dan RPJMD Semesta Berencana I Ketut Tama Tenaya mengatakan pihaknya mendukung upaya yang akan dilakukan Gubernur terkait pengurangan jumlah kemiski-

Seperti dalam kategori Pop Duo/Group Performance, Gaga berhasil mengalahkan Christina Aguilera, Demi Lovato, Backstreet Boys, Tony Bennett, Diana Krall, Maroon 5, Cardi B, Justin Timberlake, Chris Stapleton, Maren Morris, dan Grey. Sementara itu, penyanyi Ariana Grande batal tampil di Grammy Awards 2019 setelah berkonflik dengan produser ajang tersebur, Ken Ehrlich. Namun, artis kelahiran Florida ini justru berhasil meraih

juta per orang,’’ jelas politisi PDI-P ini. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan, besaran anggaran beasiswa yang nanti diusulkan tentu berdasarkan kajian dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Seperti apa SOP-nya, mekanismenya, dan siapa yang akan mendapat beasiswa nantinya disesuaikan dengan aturan di atasnya. Semisal peraturan menteri atau peraturan lainnya. ‘’Kita lihat anggaran di provinsi. Kalau beasiswa kan biasanya Juni-Juli tahun anggaran baru, apa bisa kita di Induk 2020 atau paling cepat di Perubahan 2019. Kebetulan mekanismenya kan sedang berjalan,’’ ujarnya. Ika Putra memastikan anggaran untuk beasiswa akan disiapkan karena merupakan bagian dari program prioritas Gubernur. Terlebih, RPJPD dan RPJMD juga sudah diketok

nan di Bali. Terlebih, kemiskinan adalah gambaran ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan, baik sandang, pangan maupun papan. ‘’Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerpenghargaan sebagai Best Pop Vocal Album melalui albumnya ‘’Sweetener’’. Ariana Grande berhasil mengalahkan kandidat lain, Taylor Swift, Kelly Clarkson, Pink, Shawn Mendes dan Camila Cabello. Ini adalah kali pertama Ariana Grande mendapat penghargaan dari Grammy Awards setelah lima kali masuk nominasi tetapi gagal memenangkannya. Namun, Ariana Grande tidak menghadiri pagelaran The 61st Grammy Awards ini. Ia tak menghadiri ajang penghargaan itu karena mengalami konflik dengan pro-

palu sehingga telah menjadi visi dan misi daerah Bali. PPDB Selain masalah beasiswa, rapat kerja juga membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk segera menyosialisasikan Permendikbud No.51 Tahun 2018. ‘’Jangan terulang lagi penerimaan siswa seperti tahun lalu yang ribut itu. Sosialisasikanlah sejelas-jelasnya dari sekarang kepada sekolah, guru, masyarakat, orangtua murid,’’ jelasnya. Parta melihat masih ada jalur yang berpotensi menimbulkan masalah seperti tahun lalu. Di antaranya, domisili dan minimnya kuota untuk jalur prestasi. Mengingat tahun ini, PPDB tetap berbasis zonasi dengan kartu KK yang dicetak setahun sebelum PPDB atau surat keterangan

Masalah Kompleks lukan strategi yang tepat dan berkelanjutan,’’ ujarnya. Untuk mencapai target hingga 1 persen, Pansus merekomendasikan agar ada sinkronisasi dengan pertumbuhan ekonomi sehingga proporsional dengan penurunan tingkat kemiskinan. Di sisi lain, lanjut Tama,

Bali Post/kmb32

RAPAT KERJA - Suasana rapat kerja membahas permasalahan pendidikan di Bali. domisili yang menerangkan calon peserta didik sudah setahun tinggal di daerah tersebut. Jalur zonasi termasuk di dalamnya jalur miskin dan inklusi dijatah 90 persen. Sedangkan kuota 10 persennya lagi terbagi untuk jalur prestasi 5 persen dan jalur perpindahan orangtua 5 persen. Calon peserta didik yang akan masuk lewat jalur prestasi harus di luar zonasi untuk menghilangkan

kasta sekolah. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang membuka jalur di luar jalur yang sudah ditetapkan dalam Permendikbud. Seperti misalnya kebijakan jalur piagam Pesta Kesenian Bali (PKB) yang dibuka di tengahtengah proses PPDB tahun lalu. Kemudian, pemerintah pusat juga melarang adanya penambahan rombel yang melebihi ketentuan Permendikbud. (kmb32)

Pansus juga mengingatkan soal tenaga kerja yang merupakan persoalan kompleks dan setiap tahunnya selalu bertambah. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), seperti halnya kemiskinan, juga ditarget menurun antara 1,5-0,9 persen. ‘’Kami amati terjadi

dinamika di dalam perubahan struktur TPT Provinsi Bali, masih ada persoalan yang harus diselesaikan di mana struktur TPT Provinsi Bali masih didominasi oleh pengangguran terdidik dari tingkat SMK, diploma, hingga sarjana,’’ imbuh politisi PDI-P ini. (kmb32)

tahu aku mengatakan bahwa aku mencoba untuk tidak terlalu mengambil hati hal-hal ini. Tetapi ini liar dan indah. Terima kasih banyak,’’ tulis @ ArianaGrande. Sang penyanyi menuduh Ken Ehrlich berbohong tentang kesempatannya untuk tampil di Grammy Awards. Ehrlich mengatakan pada Kamis (7/2) lalu bahwa Grande telah mengatakan kepada produser bahwa dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Tetapi Ariana Grande menanggapi hal itu dengan menyatakan bahwa dia dapat mempersiapkan

penampilannya bahkan hanya dalam satu malam, dan ia yakin Ehrlich tahu akan hal itu. Ariana Grande bahkan telah menyiapkan gaun untuk ia kenakan dalam ajang bergengsi tersebut. Namun akibat miskomunikasi tersebut, Ariana memilih untuk tidak hadir. (kmb33/afp)

Ariana Grande

duser Grammy, Ken Ehrlich. Ia menawarkan tiga lagu yang berbeda untuk penampilannya di sana, tetapi merasa kreativitas dan ekspresi dirinya tertahan oleh tuntutan pertunjukan. Meski mengalami konflik dengan produser penyelenggaranya, Ariana Grande tetap merasa emosional atas kemenangannya di Grammy Awards ini. Hal itu ia sampaikan melalui cuitannya di Twitter. ‘’Aku tahu, aku tidak berada di sana malam ini. Percayalah aku telah mencoba dan jujur masih benar-benar berharap itu akan berhasil dan aku

PUNIA PURA LEMPUYANG LUHUR Karya Wana Kertih, Melaspas Pura Pasar Agung, Segara Kertih, Panca Wali Krama lan Matingkeb digelar di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur sejak 12 Juli 2018. Upacara akan berakhir pada 3 Maret 2019. Serangkaian upacara tersebut Bali Post membuka dompet punia pura. Punia bisa langsung dibawa ke Bali Post Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau ditransfer melalui Dompet Punia Bali Post BCA CABANG DPS NO:040-3966000 (Bukti transfer mohon di Wa ke no 081-658-1142) Kheng Han/Meike, Jakarta John A.S, Denpasar DP Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

250.000 200.000 50.000 500.000 4.000.000 4.500.000

Karya Padudusan Agung, Tawur Balik Sumpah Agung lan Mupuk Padagingan digelar di Pura Kahyangan Jagat Er Jeruk, Sukawati, Gianyar. Puncak upacara akan berlangsung Buda Kliwon Pahang, 30 Januari 2019. Serangkaian upacara tersebut Bali Post membuka dompet punia pura. Punia bisa langsung dibawa ke Bali Post Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau ditransfer melalui Dompet Punia Bali Post BCA CABANG DPS NO:0403966000. (Bukti transfer mohon di Wa ke no 081-658-1142) DP Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya

Rp

50.000

Rp 50.000 Rp 2.100.000 Rp 2.150.000

WARUNG GLOBAL

Pengawalan Caleg Sah-sah Saja PENGAWALAN caleg sah-sah saja asalkan tidak sampai melalaikan tugas utama. Polisi memberikan perlindungan kepada caleg apabila terjadi ancaman dan intimidasi dari pihak tertentu. Pihak kepolisian agar melakukan pengamanan di segala lini secara proporsional dan profesional. Demikian terungkap dalam acara Warung Global yang disiarkan Radio Global 96,5 FM, Senin (11/2) kemarin. Berikut rangkumannya. Berata Yasa di Sangeh mengatakan, pengawalan untuk caleg perlu dilakukan untuk keamanan. Namun di tahun politik ini sering terjadi kerawanan, polisi juga harus tetap melakukan tugasnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan pengaturan lalu lintas. Apalagi jumlah anggota kepolisian yang terbatas. Kepolisian agar melakukan pengamanan di segala lini secara proporsional dan profesional. Menurut Arya dan Bu Fera, caleg tidak perlu dikawal karena tugas polisi banyak. Calon harus memiliki reputasi yang baik dan tidak bermasalah, siap menang siap kalah. Ia mengharapkan lahir pemimpin yang bijak, jujur, cerdas dan berpihak pada rakyat. Partai politik agar mencalonkan kadernya yang berkualitas. Febri di Denpasar menyampaikan, pengawalan caleg sahsah saja asalkan tidak sampai melalaikan tugas utama. Polisi memberikan perlindungan pada caleg apabila terjadi ancaman dan intimidasi dari pihak tertentu. Budiada di Tabanan menambahkan, pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat yang mesti dijaga keamanannya. Namun kepolisian jangan sampai lupa pada tugas dan kewajibannya. Caleg yang merupakan wakil partai dalam berkompetisi di tahun politik ini merasa waswas. Polisi agar tidak berlebihan dalam mengawal caleg, karena mesti melakukan pengamanan di segala bidang, masyarakat dan lingkungan. Caleg harus mempunyai etika bangsa ketimuran dan tidak merasa bangga dikawal polisi karena baru sebagai calon. Gus Dark di Amlapura mengatakan, selain mendapat kawalan ketat anggota kepolisian, pengawalan juga

Upacara Tawur Agung Panca Wali Krama dan Karya Ida Batara Turun Kabeh digelar di Pura Agung Besakih. Dudonan upacara telah dilaksanakan 22 Januari 2019. Adapun puncak Karya Tawur Agung Panca Wali Krama digelar 6 Maret 2019. Serangkaian upacara tersebut Bali Post membuka dompet punia pura. Punia bisa langsung dibawa ke Bali Post Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau ditransfer melalui Dompet Punia Bali Post BCA CABANG DPS NO:040-3966000. (Bukti transfer mohon di Wa ke no 081-658-1142) Kheng Han/ Meike, Jakarta John A.S, Denpasar DP

Rp Rp Rp

Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya

Rp Rp Rp

250.000 100.000 50.000 400.000 1.650.000 2.050.000

bisa dilakukan oleh masingmasing tim caleg itu sendiri dengan tidak memprovokasi atau melakukan hal-hal yang kurang baik sehingga tidak ada gesekan. Militansi partai jangan terlalu diumbar apalagi diruncingkan. Caleg jangan sampai menggunakan preman atau ormas untuk mengawal karena bisa memperkeruh suasana. Bali harus kondusif agar tidak merusak nama Bali hanya karena perhelatan lima tahunan. Sudana di Tabanan mengharapkan para caleg agar tetap melakukan koordinasi dengan kepolisian saat menggelar kegiatan politik, baik itu kampanye partai politik maupun kampanye caleg. Memberitahukan rencana kegiatan tersebut kepada pihak kepolisian, demi kebaikan dan keamanan bersama. (dika)

Selasa, 12 Februari 2019 05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Religiusitas di Zaman Global (1) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Kartun Bagus And Friend 08:00 Wita Bali Channel Tourist TV 09:05 Wita Gatra Parja 10:00 Wita Bali Channel Tourist TV 11:05 Wita Solusi Alternatif Soman 12:05 Wita Dharma Wacana Religiusitas di Zaman Global (2) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Bali Channel Tourist TV 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Marion Sam Suggi Sinoil 15:05 Wita Nangun Yadnya Upcara Wana Kertih, Melaspas Pura Pasar Agung, Pura Lempuyang Luhur Karangasem 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:05 Wita Upakara Caru Ngingsirang Nglinjingan 17 :05 Wita Kreasi Anak Wisnawa Production (1) 17:30 Wita Gita Santhi Sekaa Santhi Lila Mahasarswati (1) 18:00 Wita Puja Trisandya 19:00 Wita Seputar Bali 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Dialog Interaktif ABI 21:00 Wita Ista Dewata Pura Penataran Agung Jukut Paku Singakerta 21:30 Wita Sansekerta 22:05 Wita Lila Cita Calonarang Niscaya Lingga-Nircaya Lingga Pr. Dalem Bajangan Br. Kebon Nyitdah Tabanan (2) 23:00 Wita Berita dan Bincang Terkini 23:05 Wita Folk Song 23:30 Wita Bali Channel


balipost (170rb Like) http://facebook.com/balipost

Denpasar (Bali Post) Pengprov Pergatsi Bali telah menyeleksi 70 atlet gateball dari Pengkab dan Pengkot se-Bali untuk membentuk tim Pra-PON. Hingga kini, terjaring 35 atlet terdiri atas 18 putra dan 17 putri yang dilatih trio Arsana, Julius, dan Agung Anom di Lapangan Taman Jepun, Denpasar, tiap Sabtu dan Minggu. Ketua Umum Pengprov Pergatsi Bali Ngurah Adnyana di Denpasar, Senin (11/2) kemarin, menyatakan seleksi masih tetap berjalan dengan sistem promosi dan degradasi. Mereka disiapkan turun pada tiga nomor yakni beregu, triple, serta double campuran putra-putri. Pihaknya juga akan memantau para pemain gateball yang turun pada Porprov Bali 2019 di Tababan, September mendatang. ‘’Kalau kemampuannya mumpuni akan dipanggil masuk skuad Pra-PON. Sementara pemain Pra-PON yang kepiawaiannya pas-pasan akan dicoret,’’ tegasnya. Pertandingan Pra-PON akan berlangsung antara Oktober dan November. Sejauh ini yang mengajukan diri menjadi tuan rumah adalah Bali, Jatim, NTB, dan DKI Jakarta. Selama ini, atlet gateball Bali sering juara di tingkat internasional seperti pada turnamen di Thailand dan India. Bali belum memiliki wasit dan juri serta pelatih gateball bersertifikat nasional. Untuk itu, pihaknya akan menggelar kursus wasit dan juri nasional di Pulau Dewata. Sekitar 30 wasit dan juri dari Pengkab dan Pengkot Pergatsi se-Bali bakal dilibatkan dalam kursus. Usai menyelenggarakan penataran wasit dan juri akan diagendakan kursus kepelatihan nasional. ‘’Untuk membentuk tim gateball Bali yang tangguh harus didukung atlet, pelatih, serta wasit dan juri yang berkualitas,’’ ujar Ngurah Adnyana. (022)

Ratusan Pesilat Ikuti Kejuaraan IPSI Tabanan Tabanan (Bali Post) IPSI Tabanan kembali menggelar kejuaraan pencak silat yang diikuti para pelajar mulai tingkat SD hingga SMA/SMK. Ajang bertajuk Piala IPSI Tabanan III/2019 ini akan diadakan di GOR Debes pada 13-16 Februari untuk mencari bibit tangguh guna diterjunkan pada Pekan Olahraga Pelajar (Porjar) Bali. Sekretaris Pengkab IPSI Tabanan sekaligus Ketua Panitia I Gusti Agung Gede Ary Wirawan Wetan dalam temu media, Senin (11/2) kemarin, menyampaikan Piala IPSI III diikuti 460 atlet yang turun dalam 45 nomor pertandingan. Tingkat SD melibatan 67 atlet yang berlaga di 10 nomor, tingkat SMP ambil bagian 248 atlet dari 29 sekolah (18 nomor) dan tingkat SMA/SMK diikuti 145 atlet (17 nomor). ‘’Untuk SD peserta mewakili kecamatan masing-masing kecuali Kecamatan Selemadeg Barat. Sementara tingkat SMP dan SMA mewakili sekolah,’’ jelasnya. Menurutnya, Selemadeg Barat tidak menurunkan wakilnya karena kecamatan paling barat di Kabupaten Tabanan ini sejak dulu tidak banyak memiliki bibit pesilat. ‘’Terlepas dari itu, seleksi ini kami harapkan dapat memunculkan pesilat baru dan tangguh,’’ tambahnya. Ketua Pengkab IPSI Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi menyatakan bersyukur kembali bisa menggelar Piala IPSI Tabanan III. Pihaknya berharap dari ajang ini lahir bibit pesilat untuk melanjutkan dan melapis seniornya. ‘’Kami menggelar event ini untuk menjaring pesilat-pesilat andal,’’ tandasnya. Selain itu, sebagai upaya terus mengembangkan silat untuk mendongkrak prestasi Tabanan di bidang olahraga dalam berbagai ajang. Apalagi potensi Tabanan dalam olahraga ini sangat bagus dan banyak. ‘’Potensi yang ada harus terus digembleng untuk kemajuan silat di Tabanan,’’ ujarnya. Pesilat tingkat SMA/SMK memperebutkan piala bergilir Bupati Tabanan, tingkat SMP bersaing menyabet piala bergilir KONI Tabanan dan tingkat SD berburu piala bergilir IPSI Tabanan. (kmb28)

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

Selasa Pon, 12 Februari 2019

Pergatsi Jaring 35 Atlet Pra-PON

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

Liga Champions

MU Dalam Kondisi Terbaik, PSG Tanpa Neymar dan Cavani Manchester – Manchester United (MU) menjamu Paris Saint-Germain (PSG) di Old Trafford dan AS Roma kedatangan FC Porto pada laga pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu (13/2) dini hari. United memasuki pertandingan ini berbekal 10 kemenangan dan sekali imbang sejak Ole Gunnar Solskjaer menggantikan Jose Mourinho yang dipecat. United adalah tim yang sedang dalam kondisi terbaik di Liga Primer. Mereka naik ke empat besar klasemen Liga Utama Inggris untuk pertama kalinya setelah menang 3-0 atas Fulham. ‘’Kami bermain bagus, bertarung satu sama lain, mencetak tiga gol, jadi kami sangat senang. Kami harus melanjutkan, terus seperti ini,’’ ujar gelandang Nemanja Matic, Jumat (11/2) kemarin. Menurut pemain asal Serbia itu, pelatih sementara Ole Gunnar Solskjaer menuai hasil dari pendekatan optimisnya. ‘’Dia selalu positif. Tentu saja ketika kami tidak bermain bagus, dia perlu berteriak sedikit. Sama ketika saya melihatnya di konferensi pers dan di ruang ganti,’’ tambah pemain internasional Serbia berusia 30 tahun itu. Di bagian lain, pelatih PSG Thomas Tuchel kemungkinan perlu menggunakan plan B setelah Edinson Cavani mengalami cedera baru. Cavani terluka kakinya saat mengambil penalti tiga menit sebelum babak pertama yang memberi PSG kemenangan 1-0 atas Bordeaux di Liga Prancis. Kehilangan Cavani yang telah mencetak 22 gol musim ini akan menjadi pukulan besar bagi juara Prancis itu. ‘’Saya tidak tahu apakah dia bisa bermain. Dia keluar setelah melakukan tembakan, itu masalah otot. Kami harus menunggu untuk memiliki ide yang lebih jelas dan menyelesaikan lebih banyak tes,’’ kata Tuchel. PSG sudah kehilangan Neymar yang diperkirakan tidak kembali dari cedera metatarsal hingga awal April mendatang. Sementara Marco Verratti kembali beraksi setelah tiga minggu karena

tih asal Jerman itu. Salah satu senjata PSG adalah penyerang sayap Angel Di Maria. Pemain asal Argentina ini menjadi salah satu pemain paling konsisten di klub kaya raya ini. Maria sama pentingnya dengan Mbappe, Neymar dan Cavani. ‘’Dia adalah salah satu pemain favorit saya ketika saya biasa menontonnya di televisi. Dia adalah hadiah bagi saya. Semuanya sangat mudah baginya karena dia adalah seorang profesional top. Dia memiliki kualitas luar biasa dan bekerja sangat keras untuk tim,’’ jelasnya.

menyusul kemenangan 3-0 atas Sassuolo. Dua gol lainnya dihasilkan pemain Jerman Sami Khedira dan Emre Can. Barcelona ditahan tanpa gol oleh Athletic Bilbao sehingga menawarkan harapan baru kepada rivalnya dalam perburuan gelar Liga Spanyol. Hasil seri ketiga ini membuat Barca tinggal unggul 6 poin atas Real Madrid yang menempel di posisi kedua. (afp/kmb)

Chelsea Dalam lanjutan Liga Utama Inggris, Chelsea menelan kekalahan terburuk dalam kompetisi sejak 1991 setelah dipermalukan Manchester City 0-6 di Etihad. Tiga dari enam gol dihasilkan Sergio Aguero yang membuat City melompati Liverpool di posisi teratas klasemen berkat keunggulan selisih gol. Cristiano Ronaldo menuju gol liga ke-18 musim ini saat Juventus bangkit kembali dari kebuntuan pekan lalu untuk melambung menjadi unggul 11 poin di Liga Ital i a

cedera pergelangan kaki. ‘’Itu terlalu banyak. Mereka adalah pemain berkualitas untuk pertandingan yang menentukan. Tidak semua orang bisa bermain di level di Liga Champions. Jika dua atau tiga pemain kunci tidak ada di sana, adalah tanggung jawab kami untuk menemukan solusi. Tantangannya lebih besar, tetapi kami akan siap,’’ tegas pela-

ADU TAJAM – Marcus Rashford (kanan) dan Angel Di Maria akan beradu tajam di Stadion Old Trafford pada Rabu (13/2) dini hari.

Atlet Berjubel, Latihan Tak Maksimal Semarapura (Bali Post) Atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor) di Kabupaten Klungkung banyak yang memilih berlatih di GOR Sweca Pura, Gelgel, sebagai persiapan menghadapi Porprov Bali XIV di Tabanan, September mendatang. Berjubelnya atlet mengakibatkan latihan berjalan kurang maksimal. Keluhan itu dilontarkan Ketua Harian Pengkab Perbasi Klungkung Edi Kurniawan di Semarapura, Senin (11/2) kemarin. Menurutnya, cabor yang berlatih di GOR Indoor antara lain bola

Bali Post/wan

LATIHAN FISIK - Para pemain Bali United menjalani latihan fisik di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Senin (11/2) kemarin. Latihan ini mendapat perhatian besar dari fans tim Serdadu Tridatu. Stadion ini dipilih karena memiliki lintasan atletik yang standar.

Atlet Petanque Badung Juara

Mangupura Badung tampil sebagai juara dalam kejuaraan petanque terbuka yang dihelat di Klungkung, Minggu (10/2). Gelar Badung dihasilkan melalui perjuangan Gusti Lanang Bagus Labda Dwiyana dan Gusti Ayu Era Prabawati yang berjaya di nomor ganda campuran atau berpasangan. Pasangan Badung itu berhasil menundukkan duet atlet Kota Denpasar di final dengan skor 13-4. Badung menurunkan lima tim. Satu tim hanya mencapai babak 32 besar, dua tim

mampu menembus 16 besar dan satu lainnya bertahan hingga delapan besar. Menurut Ketua Harian Pengkab FOPI Badung I Nengah Ardina, Senin (11/2) kemarin, turnamen digelar Pengkab FOPI Klungkung dalam rangka menyambut Hari Valentine dan hanya mempertandingkan nomor berpasangan. Dikatakannya, pihaknya kini sudah memiliki gambaran untuk pembentukan tim Porprov Badung. Mereka juga disiapkan turun di Porjar Bali tahun ini. Badung juga disebut-

nya memiliki peluang merebut medali emas pada Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan khususnya di nomor berpasangan, sebab lawan berat seperti Denpasar mampu dikalahkan. Pada Porprov Bali 2017 lalu, atlet ganda campuran Badung hanya sampai babak delapan besar. ‘’Hasil ini bisa menjadi motivasi buat atlet, namun kuncinya harus konsisten dan jangan cepat puas,” m end at a ng,” p a p a r A rd ina yang merangkap sebagai pelatih. (kmb)

Kevin Durant

Bali Post/afp

basket, karate, taekwondo dan cricket. ‘’Basket bisa saja berlatih di lapangan luar GOR, namun jika hujan kami harus berlatih ke dalam. Kenyataannya banyak cabor yang memanfaatkan. Kami minta supaya disediakan tempat latihan yang permanen agar persiapan cabor ke Porprov menjadi maksimal,’’ ucapnya. Saat ini cabor basket masih menyeleksi atlet dengan memberlakukan sistem promosi dan degradasi. Seleksi dijadwalkan berlangsung hingga Maret mendatang. Meski begitu, Edi yang juga Ketua Har-

ian Klub Kijang Semarapura menyatakan belum tahu apakah KONI Klungkung akan mengirim basket ke Porprov Bali 2019. Sementara itu, selaku Ketua Pengkab Wushu Indonesia (WI) Klungkung, Edi Kurniawan yang mantan petenis mendatangkan pelatih Wandi dari Surabaya. Latihan diagendakan di vihara pada Selasa (12/2) ini, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena berbenturan dengan sosialisasi KPU. Alternatifnya menggunakan GOR Sweca Pura, tetapi banyak cabor yang memakainya. (022)

Golden State – Kevin Durant mencetak 39 poin ketika juara bertahan Golden State Warriors bangkit dari defisit 19 poin di awal pertandingan untuk mengalahkan Miami Heat dengan skor 120-118 dalam lanjutan kompetisi NBA, Senin (11/2) kemarin. Heat tertinggal delapan poin di kuarter keempat tetapi unggul 118-115 pada 51,5 detik terakhir setelah mencuri bola dan mencetak poin secara berurutan melalui Josh Richardson dan Dwyane Wade. Durant menjawab dengan tiga angka pertamanya setelah sebelumnya enam kali gagal. Durant melakukan lemparan bebas untuk memastikan kemenangan ke-15 Warriors dalam 16 pertandingan terakhir. ‘’Kami tahu itu akan menjadi pertandingan keras di kedua ujung lapangan. Mereka keluar dan menyerang kami lebih awal. Aku suka bagaimana kami bertahan dari serangan dan terus

berjuang,’’ katanya. Klay Thompson mencetak 29 poin dan Stephen Curry menyumbang 25 poin untuk Warriors. Josh Richardson memimpin Heat dengan 37 poin. Pemain veteran Heat, Dwyane Wade, menambah 10 dari bangku cadangan. Joel Embiid mencetak 37 poin dan 14 rebound untuk Philadelphia 76ers saat mengalahkan Los Angeles Lakers 143-120. Tobias Harris membuat 22 poin dan J.J. Redick menyumbang 21 poin untuk 76ers dalam pertarungan melawan bintang Lakers, LeBron James, yang menghasilkan 18 poin, 10 rebound dan 9 assist. Hasil lengkap: Atlanta Hawks vs Orlando Magic 108-124, Golden State Warriors vs Miami Heat 120-118, Philadelphia 76ers vs LA Lakers 143-120, Sacramento Kings vs Phoenix Suns 117-104, Dallas Mavericks vs Portland Trail Blazers 102-101. (afp/kmb)

Durant Menangkan Warriors


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Edisi Selasa 12 Februari 2019 | balipost.com by e-Paper KMB - Issuu