Edisi Selasa 11 Juni 2019 | balipost.com

Page 1

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Mantan Kapolda Metro Jaya Jadi Tersangka Makar Jakarta (Bali Post) – Mantan Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal (Purn) Mochammad Sofyan Jacob ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar. ‘’Kemarin Rabu, 29 Mei kami sudah gelar perkara. Dari hasil gelar perkara statusnya (Sofyan Jacob) kami naikkan menjadi tersangka,’’ kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono, di Jakarta, Senin (10/6) kemarin. Sebelum gelar perkara, pihaknya terlebih dahulu memeriksa sejumlah saksi, termasuk Sofyan sebagai saksi. ‘’Jadi gini, itu adalah laporan pelimpahan dari Bareskrim yang sudah kami lakukan penyidikan. Kemarin kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian yang bersangkutan juga sudah dilakukan pemeriksaan saksi,’’ ujar Argo. Dari hasil pemeriksaan saksi dan gelar perkara, kata Argo, Sofyan diduga kuat telah melakukan tindakan makar

atas ucapannya dalam sebuah rekaman video. ‘’Bukti makar, ada ucapan dalam bentuk video,’’ ucap Argo. Namun, Argo tak memerinci ucapan seperti apa yang dilontarkan Sofyan dalan video tersebut. ‘’Saya enggak lihat videonya. Akan tetapi, penyidik lebih paham, lebih tahu, penyidik sudah mengumpulkan bukti. Namanya sudah menetapkan sebagai tersangka berarti sudah memenuhi unsur,’’ tutur Argo. Dalam kasus ini, katanya, Sofyan menjadi terlapor di

Bareskrim Polri yang dilayangkan seseorang yang di dalamnya juga melaporkan Eggi Sudjana. ‘’Ada satu laporan di Mabes Polri yang terlapornya banyak itu, ya, termasuk bapak itu (Sofyan Jacob),’’ ucap Argo. Rencananya Sofyan Jacob diperiksa Senin kemarin, namun batal karena Jacob berhalangan hadir. Kuasa hukum Sofyan Jacob, Ahmad Yani, membenarkan ikhwal jadwal pemeriksaan itu. Namun karena kliennya berhalangan, Ahmad Yani datang ke Polda untuk memberikan surat

permohonan penjadwalan ulang kepada penyidik. ‘’Ya, hari ini Pak Sofyan Jacob dijadwalkan pemeriksaan, tapi beliau berhalangan, karena sakit. Kita minta untuk dijadwalkan ulang,’’ ujar Ahmad Yani dikonfirmasi di tempat lain. Ahmad Yani mengaku siap untuk menghadirkan Sofyan pekan depan. Namun, keputusan pemeriksaan lanjutan ia serahkan ke penyidik. ‘’Tergantung penyidik kapannya. Ya… seminggu ke depan ah lebih kurang,’’ tutur Ahmad Yani. (ant)

Argo Yuwono

Jelang Sidang Gugatan Pemilu di MK

Aparat Lakukan Pencegahan Aliran Massa ke Jakarta

Karen Galaila Agustiawan

Bali Post/ant

Mantan Dirut Pertamina Divonis Delapan Tahun

Jakarta (Bali Post) – Direktur Utama PT Pertamina 2009-2014 Karen Galaila Agustiawan divonis delapan tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider empat bulan kurungan. Ia dinilai terbukti melakukan korupsi dalam proses participating interest (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. ‘’Mengadili, menyatakan terdakwa Karen Galaila Agustiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama delapan tahun ditambah denda Rp 1 miliar subsider empat bulan kurungan,’’ kata ketua majelis hakim Emilia Djadja Subagdja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/6) kemarin. Putusan itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut Karen selama 15 tahun penjara serta pidana denda sejumlah Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan ditambah hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 284 miliar. Namun majelis hakim yang terdiri atas Emilia Djadja Subagdja, Franky Tumbuwun, Rosmina, M. Idris M. Amin dan Anwar tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Karen karena menilai bahwa Karen tidak menerima uang terkait investasi itu. ‘’Tidak ada bukti terdakwa menerima uang dari tindak pidana, sehingga terdakwa tidak dapat dibebani uang pengganti,’’ kata hakim M. Idris M .Amin. Karen dan kawan-kawan dinilai telah memutuskan untuk melakukan investasi participationg interest di blok BMG Australia tanpa adanya due dilligence dan analisis risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu ROC Oil Company (ROC) Limited Australia dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 568,066 miliar. Namun, ada satu hakim ad hoc yaitu Anwar yang menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion). ‘’Menyatakan terdakwa Karen Galiala Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primer dan dakwaan subsdier,’’ kata hakim Anwar. (ant)

Jakarta (Bali Post) Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan pihaknya akan melakukan pencegahan aliran massa ke Jakarta menjelang sidang gugatan Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). ‘’Kita mencoba untuk melakukan suatu pencega-

han mengalirnya massa ke Jakarta. Ini dalam rangka pengamanan Jakarta terusmenerus ya,’’ kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (10/6) kemarin. Pencegahan aliran massa juga bakal dilakukan di kotakota lainnya selain Jakarta oleh aparat kepolisian. ‘’Kita ingin agar persidangan MK

ini merupakan kesepakatan para kontestan. Kita syukuri dan apresiasi. Harapan semuanya ini konsisten, agar keputusan MK nanti diterima semua pihak,’’ ujarnya. Wiranto juga meminta agar para kontestan tak melakukan pengerahan massa. ‘’Teman-teman kontestan yang ada niat untuk mengerahkan massa janganlah dilakukan,

karena proses hukum tengah berjalan. Proses yang sangat elegan, terhormat, bermartabat, ini biarlah berjalan dulu,’’ ujarnya. Wiranto juga menyebutkan pemerintah belum ada rencana kembali melakukan pembatasan media sosial. ‘’Insya Allah enggak ada. Tapi kita mengimbau kepada masyarakat agar jangan kita

biarkan berita-berita hoax ini menyerang opini publik,’’ kata mantan Panglima ABRI ini. Seperti diketahui, pada 14 Juni 2019 MK akan menggelar sidang perdana untuk memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (putusan sela). (ant)

Harga Tiket Mahal Pemerintah Berencana Undang Maskapai Asing Jakarta (Bali Post) Pemerintah berencana membuka peluang bagi maskapai penerbangan asing masuk dalam pasar penerbangan dalam negeri. Rencana kebijakan ini akan ditempuh pemerintah sebagai solusi menekan tingginya harga tiket pesawat. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mengundang operator maskapai asing dalam pasar maskapai dalam negeri. Dengan keberadaan maskapai luar negeri diharapkan operator penerbangan dalam negeri bisa lebih kompetitif, termasuk dalam hal penentuan tarif tiket pesawat. Selama ini penerbangan dalam negeri didominasi oleh dua grup maskapai domestik yakni Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Ide Presiden Jokowi itu kemudian disikapi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang menyatakan akan mempelajari kemungkinan direalisasikannya wacana tersebut. Terkait rencana itu, Budi Karya menegaskan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi maskapai asing yang ingin masuk dalam pasar dalam negeri. Antar lain harus memiliki kantor yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, 51 persen saham dari perusahaan yang dibangun di Indonesia harus

dimiliki oleh negara. Syarat lainnya adalah asas cabotage yaitu izin operasi rute domestik tetap harus dilayani oleh maskapai nasional. Atas rencana itu, Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan akan mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang secara mendalam rencana tersebut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan maskapai dalam negeri. ‘’Kementerian Perhubungan agar mengkaji secara mendalam rencana tersebut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan maskapai dalam negeri, serta tetap memberlakukan peraturan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Ttahun 2009 tentang Penerbangan,’’ ucap Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (10/6) kemarin. Bamsoet mengakui tingginya harga tiket pesawat akhir-akhir ini telah memberi dampak negatif pada perekonomian nasional, terutama di sektor pariwisata. Namun perlu dipertimbangkan lebih seksama untung-ruginya apabila maskapai penerbangan asing diberi kelonggaran untuk masuk dalam pasar dalam negeri. ‘’Kami tetap mendorong Kemenhub untuk tetap mencari solusi

yang lebih efektif dari faktor-faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket pesawat,’’ tegasnya. (kmb4)

BBNKB Kendaraan Umum di Bali Diturunkan Denpasar (Bali Post) Bali memutuskan tidak lagi mengambil jalan tengah terkait pemberlakuan besaran tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan umum. Mengingat di dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pasal 12 ayat (1) huruf a, hanya diatur bila tarif BBNKB I paling tinggi sebesar 20 persen. ‘’UU itu mengaturnya tidak di satu angka, dikasih range dari 10 sampai 20 persen. PANSUS - Rapat pembahasan revisi Perda Pajak Daerah antara pansus dan eksekutif di Ruang Baleg DPRD Bali.

Dulu zamannya masih Dispenda, di seluruh Indonesia itu sepakat mengambil jalan tengah ditetapkan 15 persen,’’ ujar Ketua Pansus Ranperda Revisi Perda Pajak Daerah di DPRD Bali Gede Kusuma Putra dikonfirmasi, Senin (10/6) kemarin. Setelah kesepakatan itu berjalan, lanjut Kusuma Putra, justru ada provinsi yang mulai menurunkan tarif BBNKB-nya. Hal ini pun turut berdampak bagi Bali yang masih memberlakukan tarif BBNKB I sebesar 15 persen. Oleh karena itu, revisi Perda Pajak Daerah salah satunya memuat penurunan BBNKB I menjadi 10 persen. Namun, hanya berlaku untuk kendaraan umum. ‘’Beda 5 persen saja, teru-

tama bagi perusahaan untuk peremajaan armadanya dengan membeli kendaraan lebih dari 3-4 unit kan besar. Otomatis mereka belinya di luar, tapi operasinya di Bali. Bayar pajak kendaraan bermotor yang rutin tiap tahun ya tidak di Bali,’’ jelas politisi PDI-P ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha mengatakan, tarif BBNKB kendaraan umum dengan kendaraan pribadi nantinya dibedakan sebagai bentuk asas keadilan dari pemerintah. Kendati ada penurunan tarif BBNKB I untuk kendaraan umum dari 15 persen menjadi 10 persen, kebijakan itu tidak akan mengurangi pendapatan daerah. ‘’Saya punya hitung-hitun-

gan, di tahun kedua itu sudah break event. Kemudian di tahun ketiga meningkat. Tidak saja meningkat dari BBNKB I, melainkan akan meningkat dari pajak kendaraan bermotor yang reguler,’’ ujarnya. Kondisi saat ini, lanjut Santha, cukup banyak kendaraan berpelat luar Bali yang beroperasi di Bali. Bahkan termasuk yang berstatus angkutan umum. Dengan kata lain, pajak kendaraan bermotornya tidak masuk ke Bali. Tetapi malah menggunakan infrastruktur di Bali, serta menghasilkan gas buang yang menjadi polusi bagi lingkungan Bali, kemacetan, dan seterusnya. Keberadaan kendaraan berpelat luar Bali juga mengacaukan database kendaraan di Bali. (kmb32)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.