Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Cairkan Dana Transfer ke Daerah
Pemda Jangan Gunakan Makelar
Bali Post/kmb
PENGHARGAAN - Kementerian Koperasi dan UKM menerima Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman. Bersama lima Menteri dan satu Lembaga Kategori Penganugerahan Predikat Kepatuhan 2018 Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Senin (10/12) kemarin.
Jakarta (Bali Post) – Pemerintah daerah jangan menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah, karena hal tersebut tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. Hingga saat ini sudah 111 kepala daerah telah terkait oleh kasus pencairan dana transfer ke daerah yang tidak sesuai tata kelola dan sebagian besar tersangkut oleh proses penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK). Demikian penegasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara sosialisasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 di Jakarta, Senin (10/12) kemarin. Kata dia, tindakan tersebut berpotensi melanggar
hukum karena merupakan perilaku koruptif yang dapat merugikan keuangan negara. ‘’Banyak pemerintah daerah, terutama yang baru dipilih baik bupati maupun wali kotanya, mudah mendapatkan atau digoda oleh hal-hal seperti itu,’’ katanya. Sri Mulyani menceritakan banyak sekali makelar yang beroperasi dan mengaku bisa membantu pencairan anggaran. Termasuk oknum pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang beberapa waktu lalu tertangkap tangan oleh KPK. Kondisi itu masih terjadi karena banyak pegawai pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mendapatkan informasi terkait tata cara
pencairan dana transfer ke daerah. Padahal penyaluran dapat dilakukan melalui jaringan berbasis elektronik. Untuk itu, Kementerian Keuangan mendorong komitmen dengan KPK agar berbagai praktik pelanggaran hukum dalam pencairan anggaran negara seperti ini tidak terulang lagi dan jumlah kejahatan ‘’kerah putih’’ yang dilakukan kepala daerah makin berkurang setiap tahunnya. ‘’Kami bekerja sama dengan KPK untuk membersihkan, mendorong transparansi dan akuntabilitas agar tata kelola makin baik,’’ ujar Sri Mulyani. Saat ini telah terdapat berbagai layanan berupa konsultasi melalui laman, telekonferensi maupun pusat
informasi di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk memberikan informasi terkait proses pencairan dana transfer ke daerah. Proses interaktif berbasis jaringan ini dapat efektif untuk menekan kebocoran belanja barang, terutama biaya perjalanan dinas, karena para kepala daerah tidak perlu lagi datang ke Jakarta, guna memperoleh informasi mengenai dana transfer ke daerah. Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengungkapkan sebanyak 111 kepala daerah telah terkait oleh kasus pencairan dana transfer ke daerah yang tidak sesuai tata kelola dan sebagian besar tersangkut oleh proses penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK). (ant)
Abrasi Kepung Bali
Bali memiliki panjang pantai 470 kilometer. Dari jumlah itu 176,81 kilometer sudah terkena abrasi. Kalau dilihat dari persentase abrasi terparah terjadi di Denpasar. Ibu kota Provinsi Bali ini memiliki garis pantai 10 kilometer, semuanya telah terpapar abrasi. Sementara Tabanan yang memiliki pantai sepanjang 36 km, sudah 27,75 km diterjang abrasi (lihat tabel). Selain Denpasar dan Tabanan, seluruh kabupaten/ kota di Bali kecuali Bangli terkena abrasi. Di Jembrana, abrasi juga tergolong parah. Garis pantai yang memajang dari Gilimanuk hingga Pengeragoan rawan terkena abrasi. Total panjang garis pantai di Jembrana mencapai 60 kilometer. Dari data yang dihimpun teranyar, 30 kilometer di antaranya sudah mengalami abrasi. Setiap tahun daratan yang tergerus semakin luas. Beberapa titik rawan abrasi itu merupakan permukiman penduduk. Seperti yang terjadi di
Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk dan Pebuahan, Banyubiru. Sejak beberapa tahun ini abrasi memporakporandakan bangunan yang sebelumnya jauh dari tepi pantai. Kini kondisinya semakin parah, terutama di kampung kuliner pesisir Pebuahan. Di sepanjang pesisir selatan yang sebelumnya banyak berjejer warung kuliner dengan menu ikan dan hasil laut, saat ini telah lenyap. Hal. 15 Jalan Ambruk
Abrasi Pebuahan – Sebuah bangunan di Pebuahan yang sebelumnya berada di pinggir pantai, kini ambruk dan berada di tengah pantai.
Nelayan Minta Dibuatkan Senderan
TABANAN memiliki panjang pantai 36 kilometer terbentang dari Pantai Nyanyi Kecamatan Kediri hingga Pantai Selabih Kecamatan Selemadeg Barat. Pantai-pantai ini ada yang sudah mengalami abrasi cukup parah dan ada yang terancam mengalami abrasi.
Putus – Akses jalan yang putus akibat tergerus abrasi di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara.
Atas kondisi itu, Ketua DPC HNSI Tabanan I Ketut Arsana Yasa berharap ada bantuan pembangunan senderan maupun perbaikan senderan yang sudah ada untuk bisa menghentikan abrasi yang terjadi di pantai Tabanan. ‘’Abrasi yang terjadi sudah lumayan parah. Harus ada tindakan untuk mencegahnya,’’ ujar Arsana Yasa. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tabanan I Wayan Subagia menyatakan, meski penanganan abrasi bukan tupoksinya tetapi pihak Dinas Perikanan dan Kelautan memfasilitasi aspirasi nelayan dalam hal meminta bantuan pembangunan dan perbaikan senderan ke Balai Wilayah Sungai Bali-Penida. Beberapa waktu lalu nelayan Tabanan sudah bersurat untuk meminta bantuan ini. ‘’Kami fasilitasi. Bantuan ini diminta karena ada kejadian ombak besar beberapa waktu lalu yang menyapu jauh hingga ke daratan dan bahkan ada yang menghancurkan warung yang berlokasi di pinggir pantai,’’ jelasnya. Hal. 15 Pantai Selabih
ABRASI PANTAI DI BALI Buleleng
127 km
30,56 km
Badung
81 km 12,1 km
Karangasem 79,6 km 31 km
Jembrana 60 km 14 km
Klungkung
58,5 km 20,2 km
Gianyar
18 km 9 km
Tabanan
36 km 27,75 km
Denpasar 10 km 10 km
Ket: Panjang pantai Abrasi
Usulan Revisi Perda RTRW Bali
Proyek Penataan Bantaran Tukad Badung Tergerus
Proyek penataan bantaran Tukad Badung yang sedang digarap Dinas PUPR Denpasar terdampak luapan air di sungai tersebut. Besarnya debit air Tukad Badung pada Sabtu (8/12) lalu, merusak sejumlah struktur taman. Sekitar 30 meter struktur taman tergerus air, sehingga ambrol. Halaman 2 Peredaran Narkoba Diprediksi Meningkat
Menjelang Tahun Baru 2019, peredaran narkoba diprediksi meningkat. Menyambut tahun baru, biasanya masyarakat dan wisatawan merayakannya dengan meriah. Momen ini dimanfaatkan sindikat narkoba untuk memasok dagangannya ke Bali, sebab permintaan biasanya cukup tinggi. Halaman 3
Tempat Pembuatan Garam Tradisional Dibongkar
Halaman 11 Data Kepegawaian Amburadul
Kecurigaan terhadap bermasalahnya data kepegawaian, rupanya terbukti setelah Komisi I DPRD Klungkung memanggil sejumlah OPD terkait untuk rapat kerja. Amburadulnya data kepegawaian ini paling nampak terjadi di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan terkait jumlah dan sebarannya. Eksekutif di lapangan selalu menyampaikan kekurangan pegawai. Padahal, data jumlah pegawainya sudah lebih, hanya sebarannya tidak merata. Halaman 12
Ketinggian Bangunan Sekolah, Rumah Sakit dan Kantor Pemerintah Bisa 25-30 Meter Denpasar (Bali Post) Isu strategis mengenai ketinggian bangunan kembali mencuat dalam rapat pembahasan materi tentang revisi Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali di Ruang Rapat Banggar DPRD Bali, Senin (10/12) kemarin. Rapat melibatkan Pansus di DPRD Bali dan Tim Pembahasan RTRW di Pemprov Bali. Eksekutif dan legislatif sudah hampir sepakat perubahan ketinggian bangunan, namun hanya dilakukan pada kawasan tertentu. Seperti rumah sakit, kantor pemerintah dan sekolah. ‘’Ketinggian kan selama ini dibatasi 12 meter atau setinggi pohon kelapa. Tapi
di lain pihak dengan adanya perkembangan zaman, kita lihat juga untuk beberapa sarana umum seperti Rumah Sakit Sanglah, tidak mungkin lagi dikembangkan melebar,’’ ujar Ketua Pansus Revisi Perda RTRWP Bali I Ketut Kariyasa Adnyana. Oleh karena itu, lanjut Kariyasa, batas ketinggian bangunan akan ditambah. Bisa jadi dua kali lipat dari saat ini atau antara 25 sampai 30 meter. Batas ini masih akan dibahas lebih lanjut oleh Pansus. Termasuk mendengarkan terlebih dulu masukan dari bupati/wali kota se-Bali yang rencananya diundang, Selasa (11/12) ini. Demikian pula pelaku pari-
wisata, pegiat lingkungan dan praktisi tata ruang juga akan diundang. Perubahan ini harus berdasarkan kajian dengan ahlinya agar tidak membahayakan struktur Bali. Sebab, Bali masuk daerah rawan gempa dan sebagainya. Ini juga tidak mesti ke atas, (pengembangan) ke bawah juga harus ada pengaturan agar pengerukan tidak berbahaya,’’ imbuh politisi PDIP asal Busungbiu, Buleleng ini. Namun yang jelas, lanjut Kariyasa, perubahan ketinggian hanya akan dilakukan pada kawasan tertentu. Hal. 15 Kawasan Pariwisata
Harus Ciptakan Pemerataan REVISI Perda tentang RTRWP Bali jangan sampai menimbulkan ketimpangan baru. Tetapi sebaliknya, asas manfaat yang didapat harus jelas dan menyejahterakan masyarakat. Terutama di kabupaten-kabupaten di luar Bali Selatan. Pemerataan pun tidak hanya terbatas antara Bali Selatan dan Bali Utara, tetapi juga dengan wilayah Bali lainnya. ‘’Jangan sampai kebijakan yang kita buat
untuk mengatasi ketimpangan, justru menimbulkan ketimpangan baru,’’ ujar anggota Komisi I DPRD Bali I Nyoman Adnyana dalam rapat pembahasan revisi Perda RTRWP Bali di gedung dewan, Senin (10/12) kemarin. Menurut Adnyana, ketimpangan selama ini ada karena diciptakan pemerintah atau bukan murni oleh rakyat. Hal. 15 Daerah Penyangga
DENPASAR
2
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
FIGUR Bentuk Forum Bendega BENDEGA adalah lembaga tradisional di bidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali. Bendega sejak dulu sudah berkembang di pesisir dan laut yang merupakan tempat yang strategis bagi kehidupan masyarakat Bali, khususnya krama bendega. Bendega sudah ada sejak zaman Bali kuno, seperti pada prasasti Bebetin (abad ke-9) di mana terdapat kata-kata tukang perahu dan pada prasasti Sembiran (tahun 922 masehi) di mana disebut hak tawan karang yang mana ini identik dengan terbentuknya bendega. Hanya saja perkembangan pembangunan khususnya pariwisata di Bali yang paling banyak meliputi wilayah pantai, membuat bendega sejak saat itu mulai mendapatkan tekanan untuk mencari kehidupan dan sering kali terjadi penggusuran bahkan masyarakat lain pun sering kesulitan ke pantai. “Untuk mempertahankan eksistensi krama bendega di Bali dan mensejajarkan posisi mereka agar sama seperti lembaga adat lainnya yaitu subak dan desa adat, maka telah ditetapkan dan diundangkan Perda Provinsi Bali Nomor 11 tentang Bendega. Perjuangan masih berlanjut untuk membuat Pergub Provinsi Bali tentang Bendega dan juga peraturan terkait bendega di seluruh kabupaten/kota di Bali,” kata Ketua DPD HNSI Provinsi Bali Ir. I Nengah Manumudhita, M.M. di sela-sela acara pertemuan awal rencana pembentukan Forum Bendega Provinsi Bali di Sekretarian DPD HNSI Provinsi Bali, belum lama ini. Untuk memperkuat perjuangan kepada krama bendega ini, kata pria berkumis tebal yang akrab disapa Pak Manu, maka Forum Bendega Provinsi Bali harus segera terbentuk. Dikatakan, pertemuan berikutnya dijadwalkan dilaksanakan di Warung 63 Denpasar, Selasa (11/12) hari ini. “Pertemuan ini akan menghadirkan beberapa perwakilan bendega dari seluruh Provinsi Bali,” ujarnya. (dir)
Bangunan Tanpa IMB Disegel Denpasar (Bali Post) – Kasus pelanggaran bangunan kembali terjadi. Kali ini terjadi di wilayah Sesetan, Denpasar Selatan. Sebelumnya juga terjadi di Denpasar Utara. Akibat tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Denpasar melakukan tindakan tegas berupa penyegelan. Dikonfirmasi Senin (10/12) kemarin, Kepala Satpol PP Kota Denpasar I Dewa Gede Anom Sayoga mengatakan, dalam menegakkan peraturan daerah yang berlaku, Satpol PP Kota Denpasar terus melakukan tindakan. Seperti yang dilakukan kemarin pada sebuah bangunan. Lantaran belum memiliki izin, dan pemilik lahan mengabaikan surat peringatan yang sudah diberikan, tindakan tegas pun diambil. Yakni menyegel bangunan tersebut. Menurut Anom Sayoga, pemilik lahan tidak menggubris SP3 yang sudah dilayangkan pihak Satpol PP. ‘’Hari ini kami melakukan penyegelan terhadap semua kegiatan bangunan gedung ini. Pengelolanya tidak bisa menunjukkan izin yang sah,’’ jelasnya. Anom Sayoga mengimbau masyarakat Kota Denpasar agar selalu melengkapi administrasi dalam membuat bangunan. Dengan begitu kegiatan pembangunan tidak menjadi masalah lantaran melanggar perda. Di samping itu, peruntukannya juga harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Anom Sayoga menegaskan, jika segel yang dipasang itu dibuka sebelum bisa menunjukkan izin, pihaknya akan membawa ke ranah pidana. Semua pihak diminta tidak coba-coba untuk membuka segel, karena tindakan itu sudah masuk ranah pidana. Pihaknya juga menyarankan agar pengelola bangunan segera mengusus izin-izin bangunan. ‘’Bila izin sudah lengkap, maka semua bisa beraktivitas dengan baik pula,’’ tegasnya. (kmb12)
Diduga Akibat Korsleting Listrik
Kantor Facto Bali Prima Terbakar Denpasar (Bali Post) Polisi masih menyelidiki kebakaran Kantor Facto Bali Prima lantai dua di Jalan By-pass Ngurah Rai, Sanur, Denpasar, Senin (10/12) kemarin. Sumber api awalnya diduga bersumber di ruang akunting lantai dua. Akibat kejadian tersebut, ruang lantai dua dan isinya ludes dilalap si jago merah. Kapolsek Denpasar Selatan (Densel) Kompol Nyoman Wirajaya mengatakan, hasil pemeriksaan I Made Dwiky (21), karyawan kantor tersebut, dia mulai masuk kerja seperti biasa dan rencananya menyiapkan ruang rapat di lantai dua. Ketika masuk ke dalam kantor, Dwiky mencium bau benda yang terbakar dan langsung naik ke lantai dua yaitu ruang rapat. ‘’Ketika membuka pintu ruang rapat, saksi (Dwiky red) melihat asap sudah memenuhi ruangan. Saksi langsung turun untuk memberi tahu satpam yang berada di bawah agar menghubungi pemadam kebakaran,’’ ujarnya. Mantan Kapolsek Kuta ini mengungkapkan, sumber asap diperkirakan berasal dari ruangan akunting lantai dua di mana terdapat beberapa komputer. Sedangkan satpam di kantor tersebut, I Made Swasta (50), mengatakan dia mulai kerja pukul 06.55 Wita. Pukul 07.05 Wita dia diberi tahu Dwiky ada asap di lantai dua. Mereka langsung naik ke lantai dua dan ketika membuka pintu, asap tebal keluar sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Tidak berselang lama terdengar suara ledakan kecil yang bersumber dari ruang akunting. Selanjutnya muncul percikan api dan semakin membesar membakar isi ruangan, lalu merembet ke plafon bangunan. Sekitar pukul 08.00 Wita, petugas Pemadam Kebakaran BPBD Kota Denpasar tiba di TKP dan langsung melakukan upaya pemadaman. Mengingat rangka atap bangunan tersebut berbahan kayu yang sudah kering, api dengan cepat membesar dan membakar habis plafon serta barang-barang di lantai dua. Akibat kejadian tersebut, selain bangunan di lantai dua, peralatan kantor seperti komputer dan arsip dokumen, ludes terbakar. Sedangkan di lantai satu selamat dari amukan si jago merah. ‘’Kami masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan awal karena korsleting listrik,’’ ujar mantan Kapolsek Ubud, Gianyar ini. (kmb36)
819446 / 081337032965
Topik : REVISI KETINGGIAN BANGUNAN
Bali Post/eka
BANTARAN - Seorang pekerja melihat kondisi bantaran sungai yang ambrol tergerus air di Tukad Badung, Denpasar, Senin (10/12) kemarin.
Penataan Bantaran Tukad Badung
Jelang Finis, Tergerus Luapan Air Denpasar (Bali Post) –
Proyek penataan bantaran Tukad Badung yang sedang digarap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Denpasar terdampak luapan air di sungai tersebut. Besarnya debit air Tukad Badung pada Sabtu (8/12) lalu, merusak sejumlah struktur yang baru dibuat. Sedikitnya sekitar 30 meter struktur taman yang dibuat tergerus air sungai yang cukup besar, sehingga ambrol. Kepala Bidang Tata Kelola Air Dinas PUPR Denpasar I Gusti Ngurah Putra Sanjaya, S.T. mengatakan hal itu, Senin (10/12) kemarin. Menurut Putra Sanjaya, proyek ini sebenarnya tinggal finishing-nya saja. Namun, karena adanya aliran sungai yang cukup besar, proyek lanjutan di bantaran Tukad Badung tersebut tergerus. ‘’Karena terjadi bencana, penyelesaiannya kemungkinan akan diperpanjang, sehingga bisa digarap kembali,’’ katanya. Dari pantauan di lapangan, terlihat sejumlah material yang digunakan untuk menata bantaran sungai yang
berada di sebelah gedung Bank BCA di Jalan Hasanudin terkelupas. Beberapa bebatuan juga terlihat terlepas dari rekatan yang sebelumnya sudah rampung digarap pihak rekanan. Sebelumnya, akibat cuaca yang tidak menentu, progress penataan bantaran sungai ini sempat mengalami keterlambatan dari target yang ada. Namun, karena volume keterlambatannya kecil, sehingga bisa terkejar saat cuaca sudah cerah.
Sayangnya saat menjelang finis bencana kembali datang, dan ironisnya berdampak cukup besar. Padahal sesuai rencana proyek ini harus sudah selesai pada 20 Desember mendatang. Kegiatan ini melanjutkan penataan bantaran dari Pasar Kumbasari sampai Jembatan Jalan Hasanudin, samping gedung BCA. Proyek sepanjang 300 meter ini menelan dana Rp 2,6 miliar dari pagu Rp 3,1 miliar. Langkah ini sebagai
bentuk revitalisasi sungai agar kembali terlihat bersih. Proyek ini mulai dikerjakan sejak Agustus 2018, dan akan berakhir 20 Desember mendatang. Dikonfirmasi terpisah, Plt. Kadis PUPR Denpasar Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta mengatakan, apabila tidak bisa melakukan perbaikan sesuai batas waktu, maka rekanan bisa mengirimkan surat kepada Dinas PUPR untuk meminta perpanjangan waktu. Hal ini untuk menghindari adanya penalti. ‘’Ini bisa dilakukan, karena terkendala bencana,’’ ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, penataan sungai yang digarap Dinas PUPR sudah dilakukan sejak 2015, yang diawali di Tukad Loloan dengan nilai proyek Rp 1,3
miliar, digarap CV Pande Nusa. Penataan berlanjut pada 2016 dengan nilai proyek Rp 1 miliar. Disusul pada 2017 dengan menggarap dua sungai, yakni Tukad Badung dan Tukad Tagtag. Nilai kontraknya untuk Tukad Badung sebesar Rp 5 miliar yang digarap PT Chandra Dwipa dan Tukad Tagtag dengan nilai proyek Rp 1,5 miliar dengan rekanan CV Mulia Siwa Jaya. Penataan di Tukad Badung berlanjut pada 2018, dengan nilai kontrak Rp 2,6 miliar yang digarap PT Karya Jaya Rahayu. (kmb12) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965
Tiga Saudara Sepupu Berkomplot Bobol Kartu Kredit Denpasar (Bali Post) Tim Resmob Polresta Denpasar mengungkap kasus pembobolan kartu kredit, Sabtu (8/12) lalu. Pelakunya tiga orang yang masih ada hubungan sepupu, yaitu Adi GS (29) merupakan oknum reporter dan Muzzaki Sadewa (24). Sedangkan Darmawan hingga saat ini masih buron. Para pelaku membobol kartu kredit Rp 56.650.000. Menurut Wakapolresta Denpasar AKBP Nyoman Artana didampingi Kasatreskrim Kompol Wayan Arta Ariawan, Senin (10/12) kemarin korbannya Sunjoto Widjaja (52) asal Semarang, Jawa Tengah. Kronologisnya, pada Kamis (15/11) sekitar pukul 20.30 Wita korban bertemu temannya di areal parkir Warung Sederhana di Jalan Merdeka, Denpasar Timur. Saat itu korban ngobrol di belakang mobilnya dan tas ditaruh di lantai parkir. Usai ngobrol, korban langsung masuk ke mobil dan lupa mengambil tasnya. Dia langsung keluar mobil mencari tasnya dan ternyata hilang. Selanjutnya, tanggal 17 November lalu korban mendapatkan pemberitahuan melalui E-Banking bahwa kartu
Bali Post/eka
KARTU KREDIT - Wakapolresta Denpasar menunjukkan barang bukti hasil pembobolan kartu kredit dan para tersangkanya di Mapolresta Denpasar, Senin (10/12) kemarin. Kredit BCA telah digunakan pembelian barang di beberapa tempat di Denpasar. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 56.650.000. ‘’Kasus ini dilaporkan ke Polsek Denpasar Timur. Kami mem-back up penyelidikan kasus ini. Tas jinjing warna hitam itu berisi HP Samsung, dua cincin, dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp 5 juta, delapan kartu kredit yaitu BNI, BRI, Mandiri, BCA,
Mega, Bukopin, HSBC, UOB. Ada juga tiga kartu ATM yaitu BCA, BRI, Permata Syariah dan Mandiri. SIM A dan C korban juga ada di dalam tas,’’ ujar Arta Ariawan. Berdasarkan laporan ini, tim Resmob dipimpin Kanit I Iptu Made Yudistira melakukan penyelidikan. Hasil pengecekan CCTV di TKP, Adi memboceng Darmawan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter. Saat melintas di TKP, pelaku berhenti.
Selanjutnya Darmawan langsung mengambil tas jinjing milik korban dan langsung kabur. Selain itu diperoleh rekaman CCTV di tempat mereka belanja menggunakan kartu kredit tersebut, dan tim Resmob melakukan pengintaian. Pada Sabtu pukul 03.00 Wita tersangka Muzzaki ditangkap di wilayah Kuta. Saat diinterogasi, pelaku asal Palembang, Sumatera Selatan ini mengaku beraksi bersama Adi. Setelah itu polisi menangkap Adi di tempat kosnya di Jalan Pulau Adi, Denpasar. Pengakuan Adi, usai mengambil tas itu langsung pulang ke kosnya. Setibanya di kamar kos, pelaku mengambil HP dan dompet. Tersangka Darmawan lalu menelepon Muzzaki diajak bersama-sama menggunakan kartu kredit korban. Mengendarai mobil Toyota Yaris, Kamis (15/11) lalu para pelaku menggunakan kartu kredit BCA korban untuk transaksi. Awalnya mereka transaksi di I-BOX di Jalan Teuku Umar, Denpasar untuk membeli HP dan drone tapi gagal karena kasir meminta verifikasi email. Selanjutnya mereka melakukan transaksi di toko playstation (PS). Di
sana mereka membeli PS seharga Rp 2,3 juta. Keesokan harinya mereka melakukan transaksi menggunaan kartu Kredit BCA korban untuk makan di restoran cepat saji di Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar, sebesar Rp 85.000. Setelah itu mereka membeli HP Samsung Note 9 seharga Rp 16,5 juta di Celluler Word, Denpasar. Setelah itu, Adi dan Muzzaki mengantar Darmawan ke Bandara Ngurah Rai, selanjutnya pulang kampung ke Palembang. Sebelum berangkat Darmawan menyerahkan sebuah HP Samsung Note 9 dan PS dari hasil pembelian menggunakan kartu Kredit BCA korban kepada Adi. ‘’Pengakuan Adi, tas jinjing milik korban dibuang oleh Darmawan. Sedangkan kartu kredit, kartu ATM dan HP milik korban dibawa Darmawan. Barang bukti helm, PS, HP, cincin, sepeda motor, mobil dan pakaian sudah kami amankan,’’ tegasnya. Saat diwawancara Wakapolresta dan wartawan, Adi langsung menangis. Dengan tangan diborgol dia minta maaf kepada keluarganya dan awak media. ‘’Saya khilaf. Saya disuruh sama teman (sepupunya - red),’’ ujarnya. (kmb36)
Pastikan Penyelesaian Sesuai dengan Target
Rai Mantra Gandeng Kejari Tinjau Pengerjaan Proyek Fisik PEMBANGUNAN infrastruktur fisik di Kota Denpasar mendapat perhatian serius Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra. Usai mengikuti apel Hari Anti-Korupsi, Senin (10/12) kemarin, Wali Kota Rai Mantra bersama Kepala Kejari Denpasar Sila H. Pulungan turut meninjau empat proyek vital yang sedang dikerjakan di Kota Denpasar. Peninjauan Proyek fisik tersebut diawali dari proyek pembangunan Pasar Badung, berturut-turut meninjau Pembangunan SD 2 Penatih, Balai Budaya, dan Pasar Kertha Waringin Sari, Angabaya. Plt. Kadis PUPR Kota Denpasar Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta menjelaskan, pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya memberikan gambaran bahwa memasuki bulan akhir pengerjaan fisik sesuai dengan kontrak, ada beberapa hal yang patut diapresiasi dan ada juga yang harus menjadi bahan evaluasi. Di mana saat ini terdapat 86 proyek fisik
yang dikerjakan Pemkot Denpasar. “Dari jumlah tersebut, sebagian besar menunjukkan progress yang baik dan diprediksi akan selesai tepat waktu,” jelasnya. Jimmy Sidarta menambahkan, hampir sebagian besar proyek fisik di Kota Denpasar telah sesuai dengan terget. Kendati demikian, proyek pembangunan Pasar Badung mengalami keterlambatan target yang telah dikoordinasikan untuk tetap selesai sesuai dengan kontrak. “Ya, memang ada keterlambatan. Tapi kami sudah berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk menambah tenaga dan jam kerja untuk mengejar ketertinggalan ini,” tegasnya. Sementara itu, proyek SD 2 Penatih telah rampung dikerjakan. Dalam kesempatan tersebut, Rai Mantra meninjau bangunan yang terdiri dari delapan kelas tersebut. Terakhir kunjungan Rai Mantra bersama Kejari meninjau pembangunan Pasar
MENINJAU - Wali Kota Rai Mantra bersama Kepala Kejari Denpasar Sila H. Pulungan serta pimpinan OPD terkait meninjau empat proyek vital yang sedang dikerjakan di Kota Denpasar, Senin (10/12) kemarin. Rakyat Kertha Waringin Sari Anggabaya. Luas areal pasar ini 5.450 meter persegi yang mendapatkan bantuan dari Dana Pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI Tahun 2018 sebesar Rp 6 miliar. Jumlah pedagang yang berada di Pasar Anggabaya sebanyak 203, terdiri dari kios 18 pedagang, los
148 pedagang, senggol 18 pedagang, pedasaran tujuh pedagang, dan kaki lima 12 pedagang. Wali Kota Rai Mantra dalam arahannya menekankan, pengerjaan proyek fisik yang telah maksimal ini agar terus dipacu sehingga tetap konsisten dari segi kualitas dan kuantitas. Sementara untuk
Pasar Badung, Rai Mantra menegaskan agar terus dimaksimalkan sehingga penyelesaianya sesuai dengan terget kontrak. “Karena semua proyek ini merupakan komitmen bersama, tentu harus terus dikawal sehingga penyelesaiannya tepat waktu dan sesuai harapan kita bersama,” ujarnya. (ad383)
BADUNG
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
3
BERSIHKAN SAMPAH - Petugas kebersihan DLHK Kabupaten Badung membersihkan sampah di sepanjang pantai.
DLHK Sibuk Bersihkan Sampah Kiriman
Mangupura (Bali Post) – Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung sejak Senin (10/12) kemarin disibukkan dengan gundukan sampah di sepanjang pantai. Ratusan anggota tim URC dikerahkan untuk membersihkan puluhan ton sampah yang didominasi ranting pohon dan plastik. Kepala DLHK Badung I
Putu Eka Merthawan mengatakan, sampah kiriman merata di sepanjang bibir pantai. Seperti di Pantai Pererenan, Pantai Jimbaran, Pantai Kuta dan Legian. Pasukan hijau bekerja mulai pukul 06.00 Wita untuk mengangkut sampah yang terempas gelombang. ‘’Kondisi hari ini (kemarin red) sampah kiriman memenuhi pantai. Gundukan sampah merata dari Pantai Pererenan
sampai Jimbaran. Namun yang terparah di Legian dan Kuta,’’ ungkap Eka Merthawan. Birokrat asal Sempidi itu mengaku mengerahkan 500 personel kebersihan, dibantu komponen masyarakat. Sampah yang terkumpul langsung dibawa ke TPA Suwung. ‘’Kemungkinan akan muncul fenomena serupa ke depannya. Ini saja ada 50 ton sampah yang terkumpul atau setara 25 truk,’’ katanya.
Pihaknya telah menambah alat berat untuk memerangi sampah. Kali ini ada penambahan dua unit traktor atau beach cleaner seharga Rp 4,6 miliar. Kendati harga dua alat berat tersebut mahal, namun DLHK Badung sangat memerlukan alat tersebut. Apalagi akan berembus angin muson barat yang biasanya terjadi sampai April mendatang. ‘’Pada angin muson barat ini
Bali Post/par
embusan angin kencang dan pantai pun mendapat sampah kiriman. Makanya dua alat berat itu vital bagi kami,’’ ucapnya. Ditambahkannya, bentangan pantai di Kuta itu mencapai sepanjang 10 km, sehingga idealnya ada 15 unit alat beach cleaner. Alat ini berfungsi membersihkan sampah yang kecilkecil di pantai. Sementara sampah yang besar dibersihkan dengan loader. (kmb27)
Sekaa Teruna Wira Karya Rayakan HUT Ke-46 SEKAA Teruna (St) Wira Karya, Banjar Kedampal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Minggu (9/12) lalu merayakan hari jadi ke-46. HUT yang dirayakan meriah tersebut dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi tokoh masyarakat I G.N. Kesuma Kelakan dan I Bagus Alit Sucipta, anggota DPRD Badung Ida Bagus Sunarta, I Made Ponda Wirawan dan I Nyoman Satria, Camat Abiansemal I G.N. Suryajaya serta unsur Tripika Kecamatan Abiansemal dan Perbekel Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani I Wayan Sutama. Ketua Panitia I Made Gunarta mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung serta undangan yang telah hadir dalam perayaan HUT ST Wira Karya yang mengangkat tema ‘’Generasi Pemuda Generasi Berbudaya’’ tersebut. ‘’Perayaan ini bertujuan memupuk rasa kebersamaan dan kekompakan antarpemuda. Selain
itu, untuk melestarikan seni dan budaya,’’ katanya. Menurutnya, serangkaian kegiatan telah dilaksanakan guna memperingati HUT, seperti pertandingan bola voli, bulu tangkis, lomba tulis aksara Bali untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), nyurat lontar antarpemuda, jalan santai, senam PKK dan kegiatan lainnya. ‘’Kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp 11.500.000. Namun kami berterima kasih kepada Bapak I Bagus Alit Sucipta yang telah membantu kami kostum untuk sekaa teruna dan artis penghibur. Kepada Bapak Bupati Badung juga kami ucapkan terima kasih sudah memberi dana motivasi untuk kegiatan sekaa teruna,’’ ungkapnya. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Badung sangat berkomitmen terhadap pengembangan olahraga dan seni di Badung.
Untuk itu, kebutuhan akan sarana olahraga maupun seni di masyarakat akan difasilitasi pemerintah. ‘’Untuk bidang seni di Kabupaten Badung juga sedang dibangun panggung seni yang diperkirakan selesai Juni 2019,’’ katanya. Bupati Giri Prasta juga berkomitmen membantu dan meringankan beban masyarakat melalui sejumlah program. Seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, PBB grati, serta kebutuhan Komunal, yakni biaya upakara, upacara keagamaan, perbaikan pura, bale banjar dan lainnya. ‘’Itu yang kami bantu, sehingga ekonomi masyarakat Badung meningkat dan astungkara kemiskinan akan turun sampai nol persen,’’ ucapnya. Dalam kesempatan itu, Bupati Giri Prasta menyerahkan bantuan pemerintah sebesar Rp 20 juta. Bupati yang dikenal bares atau pemurah ini juga memberikan bantuan pribadi Rp 10 juta. (ad382)
Bali Post/rah
PROGRAM - Kepala BNNK Badung AKBP Ni Ketut Masmini menjelaskan capaian program kerja tahun 2018.
Jelang Tahun Baru
Peredaran Narkoba Diprediksi Meningkat Mangupura (Bali Post)-
Tahun 2018 segera berakhir. Guna menyambut tahun baru, biasanya masyarakat dan wisatawan merayakannya dengan meriah. Momen ini pula dimanfaatkan sindikat narkoba untuk memasok dagangannya ke Bali, sebab permintaan biasanya cukup tinggi. ‘’Kami prediksikan peredaran narkoba menjelang tahun baru tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyak tempat hiburan malam di wilayah Badung,’’ ucap Kepala BNNK Badung AKBP Ni Ketut Masmini, Senin (10/12) kemarin.
HUT - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri HUT ke-46 ST Wira Karya, Banjar Kedampal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Minggu (9/12) lalu.
Menurutnya, Kabupaten Badung merupakan gerbang utama bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali. Hal ini mengingat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai berada di wilayah kabupaten terkaya di Bali ini. Oleh karena itu, Badung menjadi market potensial sindikat narkoba nasional dan internasional. ‘’Peredaran gelap narkoba dipengaruhi juga beberapa faktor, antara lain globalisasi yang berdampak pada kemajuan dunia transportasi dan cenderung terjadi degradasi moral di kalangan generasi muda.
Hal ini mendorong seseorang mudah direkrut baik sebagai pengedar maupun penyalahguna narkoba,’’ ucapnya. Terkait hal tersebut, BNNK Badung telah melakukan upaya antisipasi, di antaranya melakukan sweeping dan sosialisasi. Upaya ini dilaksanakan BNNK Badung bersinergi dengan instansi terkait. ‘’Bahkan di beberapa tempat hiburan malam kami memasang akrilik berisi imbauan bersih dari narkoba dan stop narkoba. Tes urine juga kami lakukan,’’ tegas Masmini. Untuk Bidang Pemberan-
tasan, pihaknya selama 2018 mengungkap tujuh kasus. Padahal targetnya dua kasus. Semua kasus sudah diserahkan ke kejaksaan. BNNK Badung melakukan penindakan tanpa pandang bulu, baik itu oknum mahasiswa, karyawan dan aparat penegak hukum. Upaya ini diharapkan mampu memberikan efek jera. ‘’Untuk Bidang Rehabilitasi mengalami penurunan, dari 58 di tahun 2017 menjadi 42 klien di tahun 2018. Ini menandakan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba meningkat,’’ jelasnya.
Mantan Kabag Sumda Polres Badung ini bersyukur berkat sosialisasi yang gencar dilakukan BNNK Badung jumlah pecandu lapor diri meningkat tahun ini. Profesi yang paling banyak direhabilitasi yaitu pekerja swasta, usia tertinggi 45 tahun dan terendah 14 tahun. Klien yang direhabilitasi di BNNK Badung terdiri dari voluntary 20 orang dan compulsary 22 orang. ‘’Kalau Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, selama 2018 kami melaksanakan 250 kali sosialisasi kepada pelajar, pekerja dan masyarakat. Kami juga melakukan kampanye stop narkoba melalui tatap muka dan pemutaran video dengan sasaran 33.780 orang,’’ ungkapnya. Terobosan kreatif yang dilakukan di tahun ini menyerap budaya lokal yaitu pagelaran wayang. (kmb36)
”One Night in Bali”
Galang Dana untuk Pelestarian Budaya ONE Night in Bali adalah pagelaran seni dan budaya Bali yang dikemas dalam acara exclusive gala dinner untuk penggalangan dana yang sarat akan nilai toleransi, kebersamaan dan kekeluargaan. Acara ini digelar Sabtu (8/12) lalu di Lagoon Garden, Hotel Sultan, Jakarta. Kegiatan tersebut dicetuskan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat selaku majelis tertinggi umat Hindu di Indonesia yang bersifat keagamaan dan independen, dengan melihat berbagai keunggulan Pulau Dewata. PHDI Pusat yang dipimpin Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya bertugas mengayomi, melayani, memelihara dan mengembangkan nilainilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan majelis umat seperti PHDI adalah dalam rangka mewujudkan harmonisasi antarumat beragama, baik yang
bersifat nasional maupun internasional. Acara yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata RI ini merupakan pengejewantahan salah satu bentuk dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang telah menempatkan pariwisata sebagai new core economy sekaligus penyumbang GDP yang terus naik rankingnya. Pariwisata ditargetkan menjadi nomor satu di tahun 2019. Dalam acara One Night In Bali yang diketuai Ir. I Wayan Susena, M.M. (Direktur Teknik Garuda Indonesia), pengunjung bisa menikmati kuliner khas Bali dan penampilan seniman dari Institute Seni Indonesia (ISI) Denpasar maupun para artis seperti Dewa Bujana, Balawan dan Batuan Ethnic Fusion, Tri Utami, Gus Teja, Anggis Devaki, Agung Ocha dan artis pendukung lainnya. Hasil penggalan dana One Night in Bali ini
untuk pelestarian budaya Bali yang berkaitan erat dengan acara-acara keagamaan, yang pada akhirnya juga untuk menunjang pembangunan pariwisata Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dalam pidato sambutannya pada pembukaan One Night in Bali, Menteri Pariwisata RI yang diwakili Plt. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Ni Wayan Giri Adnyani menyatakan, melihat kunjungan wisatawan mancanegara yang terus naik dengan target 20 juta wisman di tahun 2019 atau naik lebih dari 100 persen dibandingkan awal pemerintahan Jokowi-JK di tahun 2014, ini berarti sektor pariwisata harus mendapat perhatian serius. Berbicara tentang pariwisata, Indonesia tidak bisa lepas dari Bali. Bali yang telah dikenal sejak lama sebagai salah satu objek pariwisata top dunia, meraup 40 persen dari total kunjungan
wisman ke Indonesia. ‘’Maka dari itu, untuk pengembangan 10 destinasi wisata yang baru, kita sebut dengan 10 Bali Baru,’’ ujarnya. Dijelaskan, Bali memiliki berbagai potensi baik dari sisi alam maupun budaya. Namun pada dasarnya pariwisata Bali berbasis budaya. Landasan budayanya adalah agama Hindu. Hampir setiap hari di Bali ada kegiatan keagamaan yang menampilkan berbagai atraksi yang menarik bagi wisatawan. Berdasarkan hal inilah Kementerian Pariwisata mendukung sepenuhnya acara One Night in Bali yang diadakan di Jakarta. Di samping untuk mengenalkan lagi budaya dan kuliner Bali kepada para undangan yang sebagian besar berdomisili di Jakarta, ini juga sebagai bentuk dukungan Kementerian Pariwisata untuk menampilkan Pesona Indonesia & Wonderful Indonesia. (ad388)
ONE NIGHT - Tukul Arwana, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ni Wayan Giri Adnyani, Ir. I Wayan Susena, M.M. dan Natasya Kravitz berfoto bersama di sela-sela acara One Night in Bali.
info seremoniAL
4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I
Rektor Unud Lantik 128 PNS
Diharapkan Bebas dari Intervensi Politik dan Bersih dari Praktik KKN
REKTOR Universitas Udayana (Unud) Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K). melantik dan pengambilan sumpah/janji 128 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat fungsional di lingkungan Unud di Gedung Agrokompleks lantai empat Kampus Sudirman, Senin (10/12) kemarin. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan upacara majaya-jaya sebagai simbol sumpah dan janji PNS serta pejabat fungsional ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa untuk bertanggung jawab dalam mengemban tugas dan jabatannya. Acara kemudian dilanjutkan dengan acara penyumpahan dan penandatanganan berita acara yang disaksikan rohaniwan dan seluruh pejabat akademika Unud. Rektor Unud Prof. Raka Sudewi mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah PNS untuk menjadi pejabat fungsional di lingkungan Unud merupakan pertama kali dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Di mana dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan setiap calon PNS wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, berdasarkan amanat Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik
PELANTIKAN - Rektor Unud Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K). saat menandatangai berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 128 Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pejabat Fungsional di lingkungan Unud di Gedung Agrokompleks lantai empat kampus Sudirman, Senin (10/12) kemarin. dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. ‘’PNS yang telah kami lantik dan mengucapkan sumpah/janjinya, kami harapkan selalu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah,’’ ujar Prof. Raka Sudewi. Selain itu, bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional dosen seperti Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga mampu memberikan lulusan bermutu, memiliki
kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Bagi tenaga kependidikan, juga diharapkan mampu memberikan pelayanan administrasi dengan baik, cepat dengan keakuratan data untuk menunjang proses pendidikan di Unud. ‘’Kami sangat mengharapkan khususnya bagi dosen agar semangat melakukan riset dan publikasi, terutama publikasi internasional. Sebab, ini merupakan salah satu indikator untuk kenaikan jabatan akademik dosen, serta terhadap pemberian tunjangan profesi dosen,’’ harapnya. (ad234)
BNI Gelar ”Bali International Trade Talk Show 2018’’
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI menggelar acara Bali International Trade Talk Show Tahun 2018 di Ballroom Maya Sanur Resort & Spa, Senin (10/12) kemarin. Acara ini bertujuan sebagai persiapan menyongsong peluang dan tantangan ekonomi di tahun 2019 serta mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pada acara talkshow itu disampaikan pula kondisi ekonomi di tahun 2019 kepada lebih dari 100 undangan yang berasal dari kalangan dunia usaha. Dalam kesempatan tersebut BNI memperkenalkan website Bali Trade Galeri www. balitradegallery.com yang bertujuan untuk menjembatani eksportir di Indonesia dan importir di luar negeri. Pemimpin BNI Kantor Wilayah Bali NTB & NTT Eko Setyo Nugroho mengungkapkan BNI akan mendukung pemerintah dalam meningkatkan cadangan devisa dengan memberikan fasilitas trade finance yang mudah dan cepat untuk mendorong sektor ekspor. ‘’Ke depan BNI akan meningkatkan upaya pelatihan, pendampingan dan pengembangan produk dan pricing strategi tidak hanya untuk nasabah corporate namun juga untuk UMKM yang memiliki potensi ekspor,’’ ungkap Eko. BNI Trade Center dalam peningkatan bisnis UMKM dengan tujuan meningkatkan wawasan dan inisiatif usaha berorientasi ekspor bagi UMKM. Adapun programnya yaitu pengenalan produk dan layanan perbankan, bisnis matching, pelatihan pengenalan ekspor, informasi mengenai pasar internasional dan edukasi pengelolaan peuangan dan digitalisasi dalam transaksi trade. Produk unggulan yang selama ini
PENGHARGAAN - Pemimpin BNI Kanwil Bali, NTB dan NTT Eko Setyo Nugroho menyerahkan penghargaan kepada narasumber Trade Talk Show 2017. menjadi andalan adalah transaksi dan Korea Selatan. Dengan kondisi fisik dan nonfisik yaitu transaksi neraca perdagangan Indonesia yang jual-beli valas dengan berbagai jenis defisit USD 5,51 miliar, maka sanmata uang asing. Selain itu, saat ini gat tepat untuk menggenjot ekspor. BNI memiliki produk investasi baru Sementara kondisi ekspor Indonesia yang menawarkan imbal hasil yang saat ini mengalami penurunan, lebih menarik dibanding tabungan namun kredit ekspor meningkat. USD dan telah disahkan oleh OJK Sedangkan Bali ekspor meningkat yaitu Produk Depo Swap. namun kredit ekspor menurun. Hal Setiap produk yang disiapkan ini diduga karena eksportir melakuBNI untuk melayani nasabah pada kan ekspor dengan biayanya sendiri. transaksi-transaksi internasional Indonesia Japan Business Netditopang oleh dukungan jarin- work (IJB Net) Suyoto Rais mengan kantor cabang yang terbesar gatakan ada beberapa produk yang dimiliki oleh bank nasional asal bisa menjadi peluang ekspor untuk Indonesia. Saat ini BNI memiliki Indonesia. Di antaranya agro induskantor di Singapura, Hongkong, tri, tekstil, kayu, bunga krisan, ikan. Tokyo–Jepang, Osaka–Jepang, Kata Suyoto, Jepang merupakan Seoul–Korea Selatan, New York– negara pengimpor makanan terbeAmerika Serikat, London–Inggris sar. Swasembada pangan Jepang dan Yangon–Myanmar. juga terendah di antara negara– Kepala Tim Advisory Ekonomi negara maju, sehingga potensi inilah dan Keuangan Asisten Direktur yang harus digarap oleh Indonesia. Bank Indonesia Kpw Bali Dadi Esa Namun tidak semua makanan Cipta mengatakan, ada beberapa bisa diterima. Ada beberapa bahan negara yang berpotensi untuk In- makanan yang dibutuhkan Jepang donesia khususnya Bali melakukan di antaranya produk perikanan ekspor, di antaranya Jepang, Tion- seperti tuna, cumi–cumi, cakalang, gkok, Amerika Serikat, Singapura, dan ikan sidat. (ad381)
Pakar ”Launching’’ Yayasan Purwa Kerthi Agung dan Peresmian Muda-mudi Giri Lestari
Tangerang (Bali Post) Untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan antara seluruh warga Karangasem Bali di wilayah Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jababodetabek), Paguyuban Karangasem atau yang lebih dikenal dengan Pakar menggelar kegiatan simakrama di Pura Parahyangan Jagat Guru, BSD City, Tangerang Selatan, Minggu (9/12). Saat ini semeton Pakar berjumlah 1.050 orang. Kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan Pakar sejak awal terbentuknya enam tahun yang lalu tepatnya pada 1 April 2012. Tujuannya untuk lebih mempererat simakrama atau silaturahmi sesama warga Karangasem yang ada di perantauan dalam suka maupun duka. Selain simakrama, juga dilaksanakan launching Yayasan Pakar ‘’Purwa Kerthi Agung’’ (YPKA) yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, serta pembentukan dan peresmian Mudamudi Pakar ‘’Giri Lestari’’ yang saat ini anggotanya 125 orang. Acara diawali dengan persembahyangan bersama dan dharma wacana oleh Mangku Pakar Jero Mangku I Wayan Kantun, S.Ag., M.Fil.H. Kehadiran semeton Pakar disambut sajian hiburan dari band muda-mudi Giri Lestari, Geguntangan dan Gegenjekan Pakar untuk melestarikan budaya Karangasem, dilanjutkan dengan acara simakrama yang diawali dengan sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari Ketua Pakar Laksamana Per-
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
Senator RI Resmikan Kantor Produk Sukla ”Jaya Fried Chiken’’
Arya Wedakarna Luncurkan Sertifikat Organik Produk Cokelat ”Cau’’ Marga PENGUATAN ekonomi orang Bali, khususnya keumatan Hindu terus bergulir. Kini semangat para pengusaha muda Bali untuk bisa eksis di tengah persaingan global memacu semangat untuk berwirausaha. Dukungan untuk pengusaha asli Bali disampaikan Senator DPD-RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat hadir di dua kegiatan produk ekonomi Bali yakni peresmian Gudang Jaya Fried Chiken (JFC) milik Made Agus Putrajaya di kawasan Ubung, Denpasar dan peluncuran sertifkat organik untuk cokelat Cau Marga, Tabanan. Kebanggaan akan suksesnya pengusaha Bali menjadi miliiuner baru disampaikan Senator AWK. Diharapkan para pengusaha Bali bisa menolong sesama krama Bali dalam hal menambah lapangan pekerjaan. ‘’Dua tahun lalu, saya hadir di acara peresmian outlet JFC. Saat itu JFC baru memulai usaha dengan baik. Kini di tahun 2018, JFC sudah memiliki kantor megah, gudang penyimpanan bahan baku dan ini sudah punya hampir 100 cabang. Ini yang disebut Satyagraha, usaha anak-anak muda yang perlu diapresiasi. Selamat kepada JFC, produk fried chiken kebanggaan Bali. Ke depan saya minta JFC mampu menggeser dominasi merek-merek fried chiken impor yang kini merambah Bali. Saya setuju outlet-outlet ini dimulai dari desa, kampung dan merambah ke seluruh desa di Bali. Ke depan seluruh bazar STT, kampus dan sekolah di Bali agar menggunakan merek-merek Sukla seperti JFC ini,’’ kata Gusti Wedakarna, pendiri Gerakan Sukla Satyagraha ini. Selain itu, Senator AWK juga memuji peran dari cokelat Cau di Marga, Tabanan yang didirikan Dr. Ir. Alit Arta Wiguna dan Kade Surya. Kini produk sukla ini sudah mulai masuk ke pangsa pasar cokelat premium, termasuk di jaringan duty free dan minimarket kelas atas dan menjadi suvernir di sejumlah hotel dan vila. ‘’Saya pernah hadir langsung di pabrik cokelat Cau Tabanan dan mengapresiasi pen-
SINERGI – Senator DPD-RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat meresmikan kantor dan gudang JFC dan saat hadir pada penyerahan Sertifikat Organik ke Cokelat Cau. gelolaan cokelat dengan sangat hegienis. Juga memenuhi standar internasional. Apalagi pengusaha bekerja sama dengan koperasi di Jembrana untuk suplai cokelat dengan mutu organik. Ini akan menjadi kebangkitan produk pertanian di Bali dan ini dimulai dari pengusaha-pengusaha yang memiliki idealisme. Astungkara, jika kita berusaha berlandaskan Dharma, Artha, Kama, pasti akan mendapatkan pamargi secara niskala. Filosofi ini yang harus ditegakkan oleh pengusaha Hindu Indonesia,’’ ungkap Gusti Wedakarna. Dalam pidatonya, Senator Wedakarna juga memberikan ide agar cokelat Cau dapat mendirikan ‘’The Bali Chocolate Institute’’ sebagai pusat pendidikan untuk melatih SDM Bali agar ahli dalam bidang cokelat dan kuliner. ‘’Apa yang sudah hilang saat ini, bisa kita rebut kembali, termasuk juga
pangsa ekonomi dan pariwisata. Semua butuh kerja keras, sinergi dan juga cita-cita besar agar Bali ini dikenal menjadi First Class Island and Citizen. Kan dari dulu saya sudah mengakui bahwa SDM Bali tidak kalah dengan SDM luar Bali. Kini dengan gerakan Satyagraha Bali, semua komponen ekonomi kita bangkitkan kembali. Dalam agama Hindu menjadi kaya adalah perintah agama, menjadi mampu secara ekonomi akan membawa agama dan budaya kita eksis. Di Bali, 90 persen pangsa pasar ada sukla. Dan dari wisatawan yang datang, 90 persen dari pangsa Eropa, Jepang, Cina, India, Amerika yang mereka memiliki kultur untuk memakai produk sukla. Jadi kenapa gentar, fokus pada segmentasi dan astungkara akan ter-branding dengan baik,’’ imbuh Gusti Wedakarna yang mantan Rektor Universiitas Mahendradatta ini. (ad386)
Sempurnakan Ranperda Desa Adat
Pemprov Gelar Paruman Agung Krama Bali
UNTUK menyerap aspirasi krama Bali terkait penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Desa Adat, Pemprov Bali akan menggelar Paruman Agung Krama Bali, Rabu (12/12) di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Bedahulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Informasi tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, S.H., M.H., Senin (10/12) kemarin. Dewa Mahendra menjelaskan, Ranperda Desa Adat ini merupakan langkah konkret Gubernur Bali Wayan Koster untuk melindungi dan memperkuat eksistensi desa adat. Perda ini, kata Dewa Mahendra, akan mengganti perda lama yang mengatur tentang desa pakraman. Gubernur berharap dengan perda yang baru, desa adat akan semakin jelas eksistensi dan kewenangannya. Beberapa kewenangan yang nantinya ada di desa adat, di antaranya di bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan tentu saja mengatur palemahan, pawongan dan parahyangan. Dengan payung hukum yang lebih jelas, maka apa yang dilakukan desa adat nantinya akan terlindungi legalitasnya. Dewa Mahendra menambahkan, paruman krama Bali akan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Sekda Provinsi Bali, Bendesa Agung (MADP), dan Prajuru MUDP Provinsi Bali, Ketua PHDI Bali, Ketua FKUB Provinsi Bali, Bupati/Wali Kota se-Bali, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala OPD Pemprov Bali, Kelompok Ahli Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum dan Tim Advokasi Pemprov Bali. Selain itu, Pemprov juga mengundang sejumlah rektor universitas negeri dan swasta, Ketua PHRI, HPI dan Asita Bali serta Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali. Di samping itu, kepada bupati/wali kota se-Bali diminta bantuannya selain menghadirkan dua orang pengurus PHDI, dua orang pengurus MMDP, dua
I Dewa Gede Mahendra Putra orang pengurus MADP, dua orang pengurus sekaa teruna, dua orang pengurus LPD, juga agar dapat menghadirkan tujuh sulinggih dari semua unsur, bendesa adat se-kabupaten/kota, kepala desa sekabupaten/kota, dan tiga orang pemangku Kahyangan Desa. Sejumlah tokoh berkompeten dan concern terhadap pelestarian budaya juga turut diundang dalam kegiatan ini. (kmb)
Kalangan Ratna Kanda Rusak Ditimpa Pohon Kerugian Mencapai Rp 50 Juta
SIMAKRAMA - Paguyuban Karangasem atau yang lebih dikenal dengan Pakar menggelar kegiatan simakrama di Pura Parahyangan Jagat Guru, BSD City, Tangerang Selatan, Minggu (9/12). tama TNI Dr. Drs. I Wayan Warka, M.M. Kemudian sekapur sirih oleh Penasihat Pakar Jero Mangku I Nyoman Wara, dilanjutkan penjelasan singkat tentang Yayasan Purwa Kerthi Agung sekaligus launching yayasan oleh Ketua Pakar dan diakhiri dengan tradisi magibungan. Magibung merupakan ciri khas masyarakat Karangasem Bali yaitu makan bersama dalam satu wadah atau tempat dan tidak ada yang saling mendahului, baik sebelum mulai magibung maupun mengakhiri gibungan. Ketua Pakar Laksamana Pertama TNI Dr. Drs. I Wayan Warka, M.M. dijumpai di sela-sela acara mengatakan tujuan simakrama ini untuk meningkatkan keguyuban pesemetonan Karangasem yang ada di perantauan yang berdomisili di wilayah Jababodetabek dan sekaligus juga sebagai evaluasi akhir
tahun 2018 dan menyambut Tahun Baru 2019 yang dapat dijadikan momentum untuk lebih meningkatkan program-program Pakar ke depan yang lebih baik yang dapat bermanfaat untuk seluruh warga Pakar khususnya maupun masyarakat Karangasem pada umumnya. Di samping itu juga harapan pengurus Pakar ke depan adalah bagaimana SDM Pakar dapat meningkatkan kualitas dan mampu bersaing dengan SDM yang lainnya di zaman globalisasi yang penuh dengan persaingan dan tantangan yang sarat teknologi. Diharapkan pula dapat berkontribusi melalui pemikiran dan konsepkonsep lainnya kepada Pemkab Karangasem. Semoga Pakar tetap jaya sesuai visi membangun Pakar yang cemerlang dan profesional sebagai wadah pengkajian dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan. (kmb)
Denpasar (Bali Post) Hujan lebat dengan intensitas tinggi yang terjadi Sabtu (8/12) lalu rupanya menyebabkan banyak bencana. Salah satunya terjadi di Taman Budaya Art Center Denpasar. Dua pohon ancak berukuran besar roboh dan menimpa Kalangan Ratna Kanda. Namun, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, hampir 50 persen Kalangan Ratna Kanda mengalami kerusakan. Sebab, pohon tersebut menimpa tribun penonton dan pagar beton. Kondisi itu baru diketahui petugas ketika pagi hari. Selanjutnya kejadian itu dilaporkan kepada DLHK Denpasar. Karena banyak lokasi yang harus ditangani, pohon tersebut baru dievakuasi Senin (10/12) kemarin menggunakan mesin pemotong kayu dan mengerahkan dua unit truk. Beberapa petugas Taman Budaya nampak membersihkan tumpukan karpet yang sudah tidak layak pakai. Kepala Taman Budaya Bali I Gusti Agung Ngurah Diputra mengatakan peristiwa tumbang-
nya pohon itu diawali dengan meluapkan sungai yang berada di bagian utara, sehingga terendam. Terlepas faktor tanah yang lembab, Ngurah Diputra mengatakan pohon ini sudah terlalu tua dan diperkirakan berumur 20 tahun, sehingga akarnya tidak kuat dan sudah rapuh. ‘’Setelah saya amati, ternyata akarnya juga sudah lapuk,’’ kata Ngurah Diputra. Menurutnya, di kalangan tersebut sebelumnya terdapat lima pohon ancak. Namun, pada November lalu, salah satu pohon sudah tumbang. Namun saat itu tidak menimpa bangunan. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, khususnya pelajar yang menggunakan kalangan ini agar tetap berhati-hati. ‘’Sekarang tinggal dua pohon, akan dipangkas agar tidak berisiko,’’ ucapnya. Terkait kerugian yang dialami, Ngurah Diputra mengaku belum mengetahuinya. Taman Budaya Bali ini berada di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi. Pihaknya sudah berkoordinasi, namun belum ada tanggapan. Untuk itu, penan-
Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.
ganan hanya sebatas membabat pohon yang roboh. Menurutnya, karena Taman Budaya merupakan pelayanan umum, penanganannya tentu mendapat prioritas dari pihak terkait. ‘’Peristiwa ini sudah kami laporkan kepada dinas agar mendapat penanganan lebih lanjut, karena kalangan ini merupakan pelayanan umum. Diupayakan renovasi selesai sebelum Pesta Kesenian Bali (PKB) 2019 mendatang,’’ bebernya. Dari informasi yang dihimpun, kerugian material yang dialami diperkirakan mencapai Rp 50 juta. Pasalnya, tribun yang menggunakan besi beratap terpal itu rusak, tembok pembatas sebagian roboh dan lantai rusak serta lainnya. Berdasarkan pantauan, hingga pukul 18.00 Wita, pohon ancak yang tumbang tersebut belum sepenuhnya dibersihkan dan masih melintang di halaman Art Center, tepat di samping Kalangan Ratna Kanda. Bahkan, sejumlah pelajar SMP dan SMK PGRI Denpasar tetap melakukan latihan di tempat tersebut. (win)
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
daerah
5
Permohonan Informasi Publik Tak Digubris
figur PNS Harus Netral MENJELANG perhelatan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada April 2019 mendatang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diingatkan tidak memihak pada salah satu calon alias netral. Bahkan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, salah satunya menyatakan bahwa PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik. Oleh karena itu, Rektor Unud Prof. Dr. dr. AA Raka Sudewi, Sp.S(K). pada upacara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS, Senin (10/12) kemarin, mengimbau agar PNS di lingkungan Unud tidak terlibat politik praktis dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon maupun partai politik. Namun, PNS harus ikut berperan aktif menyuskseskan pesta de- mokrasi dengan memberikan pilihan suaranya sesuai dengan hari nurani. ‘’Sebagai PNS tentu wajib untuk menyukseskan acara demokrasi ini dengan tanpa memihak pada salah satu partai politik dan turut memberikan suaranya sesuai dengan hati nurani,’’ ujarnya. Apabila aturan tersebut dilanggar, katanya, maka sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka PNS bersangkutan dikenakan sanksi. Mulai penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. ‘’Saya berharap PNS di lingkungan Unud bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing terutama dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik itu pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat,’’ tegasnya. (win)
Rampas Tas WNA, Tukang Ojek Ditangkap
Mangupura (Bali Post) Seorang tukang ojek, Muhamad Lamri (22), ditangkap anggota Opsnal Polsek Kuta Selatan (Kutsel), Sabtu (8/12). Lamri dibekuk setelah merampas tas milik Sophia Alexandra Goodale yang merupakan warga negara asing (WNA). Kini pelaku telah ditahan di Polsek Kuta Selatan. Polisi masih mengembangkan kasusnya lantaran pelaku juga terlibat kasus jambret dan congkel sadel. Kapolsek Kutsel AKP Dody Monza didampingi Kanitreskrim Iptu Muh Nurul Yaqin, Senin (10/12) kemarin, mengatakan sebelum kejadian, korban bertemu dengan pelaku di depan Bounty Club, Kuta, pukul 00.30 Wita. Saat itu pelaku menawarkan jasa ojek. Karena terus dirayu akhirnya korban menerima tawaran tersebut. Bukannya diantar ke tempat menginap di wilayah Kuta, korban malah diajak pelaku ke wilayah Kutsel. Setibanya di Jalan Taman Giri, Kutsel, tepatnya di depan Perum Taman Graha, korban didorong hingga jatuh dari motor. Selanjutnya pelaku asal Madura, Jawa Timur ini merampas tas milik korban. ‘’Saat melapor ke Polsek, korban mengatakan tas tersebut berisi Iphone, kartu kredit, uang Rp 200 ribu dan 300 dolar Amerika,’’ kata Iptu Yaqin. Menindaklanjuti laporan itu, Kanitreskrim didampingi Panit Opsnal Ipda Wayan Dirga Adnyana melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, polisi berhasil mengantongi ciri-ciri pelaku. Beberapa jam setelah kejadian, pelaku terlacak di depan warung makan di daerah Tanjung Benoa. Pelaku berhasil ditangkap di sana, termasuk barang bukti Iphone milik korban. Hasil interogasi di Polsek, pelaku mengaku membuang tas milik korban di Jalan By-pass Ngurah Rai. Dia hanya mengambil Iphone dan uang. Sementara pelaku rupanya juga terlibat kasus jambret dua kali di Madura dan satu kali di Jalan Taman Pancing, Denpasar Selatan. Waktu itu pelaku mendapat uang Rp 1.080.000. Selain itu, dia terlibat congkel sadel yaitu dua kali di areal parkir depan Rektorat Kampus Unud Jimbaran, delapan kali beraksi di seputaran Pantai Melasti, Ungasan, tujuh kali di areal parkir Pantai Kuta dan satu kali di parkir Patung Kuda, Tuban, Kuta. ‘’Kasus ini masih kami kembangkan karena pelaku ini penjahat kelas kakap,’’ ujarnya. (kmb36)
Muhamad Lamri
Walhi Bali Gugat Pelindo di KI
Denpasar (Bali Post) Walhi Bali akhirnya hilang kesabaran setelah surat permohonan informasi publik mereka tak digubris PT Pelindo III Cabang Benoa. Surat permohonan informasi publik mengenai aktivitas reklamasi yang dilakukan Pelindo itu seharusnya ditanggapi dalam 10 hari kerja, sejak dikirim 28 September 2018 lalu. Lantaran itulah Walhi Bali lantas menggugat Pelindo di Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali. “Walhi Bali bahkan mengirimkan surat pernyataan keberatan karena tidak ditanggapinya permohonan informasi publik pada 16 Oktober 2018, itu juga tidak ditanggapi oleh Pelindo III,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama saat menyerahkan berkas gugatan sengketa informasi di KI Bali, Senin (10/12) kemarin. Untung Pratama menambahkan, ada enam informasi publik yang dimohon Walhi Bali terkait reklamasi pengembangan Pelabuhan Benoa. Yakni, izin lokasi kegiatan reklamasi, izin pelaksanaan kegiatan reklamasi, kerangka acuan Amdal kegiatan reklamasi, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan reklamasi, ringkasan eksekutif kegiatan reklamasi, serta izin lingkungan kegiatan reklamasi. Walhi Bali selama ini memang konsen mengadvokasi kegiatan reklamasi di wilayah pesisir. Terlebih dalam sejumlah media, reklamasi di Pelabuhan Benoa pernah disebut untuk memfasilitasi Annual Meetings IMF-World Bank. “Tapi kan saat ini kegiatan IMF-World Bank sudah selesai. Tapi aktivitasnya itu masih, sehingga kami meminta informasi tersebut agar diberikan oleh Pelindo,” jelasnya. Menurut Untung Pratama, dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali tidak ada alokasi ruang untuk reklamasi terkait pengembangan Pelabuhan Benoa. Sementara Perda tentang RTRWP Bali kini dalam pembahasan untuk direvisi. Pihaknya
berharap peraturan tersebut tidak direvisi hanya untuk mengakomodasi kepentingan investor. “Seandainya terjadi hal seperti itu (peraturan berubah mengikuti investasi-red), maka kita bisa melihat bahwa investasi-investasi tersebut justru diakomodir oleh undang-undang. Bukan investasi yang seharusnya patuh dengan undang-undang itu akan menjadi preseden buruk terhadap hukum tata ruang yang ada di Bali, karena tidak ada konsistensi penegakan perundang-undangan,” tandasnya. Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Bali Widiana Kepakisan mengatakan, pihaknya akan mengoreksi dan mengecek kelengkapan berkas yang diajukan Walhi Bali dalam waktu tiga hari. Namun secara sepintas, pihaknya melihat berkas yang diajukan sudah cukup dan layak menjadi sebuah sengketa informasi. “Kalau hari ini kami cek dan sudah lengkap, 14 hari paling lambat sudah mulai sidang ajudikasi nonlitigasi. Sekarang ini baru terdaftar sebagai permohonan sengketa,” ujarnya. Diwawancara terpisah, Ketua Pansus Revisi Perda RTRWP Bali I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, reklamasi yang dilakukan Pelindo sebetulnya bagian dari aktivitas pengerukkan di kawasan Pelabuhan Benoa akibat adanya pendangkalan. Artinya, tidak ada sarana akomodasi yang akan dibangun di sana. Namun hanya untuk tempat pengisian avtur. “Kemarin Pelindo hanya melakukan perbaikan di dermaganya dan juga akan memperbaiki jalur kapal cruise
Bali Post/kmb32
GUGATAN - Direktur Eksekutif Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama (kanan) saat menyerahkan berkas gugatan sengketa informasi kepada Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Bali, Widiana Kepakisan. yang selama ini hanya 220 meter biar sampai maksimal 330 meter,” jelas Sekretaris Komisi III DPRD Bali ini. Kariyasa mengaku sudah bertemu dengan pihak Pelindo III dan meminta agar ada perbaikan mangrove
di kawasan pelabuhan. Kendati belum melihat langsung, namun pihaknya meyakini Pelindo III sudah mengantongi izin dan kajian mengenai analisis dampak lingkungan sebelum melakukan aktivitas pengerukkan. (kmb32)
Vila di Canggu Terbakar
Bali Post/rah
Mangupura (Bali Post) Bangunan Villa Canggu Suites di Jalan Nelayan No. 28, Banjar Canggu Tua Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, ludes dilalap api, Senin (10/12) kemarin. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian guna menjinakkan si jago merah. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Badung Wayan Wirya mengatakan, vila itu terbakar sekitar pukul 04.00 Wita. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. ‘’Kejadian pertama kali dilaporkan oleh seorang warga via telepon. Begitu menerima laporan, kami langsung mengerahkan pasukan,’’ ungkapnya. Menurutnya, sebanyak 11 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang menghabiskan bangunan dua lantai tersebut. Pihaknya sempat kesulitan menjinakkan api lantaran api sudah telanjur membesar. ‘’Berkat kerja keras petugas dibantu masyarakat sekitar, api akhirnya bisa dipadamkan dua jam kemudian,’’ katanya. Kebakaran ini diperkirakan berawal dari lilin yang menyala kemudian meleleh dan melahap kayu. Api membesar dan menimbulkan kebakaran hebat. Disinggung jumlah kerugian, mantan Camat Kuta Selatan ini mengaku belum bisa memastikannya. Proses pendataan dan penghitungan oleh instansi terkait dibantu aparat kepolisian masih dilakukan. (kmb27)
WASRIK - Tim Inspektorat Kodam IX/Udayana ketika melaksanakan wasrik di satuan jajaran Kodam.
Cegah Penyimpangan, Wasrik Rutin Dilaksanakan
Denpasar (Bali Post) Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) mesti rutin dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan. Sebab, wasrik ini merupakan aplikasi dari salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi kontrol dan alat kendali bagi penyelenggaraan mekanisme kerja organisasi. Untuk itu, tim Inspektorat Kodam IX/Udayana melaksanakan wasrik di satuan jajaran Kodam yang dipimpin Irdam Kolonel Kav. Taufiq Budi Santoso, Senin (10/12) kemarin. Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G. mengatakan wasrik di satuan jajaran Kodam dilaksanakan secara rutin. Tujuannya untuk melihat apakah satuan melaksanakan tugas pokoknya telah mem-
edomani program kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. ‘’Ini (wasrik - red) dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan sekecil apa pun,’’ ujarnya. Wasrik ini meliputi bidang operasi dan latihan, pengadaan barang dan jasa, rekrutmen/werving prajurit, pemanfaatan aset BMN dan hibah berupa aset tanah dari pemerintah daerah dan lainlain. Termasuk materiil dan alat utama (alut) memiliki risiko tinggi yang berpengaruh terhadap kegiatan operasi serta hak-hak prajurit mengalami kecelakaan dalam tugas operasi. Sementara itu, Irdam Kolonel Kav. Taufiq Budi Santoso dalam sambutannya menyampaikan keha-
diran tim wasrik Kodam ini memiliki arti penting dan nilai manfaat yang besar dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Wasrik ini harus dimaknai sebagai upaya untuk memberikan masukan yang berharga bagi peningkatan kualitas kinerja dan terwujudnya tertib administrasi, baik yang menyangkut keuangan, materiil, penyelenggaraan kegiatan dan latihan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI. Temuan-temuan dan koreksi maupun atensi hasil pemeriksaan yang telah diberikan serta penjelasan tentang berbagai perubahan yang diperlukan, supaya segera ditindaklanjuti di masing-masing satuan. Dengan demikian tidak ada kesalahan sekecil apa pun. (kmb36)
Bali Post/ist
PADAMKAN API - Tim Damkar Badung berupaya keras memadamkan api yang melahap vila di Canggu.
Wisata ”Wedding’’ Potensial Tingkatkan Kunjungan Wisman Mangupura (Bali Post) Wisata wedding saat ini menjadi industri yang berkembang dan memiliki prospek bisnis yang tinggi. Tidak hanya bagi pengguna, namun juga bagi destinasi yang dituju. Potensi ini ke depan akan menjadi bisnis yang potensial dalam pengembangan pariwisata Bali. Menurut Ketua Tim Percepatan dan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Ravita Datau, saat ini di Indonesia terdapat 30 ribu event wedding dalam setahun. Ini tentu bisa dioptimalkan kembali untuk membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sebab, dalam satu event wed-
ding mendatangkan banyak undangan yang juga akan menginap dan menghabiskan waktunya di lokasi event. Dikatakannya, sebagai destinasi wisata, Bali sangat lengkap baik budaya, alam, kuliner dan sport. Tentunya potensi wisata wedding ke depannya harus dijadikan gaya hidup, sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara (wisman). ‘’Ini juga untuk memenuhi target kunjungan wisata mancanegara sebanyak 20 juta pada tahun 2019,’’ ujarnya. Sementara itu, Ketua Bali Wedding Association (BWA) Sinly Anfemi di sela-sela Bali International Wedding
Bali Post/edi
WISATA - Ketua Tim Percepatan dan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Kemenpar Ravita Datau (kiri) bersama Ketua BWA Sinly Anfemi.
Forum 2018 yang berlangsung di Pecatu, Senin (10/12) kemarin, menyampaikan untuk di Bali jumlah event wedding terus bertambah. Dari data yang dimilikinya, dalam sebulan selama peak season bisa mencapai 500 sampai 1.000 event wedding untuk wisatawan Tiongkok atau Cina saja. Belum lagi dari negara lain, seperti India yang kini juga mulai meningkat. Untuk ke depannya, melalui forum ini pihaknya berharap dan mengimbau kepada pebisnis wedding dari Tiongkok untuk bisa bekerja sama dengan wedding organizer lokal. Pengusaha Tiongkok diharapkan mengurangi tenaga kerja dari sana,
karena di Bali banyak tenaga profesional. Memang diakuinya selama ini bahasa masih menjadi kendala. Namun pihaknya berharap, dengan bekerja sama dengan perusahaan di Bali akan terjadi hubungan saling menguntungkan. Untuk itu ke depan BWA akan membekali bahasa untuk pekerja wedding di Bali. Diungkapkannya, anggota BWA saat ini ada 76 member, dengan 26 wedding organizer. Sedangkan yang bergerak di pasar Tiongkok hanya tiga member besar. Pihaknya berharap potensi wisata wedding ini bisa diperhatikan pemerintah, sebab ini adalah salah satu faktor pembawa turis ke Indonesia. (kmb23)
OPINI
6
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana
Pendekatan Budaya dalam Memproteksi Kawasan Hulu BALI menghadapi tantangan serius. Kalimat ini sudah sangat sering diucapkan pakar termasuk birokrat kita. Bahkan, seminar terkait tentang kondisi Bali berulangkali digelar. Namun, fakta yang terjadi solusi atas tantangan Bali ini tak pernah riil. Sebatas teori dan berkutat pada perdebatan akademis. Bahkan, ketika krisis air menjadi ancaman serius di Bali, maka pendekatan budaya layak dikedepankan. Proteksi kawasan hulu pun patut menjadi pilihan, jika kita ingin menyelamatkan generasi Bali. Ke depan, dalam era baru Bali, pendekatan mengatasi masalah Bali hendaknya lebih nyata dan konkret. Tak perlu terlalu muluk-muluk, yang penting bisa dilaksanakan. Dalam menjaga Bali dalam pendekatan era baru Bali, mestinya komitmen disamakan. Dengan begitu, ada peluang gerak dan langkah kita juga sejalan. Di sinilah pentingnya pemimpin yang peka Bali dan tanggap atas masalah Bali. Pemimpin Bali dalam konteks ini tentu harus paham budaya, dresta, dan memiliki keberanian menolak investasi yang tak ramah lingkungan. Dalam konteks penyediaan air bersih, maka pemimpin Bali harus berani melakukan proteksi kawasan hulu. Jangan hancurkan masa depan generasi Bali hanya untuk mengejar target-target pendapatan. Jika ini tidak kita lakukan maka akan sangat berat bagi kita untuk menjabarkan ajeg Bali. Untuk itulah penting bagi kita menyatukan persepsi dalam mengelola Bali. Dalam konteks budaya, tentu sudah banyak pakar yang berupaya menawarkan solusi. Bahkan, ada banyak program pemerintah yang dijabarkan untuk menjaga budaya Bali. Namun, tantangan ekonomi dan pesatnya teknologi membuat berbagai program terasa tak efektif. Dinamika masyarakat yang begitu cepat membuat upaya-upaya pelestarian budaya mendapat hambatan yang serius juga. Sering kali upaya pelestarian budaya itu terhambat oleh regulasi dan tak adanya keberpihakan pemerintah. Padahal, untuk menuju ajeg Bali dengan peradaban yang dinamis, perlu ada pemahaman khusus terkait budaya dan adat Bali. Setidaknya, pemahaman atas budaya Bali ini akan meminimalkan konflik kepentingan antara penegakan hukum adat dan hukum positif. Jika ini bisa dilakukan maka penyelamatan lingkungan dan budaya bisa bergerak di jalurnya. Sementara dari pengelolaan, lingkungan, Bali tentu perlu juga mendapat perlakuan khusus. Budaya Bali yang bersinggungan dengan alam dan laut, tentu memerlukan keberpihakan dan kearifan pemerintah pusat dalam memberikan ruang investasi kepada pengusaha. Jangan sampai kepentingan pusat mengabaikan hak-hak adat umat Hindu dalam mengelola laut sebagai kawasan suci. Hal ini juga sejalan dengan kewenangan mengelola hutan yang dominan ada di kawasan hulu. Untuk itulah, perlu ada komunikasi yang sejalan dalam mengelola kepentingan investasi dan kepentingan umat Hindu dalam memosisikan kawasan hulu dan laut. Pusat hendaknya paham bahwa laut dan hutan merupakan kawasan yang disucikan, sehingga investasi di kawasan ini di wilayah Bali hendaknya mendapat persetujuan krama Bali. Dalam kaitannya dengan kawasan hulu, tentu hal ini memiliki korelasi bagi penduduk Bali dalam menjaga kesinambungan dan kepastian ketersediaan air bersih. Secara budaya dan tradisi, umat Hindu menjaga kawasan hulu sebagai kawasan yang disucikan. Ini tentu untuk memastikan bahwa kawasan hulu ini tidak dijamah dan beralih fungsi menjadi kawasan ekonomi. Jika ini terjadi maka defisit air akan makin terasa. Makanya, penting bagi pemerintah untuk melakukan proteksi terhadap kawasan hulu. Di sinilah pentingnya Bali memiliki pemimpin yang paham budaya dan memiliki koneksi yang kuat ke pusat. Dengan kriteria ini diharapkan pemimpin Bali tak hanya mengejar pendapatan dari berbagai ruang, tetapi mampu melakukan pilihan cerdas dalam mengelola potensi wilayah. Termasuk di dalamnya adalah dalam mengelola hubungan kekerabatan antara penduduk. Di sini juga perlu pemahaman yang jelas. Bahwa budaya Bali akan sulit bertahan jika penduduk pengusung budaya Bali itu tak diberikan ruang untuk membangun daya tahan ekonomi. Penting bagi pemerintah pusat memahami eksistensi penduduk Bali dalam menjaga budaya dan tradisinya. Jika nanti penduduk Bali tak memiliki daya tahan ekonomi maka pelemahan dalam mengawal ruang, budaya, dan tradisi akan melemah juga. Ini juga akan berisiko dalam menjaga eksistensi Bali sebagai destinasi pariwisata yang kini dijadikan salah satu kekuatan ekonomi nasional.
S URAT PEMBACA
Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.
Kontrol Pemerintah Harus Jelas
Kasus longsornya rumah di Banjar Sasih, Batubulan, Gianyar layak jadi pelajaran kita bersama. Bencana ini telah menelan korban jiwa. Tentu kita merasa prihatin. Dari segi aturan tentu kita patut pertanyakan kelayakan pembangunan hunian di dekat sungai atau jurang. Pihak-pihak yang merekomendasikan perizinan penggunaan ruang harusnya melakukan evaluasi terhadap kasus ini. Artinya, bangunan–bangunan yang dibangun warga di dekat sungai atau di tebing mestinya diawasi. Jika melanggar hendaknya ditindak, atau setidaknya ada upaya untuk mengingatkan. Sebagai warga Bali, saya juga merasa prihatin dengan makin longgarnya pembangunan fasilitas pariwisata saat ini. Kini, banyak vila dibangun di kawasan pertanian. Mungkin vila-vila ini tak berizin. Mohon hal-hal ini ditelusuri aparat penegak hukum, apakah alamat dan lokasi pembangunan hotel atau fasilitas pariwisata itu sudah sesuai. Jangan-jangan ada manipulasi alamat. Saya juga berharap agar DPRD sekali-sekali turun ke lapangan.. Jangan hanya sibuk kunjungan kerja tanpa pernah melaporkan hasilnya kepada publik. I Wayan Arsana Gianyar, Bali
Bali dan Bom Waktu Krisis Air Bersih Defisit air bersih menjadi salah satu ancaman terbesar kota-kota kita, termasuk kota-kota yang ada di Provinsi Bali. Solusi komprehensif dibutuhkan demi mencegah terjadinya kelangkaan air yang dapat mengganggu aspek ketahanan pangan, ketahanan energi dan sekaligus memicu disrupsi serta konflik sosial. Seperti diwartakan Bali Post, Senin (10/12), saat ini Bali mengalami defisit air bersih dengan jumlah sangat besar. Menurut penelitian Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bali dan Nusa Tenggara, jumlah defisit air bersih di Bali mencapai hingga dua miliar meter kubik.
Oleh
Djoko Subinarto asalah ketersediaan air bersih sama sekali tidak boleh dianggap sepele, karena ia dapat menjadi bom waktu yang siap meledak dan memicu lahirnya disrupsi dan konflik sosial dahsyat pada masa depan. Sebagaimana kita ketahui, salah satu problem nyata yang dihadapi kota-kota kita dewasa ini adalah terus membengkaknya kebutuhan air bersih seiring dengan kian bertambahnya jumlah penduduk kawasan perkotaan. Sebagai salah satu unsur penopang penting kehidupan, air senantiasa kita perlukan. Pertanian merupakan sektor terbesar yang membutuhkan pasokan air. Hampir semua aktivitas pertanian memerlukan air. Karenanya, kelangkaan air akan berpengaruh besar terhadap sektor pertanian. Sementara itu, air juga dibutuhkan dalam proses produksi berbagai jenis energi, mulai dari penambangan batu bara, produksi minyak dan gas hingga pembangkit tenaga listrik. Dengan demikian, tersedianya pasokan air yang memadai ikut pula menjamin pasokan energi masa depan. Rata-rata setiap orang mem-
butuhkan air bersih antara 20-50 liter setiap hari untuk berbagai keperluan, seperti untuk minum, mandi, memasak, mencuci pakaian dan sebagainya. Kendatipun planet Bumi yang kita huni ini sebagian besar terdiri dari air, hanya tiga persen saja yang berupa air tawar. Sisanya adalah air asin. Kajian yang dilakukan oleh US Geological Survey menunjukkan lebih dari 68 persen air tawar tersimpan di kawasan glasier dan kawasan pegunungan es, 30 persen tersimpan di bawah tanah dan hanya 0,3 persen yang tersimpan di permukaan bumi seperti di danau, sungai, dan rawa-rawa. Menurut National Security Agency (NSA), Amerika Serikat, sepuluh tahun mendatang, kelangkaan air bersih akan menjadi masalah yang kian pelik di banyak belahan dunia. Jika tidak ditangani secara sunguh-sungguh, kelangkaan air bersih ini pada gilirannya bakal menyebabkan turunnya produksi bahan-bahan makanan, mengganggu ketahanan energi, menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan wabah sejumlah penyakit. Tidak Bertambah Kota-kota besar di negeri ini
dapat menghadapi ancaman defisit air bersih yang semakin besar pada masa depan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah terus membengkaknya jumlah penduduk kawasan perkotaan yang tidak dibarengi dengan bertambahnya sumbersumber pasokan air bersih yang memadai. Repotnya, selain sumbersumber pasokan air bersih yang cenderung tidak bertambah, pencemaran terhadap sumbersumber air malah kian meningkat dan bertambah luas. Bukan rahasia lagi, semakin banyak saja sumber air di sekeliling kita yang kini terdegradasi karena pencemaran. Faktanya, sebagian besar rumah tangga yang berada di kawasan aliran sungai di kawasan perkotaan di negeri ini membuang limbah rumah tangga mereka ke sungai -- belum lagi limbah yang dibuang oleh kalangan industri. Agar persoalan penyediaan air bersih di kota-kota kita tidak menjadi bom waktu yang siap meledak dahsyat di masa depan, diperlukan sejumlah langkah strategis dalam upaya menjamin ketahanan air di kawasan perkotaan untuk saat ini dan untuk waktu yang akan datang.
Secara garis besar, langkahlangkah strategis itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, selain merawat dengan sebaik-baiknya sumbersumber air yang masih ada saat ini, para pengelola kota harus secepatnya pula mengamankan sumber-sumber air potensial yang ada. Jangan sampai sumber-sumber air itu rusak dan musnah atau dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, efisiensi dalam penggunaan air. Gerakan hemat air perlu digalakkan di seluruh kawasan perkotaan di negeri ini. Sejauh ini, masih banyak warga yang demikian mudah menghambur-hamburkan air bersih untuk aktivitas yang kurang begitu penting. Efisiensi penggunaan air ini juga berlaku dalam soal penyedotan air tanah. Pasalnya, kondisi air bawah tanah di sejumlah kota kita saat ini semakin kritis akibat pengambilan air yang berlebihan dan tidak terkendali. Akibatnya, permukaan air tanah di sejumlah kota mengalami penurunan yang membuat sebagian kawasan perkotaan kita semakin ambles. Ketiga, menambah jumlah sumber pasokan air. Selama ini Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) masih sangat kesulitan dalam melayani kebutuhan air minum segenap warganya. Pasalnya, PDAM menghadapi keterbatasan dalam soal sumber pasokan air baku. Oleh karena itu, investasi besar-besaran untuk mendapatkan tambahan jumlah sumber pasokan air baku perlu terus diupayakan. Keempat, mengantisipasi perubahan iklim. Perubahan iklim tidak mungkin dihindari. Selain
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
SALAH satu tujuan negara Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut caranya adalah mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat terwujud bila semua komponen bangsa dan negara bekerja keras dan bekerja sama memajukan negara ini dengan mewujudkan komitmen, sepaham, tegas, dan mengedepankan sebuah cita-cita dari The Founding Father. Memang sulit untuk mewujudkan komitmen, kesepahaman dari semua komponen bangsa dan negara karena masih sering terjadi adu pendapat, perselisihan dan tidak saling mengerti dan memahami satu dengan lainnya. Lebih parah lagi, masih sering terjadi praktik korupsi dalam skala kecil sampai skala besar dari daerah sampai ke tingkat pusat. Belum lagi, keinginan yang berbedabeda dan kejahatan-kejahatan lainnya masih menggerogoti negara ini, sehingga membuat sulitnya mewujudkan pemerintahan yang baik. Namun, tak perlu pesimis bila kita menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang layak menjadi landasan untuk hidup berbangsa dan bernegara, pasti pemerintahan yang baik dapat terwujud. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) sangat baik diterapkan dalam pemerintahan sekarang ini. AAUPL bersifat baik dan positif bagi kemajuan negara Indonesia, apalagi dalam bidang administrasi negara
Oleh
Juandi Manullang dan birokrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, seperti merancang suatu undang-undang oleh DPR, terkadang dicampur dengan unsur-unsur politis di dalamnya, sehingga masyarakat tidak sepaham dengan terbitnya undang-undang tersebut. Sebagai contoh, revisi Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), dan banyak masyarakat kecewa dengan direvisinya undang-undang tersebut oleh anggota DPR yang terhormat, yang di dalamnya terkandung unsur membungkam kritikan masyarakat terhadap anggota DPR tersebut. Dampaknya, masyarakat turun ke lapangan untuk berdemonstrasi menolak undang-undang tersebut serta menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi atau judicial review. Jadi, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, negara Indonesia harus juga bebas dan bersih dari KKN. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Terdapat beberapa asas yang patut diatensi, di antaranya: 1. Asas kepastian hukum, asas ini merupakan asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, jika ingin memidanakan seseorang yang melakukan pencurian dengan kekerasan haruslah memakai aturan pasal
365 KUHP dan pidana yang tercantum di sana atau aturan yang relevan dengan itu agar menimbulkan sebuah kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Asas ini sangat berguna dalam sistem penyelenggaraan negara agar dapat berjalan seimbang atau tidak tumpang tindih, dengan kata lain bermanfaat bagi masyarakat demi terciptanya tertib hukum. Asas lainnya adalah kepentingan umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum. Pada masa sekarang ini, apa yang tertera di Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum kian jauh dari yang diharapkan. Banyak asas lain yang patut diatensi pengelola negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Poin-poin dari asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut ditujukan secara keseluruhan untuk para penyelenggara negara dan ini wajib diutamakan dan dikedepankan dalam setiap proses pemerintahan saat ini agar terwujudnya pemerintahan yang baik. Jangan seperti lupa atau tidak tahu-menahu dengan asas ini. Dengan diterapkan secara baik asas ini, tentu Indonesia yang kita cintai ini dapat berjalan baik, berkembang sampai kepada kemajuan yang sangat pesat. Pemerintah harus menerapkannya secara keseluruhan.
membuat suhu permukaan bumi makin panas, permukaan air laut meningkat dan laut menjadi semakin asam, perubahan iklim menjadikan pula tingkat curah hujan meninggi di sejumlah kawasan tertentu dan berdampak pada pergeseran musim, yakni semakin singkatnya musim hujan. Dengan demikian, kemungkinan kelangkaan air bersih akan semakin besar. Kelima, menjalin kerja sama harmonis antarpemerintah daerah dalam bidang konservasi air. Keberadaan sebuah kota tidak bisa dilepaskan dari kawasankawasan di sekitarnya. Baik dan buruknya kualitas sumber air bagi sebuah kota dipengaruhi pula oleh kualitas lingkungan yang ada di daerah-daerah sekitarnya. Karenanya, kerja sama yang harmonis dan sinambung antardaerah dalam konservasi air mutlak diperlukan. Pada akhirnya, kita berharap semoga para pengelola kota di Provinsi Bali mampu menjamin ketahanan airnya dengan baik sehingga disrupsi dan konflik sosial akibat kelangkaan air bersih tidak bakal sampai pernah terjadi. Penulis adalah kolumnis dan blogger
POJOK Jelang tahun baru, diprediksi peredaran narkoba di Bali meningkat. - Pesta hancurkan bangsa. *** Bali dikepung abrasi, di sejumlah lokasi sudah semakin parah. - Ancaman belum diatasi. *** Sarang KKN, Bupati Klungkung tolak usulan pembentukan PD Pasar. - Jadi sarang penyamun.
Penulis, alumnus Universitas Katolik St. Thomas Sumut dan penulis lepas tinggal di Medan
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Wirata Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Dira Arsana Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Eka Prananda, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Bagiarta, Klungkung: Sosiawan, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
7
TABANAN Layanan PDAM Tersendat
Warga Kediri Selatan Kesulitan Air Bersih
Bali Post/bit
PDAM - Pelayanan ECER dari PDAM Tabanan guna membantu pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Pandak Bandung.
Tabanan (Bali Post) Sejumlah warga di Kecamatan Kediri bagian selatan mengeluh. Pasalnya, air PDAM Tabanan selama beberapa hari terakhir tidak mengalir. Warga pun kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan seharihari. Bahkan untuk MCK sebagian warga terpaksa ke sungai. Warga Banjar Meranggi Desa Pandak Bandung Kecamatan Kediri Gusti Ayu Murtini (60) mengaku tidak tahu penyebab ngadatnya air PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia terkadang meminta air ke tetangga yang punya sumur. ‘’Tapi tidak enak terus-terusan, karena itu kan menggunakan listrik. Kalau cowok-cowok biasanya mandi ke sungai,’’ ucapnya. Hal serupa juga dikatakan
28 Persen Warga Belum Jadi Peserta JKN Tabanan (Bali Post) -
Tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia diwajibkan menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik secara mandiri, dibiayai perusahaan maupun dibantu pemerintah. Untuk Tabanan, berdasarkan data sudah 72 persen warganya menjadi peserta JKN. Tahun 2019 Pemkab Tabanan mendorong agar 28 persen yang belum, menjadi peserta JKN. Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr. Nyoman Suratmika, Senin (10/12) kemarin mengungkapkan, untuk memenuhi tergat ini, sudah ada kesepakatan antara provinsi dan kabupaten dalam hal sharing anggaran untuk membayar premi JKN bagi warga yang belum ter-cover. Pemkab Tabanan menargetkan 95 persen warganya
ter-cover JKN di tahun 2019 lewat program bantuan pembayaran iuran JKN. Target 95 persen ini, dijelaskan Suratmika, berdasarkan hitungan jika lima persen sisanya adalah warga mampu yang bisa membayar premi mandiri. ‘’Sekarang yang menjadi peserta JKN di Tabanan adalah 72 persen. Baik itu penerima bantu-
an iuran, mandiri maupun dibayarkan oleh perusahaan. Sisanya akan dibayarkan preminya oleh pemerintah di tahun 2018, tetapi hanya sebesar 23 persen. Untuk lima persennya dianggap dari keluarga mampu dan bisa menjadi peserta mandiri,’’ ujarnya. Dari kesepakatan premi akan dibayarkan untuk jami-
nan kelas III. Pemprov akan menanggung 51 persen, sementara Pemkab sisanya. Dana untuk ini sudah masuk di APBD Tabanan 2019 sebesar Rp 17 miliar. Guna menentukan warga mana yang mendapatkan bantuan premi, hal ini akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Desa dan Dinas Sosial. Dari desa akan didata masyarakat kurang mampu atau yang dianggap memenuhi syarat mendapatkan bantuan premi. ‘’Kalau kaya boleh saja. Tetapi asal mau dirawat di kelas III dan tidak boleh naik kelas,’’ tegasnya.
DPT Berkurang 310 Pemilih
Kejari Sebar Stiker dan Bagikan Kaos Menurutnya, dari tahun ke tahun tingkat korupsi terus menurun. Ini tidak terlepas dari pendampingan dan sosialisasi antikorupsi yang menyasar pemerintah desa dan pemkab. ‘’Untuk Dana Desa, kami selalu melakukan pendampingan asal ada permohonan dari aparat desa setempat. Sampai saat ini sudah ada 17 pemohon dari 133 desa yang ada di Tabanan,’’ ucapnya. Namun, diakuinya, untuk pendampingan pihaknya mengalami kendala. Permohonan pendampingan dari aparat desa masih bersifat global. Semestinya permohonan pendampingan lebih spesifik terkait pembangunan apa yang sedang dirancang, sehingga jelas sejak dari proses perencanaan sampai selesai. (kmb28) BAGIKAN STIKER Kajari Tabanan Ni Wayan Sinaryati bersama jajarannya membagikan stiker antikorupsi serta kaos di depan kantor Bupati.
sikan ke pelanggan mengenai hal tersebut, sebab kejadiannya tiba-tiba. Setidaknya delapan desa terdampak yakni Pandak Bandung, Pandak Gede, Beraban, Nyitdah, Pejaten, Pangkung Tibah, Belalang dan Kaba-kaba. Disampaikannya, PDAM Tabanan telah mengupayakan perbaikan. ‘’Diharapkan segera bisa kembali normal. Petugas teknik masih di lokasi,’’ ucapnya. Sebagai respons cepat membantu warga yang kesulitan air bersih, PDAM Tabanan telah memberikan pelayanan ECER air ke pelanggan di Desa Pandak Bandung dan Pandak Gede. ‘’Sampai saat ini sudah 12 tangki air kami bagikan ke pelanggan untuk kebutuhan minum dan masak, sembari menunggu air kembali normal,’’ ucapnya. (kmb28)
Tidak bolehnya peserta JKN penerima bantuan iuran ini untuk naik kelas pelayanan kesehatan, bisa menjadi pertimbangan warga yang hendak mendapatkan bantuan. Sebab, jika hendak naik kelas, maka kepersertaan JKN-nya d i a n g gap gugur dan tidak berlaku. (kmb24)
Hari Anti-Korupsi Tabanan (Bali Post) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tabanan memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia 2018, dengan aksi sebar stiker dan bagi-bagi kaos, Senin (10/12) kemarin. Stiker yang disebarkan itu itu bertuliskan ‘’Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati. Stop Korupsi’’. Aksi tersebut dilakukan di depan kantor Bupati Tabanan serta di perempatan Jalan Ir. Soekarno, Kediri. Kegiatan itu juga digelar di kantor Pemkab Tabanan. Kajari Tabanan Ni Wayan Sinaryati menyampaikan, kegiatan ini untuk mengajak masyarakat serta para pejabat pemerintahan untuk turut serta memberantas korupsi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tabanan. Selain kegiatan ini, pihaknya sudah melakukan banyak upaya pencegahan, khususnya melalui TP4D di bawah komando Kasi Intel. Jika dalam pencegahan tersebut ada hal-hal yang memang tidak sesuai, jajarannya tidak segan-segan menindak sesuai aturan berlaku.
warga lainnya, Handi (52). Dikatakanya, untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak, ada warga yang mencari ke sejumlah mata air di desa. Dia menyayangkan layanan PDAM mengalami gangguan selama beberapa hari tanpa ada pemberitahuan dari instansi terkait. ‘’Kalau ada informasi sebelumnya, bisa menyetok air bersih,,’’ katanya. Kasubag Humas PDAM Tabanan I Gede Wijana Arnawa menjelaskan, tersendatnya layanan di Kecamatan Kediri bagian selatan dikarenakan pipa di sumber instalasi pengolahan air (IPA) di Tukad Sungi, Banjar Nyanyi Desa Beraban tersumbat lumpur dan sampah. Hal ini merupakan dampak curah hujan tinggi. Pihaknya pun mengakui belum sempat menginforma-
Bali Post/bit
Tabanan (Bali Post) Rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perubahan ke-2 (DPTHP2) Kabupaten Tabanan digelar KPU Tabanan, Senin (10/12) kemarin. Hasilnya, jumlah DPT ditetapkan sebanyak 366.150 pemilih. Jumlah ini turun sebanyak 310 pemilih dibandingkan saat penetapan DPTHP pada 12 November lalu. Ketua KPU Tabanan I Gede Putu Subawa usai rapat menjelaskan, meski sudah melakukan penetapan untuk ketiga kalinya, tidak menutup kemungkinan data tersebut bisa kembali berubah. Namun tentunya penetapan ini diharapkan menjadi yang terakhir. Menurutnya, berkurangnya pemilih karena ditemukannya data ganda, pindah domisili dan penduduk yang sudah meninggal tapi tidak dilaporkan. Dalam DPT yang sudah ditetapkan tersebut, juga termasuk data pemilih yang tepat tanggal 17 April 2019 atau saat hari pencoblosan berumur 17 tahun. Mereka yang masuk daftar itu sudah dilakukan perekaman secara offline oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tabanan. Selain itu, data pemilih disabilitas juga sudah masuk. ‘’Memang masih dinamis, namun kami akan terus koordinasi dengan Disdukcapil,’’ imbuhnya.
Dijelaskannya, perubahan data pemilih tergantung keputusan KPU pusat. Untuk itu pihaknya menunggu pleno pusat yang rencananya digelar 15 Desember mendatang, yang didahului pleno di tingkat provinsi pada 12 Desember. ‘’Mudah-mudahan tidak berubah lagi. Kalau memang ada perintah dari KPU untuk mengecek kembali, kami akan cek kembali,’’ ucapnya. Terkait jumlah pemilih, Weda Subawa didampingi Pokja Data I Ketut Sugina menjelaskan, jumlah pemilih yang ditetapkan sebanyak 366.150 pemilih, terdiri dari 180.029 laki-laki dan dan 186.121 perempuan. Sementara jumlah TPS 1.544 buah. Sementara itu, ketika akan dilakukan penetapan, anggota Bawaslu Tabanan I Ketut Narta sempat memprotes konsideran karena dicantumkan atas rekomendasi Bawaslu. Padahal pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi. Untuk itu dia meminta agar poin tersebut dihapus. Terkait persoalan tersebut, KPU Tabanan sempat meminta fatwa dari utusan KPU Bali. Akhirnya disepakati poin rekomendasi itu dihapus. Baru kemudian hasil pleno ditandatangani seluruh Komisioner KPU Tabanan dan dibagikan kepada seluruh parpol peserta Pemilu di Tabanan, utusan DPD serta pihak terkait. (kmb28)
Kelompok Tani di Pupuan Harapkan Bantuan Mesin Pengolah Pupuk Tabanan (Bali Post) Setelah melalui proses panjang, Kelompok Tani Wana Lestari di Desa Munduk Temu, Pupuan, mendapatkan sertifikat organik. Kelompok tani ini mendapatkan sertifikat dari LeSOS dalam ruang lingkup perkebunan kopi robusta. Dengan diraihnya sertifikat tersebut, petani berharap harga jual kopi bisa meningkat. Mereka juga berharap mendapatkan bantuan mesin pengolahan pupuk organik. Ketua Kelompok Tani Wana Lestari I Wayan Sukiarta, Senin (10/12) kemarin mengatakan, kelompok ini beranggotakan 26 orang, dengan total luas lahan 50 hektar. Dari seluruh luas ini, baru satu hektar yang mendapatkan perlakuan organik dan kemudian tersertifikasi. Penerapan pertanian organik dimulai tahun 2012. Usaha kelompok tani ini menuju perkebunan organik mendapatkan dukungan
dari pemerintah desa maupun kabupaten, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan. ‘’Kita terus mendapatkan pendampingan. Di samping itu, kami juga tidak mau proses yang instan,’’ ujarnya. Secara keseluruhan, sebenarnya lahan yang dimiliki Kelompok Tani Wana Lestari memiliki pionir-pionir menjadi perkebunan organik. Namun yang total bebas zat kimia baru di luasan satu hektar. Dengan mendapatkan sertifikasi ini, Sukiarta berharap pemerintah terus melakukan pendampingan sehingga luasan untuk pertanian organik ini bisa ditambah. Ia juga berharap mendapatkan bantuan mesin pengolahan pupuk oganik. Mesin ini penting dalam penerapan perkebunan organik. Menurutnya, dari tahun 2012 pihaknya menerapkan cara manual dengan sistem rorak yakni bekas tebasan pohon kopi,
rambasan daun maupun rumput dikumpulkan dalam rorak kemudian dicampur dengan kotoran kambing dan difermentasi. ‘’Kebetulan kelompok kami juga ada yang berternak kambing,’’ ujarnya. Jika dilihat dari uang yang dikeluarkan, untuk membeli pupuk organik ini tidak sebanding dengan pupuk kimia. Tapi jika dilihat dari efektivitasnya, sama saja. ‘’Kalau pupuk kimia tidak pakai proses, tapi beli pupuknya lumayan. Kalau organik terlihat tidak mengeluarkan uang di awal, tetapi prosesnya memakan biaya. Jadi sebenarnya sama saja jika dilihat dari biaya,’’ jelasnya. Namun kelebihan penerapan organik ada pada tingkat kesuburan tanah serta terjaganya organisme menguntungkan. Selain itu, daya tahan pohon kopi lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan zat kimia. Hal ini bisa dilihat dari segi tekstur
tanah. Untuk yang organik, tanah menjadi gembur dan saat musim kemarau tidak merusak akar kopi sehingga pohon kopi lebih kuat dan tidak cepat layu. Sementara untuk yang menggunakan zat kimia, saat hujan tekstur tanah becek dan saat musim kemarau pecah-pecah. Ini menyebabkan akar serabut pada kopi bisa putus. Hal ini pula yang mengakibatkan daun kopi cepat layu. Dari sisi produksi, kopi yang ditanam secara organik lebih stabil. Karena sudah organik, diharapkan harga jual kopi bisa lebih mahal. Sukiarta menyatakan, kelompok taninya menjadi penyangga dalam hal suplai kopi ke BUMDes Munduk Temu dan telah ditetapkan harga lebih mahal lima persen dari harga pasar ditambah Rp 75 per kg untuk kopi pilihan. ‘’Itu harga dulu sebelum mendapatkan sertifikat. Diharapkan harganya bisa naik,’’ katanya. (kmb24)
Bali Post/san
ORGANIK - Kelompok Tani Wana Lestari saat dikunjungi tim LeSOS beberapa waktu lalu. Kelompok ini berhasil mendapatkan sertifikat organik untuk luasan lahan satu hektar.
BULELENG
8
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
Melanggar Ketentuan Parkir
Sejumlah Kendaraan Pribadi Ditempel Stiker Singaraja (Bali Post) – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Buleleng memasang stiker terhadap kendaraan yang parkir di ruas Jalan Gajah Mada, Singaraja, Senin (10/12) kemarin. Kendaraan yang parkir tidak di tempatnya itu dinilai melanggar regulasi parkir sesuai Pasal 274 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Apalagi, pemilik kendaraan itu memarkir kendaraannya dalam waktu lama. Kalau dibiarkan, kondisi itu memicu arus kendaraan semrawut dan juga mengganggu pejalan kaki. Ada delapan unit kendaraan yang tengah parkir di atas trotoar itu dipasangi stiker. Dari delapan kendaraan yang parkir di sana, polisi menemukan enam orang pemilik kendaraan. Sedangkan, dua pemilik lainnya gagal dijumpai. Para pemilik kendaraan ini beralasan parkir di tepi jalan itu karena tidak memiliki tempat parkir di rumah mereka (garasi - red). Kasat Lantas AKP Putu Diah Kurniawandari seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK. mengatakan, pemasangan stiker ini sifatnya peringatan. Diharapkan, peringatan itu membuat mereka sadar atas pelanggaran yang dilakukan pemilik kendaraan itu. Sebab, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan keperluan lokasi. Sehingga, hal itu termasuk melanggar pasal 274
ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. “Kalau trotoar dipergunakan untuk parker, sudah melanggar karena menghambat Kamseltibcar utamanya pejalan kaki. Apalagi di Jalan Gajah Mada dalam situasi tertentu lalu lintasnya sangat padat. Jangan sampai mengganggu pengguna jalan lain,” katanya. Setelah pendekatan dengan pemasangan stiker, polisi akan terus melakukan pemantauan. Kalau dalam patroli nanti kembali ditemukan ada warga yang parkir tidak pada tempatnya, maka saat itu polisi baru memberikan sanksi tilang kepada pemilik kendaraan bersangkutan. “Kalau penyadaran ini tidak diindahkan, pasti kita akan tilang. Sementara, kami berikan kesempatan pemilik itu berpikir mencari tempat parkir yang tidak mengganggu dan melanggar,” jelasnya. AKP Kurniawandari menambahkan, pemasangan stiker terhadap kendaraan yang melanggar juga akan dilakukan di pinggir Jalan Jalan Sawo, Jalan Dewi Sartika Utara, dan di lokasi lainnya. Di pinggir jalan itu, sering ditemukan truk parkir sampai menghalangi bahu jalan. Polisi juga memasang spanduk dan menyebar brosur untuk mengingatkan pengendara agar mereka berperilaku disiplin utamanya saat memarkir kendaraannya. (kmb38)
THL Pertanyakan Nilai Kenaikan Gaji Sopir Armada
Selisih Gaji agar Tidak Berbeda Jauh
Singaraja (Bali Post) – Sejumlah tenaga harian lepas (THL) yang dipekerjakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng mempertanyakan perbedaan nilai kenaikan gaji yang mulai diberlakukan tahun 2019 mendatang. Mereka menuntut agar selisih kenaikan gaji antara tenaga angkut dengan sopir armada truk itu tidak berbeda jauh. Aksi damai THL itu berlangsug sekitar pukul 15.00 Wita. Rencana semula mereka ingin bertemu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana di kantornya. Namun hal itu gagal karena Bupati tidak ada di tempat. Mereka kemudian memutuskan menemui Kepala DLH Buleleng Putu Ariyadi Pribadi di kantornya. Dari dialog perwakilan THL menuntut agar kenaikan gaji mulai tahun depan perhitungannya lebih menunjukkan keadilan. Alasannya, dari rincian kenaikan gaji antara tenaga angkut dengan sopir, baik dump truck dan truk ambrol, ada perbedaan sangat signifikan. Satu sisi tenaga angkut kenaikan gaji hanya Rp 5.000, namun sopir naik antara Rp 20.000 sampai Rp 25.000. Salah seorang THL Ketut Sumayasa mengatakan, kebijakan kenaikan gaji mulai tahun 2019 dinilai tidak memikirkan tingkat kesejahteraan pekerja seperti dirinya. Saat ini satu kali kerja dirinya mendapat bayaran Rp 30.000. Mulai tahun depan nilai gajinya hanya naik lagi Rp 5.000 sehingga menjadi Rp 35.000. Kenaikan sebesar itu dibandingkan gaji sopir diakuinya terjadi ketimpangan. Pasalnya, rata-rata kenaikan gaji sopir mencapai Rp 25.000. Besaran nilai yang kurang adil itu dikhawatirkan mengganggu situasi kerja. Apalagi, tanggung jawab tenaga angkut juga berat. Karena itu mereka perlu dihargai kenaikan gaji yang wajar. ‘’Tuntutannya hanya nilai upahnya saja kalau bisa kenaikannya tidak ada kesenjangan nilai terlalu jauh dengan kenaikan gaji sopir truk,’’ katanya. Perhitungan Proporsional Menganggapi tuntutan itu, Kepala DLH Buleleng Putu Ariyadi Pribadi mengatakan, perincian kenaikan gaji THL mulai tahun depan dilakukan dengan pehitungan proporsional. Pertimbangannya risiko pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing THL. Untuk tenaga semula Rp 30.000 dinaikknya menjadi Rp 35.000, sehingga nilai kenaikannya Rp 5.000. sedangkan sopir dump truck itu semula Rp digaji 35.000 naik menjadi Rp 60.000, sehingga kenaikannya Rp 25.000. Sopir truk ambrol sekarang digaji Rp 55.000 naik menjadi Rp 75.000, sehingga kenaikannya ditetapkan Rp 20 ribu. Khusus gaji sopir, variasi kenaikan gajinya sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 204 tentang operasional mobil dinas pelayanan umum semula memakai bahan bakar dexlite menjadi solar. Pertimbangan ini lebih kepada penghematan anggaran bahan bakar untuk pelayanan umum. ‘’Ini sudah proporsional, baik melihat regulasi dan risiko serta faktor tanggung jawabnya. Memang kenaikan untuk petugas angkut paling rendah dan sopir lebih tinggi. Hal itu karena kebijakan penghematan anggaran bahan bakar,’’ jelasnya. Meski demikian, mantan Camat Gerokgak ini berjanji akan meneruskan tuntutan perubahan nilai kenaikan gaji THL kepada Bupati. Keputusan itu menyangkut kebijakan pemerintah daerah yang mempertangungjawabkan anggaran. ‘’Semuanya ditentukan pimpinan kita di daerah ini. Hal itu akan kita diskusikan kembali, sehingga mulai tahun depan penyesuaian gaji itu sudah bisa berlaku sesuai reguasi yang ada,’’ katanya. (kmb38)
Bali Post/ist
TUNTUT KENAIKAN GAJI – Sejumlah THL menuntut perhitungan nilai kenaikan gaji yang dijanjikan Pemkab Buleleng, Senin (10/12) kemarin.
Bali Post/ist
PARKIR DI BAHU JALAN – Sejumlah kendaraan yang parkir di bahu jalan dan menghalangi trotoar dipasangi stiker oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng, Senin (10/12) kemarin.
Kejari Tuntaskan Delapan Perkara Tipikor
Baru Rp 270 Juta Kembali ke Kas Negara Singaraja (Bali Post) –
Tahun 2018 ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng menuntaskan delapan perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Dari semua perkara itu, Kejari sudah berhasil mengembalikan uang kerugian ke Kas Negara Rp 270 juta. Kepala Kejari Buleleng Wahyudi mengatakan hal itu usai apel peringatan Hari Ant-Korupsi Sedunia di Kejari Buleleng, Senin (10/12) kemarin. Apel diikuti para jaksa dan PNS di lingkungan Kejari Buleleng. Selain apel, Minggu (9/12) lalu, para jaksa dan PNS yang bertugas di Kejari Buleleng melakukan kampanye dan sosialisasi. Mereka melakukan gerakan aktif berpartisipasi memberantas korupsi. Aksi itu ditunjukkan dengan menyebarkan stiker atau brosur berisi informasi bahaya korupsi kepada pengguna jalan dan peserta car free day di lapangan Taman Kota Singaraja. Kajari Wahyudi mengatakan, delapan perkara tipikor itu merupakan kerja keras
pejabat terdahulu. Perkara itu ada yang disidik oleh penyidik kejari, penyidik Polri, dan penanganan perkara oleh aparat bea cukai. Dari delapan perkara tipikor itu, sampai bulan ini, kejari masih melanjutkan proses penuntutan satu perkara di Pengadilan Tipikor di Denpasar. “Sejak saya bertugas dan melanjutkan pejabat terdahulu untuk perkara tipikor di sini sudah tujuh perkara paripurna. Saat ini, menunggu satu lagi sedang proses penuntutan. Kasus itu gabung dengan perkara cukai. Kami malah sudah menggelar pemusnahan barang bukti,” katanya. Dari semua perkara tipikor itu, Kajari Wahyudi menyebut total kerugian negara Rp 873
juta lebih. Dari nilai kerugian itu, kejari sudah menyetorkan uang ke Kas Negara lebih dari Rp 270 juta. Jumlah itu dipastikan akan bertambah setelah perkara itu masuk tahap penuntutan. Diprediksi sampai akhir tahun ini, sudah paripurna. Dengan demikian, dipastikan akan kembali ada pengembalian uang kerugian ke Kas Negara. Lakukan Penyelidikan Sementara mendekati tutup tahun ini, Kejari Buleleng sedang melakukan penyelidikan dugaan kasus perkara tipikor di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak. Tim penyidik sejauh ini sudah mengumpulkan bukti-bukti kuat. Bahkan, melengkapi bukti
lain tim penyidik melakukan pendalaman ke lapangan akhir pekan lalu. “Perkaranya memang sudah jalan setahun. Begitu bertugas, saya instruksikan melanjutkan penanganannya. Target kami bisa tuntas akhir tahun ini,” jelasnya. Ditanya kronologis dugaan perkara, Kejari Wahyudi menyebut kalau dugaan perkara korupsi itu muncul dari pelaksanaan proyek pembangunan gedung kantor Perbekel Desa Celukan Bawang. Sedangkan, calon terduga tersangka pada perkara ini sudah dikantongi. Hanya, siapa calon terduga tersangka itu, masih dirahasiakan. “Calon tersangka sudah dikantongi penyidik. Pasti kami umumkan nanti. Hasil pemeriksaan sementara baru satu calon terduga tersangka,” katanya. Dari informasi ada dugaan perkara korupsi lainnya.
Disebutkan, ketika PLTU Celukang Bawang menyerahkan dana ganti rugi atas lahan dan bangunan kantor Perbekel Desa Celukan Bawang tahun 2014 lalu. Ganti rugi lahan dan bangunan kantor perbekel itu dibebaskan karena masuk lokasi inti proyek. PLTU telah memberikan sesuai luas lahan lahan gedung lama. Namun, untuk bangunan gedung itu, PLTU memberi kompensasi dana ganti rugi yang diperkirakan mencapai Rp 1,1 miliar. Dana ganti rugi itu, diduga masuk ke rekening milik pribadi, bukan ke rekening milik pemerintah desa. Pembangunan gedung kantor itu diduga tidak melalui proses tender. Sebaliknya, pelaksana proyek ditentukan lewat menunjuk langsung. Sedangkan, nilai proyek itu diperkirakan kurang dari Rp 1 miliar.(kmb38) (kmb38)
SMAN 1 Sukasada Gelar Pramuka, Bukan Perpeloncoan
Siswa Bergiliran Disuruh Minum Air Kumuran Sekitar 200 siswa baru di SMAN 1 Sukasada mengikuti kegiatan pramuka di sekolah itu, Sabtu (8/12) pekan lalu. Siswa kelas X setelah menamatkan jenjang pendidikan SMP wajib mengikuti kegiatan ini di sekolah mereka ini. Materi kegiatan layaknya mirip perpeloncoan di sekolah. Sempat beredar luas melalui pesan WA, konon satu kelompok siswa SMAN 1 Sukasada diperintahkan kakak tingkat mereka meminum air kumuran dari mulut masing-masing siswa secara bergiliran. Lalu, bagaimanakah sebenarnya kegiatan pramuka di sekolah itu? MEMANG belum jelas maksud materi kegiatan pramuka itu. Siswa di kelompok itu diminta mengunyah permen sampai habis. Namun, ironisnya permen itu sebelumnya malah sudah terjatuh ke tanah dan tanpa pembungkus. Adanya informasi yang diterima Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng Made Suarja, kemudian Kepala UPT Disdik itu serta merta memanggil guru pembina, siswa, dan Kepala SMAN 1 Sakasada agar memberikan penjelasan terkait kegiatan pramuka yang memicu keluhan para orang tua siswa itu. Pada pertemuan itu, Wakil Kepala SMAN 1 Sukasada Bidang Kehumasan, Dewa Made Suwastika, membantah kegiatan pramuka di sekolahnya itu diwarnai perpeloncoan. Menurutnya, kegiatan pramuka diikuti siswa kelas X. Namun, materinya sama sekali tidak ada menyuruh siswa meminum air kumuran dari mulut bergiliran. Kakak tingkat di masing-masing kelompok itu mengajarkan materi pengenalan indra perasa. Materi ini sudah biasa
dilakukan setiap kegiatan pramuka di sekolah. Pembina menyuruh siswa meminum air dalam kemasan. Kemudian menuangkan kembali air itu di botol. Lalu, dari botol itu diulang secara bergiliran kepada semua siswa. Selain menggunakan air kemasan, juga menggunakan jamu rasa pahit, manis, dan masam. “Guru pembina tidak ada menyuruh minum air kumuran dari mulut siswa. Yang ada meminum jenis minuman kemasan secara bergiliran. Ada juga menggunakan jamu, tujuannya mengajarkan bagaimana membedakan rasa pahit, manis, asam. Hal itu sejatinya lebih pada pengajaran budi pekerti. Itu sebetulnya kesalahan menerjemahkan materi pembina yang dilakukan kakak tingkat siswa kelas X. Mungkin kakak tingkat mereka sebelumnya mengikuti materi seperti itu,” katanya. Terkait siswa mengalami pingsan, Suwastika juga membantah hal itu. Dia mengatakan, siswa atas nama Ketut Suyanti pingsan bukan karena tekanan kegiatan yang diinstruksikan oleh pembina dan kakak tingkat di sekolahnya. Justru, anak
Bali Post/kmb38
BERI PENJELASAN – Sejumlah siswa yang ditugaskan menjadi kakak pembina kegiatan pramuka di SMAN 1 Sukasada usai memberi penjelasan terkait materi kegiatan pramuka di sekolah mereka yang memicu keluhan orangtua siswa. tu pingsan karena memiliki riwayat menderita penyakit asma, sehingga diduga saat mengikuti kegiatan pramuka itu Suyanti tidak kuat dan jatuh pingsan. “Setelah kami tanyakan kepada guru di kelasnya memang anak itu pernah mengalami sakit asma, sehingga saat mengikuti kegiatan tidak kuat dan pingsan. Nanti, pengalaman ini akan kami evaluasi termasuk pihak sekolah akan menyampaikan maaf lewat rapat bersama orang tua siswa dalam waktu dekat ini,” jelasnya. Kepala UPT Disdik Provinsi Bali di Buleleng Made Su-
arja mengaku terkejut setelah mendapatkan kiriman pesan WA yang menginformasikan keluhan para orangtua siswa terkait kegiatan pramuka di SMAN 1 Sukasada. Setelah mendapat keterangan dari guru pembina dan panitia, kejadian itu sebetulnya miskomunikasi kakak tingkatnya menerjemahkan meteri dari guru pembina. Suwarja menginstruksikan kepala sekolah atau guru pembina pramuka mengawasi kegiatan yang melibatkan siswa di sekolah. Kalau memang materi kegiatannya tidak relevan lagi dilakukan, pihaknya meminta
agar materi itu diubah, sehingga kasus seperti di SMAN 1 Sukasada tidak terulang di sekolah-sekolah lain. “Saya juga heran tidak ada PPDB tapi kok ada informasi perpeloncoan dan setelah saya panggil kepala sekolah, guru pembina dan siswa, itu tidak ada. Cuma materi meminum giliran dari mulut siswa atau mengunyah permen yang sengaja dijatuhkan ke tanah, itu memang tidak baik. Sebab, bisa saja mengganggu kesehatan. Harapannya, materi itu dievaluasi, sehingga tidak lagi terulang kejadian seperti ini,” ujarya. (mud)
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
GIANYAR
9
Peringati Hari Anti-Korupsi
Kejari Bagikan Stiker Gianyar (Bali Post) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar memperingati Hari Anti-Korupsi dengan membagikan stiker, Senin (10/12) kemarin. Stiker itu berisi ajakan untuk melawan korupsi. Selain itu, jajaran Kejari Gianyar kini sedang menggenjot sejumlah kasus yang belum rampung sepanjang 2018. Kasi Intel Kejari Gianyar I Gusti Agung Puger mengatakan, ada dua stiker yang dibagikan. Stiker pertama bertuliskan “Pidsus Cerdas Lawan Korupsi” dan stiker kedua bertuliskan “Tanpa Korupsi Indonesia Berprestasi”. Stiker itu dibagikan di depan Kantor Kejari Gianyar, di areal Taman Kota Gianyar, daerah wisata Ubud, dan di By-pass Dharmagiri. Menurut Agung Puger, stiker itu dibagikan selama dua hari beruturut-turut, yakni Minggu (9/12) dan Senin (10/2). Stiker itu berisi website Kejari Gianyar, www.kejari_gianyar.go.id dan nomor call center 081237844645. Agung Puger mengaku, dalam stiker itu terdapat nomor call center yang teleponnya dipegang langsung oleh dirinya. “Pertama kami ajak masyarakat tidak korupsi. Kalau di pemerintahan, kami adakan pendampingan. Kalau di sekolah, kami sudah gelar lomba cerdas cermat. Itu bagian dari mencegah,” ujarnya.
Agung Puger menambahkan, nomor call center yang disebar itu membuat banyak masyarakat melapor ke Kejari. Namun banyaknya laporan yang masuk tidak langsung ditelan oleh Kejari. “Ada banyak laporan masuk. Tapi kami saring juga. Kami tidak mau terjebak begitu. Tentu ditelusuri dulu,” ujarnya. Agung Puger mengatakan, sepanjang 2018 ada lima kasus korupsi yang ditangani oleh Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gianyar. Yakni, satu penuntutan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Klian Dusun di Desa Buahan, Kecamatan Payangan. Selanjutnya, dua kasus penyidikan, yakni penyidikan kasus Koperasi Kuwat Mertasari dan kasus dana hibah PSSI. Selanjutnya, satu kasus penyelidikan Prona di Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan. “Untuk lima kasus yang ditangani ditargetkan rampung secepatnya,” ujarnya. Untuk mengusut kasus korupsi, kata Agung Puger tidak bisa ditangani sendiri. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi membutuhkan waktu yang cukup lama. “Kami melibatkan tim audit. Dari kami (Kejari Gianyar - red) cepat, biasanya dari mereka yang tidak bisa cepat waktu. Kalau kami punya tim audit, pasti cepat. Di situlah kendalanya,” ujarnya. (kmb35)
Bali Post/kmb35
STIKER - Kasi Intel Kejari Gianyar I Gusti Agung Puger membagikan stiker antikorupsi kepada pengguna jalan, Senin (10/12) kemarin.
Rumah Korban Tanah Longsor Dipastikan Tak Berizin
Gianyar (Bali Post) Rumah yang longsor di Gang Taman Beji IV, Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati dipastikan tidak berizin. Hal ini diketahui dari pengecekan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang turun ke lokasi tersebut, Senin (10/12) kemarin. Sementara aparat kepolisian juga mulai memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemeriksaan terhadap pengembang.
I Wayan Gede Sudarta
Bali Post/kmb35
Dewan Godok Ranperda CSR
Gianyar (Bali Post) DPRD Gianyar kini sedang menggodok Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Ranperda ini akan mewajibkan keterlibatan pengusaha untuk memberikan CSR. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran dunia usaha dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gianyar I Wayan Gede Sudarta, Senin (10/12) kemarin. Sudarta menerangkan, konsep TJSP yang awalnya bersifat sukarela memang kini bergeser menjadi suatu kewajiban. Hal ini sudah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero Terbatas (PT), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. “Begitu juga di lingkungan BUMN, penerapan TJSP atau CSR bersifat wajib karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per/05/MBU/2007 tentang Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,” ujarnya. Sudarta mengatakan, di kawasan seni ini program CSR sudah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan, namun sifatnya masih parsial ke masing-masing masyarakat dengan pola dan bentuk yang tidak seragam. “Makanya, sekarang di Gianyar dibuatkan perda yang mengatur hal ini, sehingga dunia usaha dapat membantu kesejahteraan masyarakat dengan lebih terarah,” kata anggota DPRD Dapil Ubud ini. Selanjutnya, Ranperda TJSP ini pun sudah diselaraskan dengan program prioritas pemerintah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, seni, budaya, pariwisata, kesejahteraan sosial, usaha ekonomi rakyat, keagamaan, perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dan lainnya. “Jadi, CSR tidak harus satu program. Ada banyak program yang bisa dipilih yang masuk dalam skala prioritas kesejahteraan masyarakat,” ujar politisi Partai Golkar ini. Mantan Perbekel Lodtunduh ini menambahkan, ranperda ini sedang digenjot oleh pemerintah agar bisa disahkan sebelum akhir tahun ini, sehingga mulai 2019 sudah bisa diterapkan. “Kami sudah sampaikan di paripurna agar bisa terselesaikan bulan ini,” tandasnya. (kmb35)
Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar I Wayan Sudamia mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan tim DPMPTSP ke perumahan di Gang IV Taman Beji, Banjar Sasih, Desa Batubulan, dipastikan rumah yang ambruk akibat longsor yang sebelumnya ditinggali keluarga korban itu belum berizin. “Sudah kami cek itu (rumah longsor - red). Memang tidak ada izinnya,” tegasnya. Berdasarkan hasil pengecekan, kata Sudamia, di seputaran lokasi tersebut terdapat sekitar 15 unit bangunan. “Berdasarkan pengecekan, pengembang di kawasan itu belum ada mengajukan izin
prinsip untuk 15 unit bangunan ini. Sementara yang punya IMB hanya dua dari 15 bangunan, sisanya belum,” katanya. Sudamia menegaskan, permohonan izin prinsip dari pengembang juga tidak ada. Kalaupun ada diajukan, pasti jajarannya akan melihat jika di lokasi tersebut merupakan sempadan. “Kalau membuka lahan baru, pengembang memang wajib mengajukan izin prinsip. Mungkin karena ini kena sempadan, sehingga izin prinsip tidak diajukan,” ujarnya. Sudamia mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait bangunan yang sudah berdiri di kawasan sempadan, namun belum memiliki IMB. “Kalau
yang tidak memenuhi syarat (melanggar sempada - red), mending tinggalkan. Kalau yang memenuhi syarat, kami imbau untuk segera urus IMB,” katanya. Sudamia membenarkan adanya informasi bahwa lokasi yang kini longsor menimbun satu keluarga itu sudah beberapa kali mengalami longsor. “Informasinya lokasi itu ditimbun tanah oleh pengembang hingga setinggi sekarang, kemudian diisi pembatas. Di sana memang sempat beberapa kali longsor juga,” ujarnya. Sementara itu, Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo mengatakan, pascaevakuasi korban, pihaknya
langsung melakukan olah TKP. Polisi juga akan mendalami terkait pelanggaran sempadan dengan mendatangkan saksi ahli. “TKP longsor itu memang betul kawasan sempadan. Tapi itu akan dikuatkan oleh saksi ahli, berapa jarak sempadan dengan sungai,” katanya. Mengingat bencana tersebut merenggut empat orang korban jiwa, kata Priyanto Priyo Hutomo, pihaknya juga bisa mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Terutama pada pasal 157 yang menjabarkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan di daerah yang menimbulkan bahaya bagi orang lain maupun barang. “Pasal 157 itu ancamannya satu tahun penjara. Kami juga akan lapis dengan pasal 359 dengan ancaman lima tahun, yakni setiap orang karena kesalahannya menye-
babkan orang lain meninggal dunia,” jelasnya. Priyanto Priyo Hutomo menambahkan, sampai Senin kemarin polisi sudah memeriksa empat saksi. Selanjutnya, polisi juga sudah melakukan pemanggilan terhadap pengembang. “Pengembang yang nanti akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana perizinannya, sertifikat tanahnya terbit atau tidak, nanti siapa yang mengeluarkan sertifikat. Itu nanti kami lakukan pemeriksaan juga,” katanya memaparkan. Sementara terkait sejumlah warga yang masih menempati perumahan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk bersama-sama mengimbau warga agar pindah. “Kemarin rumah di sebelahnya juga ada yang miring. Perbekel dan klian dinas kami minta membantu mengimbau warga,” tegasnya. (kmb35)
DPTHP-2 Pemilu 2019
KPU Catat 370.030 Pemilih
Bali Post/kmb35
RAPAT PLENO - Suasana rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPTHP-2 untuk Pemilu 2019, Senin (10/12) kemarin.
Gianyar (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum 2019 pada Senin (10/12) kemarin. Dalam rapat tersebut diketahui ada 1.490 pemilih baru dari total jumlah pemilih Pemilu 2019 sebanyak 370.030 orang. Ketua KPU Gianyar I Putu Agus Tirta Suguna menjabarkan, berdasarkan hasil rekap pemutakhiran DPTHP-2 untuk Pemilu 2019, ditetapkan jumlah pemilih sebanyak 370.030 orang. Terdiri dari pemilih laki-laki sejumlah 183.899 orang dan pemilih perempuan sejumlah 186.131 orang, yang tersebar di tujuh kecamatan dan 70 desa dengan jumlah TPS sebanyak 1.502 buah.
Agus Tirta Suguna mengatakan, perubahan atas jumlah pemilih ini merupakan hasil penyempurnaan DPTHP-2 sesuai surat Edaran Ketua KPU-RI Nomor 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Pemilih di Lapas/Rutan pada DPT Pemilu 2019, surat Ketua KPU RI Nomor 1429/PL.02.1-SD/KPU/XI/2018 perihal perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, dan Surat Ketua KPU RI nomor 1479/ PL.02.1-SD/KPU/XII/2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2. Agus Tirta Suguna juga menjabarkan rincian pemilih baru sebanyak 1.490 orang, yang terdiri dari 687 laki-laki dan 803 orang perempuan. KPU Gianyar juga mencatat data pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.648 orang, terdiri daru 793 laki-laki dan perempuan sebanyak 855 orang. (kmb35)
Penanganan Kasus OTT di Pura Tirta Empul
Polisi Tunggu Penghitungan Tim Audit Gianyar (Bali Post) Penanganan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Pura Tirta Empul oleh jajaran Polres Gianyar sudah berlangsung sebulan lebih. Namun hingga kini penanganan kasus tersebut terkesan masih mengambang. Pihak kepolisian sempat menyebut Bendesa Manukaya Let I Made Mawi Arnata sebagai calon tersangka, namun terakhir Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo mengatakan kelanjutan kasus terkait tiket wisata ini masih menunggu penghitungan tim audit. “Tirta Empul masih menunggu penghitungan tim audit dari Inspektorat,” ujar Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo, Senin WISATAWAN - Sejumlah wisatawan sedang berkunjung ke Objek Wisata Tirta Empul.
(10/12) kemarin. Priyanto Priyo Hutomo mengatakan, untuk penanganan kasus ini polisi sudah memeriksa cukup banyak saksi. Ada sekitar 20 saksi yang diperiksa polisi. Namun dipastikan pemeriksaan saksi tidaklah cukup, harus ada hasil audit terkait kerugian negara yang ditimbulkan. “Tinggal menunggu audit saja, uangnya itu. Selesai itu, tinggal tindak lanjutnya apa,” tegasnya. Disinggung apakah kasus tetap lanjut, terlebih sebelumnya polisi sudah menyebut Bendesa Manukaya Let I Made Mawi Arnata sebagai calon tersangka? Priyanto Priyo Hutomo mengatakan, setelah hasil audit keluar, Tim Saber Pungli akan rapat terlebih dahulu. “Tim Saber Pungli kan ada dua, kasusnya tidak harus ke pengadilan semua. Bisa ke pengadilan atau bisa pembinaan, contohnya pengem-
balian kerugian negara. Ya, nanti Tim Saber Pungli akan rapat. Begitu sudah ditetapkan kerugiannya sekian, nanti ke mana selanjutnya tim akan diskusi,” katanya. Lantas, sampai kapan kasus ini akan bergulir? Priyanto Priyo Hutomo mengatakan, pihaknya sedang berupaya secepatnya menuntaskan kasus ini dan tinggal menunggu kerugian negara, “Semoga akhir Desember atau awal Januari keluar hasilnya (audit-red),” tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, terkait hasil penyelidikan kasus OTT di Objek Wisata Pura Tirta Empul, Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo menyebut Bendesa Pakraman Manukaya Let I Made Mawi Arnata sebagai calon tersangka. “Beliau baru calon (tersangka–red). Untuk penetapan tersangka, kami masih menunggu saksi
ahli hukum pidana. Kalau sudah, langsung kami tetapkan dan kami gelar, langsung naik ke tersangka,” ujar AKBP Priyanto Priyo Hutomo dalam jumpa pers di Mapolres Gianyar, beberapa waktu lalu. Namun, kala itu Priyanto Priyo Hutomo belum mau mejabarkan alasan Bendesa Pakraman Manukaya Let yang juga pangempon Pura Tirta Empul ini sebagai calon tersangka. “Calon tersangka, nanti fakta keterangan akan disimpulkan penyidik. Nanti tinggal perannya masing-masing, misal bendesa, bendahara apa, wakilnya apa, hingga siapa yang memerintahkan uang ditaruh di LPD,” ujarnya. Ditegaskan, sampai saat ini Bendesa Pakraman Manukaya Let masih berstatus sebagai saksi. Demikian pula dengan sebelas saksi lainnya yang sudah diperiksa polisi. (kmb35)
JEMBRANA
10
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
Satpol PP Cek Perizinan Pembangunan Perumahan di Pendem Negara (Bali Post) – Satpol PP Jembrana, Senin (10/12) kemarin, mengecek pembangunan perumahan di lingkungan Pendem, Kecamatan Jembrana yang aktivitasnya sempat dikeluhkan warga sekitar. Dari pengecekan perizinan, pihak pengembang telah mengantongi termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah. Berdasarkan IMB yang dikantongi, total ada sebanyak 85 unit bangunan. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Jembrana I Made Tarma seusai pengecekan kemarin mengatakan, izin pembangunan perumahan sudah dikantongi pihak pengembang. Termasuk IMB yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Jembrana pada 14 September 2018 lalu dengan nomor 503/250/IMB/
DPMPTSPTK/IX/2018. Total bangunan perumahan dalam IMB sementara itu 85 unit. Izin tersebut atas nama I Kadek Pardana. “Setelah kami cek kemarin pembangunan perumahan ini sudah mengantongi izin lengkap,” terang Tarma. Selanjutnya menindaklanjuti terkait keluhan warga lalu lalang truk-truk material yang diduga melebihi tonase menurutnya juga telah dikoordinasikan ke Dinas Kelautan, Perikanan, dan Perhubungan Jembrana. Dari koordinasi dengan Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, bahwa yang boleh melintas di jalan tersebut maksimal 8 ton. Sedangkan bila kendaraan truk yang melintas lebih dari 8 ton tidak boleh. Diberitakan sebelumnya, warga di sekitar lokasi pembangunan perumahan di Pendem mengeluhkan aktivitas di lokasi itu. Truk-truk yang
Bali Post/kmb26
DPT PERBAIKAN – Rapat Pleno KPU tentang Penetapan DPT HP-2 di Hotel Jimbarwana kemarin. Dalam rapat pleno itu ditetapkan DPT Pemilu 2019 di Jembrana sebanyak 235.284 orang.
DPT Perbaikan Ditetapkan
Pemilih di Jembrana Turun Jadi 235.284 Orang Negara (Bali Post) KPU Kabupaten Jembrana, Senin (10/12) kemarin, menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPT HP-2) untuk Pemilu 2019. Dibandingkan dengan DPT sebelumnya yang ditetapkan, jumlahnya berubah setelah adanya penyempurnaan. Dari hasil penyempurnaan DPT perbaikan kedua ini jumlahnya berkurang dari daftar sebelumnya. Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara mengatakan, DPT HP-2 ini merupakan hasil penyempurnaan DPT yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari penyempurnaan itu menurutnya ada pemilih yang tidak memenuhi syarat. Perbaikan ini mengacu dari koordinasi dengan Bawaslu Jembrana dan pencermatan dari KPU adanya pemilih tidak memenuhi syarat. Pemilih yang dicoret itu dikarenakan tercatat ganda. Data masukan dari Bawaslu menurutnya juga langsung dilakukan pengecekan secara faktual kepada jajaran PPK dan PPS. Dari pendataan factual, petugas penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa itu memang didapati banyak yang tidak memenuhi
syarat lantaran meninggal dunia maupun tercatat ganda. Menurutnya, pemilih yang signifikan mengurangi jumlah DPT HP-2 ini merupakan pemilih yang sudah meninggal dunia. Setelah dilakukan penyempurnaan, jumlah pemilih untuk Pemilu 2019 sebanyak 235.284 pemilih. Turun dari yang ditetapkan 12 November lalu, yakni 235.764 pemilih. Jumlah pengurangan itu dikarenakan ada pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 547 pemilih. Namun juga ada tambahan sebanyak 67 pemilih. Selain itu juga terdapat pemilih disabilitas sebanyak 820 pemilih. DPT HP-2 sesuai dengan SE KPU RI Nomor 1429 tentang Perpanjangan Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari dan SE KPU RI Nomor 1479 tentang Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2. Selain perubahan jumlah pemilih, juga terjadi perubahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari semula 871 TPS menjadi 876 TPS. Penambahan terjadi di Kelurahan Gilimanuk 1 TPS, Desa Manistutu 1 TPS, Desa Melaya 1 TPS Kelurahan Lelateng 1 TPS dan Kelurahan Loloan Barat 1 TPS. (kmb26)
diduga melebihi muatan material melintas dan antre hendak masuk ke lokasi perumahan. Warga sejatinya tidak keberatan adanya perumahan itu, hanya saja warga merasa kasihan dengan jalan aspal yang semakin rusak. Padahal terpasang papan batas maksimal tonase kendaraan yang melintasi jalan, tetapi dam truk penuh muatan bisa leluasa masuk. Bahkan hingga ke jalan subak yang memang dilintasi truk-truk untuk ke lokasi perumahan. Selain terkait beban muatan, warga sekitar perumahan, tepatnya di belakang SD Negeri 1 Pendem mengeluhkan jalan yang terhadang truk-truk di tengah jalan. Truk-truk tersebut antre untuk menurunkan muatan material ke perumahan. Warga berharap material yang diangkut truk itu agar dilansir ke kendaraan lain yang lebih kecil. (kmb26)
Bali Post/kmb26
CEK PERIZINAN - Satpol PP Jembrana saat melakukan pengecekan perizinan pembangunan perumahan di Pendem setelah adanya keluhan dari warga sekitar akibat penggunaan truk angkut material yang melebih tonase melewati jalan subak.
Kapolda Ancam Pindah Tugaskan Personel yang Membuat Asrama Kumuh
Negara (Bali Post) Jajaran pimpinan Polri menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan personelnya, salah satunya dengan membangun asrama tempat tinggal. Meski demikian, para personel yang menempati asrama diingatkan agar jangan membuat kumuh dengan menambahkan bangunan di luar yang sudah ada. Kalau membandel, personel yang membuat kumuh asrama terancam dipindahtugaskan ke tempat terpencil. Demikian disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Bali Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose, Senin (10/12) kemarin, saat meresmikan Asrama Polisi Parama Radmila Graha Polres Jembrana, yang bertempat di Kelurahan Dauh Waru, Jembrana. Acara peresmian Asrama Polisi Parama Radmila Graha Polres Jembrana tersebut juga dihadiri para pejabat utama Polda Bali, para Kapolres Jajaran Polda Bali, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali, Wakil Bupati Jembrana, Dandim 1617/ Jembrana, dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jembrana. Kapolda Bali mengatakan, pembangunan Asrama Polisi Parama Radmila Graha ini merupakan bentuk keseriusan dari negara melalui Polri dalam memperhatikan kesejahteraan Personel Polri khusus-
nya personel yang bertugas di Polres Jembrana. Dengan kualitas dan fasilitas bangunan yang bagus dan megah ini diharapkan bagi personel Polres Jembrana yang akan menempati asrama ini nantinya untuk selalu menjaga kebersihan dan merawatnya dengan baik. Kapolda Bali menegaskan asrama jangan sampai kumuh. Jangan lagi ada penambahan emperan maupun tambahan kantin, baik di Rusun Parama Radmila Graha Aspol Polres Jembrana, maupun Aspol yang juga dibangun oleh Polres Bangli. Di depan maupun
Negara (Bali Post) – Memperingati Hari AntiKorupsi Sedunia, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Senin (10/12) kemarin turun ke jalan. Jajaran Kejari yang dipimpin Kepala Kejari Jembrana Nur Elina Sari ini kampanye bahaya korupsi dan pencegahannya ke masyarakat pengguna jalan. Kajari bersama staf membagikan dan menempel stiker imbauan serta brosur terkait bahaya korupsi di setiap kendaraan yang melintas di Jalan Sudirman, Negara. Harapannya, masyarakat lebih awas dan menjauhi korupsi. Kajari Jembrana Nur Elina Sari melalui Kasi Pidsus Ivan Praditya Putra mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya preventif sekaligus edukasi kepada masyarakat untuk menjauhi korupsi. Selain
aksi turun ke jalan, Kejari Jembrana sebelumnya juga menggelar apel peringatan Antikorupsi. “Keberhasilan pemberantasan korupsi, terletak dari konsistensi dan kesungguhan dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara berkesinambungan dalam waktu panjang. Lewat peringatan ini mari kita menyatukan arah dan tujuan meneguhkan semangat membangun masa depan negeri yang bebas dari Korupsi,” terang Kajari Jembrana. Selain kegiatan bagi stiker kemarin, Kajari Jembrana juga mengampanyekan budaya antikorupsi ke kalangan siswa SMA. Tim jaksa dari Kejari Jembrana memberikan penyuluhan ke sejumlah sekolah salah satunya SMA
Bali Post/ist
RESMIKAN ASRAMA - Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose, Senin (10/12) kemarin meresmikan Asrama Polisi Parama Radmila Graha Polres Jembrana, yang bertempat di Kelurahan Dauh Waru, Jembrana. di belakang katanya jangan diotak- atik lagi. “Kalau sampai ada anggota penghuni aspol yang masih bandel, biar dipindahtugaskan ke Pulau Menjangan,” tandasnya. Pihaknya berharap asrama sebagai tempat tinggal
untuk melayani masyarakat. “Jangan malah terbalik, polisi yang dilayani masyarakat,“ tandas Kapolda Bali. Sementara terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru 2019, menurut Kapolda Bali, dilakukan seperti biasa. “Nanti akan
Negeri 1 Pekutatan pada Jumat (7/10) lalu. Korps Adhyaksa ini selain memberikan penyuluhan juga memberikan buku informasi dan stiker imbauan guna menghindari perilaku korupsi. “Sejak usia dini harus diingatkan tentang bahaya korupsi. Selain narkoba, korupsi bisa merusak sendi-sendi bangsa dan harus dihindari,” tambahnya. Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan salah satu program preventif yang dilakukan di samping mengawal program pemerintah lewat TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah). Kejari Jembrana menurutnya memiliki tekad untuk memberantas korupsi bersama seluruh elemen masyarakat termasuk para siswa di sekolah. (kmb26)
ANTIKORUPSI – Aksi bagi-bagi brosur dan stiker antikorupsi oleh Kejari Jembrana di jalan Denpasar-Gilimanuk dalam peringatan Hari Anti-Korupsi, kemarin.
dilakukan perkuatan. Pengamanan Gilimanuk tetap menjadi prioritas. Juga akan dilakukan operasi imbangan. Untuk Natal, Polda juga akan menggelar operasi lilin karena turis banyak ke Bali,” katanya. (kmb)
Peringati Hari Anti-Korupsi Sedunia, Kejari Bagi-bagi Stiker
Bali Post/kmb26
Derita Agus Ardika
Tersetrum Listrik, Luka di Kepalanya Tak Kunjung Sembuh
Bali Post/ist
TIM MEDIS - Tim medis Puskesmas Melaya ketika mengunjungi Putu Agus Ardika Suryawan di Sumbersari Melaya yang mengalami luka pada kepala karena tersetrum listrik dan memberikan pelayanan kesehatan di rumah.
Negara (Bali Post) Malang menimpa seorang pemuda dari Banjar Sumbersari Desa Melaya Kecamatan Melaya, Jembrana bernama Putu Agus Ardika Suryawan (26). Kulit kepalanya terbakar dan sudah hampir delapan bulan lebih tidak kunjung sembuh. Untuk berobat ke puskesmas tidak bisa dilakukan secara rutin karena tidak mampu berjalan dengan baik dan tidak mau merepotkan bibi dan neneknya. Putu Agus yang ditemui di rumahnya, Minggu (9/12), mengatakan, awalnya dia bekerja sebagai teknisi dan pemasang parabola di salah satu daerah di Jawa Tengah. Suatu ketika saat bekerja di sebuah rumah di sekitar setahun lalu, musibah datang. Agus tersengat listrik bertegangan tinggi. “Saat itu saya tidak ingat apa-apa. Saya baru ingat
setelah mendapat penanganan. Kulit kepala saya hangus dan hancur demikian juga paha saya. Karena saat itu saya mengantongi uang koin di celana sehingga paha saya luka bakar,” jelas Agus yang kini tinggal bersama neneknya di rumah sangat sederhana di Sumbersari Melaya. Agus sempat opname di rumah sakit di daerah Solo selama delapan bulan di mana dilakukan operasi sampai tiga kali namun gagal. Kulit bagian paha, punggung sudah diambil untuk operasi menutupi batok kepalanya yang kulitnya terbakar. Namun sayang luka pada kepala semakin melebar dan tidak ada perubahan. Pihak keluarga yang melihat tidak ada perubahan, akhirnya membawa Agus pulang ke rumah di Sumbersari. Selama tiga bulan dirawat di rumah oleh keluarga baik
nenek dan bibinya dengan obat tradisional. “Untuk menutupi kepala yang luka masih suka berair ditutup dengan perban sehingga tidak dihinggapi lalat,” katanya. Dari pengamatan luka pada paha Agus sudah sembuh. Hanya luka di kepala masih tampak berair. Kulit kepalanya habis dan tinggal batok kepala dan di sekitarnya masih sering keluar darah. “Saya tidak bisa sering pergi ke puskesmas meskipun punya KIS. Karena tidak kuat jalan. Kasihan nenek dan bibi saya sudah repot merawat saya,” katanya. Mendapat informasi tersebut, Kadis Kesehatan Jembrana dr. Putu Suasta, Senin (10/12) kemarin berkoordinasi dengan tim medis Puskesmas Melaya untuk melakukan kunjungan ke rumah Putu Agus. “Kami berikan bantuan pengobatan home visit. Dan
setelah mendapat laporan dari tim Puskesmas Melaya saya minta untuk dilakukan kunjungan rutin,” kata Suasta yang mengaku kasihan melihat kondisi pemuda tersebut. “Laporan dari tim Puskesmas Melaya, kondisi pasien baik tetapi kedua kaki masih terasa lemas. Tidak mampu berdiri. Terdapat luka pada kepala bagian atas. Agus selalu mengatakan nyeri pada bagian luka, kaki terasa lemas,” kata Suasta. Suasta mengatakan, pihaknya akan memberikan pelayanan kesehatan untuk Agus. Di sisi lain kehidupan Agus di Sumbersari Melaya penuh keprihatinan. Meski sudah menempati rumah layak sederhana namun dia dan neneknya tidak memiliki jamban/ kamar mandi. Kamar mandi dan jamban hanya menggunakan penutup terpal yang compang-camping. (kmb)
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
Karangasem
11
Peringati Hari Anti-Korupsi
Kejari Bagi-bagi Brosur kepada Masyarakat Amlapura (Bali Post) Peringatan Hari Anti-Korupsi yang jatuh pada Minggu (9/12) diapresiasi luar biasa oleh Kejaksaan Negeri Karangasem. Faktanya, segenap jaksa termasuk pegawai terjun langsung ke jalan-jalan hingga di simpang empat traffic light di Subagan Amlapura. Mereka dengan ramah dan senyum manis membagikan brosur, baju antikorupsi kepada warga yang melintas di sana, Senin (10/12) kemarin. Pada acara yang berkaitan dengan antikorupsi itu bukan saja kalangan jaksa yang langsung turun, juga puluhan pegawai Kejari Karangasem, termasuk ibu-ibu Adhyaksa Dharma Karini yang dipimpin ketuanya Nyonya Sucitrawan juga ikut membantu. Brosur dan baju kaus dibagikan kepada masyarakat pengguna lalu lintas di lampu lalu lintas simpang empat Subagan. Tidak saja brosur, stiker dengan kop Kejaksaan Negeri Karangasem tahun 2018 dengan kalimat ajakan ‘’Ayo kita bisa lawan
korupsi’’ juga dibagikan. Kajari Karangasem, Sucitrawan, mengatakan, sebelum menemui masyarakat pengguna jalan di simpang empat Subagan, pihaknya sudah apel di halaman kantor Kejari Karangasem. Kemudian bergerak ke simpang empat Subagan. Mengawali rangkaian bagi-bagi brosur dan baju kaus itu, dilaksanakan penyuluhan antikorupsi Kamis lalu, di Desa Tianyar Tengah. Peserta sosialisasinya dari kalangan perangkat desa se-Tianyar. Selain itu, juga digelar jaksa masuk sekolah, Jumat (7/12) lalu di SMPN 3 Karangasem, Seraya. Soal penanganan kasus korupsi, kata Sucitrawan, Kejari Amlapura tengah fokus menyidangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa dua wanita. Modusnya, kedua terdakwa itu membuat data fiktif sebuah kelompok pertanian yang dapat fasilitas meminjam dengan bunga rendah dari pemerintah. Lokasi kasusnya ada di wilayah Kecamatan Rendang. (kmb41)
Bali Post/kmb41
PEMBUATAN GARAM DIBONGKAR -- Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karangasem bersama Satpol PP Provinsi Bali melakukan pembongkaran terhadap tempat pembuatan garam tradisional di Banjar Amed, Desa Purwakerti, Abang, Karangasem, Senin (10/12) kemarin.
Melanggar Sempadan Pantai, Warung Pembuatan Garam Tradisional Dibongkar Pemilik Minta Keadilan
Bali Post/kmb41
BAGIKAN BROSUR - Pegawai Kejari Karangasem saat membagikan brosur kepada para pengendara.
KPU Belum Buat TPS Khusus di Rutan
Disiapkan TPS Terdekat
Amlapura (Bali Post) KPU sejauh ini telah mendata pemilih di Rutan Karangasem. Di sana terdapat 142 pemilih. Tercatat 16 orang berKTP Karangasem, 33 orang di luar Karangasem (Bali), dan 12 orang dari luar Bali. Sementara yang masuk DPT baru 91 orang. Namun, untuk pemilihan di rutan, KPU belum menyiapkan TPS secara khusus. Sebelumnya, memang ada TPS di dalam rutan, tetapi saat ini belum ada kepastian. Sebagai antisipasi, sudah disiapkan TPS terdekat. “Sebelumnya, TPS di dalam rutan, namun petugas TPS-nya dari luar. KPU sendiri mengaku masih menunggu petunjuk pusat terkait TPS di lapas atau rutan itu. Tetapi sudah disiapkan TPS terdekat dari kawasan rutan itu. Hanya, kendala soal pengamanan dan pengawalan napi saat melakukan pencoblosan. Hal itu belum tahu bagaimana nanti mekanismesnya,” jelas Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana, Senin (10/12) kemarin. KPU Karangasem sejauh ini terus melakukan perbaikan dan update terkait daftar pemilih tetap (DPT). Verifikasi DPT terbaru pun diupayakan KPU. Jadi, DPT saat ini merupakan hasil perbaikan yang kedua kalinya. Sekarang ini, DPT di
Karangasem tercatat 380.195 pemilih. Sebelumnya, hasil pleno 12 November lalu, ditetapkan 380.283. Itu artinya, DPT saat ini termasuk mengalami penurunan. Pengurangan terjadi karena ada daftar ganda 3 orang dan 18 orang ada di luar Karangasem. DPT hasil verifikasi ini pun sudah disepakati oleh perwakilan parpol dan juga Bawaslu Karangasem yang hadir. Selaian itu, KPU juga mendata pemilih disabilitas. Di Karangasem ada total 1.039 pemilih disabilitas. Terbesar di Karangasem yakni 212 pemilih, disusul Kecamatan Abang 181 pemilih, dan Kubu 107 pemilih. Sementara pemilih disabilitas terkecil di Kecamatan Sidemen 63 orang. Kata Gede Krisna Adi Widana, data pemilih disabilitas sebanyak itu sudah masuk DPT. Hanya, memang ada data khusus. Ini dilakukan agar penyelenggara mempersiapkan fasilitas kalau di TPS tersebut ada pemilih disabilitas. “Misal kalau di TPS tertentu ada pemilih disabilitas tidak bisa melihat, makanya wajib disiapkan kartu suara dengan urup braile. Jika ada pemilih yang tidak bisa berjalan atau menggunakan kursi roda maka di TPS itu wajib ada jalur kursi roda,” ujarnya. (kmb41)
Amlapura (Bali Post) Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karangasem bersama Satpol PP Provinsi Bali melakukan pembongkaran paksa terhadap tempat pembuatan garam tradisional, di Banjar Amed, Desa Purwakerti, Abang, Senin (10/12) kemarin. Petugas membongkar tempat pembuatan garam itu karena dianggap melanggar sempadan pantai. Pembongkaran itu membuat pemilik usaha penggaraman, Nengah Suma, tidak terima. Dalam suasana panas, Suma berulang kali meminta keadilan kepada petugas. Sebelum melakukan pembongkaran, Kepala Satpol PP Karangasem I Ketut Wage Saputra lebih dulu membacakan berita acara pembongkaran bangunan itu. Pembacaan itu disaksikan pemilik penggaraman I Nengah Suma. Pemilik sempat memanas dengan cara memprotes aksi pembongkaran itu. Dia meminta keadilan kepada petugas supaya aturan ditegakkan tanpa ada diskriminasi. Pasalnya, di sepanjang Pantai Amed, banyak bangunan berupa warung yang juga melanggar sempadan pantai. Kenapa petugas tidak ada yang melakukan tindakan tegas kepada mereka.
Karena merasa diperlakukan tidak adil, Suma melancarkan protes dengan berapi-api kepada petugas. Pada kesempatan itu, Suma meminta keadalian, supaya menindak tegas juga semua bangunan yang melanggar sempadan pantai di kawasan itu. Kepala Satpol PP Karangasem Ketut Wage Saputra mengatakan, pembongkaran tempat pembuatan garam tradisional itu dilakukan karena jelas-jelas melanggar sempadan pantai. Sebelum dilakukan pembongkaran oleh petugas, pihaknya sudah sering memberikan pembinaan kepada
pemilik bangunan itu. Bahkan, sudah melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada pemilik. Akan tetapi, surat peringatan itu tidak diindahkan. ‘’Karena teguran dan peringatan tentang pelanggaran sempadan pantai itu tidak diindahkan, maka kita langsung turun melakukan pembongkaran paksa,’’ ujarnya. Bangunan Permanen Kabid Trantib Satpol PP Provinsi Dewa Nyoman Rai Dharmadi menjelaskan, pembangunan tempat pembuatan garam tradisional ini memang melanggar sempadan pantai.
Bali Post/kmb41
aturan. Akan tetapi, dirinya tidak setuju pembongkaran itu dilakukan petugas karena banyak warung di sepanjang Pantai Amed itu juga melanggar sempadan pantai. Anehnya, kenapa justru tidak ada tindakan tegas petugas terhadap warung-warung lain yang melanggar itu. ‘’Saya meminta keadilan dari petugas. Jika memang warung saya melanggar silakan tertibkan. Tetapi saya juga meminta keadilan supaya petugas juga bisa menertibkan warungwarung di sepanjang pantai ini. Warung-warung itu juga melanggar sempadan pantai. Pembuatan garam ini baru saya bangun sekitar enam bulan lalu, kok sudah ditertibkan. Sedangkan warung-warung di bibir pantai yang sudah bertahuntahun itu melanggar, kenapa justru tidak ditertibkan. Lalu ada apa ini?’’ tanya Suma tidak habis pikir. (kmb41)
Ketahanan Pangan Program Prioritas
Konsumsi Karbohidrat dari Umbi-umbian
Bali Post/kmb41
PLENO - KPU saat melaksanakan rapat pleno.
Di pantai itu aturannya tidak diperbolehkan membangun secara permanen. Bangunan itu termasuk sudah mengganggu aktivitas masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. ‘’Jika ada bangunan permanen di pantai seperti ini memang harus ditertibkan. Karena sudah melanggar aturan. Apalagi bangunannya permanen berbahan beton. Jadi, mau tidak mau kita harus menjalankan aturan. Karena itu, harus ditertibkan. Lain kalau bangunannya semipermanen memakai kayu, maka kita masih bisa pertimbangkan dari aspek sosialnnya. Kalau penertiban ini tidak dilakukan, maka nantinya akan dapat merusak keindahan pantai,’’ tegasnya. Pemilik pembuatan garam tradisional, I Nengah Suma, menjelaskan pihaknya tidak keberatan jika memang pembongkaran ini sudah sesuai
PUNCAK HPS - Pemerintah Karangasem merayakan puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang ke-38 di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Senin (10/12) kemarin.
Amlapura (Bali Post) Sesungguhnya betapa pentingnya pangan pada masa sekarang dan masa akan datang. Sehingga pemantapan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan dan merupakan tanggung jawab bersama bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Sudah saatnya, mulai ada kebiasaan mengonsumi karbohidrat di luar beras yakni umbi-umbian. ‘’Ketahanan pangan itu mau tidak mau harus dilaksanakan untuk keberlanjutan peradaban manusia dalam upaya membangun kemandirian pangan,’’ harap Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa pada perayaan puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang ke-38, di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Senin (10/12) kemarin. Peringatan itu juga dimaknai sebagai salah satu langkah untuk terus meningkatkan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat dalam memenuhi ketersediaan, kecukupan, dan penganekaragaman pangan.
Dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan itu, Artha Dipa menganjurkan agar lebih meningkatkan asupan buah-buahan, sayuran, daging dan ikan, dan mengurangi porsi beras sebagai sumber karbohidrat. ‘’Kita manfaatkan sumbersumber karbohidrat dari potensi pangan lokal di antaranya umbiumbian. Selain itu, keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu strategi mencapai ketahanan pangan secara berkelanjutan,’’ ujar Artha Dipa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem, I Nyoman Mertha Tanaya, mengatakan, peringatan HPS m e r up a ka n t o n g g a k s e j a ra h berdirinya FAO tanggal 16 Oktober 1945. HPS diperingati sejak 16 Oktober 1981. Menurutnya, peringatan Hari Pangan Sedunia ini dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan kesadaran, perhatian, dan tindakan terhadap pentingnya penanganan masalah pangan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, gizi serta keamanan pangan di tingkat regional, nasional, dan global. (kmb41)
Di Tianyar Tengah Mulai Turun Hujan
Embung Bocor Diperbaiki secara Swadaya Warga di Desa Banjar Dinas Dalem, Desa Tianyar Tengah, Kubu mulai merasakan air hujan. Di desa tandus itu sejak tiga hari memang mulai turun hujan. Agar air hujan itu dapat berguna, maka air hujan itu harus ditampung dengan baik di sebuah embung. Karena beberapa embung ada yang bocor, pihak desa berupaya melakukan penambalan embungembung yang retak itu. Lalu, bagaimana cara warga melakukan penambalan embung-embung itu? EMBUNG-EMBUNG yang dibangun pemerintah banyak yang retak. Jika kebocoran itu dibiarkan, maka air hujan tidak bisa ditampung secara optimal. Karena itu, pihak desa se-
dang memprioritaskan penambalan embung itu. Rusaknya embung-embung itu disebabkan gempa dan juga akibat erupsi Gunung Agung tahun lalu. Kadus Banjar Dinas
Dalem, Tianyar, Desa Tianyar Tengah, Kubu, Nyoman Sujana, mengungkapkan embung dibangun tahun 2016 lalu sudah banyak yang bocor. Embung-embung itu merupakan bantuan pemerintah Karangasem melalui Dinas Pertanian. Sebelumnya, embung itu sempat terisi air. Hanya, pada tahun 2017, pas masa gempa menjelang erupsi Gunung Agung setahun lalu, embungembung itu mengalami keretakan. Bagian paling parah retaknya embung itu justru pada dasar embung dan juga bagian samping. Akibatnya, air di dalamnya habis meresap ke tanah.
Sesungguhnya, embung itu memang sangat diperlukan oleh warga ketika musim kemarau. Keberadaan embung itu memang sangat membantu warga untuk pemenuhan air bersih. ‘’Tapi semenjak tahun lalu, embung ini tidak pernah berisi air lagi sejak embung itu retak saat erupi setahun lalu,” ujarnya. Jadi, agar embung-embung itu bisa penampung air lagi, kata dia, maka pihak warga berencana melakukan penambalan terhadap embung tersebut. Apalagi saat ini mulai turun hujan. Jika embung itu sudah ditambal, maka air hujan bisa ditam-
pung di sana. “Penambalan embung itu akan dilakukan warga secara swadaya. Penambalan embung itu utamanya pada bagian bawah dan samping. ‘’Embung itu banyak retak pada bagian bawahnya. Retak disebabkan karena gempa dan pengaruh erupsi,’’ ujarnya. Selain di bawah, di bagian samping juga ada yang retak sebanyak dua titik. Rencananya, tebal tambalan di bawah sekitar lima centimeter. ‘’Tetapi sekarang ini belum bisa dilakukan penambalan, lantaran masih ada upacara adat dan agama,” katanya. (eka)
Bali Post/kmb41
PENAMBALAN EMBUNG - Embung di Banjar Dinas Dalem, Tianyar, Desa Tianyar Tengah, Kubu retak. Lantaran sudah mulai turun hujan, warga berencana manambal embung tersebut.
KLUNGKUNG
12
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
Dewan Temukan Data Kepegawaian Amburadul Semarapura (Bali Post) Kecurigaan terhadap bermasalahnya data kepegawaian, rupanya terbukti setelah Komisi I DPRD Klungkung memanggil sejumlah OPD terkait untuk rapat kerja, Senin (10/12) kemarin. Amburadulnya data kepegawaian ini paling nampak terjadi di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan terkait jumlah dan sebarannya. Ketua Komisi I Nengah Mudiana mengatakan, eksekutif di lapangan selalu menyampaikan kekurangan pegawai. Padahal, data jumlah pegawainya sudah lebih. Hanya sebarannya tidak I Nengah Mudiana merata. Sep-
erti di Dinas Pendidikan, setelah diklarifikasi dalam rapat kerja, ternyata malah kelebihan pegawai sebanyak 398 orang. “Kami masih telusuri, apakah data kelebihan ini juga termasuk guru PAUD. Jangan itu dilibatkan. Sebab, guru PAUD kewenangan pihak yayasan. Data guru PAUD harus dipisahkan. Kami mendesak eksekutif untuk mendata ulang,” katanya. Selain Mudiana, hadir dalam rapat kerja ini, antara lain Made Jana, Komang Ludra, Wayan Mardana, Nyoman Sukirta, Wayan Tugas, dan Wayan Misna. Agar tidak terjadi kelebihan pegawai, Komisi I mendorong supaya segera dilakukan pemerataan. Sebab, faktanya di Kecamatan Nusa Penida banyak sekolah menjerit kekurangan guru karena guru menumpuk di kota. Pihaknya menyayangkan, ketimpangan ini terjadi terlalu lama. Sementara di dinas lainnya, seperti di Dinas Kesehatan, malah kekurangan pegawai sebanyak 109 orang. Tetapi, dari keseluruhan tenaga kerja di sana, di dalamnya, terdapat
34 tenaga yang tidak punya kapasitas STR (Surat Tanda Registrasi) yang merupakan tanda keahlian profesi, seperti tenaga perawat, maupun kebidanan. Dia mendesak agar eksekutif mengambil langkah-langkah. Tenaga yang tak mengantongi STR, didorong agar segera mengurusnya. “Daripada mubazir, rekrut tenaga kerja tetapi pekerjaanya hanya menganggur. Makan gaji buta. Kalau tidak mau mengurus, mohon agar kontrak kerjanya dipertimbangkan,” tegas politisi Gerindra ini. Menanggapi sorotan Komisi I, Kabid Ketenagaan Disdikpora Klungkung, Ketut Budiarta, mengakui adanya sebaran guru yang tidak merata itu. Hal ini disebabkan karena Disdikpora belum melakukan kebijakan mutasi. Dia menegaskan, guru yang dimaksud lebih, mayoritas adalah guru agama dan guru olahraga. Secara keseluruhan terjadi kelebihan guru sebanyak 398 orang. Tetapi, ada juga kekurangan guru pada jenjang SMP sebanyak 22 orang, untuk kualifikasi pendidikan D-3 akuntansi, kom-
puter dan perpustakaan. Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Jayaputra menambahkan, dari kekurangan pegawai sebanyak 109 orang, 19 orang di antaranya amat dibutuhkan di Puskesmas Banjarangkan. Mengingat di sana ada pelayanan UGD 24 jam. Untuk 34 pegawai yang tidak memiliki STR, pihaknya menegaskan sejauh ini tidak berani memberikan tugas melayani pasien karena tidak memiliki kualifikasi STR yang berkualitas. “Kalau diberikan melayani pasien takutnya ada tuntutan hukum,” katanya. Komisi I juga menyarankan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, agar betul-betul jeli mengusulkan formasi ke pusat. Tidak seperti tahun ini, banyak formasi yang diusulkan malah jadi lowong, karena di daerah sendiri, warganya tak ada yang memenuhi syarat. Seharusnya eksekutif bisa proaktif dan cerdik. Sehingga seluruh formasi terpenuhi dengan SDM yang ada. “Kalau begini kan kayak seduk macarikan (lapar, tetapi menyisakan makanan),” tutup Mudiana. (kmb31)
KKB Didaulat Jadi Narasumber Sosialisasi Kewirausahaan Semarapura (Bali Post) Mengisi jeda tengah semester, sebelum menerima raport, SMK Kesehatan Panca Atmajaya Klungkung menggelar sosialisasi tentang kewirausahaan, Senin (10/12) kemarin. KKB (Koperasi Krama Bali) sebagai pioner penggerak kewirausahaan di Bali, diundang sebagai narasumber untuk memotivasi siswa guna menumbuhkan semangat berwirausaha di kalangan generasi muda. Siswa setempat nampak antusias mengikuti sosialisasi di aula sekolah setempat. Dari KKB, hadir Pengurus Pusat Deli Komalasari, Bagian SDM Dewi Uma Pramana, dan pengurus KKB Cabang Klungkung Luh Putu Inten Pradnyani dan A.A Istri Radika Asri. Sementara dari pihak sekolah, hadir Nengah Wardana Astawa, A.Ma., salah satu pustakawan SMK Kesehatan Panca Atmajaya. Deli Komalasari, di hadapan siswa, menyampaikan semangat berwirausaha perlu ditumbuhkan sejak dini. Ini sebagai upaya positif membangun generasi muda, yang memiliki banyak opsi untuk maju dan berkembang, selain pendidikan formal yang di dapat di sekolah. Apalagi,
saat ini trend berwirausaha di usia muda terus berkembang dan tak asing lagi bagi generasi muda. “Kita mulai dari bangku sekolah, untuk menumbuhkan jiwa-jiwa berwirausaha generasi muda kita,” kata Deli Komalasari. Berwirausaha di usia muda, sangat terbuka dan banyak peluang yang bisa dikerjakan. Tinggal sekarang bagaimana setiap pribadi melihat peluang yang ada dan ingin bergerak di bidang apa. Oleh sebab itu, Deli Komalasari menyampaikan, KKB siap memberi pelatihan khusus bagi siswa yang serius bergerak di bidang kewirausahaan, sesuai dengan minat dan kemampuannya. “Ada yang suka tata rias, kita fasilitasi pelatihan. Ada yang senang membuat kerajinan tertentu dan berbagai jenis bentuk usaha, kami siap memfasilitasi,” tegasnya. Pengurus KKB Cabang Klungkung Ni Luh Putu Inten Pradnyani menyampaikan, sebagai lembaga keuangan mikro, KKB juga memiliki program khusus untuk para siswa, yakni Simpanan Brahmacari. Salah satu produk KKB yang bergerak di dana pendidikan terencana. Ketentu-
annya, simpanan berjangka selama 18 bulan, pembayaran setiap bulan Rp 100 ribu. Anggota berpeluang mendapatkan beasiswa dan hadiah setiap tahun. Bahkan, ada tunjangan prestasi bila anak yang bersangkutan mendapatkan ranking 1 sampai 3 setiap kenaikan kelas. “Kami juga memiliki program sebagai penyalur tenaga kerja. Bagi lulusan yang siap kerja, KKB siap menyalurkannya sesuai minat dan kemampuannya,” katanya. Kepala SMK Kesehatan Panca Atmajaya Klungkung I Gede Eka Sumaya Putra, S.Pd., M.Pd. menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik dari KKB dalam mengisi kegiatan siswa dengan pengetahuan yang positif. Dia berharap apa yang disampaikan oleh KKB dapat bermanfaat bagi siswa dalam menambah wawasan dan arah masa depan yang lebih baik, selain pengetahuan formal di sekolah. Dia juga tertarik dengan program pelatihan yang disampaikan KKB, agar ke depan dapat ditindaklanjuti. Sebagai bentuk kemitraan berkelanjutan antara SMK Kesehatan Panca Atmajaya Klungkung dengan KKB. (kmb31)
PD PASAR - Sejumlah pedagang di Pasar Galiran Klungkung sedang melakukan aktivitas. Usulan pembentukan PD Pasar dari DPRD Klungkung untuk pengelolaan pasar ditolak Bupati Suwirta karena dinilai malah jadi sarang KKN.
Sering Jadi Sarang KKN
Bupati Suwirta Tolak Usulan Pembentukan PD Pasar
Semarapura (Bali Post) Adanya dorongan untuk membentuk PD Pasar dari pihak legislatif, ditanggapi santai Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Senin (10/12) kemarin. Menurutnya, persoalan pasar dikelola di bawah UPT maupun PD Pasar, hasilnya sama saja. Sekarang dalam pengelolaan pasar, tergantung bagaimana pimpinan menjalankan sistem yang benar.
KEWIRAUSAHAAN - Siswa SMK Kesehatan Panca Atmajaya Klungkung saat mengikuti sosialisasi tentang kewirausahaan dengan narasumber pengelola KKB.
Sejumlah legislator di Komisi II DPRD Klungkung mendorong agar eksekutif segera membentuk PD Pasar. Dewan mendorong ini, justru berkaca dari usulan eksekutif sekitar dua tahun lalu. Dewan menilai, dengan PD Pasar, pengelolaan pasar akan berubah dari birokrat ke kalangan profesional. Sehingga berpeluang dapat meningkatkan PAD Klungkung lebih tinggi. “Segera buatkan kajian yang matang. Pendapatan dan rasio pengeluarannya. Bagaimana dengan cakupan layanannya,” kata Ketua Komisi II DPRD KLungkung Suantara saat rapat kerja Komisi II dengan Plt. Asisten II Ketut Sena, Kabid Perdagangan Wayan Mustika dan Kepala UPT Pasar, Komang Widyasa Putra beberapa waktu lalu. Legislator lainnya, seperti
A.A. Sayang Suparta, Soni Andarawata, Wayan Widiana dan Wayan Mastra, juga sepakat mendorong dibentuk PD Pasar. Sebab, melihat progres pengembangan pasar saat ini dinilai sangat lamban, padahal pasar-pasar di Klungkung memiliki potensi besar karena merupakan salah satu pusat perdagangan Bali Timur. Sedangkan menurut Suwirta, dibentuknya PD Pasar, justru kerap menimbulkan persoalan baru. Berkaca dari daerah lain, keberadaan PD Pasar banyak menimbulkan persoalan hukum yang menjerat pengelolanya. Dibentuknya PD Pasar disebutkan Suwirta justru membuka celah terjadinya KKN. “Kalau pasar dikelola PD Pasar, nanti pasti ada banyak titipan yang berkepentingan. Kemudian pada rebutan mengaju-
Diduga Korupsi Pembangunan Ruang Kelas
Kejaksaan Tetapkan Kepala SMAN Satap Nusa Penida sebagai Tersangka Semarapura (Bali Post) Dunia pendidikan Klungkung kembali tercoreng akibat ulah kepala sekolah. Sebagai pendidik yang seharusnya memberi contoh, justru terjerat dugaan kasus korupsi. Dia adalah I Nyoman Beres, Kepala SMAN Satap Nusa Penida. Beres resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan ruang kelas di sekolah yang dipimpimnya. Perihal penetapan tersangka ini, disampaikan oleh Kepala Cabang Kejari Klungkung di Nusa Penida A. Luga Harlianto, saat ditemui di Kantor Kejari Klungkung, Senin (10/12) kemarin. Beres resmi “dibereskan” sebagai tersangka sejak 12 November 2018. Sebelum menetapkan ter-
sangka, Luga mengatakan penyidik sudah melakukan pemeriksaan 21 saksi. Bahkan, tak tanggungtanggung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali TIA Kusumawardhani pun sempat diperiksa sebagai saksi. “Meski sudah jadi tersangka, penyidik sementara belum melakukan penahanan. Kita tunggu perkembangannya,” katanya. Sebelumnya, penyidik sudah berupaya melakukan pendekatan terhadap tersangka agar mau mengembalikan uang negara yang diduga dikorupsi. Namun, niat baik penyidik tak diindahkan tersangka. Beres tetap tidak mau mengembalikan, sehingga kasus itu pun ditindaklanjuti, hingga dia ditetapkan sebagai ter-
sangka. Luga menduga uang yang diduga dikorupsi, sudah dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Luga menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil audit resmi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dari ahli konstruksi dan keterangan awal dari BPKP, diyakini ada kerugian negara. Hitung-hitungan sementara ada selisih pembangunan yang tidak ada sesuai kenyataan sebesar Rp 230 juta. “Kami belum pastikan kerugian negara akibat perbuatan tersangka. Kami masih menunggu hasil audit BPKP,” tegas Luga, didampingi Kasubsi Pidana Umum Pidana Khusus Prima Satya dan
Pejabat pelaksana tugas (Plt.) Kasubsi Intel Datun Candra Andhika. Perihal ditetapkannya Beres sebagai tersangka, belum ada tanggapan dari Kepala SMAN Satap Nusa Penida yang gedungnya jadi satu dengan SMPN 5 Nusa Penida ini. Beberapa kali dihubungi melalui sambungan telpon, dia enggan menjawab, meski sudah terdengar nada sambung. Pembangunan ruang kelas ini bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Kemendikbud pada tahun 2017. Kucuran dana sebesar Rp 860.907.000 ini, peruntukannya untuk membangun dua unit gedung di SMAN Satap Nusa Penida. Satu unit ada dua ruang kelas baru. Namun hingga masa pengerjaan bangunan
selesai 27 Desember 2017, pengerjaan bangunannya justru tak tuntas. Satu unit bangunan yang dianggarkan Rp 361.936.138, hanya berupa rangka bangunan. Pembangunan tersebut melanggar Peraturan Presiden (Perpres) 123/2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik jo Permendikbud 9/2017 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan. Atas perbuatannya, Beres dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang 31/1999 jo Undang-undang 20/2001, dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang 31/1999 jo Undang-undang 20/2001 serta diancam dengan pasal pemalsuan sebagaimana Pasal 9 Undang-undang 20/2001. (kmb31)
kan nama kepalanya pada saya. Belum lagi titipan AMPI (anak, misan, ponakan, ipar). Saya tidak mau seperti itu,” katanya. Dia mengakui, dulu sempat tercetus untuk membentuk PD Pasar, untuk mewadahi pengelolaan Pasar Semarapura dan Pasar Galiran. Motivasinya pun sama, agar pengelolaan lebih maksimal dan lebih terkesan profesional. Tetapi, setelah mempertimbangkan untung rugi rencana ini, dia memilih
tak melanjutkannya. Lebih baik optimalkan sistem yang sudah terbangun sejak awal, dengan segenap SDM yang ada saat ini. Ada beberapa pembenahan yang sudah direncanakan pemerintah daerah untuk menyempurnakan pengelolaan pasar. Misalnya, mengatasi kebocoran parkir dengan sistem elektronik, perlunya tempat khusus pedagang bermobil, penertiban dugaan jual beli kios dan aspek teknis lainnya. Jangankan pasar pemerintah, Warung Senggol pun, kata bupati, pengelolaannya akan segera diambil alih oleh pemerintah daerah dari yang saat ini masih dikelola paguyuban. (kmb31)
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS
13
IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS
Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris
: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post
LOWONGAN Dbthkn Krywn Laki,Kop.Tms Dps Min SMA,TB >165 H.085100894826 B.BP.001.12.18.0000379
!Admin Min.SMA-S1 CV:personaliagrosir@gmail.com B.BP.001.12.18.0000225
Cari Sopir Srbt bs Metik + PRT Wnt Tgl .dlm Hub.085238127777 B.BP.004.12.18.0000368
Cr Receptionis,Therapist Spa 3Th Exp u/Org Asing,Gj Bsr, Comm, THR, Bns, Cuti 081238438863 , 286330 B.BP.004.12.18.0000366
Dcr 2 org sopir, bisa matic.Lam ke Jl.Ken Arok 10 Dps(Unmar) B.BP.001.12.18.0000372
Dcr Sopir Shttle Pariwisata GP + Fee + Trip Hub:081999371090 B.BP.001.12.18.0000362
Dcr Supir, Min SMA, Pglm 2Thn Tng Srbtan&OB Ktr,085829145389 B.BP.004.12.18.0000239
Dcr Web-Design & Web-Progr, S1 Pglm 3 Th, hrd@melali-mice.com B.BP.004.12.18.0000240
Dicari Sopir SIM A+B1 utk Cargo PT.Sukmasari hub.081338781418 B.BP.166.12.18.0000384
Dicari Admin&Kasir Lam Bawa ke Toko Sinar Abadi Jln.Imam Bonjol No.384 (0361)499090 B.BP.004.12.18.0000068
Dibutuhkan PRT Cewek u/Rumah di Sanur SMS:08123877799 B.BP.001.12.18.0000356
Dibutuhkan Therapist yg Berpengalaman untuk Salon&Spa di Kerobokan Hub.081293799814 B.BP.031.12.18.0000292
Kontraktor Gedung/Villa Dibth: 3 Pelaksana D3/S1 T.Sipil IP Min 2,75 Pengalaman Min 3th D3/S1,Usia Max.35th,Gaji 4-6Jt Ditemptkn di Bali & sekitarnya balipoetrosoediro29@gmail.com Hub:(0361)4742587/081338869067 B.BP.001.12.18.0000358
PrsFarmasi Bth Adm Wnt bs Comp Lmr ke Bajataki III/3, 8947700 B.BP.001.12.18.0000374
Resto di Sanur Cr Waitress Hub.Dharsana 08123614559 B.BP.001.12.18.0000326
BENGKEL LAS
DIJUAL MOBIL
RUPA-RUPA
DIJUAL RUMAH
SERVICE
DIJUAL RUMAH
BIRO JASA
DIJUAL RUMAH
Sekolah di Jimbaran Cari: Guru Matematika, Bhs.Ing.(SD) Olah Raga (W),Maintenance AC Sent:schoolhrdbali@hotmail.com B.BP.004.11.18.0001061
Staf Akuntansi Diploma/S1 Lamaran+CV+Gaji hari@esolindo.com
Dcr Sgr Kasir dan Kolektor penempatan Gianyar dan Klungkung, penddkn: SMK/SMU, umur maks.25thn. Lam ke Kop.Krama Bali, Jl.Kepundung No.61A Dps email: kkb_pusat@yahoo.com G.06
B.BP.001.12.18.0000324
Sopir SIM B1. Lamaran ke Jln.Veteran 86 Dps, Telp. 227439 / 081 862 1818 G.01
Waiter. Lamaran ke Jl.Veteran 86 Dps, Telp. 227439 / 081 862 1818 G.02
Satpam. Lamaran ke Jl.Raya Kuta 88, Tlp. 227439 / 081 862 1818 G.03
Waiter. Lamaran ke Shankara Rest Kuta Square D32 Jl.Bakung Sari, Telp. 227439 / 081 862 1818 G.04
Dcr utk dididik sbg staf pembukuan sy; Pddk min SMK Akuntansi, umur maks.25th. Lamaran lengkap sgr ke Jl.Kepundung 67A Denpasar. G.05
DIJUAL MOBIL HONDA
New Civic’10 akh 1.8cc asli DK htm Pajak bln 11, 08123811345 B.BP.001.12.18.0000373 MAZDA
Dilelang Mazda MX5’14,Toyota Sienta’16 & Suzuki Mega Carry 2015 Asbal Hub.089619874461 B.BP.001.12.18.0000352 SUZUKI
Grand Vitara Matic Th09Tgn1 As Bali SPakai HP081238169620 BUC B.BP.001.12.18.0000376
Dilelang Suzuki Mega Carry’ 2015 Asbal.Hub:089619874461 B.BP.001.12.18.0000108
Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id
DIJUAL MOTOR
DIJUAL GUDANG
HONDA
Gdg Rmh Arjuna 12 SHM 2.1M D Saba 900m 081217800900 2.1 m
Djl Honda Bently S110 1975 Mls Ori 16,5Jt Colektor H:08553788088 B.BP.166.12.18.0000385
DISEWAKAN RUMAH Dikontrakan Rumah Jl.Batuyang Gg.Gagak No.5 Batubulan Hub.081239619725
B.BP.004.12.18.0000371
DIJUAL VILLA Djl Villa 6Kmr,Pool/8.75 A,Jl. DewiSri II Rp.25M/088219124095 B.BP.001.12.18.0000167
Jl Vila Viw Sawah 1Are Lok BatubulanSHuniHp081238169620BUC B.BP.001.12.18.0000377
B.BP.001.12.18.0000353
Rumah 3KT,2KM,R.Tamu,LT 2 Are Perum Green Kori H.08123616277 B.BP.001.12.18.0000228
DIJUAL TANAH “Dijual/Kont Tnh Ubud Gianyar Kota,Strategis.H:082145015793" B.BP.004.12.18.0000367
Dijl Tanah Kavling di Denpasar Hub.0811398086 / 0361-245460 B.BP.001.12.18.0000053
Djl Tnh 1,5A Buduk 2A Dalung BU Cepat Hub.082147454248 B.BP.164.12.18.0000375
KEHILANGAN Hilang BPKB No.E3083535-O DK 2775 C An.Walikota Denpasar B.BP.001.12.18.0000359
Hilang Buku Kir DK-8631-DK A.n Dwi Bali Jaya,Denpasar B.BP.001.12.18.0000357
Hlg BPKB,STNK no:0095880 AN: I Gst Md Oka Mahendra,Mataram B.BP.012.12.18.0000369
BIRO JASA Bantu Lapor Pajak SPT Tahunan BulananSIUPNPWP081338344155 B.BP.001.12.18.0000197
BANGLI
14
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
Kejari Targetkan Kasus LPD Selat Dilimpahkan Tahun Depan
Bali Post/ina
BAGIKAN STIKER - Sejumlah jaksa dan pegawai Kejari Bangli, Senin (10/12) kemarin, membagikan stiker bertemakan antikorupsi di Jalan Brigjen Ngurah Rai.
56 Kilometer Saluran Irigasi di Bangli Rusak
Bangli (Bali Post) -
Saluran irigasi di Kabupaten Bangli yang kondisinya rusak, cukup banyak. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman (PUTRPerkim) Bangli, kerusakan saluran irigasi mencapai 56 km lebih. Terhadap kerusakan tersebut, dinas terkait akan melakukan perbaikan secara bertahap. Kepala Dinas PUTRPerkim Kabupaten Bangli I Wayan Lawe didampingi Sekdis Made Soma, Senin (10/12) kemarin, menyebutkan, total panjang jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah, yakni 140 km. Dari jumlah itu, 60 persennya sudah diperbaiki. Sementara sisanya, sekitar 56 km dalam kondisi rusak dan belum mendapat penanganan. Penyebab kerusakan lebih banyak akibat faktor usia dan alam. Tetapi, ada juga kare-
na ulah manusia. Kerusakan oleh alam dominan ditemui pada jaringan skunder dan primer. Sedangkan kerusakan oleh faktor manusia banyak terjadi pada saluran tersier atau jaringan subak. Meski banyak saluran irigasi mengalami kerusakan, namun hal itu diakuinya tidak sampai berdampak pada pola tanam petani. Perbaikan saluran irigasi disesuaikan dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat maupun
anggaran daerah. Dijelaskan Soma, untuk perbaikan irigasi di tahun 2019, Dinas PUTRPerkim mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 4,5 miliar. Dengan dana itu, pihaknya akan melakukan perbaikan di sejumlah daerah irigasi (DI) seperti di DI Tambahan, Tampuagan I, Umalawang, Tamanbali, Manuk, Pengingan Kawan, Lumbuan dan Yeh Badung. Di samping itu, akan digunakan anggaran dari program
Gerbang Gita Santhi (GGS) senilai Rp 11 miliar dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 400 juta. Selain memperbaiki jaringan irigasi, tahun depan Dinas PUTRPerkim juga mengganggarkan biaya perawatan bendungan sebesar Rp 300 juta. Mengenai progres perbaikan saluran irigasi tahun ini, Soma mengatakan, sudah mencapai 87 persen per akhir November. Diakuinya, tidak semua proyek yang digarap bisa berjalan lancar. Contohnya, proyek di DI Yangapi sering mengalami kendala karena lokasinya berada di medan yang sangat terjal. Meski demikian, pihaknya yakin proyek tuntas tepat waktu. (kmb40)
Bangli (Bali Post) – Kasus dugaan penyelewengan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di LPD Desa Pakraman Selat, Susut, masih ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli. Sejauh ini, sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Kejari menargetkan tahun depan kasus tersebut sudah bisa dilimpahan ke pengadilan. Kajari Bangli Nur Handayani yang ditemui usai peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia di kantor Kejari Bangli, Senin (10/12) kemarin, enggan menyebutkan nama dua tersangka dalam kasus LPD Selat. Dirinya hanya menegaskan, kasus itu masih dalam proses penyidikan. ‘’Target selesai tahun depan bisa dilimpahkan ke pengadilan,’’ ungkapnya. Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejari Bangli Ketut Kartika menambahkan, dalam penanganan kasus itu, pihaknya baru-baru ini telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli. Selanjutnya, Kejari akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap salah satu tersangka sebe-
lum berkas kasus itu dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Kartika, dana yang diselewengkan dalam kasus di LPD Selat adalah dana UEP yang dikucurkan pemerintah daerah. Dalam pengelolaannya, dana tersebut disalahgunakan. ‘’Setelah uang itu cair, dipakai oleh Ketua LPD dan ada peran serta Bendesa digunakan untuk bayar utang-utang LPD. Jadi, kesalahannya di sana. Tidak langsung dikasih ke pemohon dan pemohonnya juga fiktif,’’ jelasnya sembari mengungkapkan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus itu mencapai Rp 300 juta. Sementara itu, Hari Anti-Korupsi Sedunia yang jatuh setiap 9 Desember, diperingati Kejari Bangli dengan membagi-bagikan stiker, PIN dan kaos yang bertuliskan kalimat bertemakan antikorupsi ke pengendara. Kegiatan dilaksanakan di traffic light Jalan Brigjen Ngurah Rai dan empat kecamatan lainnya. Melalui kegiatan itu, diharapkan masyarakat mengetahui adanya Hari Anti-Korupsi dan ikut bersama-sama menjauhi dan memerangi korupsi. (kmb40)
Klinik Khusus Permudah Lansia Peroleh Layanan Kesehatan Bangli (Bali Post) Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli memiliki klinik khusus untuk pasien lanjut usia (lansia). Tujuannya pendirian klinik tersebut, memudahkan pasien lansia mendapatkan pelayanan di RS. Direktur RSU Bangli dr. Wayan Sudiana mengatakan, klinik khusus lansia yang dinamakan Klinik Geriatri itu dibuka sejak tiga bulan lalu. Keberadaan Klinik Geriatri di setiap RS adalah hal wajib. ‘’Ini merupakan program nasional. Setiap rumah sakit harus ada. Secara nasional baru berlaku mulai tahun ini,’’ ujarnya saat ditemui belum lama ini. Sebelum klinik ini dibuka, pasien lansia harus mengantre bersama pasien lainnya untuk bisa mendapatkan pelayanan di RSU. Dengan sudah tersedianya Klinik Geriatri, para pasien yang berusia di atas 60 tahun ting-
gal mendatangi klinik terse- isahkan. Karena ada spesifibut tanpa harus mengantre kasi ruangannya. Misalnya, dengan pasien umum. ada pemegangan. Rencana, Dijelaskannya, di klinik itu ke depan kami akan buat itu,’’ disediakan tim dokter terpa- imbuhnya. (kmb40) du, sehingga pasien tidak harus periksa ke sana-ke mari. Sebelum dilayani di Klinik Geriatri, pasien lansia akan difilter terlebih dahulu di Klinik Penyakit Dalam. ‘’Kita juga ada program homecare. Jadi tujuannya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan pada pasien lansia,’’ ujarnya. Sejak dibuka tiga bulan lalu, dr. Sudiana mengakui, sudah ada beberapa pasien lansia yang berkunjung. Kebanyakan penyakit yang diderita berupa diabetes militus dan hipertensi. Ke depan, pihaknya akan mengembangkan Klinik Geriatri dengan menyediakan ruang rawat Bali Post/ina inap. ‘’Ruang rawat dr. Wayan Sudiana inapnya harus dip-
BUMDes Asta Satya Wiguna
Turut Berkontribusi dalam Pengentasan Kemiskinan
Bali Post/ina
BALIHO - Baliho berisikan foto lima kandidat calon Ketua OSIS SMPN 3 Bangli.
Latih Siswa Berdemokrasi
SMPN 3 Bangli Gelar Pemilihan Ketua OSIS ala Pemilu Bangli (Bali Post) Sekolah di Kabupaten Bangli sudah banyak yang mengadopsi sistem pemilu untuk memilih Ketua OSIS. Salah satunya, SMPN 3 Bangli. Sekolah yang beralamat di Desa Tamanbali, Bangli ini secara rutin tiap tahunnya menggelar pemilihan Ketua OSIS dengan mengadopsi sistem pemilu. Tujuannya, melatih siswa berdemokrasi sejak dini. Pemilihan OSIS dengan sistem pemilu di SMPN 3 Bangli diistilahkan dengan Pemilukosa (Pemilihan Ketua OSIS Semiba). Pada bulan ini, Pemilukosa kembali digelar di sekolah tersebut. Ada lima orang kandidat yang terpilih untuk maju dalam Pemilukosa. Tiga di antaranya perempuan. Semua kandidat yang akan bertarung adalah siswa yang masih duduk di bangku kelas VIII. Kepala SMPN 3 Bangli I Nengah Suardana, Senin (10/12) kemarin menjelaskan, layaknya pelaksanaan pemilu sungguhan, ada be-
berapa tahapan yang dilaksanakan dalam Pemilukosa. Diawali sosialisasi ke seluruh siswa mengenai syarat-syarat menjadi anggota dan pengurus OSIS. Tahap selanjutnya, penjaringan administrasi. Dalam tahap ini, siswa yang lolos harus menyertakan surat pernyataan pakta integritas dari orang tua untuk mengizinkan anaknya seandainya terpilih jadi pengurus OSIS. Tahap berikutnya yakni tes tulis. Dalam tes tulis ini, kandidat dites pengetahuan umum tentang kewarganegaraan dan program-program yang selama ini dilaksanakan SMPN 3 Bangli. Suardana mengatakan, dalam tes tulis ini banyak peserta yang gugur. ‘’Dari 75 orang, yang lolos sebanyak 33 orang,’’ jelasnya. Dilanjutkan dengan tes wawancara. Di sanalah para peserta dites karakter dan prestasinya. Para kandidat yang lolos dalam seleksi itu, kemudian diberikan kesempatan untuk berkampanye untuk menarik simpati pe-
milih. ‘’Setelah semua tahapan itu selesai, hari Selasa besok (hari ini-red) akan digelar tahap pencoblosan,’’ terangnya. Dikatakannya, dalam pemilihan Ketua OSIS ini, alat dan logistik yang digunakan tidak jauh berbeda dengan pemilu yakni kotak suara, bilik suara dan alat pencoblos. Dalam Pemilukosa kali ini, alat dan logistik yang digunakan dibuat sendiri. Tidak meminjam dari KPU. ‘’Sekarang karena digunakan untuk persiapan Pilpres, kami buat alat-alat sendiri. Agar kami tidak mengganggu bapak-bapak di KPU yang saat ini sedang berkonsentrasi dengan pelaksanaan pilpres,’’ jelasnya. Melalui pemilihan Ketua OSIS yang mengadopsi sistem pemilu ini, pihaknya ingin memberikan pendidikan demokrasi yang baik dan benar pada diri siswa. ‘’Pemilukosa ini adalah bentuk pengamalan sila ke-4 dalam Pancasila,’’ imbuhnya. (kmb40)
Bangli (Bali Post) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asta Satya Wiguna menjadi salah satu BUMDes di Kabupaten Bangli yang cukup sukses mengembangkan usaha. BUMDes yang berada di Desa Pengotan, Bangli ini memiliki lima unit usaha. Salah satunya berupa unit usaha penggemukan sapi yang telah mampu meningkatkan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin (RTM) di desa setempat. Ketua BUMDes Asta Satya Wiguna I Nengah Rastawan belum lama ini mengatakan, BUMDes ini berdiri sejak tahun 2000-an. Awalnya, hanya ada dua unit usaha yang dibuka, yakni simpan pinjam dan pasar. Sekitar tahun 2004, pemerintah desa setempat menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) Pendirian BUMDes. Unit usaha pun bertambah, yakni pelayanan air bersih, penggemukan sapi dan pertokoan Yadnya. Salah satu tujuan pengembangan unit usaha pelayanan air bersih, yaitu mengatasi persoalan kesulitan air bersih di Desa Pengotan. Dalam mem-
berikan pelayanan ke masyarakat, BUMDes menggunakan mobil tangki. Air yang dijual ke masyarakat diambil dari beberapa sumber air yang ada di Penglipuran dan Kayubihi. ‘’Kita layani air bersih ke masyarakat pelosok-pelosok. Masyarakat kan punya penampungan air, saat kemarau kan tidak ada airnya, itu kita layani menggunakan mobil tangki,’’ jelasnya. Rastawan menyampaikan, selama ini permintaan air bersih ke BUMDes Asta Satya Wiguna cukup banyak, terutama dari masyarakat yang memelihara babi. Per satu tangkinya, air bersih dijual Rp 150 ribu atau lebih murah dari harga jual air bersih di tempat lainnya yang sekitar Rp 180-200 ribu. Dari unit usaha pelayanan air bersih itu, dalam sebulan BUMDes Asta Satya Wiguna rata-rata meraup keuntungan bersih hingga Rp 5 juta. Selain berorientasi keuntungan, unit usaha yang dikembangkan BUMDes Asta Satya Wiguna juga turut berkontribusi dalam peningka-
tan ekonomi masyarakat perdesaan khususnya RTM. Unit usaha penggemukan sapi misalnya, BUMDes Asta Satya Wiguna memiliki 20 ekor sapi yang pemeliharaannya dilakukan dengan sistem kadas. Dalam sistem itu, warga yang memelihara diberikan keuntungan 70 persen, sementara 30 persen sisanya kembali ke BUMDes. ‘’Unit usaha penggemukan sapi ini dari program Gerbangsadu, karena Desa Pengotan kan termasuk desa tertinggal dan jumlah RTM-nya sampai 35 persen. Karena merupakan program Gerbangsadu, kita tidak dibolehkan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan,’’ jelasnya. Diakuinya, sejak unit usaha penggemukan sapi dikembangkan, kesejahteraan masyarakat khususnya RTM di Desa Pengotan sudah mengalami peningkatan. Dari kelima unit usaha, rata-rata omzet BUMDes Asta Satya Wiguna mencapai Rp 20 juta per bulan. Sementara, total asetnya telah mencapai Rp 1,6 miliar. (kmb40)
15
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
Triwulan IV 2018
Ekonomi Bali Diprediksi Tumbuh 6,80-7,20 Persen Denpasar (Bali Post) -
Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Provinsi Bali memprediksi pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV 2018 sebesar 6,80 – 7,20 persen (yoy). Dari sisi permintaan, terutama didorong oleh komponen ekspor luar negeri. Kinerja komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah serta investasi masih tumbuh kuat, namun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Demikian disampaikan Deputi Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Provinsi Bali Azka A. Subhan, Senin (10/12) kemarin. nya yang sebesar 3,47 persen (yoy). Capaian inflasi Bali pada periode laporan juga lebih tinggi dibanding inflasi nasional pada periode yang sama sebesar 2,88% (yoy). Inflasi di Provinsi Bali didukung oleh semakin solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan pemerintah daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Meski demikian, masih terdapat beberapa potensi risiko seperti potensi kenaikan tarif angkutan udara yang dapat menyebabkan tekanan inflasi kelompok administered price, faktor cuaca dan ketergantungan pasokan bahan pangan pada daerah lain. Inflasi Bali pada triwulan IV 2018 diprakirakan lebih rendah dibanding triwulan III 2018, yaitu pada kisaran 3,00 persen - 3,40 persen (yoy). Dengan demikian, inflasi Bali tahun 2018 diperkirakan akan berada pada sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen plus minus 1 persen. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, dari sisi ketenagakerjaan Provinsi Bali pada Agustus 2018 menunjukkan kinerja yang semakin baik. Jumlah angkatan kerja di Bali pada Agustus 2018 men-
Dikatakan, dari sisi penawaran juga didorong oleh dua dari lima lapangan usaha utama ekonomi Bali yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Di sisi lain, kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV-2018 tertahan oleh perlambatan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, lapangan usaha industri pengolahan, serta lapangan usaha konstruksi. Dari sisi inflasi dikatakan terjaga. Pada triwulan III 2018 tercatat sebesar 3,60 persen (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelum-
galami peningkatan menjadi 2,52 juta orang atau naik 3,73 persen (yoy) dibanding Agustus 2017. Kondisi ini juga diikuti oleh peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Agustus 2018 sebesar 76,78 persen. Tingkat partisipasi ini lebih tinggi dibanding Agustus 2017 sebesar 75,24 persen. Peningkatan angkatan kerja dan TPAK Agustus 2018, berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu dari 1,48 persen pada Agustus 2017 menjadi 1,37 persen pada Agustus 2018. Prospek ketenagakerjaan pada triwulan IV 2018 diprediksi masih dalam kondisi yang kuat, terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan hasil Survei Konsumen (SK) periode triwulan IV 2018. Sementara itu, tingkat kemiskinan di wilayah Bali pada Maret 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 4,01 persen, dibanding Maret 2017 yang sebesar 4,25 persen. Dengan capaian tersebut, gini rasio Provinsi Bali mengalami penurunan dari 0,382 pada Maret 2017 menjadi 0,377 pada Maret 2018. (kmb42)
WARUNG GLOBAL
Cegah Banjir, Perumahan agar Bangun Drainase HUJAN yang mengguyur Kota Denpasar, Sabtu (8/12) dini hari menyebabkan wilayah Denpasar dikepung banjir. Permasalahan banjir di Denpasar dan di kota besar di Indonesia sepertinya tak akan pernah selesai, bila pemerintah tidak serius dan benar-benar membahas serta memikirkan solusinya. Buruknya sistem drainase ditambah lagi rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan menjadi faktor penyebabnya. Meskipun Kota Denpasar saat ini sudah mempunyai sewerage yang khusus untuk mengalirkan air limbah, karena itu dinilai belum cukup karena baru bisa menampung 10 persen limbah dari jumlah penduduk Kota Denpasar. Apa yang harus dilakukan? Pendengar Radio Global 96,5 FM dalam acara Warung Global menyarankan beberapa solusi yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan dinas berwenang. Berikut rangkumannya. Ketut Mursi, warga Kota Denpasar, menyatakan beberapa alasan mengapa Kota Denpasar kerap banjir. Salah satunya karena kesadaran masyarakat akan kebersihan masih sangat kurang. Konsep Tri Hita Karana belum berjalan, hanya di atas kertas. Ia berharap setiap bangunan menyisakan lahan tanah, jika hujan airnya bisa terserap, tidak semua jatuh ke jalan. Warga Denpasar lainnya, Febri, menyatakan bahwa pengerjaan drainase sekadar dikerjakan saja. Sepertinya kurang pengawasan juga. Mestinya setiap proses pengerjaan proyek diawasi ketat. Fera di Tabanan turut menambahkan bahwa ini adalah akibat sembarangan men-
geluarkan izin mendirikan bangunan dan pengawasan yang lemah, sudah mendirikan bangunan, menutup got, buang sampah ke sungai/got ketika hujan, air got meluap ke jalan. Tempat rendah, selalu berisiko kena banjir, demikian Made Jemet di Denpasar. Ini sudah sebuah risiko, ya… diterima saja. Semestinya pembangunan perumahan ini disertai dengan pembangunan/pengembangan drainase juga. Sungai yang dulu alami dan lebar, sekarang dibangun permukiman dan sungai makin menyempit. Sekarang persoalannya apakah mampu mengubah hal itu? Banjir di musim hujan, tidak salah, demikian Werdha di Gianyar. Jika sudah dik-
etahui sistem drainasenya buruk, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika semua kota besar di negeri ini sistem drainasenya buruk, anggota dewan mestinya kunker ke luar negeri, di mana yang sistem drainasenya terbaik lalu diaplikasikan di negara kita. Membangun drainase harusnya terintegrasi, kerja sama dengan PDAM, Telkom, PLN dan instansi lainnya, para ahli juga harus memikirkan solusi jangka panjangnya. Sementara Budiada di Tabanan menuding bahwa pekerja proyeknya yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini, paparkan kenapa bisa terjadi dan berikan solusi. (sikha)
Jalan Ambruk Kendati masih ada beberapa warung yang beroperasi, namun akses menuju Pebuahan kini terputus akibat akses jalan ambruk. Sejumlah buis dan batu-batu yang dipasang secara swadaya oleh warga tak mampu membendung gempuran ombak dan melindungi daratan. Saat air laut pasang langsung menerjang ke rumah warga. Kondisi serupa juga terjadi di Lingkungan Jineng Agung. Lingkungan tertua di Kelurahan Gilimanuk itu kini porak-
poranda. Bahkan gang yang menghubungkan ke Pasar Gilimanuk sudah putus. Warga yang sudah puluhan tahun tinggal di pinggir pantai ini tinggal menunggu waktu menyingkir. Ironisnya, abrasi ini terjadi bertahun-tahun dan sudah berulangkali ditinjau pejabat namun tak kunjung ada penanganan. Dari data teranyar di awal tahun 2018 ini, ada 22 titik yang rawan abrasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Jembrana I Wayan Darwin mengatakan dari sekitar 30
kilometer panjang pantai yang kritis abrasi, tersebar di 22 titik. Khusus penanganan abrasi di pantai Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara memerlukan anggaran hingga ratusan miliar. Dari kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang beberapa waktu lalu turun ke lokasi, abrasi sepanjang dua kilometer ini memerlukan anggaran hingga Rp 124 miliar atau sekitar 10 persen dari APBD Kabupaten Jembrana. Atau sekitar Rp 40 juta per meter untuk senderan pantai. (olo)
Kawasan Pariwisata Dalam hal ini tidak menyangkut kawasan permukiman dan kawasan pariwisata seperti pembangunan hotel. ‘’Kita sudah hampir sepakat antara eksekutif dan DPRD, bahwa hanya kawasan tertentu seperti rumah sakit, kantor pemerintah, dan sekolah agar tidak menimbulkan gejolak,’’ tandasnya. Saat rapat berlangsung, anggota Komisi I DPRD Bali
Ngakan Made Samudra sempat mempertanyakan soal rencana mengubah batas ketinggian bangunan. Mengingat, dunia saat ini justru sudah memikirkan pengembangan di bawah tanah yang sangat potensial. ‘’Mengapa harus ke atas, mulailah kita ke bawah sehingga ruang ini tidak berubah terus. Ketika ruang berubah terus, akan mengecil dan habis,’’ ujar politisi Demokrat ini. Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama men-
gatakan, perubahan yang akan dilakukan harus memiliki dasar pemikiran jelas. Termasuk mengenai persoalan ketinggian bangunan. Di sisi lain, semua visi dan misi Gubernur baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang juga harus diakomodasi. ‘’Kemudian dengarkan dulu yang memegang otoritas di daerah. Usulannya lalu dibedah dan dibicarakan di sini, sehingga menjadi satu-kesatuan,’’ ujarnya. (kmb32)
Bali Post/ant
LETUSAN - Gumpalan awan menyembur saat terjadi letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda, Banten, Senin (10/12) kemarin. Berdasarkan data yang terekam di Pos Pengamatan GAK di Pasauran, Serang, sejak Jumat (7/12) hingga Minggu (9/12) GAK mengeluarkan 204 letusan awan hitam setinggi 150-300 meter dengan durasi 31-72 detik diiringi 22 kali gempa vulkanik sehingga statusnya masih pada level waspada.
2019, BNI Serius Garap Kredit Ekspor Denpasar (Bali Post) Guna mendukung program pemerintah menggenjot ekspor, Bank BNI akan serius menggarap penyaluran kredit ekspor tahun 2019. BNI menargetkan penyaluran kredit ekspor Rp 1 triliun tahun 2019. DGM Bisnis Kecil 1 PT BNI (Persero) Tbk. Arif Surarso mengatakan, dari total penyaluran kredit BNI sebesar Rp 4,5 triliun tahun 2019, sebanyak Rp 1 triliun di antaranya diupayakan untuk kredit ekspor. ‘’Targetnya cukup besar karena kredit ekspor akan menjadi salah satu program unggulan kita,’’ ujarnya, Senin (10/12) kemarin di Maya Sanur, Hotel. Program ini akan dikemas menarik. Salah satunya dengan memberikan bunga murah. Tren suku bunga BNI cenderung meningkat dan cukup mahal yaitu 12,5 persen. Dengan program ini, eksportir bisa melakukan negosiasi suku bunga. ‘’Eksportir bisa dapat bunga di bawah itu,’’ ungkapnya. Namun rate suku bunga belum bisa disampaikannya, karena sedang dihitung tim tresuri.
Tahun 2018, diakui BNI belum fokus ke kredit ekspor. Sehingga pertumbuhan nasabah belum signifikan, mengingat program ini baru digulirkan akhir tahun 2018. Sampai saat ini debitur eksportir BNI sebanyak 185 nasabah. Program kredit ekspor ini diberikan khususnya untuk UMKM yang memiliki produk orientasi ekspor. Masing-masing debitur diberikan pinjaman maksimal Rp 15 miliar. ‘’Program ini menyasar UMKM saja. Target 2019 sebagian besar eksportir bisa kita fasilitasi,’’ tandasnya. Penyaluran kredit terutama kredit ekspor selalu ada risiko, maka BNI berupaya meminimalisir risiko. Di antaranya dengan LC melalui BNI. ‘’Transaksi LC dan non-LC yang kita kemas untuk meminimalisir
risiko transaksi ekspor,’’ bebernya. Untuk meminimalisir risiko, juga ada fasilitias hedging untuk meminimalisir risiko volatilitas kurs. Upaya menggenjot ekspor ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah menghasilkan devisa. Karena defisit neraca perdagangan Indonesia saat ini USD 5,51 miliar. Diharapkan defisit neraca perdagangan tidak lebih dari 3 persen. Pemimpin BNI Kantor Wilayah Bali NTB & NTT Eko Setyo Nugroho mengatakan, tahun 2018, eksportir yang sudah difasilitasi ada 100 debitur. Tujuan ekspor mereka terbanyak ke Amerika Serikat, Eropa, Jepang. ‘’Target BNI bisa memfasilitasi eksportir di
Bali yang membutuhkan ekspor dari perbankan. BNI memiliki jaringan kantor di luar negeri terbanyak. Kita juga sudah memilik award best trade finance selama bertahun-tahun. Dari sisi bantuan pada UMKM yang berorientasi ekspor juga sudah banyak, dan sekarang kita punya program ekspor,’’ imbuhnya sambil menyebut NPL kredit ekspor di bawah 1 persen. Selama ini kendala debitur dalam melakukan ekspor adalah masalah teknis dokumen ekspor impor yang belum banyak dipahami oleh eksportir. Oleh karena itu, BNI memfasilitasi dengan tim advisory yang berfungsi memberikan penjelasan cara membuat form aplikasi. (kmb42)
Pantai Selabih Ditambahkannya, pantai di Tabanan yang sudah ada senderan adalah Pantai Kelating, Pantai Selabih, Pantai Srijong dan Pantai Yeh Gangga. Namun ada beberapa yang memerlukan perbaikan. ‘’Misalnya Kelating hanya beberapa bagian yang sudah ada senderan. Atau di pantai Selabih yang senderannya sudah lama,’’ ujarnya. (kmb24)
Eko Setyo Nugroho (kanan) dan Arif Surarso (kiri)
Daerah Penyangga Semua kebijakan pemerintah berimplikasi terhadap ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab karena kebijakan lahir dari pemerintah. Secara khusus, politisi asal Bangli ini mempertanyakan posisi daerahnya itu untuk pemerataan. Mengingat posisinya sebagai daerah penyangga, resapan air, serta menjaga kelestarian dan kelangsungan air juga udara di Bali. Namun, Bangli justru belum disentuh kebijakan dalam tata ruang. ‘’Kami sudah memelihara danau, hutan, dan kawasan
konservasi, kok dibiarkan begitu saja. Hanya mendapatkan sanjungan. Seandainya itu habis semua, hancurlah kita di Bali. Harus ada tonggak yang dibuat untuk Bangli dan Bali Timur, karena Bali Timur juga belum tersentuh secara detail,’’ kata politisi PDI-P ini. Anggota DPRD Bali Dapil Karangasem I Nyoman Oka Antara mengatakan, revisi Perda RTRWP Bali juga harus diikuti dengan ketegasan dalam penegakannya nanti. Di samping itu juga memberikan keuntungan terhadap daerah, terutama Karangasem, Bangli, dan Buleleng yang selama ini hanya
mendapatkan mimpi-mimpi indah. ‘Revisi ini asas manfaatnya harus jelas, apa bisa menyejahterakan rakyat,’’ ujarnya. Wakil Ketua Pansus Revisi Perda RTRWP Bali I Nengah Tamba mengatakan, Jembrana pun kini dalam kondisi terhimpit. Sementara Banyuwangi, yang notabene ‘’tetangga’’ Bali khususnya bumi makepung, berkembang pesat dengan pelabuhan cruise dan dibukanya penerbangan internasional. Jembrana justru masih tetap diam menunggu tol yang di tahun 2019 saja belum ada anggarannya. ‘’Di RTRW ini, tolong dipasang untuk tol.
Kalau kita buat di sisi pantai, itu terlalu mahal. Di tengah pun terlalu mahal, untuk pembebasan lahan sangat berat. Tapi sekarang kita mesti menyiasati itu dengan menggeser ke bibir hutan,’’ ujar Ketua Komisi III DPRD Bali ini. Menurut Tamba, tol yang dibangun di tepi hutan bisa menggunakan tanah negara dengan cara tukar guling. Dengan begitu, ROI menjadi lebih cepat dan pembiayaan untuk tol menjadi tidak terlalu mahal. Jika dapat diakomodasi dalam RTRWP, rencana ini diharapkan dapat membuat investor lebih tertarik berinvestasi di Jembrana. (kmb32)
balipost (170rb Like) http://facebook.com/balipost
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com
Selasa Kliwon, 11 Desember 2018
Bale Angkat Madrid Madrid – Tendangan voli yang dilepaskan pemain sayap Gareth Bale berhasil mengoyak gawang Huesca saat pertandingan baru berjalan delapan menit di Stadion El Acoraz, Aragon, Spanyol, Senin (10/12) dini hari kemarin. Gol semata wayang dalam laga pekan ke-15 Liga Spanyol itu membawa Real Madrid menang 1-0 atas lawannya yang merupakan tim juru kunci klasemen.
Pande Made Purwata
Bali Post/022
Gianyar Bertekad Geser Denpasar di Porprov Gianyar (Bali Post) Kontingen Gianyar sukses mendulang 53 medali emas, 37 perak dan 78 perunggu untuk mendududuki peringkat ketiga di bawah Badung dan Denpasar saat menjadi tuan rumah Porprov Bali XIII/2017. Gianyar bertekad mempertahankan prestasi itu atau naik satu setrip menggeser Denpasar pada Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan. ‘’Kami harus berpikir optimis, rasionalis dan realistis. Jika Gianyar kembali di peringkat tiga matur suksma, dan kalau naik ke posisi kedua ya… astungkara,’’ ucap Ketua Umum KONI Gianyar Pande Made Purwata di Gianyar, Senin (10/12) kemarin. Pihaknya telah berhitung dengan pengurus kabupaten (pengkab) cabang olahraga (cabor), termasuk beberapa nomor yang dipertandingkan pada Porprov Bali XIII ternyata dieliminasi di Tabanan tahun depan. Gianyar masih tetap mengandalkan sepak bola, bola basket, tarung derajat, kempo, judo, biliar, binaraga, pencak silat dan panjat tebing. Untuk mewujudkan obsesi tersebut, KONI Gianyar mengajukan anggaran Rp 13,5 miliar pada anggaran induk dan akan mengajukan lagi pada anggaran perubahan. Pihaknya berniat menaik-
kan bon u s emas Rp 40 juta pada Porprov 2017 menjadi Rp 45 juta atau Rp 50 juta. Langkah lainnya, merangkul dua pesenam asli Payangan yang tercecer hingga membela Denpasar dan Karangsem. ‘’Kami sejak dulu mengurus administrasi kedua pesenam, namun belum berhasil menggaetnya,’’ tutur Purwata. Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi merespons tekad KONI Gianyar yang ingin meningkatkan prestasi. ‘’Harus didukung pemerintah melalui dana dan fasilitas olahraga. Prestasi atlet Gianyar lumayan, bahkan masuk skuad timnas basket Asian Games,’’ terangnya. (022)
Tambahan tiga poin mengangkat posisi Madrid ke peringkat keempat klasemen sementara, di bawah Barcelona (31), Sevilla (28) dan Atletico Madrid (28). Tim besutan Santiago Solari ini kini mengoleksi 26 poin, setelah sempat terseok-seok di awal musim kala masih ditangani Julen Lopetegui. Gol pertama Bale di liga sejak awal September lalu itu membawa Madrid meraih kemenangan keempat dalam lima pertandingan terakhir. ‘’Dia dan anggota tim lainnya semuanya fantastis. Bale mencetak gol hebat dan cukup untuk mendapatkan kemenangan. Karakter umum tim sangat penting dalam mengambil tiga poin. Ini bukan pertandingan untuk diingat, tetapi jika Anda ingin memenangkan La Liga, Anda harus memenangkan ini,’’ kata Solari. Di Liga Prancis, Nicolas Pepe mencetak gol melalui eksekusi penalti pada fase akhir pertandingan untuk memberi Lille hasil imbang 1-1 saat menjamu Reims. Dengan hasil ini, Lille memperkokoh cengkramannya di peringkat kedua klasemen di PSG dengan koleksi 31 poin, sedangkan Reims naik ke peringkat ke-11 dengan 22 poin. AC Milan gagal meraih kemenangan saat menjamu Torino dalam pertandingan lanjutan Liga Italia. Hasil imbang 0-0 m e m -
River Plate River Plate menundukkan tim sekota Boca Juniors 3-1 di Santiago Bernabeu, Madrid, untuk menjuarai Piala Libertadores yang gengsinya sepadan dengan Liga Champions di Eropa. Keunggulan yang didapat melalui perpanjangan waktu ini membuat River menang agregat 5-3 setelah pada duel pertama bermain imbang 2-2. Pertandingan antara dua klub Argentina ini semestinya dimainkan di markas River pada 11 November silam, namun serangan-serangan yang dilakukan terhadap bus dan para pemain Boca, membuat laga ini dibatalkan dua kali sebelum akhirnya diselenggarakan di Spanyol. ‘’Satu-satunya hal yang saya rasakan adalah kesedihan karena tidak memenangkan piala dan memberikannya kepada orang-orang Boca,’’ kata pelatih Boca, Guillermo Barros Schelotto. Madrid yang juga akan menjadi tuan rumah final Liga Champions pada Juni mendatang, dipilih karena catatan penyelenggaraan acara besar dan keamanan. Sekitar 2.500
buat Milan tetap tertahan di peringkat keempat dengan 26 poin, sedangkan Torino naik satu strip ke posisi keenam dengan 22 poin. Dalam laga lainnya, Sassuolo ditahan tamunya Fiorentina 3-3, Empoli menang 2-1 atas Bologna dan Atalanta unggul 3-1 di markas Udinese. Borussia Moenchengladbach merebut kembali per-
Pespa Gelar Festival SSB
Bucks Bangkit
Toronto – Milwaukee Bucks bangkit kembali dari kekalahan yang mengecewakan dengan kemenangan besar 104-99 atas tuan rumah Toronto Raptors dalam lanjutan pertandingan kompetisi NBA, Senin (10/12) kemarin. Bucks menderita kekalahan beruntun kedua dengan skor 105-106 dari Brooklyn Nets, Sabtu lalu. Tiga poin yang dicetak Malcolm Brogdon pada menit terakhir menyamakan skor dan kemudian membuat Bucks memimpin 100-97. Brogdon total membuat 18 poin. Giannis Antetokounmpo menyumbang 19 poin dan Brook Lopez juga mengemas 19 poin untuk Bucks yang menjadi tim pertama yang mengalahkan Raptors dua kali musim ini. Bucks kini mempunyai rekor menang–kalah 17-8. ‘’Kami tahu kami membutuhkan yang satu ini untuk kembali ke belakang. Kami tim yang sangat
ingkat kedua dari tangan Bayern Muenchen berkat kemenangan 3-0 atas tamunya VfB Stuttgart dalam pertandingan Liga Jerman. Moenchengladbach kini mengoleksi 29 poin, tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Borussia Dortmund, namun unggul dua poin atas tim peringkat ketiga Muenchen.
bagus tahun ini. Kami memiliki banyak kepercayaan diri dan tangguh. Kami punya pelatih yang percaya pada kami setiap malam, menang atau kalah,’’ kata Brogdon. Raptors untuk kedua kalinya musim ini kehilangan tiga dari empat pertandingan terakhir. Meski begitu, rekornya masih yang terbaik di liga yaitu 21-7. Serge Ibaka mencetak 22 poin dan Kawhi Leonard menghasilkan 20 poin untuk Raptors. Menurut pelatih Nick Nurse, asuhannya tidak bermain buruk. ‘’Kami melakukan banyak hal dengan cukup baik untuk memenangkan pertandingan, tetapi tidak bisa,’’ ujarnya. Dalam pertandingan lainnya, tuan rumah New York Knicks dipermalukan Charlotte Hornets dengan skor 107119, San Antonio Spurs menaklukkan Utah Jazz 110-97 dan Detroit Pistons ditundukkan tamunya New Orleans 108-116. (afp/kmb)
Denpasar (Bali Post) – Klub Pespa Padangsambian, Denpasar Barat, menggelar Festival Sekolah Sepak Bola (SSB) yang mempertandingkan kategori kelompok umur (KU) 8, 10, 12 dan 15 tahun pada 12-17 Desember. Kegiatan itu diawali workshop dan coaching clinic, Kamis (6/12) lalu. SSB Pespa Padangsambian menyelenggarakan workshop dan coaching clinic Filanesia dengan istruktur AFC yaitu eks asisten pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF Wolfgang Pical di Kantor Lurah dan Stadion Kompyang Sujana, Denpasar. Menurut Kepala SSB Pespa Padangsambian I Made Diatmika, kegiatan ini bertujuan menyosialisasikan filosofi sepak bola Indonesia kepada pelatih SSB yang akan mengikuti Festival SSB Pespa 2018 serta meningkatkan SDM pelatih yang menangani SSB. Acara ini diadakan untuk menyambut HUT ke-1 SSB Pespa Padangsambian. ‘’Kami dan jajaran pengurus SSB memiliki komitmen membangun sepak bola sejak dini serta melarang keras comot-mencomot pemain dari SSB lain karena akan merusak pembinaan. Kami di SSB Pespa mengutamakan proses belajar untuk membentuk pemain sepak bola yang baik,’’ katanya. (022)
Pemanah dari Empat Negara Berlaga di Renon
Bali Post/022
BIDIK - Peserta bersiap membidikkan anak panah pada sasaran di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar.
Denpasar (Bali Post) Kejuaraan panahan bertajuk ‘’Grand Indonesia Open Archery Championship’’ digelar di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon, Denpasar mulai Senin (10/12) kemarin. Kejuaraan diikuti 550 pemanah dari empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Ketua Umum PP Perpani Kelik Wirawan mengharapkan melalui ajang ini lahir atlet panahan yang berbakat. Pihaknya ingin merekrut atlet berdasarkan prestasi yang baku untuk menambah anggota pemusatan latihan nasional (pelatnas). Artinya, seleknas terbuka, transparan, menjunjung tinggi sportivitas dan fair play, sehingga tidak terkesan suka dan tidak suka. Disinggung soal absennya pemanah Jatim pada ajang ini, Kelik mengaku tidak tahu persis permasalahannya, sebab dirinya baru saja menjadi Ketua Umm PP Perpani. ‘’Kami akan mengecek mengapa mereka tidak turun pada kejuaraan bergengsi ini,’’ kilahnya. (022)
polisi melakukan tugasnya sebelum laga yang disaksikan 62.200 penonton ini. Fans dipisahkan ke dalam zona di kedua sisi stadion dan harus melalui pemeriksaan bahkan untuk memasuki area di sekitarnya. (ant/rtr/afp)
profil Wayne Rooney
Tuntaskan Tugas di Timnas
WAYNE Rooney telah menuntaskan tugasnya bersama tim nasional sepak bola Inggris. Pelatih Inggris Gareth Southgate memberinya kesempatan melakoni laga perpisahan bersama Three Lions saat menjamu Timnas Amerika Serikat pada laga persahabatan pekan lalu dengan hasil kemenangan 3-0. Setelah melakoni laga pamungkas bersama Tiga Singa, Rooney bersama sang istri, Coleen, mengunggah foto bergaya tempo dulu untuk kartu Natal 2018. Kartu itu dihiasi foto keempat anak Rooney-Coleen dengan latar pernak-pernik Natal. Salah satu fase kelam kehidupan Rooney adalah terlempar dari skuad utama Manchester United hingga harus kembali ke bekas klubnya, Everton. Setelah mengatasi masa-masa sulit, Rooney akhirnya hijrah ke DC United di Washington sejak Juli 2018. Ia pun memboyong keluarganya ke Washington DC. Kai yang berusia sembilan tahun, Klay (5), Kit (2) dan si kecil Cass (9 bulan) menikmati kehidupan baru di AS. Kebahagiaan tinggal di negeri seberang diunggah bersamaan dengan foto keempat anak Rooney. Coleen sangat tepat dalam memilih piyama untuk keempat anaknya. Mulai dari warna hingga kelucuannya. Pakaian seperti ini memang sangat pas untuk anak-anak berusia 1 hingga 12 tahun. Harga satu stel baju mencapai 26 pound atau sekitar Rp 500.000. Rooney mengundang fotografer kenamaan asal Liverpool, Grace Kellie, untuk mendokumentasikan foto keluarga, terutama foto anak-anak. Kellie mampu menyuguhkan detail keluguan sekaligus kelucuan keempat anak Rooney yang memancarkan wajah-wajah Coleen dan Rooney. Foto ini diambil ketika Rooney pulang kampung ke Liverpool. Itu merupakan bagian dari kegiatan Rooney untuk melakoni laga perpisahan bersama Three Lions. (kmb33/afp)