Edisi Senin 10 Desember 2018 | balipost.com

Page 1

16 HALAMAN

NOMOR 112 TAHUN KE 71 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

Senin Wage, 10 Desember 2018

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Bali Terancam Krisis Air Bersih

Bali mengalami devisit air. Jumlanya hingga 2 miliar meter kubik (m3). Demikian hasil penelitian Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bali dan Nusa Tenggara (BP, 8/12). Penyebabnya ada banyak. Alih fungsi lahan, salah satunya. Lalu seperti apa Bali harus mengelola sumber airnya?

Bali Post/ant

SENAM TERA - Presiden Jokowi mengikuti Senam Tera Indonesia di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/12) kemarin. Kegiatan Senam Tera Indonesia diikuti sekitar 20 ribu peserta dari 26 provinsi di Indonesia.

Jokowi Baca Sajak Berjudul ’’Diponegoro’’

Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat termasuk budayawan untuk terus aktif meluhuri budaya bangsa dalam menghadapi perkembangan dunia dan sentuhan budaya lain yang masuk ke Indonesia. ‘’Kita harus selalu ingat untuk terus aktif meluhuri kebudayaan Indonesia, kebudayaan nusantara, dan sekaligus menguatkan dan mengembangkan dalam menghadapi perkembangan zaman tersebut,’’ kata Presiden dalam sambutannya saat acara penyerahan Strategi Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta pada Minggu (9/12) sore. Pada acara itu Presiden juga membacakan sajak karya Chairil Anwar berjudul ‘’Diponegoro’’. Menurut Presiden, perkembangan budaya di dunia semakin kompleks disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan komunikasi juga semakin cepat. Kepala Negara menambahkan, bangsa Indonesia juga memiliki kekhasan sendiri dalam memecahkan persoalan bersama. ‘’Saya meyakini kebudayaan kita akan tetap mengakar kuat dalam ke-Indonesiaan kita dan sekaligus tumbuh subur mewarnai belantara budaya dunia berkat semangat dan kerja keras bapak ibu semuanya yang luar biasa,’’ kata Jokowi yang memuji sejumlah budayawan dan seniman yang turut hadir dalam acara itu. Pada acara itu diserahkan Strategi Kebudayaan kepada Presiden sebagai rangkaian acara Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 2018. Strategi Kebudayaan adalah kumpulan pokok-pokok pikiran dari seluruh daerah di Indonesia dalam Sidang Pleno Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Strategi itu berupaya memperkuat dan memoles hasil kerja seluruh insan kebudayaan di Indonesia yang dilakukan sejak Maret 2018. (ant)

Kasus Anak Ketua DPRD, Polisi Usut Jaringannya

Permasalahan air, baik kualitas, kuantitas maupun distribusinya dalam mewujudkan keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Bali masih menjadi persoalan. Tentu hal ini harus segera dicarikan solusi, sehingga ke depannya sumber daya air di Bali, terutama di daerah pariwisata bisa surplus. Apalagi, secara kuantitas, Bali memilikii bahan baku air yang sangat melimpah, namun secara kualitas belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Ir. Eddy Setiadi Soedjono, Dipl., S.E., M.Sc., Ph.D. mengatakan, Bali merupakan daerah tujuan pariwisata. Tentu membutuhkan air yang lebih banyak dibandingkan daerah lainnya. Secara nasional, saat ini Bali dikatakan defisit air, meskipun tidak kritis. ‘’Karenannya pemerintah di Bali harus memulai memikirkan teknologinya, sebelum terjadi krisis air,’’ jelasnya pada FGD ‘’Tantangan dan Strategi Penyediaan Air Bersih di Bali’’, Sabtu lalu. FGD diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Surabaya - Wilayah Bali di Hotel Puri Ayu Denpasar. Eddy Setiadi

mengatakan, Bali harus siap siaga untuk menanggulangi kebutuhan air yang semakin banyak tersebut. Pemerintah Bali harus bisa memanfaatkan teknologi, sehingga Bali tidak krisis dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Apalagi, Bali yang merupakan daerah tropis dengan curah hujan tinggi, tentu airnya sangat melimpah, terutama air hujan. Sehingga harus dibuatkan suatu konsep pada masyarakat agar air hujan pada saat musim hujan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air pada saat musin kemarau. Sementara itu, akademisi Unud Prof. Ir. I Nyoman Norken, S.U., Ph.D. mengatakan, prediksi krisis air di Bali, khususnya Bali Selatan sudah diteliti sejak tahun 1993. Bahkan, tahun 2015 lalu Bali harus menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun wisatawannya. Hal ini sebagian sudah dilakukan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan berbagai program, seperti Petanu, Penet, dan Waduk Buangga di Bilok Sidan. Namun, pada tahun 2015, program tersebut belum berjalan maksimal dengan berbagai

kendala, sehingga pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat tidak merata. ‘’Krisis dapat diartikan apabila supplay lebih kecil dari demand. Jangan artikan krisis seperti yang terjadi di Afrika. Dan ini sedang dihadapi Bali Selatan saat ini,’’ tandas Prof. Norken. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida I Ketut Jayada, S.T. mengatakan, saat ini BWS Bali berencana untuk membangun bendungan untuk menutupi kekurangan air yang terjadi di Denpasar. Selama ini, PDAM hanya mampu melayani sekitar 58 persen kebutuhan air bersih warga kota. Namun, Denpasar beruntung karena mempunyai air tanah yang bagus. Sehingga 42 persen masyarakatnya memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih. Kendati demikian, penggunaan air tanah yang secara terus-menerus sangat berbahaya, karena dapat menimbulkan hal negatif, seperti terjadi inklusi air asin dan penurunan muka tanah, seperti yang terjadi di Kota Jakarta. Oleh karena itu, masyarakat harus disediakan air bersih dari atas dengan membangun bendungan. ‘’Harus ada political will yang kuat untuk mengatasi ini, baik finasial, karena membangun bendungan membutuhkan dana yang besar. Sebab, kita tidak hanya memikirkan yang membutuhkan air yang kecil, tetapi yang membutuhkan air yang besar, seperti hotel,’’ pungkas Ketut Jayada. (win)

Politik Balas Budi Rentan Korupsi

Belum Ada Penanganan Serius, Abrasi di Gilimanuk Makin Parah

Kasus narkoba yang melibatkan tersangka I Putu Sweta Aprilia terus bergulir. Selain mendalami pengakuan Putu, polisi masih mengusut jaringannya. Kini pelaku masih ditahan di Mapolresta. ‘’Pokoknya, kita proses sampai tuntas.’’ Halaman 2 TPA Liar di Kuta Selatan akan Ditutup Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan akomodasi pariwisata di Kuta Selatan mengakibatkan pengelolaan sampah semakin rumit. Hal ini juga yang memicu maraknya tempat pembuangan akhir (TPA) liar di kawasan pariwisata tersebut. Kini Badung berencana menutup TPA tersebut. Halaman 3

Halaman 10 Satu Lagi Jasad Korban Ditemukan, Empat Hilang Tim gabungan TNI/Polri sudah menemukan 18 korban meninggal dalam kasus kekerasan di Nduga, Papua. Kini tim gabungan masih mencari empat korban yang masih hilang. Keempatnya adalah karyawan PT Istaka. Halaman 15

Bali Post/ant

ANTIKORUPSI - Aksi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/12) kemarin. Aksi tersebut bertujuan untuk mengimbau masyarakat agar tidak memilih calon legislatif dan pemimpin yang pernah atau sedang tersangkut kasus korupsi.

Bekasi (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para kontestan Pemilu 2019 untuk menghindari politik balas budi yang rentan memb u k a peluang korupsi. ‘’Saat ini ratarata gaji seorang kepala daerah berkisar Rp 5,1 j u t a hingga Rp 5,8 j u t a per bulan,’’ kata Ketua KPK Agus Raharjo pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi, Minggu (9/12) kemarin. Agus melanjutkan, ‘’Saat jadi kepala daerah biaya sangat mahal. Apakah dana pinjaman itu mau dihibahkan atau dikembalikan? Cara memilih pun supaya tidak

timbulkan biaya tinggi harus diperbaiki.’’ Ia mengatakan bahwa alokasi pendanaan partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.000 per suara sangat jauh dari kebutuhan partai. Situasi demikian, menurutnya, telah membuka peluang pendanaan pihak ketiga untuk kebutuhan dana pencalonan kontestan. ‘’Kita pikirkan secara dalam, apa saja peluangnya. Sistem harus terus diperbaiki agar pada akhirnya sistem penggajian kepala daerah bisa segera diperbaiki,’’ katanya. Agus mengatakan bahwa KPK telah mengusulkan kepada pemerintah agar pendanaan kontestasi pemilu bagi para pesertanya didanai secara penuh oleh keuangan pemerintah. ‘’KPK sudah usulkan itu berdasarkan kajian di banyak negara. Salah satunya adalah Jerman yang secara full membiayai kegiatan pemilu dari pemerintahnya. Secara bertahap jangan terlalu lama perlu disesuaikan,’’ katanya. Hal. 15 Pemeriksaan BPK

Rapat DPD Golkar Bali

Ada Desakan Segera Digelar Musdalub

Denpasar (Bali Post) Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) menjadi salah satu usulan yang mencuat dalam rapat antara Plt. Ketua DPD Partai Golkar Bali dengan Ketua DPD II Partai Golkar kabupaten/kota seBali. Rapat yang berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Bali, Minggu (9/12) kemarin, bahkan sempat diwarnai keributan yang diduga karena usulan tersebut. Ditemui usai rapat, Plt. Ketua DPD Partai Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih membantah ada keributan. Keributan dalam rapat terdengar sekitar pukul 13.00 Wita di lantai dua tempat berlangsungnya

rapat. Tak hanya keributan karena adu mulut, tetapi juga suara meja atau benda lain yang digebrak. Sejumlah awak media yang tengah menunggu keterangan pers di lantai satu tak diizinkan untuk naik. Beberapa kader Golkar ada yang memilih turun saat keributan itu. ‘’Tidak ada kaitan, tadi adu argumen tentang biasalah, hanya beda argumen. Tapi, tidak tentang musdalub. Saya lihat hanya tentang ‘reuni’, ngobrol yang ke belakang,’’ ujar Sumarjaya Linggih didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry. Menurut pria yang akrab disapa Demer ini, Golkar memang tidak pernah menutup

adanya adu argumen. Ia tidak sepakat bila adu argumen itu disebut sebagai keributan saat rapat. ‘’Itu debat biasa, tidak ada ribut-ribut. Kalau ada ribut, saya bawa ke kriminalitas. Cuma adu argumen, dan di Golkar itu biasa adu argumen,’’ jelasnya. Demer mengakui ada beberapa peserta rapat yang mengusulkan musdalub sebelum Pileg 2019. Namun, hal itu merupakan kewenangan pusat (DPP) untuk memberi pertimbangan apakah kebijakan itu strategis dilakukan sebelum ataupun sesudah pileg. Kalau melihat dari segi urgenitas, katanya, Plt. pun sebetulnya memiliki kewenangan yang

sama persis alias tidak ada bedanya dengan ketua definitif. ‘’Kalau wacana tadi ada, tapi kami belum terima surat resminya. Ada beberapa yang mengusulkan, tapi belum ada surat resmi. Tadi itu hanya wacana yang berkembang di sini,’’ jelas Ketua Korwil Pemenangan Pemilu Bali ini. Sekretaris DPD Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry menambahkan, musdalub di tingkat provinsi boleh dilaksanakan kalau disepakati oleh DPD kabupaten/kota. Itu pun tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPP. Oleh karena itu, usulan yang masuk akan dibawa Plt. Ketua ke DPP dan mendiskusikannya

di sana. ‘’Itu harus, walaupun lengkap tapi kalau DPP memandang itu tidak urgen dan itu akan membahayakan partai justru (tidak bisa dilaksanakan). Karena musdalub diselenggarakan DPP,’’ ujarnya. Terkait rapat kemarin, Sugawa Korry menyebut ada tiga kesimpulan yang sudah disepakati. Pertama, sosialisasi SK DPP Partai Golkar No.Kep 362/DPP/Golkar/XII/2018 tentang pemberhentian Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Hal. 15 Kesiapan Saksi

Gede Sumarjaya Linggih

Bali Post/rin


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi Senin 10 Desember 2018 | balipost.com by e-Paper KMB - Issuu