terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
16 HALAMAN
NOMOR 26 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Ida Pedanda Nabe Gde Putra Telabah ’’Lebar’’
Berkah Porprov
Bukit Belong Terbakar
Ida Pedanda Nabe Gde Putra Telabah dari Geria Pesraman Telabah, Tegal Lantang, Padangsambian Klod, Senin (9/9) lebar. Ida Pedanda berpulang setelah sebulan sebelumnya menjalani operasi kecil lantaran gangguan pada saluran prostat.
Porprov Bali XIV menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha homestay di desa wisata di Kabupaten Tabanan. Banyak atlet memanfaatkannya untuk tempat menginap.
Bukit Belong, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Selasa (10/9) kemarin terbakar. Warga sempat dibuat panik. Butuh waktu dua jam untuk memadamkannya.
TABANAN | HAL. 7
DENPASAR | HAL. 2
KLUNGKUNG | HAL. 12
Pascadilantik, Anggota DPRD Bali Minta Gedung Baru Denpasar (Bali Post) Wacana pembangunan gedung baru untuk DPRD Bali kembali mencuat. Terutama agar masing-masing anggota dewan memiliki ruangan sendiri-sendiri. Mengingat, ruangan yang ada sekarang dinilai sudah tidak representatif. Wacana ini sebelumnya pernah muncul sekitar empat tahun lalu, tetapi datangnya dari eksekutif. ‘’Hampir sekian tahun kita tidak punya ruangan yang representatif. Karpet sudah berdebu, meja-meja sudah hampir rontok semua. Padahal kita susah payah mencari kursi dan meja di sini kan, dengan anggaran yang cukup besar,’’ ujar anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali I Gusti Putu Budiarta dalam rapat pembahasan awal tata tertib serta kode etik dan tata beracara DPRD Bali di gedung dewan,
Selasa (10/9) kemarin. Budiarta mengusulkan agar pembangunan ruangan untuk masing-masing anggota dewan bisa dipikirkan pada tahun anggaran mendatang. Tetapi dengan catatan, tidak sampai mengurangi kewajiban sebagai seorang wakil rakyat. Wakil Ketua Sementara DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan, usulan gedung baru sejatinya merupakan kebutuhan real dan bahkan mendesak saat ini. Apalagi, masih ada lahan kosong di bagian belakang gedung dewan yang bisa dibangun. Namun, masalah anggaran juga harus dipikirkan. Politisi Golkar ini pun sempat berkelakar, kalau memang seluruh anggota sepakat alokasi hibahnya dikurangi, maka eksekutif khususnya gubernur sudah pasti bisa menerima usulan tersebut.
‘’Sebenarnya empat tahun yang lalu justru eksekutif sudah mengusulkan. Tapi beberapa teman (anggota dewan - red) menolak di sini. Kalau sekarang muncul usulan ini, bagus sekali,’’ ujarnya. Menurut Sugawa Korry, bangunan gedung dewan memang sudah direhab. Akan tetapi kondisi di dalamnya tidak demikian. Seperti ruangan komisi yang penuh dengan dokumen. Kemudian, meja dan kursi yang sudah dipakai sejak tahun 1987. ‘’Logikanya kalau memang itu disetujui, memang harus diikuti dengan kinerja yang lebih baik. Kemudian mereka lebih rajin di kantor memfasilitasi masyarakat,’’ imbuhnya. Sugawa Korry menambahkan, bangunan-bangunan yang ada di DPRD Bali
sekarang juga memiliki filosofi masing-masing. Tata bangunan yang terdiri dari wantilan, kantor, hingga ruang sidang utama ibaratnya tubuh manusia. Wantilan dianalogikan sebagai kaki karena di sana merupakan tempat untuk menerima aspirasi yang masih mentah. Aspirasi itu kemudian diproses di dalam tubuh atau kantor dengan hati dan perasaan. Selanjutnya, ada ruang sidang utama yang merupakan kepala atau tempat untuk mengambil keputusan dengan rasio. ‘’Di sini juga ada kentongan. Jadi ketika kita mengawali masa persidangan pertama, begitu dibuka dalam sidang paripurna harus diinformasikan kepada masyarakat dengan membunyikan kentongan. Itu usulan kita juga,’’ ucapnya. (kmb32)
I Gusti Putu Budiarta
I Nyoman Sugawa Korry
Jokowi Tebar Janji Jakarta (Bali Post) – Perhatian pemerintah kepada Papua dan Papua Barat ke depan akan terus ditingkatkan. Tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga sumber daya manusia. Salah satunya adalah dengan menjanjikan 1.000 sarjana dari Papua akan diterima bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta perusahaan swasta besar. Selain itu, Istana Negara juga akan dibangun di Papua mulai tahun depan.
Bali Post/ade
SIDANG PERDANA — Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen, terdakwa kasus kepemilikian senjata api, mulai menjalani persidangan.
Mematai-matai Wiranto dan Luhut
Kivlan Zen Siapkan Rp 25 Juta
Jakarta (Bali Post) – Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen mulai menjalani sidang atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Dalam sidang perdana, selain soal asal mula senjata api ilegal juga terungkap tentang upaya memata-matai Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan. Dana untuk operasional memata-matai mencapai Rp 25 juta. Dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum Fahtoni menyebutkan terdakwa menyerahkan uang Rp 25 juta kepada seseorang bernama Tajudin melalui orang lain bernama Helmi Kurniawan. ‘’Saksi Helmi Kurniawan menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta yang berasal dari terdakwa (Kivlan) kepada saksi Tajudin sebagai biaya operasional survei dan pemantauan untuk memata-matai Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan,’’ kata Fahtoni di Gedung Kusuma Atmaja I, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9) kemarin. Fahtoni mengatakan dana yang diberikan Kivlan kepada Tajudin berasal dari Habil Marati. Habil memberikan uang 15.000 dolar Singapura kepada Kivlan. Kemudian Kivlan menukarkan uang tersebut ke kurs rupiah melalui Helmi di tempat penukaran uang dan menerima Rp 151,5 juta. Kivlan mengambil uang Rp 6,5 juta dari total uang tersebut dan menyerahkan kembali sisanya sebesar Rp 145 juta kepada Helmi. Saksi Helmi kemudian mengelola uang itu untuk membayar senjata api yang dipesan hingga menyerahkan uang tersebut kepada saksi yang lain. Kivlan didakwa menguasai senjata api ilegal. Dia disebut menguasai empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam. Dalam sidang perdana Kivlan, jaksa penuntut umum melakukan dua kali pembacaan dakwaan. Dakwaan pertama Kivlan dijerat pidana dengan Pasal 1 ayat 1 UU No. 12/1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan pada dakwaan kedua, Kivlan dijerat pidana dengan Pasal 1 ayat 1 UU No. 12/1951 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. (ant)
Harian Bisnis Bali Degradasi Pariwisata Bali
www.bisnisbali.com
Bali dihadapkan dengan fenomena masalah sampah plastik yang dinilai akan mendegradasi pariwisata Bali. Sejauh mana komitmen pariwisata Bali menangani sampah plastik di Bali?
‘’Untuk BUMN dan perusahaan swasta besar akan saya paksa. Kalau lewat prosedur udah kelamaan, jadi kewenangan saya, saya gunakan agar bisa terima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua,’’ kata Jokowi saat menerima sekitar 61 tokoh Papua di Istana Negara, Selasa (10/9) kemarin. Kepala Negara menyebutkan, pada tahun ini akan dibuka sekitar 1.000 lowongan bagi sarjana Papua yang baru lulus untuk bisa bekerja di BUMN maupun perusahaan swasta besar lainnya. Hal ini menanggapi 10 permintaan tokoh Papua yang diwakili Abisai Rollo yang disampaikan langsung kepada Presiden, yakni pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon I dan II di kementerian dan LPMK, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, usulan revisi Undang-undang Otsus dalam Prolegnas 2020, menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua, percepatan Palapa Ring Timur Papua. Hal. 15 Bangun Istana
Bali Post/ant
JAWAB PERTANYAAN - Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan saat pertemuan dengan sejumlah tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9) kemarin. Pertemuan tersebut membahas isu-isu terkini di Papua.
Resesi Global Ancam Ekonomi Indonesia Ekonomi dunia berada di ambang resesi. Sejumlah negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan ada yang telah mengalami resesi ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturutturut. Jika tak diantisipasi, Indonesia bisa ikut terseret. Presiden Jokowi telah mewanti-wanti kemungkinan resesi ekonomi menyerang Indonesia.
Ancaman resesi akan menerjang Indonesia bukannya tanpa alasan. ‘’Resesi global bisa melukai Indonesia,’’ tulis Bank Dunia dalam rilisnya beberapa waktu lalu. Selain itu, Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun lebih dalam, karena lemahnya produktivitas dan pertumbuhan pekerja. Dalam presentasinya, Bank Dunia memaparkan pertumbuhan ekonomi di 2020 akan berada di 4,9% dan terus menurun hingga 4,6% di 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mewaspadai resesi yang saat ini terjadi di sejumlah negara, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. ‘’Itu perlu kita terusmenerus pelajari dan kita waspadai,’’ kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (9/9). Menurut Sri Mulyani, dari sisi fiskal pemerintah mengamati pelemahan ekonomi global yang terjadi di sejumlah negara, termasuk sektor yang kemungkinan memberikan pengaruh kepada ekonomi dalam negeri.
Sektor ekonomi tersebut, lanjutnya, di antaranya dari sisi eksternal seperti ekspor Indonesia ke sejumlah negara. Selain itu, pemerintah juga mewaspadai tekanan kepada negara yang mengalami kemerosotan ekonomi dan perkembangan resesinya. ‘’Apakah hanya dalam dua kuartal negatif tapi kemudian mereka positif lagi, ataukah ini berkelanjutan kan kita belum tahu, apa yang akan terjadi. Kami akan terus mengikuti saja,’’ ujar Sri Mulyani. Hingga kini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen. Hal ini menurut pengamat disebabkan masih tumbuhnya belanja konsumsi masyarakat. Meski demikian, ke depan memperlebar investasi asing dinilai menjadi solusi menghindarkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tidak salah jika Presiden Jokowi menekankan pentingnya memangkas birokrasi dan aturan yang menghambat investasi asing. Jangan sampai terjadi, investasi asing lebih tertarik ke negara tetangga seperti Singapura, Vietnam dan Thailand. (kmb14/ant)