Edisi Rabu 10 Juli 2019 | balipost.com

Page 1

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Bali Post/ant

ALAT BUKTI - Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (9/7) kemarin menggelar sidang perdana beragenda pemeriksaan pendahuluan atau memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti.

260 Kasus Pileg Maju ke MK, Termasuk Bali

Jakarta (Bali Post) Mahkamah Konstitusi (MK) memulai sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu Legislatif 2019, Selasa (9/7) kemarin. Sidang dimulai dengan agenda pemeriksaan perkara hingga 12 Juli 2019. MK telah meregistrasi sengketa pileg mulai 1 Juli lalu. Dari 340 permohonan, hanya 260 yang diregistrasi oleh MK karena banyak permohonan yang diketahui ganda. ‘’Putusan akan dibacakan antara tanggal 6 sampai 9 Agustus 2019, semoga tanggal 9 sudah kelar,’’ ungkap Juru Bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (9/7) kemarin. Dia menjelaskan, untuk agenda perdana KPU menghadapi sidang pendahuluan

PHPU legislatif untuk pemeriksaan lima provinsi yaitu Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Provinsi Maluku Utara dan Papua. Untuk Provinsi Bali, MK telah mengagendakan pemeriksaan permohonan perkara pada Jumat, 12 Juli 2019. Pada pemeriksaan di hari terakhir nanti itu, selain Bali, MK juga memeriksa perkara di 10 provinsi lainnya yaitu Provinsi Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu dan Riau, Kalimantan Selatan. Untuk mempercepat proses persidangan, tiap gugatan akan disidangkan oleh tiga panel hakim yang masingmasing panel terdiri dari tiga orang hakim.

Tiap panel ini akan menangani sengketa yang berbeda sesuai wilayah masing-masing. Panel I yang terdiri dari hakim Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat akan menangani 82 perkara DPRD/ DPR dan tiga perkara DPD Kemudian panel II yang terdiri dari hakim Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul akan menangani 86 perkara DPRD/ DPR dan tiga perkara DPD. Sementara panel III terdiri dari hakim I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams menangani 82 perkara DPRD/DPR dan empat perkara DPD. Sebelumnya MK telah meregistrasi sengketa pileg mulai 1 Juli lalu. Dari 340 permohonan, hanya 260 yang diregistrasi oleh MK karena banyak permohonan yang diketahui ganda. (kmb4)

Jakarta (Bali Post) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan gugatan kasasi kedua yang mengatasnamakan pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi ke Mahkamah Agung (MA), tanpa sepengetahuan partainya dan Prabowo-Sandi. ‘’Saya sudah konfirmasi ke Pak Sandiaga, beliau tidak tahu soal itu karena yang dipakai kuasa yang lama,’’ kata Dasco, di Jakarta, Selasa (9/7) kemarin. Dia mengatakan, kasasi kedua itu merupakan perkara yang sebelumnya ditolak MA karena persoalan administrasi. Menurutnya, kasasi kedua itu menggunakan kuasa yang lama dan tanpa sepengeta-

huan pihaknya memasukkan kembali gugatan. ‘’Kuasa hukum dengan kuasa yang lama tanpa sepengetahuan kami memasukkan kembali gugatannya,’’ ujarnya. Sebelumnya, ketua kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widowo dan KH Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pasangan caprescawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kembali mempermasalahkan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, PrabowoSandi mengajukan kasasi sekali lagi ke Mahkamah Agung dan telah diregister dengan Perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli

2019. ‘’Perkara ini kini sedang diperiksa MA yang tengah dalam proses menunggu tanggapan KPU dan Bawaslu selaku termohon,’’ kata Yusril. Menurutnya, pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo dan Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Perkara tersebut, menurut Yusril, sebelumnya telah diajukan ke Bawaslu oleh Ketua BPN Prabowo Sandiaga, Djoko Santoso, namun dinyatakan perkara pelanggaran administrasi TSM itu tidak dapat diterima atau N.O (niet ontvanklijk verklaard). (ant)

Gugatan Kasasi Kedua Tanpa Sepengetahuan Prabowo-Sandi

Kasus BLBI, MA Bebaskan Syafruddin Temenggung Jakarta (Bali Post) – Terdakwa kasus BLBI mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim Mahkamah Agung (MA), Selasa (9/7) kemarin. Pernyataan ini disampaikan Kepala Biro Hukum Humas Abdullah pada jumpa pers di media center MA, Jakarta Pusat. ‘’Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuannya, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan,’’ ucap Abdullah saat membacakan amar putusan kasasi. Berdasarkan surat putusan tersebut menyatakan bahwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun perbuatannya dinyatakan bukan suatu tindak pidana. ‘’Ini baru amarnya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya nanti putusan lengkapnya akan dibacakan, karena memang baru diputuskan hari ini

langsung kami sampaikan,’’ tambah Abdullah. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi 15 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar dalam perkara korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia

(BDNI). Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu lebih berat dibanding putusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018 yang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp 700 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung. (ant)

Jakarta (Bali Post) – KPK menilai putusan bebas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung oleh Makmamah Agung (MA) tergolong ‘’aneh bin ajaib’’. ‘’Pertama KPK menghormati putusan MA. Meski demikian, KPK merasa kaget karena putusan ini ‘aneh bin ajaib’ karena bertentangan dengan putusan hakim PN (Pengadilan Negeri) dan PT (Pengadilan Tinggi),’’ kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (9/7) kemarin. Adapun majelis kasasi terdiri atas hakim Salman Luthan selaku ketua dengan anggota

hakim Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Asikin. ‘’Ketiga hakim kasasi berpendapat bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung dianggap terbukti melakukan perbuatan sebagai mana didakwakan kepadanya. Tapi para hakim MA berbeda pendapat bahwa perbuatan terdakwa yaitu perbuatan pidana (hakim Salman Luthan), perbuatan perdata (Syamsul Rakan Chaniago) dan perbuatan administrasi (Mohamad Askin). Ketiga pendapat yang berbeda seperti ini mungkin baru kali ini terjadi,’’ tambah Laode. Ketua majelis Salman Luthan sependapat djudex factii

pengadilan tingkat banding. Hakim anggota I, Syamsul Rakan Chaniago, berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan anggota 2 berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan hukum adminsitrasi. Laode mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu putusan lengkap dari MA untuk memutuskan langkah hukum selanjutnya meski tetap akan membebaskan Syafruddin dari rumah tahanan gedung KPK. ‘’Sekarang kami sedang pikirpikir dan menunggu putusan lengkap dari MA, tapi KPK harus tunduk pada putusan pengadilan (untuk melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung),’’ ungkap Laode. (ant)

Tiga Hakim Beda Pendapat

PENGUMUMAN SBMPTN 2019/2020 DI HALAMAN 4 - 5

Bali Post/ant

TINGGALKAN RUTAN - Syafruddin Arsyad Temenggung mengangkat jempol saat meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.