Edisi Rabu 11 Desember 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

12 HALAMAN

NOMOR 116 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

rabu kliwon, 11 DESEMBER 2019

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Bakeuda Disentil Kalangan Dewan

Turis Langgar Larangan

Pipet Bambu

Komisi III DPRD Tabanan lagi menggelar rapat kerja dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Salah satu yang menjadi sorotan adalah temuan BPK terkait objek wisata air panas Penatahan, Penebel.

Gunung Agung masih status level III (Siaga). Namun wisatawan asing nekat mendaki. Bahkan diantar pemandu lokal. BPBD Karangasem pun sangat menyayangkan hal tersebut. KARANGASEM | HAL. 8

Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai memunculkan ide kreatif untuk menciptakan produk nonplastik. Salah satunya pipet berbahan bambu.

TABANAN | HAL. 5

BULELENG | HAL. 10

Loloskan RUU Provinsi Bali Gubernur Koster Siap Berjuang di DPR-RI ’’ Kalau jadi UU ini, astungkara Bali mempunyai kerangka hukum untuk mengisi agenda pembangunannya sesuai dengan potensi dan karakteristik Bali.’’ Wayan Koster Gubernur Bali

Wakil Rakyat Hindu di Pusat Mesti Bersatu Jakarta (Bali Post) Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)-RI melakukan safari amandemen terkait pembahasan wacana amandemen UUD 1945 ke kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Selasa (10/12) kemarin. Pertemuan itu juga meminta masukan berkaitan akan dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sekretaris Umum PHDI Pusat I Ketut Parwata mengatakan pada dasarnya PHDI tidak terlalu mempersoalkan keinginan untuk menghidupkan GBHN dalam UUD 1945. Ia lebih menekankan pada keberpihakan MPR sebagai representasi wakil rakyat dari sisi keadilan dan kesetaraan aspirasi kepentingan antarumat. Ketut Parwarta mengatakan dari sisi regulasi misalnya. Ada sejumlah UU yang fokus pada aspirasi satu agama saja, seperti pembahasan RUU Zakat dan RUU Haji dan Umroh. Ia mencontoh RUU Zakat. Padahal, umat Hindu juga memiliki sejenis itu namanya Dana Punia. ‘’Saya bayangkan di Indonesia ada ASN Hindu sebanyak 127.000 orang yang kontribusinya tidak tersalur dan terkumpul karena memang tidak adanya perangkat perundangannya. Ini kan dana besar,’’ ujarnya. Begitu juga yang berkaitan dengan asas keadilan dan keberpihakan anggaran negara untuk semua agama. Seperti Perpres Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan bagi Majelis Ulama Indonesia. ‘’Mengapa Perpres Nomor 151 hanya untuk MUI saja. Padahal kan ada enam agama yang diakui di Indonesia,’’ ujarnya. Menanggapi minimnya keberpihakan UU dan anggaran negara terhadap kepentingan umat Hindu tersebut, Wakil Ketua MPR-RI Arsul Sani mengatakan pada prinsipnya MPR dan DPR membuka ruang sama bagi kemajuan dan pembangunan semua umat agama. ‘’Jadi yang penting ketika ada agama lainnya ingin membuat UU serupa, harus kita buka. Tugas kita di parlemen adalah jangan menghalang-halangi. Karena semua terpulang kembali mau menggunakan hak konstitusionalnya atau tidak,’’ tegasnya. Arsul pun mengusulkan sebaiknya wakil rakyat beragama Hindu di tingkat pusat terutama mereka yang dari daerah pemilihan Bali untuk mengambil peran. Mereka dapat membangun kekuatan dengan bersatu dalam satu wadah untuk menampung keinginan umat Hindu. Hal. 11 Dapat Keadilan

Optimisme untuk meloloskan usulan RUU tentang Provinsi Bali masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 masih amat membara. Terlebih saat ini, RUU Provinsi Bali baru sebatas tercantum dalam Program Legislasi Nasional dan belum masuk Prioritas 50 RUU yang dibahas tahun 2020. Gubernur Bali Wayan Koster justru menyebut perjuangan baru saja dimulai. Setelah mengantongi dukungan dari eksekutif dan legislatif di pusat, perjuangan akan dilanjutkan dengan lobi politik. ‘’Pertempuran di DPR ini tidak sekali melangkah, tapi bertahap. Sekarang sudah bersyukur masuk dalam program legislasi nasional, tahap berikutnya saya akan masuk ke wilayah menentukan. Lobi politik agar bisa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan keterangan pers di Jayasabha, Denpasar, Selasa (10/12) kemarin. Tak tanggung-tanggung, Koster akan menggandeng Mendagri dan Menkum HAM dalam upaya lobi politik tersebut. Menkum HAM bahkan sudah berjanji jika dari 50 RUU ada yang

tidak siap, akan diganti dengan RUU Provinsi Bali. Dari pengalaman Koster sebagai anggota DPR-RI, RUU yang masuk daftar biasanya memang baru sebatas judul. Artinya, belum disertai dengan rancangan undangundang dan naskah akademik. ‘’Kalau Bali, naskah RUU sudah selesai lengkap dengan naskah akademiknya. Istilah Bapak Mendagri, barang sudah jadi sehingga tinggal membahas,’’ imbuhnya. Itu sebabnya, lanjut Koster, Mendagri Tito Karnavian sudah bersurat ke DPRRI sehari setelah pihaknya melakukan audiensi ke Kemendagri, 5 Desember lalu. Dalam suratnya, Mendagri menegaskan ada urgensi revisi UU

No.64 Tahun 1958 sehingga Kemendagri mendukung aspirasi masyarakat

Bali agar DPR-RI dapat memasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2020. Sebelum mendapat dukungan dari Mendagri dan Menkum HAM, pihaknya juga telah menerima dukungan dari Komisi II DPR-RI dan DPD-RI. Ketua Komisi II DPR-RI Arief Wibowo memberi penilaian yang sama bahwa RUU Provinsi Bali siap dibahas tahun depan. Sedangkan Ketua DPD-RI Lanyalla M. Mattalitti telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Komite I DPD-RI agar melakukan pembahasan terhadap draf RUU Provinsi Bali secara Tripartit antara DPD-RI, DPR-RI dan pemerintah. Dengan kata lain, audiensi yang sebelumnya dilakukan Koster bersama para tokoh masyarakat Bali di Jakarta telah menunjukkan hasil yang positif. Hal. 11 Lebih Intensif

BI Tetap Akomodatif Antisipasi Ancaman Resesi Jakarta (Bali Post) – Bank Indonesia (BI) menyatakan kebijakan moneter dan makroprudensial akan tetap akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan mengantisipasi ancaman resesi, kendati perekonomian Indonesia saat ini masih relatif terjaga. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, dari sisi bauran kebijakan moneter baik suku bunga, likuiditas, dan nilai tukar masih akan akomodatif. Sedangkan dari bauran kebijakan makroprudensial pun begitu. ‘’Jadi sekarang, dua ‘pedal’ ini kita injak bersama dalam kondisi kita sekarang melihat perlu untuk mendorong pertumbuhannya,’’ ujar Dody di sela-sela Seminar Economic Outlook 2020 di BEI, Jakarta, Selasa (10/12) kemarin. Menurutnya, bank sentral tidak hanya mengandalkan kebijakan moneter, namun juga menggunakan kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar, dan ekonomi syariah, dalam menghadapi gejolak dan tantangan ekonomi global dan domestik. ‘’Kita di awal 2018 masih menggunakan dua pedal, pedal rem untuk stabilisasi dengan kebijakan moneter ketat dan pedal gas untuk kebijakan akomodatif makroprudensial dan untuk mendorong perekonomian. Di 2019 khususnya di triwulan kedua, dua pedal tadi digunakan untuk akselerasi, untuk akomodatif,’’ ujarnya. BI tahun ini sudah menurunkan suku bunga acuan-

nya hingga 100 basis poin. Dody mengatakan masih ada ruang untuk penurunan suku bunga namun bank sentral sekarang lebih berhati-hati. ‘’Kita akan lihat seberapa besar risiko ke depan akan muncul dan berpengaruh terhadap pencapaian target atau istilah ekonominya data dependant. Beda dengan dua bulan lalu kita forward guidance, kita katakan kita akan cut suku bunga. Saat ini kita masih ada room tapi sangat data dependant,’’ kata Dody. Menurut Dody, BI akan relatif menggunakan ‘’pedal gas’’ untuk kebijakan makroprudensial di mana bank sentral akan merelaksasi beberapa kebijakan untuk mendorong sektor riil me-

lalui penyaluran kredit perbankan. Salah satu kebijakan makroprudensial yang akomodatif tersebut yaitu dengan pelonggaran parameter likuiditas Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). ‘’Kita berikan room pada perbankan sekarang untuk kembali lebih lending, tapi artinya lending itu harus memperhatikan prudensial dari perbankan, CAR-nya seperti apa, NPL-nya seperti apa. Jadi itu yang dijaga untuk memberikan room kepada perbankan untuk lending,’’ ujarnya. (ant)

Jokowi Soal Novel Baswedan Harian Bisnis Bali Destinasi ‘’Backpacker’’ Terbaik Kabar baik menghampiri insan pariwisata Indonesia khususnya Bali. Kepulauan Nusa Penida yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung dinyatakan sebagai destinasi backpacker terbaik di dunia versi HostelWorld. Apa dampaknya? www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Koruptor Masih Terima Gaji BKPSDM Klungkung belum memproses pemecatan terpidana kasus korupsi I Nyoman Simpul sebagai ASN. Karenanya hingga saat ini dia masih terima gaji. www.denpostnews.com

Polisi Sudah Temukan Bukti Baru

Jakarta (Bali Post) – Kasus penyerangan Novel Baswedan kini memasuki babak baru. Presiden Jokowi menyatakan bahwa polisi telah menemukan bukti baru yang signifikan dan sudah menuju arah kesimpulan. Seperti diketahui, penyerangan terhadap Novel Baswedan terjadi 11 April 2017. Sepulang dari solat Subuh pukul 05.10 WIB, Novel dipepet dua lelaki yang mengendarai sepeda motor. Saat itu dia langsung disiram air keras. Sebelumnya Novel sembahyang di Masjid Al Ikhsan yang jaraknya 30 meter dari rumahnya. Jokowi mengungkap-

kan, Kapolri Jenderal Idham Azis telah melaporkan kepada dirinya bahwa ada temuan yang cukup signifikan terkait investigasi kasus penyerangan air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. ‘’Sore kemarin Kapolri udah saya undang, saya tanyakan langsung ke Kapolri, saya juga ingin mendapatkan sebuah ketegasan, ada progres atau ndak. Hasilnya? Dijawab ada temuan baru yang sudah menuju pada kesimpulan,’’ kata Jokowi usai acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Selasa (10/11) kemarin. Kepala Negara juga menegaskan tidak memberikan waktu lagi kepada pihak Polri untuk segera menyelesaikan kasus Novel Bawesdan tersebut dalam hitungan

hari. ‘’Saya tidak bicara masalah bulan. Kalau saya bilang secepatnya, berarti dalam waktu harian,’’ tegasnya. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal menjelaskan, perintah Presiden kepada Kapolri Jenderal Idham Azis untuk segera mengungkap kasus penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Menurut Iqbal, pihaknya telah menemukan alat bukti dan petunjuk yang signifikan dalam mengungkap kasus itu. Namun saat ini Polri belum dapat mengungkapkannya kepada publik. ‘’Tidak akan berapa lama lagi, insya Allah tidak akan sampai berbulan-bulan,’’ kata Iqbal. Hal. 15 Temuan Baru

Rabu Kliwon, 11Desember 2019

FIGUR Tunjang Pendapatan Daerah TAHUN 2020, DPRD Bali akan membahas sedikitnya 19 rancangan peraturan daerah (ranperda). Dari jumlah itu, lima di antaranya merupakan ranperda inisiatif dewan dan ada satu ranperda lanjutan pembahasan 2019. Artinya, dewan akan lebih banyak membahas ranperda yang diajukan eksekutif di Pemprov Bali. “Kami prioritas pada perdaperda yang penting dan dibutuhkan. Kalau inisiatif ini kan kendalanya biasanya di naskah akademik,” ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya, Selasa (10/12) kemarin. Ia mengaku sudah menyurati setiap komisi agar memunculkan ranperda inisiatif. Namun, rupanya tidak ada muncul inisiatif tersebut. Kalaupun di tahun depan ada lima ranperda inisiatif yang akan dibahas, sebetulnya karena ada usulan dari eksekutif. “Bapemperda tidak bisa memaksakan,” katanya. Menurut politisi PDI-P ini, kelima ranperda inisiatif yang akan dibahas yakni Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu, Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, Ranperda tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Bali, Ranperda tentang Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Bali, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan BLUD Dana Bergulir KUMKM. Secara umum, dari 19 ranperda yang akan dibahas lebih banyak menyangkut pendapatan daerah. “Kami kan perlu menunjang untuk pendapatan daerah, maka perda-perda itu yang menjadi prioritas pembahasan,” jelas Anggota Komisi II ini. Sedangkan satu ranperda lanjutan, kata dia Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Berbasis Branding Bali Tahun 2020-2040. Ranperda yang mestinya rampung pada tahun 2019 ini ditunda pembahasannya karena menunggu pengesahan revisi Perda RTRWP dari Kemendagri. (rin)

Selama 2019, BNNP Berhasil Tekan Peredaran Narkoba KERJA keras melakukan upaya preventif dan penindakan yang dilakukan BNNP Bali beserta jajarannya selama tahun 2019, tidak sia-sia. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah kasus narkoba tahun ini yaitu 806 kasus, sedangkan tahun 2018 sebanyak 922 kasus. Bahkan Bali menduduki posisi teratas tingkat nasional terkait nilai indeks ketahanan diri (anti) terhadap narkoba masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. Putu Gede Suastawa, S.H., Selasa (10/12) kemarin. “Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Gubernur Bali Bapak Wayan Koster atas supportnya selama ini. Paling menggembirakan adalah Bapak Wayan Koster membantu kami dalam pembangunan tempat Bali Post/rah rehabilitasi di Bangli Brigjen Pol. Drs. Putu Gede Suastawa, S.H. dan juga kendaraan operasional,” ujarnya. Terkait prediksi menurunnya peredaran barang terlarang ini saat perayaan tahun baru 2020, lanjut jenderal bintang satu asal Desa Gulingan, Mengwi, Badung ini, bisa dilihat dari beberapa faktor, antara lain menurunnya jumlah kasus narkoba di Bali 13 persen, berbanding lurus dengan turunnya prevalensi penyalah guna narkoba di Bali tiap tahun, yakni tahun 2017 sebanyak 50.539 orang dan tahun 2018 sebanyak 31.711 orang. Selain itu, nilai indeks ketahanan diri (anti) terhadap narkoba masyarakat Bali nomor 1 tingkat nasional. Nilai Ikota (indeks kota tanggap ancaman narkoba) Kabupaten Badung menempati ranking 1 dan Denpasar ranking 6 tingkat nasional. Di samping itu, makin banyak masyarakat yang terpapar narkoba mengakses layanan rehabilitasi. “Selama tahun 2019, sosialisasi dan penyuluhan tentang P4GN gencar kami lakukan sampai ke pelosok desa. Kami mengapresiasi banyak instansi pemerintah dan swasta sadar akan bahaya narkoba sehingga mereka melakukan tes urine secara mandiri,” ujar mantan Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara ini. Menyikapi tahun 2020, mantan Direktur Binmas Polda Bali ini menyampaikan, pihaknya bersama instansi terkait tetap melakukan pengawasan jalur masuk narkoba, yaitu Pelabuhan Gilimanuk, Celukan Bawang, Padangbai, Pelabuhan Benoa, Pantai Tulamben, Pantai Sanur, dan Bandara Ngurah Rai. Sedangkan hasil evaluasi tahun 2019 terkait tingkat peredaran narkoba di masing-masing wilayah, Kota Denpasar masuk kategori sangat rawan, Badung status rawan dan Buleleng agak rawan. “Sejak saya menjabat Kepala BNNP Bali telah membangun tiga BNNK yaitu, Buleleng, Karangasem dan Klungkung,” ujarnya. Suastawa yang juga seorang pemangku ini mengaku prihatin karena masih banyak orang asli Bali sebagai penyalah guna narkoba. Hal ini bisa dilihat dari data rehabilitasi berdasarkan domisili, yaitu orang asli Bali 172 orang, pendatang 84 orang, orang luar lahir di Bali 17 orang, dan orang asing 9 orang. Hasil penangkapan selama 2019 oleh BNNP Bali dan jajarannya sebanyak 54 orang. Barang bukti yang disita sabu-sabu 4,9 kilogram, ineks 1.642 butir, dan ganja 23.012 gram. “Tahun 2020 tentu saja kami akan berupaya terus meningkatkan kinerja baik di bidang sosialisasi, penyuluhan dan penindakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat Bali yang turut berpartisipasi dalam memerangi narkoba,” tegasnya. (rah)

Topik : Penegakan Perda Belum Maksimal

Bali Post/kmb12

PANTAU - Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan RI saat memantau harga sembako di pasar rakyat, Selasa (10/12) kemarin.

Akhir Tahun, Kemendag Pantau Harga Sembako Denpasar (Bali Post) – Memasuki akhir tahun, sudah menjadi kebiasaan harga akan melambung tinggi. Guna memastikan harga-harga kebutuhan pokok stabil, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI melakukan pemantauan harga sembako di Pasar Badung dan Pasar Nyanggelan, Selasa (10/12) kemarin. Dari hasil pemantauan tersebut, terdapat sejumlah harga komoditas mengalami kenaikan. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Kemendag Lasminingsih usai pemantauan mengatakan, hargaharga bahan pokok di Bali masih

relatif stabil. Karena beberapa harga barang yang sebelumnya sempat naik, sudah kembali normal. “Sebelumnya saya dengar beberapa komoditas, seperti daging ayam, bawang putih, dan bawang merah sempat naik, kini sudah tertangani,” katanya. Lasminingsih sempat memuji harga daging sapi dengan kualitas baik hanya berkisar Rp 120 ribu per kilogram. Harga ini dinilai cukup terjangkau. Demikian pula ketersedian bawang putih di Pasar Nyanggelan cukup memadai, sehingga tidak akan mengalami kendala dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru

2020. Karena adanya stok tersebut, harga bawang putih tak melebihi Rp30 ribu per kilogram. Sedangkan harga-harga yang mengalami kenaikan, di antaranya bawang merah dan telur. Bawang Merah mengalami kenaikan hingga Rp10.000 per kilogramnya. Semula harganya Rp Rp25 ribu, kini menjadi Rp35 ribu. Sementara untuk cabai harga masih normal yakni Rp30 ribu, termasuk cabai besar Rp15 ribu per kilogram. Kondisi ini didukung dengan pasokan yang cukup normal. Sedangkan untuk harga daging terdapat beberapa yang turun. Seperti harga dag-

ing ayam saat ini Rp35 ribu per kilogram, seminggu lalu sempat di angka Rp8 ribu per kilogram. Harga daging sapi masih tetap normal yakni untuk kelas I seharga Rp100 ribu per kilogram dan kelas II Rp90 ribu per kilogram. Salah seorang penjual telur, Nyoman Rini mengatakan, harga telur mengalami peningkatan mulai awal Desember. Misalnya telur tanggung yang awalnya Rp34 ribu per krat naik menjadi Rp38 ribu per krat. Untuk telur besar Rp40 ribu per krat, telur kecil Rp33 ribu per krat, dan telur super Rp45 ribu per krat. (kmb12)

Penegakan Perda Belum Maksimal Denpasar (Bali Post) – Langkah antisipasi terhadap para pelanggar peraturan daerah (perda) sudah dilakukan jajaran Satpol PP Denpasar. Namun kasus pelanggaran masih tetap saja terjadi. Kondisi ini tidak terlepas dari minimnya tenaga penegak perda di Kota Denpasar. Jika melihat luasan wilayah Kota Denpasar, maka seharusnya memiliki minimal 400 personel. Sementara Denpasar saat ini hanya memiliki 150 personel termasuk yang ada di masing-masing kecamatan. Hal ini terungkap saat rapat kerja antara Komisi I dan Komisi III DPRD Denpasar dengan Satpol PP, Kesbangpol, PUPR, serta Dinas Perizinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Selasa (10/12) kemarin.

Kepala Satpol PP Kota Denpasar Dewa Anom Sayoga mengungkapkan, kendala utama yang kini dihadapi instansinya, yakni kebutuhan akan SDM. Dikatakan, setiap tahun terdapat 10-15 orang tenaga yang purnatugas. Oleh karena itu, pihaknya berharap diberikan izin untuk merekrut pegawai kontrak untuk memenuhi formasi yang ada. Menurut Anom Sayoga, minimnya tenaga ini juga berdampak pada upaya penegakan perda di lapanBerita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391.

gan. Akibat personel yang terbatas, belum semua kasus pelanggaran yang muncul bisa ditangani. “Memang kami akui penegakan perda belum maksimal. Ini akibat minimnya tenaga yang ada,” katanya. Anom Sayoga mencontohkan, di masing-masing kecamatan hanya terdapat delapan orang petugas. Dengan jumlah itu, tidak semua bisa bertugas setiap hari. Karena ada kesibukan lainnya, seperti ada izin, piodalan, sakit, sehingga akan berpengaruh terhadap upaya pengawasan. Anom Sayoga menegaskan, upaya pencegahan juga sudah dilakukan. Namun sering terjadi kasus pelanggaran tersebut berulang. Ke depan pihaknya berharap ada sinergi den-

Bali Post/kmb

PERDA - Suasana sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang menyidangkan pelaku pelanggaran perda di salah satu banjar di Denpasar, beberapa waktu lalu. gan instansi terkait lainnya untuk meminimalisasi pelanggaran perda ini. Apabila hanya dilakukan sendiri, pihaknya yakin akan sulit untuk mengurangi pelanggaran perda. Kondisi serupa juga diakui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

(Kesbangpol) Denpasar, Nyoman Sugiarta. Pihaknya mengaku banyak jabatan eselon IV dan III sejak lama lowong. Kondisi ini akan memengaruhi kinerja instansi yang dipimpinnya sejak sembilan tahun lalu ini. (kmb12)

Operasi Pekat Agung

Ratusan Tersangka Ditangkap Denpasar (Bali Post) Polda Bali merilis pengungkapan kasus selama Operasi Pekat Agung II Tahun 2019, Selasa (10/12) kemarin. Selama 16 hari melaksankan operasi, Tim Satgas Polda Bali dan jajarannya berhasil mengungkap 178 kasus dan mengamankan 205 tersangka. Banyak barang bukti disita, di antaranya 451 botol miras dan 1.361 liter arak. Dari ratusan tersangka tersebut ada beberapa yang ditembak kakinya. Bahkan dua pelaku harus digendong petugas karena tidak bisa jalan akibat kedua kakinya ditembak. Wadir Reskrimum Polda Bali AKBP Suratno selaku Wakil Dansatgas Operasi Pekat Agung II mengatakan, operasi ini digelar Polda Bali dalam rangka untuk menjaga kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. “Hasilnya sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh pimpinan. Sesuai dengan target operasi yang sudah ditentukan dalam rencana operasi. Juga over prestasi dari beberapa target operasi yang kami tambahkan yang biasa disebut sebagai non target operasi. Upaya pengungkapan kasus ini semuanya karena kami ingin mewujudkan situasi kamtibmas Bali yang kondusif menjelang tahun baru dan termasuk juga perayaan Natal pada tanggal 25 Desember nanti,” ujarnya. Meskipun Operasi Pekat sudah usai, kata Suratno, Polda tetap

menjaga situasi Bali ini tetap kondusif karena Bali sebagai destinasi wisata dunia. Selanjutnya, mulai tanggal 12 hingga 18 Desember digelar Operasi Cipta Kondisi. Tujuannya untuk menciptakan situasi tetap kondusif demi dunia wisata Bali yang lebih baik. Suratno menambahkan, pencapaian Operasi Pekat yaitu 67 kasus curat, curas, curanmor dan narkotika, maupun kasus yang meresahkan lainnya dan masuk dalam target operasi (TO). Sedangkan untuk non TO sebanyak 111 kasus. “Selama 16 hari kerja operasi, kami berhasil mengungkap 178 kasus dan mengamankan 205 tersangka,” katanya. Menurut mantan Kapolres Buleleng ini, Polda Bali sangat konsen dan intens dengan kasus yang sekarang sedang marak ataupun viral di media sosial, terkait tindak pidana yang yang melibatkan orang asing sebagai korban. Kasus ini menjadi atensi dari Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose. Berkat kerja keras dari tim khususnya Polresta Denpasar berhasil mengungkap semua kasus curas yang korbannya adalah orang asing. Kasus tersebut, pertama adalah kasus curas di areal Pantai Padang-padang dan korbannya warga negara Spanyol. Kasus kedua adalah curas yang korbannya warga negara Jepang di Denpasar Selatan. “Menciptakan Bali yang aman dan kondusif, pelaksanaan operasi ini juga memberikan pesan

Bali Post/kmb36

OPERASI - Para pelaku tindak pidana yang ditangkap selama Operasi Pekat Agung II dan dirilis, Selasa (10/12) kemarin. kepada pelaku-pelaku tindak pidana di luar sana supaya jangan mainmain di Bali. Polda Bali akan menjaga wilayah Bali ini sebagai tujuan destinasi wisata dunia. Jangan coba-coba mengganggu situasi wilayah hukum Polda Bali menjelang Natal dan tahun baru. Tentunya kami punya kewenangan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur,” tegasnya. Dari evaluasi Operasi Pekat Agung II, Polresta Denpasar menduduki posisi teratas untuk jumlah penang-

kapan dan barang bukti yang disita. “Polresta Denpasar menjadi barometer wilayah Bali terkait keamanan. Kalau dilihat dari tangkapan yang dilakukan oleh Satgas Polresta, menunjukkan dinamika cukup tinggi dan tentunya juga berakibat terhadap banyaknya gangguan kamtibmas. Kami bersyukur rekan-rekan Satgas Polresta Denpasar ini siap untuk melaksanakan tugas sehingga apa yang menjadi target operasi bisa diungkap,” ujar Suratno. (kmb36)

Rabu Kliwon, 11 Desember 2019

DPMPTSP Badung Raih Penghargaan Zona Integritas Komitmen Wujudkan Pelayanan Prima Bebas Pungli KOMITMEN Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan prima khususnya perizinan yang bebas dari KKN dan pungli mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan diserahkan Men-PAN RB Tjahjo Kumolo kepada Kepala DPMPTSP I Made Agus Aryawan pada Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas yang diselenggarakan Kemen-PAN RB di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12) kemarin. Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dan Inspektur Luh Suryaniti. Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa pada kesempatan tersebut mengatakan, penghargaan Zona Integritas yang diterima DPMPTSP Kabupaten Badung merupakan sebuah motivasi bagi perangkat kerja yang lain untuk

bersama-sama menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sekda Adi Arnawa juga meminta kepada semua perangkat daerah bersama jajarannya untuk berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Badung. “Hal ini tentu dibutuhkan standar pelayanan yang perlu disiapkan, baik regulasinya dan tahapan-tahapan yang mesti dilakukan semua perangkat daerah, termasuk di dalamnya seluruh ASN yang mengelola pelayanan di Badung. Saya berharap ke depannya, penghargaan seperti ini menjadi indikator penilaian pimpinan perangkat daerah maupun bagi ASN di Kabupaten Badung,” ujarnya. Sementara itu, Kepala DPMPTSP I Made Agus Aryawan mengatakan, penghargaan yang diterima Kabupaten Badung khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung merupakan sebuah apresiasi dan penganugerahan yang diberikan oleh Kemen-PAN RB. Agus Aryawan menjelaskan, dalam proses seleksi

terdapat enam tahapan sampai diraihnya penghargaan zona integritas dan dari semua tahapan itu tim KemenPAN cukup ketat melakukan evaluasi. Lebih lanjut dikatakan, dari hasil evaluasi tersebut, DPMPTSP telah lolos dan telah berhasil meraih zona integritas. Artinya, sebagai sebuah institusi penyelenggara pelayanan publik, pihaknya bersama jajaran harus membuktikan bahwa semua urusan pelayanan khususnya perizinan di DPMPTSP itu tidak ada unsur pungli, pungutan-pungutan di luar ketentuan yang berlaku. “Ini sebuah tantangan, ini merupakan komitmen kami bersama guna mewujudkan integritas di Kabupaten Badung khususnya di Dinas DPMPTSP,” tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu meningkatkan pelayanan yang berintegritas bagi masyarakat. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi. “Pemerintah harus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Melalui transformasi digital, diharap-

kan pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan berintegritas. ASN yang berintegritas akan memegang teguh prinsip kejujuran, konsistensi, orientasi pelayanan, inovatif, disiplin,” katanya. Ma’ruf Amin berharap upaya tersebut dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat. “Saya minta agar zona integritas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ke depan cakupannya harus terus diperluas. Perubahannya harus semakin inovatif, terutama terhadap unit-unit yang melakukan pelayanan publik langsung kepada masyarakat,” paparnya. (ad279) PENGHARGAAN - Sekda Badung Wayan Adi Arnawa bersama Kepala DPMPTSP I Made Agus Aryawan dan Inspektur Luh Suryaniti usai menerima penghargaan dari Kemen-PAN RB sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).

Antisipasi Sampah Kiriman

DLHK Bentuk Tim URC Desalut

Mangupura (Bali Post) Sampah kiriman yang biasanya muncul di pantai barat Badung saat musim angin barat, selalu menjadi momok. Apalagi kawasan pantai di sisi barat merupakan kawasan pariwisata sehingga harus mendapat perhatian serius pihak terkait. Mengantisipasi sampah kiriman tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung membentuk tim yang dinamai Unit Reaksi Cepat Desalut (Deteksi, Evakuasi Sampah Laut - red). Menurut Kepala Dinas LHK I Putu Eka Merthawan, tim ini akan ditempatkan di sepanjang garis pantai mulai dari Pantai Parerenan hingga Pantai Jimbaran. Eka Merthawan menambahkan, pembentukan Tim URC Desalut itu merupakan salah satu langkah dari DLHK Badung dalam menyikapi masalah sampah kiriman yang disebabkan angin barat. Sehingga perlu

PROYEK - Salah satu proyek pembangunan SMA negeri yang dirampungkan oleh Pemkab Badung.

Bali Post/kmb27

Dua Proyek Pembangunan SMA Rampung

Mangupura (Bali Post) – Ta rg et Pem erint a h Ka b up a t en (Pemkab) Badung menyelesaikan dua unit bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) tercapai. Bahkan proyek fisik yang digarap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat rampung sebelum deadline. Seperti diketahui, untuk mengantisipasi permasalahan penerimaan siswa baru khususnya pada tingkat SMA, Pemkab Badung membangun dua sekolah baru yang akan dihibahkan ke Provinsi. Dua sekolah itu yakni SMAN 2 Abiansemal yang berlokasi di Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal dan SMAN 2 Kuta Selatan di Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Nusa Dua. Dikonfirmasi Selasa (10/12) kemarin, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Badung IGA Ngurah Arinda Trisnawati mengatakan, pihaknya tinggal melakukan pembersihan di dua unit bangunan tersebut. “Sudah rampung dan kini kami tinggal pembersihannya saja,” katanya. Menurut Arinda Trisnawati, SMAN 2

Abiansemal yang telah rampung tersebut juga dilengkapi dengan plang nama sekolah. Termasuk pos satpam, namun beberapa bagian halaman belum dilakukan penataan. “Untuk pembangunan sekolah SMAN 2 Abiansemal rampung hari ini (kemarin-red), meski nilai kontraknya berakhir pada Minggu (15/12) mendatang. Begitu juga SMAN 2 Kuta selatan juga sudah rampung dan tinggal dilakukan pembersihan,” ujarnya. Arinda Trisnawati menambahkan, untuk SMAN 2 Abiansemal juga telah dilakukan upacara pamelaspasan oleh pihak sekolah, sehingga nantinya bisa dengan cepat digunakan setelah diserahkan. Pamelaspasan dilakukan bertepatan dengan Hari Raya Saraswati. “Sekarang menunggu tanggal kontrak habis. Setelah itu baru diserahkan ke PUPR kembali,” ujarnya. Setelah kedua sekolah tersebut rampung, kata Arinda Trisnawati akan dilakukan proses pemeriksaan oleh tim PUPR. Setelah PUPR menerima dua gedung sekolah tersebut, selanjutnya akan dilakukan Naskah Perjanjian Hibah

Daerah (NPHD) dari Bupati Badung untuk diserahkan nanti ke Provinsi Bali. “Jika sudah sesuai dengan speks yang telah ditentukan, barulah PUPR akan menerima. Begitu sebaliknya jika tidak sesuai akan dilakukan perbaikan kembali. Intinya kami ingin sesuai yang diharapkan. Apalagi ini sekolah, kami tidak ingin kualitas yang dibangun bermasalah,” tegasnya. Arinda Trisnawati menambahkan, pembangunan gedung SMAN 2 Abiansemal disiapkan anggaran Rp59.398.096.940,00, dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp59.192.051.369,55. Sementara untuk SMAN 2 Kuta Selatan dianggarkan Rp59.398.096.940,00, dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp59.134.766.667,79. Setelah melalui proses pelelangan nilai kontrak SMAN 2 Abiansemal sebesar Rp56.413.091.306 yang dikerjakan PT Tunas Jaya Sanur, sedangkan SMAN 2 Kuta Selatan diker-jakan oleh PT Bianglala Bali dengan nilai sebesar Rp54.443.123.247. (kmb27)

Hujan Tak Kunjung Turun

Suhu Capai 370 C

Denpasar (Bali Post) Beberapa hari belakangan ini suhu udara di Bali terasa sangat panas hingga mencapai 37˚ C. Bahkan saat malam pun masih terasa gerah. Padahal seharusnya Desember telah memasuki musim hujan. Prakiraan BMKG Wilayah III Denpasar, Diana Hikmah, mengatakan kondisi ini disebabkan karena posisi matahari yang masih berada di wilayah Belahan Bumi Selatan, dimana energi/ sinar matahari yang diterima menjadi lebih banyak daripada di Belahan Bumi Utara. Sesuai dengan sifat material, dimana daratan lebih cepat menyerap dan melepas panas, maka di siang hari penyinaran matahari yang diserap daratan menjadi lebih tinggi. Sedangkan sifat lautan yang lambat menyerap panas, maka pada malam hari lautan akan melepaskan panas yang diteri-

manya ke atmosfer. “Itulah mengapa pada malam hari gerah atau panas juga tetap dirasakan,” kata Diana Hikmah, Selasa (10/12) kemarin. Dijelaskan, secara umum masuknya musim penghujan di wilayah Bali memang tidak selalu sama. Hal ini karena kondisi geografis tiap wilayah yang berbeda-beda. Wilayah Bali bagian tengah, seperti Tabanan, Badung, dan Gianyar bagian utara akan lebih dahulu memasuki musim penghujan, diikuti oleh wilayah lainnya. Sedangkan yang terakhir memasuki musim penghujan adalah Nusa Penida dan Buleleng bagian barat. Musim hujan secara umum di Indonesia dan khususnya wilayah Bali mengalami keterlambatan. Menurut Diana Hikmah, terlambatnya musim hujan di wilayah Indonesia termasuk Bali disebabkan Angin Timuran masih dominan, dimana massa

dilakukan sebuah inovasi dalam mengatasi hal itu dengan penempatan tim di sejumlah titik yang dianggap rawan terjadinya tumpukan sampah kiriman. “Tim URC Desalut ini akan dibagi menjadi sembilan kelompok dengan masing-masing anggota sebanyak 100 orang,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (10/12) kemarin. Menurut Eka Merthawan, tim ini sudah dibentuk. Dari total sembilan Tim URC Desalut ini akan standby di setiap pos selama 24 jam. Kendati demikian, pihaknya akan melihat situasi di lapangan. Apabila pada titik tertentu tidak terlalu banyak sampah maka akan ada sekitar 25

personel saja. Namun kalau di titik yang diperkirakan banyak tumpukan sampah, di lokasi itu akan dikerahkan kekuatan penuh sebanyak 100 personel. “Nantinya tim ini akan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk hotel dan akomodasi pariwisata lainnya yang berada tepat dengan lokasi titik sampah,” bebernya. Seb elum ny a , B a nd esa Adat Kuta I Wayan Wasista sempat mewacanakan akan menggandeng perajin kayu untuk memanfaatkan sampah kiriman tersebut. Terkait langkah itu, Eka Merthawan mengaku sangat mengapresiasi. Pihaknya menilai ada inovasi dalam mengatasi persoalan sampah kiriman yang selalu muncul di kawasan Pantai Kuta. Hanya saja inovasi tersebut harus benar-benar ditindaklanjuti saat ada sampah kiriman. (kmb23)

udara kering dari Benua Australia masih mempengaruhi wilayah Bali. Selain itu, adanya Fenomena DM (Dipole Mode) positif, yaitu anomali suhu muka Laut Samudera Hindia tropis bagian barat lebih besar daripada di bagian timurnya. Oleh karenanya, temperatur air laut di pantai timur Afrika dan Samudera Hindia bagian barat mengalami peningkatan dibandingkan di sebelah barat Sumatera, sehingga aliran massa udara basah bergeser menuju pantai timur Afrika dan Samudera Hindia bagian barat. Berdasarkan data BMKG, kata Diana Hikmah suhu maksimum di Bali pada Desember 2019 tercatat di Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar mencapai 37˚ C ius dan minimum tercatat 21° C di Pos Kahang-Kahang. “Kondisi ini diprakirakan masih dapat terjadi hingga Maret 2020,” katanya. (win)

Kemenag Badung Sosialisasikan Moderasi Beragama di Kalangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan KANTOR Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Badung menggelar sosialisasi moderasi beragama di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan tingkat Pratama Widya Pasraman, Selasa (10/12) kemarin. Kegiatan yang diikuti sekitar 30 peserta anggota Himprawira (Himpunan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pratama Widya Pasraman) diselenggarakan di Sekretariat Himprawira Kabupaten Badung di Pratama Widya Pasraman Adnyani, Gerih, Abiansemal, Badung. Kegiatan ini dibuka Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Badung I Gusti Agung Gede Manguningrat didampingi Kasi Pendidikan Agama Hindu Kantor Kemenag Kabupaten Badung Ida Bagus Made Windu dan Ketua Himprawira Kabupaten Badung I Wayan Wikrawan. Menurut Gusti Agung Gede Manguningrat, moderasi beragama bertujuan untuk memberikan pemaha-

man pada umat agar menjalankan ajaran agama sesuai dengan koridor ajaran yang dianut, dan tidak dilakukan secara berlebihan. Sosialisasi moderasi beragama kali ini menyasar pendidik dan tenaga kependidikan tingkat Pratama Widya Pasaraman. Ini dimaksudkan agar moderasi dipahami mulai dari anak usia dini. Dalam penyampaiannya dilakukan dengan cerita-cerita, sehingga menarik minat dan mudah dipahami anak. Dengan begitu pemahaman ajaran agama menjadi moderat, netral, tidak terlalu berlebihan dipahami dari anak usia dini. ‘’Moderasi beragama merupakan program pemerintah pusat,’’ kata Gusti Agung Gede Manguningrat yang akrab disapa Gung Mangu. Hal ini dilatarbelakangi ketika banyak umat dalam melaksanakan ajaran agama yang terlalu dilebih-lebihkan, dan mengaku pada ajaran agama sendirilah yang pal-

MODERASI BERAGAMA - Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Badung membuka sosialisasi moderasi beragama tingkat Pratama Widya Pasraman di Sekretariat Himprawira Badung, Selasa (10/12) kemarin.

ing benar. Sedangkan ajaran agama lainnya salah. Padahal semua ajaran agama itu mengajarkan cinta kasih. Pelaksanaan yang terlalu dilebih-lebihkan akan mengarah pada radikal. Yang menyebabkan akan mengarah terjadinya perpecahan. ‘’Inilah yang kita hindari. Tapi kalau sudah menyadari hakikat ajaran agama, kedamaian akan kita dapatkan. Kita tidak ingin suatu ajaran agama terlalu berlebihan pelaksanaannya,’’ terang Gung Mangu. Ditambahkannya, moderasi beragama merupakan salah satu usaha pemerintah, supaya masyarakat memahami ajaran agamanya sesuai dengan koridor yang ada. Moderasi beragama ini dicetuskan Menteri Agama RI karena melihat pemahaman masyarakat akan ajaran agama yang dianutnya terlalu berlebih-lebihan. Dengan moderasi beragama ini diharapkan nantinya umat dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat dengan baik dan tidak terlalu berlebihan. Sementara itu, Ketua Himprawira Kabupaten Badung I Wayan Wikrawan sangat menyambut baik dengan adanya sosialisasi moderasi beragama di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan. Karena dengan ini, pelaksana pendidikan mendapatkan pemahaman lebih mendalam terkait moderasi beragama tersebut. Diharapkan, kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. ‘’Jadi kegiatan ini seperti suatu tambahan ilmu, atau penyegaran bagi tenaga pendidik dan kependidikan itu sendiri,’’ papar Wikrawan. (ad278)

Rabu Kliwon, 11 Desember 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Memahami Esensi Evaluasi MENDIKBUD Nadiem Makarim sudah memberi sinyal bahwa Ujian Nasional (UN) baik sifatnya tulis pensil dan berbasis komputer (UNBK) akan dihapus, apakah tahun ini atau tahun depan. Tentu ini masih menimbulkan pro dan kontra karena kesannya ganti menteri ganti kebijakan. Sementara sekolah terus menjadi objek kelinci percobaan. Khusus di Bali iklim UNBK sudah menjadi sebuah keharusan guna menjamin sistem evaluasi yang berintegritas. Jika kita memahami esensi dari evaluasi pendidikan, semestinya ujian atau tes tetap dilakukan sesuai kepentingan. Misalnya tes diagnostik dipakai untuk mengetahui problema belajar siswa dan mengajar guru. Tes sumatif untuk menguji kemampuan siswa selama satu semester. Ujian akhir untuk pemetaan digunakan untuk mengetahui daya serap peserta didik atas materi yang telah diberikan selama setahun. Ada juga tes bakat dan minat untuk penelusuran minat dan bakat serta potensi holistik lainnya. Jika kita berpikir positif, UN sebenarnya sa-ngat diperlukan untuk jenis tes diagnostik dan pemetaan. Dia baru bisa menjadi tes penentu kelulusan jika syaratnya, fasilitas dan SDM guru di sekolah berstadar nasional. Sementara kondisi sekolah kita masih belum merata. Sangat ironis UN dijadikan syarat kelulusan. Sebagai tes untuk pemetaan dan diagnistik, UN masih diperlukan sekalipun akhirnya harus menyedot APBN yang besar. Namun masalah ini bisa diatasi dengan cara setiap sekolah dan daerah melakukan tes diagostik tersendiri guna mengetahui problema dari sejumlah faktor pendidikan yang berpengaruh pada kualitas pendidikan. Kelulusan tetap ditentukan oleh tes hasil belajar guru bidang studi karena gurulah yang mengetahui kemampuan anak bersangkutan. Jadi, sebelum kita setuju dan menolak UN dihapus, diperlukan pemahaman yang jernih soal esensi evaluasi pendidikan secara holistik. Kita harusnya belajar dari Malaysia yang sebenarnya meniru sistem UN di Indonesia, namun secara konsekuen dijalankan alias tak gampang mengubah kebijakan pendidikan. Di Malaysia secara rutin menggelar Ujian Nasional atau disebut Ujian Negara. Fungsinya selain untuk memetakan dunia pendidikan, juga untuk menyeleksi mana siswa yang tamatan SMP yang berhak masuk ke SMA atau lulusan SMA yang masuk ke perguruan tinggi. Lulusan SMP yang berhak masuk SMA adalah mereka yang memiliki grade minimal nilai rata-rata delapan. Sedangkan yang tak memenuhi syarat diarahkan memilih SMK agar mereka memiliki life skill. Demikian juga lulusan SMA yang meraih nilai UN terbaik yang diarahkan masuk ke universitas, sedangkan yang lain boleh masuk ke pendidikan vokasional seperti politeknik dan keterampilan lainnya.

Menghapus UN dan Orientasi Pendidikan Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) sekarang sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat, khususnya insan pendidikan. Di media sosial, berita dan keterangan Mendikbud Nadiem Makarim tentang wacana tersebut juga sedang menjadi viral. Sekarang ini sedang dilakukan pengkajian, hasilnya belum diketahui secara pasti, apakah nantinya UN benar-benar dihapus atau diperbaiki pada hal-hal yang kurang atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak anggota masyarakat yang menginginkan UN dihapus. Di sisi lain banyak juga yang ingin UN dipertahankan dengan perbaikan.

Oleh Kurniawan Adi Santoso ecara keilmuan, untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik banyak cara bisa digunakan, salah satu cara yang sangat populer selama ini adalah dengan menyelenggarakan ujian. Dalam Ilmu Evaluasi Pendidikan dikenal ada dua jenis ujian, yaitu Ujian Prestasi (Achievement Test) dan Ujian Prediksi (Prediction Test). Dan UN termasuk jenis Ujian Prestasi dengan ketentuan penyelenggaraannya dilakukan di akhir program (post test). Soalnya didasarkan kepada materi pembelajaran yang sudah diajarkan kepada peserta didik, hasilnya dijadikan sebagai faktor penentu kelulusan, dan lainnya. Lantas apa yang bermasalah dalam UN? Dilihat dari ketentuan penyelenggaraan di akhir program tidak masalah. Ketentuan materi pembelajaran yang sudah diajarkan tidak masalah. Tetapi ketentuan faktor penentu kelulusan inilah yang bermasalah. Pemerintah lewat UN telah merampas hak dan kewajiban

guru untuk menguji dan menetapkan kelulusan siswa. Telah jelas dalam Pasal 58 (1) UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ini berarti penentuan kelulusan siswa, ya… menjadi otonomi guru. Akhirnya UN sebagai penentu kelulusan disudahi pada masa Mendikbud Anies Baswedan yang menghapus UN sebagai indikator kelulusan siswa. Meski begitu, pemerintah daerah tetap menjadikan UN sebagai prestasi pendidikan di daerahnya. Pemerintah daerah melakukan perankingan sekolah berdasarkan nilai UN. Hal itu yang kemudian menimbulkan tekanan di lapisan bawah yakni guru dan murid. Proses pembelajaran di kelas masih saja mengutamakan mata pelajaran yang masuk UN. Pembelajaran yang seharusnya diwarnai diskusi, meneliti, mencipta teknologi sederhana, dan sebagainya menjadi dikesampingkan. Tiap hari murid

S URAT PEMBACA

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Permohonan Dana Punia Pura Giri Natha Candi Airlangga Kami Panitia Pembangunan dan Perluasan Pura Giri Natha di Kabupaten Kediri, Jawa Timur dengan kerendahan hati kepada umat momohon untuk mendukung kelancaran pembangunan dan perluasan areal pura yang kami lakukan. Dengan pembangunan Pura Giri Natha ini diharapkan bisa sebagai sarana untuk mening-

‘’dijajah’’ dengan latihan beragam soal dari mapel UN. Pulang sekolah pun mereka masih ikut bimbingan belajar. Yang sematamata agar dapat nilai UN yang memuaskan. Bila orientasi pendidikan kita masih mengutamakan UN (kognitif), tentu sulit menginginkan sistem pendidikan yang dapat menciptakan link and match. Guru jadi enggan berinovasi. Orientasi mengajarnya hanya memenuhi target menghabiskan materi dan memberi latihan soal UN pada siswa. Sehingga menjadikan siswa tidak memiliki kemampuan untuk menerjemahkan berbagai bidang keilmuan ke dalam realitas masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini hasil UN, khususnya di SMP, MTs, SMA dan MA, tidak dijadikan faktor penentu kelulusan. Yang dijadikan faktor penentu adalah kesertaan dalam UN. Seorang peserta didik yang tidak mengikuti UN jelas tidak lulus. Tetapi seorang peserta didik yang mengikuti UN dimungkinkan lulus tanpa mempertimbangkan

hasil UN yang diikutinya. Implikasinya, seorang peserta didik yang hasil UN-nya sangat rendah misalnya hanya 10.00 dari 100.00 dimungkinkan lulus. Dan faktanya memang banyak peserta didik yang lulus meskipun hasil UN-nya rendah atau sangat rendah. Realitas seperti itu telah menimbulkan banyak masalah di lapangan. Di antaranya banyak peserta didik yang mengikuti UN tidak sepenuh hati, tidak memiliki persiapan maksimal. Bahkan banyak yang asal-asalan dalam arti asal ikut, asal menjawab materi soal dan lain-lainnya. Dengan kondisi seperti ini tentu hasil UN yang diperoleh tidak mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya, baik secara individual maupun kolektif. Kalau hasil UN seperti di atas dijadikan dasar untuk melakukan pemetaan kualitas, maka pemetaan yang diperoleh juga tidak mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya. Sayang, biaya ratusan miliar rupiah yang digunakan untuk penyelenggaraan UN tidak sepadan dengan hasil yang diperoleh. Apakah UN harus dihapus? Sejauh hasil UN tidak menentukan kelulusan sebaiknya UN dihapus. Kalau UN dihapus, bagaimana solusi untuk memetakan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan? Alternatif pertama, UN tetap diselenggarakan dengan pembenahan yang tepat secara keilmuan dan secara proses. UN sesungguhnya bisa dipakai untuk mening-

katkan nilai luhur dan spiritual serta kesadaran akan kebesaran leluhur pada masa lalu. Berkenan dengan hal tersebut, untuk proses dan perluasan Pura Giri Natha pada tahap I telah direncanakan biaya sebesar Rp1,89 miliar. Berkenan dengan hal tersebut, karena keterbatasan dan kendala kekurangan biaya, kami berharap umat turut me-

nyalurakn bantuan dana punia untuk mendukung kelancaran pembangunan Pura Giri Natha. Saat ini untuk desain pembangunan dan perluasan Pura Giri Natha disusun oleh Padma Group yang dipimpin oleh Dewa Made Beratha. Pura ini berlokasi di Dusun Puthuk, Desa Beneraan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dana punia bisa disalurkan atau ditransfer melalui Bank BRI Unit Kandangan dengan nomor rekening

055501009609535 atas nama Panitia Pembangunan dan Perluasan Pura Giri Natha. Atas bantuan dan partisipasi umat dalam hal ini, kami pihak panitia menghaturkan terima kasih. Semoga amal baik para bhakta bisa memperlancar rencana perluasan Pura Giri Natha. I Gusti Ketut Putra Ketua Panitia Pembangunan dan Perluasan Pura Giri Natha

katkan motivasi belajar, maka harus bisa mengukur hasil belajar siswa. Soal UN harus diujicobakan terlebih dahulu pada sampel yang cukup besar. Kemudian diadakan analisis untuk menentukan validitas maupun reliabilitas soal secara keseluruhan. Sehingga soal pada UN benar-benar bisa mengukur hasil belajar siswa. Dan yang terpenting prosesnya harus mengutamakan karakter kejujuran. Alternatif kedua, UN segera dihapus dan diganti dengan metode lain untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Misalnya dengan Evaluasi Berkala, Uji Pencapaian Standar, Uji Kemampuan Berbasis Kurikulum, dan masih banyak metode yang lainnya. Penulis, guru SDN Sidorejo Kab. Sidoarjo, Jatim

POJOK 2020, BI tetap akomodatif antisipasi resesi ekonomi. - Dampak ke rakyat belum diantisipasi. *** Petani kopi di Kintamani yakin produksinya akan meningkat. - Harga belum tentu naik. *** Keterbatasan personel, penegakan perda belum maksimal. - Sudah ‘’lagu lama’’.

Senator RI Gagas Anugerah Bali BUMN Award II 2019 di Gedung BI

FT Unud Lepas 154 Calon Wisudawan FAKULTAS Teknik Universitas Udayana (FT Unud), Selasa (10/12) kemarin melepas sebanyak 154 calon wisudawan. Dengan rincian, 1 orang program doktor, 26 orang program m a g i st e r d a n 1 2 7 o ra ng program sarjana. Menurut Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Perencanaan FT Unud I Ketut Sudarsana, kegiatan kali ini merupakan kegiatan rutin yang digelar sebelum pelaksanaan wisuda di Univeraitas Udayana. Dikatakannya, ini merupakan kegiatan di setiap fakultas untuk melakukan pelepasan terhadap calon wisudawan di fakultas masing-masing. Untuk di Fakultas Teknik, kata Sudarsana, mengambil tema ‘’Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan untuk Para Calon Wisudawan’’ yang dilepas periode Desember tahun 2019. Adapun jumlah lulusan yang dilepas yakni sebanyak 154 orang calon wisudawan yang terdiri dari 1 orang program S-3, 26 orang program magister dan sisanya program S-1. ‘’Tema ini diambil karena kita berharap, di akhir perkuliahan, kita tetap mengingatkan kepada para lulusan agar tidak hanya menjadi pencari kerja atau job seeker, tetapi berharap mereka bisa menjadi pribadi yang menciptakan lapangan kerja,’’ harapnya. Dengan mereka bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga dengan demikian bisa merekrut lebih banyak tenaga kerja. Yang tentunya dapat mengurangi jumlah

MELEPAS - Fakultas Teknik Universitas Udayana (FT Unud), Selasa (10/12) kemarin melepas sebanyak 154 calon wisudawan. pengangguran yang ada di Indonesia. Sementara terkait kompetensi dari lulusan FT Unud, katanya, sudah dirancang pada setiap kurikulum. Yang mana, masing-masing program studi sudah mempunyai kurikulum di setiap kompetensi untuk level sarjana, magister maupun level doktor. Ini tentunya sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional atau SN Dikti dan KKNI yang sudah ditetapkna pemerintah. ‘’Saat ini, di tiga prodi di FT adalah Prodi Teknik Sipil, Teknik Mesin dan Teknik Elektro sedang diakreditasi, standar akreditasi internasional bidang teknik atau akreditasi IABEE,’’ bebernya. Melalui akreditasi IABEE tersebut, juga ditetap-

kan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang sudah disiapkan. Diharapkan lulusan saat ini sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Sementara untuk serapan lulusan saat ini, dari hasil research study, rata-rata lulusan FT Unud menunggu kerja di bawah enam bulan. Adapun lulusan terbaik di tingkat fakultas yakni dari Program S-3 Ilmu Teknik diraih Dr. Anak Agung Istri Agung Sri Komaladewi, S.T., M.T. dengan IPK 3,73 predikat sangat memuaskan. Dari S-2 Teknik Elektro diraih I Wayan Surya Pramana S.T., M.T., IPK 3,92 dengan pedikat pujian. S-1 Teknik Mesin diraih Putu Erik Sanjaya S.T. (ad268)

Dr. Wedakarna Minta Perusahaan BUMN Bantu Program Gubernur Bangun Majelis Desa Adat

DUKUNGAN terbuka atas program pembangunan gedung Kantor Majelis Desa Adat di Bali sesuai program Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster dengan memberdayakan partisipasi dari BUMN di Bali disampaikan langsung Senator DPD-RI asal Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III saat memberikan sambutan di gedung Bank Indonesia (BI) serangkaian Penganugerahan BUMN CSR Award II Tahun 2019. Dalam kesempatan yang dihadiri para petinggi BUMN itu, Senator Arya Wedakarna (AWK) menyampaikan sudah saatnya mekanisme dan sistem penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) di Bali, khususnya oleh perusahaan BUMN, tepat sasaran. Mengingat kebutuhan Bali semakin meningkat akan tanggung jawab sosial dan masyarakat. ‘’Salah satu program baik yang dimiliki Pemprov Bali adalah inisiatif menggunakan dana non-APBN/ APBD untuk membangun gedung Majelis Desa Adat di seluruh Bali. Ini patut didukung semua pihak, termasuk mendapatkan dukungan politik dari DPD-RI. Kita memahami perusahaan BUMN di Bali bisa mendapatkan keuntungan dan berkontribusi karena adanya dunia pariwisata di Bali. Ekonomi berjalan, keuangan berputar dan daya beli masyarakat tinggi tentu karena ada faktor industri pariwisata budaya serta jelas sistem kepariwisataan kita bisa hebat seperti ini karena budaya Hindu Bali. Jika tidak ada budaya Hindu Bali, maka logikanya

tidak ada 8 juta wisatawan ke Bali membawa uang. Turis ke Bali karena kehebatan adat istiadat, kesenian dan juga budaya Hindu, bukan yang lainnya. Kini saatnya momentum membantu desa adat di Bali dengan memiliki kantor Majelis Desa Adat di setiap kabupaten/kota. Ini wujud agar eksekusi Perda Desa Adat No. 4/2019 bisa maksimal menjaga adat istiadat Bali. Saya minta kepada BUMN untuk mendukung program Gubernur Bali. Saya kira ini bagian dari Satyagraha Bali,’’ ungkap Gusti Wedakarna. Ia pun menyampaikan salah satu kelemahan Indonesia saat ini adalah tidak memiliki UU khusus untuk CSR dan masih dalam proses Prolegnas. ‘’Program CSR masih berpatokan dengan sejumlah UU dan sporadis. Ini tanggung jawab DPDRI, DPR-RI dan Pemerintah Pusat untuk mengajukan UU CSR. Semoga segera terwujud karena masalah kesejahteraan sosial adalah bagian dari tanggung jawab unit usaha yang beroperasi di Indonesia,’’ jelas Senator AWK. Ia pun menyampaikan harapannya ke depan agar peran BUMN semakin maksimal dalam menyalurkan CSR dan indikator dari perbaikan kualitas ini bisa dilihat dari pelaksanaan BUMN CSR Award II Tahun 2019 ini. Sebagaimana disampaikan Ni Made Yudhaningsih, S.E., M.M. (Ketua Panitia) yang menyatakan dari segi kualitas, maka banyak peningkatan terkait dengan kualitas penyaluran BUMN Award tahun ini. ‘’Tahun 2019, tim dewan juri lintas

profesi sudah memulai proses penilaian sejak Mei hingga November 2019. Parameter keberhasilan CSR juga diukur lebih detail, dan dari hasil penilaian dewan juri, hal ini cukup ada peningkatan. Buktinya peraih penghargaan kelas satu (Gold) Award malah lebih banyak daripada Silver dan Bronse. Ini artinya sudah ada perubahan positif dari BUMN di Bali. Tentu secara prestasi kerja, manajemen BUMN di Bali bisa menjadikan hal ini sebagai milestone untuk peningkatan kinerja perusahaan, termasuk promosi karier. Sebagaimana yang disampaikan Senator tadi, bahwa SDM yang mumpuni dalam

hal CSR patut dipromosikan ke tingkat nasional,’’ ucap Yudhaningsih didampingi Ni Putu Abdi Guna Adiarsa (Sekretaris Panitia). Adapun peraih BUMN Award kategori Gold yakni PLN, Telkom, Askrindo, Taspen, BRI, BNI, TTN, Jasindo, ITDC, The Patra Bali, Garuda Indonesia, Jasa Marga Bali Tol, Angkasa Pura, Pertamina dan Bulog. Sedangkan kategori Silver yakni Pos Indonesia, Pegadaian, Kimia Farma, Bank Mandiri, Waskita Karya dan Pelindo III. Kemudian kategori Bronse yakni Pertani (Persero), ASDP, Damri, Adhi Karya, Nindia Karya, Sucopindo. (ad274)

SATYAGRAHA - Senator DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III didampingi Deputi Bank Indonesia Kanwil Bali saat memberikan penghargaan kepada peraih BUMN CSR Award 2019 di Gedung BI.

Bali Community - Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.  Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Nyoman Winata, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: IB. Wirawan Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Kliwon, 11 Desember 2019

Bupati Eka Resmikan 393 Titik Wifi Gratis dan 2 Wifi Corner di Tabanan DALAM rangka meningkatkan pelayanan masyarakat serta dalam rangka persaingan di era modern, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Diskominfo terus melakukan terobosan yang bersifat melayani secara digital. Salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan program wifi gratis di 393 titik dan wifi corner. Hal itu diungkapkan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, pada acara peresmian wifi corner dan wifi gratis di Kabupaten Tabanan yang digelar di gedung kesenian I Ketut Maria, Selasa (10/12) kemarin. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Eka didampingi Sekda Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Kadiskominfo Provinsi Bali, Kadiskominfo Tabanan I Putu Dian Setiawan, serta Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tabanan I Ketut Ridia. Turut hadir pada kesempatan tersebut, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Tabanan, General Manager

PT Comment Plus (Icon Plus) Wilayah Bali, Majelis Madya dan Majelis Alit Desa Pakraman se-Kabupaten Tabanan, siswa-siswi SMP dan SMU atau sederajat se-Kabupaten Tabanan. ‘’Jadi kita bersyukur, kita terbanyak untuk Wifi di Bali. Sudah 100 persen terpasang dan terbanyak. Artinya karma baik tidak salah alamat. Sepanjang kita berbuat baik pasti mendatangkan bonus yang besar,’’ ucap Bupati Eka. Di samping itu Bupati Eka sangat mengapresi seluruh pihak terkait yang ikut mensukseskan pelaksanaan wifi gratis di 393 titik dan wifi corner ini. ‘’Karena kita lagi go-digital, saya harapkan perencanaan ini sukses bisa bermanfaat untuk semuanya dan kita harapkan juga server-server untuk bisa digabungkan jadi satu,’’ jelasnya. Menurutnya, dalam mewujudkan e-government semua server harus saling terkait. Kalau tidak maka sangat sulit mewujudkan hal tersebut. ‘’Jadi mohon atensi semua pihak. OPD yang kiranya belum

menyatukan servernya agar digabung sehingga kita bisa mewujudkan e-government,’’ tegasnya. Bupati Eka juga menekankan agar seluruh pihak yang terkait tidak hanya menyambungkan servernya namun juga harus kompak serta membangun koordinasi dan komunikasi yang baik. ‘’Karena apa, karena untuk mewujudkan sesuatu yang baik itu tidak bisa sendiri. Saya harapkan semua tetap kompak, tetap satu komando. Jangan bermimpi dan berkhayal, tunjukan kinerja yang baik,’’ ungkapnya. Kadiskominfo Kabupaten Tabanan I Putu Dian Setiawan mengungkapkan, tujuan dibangunnya wifi corner dan free wifi di Kabupaten Tabanan adalah sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang sesuai dengan konsep pengembangan e-government secara nasional atau saat ini dikenal dengan istilah SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Pembangunan wifi corner dan free wifi di Kabu-

paten Tabanan merupakan salah satu infrastruktur yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Tabanan Serasi. ‘’Sebagai manajemen keberlanjutan Tabanan Serasi, pembangunan wifi corner dan free wifi di Kabupaten Tabanan nantinya diharapkan dapat berfungsi untuk peningkatan perekonomian, kepariwisataan, memperkuat budaya, kesehatan dan pengetahuan sesuai dengan potensi lokal dan wawasan global yang dimiliki,’’ imbuh Putu Dian Setiawan. Dilaporkannya juga bahwa saat ini Pemkab Tabanan melalui Diskominfo telah membangun dua fasilitas wifi corner, yaitu satu di lapangan Dangin Carik dan di seputaran gedung kesenian I Ketut Maria. Dana pembangunan wifi corner berasal dari APBD senilai Rp 40 juta dengan kapasitas bandwith sebesar 100 Mbps dedicated. ‘’Pada masa yang akan datang akan kita bangun juga di tempat lain secara bertahap,’’ tambahnya.

Dewan Minta Kerja Sama RS Nyitdah dengan BPJS Ditindaklanjuti

Bali Post/bit

MENINJAU - Jajaran Komisi IV DPRD Tabanan saat meninjau RS Nyitdah. Tabanan (Bali Post) Rencana kerja sama dengan BPJS Kesehatan harus segera ditindaklanjuti. Hal ini menyusul telah terakreditasinya RS yang berlokasi di Kecamatan Kediri tersebut. Desakan tersebut dilontarkan Komisi IV DPRD Tabanan saat meninjau pelayanan UPTD RS Nyitdah, Selasa (10/12) kemarin. Kunjungan Komisi IV DPRD Tabanan dipimpin Ketuanya I Made Suarta dan diterima Kepala Dinas Kesehatan dr. Nyoman Suratmika didampingi Kepala UPTD RS Nyitdah dr. Nyoman Wismabrata. Dewan sempat berkeliling ke ruangan dan bangunan yang ada di RS dengan luas 7 hektar tersebut. Dewan berharap dengan telah

terakreditasinya UPTD RS Nyitdah pelayanan bisa lebih baik dan segera dilakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan demikian masyarakat akan mau berobat dan dirawat di RS Nyitdah. ‘’Kami mendorong agar pelayan RS Nyitdah segera optimal, apalagi sudah terakreditasi sehingga bisa kerja sama dengan BPJS Kesehatan,’’ ucap Ketua Komisi IV Made Suarta. Dewan juga meminta RS Nyitdah membenahi pelayanan agar pasien merasa nyaman. Apalagi ada rencana bantuan dari BKK Provinsi Bali sebesar Rp 70 miliar di tahun 2020 yang bisa diarahkan untuk melengkapi sarana-prasarana yang kurang. Sementara itu, Kepala UPTD RS Nyitdah dr. Suratmika menjelas-

kan, dengan terakreditasinya RS Nyitdah maka proses kerja sama dengan BPJS bisa ditindaklanjuti. Dia memprediksi, kerja sama baru bisa berjalan 1 Januari 2020. Ditegaskannya, RS Nyitdah sudah siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, RS ini sudah siap dari sisi jumlah tempat tidur, jenis dan kompetensi SDM, sarana dan prasarana. ‘’Dengan ditargetkan pendapatan RS Nyitdah Rp 10 miliar di anggaran induk tahun 2020, kemungkian dapat dipenuhi,’’ katanya. Pihaknya mempredikasi jumlah kunjungan pasien terus meningkat. Untuk layanan UGD diperkirkan 75 pasien setiap hari atau setahun setara 21.600 pasien. Sementara untuk kunjungan seluruh poliklinik sebanyak 425 pasien per hari atau dengan 122.400 pasien setahun. ‘’Asumsi itu bisa didapat juga dengan prediksi pasien rawat inap mencapai 80 persen dengan kewajiban menambah 100 bed,’’ jelasnya. Untuk mendukung rencana tersebut, perlu penambahan sarana, prasarana dan SDM. Untuk itu pihaknya mengusulkan pembangunan beberapa sarana pendukung, seperti gedung laundry dengan kelengkapannya serta penyiapkan sistem pelayanan, farmasi dan penambahan tenaga dengan nilai total Rp 4,430 miliar lebih. ‘’Perlu penambahan sarana-prasarana pendukung segera. Itu yang kami ajukan,’’ ungkapnya. (kmb28)

WIFI GRATIS - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti meresmikan wifi corner dan wifi gratis di Kabupaten Tabanan, Selasa (10/12) kemarin. Mengenai pembangunan free wifi di wilayah Kabupaten Tabanan, Putu Dian menjelaskan ini merupakan bantuan BKK dari Provinsi

Bali tahun 2019. Pembangunan dilaksanakan di 393 titik dengan memakai jaringan fiber optik sepanjang kurang lebih 1.600 km dengan titik

pemasangan yakni 349 titik di seluruh desa adat, 24 titik di objek wisata dan 20 titik di seluruh Puskesmas di Kabupaten Tabanan. (ad272)

Pengelolaan Air Panas Penatahan Jadi Temuan BPK

Tabanan (Bali Post) -

Komisi III DPRD Tabanan, Selasa (10/12) kemarin menggelar rapat kerja dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Rapat kali ini guna menindaklanjuti temuan BPK terkait potensi pendapatan daerah yang hilang dari kerja sama bangunan guna serah pada objek wisata air panas Penatahan, Kecamatan Penebel. Pemkab Tabanan direkomendasikan untuk melakukan renegoisasi kerja sama dengan pengelola objek wisata tersebut. Ketua Komisi III A.A. Nyoman Dharma Putra didampingi Sekretaris Komisi I Wayan Sudiana mengatakan, objek wisata air panas Penatahan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan catatan, dikelola dengan profesional dan inovatif. Namun kenyataannya, pengelolaan yang dilakukan investor terkesan stagnan karena terjebak perjanjian lama. Dalam perjanjian di tahun 1990 sampai tahun 2010, kata dia rekanan atau pengelola hanya menyetor sebesar Rp94 juta di awal. Kemudian tahun 1994 perjanjian diperbarui dengan sewa lahan seluas 1,57 hektar tersebut dengan nilai sebesar Rp109 juta

lebih dan dibayar di awal sampai 2030 dengan kontribusi per tahun hanya Rp34 juta lebih. ‘’Nilai itu terlalu kecil melihat potensi yang ada di objek wisata air panas Penatahan,’’ jelasnya. Terkait hal itu, kalangan dewan pun mendesak dilakukannya pengkajian tiga tahun sekali untuk kontribusi tahunan. Sebab dalam hal ini pihaknya menilai Bakeuda kurang jeli melihat aturan. ‘’Kami juga akan mengundang pengelola untuk diajak urun rembug memaksimalkan inovasi agar tidak stagnan seperti sekarang. Zaman sekarang kalau tidak berani bersaing akan mati. Ini belum final, draf kontrak harus kita tinjau kembali,’’ terangnya.

Sementara itu, Kepala Bakeuda Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti mengakui adanya temuan BPK tersebut. Dari temuan BPK tersebut, pihaknya diminta melakukan penilaian ulang atau appraisal terhadap kontribusi yang harus disetorkan ke daerah. Lantaran tidak memiliki kewenangan, pihaknya harus bekerja sama dengan Kantor Jasa Penilai Publik untuk melakukan penilaian. ‘’Dari pemeriksan tim apraisal dtemukan angka Rp34 juta itu,’’ katanya. Soal desakan dewan agar setiap tiga tahun dilakukan peninjauan ulang untuk kontribusi ke kas daerah, Sri Budiarti mengaku harus berkoordinasi lagi dengan rekanan. (kmb28)

EKONOMI

Stok Pangan Aman

Ketersediaan pangan di Kabupaten Badung mendapat perhatian Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI. Bahkan pemerintah pusat mengutus Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan RI Lasminingsih untuk meninjau ketersediaan pangan di Gudang Bulog Sempidi, Badung, Selasa (10/12) kemarin. Kehadiran Lasminingsih dalam rangka kesiapan stok pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019. Kehadiran jajaran Kemendang disambut Kepala Gudang Bulog Sempidi, Gede Suranaya. Dalam kesempatan tersebut Gede Suranaya menyatakan ketersediaan beras di Bulog Badung sebanyak 1.263.788.32 kilogram. “Jumlah tersebut aman untuk enam hingga delapan bulan ke depan. Sementara untuk ketersediaan gula sebanyak 83.000 kilogram serta tepung terigu sebanyak 6.300 kilogram,” terangnya. Menurut Suranaya, Bulog Badung tidak menambah ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Nataru. Sebab, ketersediaan pangan dipandang cukup untuk memenuhi p e rm int a a n m a sy a ra ka t menjelang perayaan akhir

tahun tersebut. “Stok yang ada sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada,” katanya. Di tempat terpisah, Kabid Pedagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung I Ketut Gede Suwedharma mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok di Badung relatif masih normal. Berdasarkan data yang ada, sejumlah harga kebutuhan pokok yang merangkak naik meliputi cabai merah dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram, bawang merah dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp26.000 per kilogram. Tomat sayur juga ikut naik dari semula Rp10.000 per kilogram kini menjadi Rp12.000 per kilogram, begitu juga dengan tomat buah yang semula Rp10.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. “Kenaikan beberapa komoditas ini terjadi sejak beberapa hari terakhir. Namun tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga, karena ada yang masih stabil,” ujarnya. Suwedharma menjelaskan, harga komoditas yang relatif stabil meliputi beras medium I, harganya masih stabil yakni di kisaran Rp11.000 per kilo-

gram, beras medium II seharga Rp10.000 per kilogram, beras super I seharga Rp12.000 per kilogram, dan beras super II seharga Rp11.000 per kilogram. “Untuk minyak goreng curah juga masih stabil yakni seharga Rp12.000 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan harganya Rp14.000 per liter. Kemudian harga gula pasir putih (lokal) yakni Rp13.000 ribu per kilogram,” terangnya. Selanjutnya, harga daging babi juga masih stabil di kisaran Rp55 ribu per kilogram, daging sapi Rp110.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam ras juga stabil yakni Rp1.500 per butir. Harga buah juga relatif stabil, seperti jeruk impor masih di kisaran Rp50.000 per kilogram, sedangkan jeruk lokal Rp18.000 per kilogram. “Malah ada juga yang harga cenderung turun, seperti daging ayam ras pada pekan lalu itu masih Rp38.000, tapi pekan ini turun menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Begitu juga harga bawang putih, minggu lalu kisaran Rp28.000 ribu, turun menjadi Rp25.000 per kilogram,” katanya seraya memastikan secara umum harga kebutuhan pokok di Badung masih stabil. (kmb27)

Bali Post/kmb27

PANGAN - Jajaran Kemendag melakukan peninjauan ketersediaan pangan di Gudang Bulog Sempidi, Badung, Selasa (10/12) kemarin.

PENERTIBAN - Penertiban kendaraan angkutan barang, Selasa (10/12) kemarin.

Bali Post/bit

Enam Kendaraan Angkutan Barang Terjaring Penertiban Tabanan (Bali Post) Penertiban kendaraan angkutan barang atau operasi overload dan over dimensi kembali digelar Dinas Perhubungan Tabanan bekerja sama dengan Satlantas Polres Tabanan dan Bapenda Provinsi Bali di Tabanan, Selasa (10/12) kemarin di Terminal Pesiapan, Tabanan. Jika sebelumnya di jalan nasional di kawasan Desa Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat, pelanggaran lebih banyak karena KIR kedaluwarsa, kali ini petugas berhasil menjaring enam unit kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan atau overload) dan melebihi batas panjang dan tinggi atau over dimensi. Tidak hanya menyasar kendaraan angkutan barang, para pengendara lainnya juga disasar. Hal ini mengingat pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan denda biaya balik nama kendaraan bermotor telah berakhir. Hasilnya, masih ditemukan wajib pajak yang terjaring hanya saja jumlahnya sedikit.

‘’Ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang kami lakukan di Desa Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat Senin lalu. Tentunya akan kami bandingkan dan lakukan evaluasi,’’ ujar Kepala Dinas Perhubungan Tabanan I Gusti Ngurah Darma Utama. Kendaraan angkutan barang yang melanggar baik over-dimensi maupun overload, kata Darma Utama langsung diberikan tindakan tegas. Untuk over-dimensi yang menyangkut lebar, panjang dan tinggi kendaraan, langsung diberikan tanda. Sementara yang overload menyangkut kelebihan muatan ditilang dan ditahan buku KIR kendaraannya. ‘’Kami memang berikan tindakan supaya memenuhi aturan. Ini untuk kepentingan bersama,’’ jelasnya. Hasil operasi hari kedua ditemukan sebanyak tiga kendaraan overload, tiga kendaraan over-dimensi dan empat kendaraan buku KIRnya kedaluwarsa. Sementara itu, Kasatlantas

Polres Tabanan Iptu Ni Putu Wila Indrayani menjelaskan, operasi ini digelar untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya operasi yang dilakukan di Desa Selabih. Bahkan operasi ini juga dilakukan terkait dengan persiapan Natal dan Tahun Baru. ‘’Kami harapkan melalui ini bisa menekan kemacetan jelang Nataru. Sebab jalan nasional khususnya di Tabanan, jika ada kemacetan tidak ada jalan alternatif untuk kendaraan besar,’’ terangnya.

Di hari yang sama juga digelar razia kendaraan yang bekerja sama dengan Bapenda Provinsi di Tabanan pascaberakhirnya pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Hasilnya, ditemukan kendaraan yang belum bayar pajak dengan jumlah 43 pelanggar. Dari jumlah itu, pelanggar pajak Bea Balik Nama (BBN) paling banyak terjaring yakni 34 pelanggar. ‘’Kami sudah proses dan langsung ditilang,’’ tegas Iptu Wila. (kmb28)

Rabu Kliwon, 11 Desember 2019

Soroti Sumber Pakan Babi

Puskeswan Tegaskan Sisa Makanan Pasien Rentan Tularkan Penyakit Gianyar (Bali Post) -

Mencegah beredarnya demam babi Afrika, petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Wilayah III menyoroti pemberian pakan babi di wilayah Kecamatan Sukawati, Blahbatuh, dan Gianyar. Sebab berdasarkan pengecekan, ditemukan peternak yang memanfaatkan pakan ternak dari sisa makanan di rumah sakit (RS) yang pengolahannya harus dilakukan secara khusus. Kepala Puskeswan Wilayah III drh. Arya Dharma, Selasa (10/12) kemarin, mengatakan pihaknya menemukan peternak babi yang memanfaatkan limbah makanan dari rumah sakit, hotel dan restoran. Ada tiga peternak mengambil limbah makanan tersebut. ‘’Peternak ini mengambil langsung limbah makanan di rumah sakit, hotel, dan restoran. Sampai di

kandang, pakan limbah itu diolah,’’ ujarnya. Arya Dharma menjelaskan, pengambilan sisa makanan rumah sakit hotel dan restoran telah dilakukan cukup lama. Dalam sehari, pengumpulan limbah makanan dari beberapa rumah sakit itu jumlahnya beragam. ‘’Tergantung momentum. Kalau hari biasa, satu peternak bisa dapatkan 3 kilogram sisa

MENGECEK KANDANG - Petugas Puskeswan Wilayah III saat mengecek salah satu kandang babi milik peternak.

makanan,’’ jelasnya. Saat hari raya limbah untuk pakan ternak bisa lebih banyak, karena dominan karyawan membawa makanan berlebih. Dalam sehari peternak bisa mendapatkan 10 kilogram. Ia menekankan, pemanfaatan sisa makanan dari pegawai untuk ternak tidak akan menjadi persoalan. Namun berbeda halnya bila yang diberikan adalah sisa makana pasien. ‘’Kalau sisa makanan pasien memang harus dimusnahkan. Minimal makanan sisa pasien

ini harus dipindah agar tidak menularkan penyakit,’’ ujarnya. Sebelum diberikan, sisa makanan itu juga harus dipilah dulu oleh peternak, mana yang bisa diambil dan tidak. Setelah itu baru bisa dimasak kembali dicampur dedak. ‘’Kalau makanan tidak dipilah, ini yang bahaya karena sisa makanan itu kadang masih bercampur tisu dan plastik,’’ katanya. Disinggung terkait wabah demam babi Afrika, dia menjelaskan, penyakit itu menyerang hingga mampu membunuh babi. Meski begitu, demam babi tidak bisa menular ke manusia. ‘’Kita masih berupaya melakukan pencegahan. Sampai saat ini demam babi Afrika belum ada menular di Gianyar,’’ tegasnya. (kmb35)

Belum Berizin

Pondok Wisata di Batubulan Dapat Surat Peringatan Gianyar (Bali Post) Petugas Satpol PP Gianyar melakukan sidak terhadap pondok wisata belum berizin di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati. Pondok wisata ini sebelumnya sudah sempat mendapat pembinaan dari petugas. Namun lantaran masih belum mengurus izin, petugas akhirnya menjatuhkan surat peringatan (SP) 1 untuk pondok wisata ini. Kepala Satpol PP Kabupaten Gianyar I Made Watha, Selasa (10/12) kemarin, membenarkan pihaknya melayangkan SP 1 terhadap pemilik pondok wisata di Desa Batubulan itu lantaran tidak mengantongi izin. Sebelumnya petugas Satpol PP Gianyar

sudah beberapa kali turun ke lokasi tersebut untuk memberikan pembinaan. Namun pemilik pondok wisata tidak menggubris. ‘’Itu sudah beroperasi dan sudha diberi pembinaan agar mengurus izin. Namun tetap tidak ada itikad baik mengurus izin,’’ katanya. Pemilik pondok wisata dinyatakan melanggar Perda No. 15 Tahun 2015 dan Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Izin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemilik pondok wisata diberikan batas waktu hingga 20 Desember untuk datang ke kantor Satpol PP Gianyar. Bila pemilik pondok wisata tidak datang, akan diproses sesuai prosudur berlaku yakni di-

jatuhkan SP 2. Tidak hanya itu, pada Selasa kemarin tim gabungan melakukan penertiban terhadap puluhan pedagang di Pasar Tampaksiring. Para pedagang ini ditertibkan karena berjualan di atas trotoar. Ditegaskannya, trotoar merupakan akses bagi pejalan kaki dan bukan untuk berjualan. Para pedagang yang selama ini berjualan di atas trotoar diberikan pembinaan untuk pindah tempat yang sudah disediakan. ‘’Hari itu juga para pedagang memindahkan barang dagangan mereka. Tim gabungan juga memindahkan lapak-lapak, meja-meja dan bekas-bekas tempat jualan,’’ jelas Watha. (kmb35)

Gianyar Kekurangan Petugas Balawista Gianyar (Bali Post) Kabupaten Gianyar memiliki garis pantai dengan panjang sekitar 15 km lebih. Pantai yang melintasi tiga kecamatan itu dijaga oleh 23 petugas Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista). Tentunya jumlah petugas itu masih kurang dari standar, sehingga diharapkan ada penambahan tenaga. Anggota Balawista, I Wayan Mardiana, Selasa (10/12) kemarin menuturkan, petugas Balawista memiliki peran pengawasan, pemantauan dan penjagaan para pengunjung maupun wisatawan yang berwisata bahari. Selama ini 23 personel Balawisata bertugas secara bergantian. ‘’Anggota Balawisata dibagi dalam dua shift. Meski sudah dibagi tentu kami masih kekurangan ang-

gota,’’ jelas Mardiana. Dikatakan, di setiap pantai idealnya terdapat delapan petugas Balawista yang melakukan pemantauan maupun jaga. Namun saat ini karena anggota yang terbatas sehingga hanya ada enam orang per pos, ditambah lagi dengan wilayah yang dijaga per pos cukup panjang. ‘’Contoh, di Pantai Lebih dan Pantai Siyut panjangnya bisa dihitung. Itu hanya dijaga oleh enam orang. Jadi, tiga orang per shift. Kalau prosedurnya minimal ada sepuluh petugas dengan luas wilayah yang sedemikian panjang,’’ imbuhnya. Kemudian, Pantai Masceti, Cucukan dan Selukat, hanya dijaga enam petugas yang dibagi dalam dua shift. Pantai Candi Baang dan Pantai Saba

Bali Post/nik

BALAWISTA - Anggota Balawista Gianyar tengah melakukan pengawasan di salah satu pantai di Gianyar, Selasa (10/12) kemarin.

yang gelombangnya tinggi dijaga enam petugas. Sedangkan di Pantai Purnama dan Pantai Rangkan hanya dijaga empat anggota Balawista yang dibagi menjadi dua shift. ‘’Shift pertama mulai pukul 07.30 Wita sampai pukul 15.00 Wita. Sedangkan shift selanjutnya sampai pukul 19.00,’’ katanya. Pihaknya pun berharap agar anggota Balawista bisa ditambah guna memperlancar tugas pengamanan khususnya pengamanan wisatawan yang melakukan wisata bahari. Termasuk pengamanan khususnya pada hari-hari tertentu seperti Banyupinaruh hingga prosesi Malasti yang memerlukan tenaga ekstra. Sementara itu, Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya menyampaikan, perlu ada kajian guna menyikapi masalah kekurangan anggota Balawista. Tentunya kajian kebutuhan ideal tenaga Balawista disesuaikan dengan tempat-tempat rekreasi yang ada di sepanjang Pantai Gianyar. ‘’Baru kita akan lapor ke Bapak Bupati untuk mohon bisa dilakukan perekrutan tenaga,’’ jelasnya. Wisnu Wijaya menambahkan, tenaga Balawisata yang disiapkan harus memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, mereka harus dilatih berkelanjutan guna mengasah kemampuan agar sesuai SOP yang berlaku. ‘’Maka perlu penganggaran juga, dan saya minta segera ke OPD pengampu,’’ tegasnya. (kmb35)

RSUD Sanjiwani Siap Tampung ODGJ

Gianyar (Bali Post) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanjiwani, Gianyar akan kembali menyiapkan bangunan baru pada tahun 2020. Uniknya, di bangunan itu akan disiapkan ruangan yang terisolasi khusus menangani pasien sakit jiwa. Direktur Utama RSUD Sanjiwani dr. Ida Komang Upeksa belum lama ini mengungkapkan, penyiapan tempat khusus itu mengingat tingginya pasien gangguan jiwa di Kabupaten Gianyar. Pasien dengan gangguan jiwa rata-rata sampai dua orang ditampung per hari di RS tersebut. ‘’Makanya perlu

dibuatkan tempat perawatan khusus yang terisolasi dan tidak sama dengan tempat perawatan pasien umum,’’ jelasnya. Pasien yang diterima khusus yang dalam kondisi sedang ke bawah. Sementara pasien sakit jiwa tergolong berat akan tetap diarahkan ke RSUJ, Bangli. Terkait fasilitasnya, dr. Upeksa menyampaikan akan disiapkan tempat tidur sebanyak 10 bed. Jumlah itu pun dikatakan sudah mencukupi. ‘’Kalau kami di sini tenaga medis terkait kejiwaan sudah lengkap. Ada dua dokter yang membidangi dan nanti akan

ada penambahan lagi satu. Sedangkan untuk perawatnya, nanti kami latih bersama. Yang penting ruangannya dulu harus ada. Ketika pasiennya gelisah, mengamuk, agar bisa ditangani,’’ jelasnya. Penyandang gangguan jiwa yang tidak diberikan pengobatan oleh pihak keluarga kerap membuat ulah sehingga harus diamankan oleh petugas terkait. Seperti data yang dihimpun koran ini, sejak awal 2019 sampai sekarang sudah ada 42 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diamankan oleh petugas Satpol PP Gianyar. (kmb35)

Bali Post/nik

PEMERIKSAAN MATA - Suasana pemeriksaan mata gratis di Desa Peliatan, Ubud, Selasa (10/12) kemarin.

Warga Peliatan Antusias Ikuti Pemeriksaan Mata Gratis Gianyar (Bali Post) Puluhan warga antusias mengikuti pemeriksaan mata gratis di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Selasa (12/10) kemarin. Kegiatan ini digelar serangkaian Hari Ibu dan Hari Juang TNI Angkatan Darat tahun 2019. Penyelenggara kegiatan, Drh. Cok Istri Dewi Srijayanti menerangkan, pemeriksaan mata gratis ini digelar serangkaian Hari Ibu sehingga dominan diikuti kalangan perempuan yang sudah lanjut usia. ‘’Kami dari Desa Peliatan terutama

ibu-ibu PKK melaksanakan pemeriksaan mata gratis, pengobatan dan operasi katarak,’’ katanya. Pada kegiatan ini masyarakat juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata. Sebab mata menjadi indra yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya untuk anak-anak yang sedang dalam tahap belajar. ‘’Kegiatan ini juga melibatkan TNI dalam rangka Hari Juang TNI Angkatan Darat. Saya mengajak TNI untuk berpartisipasi dalam acara

ini bersama masayarakat,’’ katanya. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Peliatan Dr. Ni Nyo-man Kawiwati S.Pd., M.Pd. berharap kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat Desa Peliatan. Kegiatan ini menggunakan anggaran dari dana desa sebesar Rp 3 juta. ‘’Mudahmudahan ini program yang bisa kami laksanakan secara berkesinambungan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik terutama untuk kesehatan mata,’’ ujarnya.

Sementara itu, Danramil Ubud Mayor Inf. Sriyono menyampaikan terima kasih kepada pihak desa yang sudah menggelar kegiatan tersebut. Dikatakan, pihaknya sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini serangkaian Hari Juang TNI-AD. Danramil Sriyono menambahkan, selama ini katarak menjadi penyakit yang dianggap remeh. Padahal bila dibiarkan bisa mengarah pada kebutaan. ‘’Jangan menyepelekan katarak karena penyakit ini cukup berbahaya,’’ tegasnya. (kmb35)

Isi Segmen Premium Toyota HiAce Premio Hadir di Bali TOYOTA Astra Motor menghadirkan HiAce Premio di Bali. Produk yang mengambil ceruk pasar kendaraan komersial ini menawarkan kenyamanan, keamanan, dan daya tahan yang sudah teruji. Koordinator Wilayah Auto2000 Bali, Haris Prasetya, Selasa (10/12) kemarin mengatakan kehadiran HiAce Premio ini untuk mengisi pasar premium. Bali, menurutnya, merupakan salah satu pasar yang potensial bagi HiAce Premio karena sektor pariwisatanya. ‘’Pasar kendaraan komersial untuk mengangkut penumpang diproyeksikan makin besar seiring peningkatan jaringan infrastruktur yang mendorong sektor ekonomi, termasuk pariwisata,’’ jelasnya. Ia menyebutkan HiAce adalah produk global Toyota yang generasi pertamanya diluncurkan pada 1967. Kendaraan ini berhasil menjadi salah satu commercial van terlaris dengan total penjualan 6,24 juta unit di 150 negara. ‘’Seiring kebutuhan pelanggan, desain HiAce terus berkembang dari masa ke masa, dari cargo transportation menuju human transportation,’’ ungkap Haris didampingi sejumlah Kepala Cabang Auto2000 di Bali.

HiAce Premio merupakan commercial van yang mengusung inovasi transformasi yang meningkatkan kenyamanan penumpangnya. Secara dimensi, HiAce Premio lebih besar sehingga kabinnya lebih luas dan nyaman. Kapasitasnya 12 penumpang

sehingga lebih lapang dan nyaman. Di Indonesia, HiAce dipasarkan pada 2012 dan mendapat respons positif. Tahun pertama peluncurannya, penjualan mencapai 560 unit. Kini, angka itu diklaim telah mencapai 7 kali lipat

dengan pangsa pasar sekitar 98,1 persen. Di Bali, HiAce Premio dipasarkan Rp 561 jutaan. Diharapkan, HiAce Premio ini bisa meningkatkan penjualan produk HiAce dengan menyasar segmen industri pariwisata yang memang menjadi andalan Bali. (bns1)

HIACE PREMIO - Manajemen Auto2000 Wilayah Bali memperkenalkan HiAce Premio, Selasa (10/12) kemarin.

Rabu Kliwon,11 Desember 2019

Lima Kali Berturut-turut, Klungkung Dinobatkan sebagai Kabupaten Peduli HAM UNTUK kelima kalinya Kabupaten Klungkung berturutturut sejak tahun 2014 meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari pemerintah pusat. Atas raihan prestasi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili Dirjen Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi menyerahkan penghargaan itu kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung. Penghargaan itu diterima langsung Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta di Gedung Merdeka Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12) kemarin. Untuk menjadi kabupaten/

kota peduli HAM, terdapat 7 hak dasar yang menjadi fokus penilaian yakni hak di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perempuan dan anak, bidang kependudukan, bidang pekerjaan, bidang perumahan, serta hak atas lingkungan berkelanjutan. Tahun ini Klungkung meraih nilai 88,53 dengan predikat Peduli. Dalam wawancaranya, Bupati Nyoman Suwirta didampingi Ny. Ayu Suwirta dan Kabag Hukum Ni Made Sulistyawati, S.H. menyampaikan rasa syukurnya, karena berkat kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat

dalam pemenuhan kebutuhan dasar itu, penghargaan peduli HAM itu dapat diraih kembali. Seperti pemenuhan hak di bidang pendidikan, yakni melalui program 1 desa 1 TK negeri dan beasiswa untuk KK miskin, bidang kesehatan di mana Klungkung mampu UHC dengan BPJS yang didanai pemkab serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD maupun puskesmas. Di bidang sosial, Pemkab berupaya menemukan para disabilitas supaya mendapatkan hak hak dasar melalui program Bedah Desa, serta program-program lainnya.

Dipertanyakan, Kalkulasi Tukin kepada Pejabat

Semarapura (Bali Post) Pemberian TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) alias Tukin (Tunjangan Kinerja) belakangan ini terus menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Ini terjadi pascaturunnya SE Mendagri tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan ASN di Pemerintah Daerah. Turunnya SE ini membuat dasar kalkulasi pemberian tukin kepada pejabat dan ASN lainnya itu mulai dipertanyakan masyarakat. Salah satu pertanyaan itu datang dari mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung Putu Tika Winawan, Selasa (10/12) kemarin. Dia mengatakan ada hal-hal sederhana yang menurutnya tidak sesuai prinsip kinerja. Misalnya, membagikan postingan pemerintah daerah di media sosial masuk tukin. Hadir saat car free day juga masuk tukin. Bukan pada hasil nyata kinerjanya yang memberi manfaat kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga, dia pun mengaku penasaran, apa sesungguhnya dasar kalkulasi pemberian besaran tukin ini kepada setiap pejabat sesuai tingkatannya. ‘’Saya dengar ini sekarang malah jadi atensi aparat penegak hukum,’’ katanya. Dia juga heran, kenapa lembaga dewan juga tidak mengkritisi ini saat pembahasan APBD Induk 2020. Padahal, sebagaimana pengalamannya, semestinya di sanalah dewan skeptis melihat pos anggaran dan peruntukannya. Apalagi, pada SE Mendagri terutama pada poin pertama jelas petunjuknya. Di sana, pemberian tunjangan penghasilan harus diberikan berdasarkan persetujuan DPRD. Selain

itu, sesuai pertimbangan tempat kerja, beban tugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan itu juga harus diatur pada Perkada (Peraturan Kepala Daerah). ‘’Seharusnya, bagaimana kalkulasi tukin ini diberikan kepada pejabat, bisa ditanyakan saat pembahasan APBD. Biar kami sebagai masyarakat juga jelas tahu. Masak hanya kirim foto via WA, sudah masuk tukin. Hadir saat car free day sudah dapat poin tukin. Share info pemerintah daerah di medsos. Poin nilai kinerjanya itu apa? Kalau nanti ada kelebihan biaya, siapa bertanggung jawab? Sementara lembaga dewan saja tidak tahu-menahu,’’ sorotnya. Ketua Garda Tipikor Klungkung, Made Raka Adnyana, juga mengaku mendengar persoalan ini. Dia kerap ditanya beberapa jaksa, sebagai mitra kerja Garda Tipikor, perihal mekanisme dan dasar regulasi pemberian tukin itu. Namun, pihaknya masih menganalisis lebih jauh, apakah ada konsekuensi hukum dalam permasalahan ini. ‘’Kalau semestinya ada persetujuan

dari lembaga dewan, tetapi kenyataannya mereka tidak dilibatkan, kan bisa dipanggil dalam rapat kerja, agar pemerintah daerah, khususnya Sekda Klungkung bisa memberi penjelasan lebih jauh,’’ katanya. Sekda Klungkung Gede Putu Winastra dihubungi, Selasa kemarin, belum bisa memberikan penjelasan. Beberapa kali melalui Hnya, Sekda belum berkenan berkomentar. Sebelumnya, persoalan itu pernah ditanyakan lembaga dewan, sebagaimana SE Mendagri, tentu dirinya sudah mengantongi persetujuan lembaga dewan, setelah disahkannya APBD Induk 2020 melalui sidang paripurna. Penjelasan ini dipertegas kembali Bupati Klungkung Nyoman Suwirta bahwa semestinya tidak ada lagi pertanyaan seputar tukin. Sebab, langkah yang ditempuh eksekutif sudah sesuai isi SE Mendagri. Malah sekarang sedang proses pembentukan Perkada. ‘’APBD Induk 2020 itu sudah ketok palu. Apa hak-hak mereka (dewan) sudah dibahas di sana. Kalau sudah ketok palu, semestinya sudah selesai semua. Apa lagi yang dipertanyakan,’’ tegasnya. (kmb31)

Rumah Kreatif BUMN Klungkung Gelar Pelatihan untuk Pelaku UKM SERANGKAIAN HUT ke62 Pertamina, Rumah Kreatif BUMN (RKB) Klungkung menggelar pelatihan untuk perajin dan juga pelaku UKM lainnya, Selasa (10/12) kemarin. Pelatihan itu dipusatkan di Sekretariat RKB Klungkung di Banjar Sangging, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung. Pelatihan itu tujuannya meningkatkan kompetensi para perajin agar produk-produk yang dihasilkan itu semakin memiliki daya saing, di tengah kompetisi ketat pada era digital ini. Pelatihan itu melibatkan sekitar 30 pelaku UKM. Mereka cukup antusias mengikuti pelatihan yang dibagi dua sesi. Pada sesi pertama, para perajin dilatih membuat laporan keuangan model pembukuan sederhana. Sedangkan sesi latihan kedua, perajin dibekali mengurus PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Hadir pada kesempatan itu Kasi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi, UMK dan Perdagangan Ketut Susanti. Sedangkan narasumber profesional yang dihadirkan adalah I Wayan Suryagama. Supervisor RKB Klungkung Ni Ketut Sri Widianti menyampaikan, pelatihan ini

menyasar para pelaku UKM, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka sebagai perajin kain tenun, endek maupun songket. Terutama mengarahkan mereka pada ekonomi digital. Sebab, inilah yang dibutuhkan mereka saat ini. Perlu terobosan pemasaran agar mereka tidak terpasung cara-cara lama yang membuat usaha mereka bergerak stagnan. ‘’Pelatihan ini digelar serentak di seluruh Indonesia, serangkaian HUT ke-62 Pertamina. Ada dua poin penting, pertama, pelaku UKM ini semakin mengerti pembukuan. Kedua, mempersiapkan mereka mengurus PIRT. Hal itu memang dibutuhkan sebagai syarat mengajukan kredit ke bank. Misalnya KUR,’’ katanya. Suryagama dalam paparannya mengatakan, laporan keuangan memegang peran penting untuk mengetahui progres setiap usaha itu. Segala pengeluaran dan pemasukan harus tercatat rapi. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam digital marketing. Model digital marketing itu akan mendekatkan pelaku usaha dengan konsumennya, sehingga pelaku usaha itu bisa meningkatkan nilai

KENANG-KENANGAN - Supervisor RKB Klungkung Ni Ketut Sri Widianti saat memberikan kenang-kenangan kepada Ketut Susanti di hadapan puluhan peserta pelatihan.

produknya. Mereka tidak lagi langsung ke pengepul yang bisa jadi dibeli dengan harga murah. ‘’Kalau pelaku usaha jual produknya, misalnya endek Rp 1 juta ke pengepul. Tetapi, pengepul bisa menjual Rp 3 juta sampai Rp 4 juta ke konsumen. Kenapa perajinnya tidak langsung menjual ke konsumen saja? Kan bisa jadi jauh lebih tinggi nilainya. Itulah pentingnya era digital marketing,’’ tegasnya mengingatkan. Suryagama meminta para pelaku usaha mulai mengubah kebiasaan lama, agar usaha mereka mulai lebih tertata dengan cara pembukuan matang. Selain laporan keuangan, pelaku usaha juga harus memiliki buku catatan stok produk dan inventaris peralatan. Sementara itu, Ketut Susanti menyampaikan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha agar mereka punya pandangan lebih luas terhadap potensi pasar. Menurutnya, pelaku usaha itu harus terus memperluas wawasan untuk mendukung keberlangsungan usaha mereka ke depan. Sejalan dengan itu, salah satu pelaku usaha Ngakan Ketut Umbara menyampaikan pelatihan ini sangat bermanfaat baginya. Pihaknya berharap pelatihan seperti itu tidak hanya berakhir hari itu saja. Tetapi, para pelaku usaha itu juga tetap diberikan pendampingan dan konsultasi langsung, proses pembinaan itu agar berjalan berkelanjutan. Ini penting, karena para pelaku usaha itu notabene sudah berusia lanjut. Jadi, mereka cukup susah memahami digital marketing. ‘’Agar efektif, maka perlu ada pendampingan agar perjalanan usahanya benar-benar dapat kontribusi konstruktif,’’ harapnya. (ad273)

Di balik semua penghargaan yang telah diraih itu, Bupati Suwirta juga mengakui masih ada warga yang belum mendapatkan hak dasarnya. Namun, pihaknya menegaskan sudah bekerja mengarah pada kepemenuhan hak-hak tersebut. Ditambahkan pula penghargaan ini, menurutnya, merupakan pengakuan dari pemerintah pusat atas keseriusan dalam pemenuhan hak masyarakat Klungkung. Dengan piagam ini maka Klungkung akan mudah dibantu pemerintah pusat melalui Dana Insentif Daerah (DID). Acara pemberian penghar-

gaan dirangkaikan dengan memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-71 tahun 2019. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia itu dilangsungkan 10 Desember 2019. Di Indonesia peringatannya dilaksanakan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Acara itu dihadiri Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Selain itu, turut hadir sejumlah gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia. (ad275)

PENGHARGAAN PEDULI HAM - Bupati Suwirta usai menerima piagam penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari pemerintah pusat.

Rabu Kliwon, 11 Desember 2019

Turis Tak Pedulikan Larangan Mendaki Gunung Agung BPBD Sayangkan Dipandu ’’Guide’’ Lokal

Amlapura (Bali Post) Aktivitas Gunung Agung sampai saat ini masih cukup tinggi. Itu dibuktikan, status gunung tertinggi di Bali itu masih level III (Siaga - red). Meski aktivitas masih tinggi, ternyata ada aktivitas pendakian wisatawan asing yang notabene dipandu guide lokal. Mirisnya, hal itu viral di media sosial (medsos). BPBD Karangasem pun sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi, apalagi wisatawan yang mendaki ke puncak itu dipandu oleh guide lokal. Kalak BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa, Selasa (10/12) kemarin mengungkapkan, pihaknya menyayangkan sekali adanya aktivitas pendakian yang dilakukan wisatawan asing itu. Yang membuat BPBD geram karena pemandu lokal justru yang mengantarkan wisatawan itu naik ke puncak Agung Agung. Sekali lagi BPBD mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pendakian. Pihaknya telah memasang imbauan larangan mendaki di sejumlah titik strategis. Namun, tetap saja warga dan wisatawan nekat naik ke puncak. ‘’Imbauan PVMBG sudah sangat jelas. Warga dilarang melakukan aktivitas di radius empat kilometer. Termasuk pendakian sama sekali tidak diperbolehkan karena dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa,’’ tambah Arimbawa sembari menambahkan,

selama ini peringatan itu selalu diabaikan masyarakat. Arimbawa mengakui, sejatinya pihaknya sudah berulang-ulang kali memberikan imbauan terkait larangan mendaki tersebut. Tetapi, tetap saja masih ada pendaki yang nekat naik ke puncak Gunung Agung d i t e n g ah situasi masih belum aman sekarang ini. Bahkan, BPBD menegaskan, bila sampai nantinya tersesat dan kejadian lainnya di radius larangan itu, maka BPBD menegaskan tidak akan ikut melakukan evakuasi. ‘’Lebih baik korbankan yang melanggar aturan (pendaki). Biar mereka yang menanggung akibatnya sendiri karena ulahnya sendiri daripada mengorbankan keselamatan tim evakuasi,’’ ujarnya jengah. Apalagi yang melanggar itu justru pemandu lokal sendiri dari Karangasem. ‘’Mereka selalu buat sen-

sasi di media sosial,’’ tegas Arimbawa sengit. Selama ini yang mereka lihat itu hanya uang, uang, tanpa memikirkan keselamatan jiwanya. Ditambahkan, aktivitas Gunung Agung itu tidak sama dengan gunung api lainnya di Indonesia. Sewaktu-waktu bisa terjadi erupsi. Itu yang menjadi kekhawatiran dirinya. ‘’Bagaimana kalau pas mendaki itu terjadi erupsi atau kecelakaan lainnya,’’ ujarnya. Kalau sudah begitu maka semua jadi repot. ‘’Apalagi terjadi sampai meninggal di atas, pastinya semua akan repot. Termasuk wajib harus membuat upacara agama untuk dilakukan penyucian secara niskala. Kami heran, hal itu kok benar-benar diabaikan. Mereka sama sekali tidak pernah memikirkan akibat buruknya itu,’’ pungkas Arimbawa. (kmb41)

Bali Post/ist

DIPANDU GUIDE LOKAL - Wisatawan terlihat naik ke puncak Gunung Agung yang dipandu guide lokal. Peristiwa itu sangat disayangkan BPBD Karangasem. mengingat aktivitas vulkanik Gunung agung tinggi dan masih level III (siaga-red).

Truk Hino Alami Rem Blong di Padangbai

Hantam Petunjuk Arah, Sopir Luka-luka

Bali Post/kmb41

TABRAK PETUNJUK ARAH - Truk pengangkut logistik menabrak tiang petunjuk arah di jalan menuju Pelabuhan Padangbai, Manggis, Selasa (10/12) kemarin.

Amlapura (Bali Post) Truk Hino yang penuh mengangkut logistik menabrak tiang petunjuk arah di Jalan Raya Pelabuhan Padangbai, tepatnya di depan Pura Puseh Padangbai, Kecamatan Manggis, Selasa (10/12) kemarin. Truk dengan nomor polisi N 8002 US yang dikemudikan Suwarno itu menabrak tiang petunjuk jalan, diduga akibat mengalami rem blong. Atas kejadian itu, sang sopir menderita lukaluka.

Kasat Lantas Polres Karangasem AKP Ida Ayu Kalpika Sari, Selasa kemarin mengungkapkan, lakalantas out control tersebut terjadi Selasa pagi sekitar pukul 06.30 Wita. Truk yang dikemudikan Suwarno itu datang dari arah Klungkung menuju Pelabuhan Padangbai, Manggis. Sampai di TKP, tepatnya di depan Pura Puseh Padangbai, dekat Gapura Padangbai, truk itu sempat berhenti sekitar pukul 04.00 Wita karena mengalami kemacetan.

‘’Dan sekitar pukul 06.30 Wita, truk melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan. Namun, setelah berjalan tiba-tiba rem truk itu tidak berfungsi normal alias blong, sehingga sopir berusaha membanting stir ke kiri untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan yang ada di depannya. Akibatnya truk itu menabrak tiang petunjuk arah yang ada di pinggir jalan kemudian pohon kamboja,’’ ujarnya. Kalpika menambahkan,

akibat kejadian ini bagian depan truk itu ringsek akibat menambrak tiang petunjuk jalan. Sedangkan sopir truk mengalami luka-luka akibat benturan relatif keras. Kejadian itu sempat membuat pengendara yang lewat berhenti. Mereka penasaran ingin tahu peristiwa apa terjadi. ‘’Sopir truk mengalami luka robek pada mata kaki bagian kiri. Namun, korban tidak pingsan alias masih sadarkan diri,’’ jelas Kalpika. (kmb41)

Ratusan LPJU Dipasang Polres Bantu Penyandang Disabilitas Tagihan Listrik Tembus Rp 7 M Amlapura (Bali Post) Dipasangnya ratusan lampu penerangan jalan umum (LPJU) diprediksi akan meningkatkan biaya tagihan listrik mencapai Rp7 miliar per tahun dari sebelumnya Rp6 miliar. Selama ini Dinas Perhubungan sendiri terus memasang LPJU itu di semua kecamatan yang ada di Karangasem. Mencapai 4.429 unit LPJU. Kemudian rencananya 2020 pihaknya akan memasang 469 LPJU di sejumlah titik strategis. Kepala Dishub Karan-

gasem Ida Bagus Suastika menegaskan hal itu, Selasa (10/12) kemarin. Pihaknya akan memasang sebanyak 469 unit LPJU yang tersebar di delapan kecamatan. Masing-masing di Kecamatan Manggis sebanyak 19 unit, Kecamatan Karangasem (62), Abang (75), Selat (49), Sidemen (26), Rendang (28), Bebandem (108) dsn Kubu (101). Sampai saat ini jumlah LPJU di Karangasem mencapai 4.429 unit. ‘’Rencananya 2020 kembali dipasang ratusan LPJU

Bali Post/kmb41

PASANG RATUSAN LPJU - Dinas Perhubungan Karangasem kembali memasang ratusan LPJU tenaga listrik dan tenaga surya di tahun 2020 mendatang.

tenaga listrik ditambah sekitar 469 LPJU tenaga surya. LPJU tenaga surya itu bantuan pemerintah pusat,’’ ujarnya. Dengan tambahan ratusan LPJU itu tahun depan, kata Suastika, dirinya meyakini tagihan listrik akan meningkat dari Rp6 milliar menjadi Rp7 miliar. Khusus LPJU bertenaga listrik itu dipasang di jalan desa, kabupaten, dan provinsi. ‘’Tagihan listrik LPJU sekarang rata-rata mencapai Rp490-550 juta per bulan,’’ jelasnya. Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM ini menegaskan, tingginya tagihan listrik lampu penerang jalan karena banyak yang mubazir. Sebab, selama ini masih cukup banyak LPJU tidak menggunakan meterisasi memakai bola lampu (bolam - red) 25 Watt. Lebih-lebih lampu penerangan jalan itu menyala 24 jam. Fungsi meterisasi untuk mengukur penggunaan listrik. ‘’Rencananya kami mengganti panel yang belum menggunakan meterisasi itu untuk menekan tagihan listrik per bulan. Bola lampu berdaya 25 Watt itu kemudian diganti jenis LED. Dengan menggunakan lampu LED maka akan jauh lebih irit daripada bola lampu 25 Watt,’’ tegas Suastika. (kmb41)

PENYANDANG DISABILITAS - Polres Karangasem membantu warga penyandang disabilitas.

kata Suastrawan, mempergunakan sebanyak 40 (empat puluh) komputer dengan jaringan online. Agar pelaksanaan tes berjalan lancar internet itu harus sudah didukung kekuatan jaringan memadai. Namun, beberapa komponen perangkat keras (hardware) perlu mendapatkan perhatian. Itu penting agar lebih optimal pelaksanaan tes tersebut. ‘’Ada beberapa port LAN perlu diganti agar dapat digunakan dengan baik saat pelaksanaan tes itu,’’ ujar Pihak SMKN 1 Amlapura telah melakukan penggantian port LAN yang rusak itu termasuk penyediaan komputer cadangan untuk mengantisipasi adanya error saat tes berlangsung.

Intinya, persiapan tes sudah direncanakan dengan baik. Tesnya nanti akan dimulai pukul 09.00 Wita. Pihaknya berharap peserta tes bisa datang 30 menit sebelum tes dimulai. Pasalnya, peserta lebih dulu akan diberikan persiapan menggunakan komputer selama setengah jam. Sementara soal-soal tes langsung dari pusat. ‘’Jumlah peserta yang mengikuti tes sebanyak 69 orang. Tes akan dilakukan dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 09.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita. Sesi kedua pada jam berikutnya. Usai tes, peserta bisa langsung mengetahui hasil tes yang diikuti,’’ tegasnya. (nan)

Bali Post/kmb41

Amlapura (Bali Post) Polres Karangasem melakukan aksi peduli kemanusiaan kepada warga yang mengalmi disabilitas, Selasa (10/12) kemarin. Kapolres Karangasem AKBP Ni Nyoman Suartini mengatakan, bantuan itu diberikan kepada warga disabilitas Kadek Juliantara (23) yang beralamat di Jalan Pesagi Amlapura, Pebukit, Karangasem. Bukan saja berupa uang saku juga sembako serta makanan kecil seperti snack dan biskuit. ‘’Juliantara menyandang disabilitas dan autis sejak umur tiga bulan. Kami harap bantuan itu bermanfaat dan dapat mengurangi beban mereka,’’ ujar Kapolres. Hal sama diberikan kepada warga penyandang disabilitas di Kampung Dangin Kebon, Banjar Dinas Tibulaka, Desa Bukit yakni kakak-beradik Fitriani (22) dan Fitri Cahyani (12). Keduanya terlahir prematur. Karena itu tidak bisa tumbuh sempurna seperti anak normal umumnya. ‘’Fitriani lahir prematur 6 bulan kalender. Memasuki umur 7 bulan dia sempat step kejang dan juga epilepsi, autis dan tidak bisa berbicara. Fitri Cahyani lahir prematur umur 7 bulan sama step kejang, fisioterapi. Sampai umur 5 tahun tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tetapi pelan-pelan mulai bisa merekam pembicaraan,’’ ujar Suartini. Orangtuanya, Haerudin, mengucapkan trima kasih atas kunjungan dan pemberian bingkisan itu. (kmb41)

Siapkan Tes Socrative Panwascam, Bawaslu Cek Jaringan Internet

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karangasem melakukan pengecekan perangkat komputer dan jaringan internet di SMKN 1 Amlapura, Selasa (10/12) kemarin. Pengecekan itu sebagai persiapan Bawaslu melakukan tes socrative perekrutan Panwas Kecamatan (Panwascam) jelang Pilkada 2020 mendatang. Lalu bagaimanakah persiapan secara sistematis itu dilakukan agar jalannya tes Panwascam itu bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan berarti? KETUA Bawaslu Karangasem I Putu Gede Suastrawan mengungkapkan, tes socrative itu akan dilakukan 13 Desember nanti. Sebelum tes itu pihaknya telah mengadakan pengecekan perangkat komputer dan jaringan internet di Gedung Lab Komputer SMKN 1 Am-

lapura yang nantinya digunakan tes para peserta itu. ‘’Pengecekan perangkat komputer dan jaringan internet ini, demi memperlancar tes Paswascam itu. Pada tes itu kita libatkan 33 orang siswa ikut uji coba itu,’’ ujarnya. Pada tes itu pihaknya,

Bali Post/kmb41

CEK JARINGAN INTERNET - Bawaslu Karangasem saat melakukan pengecekan perangkat komputer dan jaringan internet di SMKN 1 Amlapura jelang tes perekrutan Panwascam Pilkada 2020.

Rabu Kliwon, 11 Desember 2019

SOSOK Memahami Tugas ASN ISTRI mempunyai peranan besar bagi suaminya. Di balik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang suskes meniti karier, ada istri tangguh di belakangnya. Itu diakui Sekretaris Daerah Bangli, Ida Bagus Gde Giri Putra, saat menghadiri HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-20 Tahun 2019 di wantilan Desa Wisata Penglipuran, Selasa (10/12) kemarin. Oleh karenanya, sebagai organisasi dari istri para ASN, Sekda Giri Putra meminta anggota DWP bisa selalu menyemangati dan memahami tugas dari seorang ASN. Menurutnya tugas sebagai ASN itu sangat berat dalam pengabdian kepada masyarakat dan Negara, serta sebagai perekat NKRI. “Pada kesempatan ini saya berpesan, DWP harus terus mendukung tugas suaminya sebagai abdi negara. Saya percaya sukses suami sebagai abdi negara sangat ditentukan oleh dukungan seorang istri,” kata Giri Putra. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan paling besar di Indonesia, Giri Putra mengapresiasi kiprah DWP, khususnya DWP Kabupaten Bangli dalam sinergitas pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten Bangli. Menurutnya banyak aksi nyata yang sudah dilakukan DWP Kabupaten Bangli dalam berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Bangli. Seperti penyuluhan kesehatan tentang deteksi dini kanker payudara maupun kanker leher rahim, melaksanakan kegiatan donor darah dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. (ina)

Hujan Es Fenomena Normal Saat Musim Pancaroba

Bangli (Bali Post) – Warga di dua desa, yakni Landih dan Pengotan sempat dihebohkan dengan adanya hujan es yang melanda wilayah desa setempat pada Senin (10/12) sore. Fenomena langka itu berlangsung selama kurang lebih setengah jam. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli, hujan es merupakan fenomena normal di wilayah tropis pada musim pancaroba seperti sekarang. Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangli, Ketut Agus Sutapa, Selasa (10/12) kemarin mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya terdapat tiga desa yang sempat diguyur hujan es pada Senin lalu. Selain Landih dan Pengotan, satu desa lainnya yang juga diguyur hujan es yakni Desa Batur Selatan di Kecamatan Kintamani. Sesuai hasil konsultasinya dengan pihak BMKG, dijelaskan Agus bahwa fenomena hujan es dapat terjadi pada masa peralihan seperti sekarang. Hal ini dikarenakan udara lembab yang terangkat akibat pemanasan udara yang tinggi dekat permukaan akan naik hingga mengalami kondensasi. Karena pengangkatan udara sangat kuat, maka butir-butir air terus naik sehingga berubah fase menjadi es sejalan dengan menurunnya suhu di ketinggian. Saat banyaknya butiran es yang terangkat, maka akan terjadi dua hal, yaitu coalition (penggabungan) dan collision (benturan). Pada coalition, maka butiran-butiran es tersebut bergabung sehingga volumenya menjadi lebih berat. Saat volumenya semakin berat, maka sesuai hukum gravitasi kecepatan jatuhnya akan lebih tinggi. “Sehingga saat jatuh ke permukaan, materinya tidak habis menguap tetapi jatuh sebagai hujan lebat dan butiran es (hail stone),” jelasnya. Hujan es biasanya terjadi secara lokalan. Durasinya paling lama 5-10 menit. Sejauh ini Agus mengaku tidak mendapat laporan kerusakan akibat fenomena langka itu. Puncak Musim Hujan Sesuai informasi dari BMKG, kata Agus sebagian

besar wilayah Indonesia diperkirakan memasuki awal musim hujan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Dengan puncak musim hujan umumnya terjadi pada bulan Januari dan Februari 2020. Terkait hal itu, Bupati Bangli I Made Gianyar telah menginstruksikan kepada seluruh lurah/kepala desa melalui camat untuk melakukan upayaupaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bahaya angin puting beliung, banjir bandang, banjir dan gerakan tanah atau tanah longsor. Disampaikan bahwa ancaman angin puting beliung berisiko menyebabkan pohon tumbang, merusak bangunan, hingga menggangu lalu lintas. Upaya pengurangan risiko bencana (PRB) yang bisa dilakukan yakni mendorong gerakan partisipatif warga masyarakat untuk bersama memangkas cabang dan atau pohon tumbang yang rawan, serta memberi tanda-tanda rawan bila ada angin kencang. Sementara ancaman banjir/banjir bandang berisiko menimbul kan korban jiwa, merusak bangunan, manusia hanyut hingga penyebaran bibit penyakit. Upaya PRB yang bisa dilakukan yakni mendorong gerakan partisipatif bersama masyarakat, seperti membersihkan sampah, saluran sungai, drainase, menyiapkan sumur resapan, dan tidak beraktivitas di bantaran sungai/dataran rendah. Sedangnkan ancaman gerakan tanah/longsor, berisiko menyebabkan korban jiwa, merusak bangunan, menutup saluran air dan mengganggu lalu lintas. Upaya PRB yang bisa dilakukan yakni mendorong gerakan partisipatif warga, seperti membuat drainase sifon di lereng curam atau sejenis dinding penahan longsor sederhana, hindari lereng curam, hindari areal yang ada retakan tanah pada tapel kuda atas tebing, hindari areal yang ada mata air/rembesan air pada dinding tanah di lereng, dan memberi tanda daerah rawan longsor dengan rambu atau papan informasi. (kmb40)

Bali Post/kmb40

Warga Abuan Minta Pemkab Segera Tangani Jalan Jebol MELINTAS - Pengendara motor berhati-hati saat melintas di jalan jebol di Desa Abuan, Susut.

Bangli (Bali Post) -

Kondisi ruas jalan Abuan-Mundung di Desa Abuan, Susut makin memprihatinkan. Belasan batang pohon kelapa yang selama ini digunakan sebagai jembatan darurat di atas badan jalan yang jebol kondisinya sudah remuk. Tak kuat lagi menahan beban kendaraan. Warga setempat pun meminta Pemkab Bangli segera turun tangan memperbaiki jalan yang sudah jebol sejak akhir 2018. Pantauan di lokasi Selasa (10/12) kemarin, ruas jalan yang berada di Banjar Abuan Kauh kini hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat sudah tidak bisa melintas sama sekali lantaran batang kelapa yang dijadikan jembatan sudah banyak yang patah dan hancur hingga menyebabkan lubang menganga. Meski masih bisa dilalui roda dua, namun pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Pengendara motor hanya bisa lewat di sisa bahu jalan yang lebarnya kurang dari satu meter. Itu pun harus giliran dengan pengendara lainnya.

Tokoh masyarakat Desa Abuan, Wayan Widnyana, ditemui di lokasi kemarin mengatakan jebolnya ruas jalan Abuan-Mundung sudah terjadi hampir dua tahun. Agar bisa tetap dilalui warga selama ini telah berinisiatif membuat jembatan darurat dengan menyusun batang pohon kelapa di atas lokasi jalan yang jebol. “Masyarakat kami utamanya yang ada di Mundung sudah dua kali melakukan gotong royong di sini. Tanggal 8 yang lalu, kebetulan ada truk engkel nyasar ke sini. Sudah sempat diperingati oleh warga agar jangan lewat tapi tetap nero-

bos. Akhirnya jebol,” jelasnya. Jebolnya ruas jalan Abuan-Mundung, diakui Widnyana sangat mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Untuk bisa mengangkut barang menggunakan kendaraan roda empat, warga selama ini terpaksa memutar melewati jalan di Desa Abuan. Disebutkannya dari hampir 300 kepala keluarga di Banjar Abuan Kauh, sebanyak 150 KK di antaranya bermukim di sebelah barat yang jebol. Tidak saja menghambat aktivitas ekonomi, aktivitas yang sifatnya adat juga terganggung. “Kalau jalan ini putus,

KOPI - Tanaman kopi milik salah satu petani di Kabupaten Bangli.

Bali Post/dok

Petani Yakin Produksi Kopi Meningkat Bangli (Bali Post) – Tidak selamanya kemarau berkepanjangan berdampak buruk bagi pertanian. Petani kopi di Kintamani justru merasa beruntung dengan kemarau panjang seperti yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Dengan adanya kemarau panjang, diyakini produksi kopi akan meningkat pada masa panen yang akan datang. Salah seorang petani kopi di Desa Catur, I Ketut Jati mengungkapkan, kemarau panjang sangat bagus untuk membantu proses pembuahan tanaman kopi yang sudah produktif. Apalagi selama kemarau berlangsung diselingi beberapa kali hujan dengan intensitas kecil. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Dikatakan Jati, selama hampir sebulan terakhir, wilayah Kintamani mulai diguyur hujan. Hujan yang turun intensitasnya tidak

terlalu besar dan tidak setiap hari. “Itu bagus untuk pembuahan kopi di daerah pegunungan seperti Kintamani. Tapi kalau untuk tanaman kopi yang baru ditanam beberapa bulan, tidak bagus. Jadi kekeringan,” ujarnya, Selasa (10/12) kemarin. Dengan cuaca seperti sekarang, ia pun meyakini produksi kopi saat musim panen nanti akan mengalami peningkatan. Jika biasanya satu pohon bisa menghasilkan 2 kilogram biji kopi, pada

musim panen yang akan datang dirinya yakin tanaman kopinya mampu menghasilkan hingga 5 kilogram biji kopi. Jati mengatakan, musim panen kopi biasanya berlangsung pada bulan Mei hingga Agustus. Tahun lalu Jati mengungkapkan musim kemarau tidak sepanjang seperti sekarang. Pada tahun lalu hujan sudah turun mulai bulan November. Namun sekarang hujan baru mulai turun awal Desember. (kmb40)

pas warga kami di Mundung ada kematian akan sulit. Kuburannya ada di timur jalan jebol. Kalau lewat Abuan kan salah. Ini sebenarnya jadi beban kami di adat,” ungkap Widnyana. Karenanya masyarakat selama ini tetap berusaha mengadakan gotong royong mengupayakan agar jalan jebol bisa dilintasi. “Upaya darurat, kami dengan masyarakat mungkin akan gotong royong lagi untuk memperbaiki 2-3 batang kelapa yang patah,” ujarnya. Perbekel Abuan terpilih itu mengungkapkan, sesuai hasil koordinasi pihak Desa dengan Pemkab Bangli, perbaikan jalan jebol itu telah dijadikan priotitas dan rencanaya akan

ditangani di tahun 2020. Pihaknya berharap penanganan jalan jebol bisa segera dikerjakan pemerintah, sehingga aktivitas warga bisa kembali lancar. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPerkim) Kabupaten Bangli Made Soma mengatakan untuk perbaikan jalan jebol di Abuan pihaknya telah menganggarkan dana Rp 150 juta dalam APBD 2020. Perbaikan yang akan dilakukan yakni dengan memasang box culvert pada terowongan, kemudian ditimbun tanah lalu diaspal. Pihaknya juga akan membuatkan got saluran air di pinggir jalan. (kmb40)

Rabu Kliwon, 11 Desember 2019

Polemik Proyek Perumahan di Lahan Produktif

Mediasi Dewan Gagal Singaraja (Bali Post) –

Bali Post/mud

PIPET – Pipet bambu ciptaan I Gede Suarsa Aryawan.

Suarsa Ciptakan Pipet Bambu

KEBIJAKAN Gubernur Bali Wayan Koster membatasi pemakaian plastik melalui Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, memunculkan ide kreatif di kalangan perajin. Seperti dilakukan I Gede Suarsa Aryawan alias Suarsa Popok (36) asal Banjar Dinas Tengah, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan. Dia menciptakan pipet (sedotan-red) dari bambu. Selain pipet, ia juga membuat gantungan kuci, pulpen, asbak, hingga lukisan wayang di atas bilah bambu. Gede Suarsa Popok belum lama ini mengatakan, awal dirinya membuat karya dari bambu dengan ciri khas lukisan dari bara api karena tertarik pembuatan name tag. Name tage itu berbahan bambu yang ditulis dan atau dilukis dengan bara api. Untuk mendapatkan ilmu, dia pun mengunjungi sebuah pameran di Kota Singaraja. Hasilnya, bapak tiga anak ini berhasil menciptakan alat untuk melukis di atas bambu. Berhasil menciptakan alat, ide kreatifnya muncul dengan melukis wayang di atas bilahbilah bambu. “Sejak awal saya

sudah punya bayangan mau membuat lukisan wayang di bambu. Alatnya memakai daya listrik,” katanya. Pembuatan lukisan wayang di atas bambu dimulai sejak akhir 2018. Namun, karena peminat lukisan wayang di atas bambu itu hanya kalangan tertentu, dirinya terus mencari ide kreatif. Pada akhirnya tercetus ide membuat pipet dari bambu. Munculnya ide itu setelah ada kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster membatasi pemakaian plastik melalui Pergub Bali No. 97 Tahun 2018. Lukisan yang dibuat pada pipet bambu bercorak patra. Namun corak lukisan itu bisa dibuat berbeda tergantung dari pesanan, mulai dari nama hingga nama tokoh pewayangan. “Saya coba membuat pipet dari bambu agar lebih menarik ditambah lukisan bambu pipet itu agar memiliki ciri khas,” jelasnya. Suami Ni Made Pariasi menambahan, proses pembuatannya cukup lama hingga menjadi pipet bercorak lukisan. Karena bambu yang dipakai harus pilihan dengan besaran seukuran pipet, kemudian dibersihkan hingga bisa lebih tahan lama. (mud)

Polemik proyek pembangunan perumahan (BTN) bersubsidi di Dusun Purwa, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt tampaknya masih akan berlanjut. Ini karena upaya mediasi oleh Komisi I DPRD Buleleng Selasa (10/12) kemarin gagal menghasilkan keputusan. Ini karena pihak pengembang PT Graha Adi Jaya dengan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Pengastulan sama-sama berpatokan pada persepsi masing-masing. Warga khawatir setelah perumahan ini ditempati akan memunculkan gangguan lingkungan. Apalagi, perumahan bersubsidi itu jaraknya dekat dengan Pura Dalem Desa Pakraman Pengastulan, sehingga dalam jangka panjang dinilai akan menganggu radius kesucian pura. Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Pengastulan, Seririt mendatangi gedung dewan, kemarin. Perwakilan warga dari masing-masing ban-

jar dinas itu datang mengikuti mediasi terkait polemik proyek perumahan di lahan produktif di Dusun Purwa. Mediasi ini dilakukan oleh Komisi I DPRD Buleleng dengan menghadirkan pihak pengembang dan pimpinan OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Pemukiman, dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal Pelayaan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Pertanahan Nasional Buleleng,

Camat Seririt, Perbekel Desa Pengastulan, dan pengurus subak desa setempat. Mediasi dipimpin Ketua Komisi I Gede Ody Busana didampingi anggotanya dan Tim Pakar Wayan Rideng. Ketua Forum Gede Suwastika mengatakan, setelah mediasi tuntutannya belum dipenuhi pihak pengembang. Dia menyebut tuntutan yang diajukan adalah meminta pengembang tidak menutup saluran irigasi yang masih berfungsi untuk mengairi sisa sawah yang be-

Bali Post/kmb38

MEDIASI – Komisi I DPRD Buleleng melakukan mediasi terkait polemik pembangunan perumahan BTN bersubsidi di Dusun Purwa, Desa Pengastulan, Seririt, Selasa (10/12) kemarin.

lum beralih fungsi. Selain itu, mencegah gangguan kesucian pura, pengembang dituntut membangun tembok pembatas yang permanen. Tidak hanya itu, Suwastika juga meminta setelah perumahan beroperasi, warga yang menempati diminta tidak membuang limbah rumah tangga ke irigasi subak. Pihaknya meminta agar pengembang membangun sendiri jaringan pembuangan limbah untuk penghuni rumah. Selain itu, Suwastika juga meminta kepada pimpinan OPD terkait untuk melakukan kajian teknis. Pasalnya, prosedur peralihan lahan yang semula produktif sekarang dibangun perumahan bersubsidi itu belum jelas. Bahkan dirinya menyayangkan ada instansi yang tidak memiliki data terkait permasalahan yang terjadi. Untuk itu, kajian ini penting, karena terkait terbitnya izin hingga pihak pengembang bisa membangun rumah yang akan dijual. Ketua Komisi I Gede Ody Busana mengatakan, setelah mempertemukan para pihak, dia belum mengambil keputusan untuk menerbitkan rekomendasi dewan atas persoalan yang terjadi. Ini karena antara warga dari Forum Peduli Desa dengan pengembang masih terjadi beda persepsi. Satu sisi pengembang sudah mengikuti prosedur yang berlaku dan mengklaim tidak mengganggu lingkungan. Namun

sebaliknya, warga dari forum peduli desa tetap keberatan dengan keberadaan perumahan itu. Sebelum menerbitkan rekomendasi, politisi PDI Perjuangan dari Seririt ini meminta agar OPD terkait melakukan survei ke lapangan. Ini untuk mendapatkan data teknis dan kondisi real di lokasi. Dari data survei itu, pihaknya kemudian akan menyusun draf rekomendasi yang akan diterbitkan atas lembaga dewan untuk dijadikan acuan menyelesaikan persoalan yang terjadi. Sementara itu, pengembang Gede Adi Sucipto menjelaskan, sebelum memulai investasinya, dirinya sudah melakukan sosialsiasi dan mengurus sendiri segala bentuk perizinan yang ditentukan. Setelah dukungan dari aparat terbawah di Desa Pengastulan, Adi mengaku tidak ada pihak yang memprotes, sehingga dia selesai membangun 74 unit rumah bersubsidi. Tanah tersebut dibelinya dari pemilik kedua. Di mana tanah tersebut tidak lagi sebagai lahan sawah, namun sudah dialihkan sebagai tanah kavling siap bangun. Karena pengembangan perumahan legal, dalam waktu singkat pihaknya telah membangun 74 unit rumah bersubsidi. Puluhan rumah bersubsidi itu sudah habis terjual dan sebagian besar sekarang dihuni oleh warga dari Desa Pengastulan. (kmb38)

Dapat BKK Rp 17 Miliar dari Pemprov

Pemkab Tuntaskan Proyek RTH Taman Bung Karno Singaraja (Bali Post) – Pembangunan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno di Lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada dipastikan tuntas tahun depan. Ini menyusul kepastian kucuran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprov Bali sebanyak Rp 17 miliar dalam APBD

Bali Tahun 2020. Semula anggaran pembangunan RTH ini dialokasikan lewat APBD Buleleng Rp 6 miliar, namun sebelum pengesahan APBD oleh DPRD, Pemprov menyetujui usulan BKK dari Buleleng tersebut. Praktis anggaran dari APBD murni itu ditarik dan digantikan dengan jatah

BKK. Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng Ni Komang Surattini usai menghadiri rapat di DPRD Buleleng Selasa (10/12) kemarin, mengatakan beberapa jenis pekerjaan yang masih belum dikerjakan di antaranya pembuatan patung Bung Karno.

Selain itu pembangunan wantilan, finishing panggung pertunjukan, pembuatan patung Singa Ambara Raja, pekerjaan land scape, dan kolam air mancur. “Setelah kita dikasi BKK, anggaran yang tadinya dirancang di APBD Buleleng telah dialihkan untuk program prioritas OPD lain,” katanya.

Menurut Surattini, setelah mendapat kepastian anggaran, mulai Januari dan Februari 2020 pihaknya akan menyempurnakan Detail Engineering Design (DED) proyek lanjutan RTH Taman Bung Karno. Penyempurnaan ini dilakukan selain karena ada aspek teknis, juga agar dalam pembangunan tahap

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Dcr Sopir &Karyawan Laundry di Kerobokan Kuta T.081236015546

DIJUAL MOBIL

PROPERTY

HONDA

DIJUAL TANAH

RUPA - RUPA

!!!Dicari PRT Tdr Dlm,Cewk Max 30th,Gaji 2,5Jt H.081237850879

Dicari Admin & Desainer Grafis Hub: 087 861 340 445

HRV Mugen Matic Th 2017,Putih Tgn 1,A/N sendiri.081237544219

Tnh 100ha 25M ex Prush.LNG/37 smr Sesmix Sulteng081242710784

B.BP.001.12.19.0000192

Cari Adm wnt min SMA/SMK utk Toko Hub.410256/081239463938

B.BP.001.12.19.0000258

B.BP.001.12.19.0000202

B.BP.004.12.19.0000133

PROPERTY

B.BP.004.12.19.0000265

JualRmh2Lt(LT=117M2;LB=180M2 Perum Amerta Jl.P.Galang Dps 5KT,4KM,garasi,Listrik 4400VA Sumur Bor;Hub:085 238 725119

Cari Tenaga T.Angkat (kenek) untuk kanvas Hub.081337776003, WA 081237902022

Cr Waitress u/Restoran di Sanur Gj1,8Jt+Service.H:081338291806 B.BP.001.12.19.0000266

DIJUAL RUMAH

B.BP.001.12.19.0000261

RUPA - RUPA

B.BP.001.12.19.0000241

PROPERTY DIJUAL RUMAH

B.BP.001.12.19.0000061

DISEWAKAN RUMAH

Over Kos 14Kmr Jl.G.Agung Dps 5th,H100Jt Nego H.081381440616

B.BP.001.12.19.0000231

Dijual Guesthouse Jimbaran Bdg Dp 10% Bunga Krd 0,83%/Bln Hub.08174792678/081805374433

Hlg Srtfkt Tnh No.M.1664/Kerobokan Ls1700m2,An IKetut Narda

B.BP.004.11.19.0000736

B.BP.001.12.19.0000260

RUPA - RUPA

GESEK TUNAI & PELUNASAN

KEHILANGAN

BENGKEL LAS

BENGKEL LAS Free

n

Desig

Money Back Guarantee �

BIRO JASA

H. 08-1234567-113 C.0000806-RPA

Canopy Pintu Pagar Teralis Konstruksi Baja Dll

� Design Lengkap, Elegan & Berkelas Finishing dgn Anti Karat & Coating Pengalaman lebih dari 10 Tahun Tenaga Profesional (Arsitek & Sipil)

ANUGERAH DEWATA Jl. Tkd. Barito 16 Panjer - Denpasar Telp. 257028, 744 0099 www.anugerahdewata.com

C 0000051 bkl

SERVICE

SERVICE

akhir ini pemasangan patung Bong Karno dapat dikerjakan. Setelah penyempurnaan DED, diperkirakan Maret 2020 proyek lanjutan RTH Taman Bung Karno mulai ditenderkan melalui Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa Pemkab Buleleng. Paket pekerjaan ini pada

lanjutan pekerjaan di tahun 2019, pematung gagal menyelesaikan pekerjaannya. Ini karena pematung asal Yogyakarta itu tidak mampu membayar uang jaminan kepada pemerintah. Tak heran, pembuatan patung yang dilakukan dengan penunjukan langsung (PL-red) gagal kontrak. (kmb38)

Rabu Kliwon, 10 Desember 2019

Jembatan Perak di Penyaringan Diresmikan Bupati Artha Dua Banjar yang Sempat Putus Tersambung Kembali SELASA (10/12) kemarin, Bupati Jembrana I Putu Artha meresmikan Jembatan Perak (Penyaringan Anyar Kaja) di Desa Penyaringan. Peresmian dilaksanakan dengan pengguntingan pita oleh Bupati Artha didampingi Wabup Made Kembang Hartawan, Ketua DPRD Jembrana Sri Sutharmi dan Dandim 1617 Letkol Kav. Djefri Marsono Hanok. Turut hadir juga anggota-anggota DPRD Jembrana, Kepala OPD Pemkab, Perangkat Desa Penyaringan serta masyarakat Desa Penyaringan. Kadis PUPR I Wayan Darwin menceritakan, Jembatan Perak pada 22 Desember 2018 terkena banjir bandang hingga terputus. Sebelumnya jembatan itu menghubungkan dua banjar yakni Banjar Penyaringan dan Banjar Anyar Kaja. Di dekat lokasi jembatan juga terdapat fasilitas publik yakni SMAN 2 Mendoyo. Kemudian dibangunlah jembatan baru senilai Rp3,8 miliar dengan pengerjaan 147 hari. Jembatan ini memiliki bentang 44

meter, lebar perkerasan 4,4 meter dengan 2 balok girder beton precast dengan sistem 5 tendon masingmasing balok dan satu-satunya jembatan kabupaten di Bali yang menggunakan beton prategang. ‘’Secara teknis jembatan tersebut kuat menahan beban hingga 50 ton,’’ ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Artha membenarkan pernyataan Kadis PUPR Wayan Darwin. Segera setelah mengetahui jembatan putus terkena banjir, ia langsung memerintahkan Kadis PUPR untuk membangun jembatan dengan kualitas terbaik di tahun 2019 sesuai dengan spek yang dilaporkan. Kepada warga Desa Penyaringan, Bupati Artha berpesan agar jembatan tersebut dirawat dengan baik. ‘’Mohon jembatan ini dirawat dan dijaga dengan baik, jangan biarkan kendaraan over tonase melintas,’’ pesannya. Tak lupa ia juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. dr. Swiyoga, Ketut Nada dan

Keluarga Gede Martiana yang merelakan sebidang tanahnya untuk pembangunan jembatan tersebut. Di saat bersamaan, Perbekel Desa Penyaringan I Made Dresta tak henti-hentinya mengucapkan terima kasihnya kepada Bupati Artha, Wabup Kembang, Ketua DPRD, anggota DPRD Jembrana dan Dinas PUPR yang sudah membantu terwujudnya jembatan tersebut. ‘’Jembatan ini perannya sangat vital bagi warga kami. Dengan adanya jembatan ini, warga di Banjar Anyar Kaja tidak harus memutar ke desa lain jika ingin ke kantor desanya. Demikian pula dengan siswa yang menuju ke SMAN 2 Mendoyo tidak harus ke jalan nasional,’’ ucapnya. (ad270) RESMIKAN JEMBATAN Bupati Artha bersama jajaran Forkopimda Jembrana meresmikan Jembatan Perak di Penyaringan, kemarin.

Pohon Timpa Pura di Desa Gumbrih

Negara (Bali Post) – Sejumlah palinggih di Pura Sari Manik, Banjar Sari, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan rusak akibat tertimpa pohon berukuran besar. Pohon ara yang berdiamater satu meter itu roboh akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Pekutatan, Sabtu (7/12). Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, tetapi sejumlah bangunan di dalam pura mengalami kerusakan termasuk tembok panyengker.

ROBOH – Pohon berdiameter satu meter yang roboh akhir pekan lalu menimpa pura di Banjar Sari, Desa Gumbrih hingga kemarin belum dipotong.

Gudang Kayu di Penyaringan Terbakar Negara (Bali Post) – Sebuah gudang kayu di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Selasa (10/12) kemarin terbakar. Dari informasi yang dihimpun warga setempat sejak Senin (9/12) sore lalu, sejatinya sudah melihat asap dan api tetapi belum terlalu besar. Hingga pada Selasa siang kemarin sekitar pukul 12.30 Wita, salah seorang warga yang kebetulan lewat melihat ada api membakar kayu-kayu di lokasi gudang tersebut. Gudang kayu milik Gede Adnyana (40) dengan cepat terbakar karena banyaknya kayu di lokasi. Diperkirakan sekitar lima are gudang kayu tersebut terbakar. Belum diketahui secara persis kerugian dari kebakaran gudang kayu tersebut. Sedikitnya tiga mobil pemadam kebakaran turun untuk menangani kebakaran tersebut. Petugas memerlukan waktu hampir satu jam untuk memadamkan api.

PADAMKAN API – Petugas dari pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar gudang kayu di Desa Penyaringan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Kasi Kebakaran Kade Bagus Darmawan mengatakan, petugas memerlukan waktu

hingga kurang lebih satu jam untuk memastikan api padam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. (kmb26)

Temuan Baru Polisi telah memeriksa 73 saksi, 114 toko kimia dan 28 CCTV. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menanggapi positif adanya temuan baru dalam pengungkapan kasus

penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan. ‘’Kalau sudah ada bukti baru dan segera diungkap kami sangat senang, sangat mendukung. Mudahmudahan penyerang Mas Novel itu segera ditemukan,’’ ucap Syarif, Selasa kemarin. Syarif pun berbicara soal perlindungan terhadap pegawai lembaga antikorupsi

yang tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). ‘’Saya pikir dalam UNCAC juga itu ada perlindungan terhadap pegawai-pegawai lembaga antikorupsi tidak boleh ada criminal and civil proceedings di situ dijelaskan juga harus ada perlindungan,’’ ujar Syarif. (ant)

Hingga Selasa (10/12) kemarin, batang pohon yang melintang menimpa pura tersebut belum dipotong. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana juga sudah turun mengecek lokasi atas permohonan desa setempat. Sejatinya petugas hendak memotong batang kayu yang menindih pura tersebut. Akan tetapi, karena masih ada rumah tawon di pohon tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu

06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:00 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita 09:30 Wita 10:05 Wita 10:05 Wita 11:00 Wita 11:05 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Kasuksman Dewa Pitara Pratistha (5) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Wirata Parwa (3) Bali Channel Tourist TV Seputar Bali Terkini Inovator Solusi Alternatif Marion Sam Seputar Bali Terkini Lejel Homeshopping Seputar Bali Terkini Bali Channel Tourist TV

11:30 Wita Ocydia Home Shooping 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Kepemangkuan dan Serati (1) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Ocydia Home Shooping 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Bali TV Shop 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Agrobisnis Pertanian Bunga Sedap Malam Prospektif 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Dunia Kita 16:30 Wita Gita Santhi Sekaa Santhi Campur Sari Sarbagili (1) 17:00 Wita Ocydia Home Shooping

17:30 Wita Kartun Kuru Setra Parwa (1) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:30 Wita Giliran Anda 20:00 Wita Orti Bali 20:30 Wita Folk Song 21:00 Wita Wirasa Deraan Lara Bocah di Br. Amerta Sari Sukasada 21:30 Wita Mahadewi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 22:05 Wita Lila Cita Calonarang Br. Sribupati Caublayu Marga Tabanan (4) 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shooping 23:30 Wita Bali Channel

dibangun oleh banjar, berdekatan dengan balai banjar. Karena besarnya batang kayu yang melintang dan menimpa pura, desa meminta bantuan ke BPBD sambil menunggu waktu yang tepat untuk pemotongan. Selain memindahkan kayu yang masih menimpa areal pura, juga memotong batang kayu agar tidak ambruk lagi. Diperkirakan akibat musibah itu, kerugian mencapai Rp 15 juta. ‘’Kemarin kita sudah cek,

memang kayu itu tumbang menimpa bangunan pura. Tetapi kita belum potong. Pihak desa juga meminta menunda dulu pemotongan karena masih ada tawon,’’ terang Kepala Pelaksana BPBD Jembrana I Ketut Eko Susilo Artha Permana, kemarin. Menurutnya, pada musim menjelang hujan ini, pohon-pohon besar sangat rentan roboh. Apalagi disertai dengan angin kencang. (kmb26)

Tiga Bulan Gaji Tak Dibayar

Karyawan Perkebunan Segel Kantor Pengelola

Negara (Bali Post) – Puluhan karyawan Perusahaan Daerah Provinsi Bali Unit Perkebunan Pulukan, Selasa (10/12) pagi mengamuk. Para karyawan yang sudah tidak mendapatkan hak mereka selama beberapa bulan ini, protes ke pihak manajemen di kantor Unit Perusda yang dikelola PT CIPL. Kericuhan sempat terjadi karena keluhan mereka selama berbulan-bulan tidak ditanggapi, hingga terjadi aksi spontanitas dari para karyawan. Para karyawan yang sudah sangat jengkel ini menurunkan papan nama hingga menyegel pintu kantor perusahaan pen gelola perkebunan karet tersebut. Para karyawan semakin jengkel lantaran perwakilan pihak pengelola mengaku hanya akan menyampaikan hal ini ke pihak manajemen yang berwenang. Aksi ini akhirnya bisa diredam setelah

anggota dari Polsek Pekutatan datang dan meminta para karyawan pulang ke rumah masing-masing. Tindakan ini dipicu lantaran karyawan yang jumlahnya 105 orang yang bekerja di perkebunan karet ini sejak bulan September lalu belum menerima gaji mereka. Gaji senilai rata-rata Rp 1.015.000 per orang itu belum mereka terima hingga memasuki bulan Desember ini. Aksi ini merupakan puncak kekesalan pegawai yang sudah beberapa kali dijanjikan akan diberikan gaji, akan tetapi tidak terwujud. Bahkan hingga berbulan-bulan mereka belum menerima upah. Camat Pekutatan Wayan Yudana yang dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya permasalahan itu. Menurutnya, tindakan yang dilakukan karyawan spontan karena kecewa. Gaji mereka belum dibayar selama tiga bulan. Yudana juga sempat

Penyegelan - suasana kantor Perusda Unit Perkebunan Karet di Pekutatan yang disegel karyawan lantaran gaji tidak dibayar tiga bulan mengikuti mediasi karyawan dengan perusahaan. Tetapi pihak perusahaan

belum bisa membayar gaji seperti yang diminta. (kmb26)

Dapat Keadilan

‘’Saya usul anggota DPR dan DPD yang beragama Hindu kumpul karena ini kan juga punya hak untuk

mendapat keadilan dari negara. Saya usul coba bentuk wadah seperti anggota DPR dan DPD dari Papua yang bersatu membentuk forum komunikasi. Ini bisa diinisiasi oleh mereka,’’ kata Arsul.

Pada pertemuan itu hadir Ketua Umum PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya, Sekretaris Umum I Ketut Parwata, Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Pusat Rataya Kent-

janawati, serta sejumlah pimpinan ormas di bawah PHDI antara lain Pandu Nusa, Asosiasi Dosen Hindu Indonesia, Prajaniti, Puskor Hindunesia, KMHDI dan lainnya. (kmb4)

Lebih Intensif

Rabu, 11 Desember 2019 05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita

pemotongan. Perbekel Gumbrih I Ketut Nurjana mengatakan pohon setinggi 14 meter itu tumbang pada Sabtu sore lalu saat hujan deras disertai angin kencang. Pohon yang berada di atas batu itu patah di bagian tengah sepanjang 10 meter hingga tersisa batang setinggi empat meter. ‘’Ada tiga bangunan yang rusak. Palinggih Padma, Pepelik dan Apit Surang di tembok panyengker,’’ ujar Nurjana. Menurutnya, pura itu

‘’Berarti DPR dan pemerintah sudah dua pihak sepakat untuk mendukung pembahasan RUU tentang Provinsi Bali ini. Tinggal dilakukan komunikasi dan lobi politik yang lebih intensif agar masuk Prolegnas Prioritas 2020. Saya yang akan melakukan langsung upaya tersebut,’’ jelasnya. Meski demikian, Koster tetap mengimbau kepada masyarakat Bali sebagai orang Bali, dari daerah mana pun datangnya, dari suku dan agama apa pun, dan semua elemen masyarakat yang

hidup dan mencari kehidupan dari alam dan budaya Bali agar kompak, bersatu, dan bergerak serentak bersama. Ini untuk menegaskan eksistensi dan keberlanjutan Bali, sehingga ke depan terus bisa memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Apalagi sejak 2005 atau sekitar 15 tahun lalu, berbagai komponen masyarakat Bali telah menginginkan agar Pulau Dewata dipayungi dengan undang-undang yang bisa dipakai untuk memperkuat keberadaan Bali dengan kekayaan dan keunikan adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dah kearifan lokal yang

telah terbukti menjadi daya tarik masyarakat dunia. Itu sebabnya, sejak setahun yang lalu Koster telah membentuk tim untuk menyusun Draf Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Bali dan Naskah Akademik yang dirumuskan sesuai dengan arahan visi pembangunan Bali ke depan. Ditegaskan pula, RUU Provinsi Bali yang terdiri dari 12 bab dan 39 pasal, bukan untuk menjadikan Bali sebagai daerah otonomi khusus, tetapi agar sesuai dengan UUD 1945 dan NKRI. ‘’Kalau jadi UU ini astungkara Bali ini mempunyai kerangka hukum

untuk mengisi agenda pembangunannya sesuai dengan potensi, karakteristik Bali,’’ terangnya. Selain itu, lanjut Koster, dapat memperkuat adat istiadat, tradisi, seni, budaya dengan kearifan lokalnya. Menyeimbangkan pembangunan antarwilayah, memperkuat pariwisata berbasis budaya, membangun perekonomian dan industri tematik yang sesuai dengan potensi Bali, memperkuat taksu Bali secara sekala dan niskala, serta mengintegrasikan pembangunan Bali di seluruh wilayah dengan pendekatan satu pulau, satu pola dan satu tata kelola. (kmb32)

RABU KLIWON, 11 DESEMBER 2019

Atasi Kendala Ekspor dengan Pembentukan ’’Sharing Factory’’ PRODUK UMKM Bali sebenarnya banyak yang berpotensi ekspor, khususnya produk makanan dan minuman. Peluangnya cukup besar. Hanya, peluang ini belum diikuti dengan pemenuhan standar produk yang sesuai dengan negara pengekspor. Untuk itu diperlukan penyamaan standar dengan pembentukan sharing factory. Menurut Ketua UMKM Nusantara, Gek Ayu Rusmini Lokikawati, kendala ekspor yang dihadapi UMKM selama ini adalah pemenuhan standar. Menurutnya, setiap negara punya standar yang berbeda, sehingga sangat memberatkan bagi UMKM dalam pemenuhannya, khususnya bagi UMKM yang baru berkembang. ‘’Menurut saya perlu dibuatkan satu atap untuk menyamakan standar. Seperti sharing factory yang sedang viral dibicarakan,’’ ujarnya. Ia memaparkan, adanya

sharing factory artinya akan ada satu atap yang membiayai terkait standar tersebut. Selain pembentukan sharing factory, menurutnya, dalam menggenjot ekspor juga diharapkan semakin banyak pertemuan UMKM dengan buyer langsung dan bukan melalui trader. ‘’Dengan ketemu buyer langsung, produk kita dilihat kemudian bisa kita jelaskan. Kalau mereka suka, bisa langsung transaksi waktu itu. Harapan kami, pemerintah lebih sering menggelar temu buyer dengan para pelaku UMKM di Bali,’’ tuturnya. Gek Ayu menambahkan, ada baiknya pemerintah juga membuat katalog semua produk UMKM Bali yang sudah memenuhi standar ekspor, kemudian bisa di-share ke setiap negara. Selain untuk peluang pasar ekspor, temu bisnis juga perlu lebih sering dilakukan untuk mempertemukan UMKM dengan supermarket, hotel dan restoran. (san)

Kalah Telak

Puasa Emas Timnas Berlanjut

Manila – Timnas U-22 gagal melepaskan dahaga rakyat Indonesia akan medali emas SEA Games. Di final yang digelar Selasa (10/12) kemarin, Garuda Muda kalah telak 0-3 dari Vietnam. Hasil ini sekali lagi mengubur mimpi Indonesia untuk meraih medali emas di cabang sepak bola. Kedua kesebelasan tampil seimbang di awal laga. Namun, kehilangan Evan Dimas sedikit mengganggu ritme permainan timnas. Pada menit ke-20, Evan Dimas terpaksa ditarik keluar sambil terpincang-pincang. Ia sempat mendapat tekel dari pemain Vietnam, Doan Van Hau. Evan pun digantikan Syahrian Abimanyu lima menit berselang. Wasit Majed Mohammed Alshamrani sendiri tidak memberi kartu atas aksi pemain Vietnam itu. Van Hau jugalah yang kemudian menghadirkan mimpi buruk bagi Indonesia. Pemain ini mencetak dua gol bagi negaranya. Satu gol lagi dicetak oleh Do Hung Dung. Hingga pertandingan berakhir, Indonesia tidak mampu membalas. Skor akhir 3-0 sekaligus membuat anak asuh Indra Sjafri tersebut harus puas dengan medali perak. Kekalahan ini juga memperpanjang puasa emas yang telah terjadi selama 28 tahun. Sejak menjadi juara pada 1991, Timnas Indonesia sudah tiga kali melangkah ke final cabang sepak bola SEA Games pada 1997, 2011, dan 2013. Tetapi, di tiga final itu Indonesia selalu gagal membawa pulang medali emas. Hal yang membuat timnas makin merana adalah pada final SEA Games 1997 dan 2011, Timnas Indonesia kalah di depan puluhan ribu pendukung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia kalah adu penalti di tangan Thailand pada SEA Games 1997 dan adu penalti saat melawan Malaysia di final SEA Games 2011. (kmb33)

Perlu Dibangun Gedung Representatif untuk Difabel KETERBATASAN yang dimiliki oleh para difabel (disabilitas) membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha. Untuk Bali, salah satu hal yang penting ke depan adalah dengan membangun sebuah gedung yang representatif bagi difabel guna memberikan pelatihan keahlian dan keterampilan bagi mereka. Demikian disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster di sela peringatan Hari Disabilitas Internasional, Selasa (10/12) kemarin. Putri Suastini Koster mengatakan, gedung representatif untuk difabel ini nantinya agar dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang berguna bagi difabel. Di gedung tersebut nantinya akan menjadi sebuah pusat berkumpul, beraktivitas dan berlatih bagi para difabel di dalam mengembangkan

bakat dan keterampilannya. Menurutnya, difabel merupakan orang yang punya kemampuan berbeda. Dalam hal ini mereka membutuhkan dukungan dan kerja sama dalam pemberdayaan, sehingga mereka juga mampu bersaing di tengah masyarakat. ‘’Difabel tidak butuh dikasihani, namun yang dibutuhkan adalah kerja sama dan dukungan dari kita bersama,’’ katanya. Pemerintah saat ini sudah berupaya tetapi perlu dimaksimalkan lagi. Dengan adanya

bangunan gedung, manajemen yang baik, pelatihan dan sertifikasi, tentu hal ini akan menjadi sangat membantu mereka. ‘’Ke depan, kita harus membuat hal-hal yang fenomenal,’’ katanya. Sementara itu, Kadis Sosial Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, S.H., M.H. menyambut baik rencana tersebut. Ke depan para disabilitas ini harus diberdayakan, diberikan suatu kesempatan dalam hakhak dasar mereka karena diamanatkan oleh UU. (kmb16)

BERBAGAI prestasi nasional dan internasional dalam ajang fotografi pernah diraih Agung Parameswara. Fotografer yang juga dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa ini pernah meraih Bronze Prize Award di ajang The Organization of World Heritage Cities Asia Pasific (OWHCAP) Photo Contest 2019 di Korea Selatan. Selain itu, ia juga pernah meraih penghargaan Best ASEAN Tourism Photo pada ajang ASEANTA Awards for Excellence 2018 di Thailand. Sementara itu, di ajang nasional Agung

Parameswara baru saja meraih juara II kategori environment photo story dari Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) 2019 yang merupakan ajang paling bergengsi di Indonesia. Ini adalah prestasi keempat yang diraihnya sejak tahun 2012. Raihan penghargaan ini tidaklah mudah diperoleh. Ia harus bersaing dengan 1.550 foto dari 243 fotografer profesional lainnya. Menariknya, hasil bidikan yang dilombakan tersebut mengangkat tema lingkungan tentang sampah di sepanjang Pantai Seminyak hingga Kedon-

ganan. ‘’Foto yang saya kirim tentang sampah. Isu sampah sebenarnya kan sudah lama ya, di sepanjang Pantai Seminyak hingga Kedonganan,’’ tandas Agung Parameswara, Selasa (10/12) kemarin. Dikatakan, masalah pengelolaan limbah Bali adalah yang terburuk selama musim monsun tahunan, ketika angin kencang mendorong armada laut ke pantai. Selama musim itu, tumpukan sampah yang tercecer di pantai memaksa pemerintah dan masyarakat setempat untuk secara teratur meny-

Agung Parameswara Bidik Masalah Sampah

Sp

pannya. ‘’Pencapaian yang saya peroleh ini tentu saja sangat membanggakan dan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkarya ke depannya,’’ tandasnya. Seperti diketahui, berbagai karya foto dan tulisan dari Agung Parameswara telah dimuat di berbagai media nasional maupun internasional, seperti The Washington Post, The Jakarta Post, Days Japan Magazine, Terra Mater Magazine, National Geographic Indonesia, Internazionale Italy, Al Jazeera, Stern, Afterposten Norway, ASIAN Geographic, Travel 360, DestinAsian Indonesia. (win)

SEA Games 2019

Indonesia Tertahan di Posisi Keempat Manila –

Indonesia tak bisa berbuat banyak di hari-hari terakhir perebutan medali emas SEA Games 2019 Filipina. Cuma ada tambahan 2 emas dan 1 perunggu, Selasa (10/12) kemarin. Emas hadir melalui Jujitsu dan voli putra. Satu keping emas ditambah dari jiujitsu kelas -120 kg melalui Muhammad Ariq Noor. Ini adalah medali keduanya setelah meraih perak di kelas -77kg. Sedangkan dari cabang voli indoor putra, Indonesia meraih emas setelah puasa selama 10 tahun. Dalam final pertandingan di Philsports Arena, Putu Randu dkk. mengalahkan Filipina 3-0. Tim besutan Li Qiujiang itu menang 25-21, 27-25. 2517. Medali emas itu kembali menjadi milik Indonesia setelah dalam empat SEA Games terakhir dikuasai Thailand. Di SEA Games 2019 kali ini, Thailand disingkirkan Filipina di semifinal dan harus puas menjadi pemilik perunggu. Sayangnya, timnas voli

Atlet Bali Sumbang 5 Emas di SEA Games

Denpasar (Bali Post) Jumlah atlet Bali yang dipanggil masuk skuad Timnas SEA Games tidak sedikit yakni 25 atlet. Mereka mampu menyumbang 5 emas, 6 perak dan 3 perunggu. Kelima emas dipersembahkan pejudo Ni Kadek Anny Pandini, Gede Ganding Kalbu Soethama, I Gede Agastya Dharma Wardana, atlet lompat jauh Maria Natalia Londa, serta atlet street board Sanggoe Darma Tanjung. Sementara 6 perak dipersembahkan di nomor judo beregu putri, Maria Natalia Londa (lompat jangkit), Komang Ardiarta (judo), Kornelis Kwangu Langu (tinju), Jason Dennis Lijnzaat (park skate), serta Rio Waida (short board). Untuk 3 medali perunggu diperoleh melalui atlet I Dewa Ayu Mira Widari, I Gusti Ayu Putu Guna Kakihara (judo), dan Taina Izquierdo (short board). Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi, di Denpasar, Selasa (10/12) kemarin menuturkan, pihaknya baru saja datang dari Filipina guna memberikan dukungan dan semangat juang kepada atlet Bali. Bentuk dukungan seperti ini sangat perlu dilakukan agar semangat juang atlet Bali bisa berlipat ganda di medan laga. ‘’Kami mengunjungi beberapa venue tempat atlet Bali bertanding,’’ ujarnya. Suwandi mengakui, sebenarnya peluang atlet Bali mendulang emas terbuka lebar. Hanya sayangnya kelas andalan atlet Bali tidak dipertandingkan. Ia mencontohkan, pesilat Bali Komang Harik Adi Putra merupakan peraih emas Asian Games, tetapi nomor laga spesialisnya yakni kelas E dicoret. Pada bagian lain, Binpres KONI Bali Nyoman Yamadhiputra menerangkan, pada hajatan multi-event seperti SEA Games banyak provinsi kaya di Indonesia mendekati atlet-atlet daerah lain, untuk diajak bergabung membela daerahnya. ‘’Biasanya, daerah yang kaya penghasilannya mengincar atlet yang membela Merah Putih, serta mengharumkan nama bangsa dirayu dan diimingimingi untuk bergabung membela daerahnya,’’ ucapnya. (022)

elenggarakan pembersihan pantai skala besar dengan menggunakan alat berat dan juga usaha mandiri dari masyarakat pantai hingga pedagang. Menurut media lokal, 300 ton sampah plastik masuk ke perairan Bali setiap hari. ‘’Inilah alasan saya menjadikan sampah sebagai objek bidikan dalam foto saya, dan ini sesuai dengan tema besar dari lomba APFI 2019,’’ tukasnya. Agung Parameswara mengaku sangat bersemangat atas pencapaian yang diraihnya ini. Prestasinya ini akan dijadikan motivasi diri untuk terus berkarya ke de-

indoor putri Indonesia tak berhasil melaju ke final. Voli putri meraih perunggu. Artinya, emas voli SEA Games belum kembali diraih oleh voli Indonesia sejak 1983. Dengan tambahan 2 emas, Indonesia tetap tak bergeser dari peringkat keempat di papan klasemen sementara SEA Games. Tiga peringkat di atas Indonesia masih dikuasai Filipina, Thailand, dan Vietnam. Bahkan, Filipina sudah mengukuhkan diri sebagai juara umum setelah mengoleksi 143 emas, 114 perak, dan 113 perunggu. Thailand yang sempat tercecer di posisi kelima atau keenam di pekan pertama, kini konsisten di urutan kedua. Sementara iu, Vietnam mengisi peringkat ketiga. (kmb33)

Balipost/ist

EMAS - Para pemain bola voli putra merayakan keberhasilan mereka merebut medali emas di ajang Sea Games 2019, Selasa (10/12) kemarin. Medali emas ini merupakan yang pertama dalam 10 tahun terakhir.

Kodam akan Gelar ’’Bike For Bali 72,7 Km’’

Denpasar (Bali Post) Dalam rangka memperingati Hari Juang TNI-AD tahun 2019, Kodam IX/Udayana akan menggelar gowes bertajuk ‘’Bike For Bali 72,7 Km’’. Gowes ini akan dilaksanakan pada Minggu (15/12) mendatang di Denpasar. Demikian disampaikan Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G, S.IP. dalam siaran persnya, Selasa (10/12) kemarin di Makodam, Denpasar. Menurut Kapendam, momentum ini digunakan sebagai upaya memberikan kontribusi positif dalam rangka meningkatkan pariwisata di Bali. Selain itu juga guna memotivasi

dan membudayakan hidup sehat melalui kegiatan olahraga bersepeda kepada masyarakat luas, sebagai modal utama untuk mengisi pembangunan nasional dengan baik. ‘’Gowes bertajuk ‘Bike For Bali 72,7 Km’ ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya apa pun alias gratis. Bagi 250 orang pendaftar pertama akan mendapatkan jersey. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2019, pukul 07.00 Wita sampai dengan 15.00 Wita, bertempat di Kantor Jasdam IX/Udayana, Asrama Praja Raksaka Kepaon, Denpasar,’’ ungkapnya.

Start gowes yang digelar Kodam ini di GOR Praja Raksaka, Kepaon, Denpasar, lanjut melintasi depan Mako Brimob di Jalan Supratman (Pit Stop I)- Pit Stop II di Yonzipur 18/ YKR Gianyar - Jalan By-pass Ida Bagus Mantra - Jalan By-pass I Gusti Ngurah Rai dan finis di Taman Inspirasi Mertasari, Sanur, Denpasar Selatan. ‘’Informasi lebih lanjut silakan hubungi contact person Panitia Kajasdam IX/ Udayana nomor handphone 085236603885 dan Mayor Infantri Fahmi di nomor handphone 081236918941,’’ kata Kolonel Jonny. (kmb36)

Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G, S.IP.