terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
12 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 175 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
selasa paing, 11 Februari 2020
balipost http://facebook.com/balipost
Babinsa Ditemukan di Pantai Klecung
Ida Pedanda Ketewel Ditanggung BPJS
Proses pencarian Peltu TNI I Ketut Susila Adnyana, Babinsa yang terserat arus Sungai Yeh Ho, Senin (10/2) kemarin membuahkan hasil. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa dan terdampar di Pantai Klecung, Desa Tegal Mengkeb, Selemadeg Timur.
BPJS Cabang Klungkung meluruskan informasi terkait data kepesertaan ganda Ida Pedanda Gede Ketewel. Hanya kartunya yang tercetak ganda. Dengan demikian Ida Pendanda Ketewel dipastikan ditanggung BPJS.
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
KLUNGKUNG | HAL. 7
TABANAN | HAL. 5
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Tertimpa Pohon Bocah Lima Tahun Meninggal Pohon tumbang merenggut korban jiwa di Karangasem. Korbannya I Nyoman Sukmayasa, bocah lima tahun asal Banjar Kangin, Desa Seraya Timur. Ayahnya saat ini masih dalam kondisi kritis. KARANGASEM | HAL. 8
GAGAL FOKUS KAWAL TATA RUANG Ekosistem alam Bali harus diselamatkan. Ini harusnya menjadi komitmen bersama. Sayangnya pembangunan yang tak terkontrol dan cenderung liar, gagal diawasi. Bali terkesan gagal fokus menjaga tata ruangnya. Solusinya, segera identifikasi isu-isu lingkungan. Moratorium investasi di kawasan tertentu. Penanganan masalah Bali jangan terhenti pada kajian teoretis, tetapi harus bergerak pada tataran implementasi.
K
egalauan Bali dalam menindak pembangunan yang melanggar kawasan hijau dan melanggar zonasi terlihat jelas. Pelanggaran marak. Jalur hijau bahkan meranggas, tak jelas lagi batas-batas wilayanya. Pembiaran dan aksi tutup mata pejabat dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk gagal fokus mengatasi masalah tata ruang Bali. Bali cenderung bergerak pada kepentingan ekonomi tanpa melihat dampak sistemik terhadap makin amburadulnya keseimbangan lingkungan. Kesan adanya upaya melegalisasi pembangunan investasi di kawasan jalur hijau justru menguat. Keberpihakan pejabat dan pengambil kebijakan terhadap lingkungan Bali patut dipertanyakan.
Wawancara Bali Post dengan Pakar Tata Ruang Prof. Rumawan Salain dan Pemerhati Lingkungan Hidup Universitas Udayana Dr. I Made Sudarma, Senin (10/2) kemarin, mengisyaratkan perlu adanya kesamaan persepsi menjaga keseimbangan alam Bali. ‘’Saya sangat berharap bahkan menyarankan agar kita fokus menjaga tata ruang. Jika ledakan penduduk tak terkendali dan pembiaran pelanggaran tata ruang terus terjadi, maka Bali tinggal menunggu bencana lingkungan,’’ ujar Prof. Rumawan. Ia mengingatkan kesepahaman terhadap pentingnya mengatur zonasi dan patuh terhadap peruntukan zonasi haruslah dibangun. Hal. 11 Harus Dijabarkan
’’Bali cenderung bergerak pada kepentingan ekonomi tanpa melihat dampak sistemik terhadap makin amburadulnya keseimbangan lingkungan. Kesan adanya upaya melegalisasi pembangunan investasi di kawasan jalur hijau justru menguat. Keberpihakan pejabat dan pengambil kebijakan terhadap lingkungan Bali patut dipertanyakan.’’
Dibatasi Kewenangan dan Jumlah Personel
PENEGAKAN tata ruang seperti jalur hijau, sempadan pantai dan perambahan hutan dibatasi oleh beberapa hal di antaranya perbedaan kewenangan dan jumlah personel. Misalnya dalam pengawasan Perda RTRWP, jumlah personel Satpol PP Provinsi Bali terbatas. Sementara kewenangan pengawasan hutan banyak berada di pemerintah pusat. Namun, Satpol PP Provinsi Bali telah berupaya memaksimalkan fungsinya. ‘’Kalau jalur hijau itu kan kita lihat petanya dulu, peta zonanya. Kalau dia zona jalur hijau, ada bangunan di sana ya… kami pasti tindak. Cuma sesuai dengan wilayahnya masingmasing, kita pasti koordinasi dengan kabupaten/kota,’’ ujar Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi dikonfirmasi, Senin (10/2) kemarin. Menurut Rai Dharmadi, pihaknya terlebih dulu melakukan pendekatan secara humanis atau persuasif. Kalau masih melanggar setelah diberikan peringatan, barulah dilakukan tipiring. Tindakan hukum yang diambil disesuaikan dengan perda di daerah. ‘’Kalau ada laporan dari masyarakat kepada kami, kami pasti tetap melibatkan kabupaten. Tapi untuk jalur hijau, tidak ada melaporkan ke kami karena mungkin sudah diselesaikan oleh masing-masing daerah,’’ paparnya. Rai Dharmadi menyebut provinsi juga kerap diajak berkoordinasi oleh pemerintah pusat untuk menindak pelanggaran di hutan. Hal. 11 Ambil Alih
OPINI
Harian Bisnis Bali 12 KUPVA Tak Berizin di Ubud Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing Bali Ayu Astuti Dhama mengatakan, pada akhir 2019 ditemukan ada 12 konter yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) tanpa izin. Apa yang mesti dilakukan? www.bisnisbali.com
Harian DENPOST Korban Banjir di Songan Fokus Tangani Tempat Tinggal Pascabencana banjir bandang di Desa Songan A, terutama Banjar Hulundanu, Kintamani, Bangli, warga setempat kini fokus menangani tempat tinggal.
www.denpost.id
Coronavirus dan Ketahanan Ekonomi Bali Pandemik virus Corona telah menyebabkan gejolak ekonomi dunia. Negara-negara yang secara langsung saling terhubung dengan Tiongkok, seperti karena aktivitas perdagangan, pariwisata dan pendidikan, menghadapi simalakama. Padahal ini baru bulan ketiga sejak virus ini teridentifikasi, yakni pada Desember 2019 lalu. Termasuk bagi Indonesia, di mana Tiongkok adalah salah satu mitra ekonomi terpenting. Sepanjang Januari-Oktober 2019, sebagai contoh, total ekspor Indonesia mencapai US$ 139,1 miliar dan nilai impor sebesar
US$ 140,89 miliar. Ini belum termasuk volume sektor jasa atau non-barang seperti pariwisata, perhubungan dan seterusnya. Meskipun kita belum memperoleh data November 2019-Januari 2020, kebijakan menghentikan berbagai aktivitas terkait ekonomi dengan Tiongkok telah mulai memberi petaka. Saat ini saja, dengan penghentian beberapa jalur penerbangan, beberapa sektor ekonomi sudah terdampak. Apalagi jika pemerintah pada akhirnya benar-benar menghentikan kegiatan ekspor-impor dan sektor perhubungan. Bagi Bali, provinsi yang secara ekonomi sangat tergantung pada pariwisata,
dampak pandemik virus Corona bahkan sudah mulai membuat cemas. Dari sekitar 1,7 juta wisatawan Tiongkok yang berlibur di Indonesia, umpamanya, porsi terbesar berkunjung ke Bali. Sehingga ketika penerbangan Bali-Tiongkok ditutup, Bali kehilangan sumber PAD yang tak sedikit. Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) Bali, umpamanya, baru saja memberitakan bahwa sekitar dua hari lalu, 15 ribu wisatawan asal Tiongkok batal berkunjung ke Pulau Bali. Pada Februari ini juga, berbagai rombongan wisatawan berinsentif mancanegara, yang jumlahnya mencapai ribuan, batal terbang dari Tiongkok. Hal. 11 Pepatah Lama