TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU UMANIS, 10 SEPTEMBER 2011
24 HALAMAN NOMOR 24 TAHUN KE 64 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Rekaman CCTV New York dan Washington Diancam Bom Nazar Diatur Pengacara Jelang Peringatan 11 September
New York Aparat keamanan AS, Jumat (9/9) malam kemarin dalam kewaspadaan tinggi setelah adanya informasi intelijen terbaru menyebutkan kelompok militan Al-Qaeda berencana meledakkan bom mobil di jembatan atau terowongan di kota New York dan Washington DC, menjelang peringatan 10 tahun serangan 11 September, Minggu (11/9) besok. Informasi tersebut diterima komunitas intelijen AS, Rabu (7/9), menjelang tengah malam dan terus dilacak kebenarannya sepanjang Jumat kemarin waktu Indonesia. ‘’Ada informasi ancaman yang spesifik, kredibel, tetapi belum bisa dikonfirmasi,’’ kata Janice Fedarcyk, Asisten Direktur Biro Investigasi Federal AS (FBI) Divisi New York. Hal. 23 Ancaman Serius
BOM - New York dan Washington diteror bom, menjelang peringatan runtuhnya WTC saat dibom 11 September 2001.
Kondisi RSUD Negara
Dokter Kurang, Rujukan Jauh PASIEN dari Jembrana yang paling jarang mendapat pelayanan kesehatan jika memang rumah sakit internasional (RSI) dibangun di Denpasar. Bila dibandingkan pasien lain di Bali, pasien dari Kabupaten Jembrana paling jauh bila harus mengalami rujukan ke Denpasar. Bayangkan, perlu minimal tiga jam untuk mencapai RS rujukan. Selain keterbatasan peralatan kesehatan, RSUD Negara juga kekurangan dokter spesialis. Belum lagi cakupan kamar yang lebih sering overload karena keterbatasan bed dan ruangan. Terutama untuk pasien kelas III yang memang disubsidi oleh pemerintah. Hal. 23 Soal Ambulans
Bali Post/ist
Jakarta (Bali Post) Nazaruddin kembali ‘’bernyanyi’’ di hadapan Komite Etik KPK, namun keterangannya dianggap tak konsisten. Anggota Komite Etik KPK Syafii Ma’arif pun tak percaya. ‘’Kemarin kan bukan kita yang minta, itu saya rasa pengacaranya yang mengatur,’’ kata Syafii di Gedung KPK, Jumat (9/9) kemarin. Menurut mantan Ketua PP Muhammadiyah ini, keterangan Nazar kemarin sebetulnya tidak diperlukan lagi. Hanya, permintaan dari pihak pengacara tak dapat ditolak. Buya Syafii juga menambahkan, rekaman CCTV pertemuan antara Nazarudin dan Chandra Hamzah yang sempat disebut-sebut ada, hingga kini belum diterima. ‘’Yang janji itu kan pengacara, tetapi ternyata belum ada juga,’’ imbuhnya. Nazaruddin kemarin kembali menebar tudingan ke sejumlah pihak. Padahal di awal pemeriksaan Komite Etik, Nazaruddin tak mau bicara. Langgar Kode Etik Anggota Komite Etik KPK Syafii Ma’arif memberi sinyalemen adanya pelanggaran kode etik oleh salah satu pimpinan KPK. Namun, indikasi itu masih perlu pembuktian lebih jauh. Siapa pimpinan KPK yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, Syafii belum mau memberikan penjelasan. Yang pasti, proses klarifikasi belum dilakukan. ‘’Yang bersangkutan kan belum ketemu. Jadi kita memang belum bisa memastikannya,’’ sambungnya. KPK, Jumat kemarin juga memanggil aktivis media sosial Iwan Piliang. Dia dimintai keterangan terkait kronologi wawancara via skype dengan M Nazaruddin. (kmb/010)
PPATK Kantongi Aliran Dana ke Istri Muhaimin Jakarta (Bali Post) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengantongi aliran dana ke rekening milik istri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, staf ahli Muhaimin, Fauzi, dan adik ipar Muhaimin, Alam.
Bali Post/dok
RSUD - Kondisi RSUD Negara di Jembrana yang memprihatinkan.
Ketua DPRD Jembrana
Tolak RSI, Setuju Pustu KETUA DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa dengan tegas menolak rencana pembangunan rumah sakit internasional (RSI) oleh Pemrov Bali. Politisi asal Dauhwaru ini mengatakan dana miliaran itu akan lebih berguna apabila untuk menBali Post/olo goptimalkan puskesmasKetut Sugiasa puskesmas di desa hingga kecamatan. Apalagi Jembrana pada awal bulan Oktober ini sudah akan bergabung dengan JKBM, praktis puskesmas pembantu (pustu) sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat bawah. ‘’Akan sangat bermanfaat apabila dana itu (untuk RSI) digunakan untuk membantu kabupaten di Bali mengembangkan pustu dan puskesmas. Karena tidak semua kabupaten jaraknya dekat dengan rujukan (RS Sanglah), seperti Jembrana,’’ ujarnya. Hal. 23 Sebagian Ditutup
PPATK akan memberikan laporan kepada KPK terkait aliran dana tersebut. Menurut Kepala PPATK Yunus Hussein, pihaknya masih menunggu permintaan untuk membuka aliran dana ke rekening tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila KPK memintanya, kita akan berikan,’’ kata Yunus Husein di Jakarta, Jumat (9/9) kemarin.
Yunus menambahkan, pihaknya telah diminta oleh KPK terkait transaksi terhadap ketiga orang yang ditangkap, yakni Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans Dadong Irbarelawan. Hal. 23 Empat Transaksi Mencurigakan
Bali Post/ade
DISITA - Polisi menyita topeng dan foto Presiden SBY dari demonstran yang tergabung dalam Pemuda Cinta Tanah Air yang akan berunjuk rasa ke Istana Merdeka, Jumat (9/9) kemarin.
Marzuki Sentil PDI-P dan PKS
Anggotanya Dipenjara Belum Dipecat Jakarta (Bali Post) Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik fraksi-fraksi lain di DPR yang terkesan lamban dalam mengganti anggota-anggota yang bermasalah, baik terkait persoalan etika maupun hukum. Hal itu diungkapkan Marzuki Alie usai pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) tersangka kasus suap Kemenpora, Muhammad Nazaruddin, yang digantikan oleh Siti Romlah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/9) kemarin. Menurutnya, keputusan Partai Demokrat dalam mengganti Nazaruddin patut diapresiasi dan semestinya dapat ditiru oleh partai lain, karena merupakan suatu terobosan dibandingkan fraksi lain yang kadernya bermasalah tetapi tidak ada tindakan. Hal. 23 Ingin Masuk DPR
Bali Post/ade
PAW - Ketua DPR Marzuki Alie (kiri) menyalami anggota DPR PAW Siti Romlah yang menggantikan Nazaruddin, Jumat kemarin.
Direktur RSUP Sanglah
Dahulukan Pelayanan Pasien Miskin, Baru Bangun RSI DALAM meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pelayanan dan keselamatan pasien, bukan fokus pada peningkatan fasilitas berupa gedung mewah dan akomodasi yang hanya bisa dinikmati masyarakat menengah ke atas. Maraknya pelayanan kesehatan dengan titel internasional bukan berarti pelayanan sudah bertaraf internasional. Bukan perkara mudah untuk membangun rumah sakit internasional (RSI). Masih ada proses panjang yang harus dilakukan agar lembaga pelayanan kesehatan dalam hal ini harus mengikuti proses akreditasi, baik oleh pemerintah maupun internasional. Salah satu RS yang hendak menuju RSI atau kelas dunia adalah RS
Bali Post/dok
Wayan Sutarga
Sanglah. Untuk itu, RS Sanglah mengikuti proses akreditasi JCI (Join Commitee International) yang diakui secara internasional. Pencanangan RS Sanglah sebagai kelas dunia digelar Selasa (9/8) lalu dan target untuk mendapatkan akreditasi internasional pada 2012. Direktur Utama RS Sanglah dr. I Wayan Sutarga memaparkan, pelayanan kesehatan harus seimbang antara kualitas dan efisiensi. Pelayanan yang terlalu mementingkan kualitas tentunya akan berimbas pada banyaknya biaya yang diperlukan, sehingga tidak bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Sementara jika terlalu menekankan pada efisiensi, tentunya akan berpengaruh pada kualitas pelayanan. Untuk itu, RS Sanglah menjadikan JCI sebagai
model atau contoh standar pelayanan. Menurutnya, ada tiga jenis RS yaitu RS mewah, RS canggih dan RSI. RS mewah artinya RS yang disediakan fasilitas berupa gedung mewah dan fasilitas mewah lainnya. Sementara RS canggih adalah RS yang dilengkapi oleh teknologi yang canggih. ‘’RS mewah maupun RS canggih bukan berarti sudah berstandar internasional,’’ papar Sutarga. Tipe RSI, lanjut Sutarga, tidak harus mewah ataupun dilengkapi dengan peralatan canggih. RSI harus memiliki pelayanan yang berkualitas tinggi dalam hal ini pelayanan pada pasien yang mementingkan keselamatan pasien. Hal. 23 Sebelum RSI
Masih Terima Gaji Jakarta (Bali Post) Ketua DPR Marzuki Alie meminta anggota DPR yang tersangkut masalah hukum harus distop gaji bulanannya. Ia mengakui masih banyak anggota DPR yang bermasalah dengan hukum, masih menerima gaji. Inilah,
katanya, kelemahan dari peraturan perundang-undangan. ‘’Anggota DPR-RI dari FPKS Arifinto dan Misbakhun sedang diproses pemberhentiannya oleh PKS. Hal. 23 Stop Gaji