16 HALAMAN
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 83 TAHUN KE 71
Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Saber Pungli Jangan Sampai Salah Sasaran
Bisa Picu Kemarahan Desa Pakraman
Janji Tim Saber Pungli untuk tidak menyentuh ranah desa pakraman/adat kini dipertanyakan. Kalau ranah desa adat terus diobok-obok, tentu akan menimbulkan gejolak. Selain menimbulkan masalah baru, kalau salah melakukan tindakan, bisa menimbulkan kesan pelemahan desa adat.
Amandemen, Perda Desa Pakraman
OTT (operasi tangkap tangan) menjadi isu hangat di desa adat. Hal ini menyusul penangkapan juru pungut parkir di Jalan Matahari Terbit, Denpasar dan penjual karcis di objek wisata Tirta Empul, Gianyar. Reaksinya pun bermacammacam. Tentu ada pro dan kontra. Bahkan, sejumlah pemda langsung mengumpulkan pengurus desa adat untuk menyamakan persepsi agar OTT tak terulang. Sebab, pungutan yang dilakukan di sejumlah objek wisata tak dipayungi perda, hanya pararem warga desa adat.
2,5% 1,2% 2,5% 3,8%
23,3% 22%
Pendidikan Pelayanan publik Perizinan Hibah dan bantuan sosial Dana desa Pengadaan barang & jasa
LI NG
PU
DATA POLRESTA DENPASAR Pengungkapan kasus pungli tahun 2017 – 2018 sebanyak 48 kasus dan tahun 2018 ini ada 2 kasus OTT.
Irjen Pol. Dr. Petrus Golose mengikat. ‘’Kalau (sifatnya) mengikat, itu berarti bertentangan dengan undang-undang dan perda. Perda itu buat masyarakat Bali bukan polisi. Jangan dibalik. Kita mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah daerah,’’ tegasnya. Ia kembali menegaskan, pihaknya justru memperkuat desa adat. Pasalnya akan terungkap apakah memang benar kutipan-kutipan yang diambil itu untuk kepentingan desa atau malah kepentingan pribadi. Hal. 15 Kearifan Lokal
Ancam Eksistensi Desa Adat
Ketua Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Tabanan I Wayan Tontra mengatakan, dasar membuat pararem adalah awig-awig. Awig-awig dibuat berdasarkan musyawarah mufakat oleh masyarakat adat yang ditandatangani oleh pejabat adat dan pejabat pemerintah. ‘’Dalam membuat pararem, pejabat pemerintah pun mengetahui dan menyetujui. Jadi kalau dibilang tidak sah, ada kesepakatannya,’’ ujar Tontra. Menurutnya, desa adat melakukan pungutan tidak selalu semena-mena, tetapi ada kesepakatan dan aturan yang mendasari. Mengenai adanya perangkat adat yang di-OTT saat melakukan pungutan adat, menurut Tontra, harus dibahas bersama. Pemerintah dan desa adat harus duduk bersama dan tidak saling menyalahkan. ‘’Jangan lupa awig-awig ada yang tidak tertulis dan diterapkan sesuai kesepakatan warga adat. Jadi ini perlu dibahas bersama agar tidak saling menyalahkan,’’ jelasnya. Akademisi Fakultas Hukum Unud Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudi, S.H. menegaskan, untuk mencegah OTT maka paling kuat harus dibuatkan perda. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan. Perda Desa Pakraman Nomor 3/2003 yang ada saat ini harus diamandemen. Termasuk dalam kaitan penduduk pendatang, kewajiban dari penduduk pendatang seperti apa. Itu harus diatur secara tegas di perda. Hal. 15 Hukum Negara
Tim Saber Pungli Provinsi Bali menerima 121 aduan masyarakat terkait pungli pada 2017.
Tim Saber Pungli sudah beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bali. Bahkan sejumlah petugas parkir dan penjual karcis masuk objek wisata menjadi sasaran. Padahal mereka merupakan ‘’petugas’’ desa adat yang ditugaskan untuk itu. Lalu apa tanggapan Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose. Bagaimana pula ia menilai kearifan lokal yang selama ini harus dijalankan dan dilestarikan oleh krama Bali? OTT pungli khususnya terhadap juru pungut dari desa adat yang dilakukan kepolisian, menuai pro dan kontra. Menyikapi hal itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose angkat bicara dan menegaskan penindakan tersebut berdasarkan undangundang serta Perda Provinsi Bali. ‘’Jangankan di desa, coba lihat berapa bupati yang masuk penjara, berapa wali kota, berapa gubernur, karena menyalahgunakan kewenangannya. Saat ini memang ada Operasi Saber Pungli yang harus kita lakukan,’’ tegas Kapolda Golose, Jumat (9/11) kemarin. Terkait ada dugaan upaya melemahkan peran desa adat, Golose langsung membantahnya. ‘’Tindakan kami bukan melemahkan tapi justru menguatkan desa adat. Jangan dibalik-balik,’’ tandas Golose usai memimpin sertijab lima pejabat utama Polda Bali dan dua Kapolres di Gedung PRG Mapolda Bali. Menurutnya, dalam Perda Provinsi Bali sudah jelas menyebutkan yang diperbolehkan yaitu mengambil dari aset di desa, kontribusi warga desa dan pihak ketiga yang tidak
Bendesa Agung MUDP Jero Gede Suwena Putus Upadesa mengatakan, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) sejatinya telah banyak mengadakan pertemuan dengan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) terkait pungutan yang dilakukan desa pakraman. Pada intinya sudah disepakati tim Saber Pungli tidak akan menyentuh ranah desa pakraman. Namun, MUDP mempersilakan adanya penindakan pada pihak-pihak yang mengatasnamakan pecalang atau desa pakraman tanpa dasar aturan yang jelas. Hal. 15 Bentuk Pemerasan
KASUS OTT PUNGLI DI BALI
Saber Pungli Berpatokan Undang-undang dan Perda
Denpasar (Bali Post) Sekitar setahun yang lalu, DPRD Bali lewat Komisi I sempat mengadakan rapat kerja mengenai pungutan di desa adat. Kala itu sebetulnya sudah ada kesepakatan, tetapi hingga kini belum jelas tindak lanjutnya. Yakni pararem atau awig-awig yang mengatur tentang pungutan di desa adat harus memiliki rekomendasi persetujuan dari bupati/wali kota. ‘’Mungkin ini tidak dijalankan. Selama itu tidak mendapat rekomendasi dari bupati atau wali kota, bagi Saber Pungli ya… tetap pelanggaran. Saber Pungli kan bertindak sesuai koridor hukum. Itu terakhir kesepakatan kita dulu,’’ ungkap Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya, Jumat (9/11) kemarin. Menurut Tama, rapat kerja sebelumnya telah melibatkan
- 16 Desember 2016 Pungli pengurusan sertifikat tanah di Kantor Desa Tulikup, Gianyar. Diamankan 3 orang dan uang Rp 30 juta. - 31 Maret 2018 Tertangkap tangan pungli, 6 petugas Pos KTP Gilimanuk diamankan. Enam petugas Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk diamankan Tim Saber Pungli Kabupaten Jembrana, Sabtu (31/3) malam. - 10 Mei 2018 OTT juru parkir di tepi Jalan Legian Kelod Gang Dewi Sri, Kuta, Badung. Tarif parkir lima kali lipat tarif biasa. - 16 Juni 2017 Polda Bali OTT di Dinas Perizinan Gianyar. Kabid B diamankan dan uang Rp 15 juta. - 20 Juli 2018 OTT pungli pengurusan sertifikat tanah di Desa Buahan, Gianyar. Kadus Buahan diamankan karena melakukan pungli Rp 25 juta kepada korban.
- 29 Agustus 2018 Jajaran Polres Buleleng pengungkap kasus pungli dalam pelaksanaan Program Agraria Nasional (Prona). Tim penyidik Tipikor menetapkan dua tersangka yakni aparat kelurahan di Kecamatan Buleleng dan seorang oknum perangkat desa di Kecamatan Banjar. - 26 September 2017 Bendesa Adat Tanjung Benoa diperiksa dalam kasus dugaan pungli. Ia diperiksa dalam kasus pungli perusahaan water sport di Desa Tanjung Benoa, Kuta Selatan. Dasar pungutan tersebut pararem desa dalam upaya gali potensi desa. - 6 November 2018 Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Bali menangkap 11 orang. Dugaan pungli di Pantai Matahari Terbit di antaranya dengan menarik karcis masuk kendaraan roda dua sebesar Rp 2 ribu, kendaraan roda empat sebesar Rp 5 ribu, kendaraan untuk bus pariwisata sebesar Rp 20 ribu. - 7 November 2018 OTT oleh tim Satreskrim Polresta Denpasar terhadap seorang klian adat di Denpasar. Ia diduga terlibat pungli bagi penduduk pendatang .
Kapolresta Baru Janji Tindak Tegas Preman Serah terima jabatan (sertijab) Kapolresta Denpasar, Kapolres Klungkung dan beberapa pejabat utama Polda dilaksanakan Jumat (9/11) kemarin. Kapolresta Denpasar yang baru, AKBP Ruddi Setiawan, berjanji akan menindak tegas preman jika masih berani membuat resah. Halaman 2 Dinilai Langgar Aturan, Empat Toko Segera Ditutup Instruksi Gubernur Bali untuk menutup toko-toko yang masuk dalam jaringan mafia Tiongkok, langsung ditindaklanjuti Pemkab Badung.Satpol PP telah melayangkan empat surat teguran untuk menutup usaha yang dinilai melanggar aturan. Halaman 3
Tim Saber Pungli, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali serta diketahui MUDP. Mestinya, kesepakatan yang dibangun dalam rapat kerja disosialisasikan kepada desa adat/pakraman. Meskipun ada pararem, masih dianggap rancu tanpa adanya rekomendasi bupati/wali kota. Tama mengaku akan mengundang kembali pihak-pihak terkait untuk membahas masalah ini. Pihaknya khawatir, apabila terus ada upaya penindakan, akan mengancam eksistensi desa adat itu sendiri. Apalagi, beberapa desa masih memberlakukan pungutan untuk kepentingan adat masingmasing. ‘’Perlu duduk bersama supaya jelas mana yang boleh, mana yang tidak. Termasuk juga MUDP nanti kita undang lagi biar jelas,’’ tandasnya. (kmb32)
Pembinaan Kurang Optimal, Puluhan LPD di Buleleng Macet Buleleng dibayangi maraknya LPD bermasalah. Dari 169 LPD yang beroperasi di Bali Utara, sampai tahun ini tercatat 22 LPD dikategorikan macet. Bahkan, kondisi LPD itu nyaris tidak bisa aktif kembali Halaman 8 Satpol PP Tak Jalankan Instruksi Gubernur Sekretaris Komisi III DPRD Bali I Ketut Kariyasa Adnyana mengaku kecewa dengan Satpol PP. Pasalnya, Satpol PP tak menjalankan instruksi Gubernur Bali Wayan Koster untuk menutup tokotoko jaringan Tiongkok yang tidak berizin dan berizin namun melakukan praktik bisnis tidak sehat, Jumat (9/11) kemarin. Halaman 15
Cegah Kanker Leher Rahim
Putri Suastini Koster Gelar IVA Test dan Sadanis Gratis
LEPAS BALON - Ny. Putri Koster didampingi pengurus PKK kabupaten/kota dan undangan melepas balon pada acara IVA test dan Sadanis serangkaian memperingati Hari Kesehatan Nasional. Acara dipusatkan di Wantilan Gedung Pers Bali Ketut Nadha, Jumat (9/11) kemarin.
KANKER leher rahim dan kanker payudara merupakan jenis kanker terbanyak dijumpai di Indonesia. Setiap tahunnya jumlah penderita kanker di dunia mengalami peningkatan, diperkirakan 14,1 juta kasus kanker baru yang muncul dan pada tahun yang sama terdapat 8,2 juta kematian karena kanker. Guna mencegah hal tersebut dan melindungi kesehatan perempuan maka Nyonya Putri Suastini Koster, Ketua TP PKK Provinsi Bali, bekerja sama dengan lintas sektor menggelar Gebyar Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara melalui IVA Test dan Sadanis. Acara yang dihadiri ratusan ibu-ibu itu dipusat-
kan di Wantilan Gedung Pers Bali Ketut Nadha, Denpasar, Jumat (9/11) kemarin. Dalam sambutannya, Ny. Putri Koster mengatakan, gerakan nasional pencegahan dan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara pada perempuan adalah untuk menurunkan kematian pada ibu-ibu. Salah satu upaya yang perlu dilakukan bersama yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kanker, serta mendorong lintas sektor lainnya serta individu juga masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah penyakit mematikan tersebut. Untuk itu, Putri Suas-
tini Koster berharap upaya preventif yang telah dikembangkan dalam program deteksi dini kanker leher rahim melalui metode Inisiasi Visual Asam Asetat (IVA) dan pemeriksaan payudara secara klinis dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker. Di samping itu, ia juga berharap kegiatan tersebut dapat mendorong upaya kuat dalam meningkatkan cakupan deteksi dini pencegahan kanker. ‘’Saya minta para hadirin yang ada di sini maupun yang sudah mengikuti pemeriksaan hari ini agar menggetoktularkan kepada masyarakat yang lain khususnya para perempuan,
terlebih para ibu rumah tangga tentang pentingnya pemeriksaan dini kanker leher rahim. Karena saya ingin wanita Bali itu selain cantik di luar juga cantik di dalam dengan menjaga kesehatannya. Sebab, ibu adalah garda terdepan kesejahteraan keluarga,’’ pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka deteksi dini kanker di kalangan perempuan. Kegiatan ini juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Hal. 15 Enam Ribu