Edisi Jumat 10 Januari 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

12 HALAMAN

NOMOR 144 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

jumat kliwon, 10 januari 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Ditarget Cepat Ditangkap

Bongkar Kasus Wayan Candra

Pasar Umum Negara Rusak

Kasus pembunuhan Ni Ketut Raning Siartini di Jalan Waribang, Dentim, mendapat perhatian khusus Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan. Ia pun memasang target pembunuh korban cepat ditangkap.

Kasus TPPU mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra makin melebar. Salah satu yang ikut terseret adalah sepupu terpidana Candra, I Nengah Nata Wisnaya. Sejumlah saksi membeberkan ‘’cara kerja’’ Candra dalam kasus TPPU. KLUNGKUNG | HAL. 7

Sejumlah bangunan di Pasar Umum Negara mengalami kerusakan. Tak hanya kios di bagian dalam, kerusakan juga dialami toko di depan. Kini pemda berencana merenovasi melibatkan pedagang.

DENPASAR | HAL. 2

JEMBRANA | HAL. 11

Angkutan Konvensional Vs Online di Bali

Jangan Sampai Jadi Bom Waktu

Berlarut-larutnya konflik angkutan online dengan angkutan konvensional dinilai karena kedua belah pihak enggan mencari solusi bersama. Dalam konteks Bali, konflik kedua belah pihak jika tak terselesaikan akan berimplikasi pada kehilangan kesempatan meraup rezeki dari sektor transportasi. Untuk itu, baik konvensional maupun online harus mau duduk bersama mencari jalan keluar. Kalau tidak, tentu hal ini akan berpotensi menjadi bom waktu.

K

etua Masyarakat Transportasi Indonesia Rai Ridartha mengatakan, kedua pihak harus mengedepankan prinsip manyama braya. Ia tidak ingin menyalahkan atau membenarkan salah satu pihak. Kedua belah pihak sama-sama benar dan sama-sama salah. Yang terpenting sekarang mencari solusi bersama dengan mengedepankan prinsip manyama braya. ‘’Ayo kita pikirkan bersama jalan keluar terbaik.

Mari cari solusi,’’ kata Rai menanggapi kedatangan sopir angkutan konvensional yang tergabung dalam Bali Transportasi Bersatu (BTB) ke Jaya Sabha, Rabu (8/1) lalu.

Hal. 11 Duduk Bersama

’’Kalau penumpang diberikan pelayanan yang terbaik, penumpang akan rela menggunakan angkutan konvensional. Prinsipnya harga tidak terlalu jauh selisihnya. Rebutlah hati penumpang.’’

Rai Ridartha Ketua MTI

Tumbuhkan Ekonomi Lokal ADAPTASI merupakan solusi, nampaknya tidak berlaku di Desa Canggu dalam hal transportasi. Di saat ojek daring tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia, Desa Canggu justru asyik menumbuhkan ekonomi lokal dengan memberdayakan masyarakat menjadi pengelola transportasi.

Kepala Desa Canggu I Nengah Lana, S.H. mengatakan, Desa Canggu telah memiliki sistem transportasi konvensional di seluruh Desa Canggu. ‘’Transpor lain tidak diperbolehkan masuk, termasuk semua transpor online karena kita di Canggu sudah punya banyak transpor dengan anggotanya ratusan,’’ ujarnya, Kamis (9/1) kemarin.

Hal. 11 Roda Empat

Jalan Terjal Golkan Pergub Transportasi Berbasis Pangkalan Pergub yang mengatur tentang transportasi berbasis pangkalan saat ini masih dikoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri. Hingga kini belum ada acuan secara hukum di tingkat nasional untuk aturan sejenis. Ini berarti langkah menggolkan pergub tersebut akan menghadapi jalan terjal.

Meski demikian, pihak Pemprov Bali nampaknya tetap optimistis pergub itu akan lolos.

Optimisme disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta. Ia mengatakan peluang pergub ini disetujui cukup terbuka. Tinggal sekarang menjelaskan kenapa regulasi ini dibuat karena memang belum ada acuan sebelumnya. ‘’Karena ini acuannya belum ada, ya… kita harus

kembangkan. Seperti apa dasar pemikirannya, kemudian ke depannya seperti apa. Itu kan harus dibicarakan,’’ ujarnya, Kamis (9/1) kemarin.

Menurut Samsi, pergub tidak bisa hanya disampaikan ke Kemendagri dan saat ada koreksi langsung diterima begitu saja. Pasalnya, ada aturan yang mau dikembangkan meskipun tidak mudah. Pihaknya baru akan diterima oleh Kemendagri untuk menjelaskan hal tersebut di Jakarta, Jumat (10/1) ini.

Dikatakannya, pergub tentang transportasi berbasis pangkalan utamanya mengatur pangkalan di daerah-daerah wisata.

Tujuannya untuk menegakkan etika dan ketertiban di dalam tata laksana transportasi.

Sementara itu, para sopir pariwisata konvensional yang

tergabung dalam asosiasi Bali Transportasi Bersatu (BTB) sangat berharap pergub tentang transportasi berbasis pangkalan segera terbit. Apalagi saat ini, peraturan yang sudah disetujui yakni pergub tentang transportasi berbasis aplikasi kerap dilanggar.

Hal. 11 KTP Bali TRANSPORTASI - Beberapa kawasan wisata di Badung memasang imbauan kepada transportasi online untuk tidak mengambil penumpang. Nampak ojek online melintas di depan poster imbauan di Pererenan, Badung, Kamis (9/1) kemarin.

Pasca-OTT Anggota KPU Harian Bisnis Bali Genjot Pendapatan Petani Pembangunan pertanian di Bali masih memiliki potensi untuk dikembangkan.

Sayangnya, hingga kini petani di Bali masih dihadapkan pada pendapatan dan kesejahteraan yang belum memadai. Mengapa? www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Pedagang Jagung Jabat Perbekel Di antara 21 perbekel di Karangasem yang dilantik, Kamis (9/1) kemarin, ada I Nengah Kariasa. Pedagang jagung urab ini mengalahkan petahana yang juga kakaknya.

www.denpostnews.com

Penyidik KPK Datangi Kantor DPP PDI-P Jakarta (Bali Post) – KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan. Dalam OTT itu ada sejumlah pihak yang ikut diamankan. Pascapenangkapan, KPK pun bergerak cepat.

Selain menyegel rumah dinas Wahyu Setiawan, penyidik KPK juga mendatangi kantor DISEGEL - Ruang kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan disegel KPK, Kamis (9/1) kemarin. Selain ruang kerja, rumah dinasnya juga disegel.

DPP PDI Perjuangan. Namun kedatangan mereka dihalangi masuk oleh Pamdal di kantor itu.

Kapolsek Metro Menteng Jakarta Pusat Komisaris Polisi Guntur Muhammad Thariq membenarkan adanya penyelidik KPK dilarang masuk ke Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Kamis (9/1) pagi.

Menurut Guntur, penyelidik KPK dilarang masuk karena kurangnya persyaratan administrasi terkait penggeledahan tersebut hingga berujung keributan dengan pengamanan dalam (pamdal)

gedung kantor partai berlambang banteng bermoncong putih itu. ‘’Ya, tadi memang ada beberapa orang yang ingin masuk ke dalam, namun memang karena tak lengkap administrasinya, makanya tak bisa,’’ kata Guntur, Kamis kemarin.

Guntur mengatakan, informasi kericuhan itu dia dapat dari laporan petugas yang melakukan pengamanan di sekitar Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang letaknya bersebelahan dengan DPP PDI-P. Hal. 11 Hanya Memantau

Jumat Kliwon, 10 Januari 2020

Kumpulkan Kepala OPD

FIGUR Calon Ketum PGRI Bali JAJARAN guru dan PGRI Bali akan melakukan pemilihan ketua umum (ketum) baru pada rakerda, Sabtu (11/1) besok. Penjaringan bakal calon sudah memasuki tahap akhir. Guru dan pengurus cabang PGRI Kota Denpasar dan YPLP Kota PGRI Denpasar mencalonkan Komang Artha Saputra, S.Pd., M.Pd. sebagai calon Ketum PGRI Bali. Komang Artha Saputra adalah sosok guru aktif dan penuh kreatif. Dia kini menjabat sebagai Sekretaris Umum (Sekum) PGRI Kota Denpasar, Wakil Sekretaris YPLP Provinsi PGRI Bali, Sekum YPLP Kota PGRI Denpasar dan masih aktif sebagai Kepala SMA PGRI 2 Denpasar.

Makanya Komang Artha Saputra, tokoh PGRI suka bekerja keras dan menjadi panutan bagi rekan-rekannya.

Mendapat kepercayaan akan memimpin PGRI Bali, Komang Artha Saputra, M.Pd. mengaku siap mengemban amanah berat tersebut. Dia berani bersaing karena rekan-rekan di bawah mencalonkan dirinya. Dia bertekad untuk melanjutkan dan memperkuat program PGRI Bali sebelumnya, termasuk menjalin komunikasi intensif dengan Gubernur Bali Wayan Koster yang ikut berjuang melahirkan UU Guru dan TPG, serta mem-PNS-kan guru bantu. Dia berjanji berjuang soal nasib guru honorer untuk diangkat menjadi guru P3K (Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Selain itu, menjadikan profesi guru semakin sejahtera dan bermartabat.

Dia mendukung visi Gubernur ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Komang Artha Saputra dinilai sudah biasa di lapangan dan banyak memiliki anak buah andal untuk bekerja. Makanya Komang Artha Saputra dinilai sudah mendarah daging dengan PGRI Bali dan YPLP se-Bali. Komang Artha Saputra mengaku akan tandem dengan calon Sekum Aryasuda. Keduanya dinilai banyak berjuang dengan Pengurus PGRI Pusat guna menjadikan guru sebagai profesi. Termasuk sering bertemu dengan Wayan Koster di Komisi X saat memperjuangkan lahirnya UU Guru, TPG, hingga guru bantu. Makanya sejumlah komponen menilai Komang Artha Saputra dikenal dekat dengan kalangan bawah dan atas ini pantas dan wajar dipilih memimpin PGRI Bali. (ad212)

Gubernur Koster Target 2020 Genjot Pelaksanaan Program PASCAMELANTIK para pejabat di struktur baru Pemerintah Provinsi Bali pada 2 Januari 2020, Gubernur Bali Wayan Koster tancap gas dengan mengumpulkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretaris di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Dalam rapat pleno yang digelar di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (9/1) kemarin, Gubernur Bali Wayan Koster yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra memberikan pengarahan selama tiga jam penuh untuk memperkuat dan menajamkan program kerja tahun 2020, dalam rangka pencapaian visi ‘‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. “Saya memandang ini harus dilakukan di awal tahun, karena saya ingin langkah cepat,” kata Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Gubernur Koster menilai kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019 belum sesuai ekspektasinya. Oleh sebab itu, ia ingin

lebih mengoptimalkan lagi kinerja birokrasi di tahun 2020.

Mantan anggota DPR-RI ini mengatakan harus ada peningkatan dan perbaikan kinerja birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali. Itu sebabnya Gubernur Koster membuat dokumen khusus yang menjabarkan arah program prioritasnya untuk menjadi pedoman kepala OPD. “Belum ada gubernur yang mau sedetail ini. Biasanya main perintah saja. Akibatnya, kepala OPD bingung men-

jabarkan,” ujar Ketua DPD PDI-P Provinsi Bali ini.

Ia berharap jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Bali bisa menjalankan program kerja tahun 2020 dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Mengingat banyak program strategis yang akan langsung dipimpin oleh Gubernur. Untuk tahun 2020 ini, Gubernur mengatakan akan lebih fokus mengurusi ekonomi Bali setelah tahun 2019 fokus diarahkan kepada adat, budaya, dan lingkungan. Untuk

ketiga hal itu, menurutnya, regulasi yang disusun sudah cukup matang sehingga kepala OPD hanya dituntut untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sebaliknya untuk sektor ekonomi, ia menilai masih perlu digenjot. Misalnya pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali yang menurutnya belum optimal.

Gubernur Koster juga

meminta adanya sinergi antarinstansi di Pemprov Bali.

“Jangan bekerja sendirisendiri,” tegasnya. Menurutnya, koordinasi dan sinergitas yang lemah jadi salah satu penyebab masih lambannya birokrasi menyelesaikan tugas-tugasnya.

Sekda Dewa Made Indra mengatakan rapat pleno kali ini merupakan upaya penguatan, penajaman dan meningkatkan fokus OPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian visi dan misi ‘‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. (kmb)

Saya memandang ini harus dilakukan di awal tahun.

Karena saya ingin langkah cepat.

Gubernur Wayan Koster

Diperluas, Penerapan Parkir KPPAD Berharap Ada Pergub yang Mengatur Anak Jalanan Elektronik di Pasar Tradisional

Denpasar (Bali Post) Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak kekerasan merupakan kasus anak yang menonjol pada tahun 2019. Salah satunya yang menjadi perhatian publik adalah kasus geng motor, begal, dan balapan liar. Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali mencatat, ada sekitar 22 orang anak yang terlibat dalam kasus tersebut. Salah seorang Komisioner KPPAD Bali Ni Luh Gede Yastini, S.H., Kamis (9/1) mengatakan, kasus itu menjadi perhatian KPPAD saat ini di Bali. ‘’Kami mendorong agar surat edaran yang ada terkait hal itu bisa ditingkatkan menjadi peraturan gubernur (pergub) yang mengatur anak jalanan dan aktivitas anak di jalanan,’’ katanya.

Menurut Yastini, banyak

anak yang terlibat dalam kasus tersebut, bahkan ada anak usia sekolah dasar. ‘’Tahun 2019, berdasarkan data yang kami dapatkan berdasarkan pemberitaan media, ada sekitar 22 anak terlibat geng motor, baik yang melakukan aksi begal maupun yang balapan liar.

Ini sungguh memprihatinkan.

Untuk itu, upaya ke depan dengan membuat regulasi tentang anak jalanan ini menjadi salah satu hal yang penting,’’ ujarnya.

Sementara itu, hal lain yang juga masih harus diperhatikan, yakni berkaitan dengan penyiapan sara na-prasarana untuk pelaksanaan UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), khususnya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial anak agar bisa diadakan untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH). (kmb16)

Denpasar (Bali Post) –

Penerapan parkir elektronik di sejumlah pasar rakyat atau pasar tradisional berdampak signifikan terhadap pendapatan PD Pasar. Saat ini setidaknya empat pasar sudah menerapkan parkir elektronik. Di antaranya Pasar Badung, Pasar Kumbasari, Pasar Gunung Agung, serta Pasar Cokroaminoto. Ke depan, beberapa pasar tradisional akan menyusul penerapan parkir elektronik ini.

Hal ini ditegaskan Dirut PD Pasar Kota Denpasar Ida Bagus Kompyang Wiranata didampingi Kabag Keuangan I Gusti Ngurah Suadnyana, Rabu (8/1). Dikatakan, bercermin dari pengalaman selama ini, perolehan parkir mengalami peningkatan signifikan. Contohnya di Pasar Badung.

Sejak penerapan parkir elektronik

pada Maret 2019 rata-rata pendapatan dari parkir mencapai Rp10,2 juta per hari. Sebelum menggunakan parkir elektronik,

perolehan parkir rata-rata hanya Rp2,5 juta per hari.

Kompyang Wiranata mengungkapkan, secara umum penerapan parkir

elektronik di Pasar Badung tahun 2019 mencapai Rp2,76 miliar. Jumlah ini jauh melampaui perolehan pada tahun sebelumnya yang hanya Rp690 juta.

Melihat perkembangan yang baik ini, ke depan pihaknya sudah merancang untuk penerapan parkir di pasar lainnya. Setidaknya masih ada enam pasar yang memungkinkan untuk diterapkan parkir elektronik. Hanya pasar yang tidak memiliki lahan parkir yang tidak bisa menerapkan parkir elektronik, seperti Pasar Ketapian.

Meningkatnya perolehan parkir dengan sistem

elektronik ini menunjukkan efektivitas sistem tersebut. Dengan sistem seperti ini, pengunjung yang keluar-masuk pasti akan tetap terpantau dan mereka harus bayar.

Berbeda bisa menerapkan parkir manual.

Secara keseluruhan pendapatan PD Pasar dari parkir tahun 2019 mencapai Rp6,88 miliar. Sementara total pendapatan dari parkir tahun 2018 yang saat itu sebelum ada penerapan parkir elektronik hanya Rp4,7 miliar. (kmb12)

Warga Vietnam Disidang Kasus Narkoba

Denpasar (Bali Post) Dang Quang Tuan (36), pria asal Vietnam, Kamis (9/1) mulai diadili kasus narkoba di PN Denpasar.

Disebut dalam dakwaan jaksa, pria lulusan S1 itu diduga menyelundupkan narkotik jenis kokain dan ganja. Jaksa I Putu Oka Surya Atmaja menjelaskan, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotik golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik jo Pasal 63 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan kedua, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotik golongan I bukan tanaman. Sebagaimana dakwaan terdakwa diancam pidana Pasal 113 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketiga, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagai

penyalahgunaan narkotik golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dibekuk Minggu, 4 Agustus 2019 sekitar pukul 10.50 Wita di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung. Petugas Bea dan Cukai pada Pos Pemeriksaan Bandara Kedatangan Internasional Ngurah Rai melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang. Saat pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-ray, terdeteksi sesuatu mencurigakan pada barang bawaan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap tas yang dibawa terdakwa. Di dalam tas petugas menemukan 1 lembar uang pecahan dua dolar Amerika yang berisi serbuk putih diduga kokain, 2 plastik klip berisi kokain, 3 tabung kaca masing-masing berisi cairan warna coklat yang diduga mengandung narkotik jenis ganja. (kmb37)

Topik : KEBERADAAN TAKSI ONLINE

Bali Post/eka

PARKIR - Pengendara mobil membayar tarif parkir elektronik di Pasar Badung, Denpasar, Kamis (9/1) kemarin. Pemerintah Kota Denpasar memperluas penerapan parkir elektronik di pasar tradisional.

Pemilik Warung Makan yang Dibunuh

Kapolresta Pasang Target Pelaku Cepat Ditangkap

Perjalanan hidup Ni Ketut Raning Siartini (37) berujung tragis. Pemilik warung makan ini tewas di kamar rumah kontrakan di Jalan Waribang nomor 18, Denpasar Timur, Kamis (26/12) lalu. Wanita yang berasal dari Desa Songan B Kintamani, Bangli ini berstatus pisah ranjang dengan suaminya berinisial Rg (32).

Dari pernikahannya dengan suami pertama asal Karangasem, Raning Siartini dikaruniai dua anak yang masih duduk di bangku SMA dan SMP. Ia bercerai dengan suami pertamanya tahun 2010.

Korban yang merupakan anak kelima dari delapan bersaudara itu kemudian menikah dengan Rg asal Madiun, Jawa Timur. Enam tahun menga-

rungi bahtera rumah tangga, pasutri ini dikaruniai satu orang anak-laki yang masih TK. Hingga kini pelaku pembunuhan ini masih belum berhasil diamankan.

Kasus pembunuhan ini mendapat perhatian khusus Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan. Bahkan, Kapolresta memasang target pembunuh korban cepat di-

tangkap. ‘’Targetnya secepatnya pelaku ditangkap. Ini sudah saya sampaikan kepada anggota yang menangani kasus ini,’’ kata Kapolresta Ruddi, Kamis (9/1) kemarin.

Dari laporan yang ia terima, pengejaran sudah dilakukan sampai ke Madiun, Jawa Timur, tetapi pelaku tidak ditemukan di rumahnya. Selanjutnya Kapolresta menarik anggotanya yang ke Madiun supaya balik ke Bali. ‘’Kami punya strategi lain untuk menangkap pelaku.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat pelaku ditangkap,’’ ucap mantan Kapolres Badung ini.

Kejadian ini termasuk tunggakan kasus tahun 2019. Hasil evaluasi tahun 2019 ada 374

kasus yang belum bisa diselesaikan. Meski demikian jumlahnya menurun dibandingkan 2018 sebanyak 417 kasus.

Kasus pembunuhan lain masih nunggak tahun 2018, yaitu pembunuhan di kebun jagung di Jalan Sedap Malam Gang Tunjung Biru IV, Denpasar Timur (Dentim). Korbannya, Lailatil Nadiroh (44). Saat ditemukan posisi korban dalam keadaan tidur tengkurap, telanjang setengah badan. Di sebelah korban terdapat kain berwarna kuning, rok warna merah motif hitam, celana dalam. Korban mengalami luka berat pada bagian mulut, luka goresan pada bagian atas pelipis sebelah kiri. Selain itu, hidung dan kemaluannya mengeluarkan darah segar. (ken)

Bali Post/ist

Raning Siartini (alm)

Jumat Kliwon, 10 Januari 2020

BMKG Imbau Waspadai Gelombang Tinggi Mangupura (Bali Post) BMKG Wilayah III Denpasar kembali mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di wilayah perairan Bali-NTB, pada 9-11 Januari. Untuk itu masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar areal yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap waspada.

Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah III Denpasar, Iman Faturahman, Kamis (9/1) kemarin mengatakan, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,25-2,5 meter. Ini berpeluang terjadi di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan,

Bali Post/edi

PERAHU NELAYAN Sejumlah perahu nelayan terparkir di pinggir Pantai Kedonganan, Kamis (9/1). Beberapa hari ke depan BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi.

Selat Alas bagian selatan, perairan Selatan Bali, hingga Selat Sumbawa dan Samudera Hindia Selatan Bali-NTB. Terkait tinggi gelombang, kata dia memang dipengaruhi kecepatan angin. Namun pihaknya mengaku, untuk tinggi gelombang tidak dipengaruhi fenomena gerhana bulan penumbra yang akan terjadi 11 Januari mendatang. Tapi gerhana bulan hanya berpengaruh terhadap pasang surutnya air laut.

Imam mengimbau kepada masyarakat dan kapal-kapal yang melakukan aktivitas di daerah tercantum dalam areal peringatan dini, untuk mempertimbangkan kondisi tersebut sebelum melaut. Begitu juga selalu memperhatikan update informasi cuaca dan gelombang dari BMKG. Fenomena pasang maksimum di laut dapat berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir aktivitas petani garam serta perikanan darat. (kmb23)

Tabrak Sejumlah Pemotor

Turis California Babak Belur Dipukuli Warga Mangupura (Bali Post) Suasana mencekam sempat terjadi di seputaran Jalan Raya Uluwatu, tepatnya di depan Kantor BCA dan depan Kantor Koperasi Subakti, Ungasan, Kuta Selatan, Rabu (8/1) lalu.

Mobil Mitsubishi Xpander yang dikemudikan Ryan Mattew (48) asal California menabrak sejumlah pemotor. Tiga pengendara motor menjadi korban luka, yakni Ketut Margiana (26), Kadek Parwata (46), dan Putu Dian Pranata (47). Kuat dugaan, Ryan dalam kondisi mabuk saat mengendarai mobil. Dia pun mengalami luka-luka setelah dipukuli warga setempat.

Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan didampingi Kasatlantas AKP Adi Sulistyo, Kamis (9/1) kemarin menyampaikan, kejadian itu berlangsung pukul 23.30 Wita. Awalnya, anggota Polsek Kuta Selatan (Kutsel) mendapat informasi ada mobil terlibat kecelakaan di lokasi. Selanjutnya anggota Polsek Kutsel dan Satlantas Polresta Denpasar menuju TKP. Hasil penyelidikan, pelaku (Ryan - red) disebut-sebut menabrak sejumlah pengendara motor di TKP. Sebelumnya, di depan Pepito, Jalan Kampus Unud, ada saksi melihat orang berpakaian adat berusaha menghentikan mobil

yang dikemudikan pelaku. Namun saat itu pelaku tancap gas. Pelaku melaju kencang dari utara dan di depannya ada pengendara motor yakni Margiana. Margiana saat itu membonceng Parwata. Setibanya di depan Kantor BCA Jalan Raya Uluwatu, mobil tersebut menabrak motor Margiana.

Bukannya berhenti, pelaku malah tancap gas lagi. Warga yang melihat kejadian itu berusaha mengejar, bahkan mobil pelaku dilempari batu. Meski demikian, pelaku tetap kabur. Sekitar 3 kilometer dari TKP pertama, pelaku kembali menabrak sepeda motor yang dikendarai Dian Pranata di

depan Kantor Koperasi Subakti, Ungasan. Usai menabrak pemotor ini, pelaku masuk ke areal Bali Pecatu Graha (BPG) dan menabrak portal yang ada di sana.

Begitu di dalam, pelaku berbalik arah menuju pintu keluar BPG. Warga akhirnya berhasil menghadang dan menghentikan laju mobil tersebut. ‘’Pelaku mengalami lukaluka. Mungkin karena dipukuli warga. Dia sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam pengaruh alkohol.

Tunggu hasil pemeriksaannya nanti,’’ ujar Kombes Ruddi.

Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku akan dibawa ke RS Bhay-

angkara Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan, termasuk tes narkoba. ‘’Istri pelaku orang Jawa Timur. Saat ini sedang pulang kampung. Status mobilnya juga masih kami dalami. Saat kejadian, pelaku tidak membawa dompet dan kartu identitas. Hanya membawa fotokopi STNK mobil tersebut. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk mengecek status pelaku di Bali,’’ terangnya.

Sementara mobil Xpander warna putih kini diamankan di Mapolresta Denpasar. Kondisi kaca belakang hancur, kaca depan retak, dua kaca spion rusak, dan kaca pitu kiri tengah hancur. Begitu juga bodi samping, depan, belakang dan atas, penyok. ‘’Kalau kaca belakang mobil pecah itu karena pelaku sengaja ngerem mendadak sehingga ditabrak orang yang mengejarnya.

Pelaku juga menabrak kendaraan dari arah berlawanan di Alfa Mart dekat BPG,’’ ujar Adi. (kmb36)

Bali Post/rah

DIAMANKAN - Mobil yang dikemudikan Ryan Mattew kini telah diamankan di Mapolresta Denpasar.

Atasi Sampah, DLHK Petakan Masalah Kini Tangani 120 Ton Sampah Kiriman

Bali Post/ist

TANAM POHON - Kapolsek Kuta Utara Kompol I Dewa Anom Danujaya menanam pohon.

Polsek Kuta Utara Tanam Ratusan Pohon

Mangupura (Bali Post) Penghijauan juga menyasar lahan kosong di pinggir pantai. Hal ini dilakukan Polsek Kuta Utara dengan menanam 160 pohon di lahan seluas 1,6 hektar di seputaran Pantai Batu Bolong, Banjar Kayu Tulang, Desa Canggu, Kamis (9/1) kemarin.

Selain Kapolsek Kuta Utara,Kompol I Dewa Putu Gede Anom Danujaya dan anggotanya, kegiatan ini juga diikuti Kepala Desa Canggu I Nyoman Lana serta stafnya, dan sejumlah turis asing yang sangat peduli dengan lingkungan.

“Dalam hal ini polisi sebagai penggerak atau leading.

Kami mengajak masyarakat menanam pohon sehingga dapat menekan risiko atau dampak bencana alam. Dengan adanya kegiatan ini, paling tidak dapat menggantikan jutaan pohon yang ditebang

secara masif oleh manusia demi keuntungan,” tegas Kompol Dewa Anom.

Bibit pohon yang ditanam jenis sawo, nangka, mangga, cempaka kuning dan putih, sengon, albesia, sirsak, dan lainnya. Terkait kegiatan ini, pemilik lahan mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Kuta Utara dan jajarannya karena telah melakukan penghijauan. Ia berharap nantinya dapat mencegah terjadinya bencana dan dapat mengurangi pemanasan global. Selain itu, dapat bermanfaat bagi generasi penerus nanti.

“Penghijauan seperti ini akan kita laksanakan secara berkelanjutan di tempat-tempat lain di wilayah Kecamatan Kuta Utara. Kami akan menggandeng instansi terkait serta masyarakat sehingga dapat melestarikan alam yang kita cintai,” ujar Kompol Anom. (kmb36)

Bali Post/edi

SAMPAH KIRIMAN - Seorang wisatawan berjalan di antara sampah kiriman yang mulai menepi di Pantai Kedonganan, Kamis (9/1) kemarin.

Mangupura (Bali Post) – Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan (DLHK) Badung akan memecahkan masalah sampah yang selama ini menjadi momok. Dinas yang kini digawangi mantan Kabag Perlengkapan dan Perawatan Setda Badung I Wayan Puja ini pun meminta waktu untuk memetakan masalah. ‘’Mohon waktu dulu, saya lagi memetakan faktafakta lapangan, masalah dan solusinnya di lapangan,’’ ujar Wayan Puja, Kamis (9/1) kemarin.

Menurutnya, pihaknya telah menyiapkan sejumlah formasi dalam penanganan sampah yang menjadi masalah selama ini. ‘’Kami cari formulasi dulu,’’ ucapnya singkat. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan menambah mesin pengolahan sampah yang berbahan kontainer (mesin incinerator) di TPS Mengwi, sehingga sampah yang ada di Badung tidak bisa dimusnahkan secepatnya, apalagi sampah dalam keadaan basah.

Kepala Dinas PUPR Badung I.B. Surya Suamba mengatakan pemerintah akan kembali menggelontorkan anggaran untuk pengolahan sampah tersebut di 2020. ‘’Memang sekarang belum maksimal karena hanya ada satu mesin incinerator saja.

Jadi tak sebanding dengan sampah yang dihasilkan,’’ katanya.

Menurutnya, pihaknya

akan memaksimalkan pengolahan sampah di TPS Mengwi dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 Miliar untuk pembelian mesin incinerator kembali. ‘’Sehingga Badung memiliki mesin pembakaran sampah dengan bentuk container yang lebih besar,’’ ucapnya.

Disebutkan, penambahan alat pengolah sampah akan ditenderkan bulan Januari ini. Mesin yang akan dibeli adalah yang mampu menampung dan mengolah sampah 200 ton perhari. ‘’Kalau sekarang kan kecil, hanya mampu mengolah sampah 40 ton per hari,’’ ucapnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung I Gede Aryantha menaruh harapan penuh agar penangan sampah dilakukan secara baik dan cepat. Bagimana pun juga keberadaan sampah akan mempengaruhi baik dan buruknya pariwisata itu sendiri. ‘’Penangan sampah membutuhkan teknologi yang baik dan Badung mampun untuk itu,’’ katanya.

Lanjut dia, sampah dipantai-pantai yang notabena menjadi daya tarik wisatawan juga harus ditangani dengan baik. Tidak hanya di musim penghujan dan angin barat yang membawa sampah kiriman, tapi juga harus berkelanjutan. ‘’Penangan sampah tidak harus kontinuitas, jadi pantai dan Badung secara umum harus bersih,’’ katanya.

kan jangka waktu, misalnya seminggu sama sekali tidak mengurus perizinan, sesuai SOP pihaknya akan memberikan teguran I selama tujuh hari.

“Jika tidak ditanggapi dilayangkan teguran II yang juga berjangka waktu tujuh hari.

Jika tak juga ditanggapi, maka dilayangkan teguran III dengan jangka waktu tiga hari,” terangnya seraya menyebutkan, apabila selama tiga hari belum ada etikad baik, maka satpol PP akan mengajukan masalah tersebut ke sidang yustisi untuk membuat keputusan untuk menyegel tempat usaha itu. (kmb27)

PANGGIL - Satpol PP Badung memanggil empat pengusaha akomodasi pariwisata lantaran belum mengantongi izin lengkap.

Satpol PP Tertibkan Akomodasi Tak Berizin

Sampah Kiriman Sementara itu, sampah kiriman mulai muncul di sejumlah pantai di Badung Selatan sejak 21 Desember 2019. Ratusan ton sampah sudah ditangani dan diangkut petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung. Hingga Kamis (9/1) kemarin, petugas telah mengangkut sebanyak 60 truk atau totalnya 120 ton sampah dengan asumsi 1 truk 2 ton sampah.

Koordinator Deteksi Evakuasi Sampah Laut (Desalut) DLHK Badung Made Gede Dwipayana mengatakan, untuk di Pantai Kuta, Legian dan Seminyak terdapat 35 truk atau 70 ton sampah. Jumlah itu tak seberapa jika dibandingkan dengan penanganan sampah kiriman tahun 2017 yang mencapai 10 ribu ton atau 5.000 truk sampah. Interval munculnya sampah kiriman biasanya selama empat bulan dari November hingga Maret atau April.

Fenomena sampah kiriman ini, kata dia memang baru awal. Saat ini di kawasan Pantai Kuta sudah terlihat bersih dari sampah. ‘’Ini baru awal, kita belum tahu kapan muncul lagi,’’ katanya, kemarin. Dikatakan, untuk awal musim angin Barat ini, yang baru muncul yakni sampah organik dan sampah plastik. Biasanya saat puncak musim, didominasi sampah kayu dengan ukuran besar. (kmb27/kmb23)

Empat Pemilik Dipanggil Mangupura (Bali Post) – Badung sebagai destinasi wisata dunia, menjadi tujuan investasi. Sayangnya tak sedikit dari investasi yang masuk tidak mengindahkan aturan yang ada. Bahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung memprediksi ada ribuan akomodasi pariwisata yang bermasalah, seperti hotel, vila, restoran, Spa, maupun yang lainnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara, mengatakan akan langsung menindak tegas

akomodasi pariwisata yang tak berizin di Gumi Keris. “Awal tahun 2020 ini kami sudah gencar melakukan sidak terkait masalah administrasi. Sasaran dimulai dari wilayah selatan,” ujar Ketut Suryanegara, Kamis (9/1) kemarin.

Menurutnya, hasil sidak yang dilakukan tim yustitusi menemukan empat akomodasi yang bermasalah pada izinnya. Bahkan pemilik atau owner dari empat akomodasi pariwisata pun dipanggil pada Kamis kemarin. “Kami hari ini (kemarin-red) memanggil empat pemilik akomodasi

pariwisata yang didapat tak melengkapi izin saat tim kami menggelar sidak di beberapa hari lalu,” ungkapnya.

Empat akomodasi yang tidak memiliki izin merupakan akomodasi jenis Hotel dan Spa yang berlokasi di daerah benoa Kuta Selatan Badung. “Awal kami sasar di daerah selatan dulu, karena di selatan akomodasi sangat banyak. Jadi di wilayah selatan kita tertibkan dulu,” jelasnya. Dikatakan, pihaknya mencatat terdapat sebanyak 8 ribu lebih akomodasi pariwisata di Badung.

Karena itu, ribuan akomo-

dasi ini akan didatangi untuk mengetahui legalitas yang telah dikantongi, terutama wilayah selatan. “Tidak selalu kami temukan bodong. Seperti empat akomodasi pariwisata ini kami temukan izinnya diubah, namun hingga kini belum selesai. Ada juga izin oprasionalnya mati, namun tak diurus,” tegasnya.

Birokrat asal Denpasar ini mengakui akan memberi waktu untuk melengkapi perizinan.

Namun dengan syarat selama izin belum keluar, aktivitas usaha di lokasi tersebut harus dihentikan. Jika setelah diberi-

Bali Post/ist

Jumat Kliwon, 10 Januari 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Jalur Diplomasi dan Nasionalisme MENJAGA kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hal wajib bagi semua warga negara. Hal ini bahkan perlu terus dipupuk terlebih kedaulatan NKRI ada yang mengusik. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kedaulatan dan memiliki wilayah-wilayah di perbatasan tentu diplomasi juga menjadi sangat penting. Kemampuan dan kecakapan diplomasi tentu bukan konteks kompromi yang mungkin saja merugikan keutuhan NKRI. Dalam konteks menjaga dan mengawal kedaulatan NKRI penegasan pemerintah bahwa tak ada kompromi atas pengklaiman wilayah NKRI patut diapresiasi. Pemerintah sudah memosisikan diri sebagai pihak yang komit menjaga kedaulatan NKRI. Mestinya semua elemen bangsa juga berada pada pemahaman yang sama. Jiwa nasionalisme dan patriotik membela bangsa ini dari ancaman pihak manapun harus dibangun.

Nasionalisme merupakan kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Memupuk rasa patriotisme juga harus dibangun dengan kentinu.

Ini strategis dilakukan mengingat ancaman bisa datang kapan saja. Seorang patriotik adalah orang yang cinta pada tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan negaranya.

Nasionalisme hendaknya juga dipahami sebagai komitmen menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara untuk mewujudkan konsep identitas bersama. Nasionalisme mestinya tumbuh di masyarakat terlebih kita hidup dalam keragaman. Bahkan, untuk memastikan keragaman menjadi ikatan emosional yang kuat kita harus memastikan diri memiliki rasa nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu ikatan politik yang mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberi keabsahan terhadap klaim (tuntutan) kekuasaan.

Dalam konteks gesekan di perairan Natuna, kita juga harus berada pada pemahaman yang sama yakni memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Menjaga kedaulatan bangsa mestinya menjadi tanggung jawab bersama, bukan tugas pemerintah dan aparat keamanan saja.

Diplomasi mungkin perlu dilakukan, namun kompromi bukanlah pilihan. Pendekatan diplomasi mesti memastikan kita tak kehilangan hak atas perairan yang menjadi bagian dari NKRI. Pemerintah Indonesia mesti tetap melakukan patroli rutin, guna menguatkan keberadaan negara di kawasan yang menjadi klaim Indonesia. Cara lainnya adalah melakukan modernisasi peralatan TNI-AL sebagai penjaga kedaulatan perairan mesti mendapat perhatian. Unjuk kekuatan sesekali diperlukan guna memberikan daya tekan.

Geopolitik Laut Natuna langsung. Kepulauan Natuna merupakan wilayah potensi migas tinggi.

Potensi migas terletak di lepas pantai Laut Natuna dengan 11 kontraktor. Sedangkan jumlah wilayah kerja perminyakan berjumlah 13 lokasi. Cadangan minyak bumi di Kabupaten Natuna mencapai 298,81 juta barel minyak, sedangkan cadangan gas bumi mencapai 55,3 triliun kaki arbitrase Filipina dan Tiong- kubik.

Ketegasan Indonesia dalam kok yang memberikan yurisprudensi hukum internasional klaim penguasaan atas Laut bahwa pulau yang kecil atau Natuna mesti mendapatkan karang yang kecil yang ada dukungan penuh melalui revidi tengah laut yang tidak bisa talisasi geopolitik dan optimalmenyokong kehidupan manusia isasi geostrategi internasional. tidak memiliki hak ZEE 200 Tiongkok berpotensi memberimil laut dan landas kontinen. kan tekanan geopolitik dan Ketiga, pemerintah ingin mem- menyeret dalam konstelasi pertegas klaim di Selat Malaka kawasan. Indonesia mesti medengan melakukan simplifikasi miliki dan menyimpan senjata klaim garis batas untuk mem- efektif guna menghadapi rakpermudah penegakan hukum. sasa Tiongkok ini. Indonesia Keempat, perlunya memperba- memiliki banyak titik strategis rui kolom laut di utara Natuna. yang membutuhkan penguatan Kelima, di kawasan dekat geopolitik. selain sebagai sumperbatasan Singapura sudah ber raw material bagi negaraada garis batas yang jelas. Den- negara (industri) maju, Indonegan demikian, maka peta perlu sia merupakan pasar yang tak di-update sehingga aparat pernah kenyang karena faktor keamanan dan penegak hu- demografi. Berikutnya terkait kum dari TNI-AL, Bea Cukai, choke points pada selat-selat KPLP, akan mudah melaku- dan perairan Indonesia. Dari kan patroli di sana karena tujuh selat strategis dunia, sudah jelas. Penetapan peta empat di antaranya berada di baru merupakan kewenangan Indonesia. Kondisi ini dapat setiap negara. Proses perjuan- menjadi bahan posisi tawar gan akan berlangsung melalui yang kuat pada forum diplomaperundingan sesuai dengan si baik tingkat global maupun UNCLOS 1982. Penamaan regional (Pranoto, 2017).

Indonesia mesti tidak silau Laut Natuna Utara mempertegas kedaulatan NKRI dan terhadap kebesaran dan kekuamemiliki dampak ekonomi tan Tiongkok atau negara lain.

Hubungan bilateral Indonesia dan China sedang menghangat. Pangkalnya adalah kapal ikan Tiongkok memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau, secara ilegal barubaru ini. China mengaku memiliki kedaulatan atas perairan di dekat Kepulauan Nansha, Laut China Selatan, yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Indonesia menolak klaim tersebut karena wilayah tersebut diyakini masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut Indonesia.

Oleh Ribut Lupiyanto laim historis China atas ZEE Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982 (Kemenlu RI, 2019). Klaim China atas perairan yang menjadi jalur utama perdagangan internasional itu tumpang tindih dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Indonesia sebenarnya tidak memiliki sengketa wilayah dengan China di perairan tersebut. Namun, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung kode etik Laut China Selatan segera diterapkan. Indonesia harus teguh dan kukuh terkait geopolitik Natuna demi pertahanan NKRI. Bibit konflik Indonesia-China terkait Laut Natuna terjadi pada tahun 2017. Pemerintah saat itu meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Perubahan peta yang baru terletak

pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Di antaranya yang menyolok nama Laut China Selatan diganti menjadi Laut Natuna Utara.

Penggantian nama tersebut menyebabkan protes keras dari Tiongkok. Pemerintah tetap bersikeras bahwa pembaruan nama laut masih berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut Indonesia.

Hal ini tentu menjadi ujian bagi geopolitik Indonesia berbasis diplomasi dan hukum internasional. Pemerintah mesti terus berjuang mempertahankan capaian peta baru dan menguatkan posisi strategis geopolitik Indonesia. Spirit kemerdekaan yang mengamanatkan pengamanan kedaulatan dapat menjadi penguat dalam perjuangan diplomasi. Beberapa pertimbangan mendorong peta NKRI diperbarui (Oegroseno, 2017). Pertama, ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku, seperti di antaranya perbatasan Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur dan batas ZEE Indonesia dan Filipina.

Kedua, adanya keputusan

S URAT PEMBACA Siaga Anggaran Bencana Mungkin saran saya ini termasuk saran yang berulang bagi masyarakat Bali yang membaca Bali Post. Saya juga sempat membaca saran yang sama di koran ini yang harapannya mungkin sama yakni agar pemerintah Bali memiliki anggaran siaga bencana yang

Petani Bali Harus Dibantu Jangan Diwacanakan Semata SEKTOR pertanian dan sektor pariwisata di Bali hingga saat ini masih belum mampu berdampingan. Munculnya sektor pariwisata yang dianggap lebih menguntungkan justru sangat berbahaya bagi keberlangsungan sektor pertanian. Padahal jika pemerintah serius, sektor pertanian memiliki potensi yang sangat besar memajukan ekonomi masyarakat Bali. Demikian beberapa pendapat yang disampaikan dalam acara dialog interaktif Warung Global yang disiarkan Radio Global 96,5 FM, Kamis (9/1) kemarin.

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

memadai. Saya memandang perlu Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota memiliki sarana dan fasilitas bencana yang memadai. Jangan sampai kita gagap menghadapi bencana seperti di DKI Jakarta.

Jika memungkinkan anggaran siaga bencana diakses oleh publik. Dalam artian, publik tahu bagaimana anggaran ini dikelola. Atau masyarakat

Wayan Gama di Singaraja adalah anak petani. Ketika ditanya kenapa tak ikut bertani. Alasannya adalah pajak tanah masih bayar. Sementara jika pemerintah ingin menggarap sektor ini, jangan omong doang alias omdo.

Ingin majukan tetapi lahan banyak beralih fungsi, bagaimana mau bertani. Sekarang jangan terapkan sistem tradisional tetapi dengan inovasi dan teknologi.

Apa yang membuat agar generasi muda tertarik bergelut dengan sektor petanian? tanya Lilis di Tabanan. Ia menyarankan agar mengubah pola pikir dari petani yang kuno, miskin, kotor menjadi hasil yang banyak, bersih dan modern. Pemerintah sebagai penjamin bahwa hasil panen menjanjikan dari segi harga dan kualitas. Namun harapan itu tak pernah sampai. Di sinilah kesedihan petani.

Sementara Werdha di Gianyar

agar tahu, bencana semacam apa yang bisa ditalangi atau dibantu oleh pemerintah.

Jadi, anggaran ini difungsikan untuk meringankan beban masyarakat saat ditimpa bencana. Jangan sampai kita gelapan seperti saat Gunung Agung erupsi. Anggaran diinformasikan ada namun tak bisa diakses. Bahkan, setelah bencana mereda banyak tunggakan rumah sakit yang tak

sepakat jika potensi pertanian belum digarap serius. Pertanian agar diperhatikan jadi istilahnya jadi ‘’anak emas’’ jika ada hajatan politik maka tak salah petani hanya jadi komoditas politik.

Sementara jika dilihat di sektor pendidikan jarang yang melirik bidang pertanian, lapangan kerja juga demikian, yang dilirik justru jadi karyawan bukan petani, yang lainnya adalah jaminan saat panen dan pupuk, jika gagal panen mesti ada asuransi pertanian. Harga harus stabil. Ia berharap agar ke depan petani menjadi cita-cita generasi penerus.

Jauh harapan dari hasilnya. Demikian Ari di Karangasem. Banyak persoalan di lapangan yang ditemui. Pertanian dan pariwisata belum bersinergi seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Ke depan jika ingin dilirik oleh generasi muda, berikan insentif agar mau menggeluti pertanian.

terbayar. Untuk itulah, saya sangat berharap pemerintah dan wakil rakyat bisa mengalokasikan anggaran yang memadai untuk siaga bencana. Mungkin anggaran studi banding dikurangi, mengingat wilayah yang biasanya dijadikan objek studi banding itu-itu saja.

I Wayan Arsana Gianyar, Bali

Budiada di Tabanan melihat bahwa petani masih ada, generasi tak mau melirik karena tak melihat hasil yang baik. Ia menyarankan agar pemerintah membangun sekolah pertanian modern, sehingga bisa mencetak anak muda Bali yang profesinya sebagai petani yang inovatif modern dan profesional.

Ini hanya sebatas wacana. Demikian pendapat Wayan Beratayasa di Sangeh.

Made Jemet di Denpasar menyatakan kalau sayang sama sawah kita, jangan bertani karena kalau hasilnya minus, kemudian kebutuhan kita tinggi, sawah bisa terpaksa terjual. Lebih baik lempar saja lahan kita untuk digarap oleh orang lain.

Sawah jangan dialihfungsikan karena ini memberikan pemandangan yang bagus bagi pariwisata, pajak dibebaskan, beri insentif bagi yang masih punya sawah dan diberi bantuan pupuk. (sikha)

Asas kesetaraan penting dijadikan motivasi diplomasi. Dasar yang kuat berdasarkan kajian spasial dan hukum internasional tetap harus dipersiapkan.

Negeri ini pernah sukses dalam menentukan batas melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Kala itu hasil Deklarasi Djuanda lenih dahsyat di mana luas wilayah kedaulatan RI bertambah 2,5 kali lipat. Deklarasi Djuanda sempat ditentang oleh Negaranegara kuat seperti Amerika Serikat, Australia dan negara lain yang berlandaskan kontinen atau daratan. Perjalanan panjang meyakinkan negara lain yang dilakukan oleh para diplomat akhirnya membuahkan pengakuan dengan dimasukkannya konsep negara kepulauan dalam United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982 (Wongsodimejo, 2012).

Kesuksesan ini penting menjadi pembelajaran dan motivasi bagi diplomasi ke depan yang semakin berat mendapatkan tekanan dan tantangan.

Penulis, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

POJOK Konflik angkutan taksi pangkalan dan online bisa jadi bom waktu.

- Krama Bali jadi korban. *** Seribu ton buah dari Jawa setiap hari masuk ke Bali.

- Krama Bali jadi penonton. *** DLH Badung tangani 120 ton sampah kiriman pada tahun baru ini.

- Banyak dolar banyak sampah.

Otomotif

Special Program ’’Genio Super 30’’ Hanya Ada di Sembilan Dealer Honda MASIH dalam suasana tahun baru, berbagai macam promo dan program diberikan untuk mewujudkan mimpi konsumen dalam memiliki sepeda motor. Bersama dengan 9 dealer resmi Honda di wilayah Bali, memberikan special program GENIO Spesial Undian Per 30 yang bertajuk ‘’Genio Super 30’’.

Program ini berlaku di Dealer Anugerah Utama Motor, Asia Motor, Dwi Jati Motor, HD Motor 99, Nagamas Motor Imambonjol, Nagamas Motor Tukad Yeh Aya, Niki Baru Motor, Taman Agung Motor, Tirto Agung Motor dengan dukungan dan support penuh dari Astra Motor Bali selaku Main Dealer Honda Bali dan lembaga pembiayaan FIFGROUP & FIFASTRA. Mario Pangestu selaku PIC Dealer Asia Motor

menyebutkan special program ‘’Genio Super 30’’ ini, sebagai bentuk apresiasi Honda melalui 9 dealer resmi wilayah Denpasar dengan konsep, setiap pembelian Honda Genio secara kredit melalui FIFGROUP di sembilan dealer tersebut secara otomatis akan mengikuti undian dengan hadiah menarik yaitu satu unit Honda Genio.

Program ini berlaku mulai tanggal 8-31 Januari 2019 dan atau apabila sebelum periode tersebut terkumpul sebanyak 30 kupon undian maka konsumen akan dihubungi untuk menghadiri acara pengundian yang akan dilaksanakan di kantor FIFGROUP Buluh Indah Denpasar. ‘’Program special ‘Genio Super 30’ di bulan Januari 2020 ini merupakan tahap pertama, dan akan kami

lanjutkan tahap kedua di bulan berikutnya. Harapan kami dengan apresiasi berupa program ini, konsumen lebih merasakan manfaat dan value saat pembelian melalui kredit khususnya lembaga pembiayaan FIFGROUP & FIFASTRA,’’ tambah Mario.

Honda Genio sebagai skuter matik (skutik) mengusung tiga konsep yaitu casual dan fashionable yang akan menjadi identitas dan tren baru bagi generasi muda dalam berekspresi lebih stylish, energik. Teknologi lampu depan Honda Genio sudah menggunakan LED. Di dalam bagasi juga disiapkan power charger untuk mengisi ulang baterai gadget bagi generasi muda masa kini yang sering menggunakan gadget.

Ukuran bodi yang compact, cocok untuk pria mau-

pun wanita serta kondisi jalan yang padat. Kelincahan dan kenyamanan berkendara, serta dibekali generasi terbaru mesin eSP 110cc yang hemat konsumsi bahan bakar jadi efisien.

ACG starter melengkapi kemampuannya agar tetap halus saat mesin dinyalakan. Fitur ini bergandengan dengan ISS (Idling Stop System) khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti, dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas.

Faktor keamanan ditunjang dengan fitur secure key shutter, dilengkapi tombol pembuka jok yang praktis.

Brake lock, sistem pengereman combi brake, dan side stand switch menjadi fitur standar Honda Genio yang memastikan keamanan pengguna.

Performa mesin didu kung dengan teknologi

rangka baru eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) dari Honda yang pertama kali digunakan untuk kendaraan roda dua di Indonesia. Frame ini menggunakan proses produksi mutakhir seperti proses press serta laser welding.

Strukturnya dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas handling, sehingga sepeda motor mudah dikendarai, ringan, dan nyaman saat bermanuver.

Honda Genio dipasarkan dengan dua tipe, CBS dan CBS-ISS dengan total 11 varian warna yang stylish serta casual sesuai dengan tren generasi muda saat ini.

Tipe CBS yang dipasarkan Rp18.300.000 (On The Road Bali) ini tersedia dalam lima warna, yakni Smart White Blue, Smart Red, Smart Black, Smart Black Red, dan Smart Silver.

Sementara itu tipe CBS-

ISS yang dipasarkan seharga Rp18.700.000 juta (On The Road Bali) mendapat enam pilihan warna yakni Trendy Black Red, Trendy

White Blue, Trendy White Red, Trendy White, Trendy Black, dan Fabulous Matte Black sebagai varian spesial. (bns)

Bali Community - Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.  Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Nyoman Winata, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: IB. Wirawan Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Jumat Kliwon, 10 Januari 2020

Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA Tersendat

Tabanan (Bali Post) -

Musim penghujan belakangan ini menyebabkan intensitas pengangkutan sampah dari TPS dibawa ke TPA Mandung, Kecamatan Kerambitan sedikit tersendat. Meski demikian, Dinas Lingkungan Hidup Tabanan mengaku tidak ada masalah berarti. Artinya, pengangkutan tetap berjalan normal.

Dari pantauan yang dilakukan selama musim hujan ini memang mengakibatkan volume sampah di sejumlah TPS meningkat cukup signifikan. Selain menimbulkan bau menyengat akibat sampah terkena air hujan, peningkatan volume sampah juga kerap menyebabkan meluber hingga ke jalan.

Terkait hal itu, Kepala DLH Tabanan I Made Subagia mengatakan, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA di musim penghujan tidak ada masalah. Tetap berjalan seperti biasanya. Hanya memang sedikit tersendat.

Karena saat hujan turun, tentu saja petugas tidak bisa cepat melakukan aktivitas seperti biasanya. ‘’Jadi ada proses menunggu hujan sedikit reda dulu, baru petugas kerja lagi. Terkadang masyarakat kurang mengerti hal itu. Karena itu mereka kerap mengeluh serta komplain di media sosial,’’ terangnya, Kamis (9/1)

kemarin.

Meski demikian, proses pengangkutan, diakuinya, tetap dilakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah. Untuk menjaga kondisi kesehatan petugas, mereka telah dilengkapi jas hujan, topi dan sepatu boat. ‘’Komplain masyarakat kami terima sebagai motivasi. Dipastikan pengangkutan sampah tetap berjalan.

Hanya saja memang sedikit tersendat karena hujan,’’ terangnya.

Terkait sampah, Subagia juga mengeluhkan masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau di luar wilayah tempat tinggalnya.

Misalnya di depo yang berlokasi di pojok belakang Lapangan Debes, Tabanan itu kerap menjadi sorotan. Lantaran sampah meluber hingga ke jalan. ‘’Di sana sebenarnya bukan tempat sampah. Cuma lokasi penampungan cikar, sebelum nantinya diangkut ke TPA. Sayangnya banyak masyarakat

dari luar justru membuang sampah ke sana. Jadi mereka sama sekali tidak pembayar retribusi. Itu sedang kami awasi.

Ada kemungkinan pasca-TPS liar di by-pass itu dibongkar.

Banyak beralih mencari lokasi lain,’’ terangnya.

Subagia mengharapkan warga ikut program pengangkutan sampah di desanya masing-masing. Nilai retribusinya sesuai kesepakatan.

Saat ini DLH masih menyasar TPS liar. Penanganan sampah yang sistematis itu diarahkan pada program pengangkutan sampah yang dikelola desa.

Di sisi lain memasuki musim penghujan, khususnya mengantisipasi melubernya sampah dari saluran got yang tumpah ruah ke jalan, DLH kerap menggelorakan kegiatan bersih-bersih denga menggandeng komunitas peduli lingkungan. ‘’Memang harus ada komitmen bersama dalam upaya mengatasi sampah,’’ pungkasnya. (kmb28)

Perbaikan Irigasi dari DAK Rp5 Miliar Tabanan (Bali Post) Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) tahun 2020 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan dan rehabilitasi irigasi sebesar Rp5 miliar lebih. Anggaran pusat ini direalisasikan di tujuh kecamatan. Hal itu sesuai proposal yang diajukan sebelumnya. ‘’Masih menunggu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari DPRD Tabanan. Ada 9 paket yang kami usulkan,’’ ucap Kabid Sumber Daya Air PUPRPKP Kabupaten Tabanan Ni Ketut Sri Artini, Kamis (9/1) kemarin.

Lanjut dikatakannya, rehabilitasi saluran irigasi yang diusulkan lewat DAK seperti di Kecamatan Baturiti, yakni irigasi Apuan, Kecamatan Kediri di daerah irigasi Senapahan, Kecamatan Selemadeg Barat di daerah irigasi Wanagiri, Kecamatan Marga di daerah irigasi Sasih, Kecamatan Penebel daerah irigasi Merta II, Kecamatan Pupuan daerah irigasi Puyungan, Kecamatan Selemadeg Timur irigasi Yeh Matan, Kecamatan Selemadeg Barat irigasi Yeh Bakung, dan Kecamatan Pupuan daerah irigasi Dangin. ‘’Semua ini usulan lewat proposal tahun 2019,’’ terangnya.

Untuk usulan lewat DAK tersebut

tinggal menunggu proses DPA. Jika sudah selesai baru bisa disiapkan tahapan selanjutnya, agar usulan tersebut dapat direalisasikan. ‘’Pastinya sudah bisa terealisasi tahun 2020. Hanya masih menunggu DPA dari DPRD Tabanan,’’ ucapnya.

Selain pengusulan ke pusat, PUPRPKP juga mengajukan tujuh paket perbaikan irigasi melalui dana APBD. Usulan itu tersebar di empat kecamatan, yakni Subak Penatahan Kecamatan Penebel. Pembangunan irigasi di Subak Cepik, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, perbaikan saluran irigasi Subak Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, perbaikan saluran irigasi Subak Desa Kuwum, Kecamatan Marga. Perbaikan jaringan irigasi daerah irigasi Gunung Subamia, Kecamatan Tabanan dan perbaikan jaringan irigasi di daerah irigasi Subak Sanggulan Kecamatan Kediri. ‘’Usulan melalui APBD Tabanan itu sebesar Rp 1.540.000.000 masih diproses,’’ katanya.

Artini menambahkan, usulan perbaikan maupun rehabilitasi dilakukan karena di masing-masing subak terjadi kerusakan. Sebagian besar akibat bencana alam. ‘’Yang kita usulkan ke PUPRPKP adalah proposal. Selanjutnya PUPRPKP yang menindaklanjuti,’’ ucapnya. (kmb28)

PENGANGKUTAN - Petugas saat melakukan pengangkutan sampah dari TPS yang selanjutnya dibawa ke TPA Mandung.

Ditarik ke Pemkab, Lima Sekdes Minta Dipertahankan Tabanan (Bali Post) Penarikan sekretaris desa (sekdes) yang berstatus PNS di sejumlah desa di Kabupaten Tabanan, rupanya masih terjadi tarik ulur. Pasalnya, ada lima sekdes memilih tetap bertahan.

Alasannya, permintaan dirinya sendiri dan dari desa. Itu mencuat pada rapat yang digelar Kamis (9/1) kemarin. Rapat di ruang rapat kantor DPMD Tabanan itu melibatkan Sekcam, DPMD, BKPSDM, termasuk Inspektorat.

Pada rapat itu disampaikan ada 22 orang sekdes berstatus PNS yang ditarik kembali ke Pemkab Tabanan per 6 Januari lalu. Bahkan mereka telah ditempatkan di sejumlah OPD yang kekurangan. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dasar. Seperti di Dinas Kesehatan, Sosial, KB, DPMD, termasuk RS Nyitdah yang masih kekurangan pegawai.

Kepala BKPSDM, I Wayan Sugatra, usai rapat menjelaskan, penarikan Sekdes itu sesuai Permendagri Nomor 67 dan Perda 3 Pemkab Tabanan.

“Karena kepala desa ada pergantian. Maka ada kesem-

Industri Rumahan Kaliadrem Tegaljadi

Awalnya Sampingan, Berubah Jadi Bisnis Menjanjikan BERAWAL dari kegemaran membuat jajanan kaliadrem untuk piodalan ataupun hari raya umat Hindu lainnya, Ni Luh Putu Seriasih, warga Banjar Pengembungan Desa Tegaljadi Kecamatan Marga, secara bertahap merintis usaha sampingan yang ditekuni-nya sejak tahun 2007 akhirnya menjadi bisnis menjanjikan. Lalu strategi solusi efektif apa dilakukan ketika bahan bakunya tiba-tiba ada kenaikan?

Usaha jajanan kaliadrem yang ditekuninya bersama puluhan warga yang tergabung di Kelompok Merta Sari itu ke depannya diharapkan bisa dijadikan icon khas Tegaljadi. Sangat beralasan seiring terus meningkatnya jumlah permintaan di pasaran. Bagi Luh Putu Seriasih, dirinya juga tidak menyangka yang awalnya sekadar usaha sampingan, kemudian bisnis yang dilakoni itu perlahan sangat manjanjikan.

Sebab, usahanya mampu m e m b u k a peluang industri rumahan bagi warga setempat.

Sembari bekerja sebagai staf desa di Kantor Desa Tegaljadi, Marga, ibu dua anak itu awalnya hanya berniat membantu meningkatkan t a r a f hidup

keluarganya. Ia kemudian i s e n g memasarkan k a l i adrem buatannya itu ke sejum-

lah pasar tradisional. Seperti di Pasar Darmasaba dan Pasar Sibang. ‘’Mengisi waktu saja awalnya. Kebetulan saya senang cemilan, lalu iseng-iseng cari pasar sambil jalan-jalan. Rupanya ada permintaan, meski sedikit. Jajanan ini cukup membudaya, saat itu baru ada 300 pcs permintaan,’’ terangnya, Kamis (9/1) kemarin.

Dengan bentuk yang dikreasikan segitiga, permintaan kaliadrem buatan Seriasih pun terus meningkat. Karena itu, ia memutuskan merekrut tambahan tenaga untuk bisa memenuhi permintaan tersebut. ‘’Karena permintaan mulai banyak.

Saya rekrut dua orang tenaga, itu pun dari keluarga, tetangga, dan mengajak suami sama anak-anak,’’ terangnya Dari sanalah permintaan perlahan berdatangan. Seperti Klungkung, Badung, Denpasar, dan lainnya. Hingga akhirnya sekitar tahun 2010 dibentuk kelompok usaha industri jajanan kaliadrem dengan jumlah anggota 20 orang.

KALIADREM - Produksi jajanan rumahan kaliadrem di Banjar Pengembungan Desa Tegaljadi Kecamatan Marga yang dirintis Ni Luh Putu Seriasih.

Kini produksi kaliadrem di Tegaljadi sudah mencapai angka ribuan permintaan.

Begitupun saat ini untuk pemasaran, pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan Perusahaan Daerah milik Pemkab Tabanan. ‘’Dharma Santika yang order setiap tanggal 5 untuk oleh-oleh di Tanah Lot. Jumlahnya beraneka ragam, mulai 5 sampai 7 ribu pcs tergantung permintaan,’’ terangnya.

Ia mengaku sempat kewalahan memenuhi permintaan, terutama menjelang hari raya. Meski demikian, karena telah terikat kerja sama dengan perusahaan daerah, ia pun cenderung lebih memprioritaskan permintaan dari perusahaan daerah. ‘’Saat hari raya kami spesialkan permintaan di perusahaan daerah. Karena ada MoU, kalau pasar tradisional diundurkan. Kalau hari raya mintanya bisa dua kali lipat dari biasanya,’’ ucapnya.

Terkait kendala, diakuinya, selama ini tidak ada masalah berarti. Hanya memang saat harga bahan baku kaliadrem yakni tepung beras itu naik, ia sulit menaikkan harga di pasaran. ‘’Kendala ketika bahan baku naik. Satu sisi kita harus tetap jaga kualitas.

Tidak bisa menaikkan harga karena jajanan ini dikenal harganya memang segitu.

Jika kualitas diturunkan, takut pelanggannya akan lari,’’ terangnya.

Baginya, jajanan kaliadrem itu masih diminati.

Bahkan menjadi produk andalan. Rencananya akan diluncurkan menjadi icon jajanan khas Desa Tegaljadi. Apalagi saat ini sudah banyak masyarakat yang menekuni pembuatan jajanan kaliadrem itu sebagai industri rumahan. (bit)

patan kami sebagai induknya menarik sekdes yang berstatus PNS,” ucap Sugatra.

Di samping adanya aturan posisi sekdes bisa diisi PNS ataupun non-PNS, sehingga pihaknya menarik mereka karena tenaganya benar-benar dibutuhkan di pemkab. Itu juga merupakan kesempatan bagi desa untuk mengangkat sekdes.

Hanya, diakui Sugatra, proses penarikan sekdes rupanya memunculkan persoalan.

Seperti adanya permintaan desa atau yang bersangkutan agar mereka kembali ditempatkan secara definitif sebagai sekdes. Ada lima desa yang meminta, yakni Tengkudak, Rejasa, Pesagi (ketiganya di Kecamatan Penebel), Lalanglinggah (Selemadeg Barat), dan Denbantas (Tabanan). Salah satu di Denbantas disebutkan, mereka meminta sekdes dari PNS tetap dipertahankan. Pasalnya, perbekel terpilih merupakan orang baru. “Mereka minta dipertahankan dengan berbagai alasan. Intinya dinilai sangat membantu di desa,” ungkapnya.

Namun bagi desa yang meminta agar sekdes-nya tetap dipertahankan itu harus mengajukan permohonan yang dapat rekomendasi dari camat. Kemudian permohonan itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati.

Bupati nantinya yang mengeluarkan kebijakan berdasarkan pertimbangan teknis ter-

masuk kemanusiaan. Apakah diizinkan atau tidak penempatan sekdes PNS yang ditarik kembali sesuai Pasal 118 UU Nomor 6 Tahun 2012. Namun sampai kini PP-nya belum turun. Sekdes bersangkutan ditempatkan di beberapa OPD yang membutuhkan. Seperti Dinas Sosial dan Kesehatan, menangani BPJS dan OPD lainnya yang masih kekurangan pegawai. (kmb28)

RAKOR - Rapat koordinasi (rakor) terkait penarikan sekdes PNS di Kabupaten Tabanan.

Jumat Kliwon, 10 Januari 2020

Bali Post/nik

STADION - Stadion Kapten I Wayan Dipta tampak dari sisi luar.

Nilai Kontrak Stadion Dipta Rp547 Juta Per Tahun Bupati Enggan Komentar Nilai Kontrak Sebelumnya Gianyar (Bali Post) Stadion Kapten I Wayan Dipta sudah empat tahun lebih dijadikan Base Camp Bali United F.C. Selama itu, stadion yang merupakan aset milik Pemda Gianyar ini disewa PT Bali Bintang Sejahtera. Namun perjanjian kerja sama itu hanya diketahui sejak 2018 dengan nilai sewa per tahun Rp547 juta. Sementara nilai kerja sama dua tahun sebelumnya belum diketahui.

PT Bali Bintang Sejahtera menyewa stadion untuk Base Camp Bali United sejak 2015.

Dalam beberapa tahun berjalan, diketahui terjadi perubahan kontrak kerja sama.

Nilai sewa kala itu pun tidak jelas. Barulah diketahui kerja sama antara Pemda Gianyar dengan PT Bali Bintang Se-

jahtera tertanggal 16 Januari 2017.

Meski perjanjian kerja sama ditandatangani pada 2017, namun sewa-menyewa terhitung mulai 6 April 2018. ‘’Perjanjian sewa-menyewa berlaku 5 tahun ke depan, terhitung sejak 6 April 2018,’’ ungkap Sekda Gianyar I Made

Gede Wisnu Wijaya.

Nilai kerja sama selama jangka waktu sewa mulai 2018 itu sebesar Rp547 juta per tahun. Lantas berapa nilai sewa sebelumnya yang dimulai sejak 2015, Sekda Gianyar mengaku tidak mengetahuinya. ‘’Kalau sebelumnya saya tidak tahu.

Saya baru tahu ini saja kontraknya,’’ katanya.

Nilai sewa yang dimulai sejak April 2018 itu pun sudah meliputi sejumlah ruas bangunan di Stadion Kapten I Wayan Dipta yang saat ini ada difungsikan untuk pertokoan hingga kafe. Pendapatan dari pertokoan itu pun langsung menjadi milik pihak Bali United. Sekda Wisnu Wijaya menerangkan, sebelum 2015 stadion ini belum memenuhi standar FIFA. Bila pemda yang mengalokasikan anggran untuk memenuhi sarana

stadion, maka dibutuhkan anggaran yang cukup tinggi.

Pada 2015 Pemda Gianyar pun akhirnya menyewakan stadion ke PT Bali Bintang Sejahtera yang membawahi Bali United, dengan catatan dilengkapi berbagai sarana agar memenuhi standar FIFA. ‘’Sekarang kewajiban itu sudah dipenuhi, stadion sudah sesuai standar dan nanti kalau habis kontrak menjadi aset kita,’’ imbuhnya.

Di konfirmasi terpisah, Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Kamis (9/1) ke-

marin mengatakan, karena pihak Bali United mulai melakukan perbaikan, sehingga harus dilakukan perpanjangan kontrak yang terhitung mulai 6 April 2018 itu. ‘’Itu memperpanjang kontrak karena dia akan serius.

Di luar kontrak itu, dia (Bali United - red) sudah miliaran rupiah menghabiskan dana (perbaikan stadion - red).

Nanti bisa konfirmasi langsung ke Bali United. Dia memperbaiki karena wajib di klousulnya,’’ katanya.

Ditambahkan, dalam

merancang perjanjian kerja sama itu, pihaknya sudah melakukan studi perbandingan ke sejumlah daerah di Indonesia. Nah dengan mempertimbangkan kondisi awal stadion, akhirnya diputuskan nilai kontraknya Rp547 juta. ‘’Dari kondisi stadion, kita jatuhnya di angka segitu, sehingga itu langsung menjadi pendapatan daerah dan ditransfer ke APBD,’’ ucapnya sembari enggan berkomentar saat ditanya soal nilai kontrak dua tahun sebelum 2017. (kmb35)

Parkir di RSUD Sanjiwani Digratiskan

SOSOK Tekan Angka Kecelakaan MASALAH kecelakaan lalu lintas (lakalantas) rupanya mendapat perhatian serius dari Kapolres Gianyar, AKBP I Dewa Made Adnyana. Pasalnya, angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Gianyar cukup tinggi. Guna menekan kasus ini, pihaknya akan melakukan terobosan dengan memunculkan sejumlah inovasi yang tentunya bisa memberikan efek jera kepada pengendara kendaraan bermotor. Kapolres Dewa Adnyana menekankan kepada seluruh personel, khususnya Satlantas Polres Gianyar untuk melaksanakan commander wish Kapolda Bali, yaitu menjadikan Bali sebagai Model Tertib Berlalu Lintas. Dengan tertib berlalu lintas, maka dapat menekan angka kecelakaan di jalan raya. ‘’Anggota agar lebih meningkatkan kinerja di lapangan,’’ katanya saat apel pagi, Kamis (9/1) kemarin. Mantan Kapolsek Denbar ini meminta, dalam hal menekan angka kecelakaan harus diupayakan lewat inovasi dan pemberian efek jera. ‘’Upayakan bisa menekan lakalantas

dengan inovasi yang baru dan memberikan efek yang berdampak pada masyarakat,’’ tegasnya didampingi Wakapolres Gianyar Kompol Adnan Pandibu. Berdasarkan data, tercatat 550 kejadian laka lantas pada 2019. Jumlah korban meninggal dunia (MD) sebanyak 72 orang, luka berat (LB) 11 orang, dan luka ringan (LR) 742 orang.

Pola lokasi yang masih mendominasi terjadinya lakalantas, yakni jalan provinsi sebanyak 263 kejadian, jalan nasional 69 kejadian, dan jalan kabupaten sebanyak 218 kejadian. Sementara jenis kecelakaan yang paling banyak disebabkan karena out of control (OC) sebanyak 220 kasus dan adu jangkrik sebanyak 86 kejadian.

Kecelakaan lalu lintas terjadi dominan melibatkan kendaraan roda dua sebanyak 652 unit, mobil penumpang sebanyak 57 unit, mobil barang sebanyak 59 unit dan bus 2 unit. Pada kesempatan itu, Kapolres Gianyar juga meminta kerja sama seluruh personel Satlantas Polres Gianyar untuk menjalankan tugas dengan semangat dan setulus hati. Selain itu, personel juga diminta harus lebih peduli dengan penampilan. Baik perseorangan maupun kesatuan, seperti penampilan pos penjagaan, terutama di Pos Masceti. (nik)

Perekrutan Tenaga Non-Pegawai Diawasi ORI Bali

Alat E-Parkir Dipindah ke Goa Gajah dan Pantai Lebih

Bali Post/nik

PARKIR - Kondisi parkir di RSUD Sanjiwani Gianyar, Kamis (9/1) kemarin. Karena alat e-parkir akan dipindahkan, maka parkir di rumah sakit ini digratiskan.

Gianyar (Bali Post) Pengoperasian parkir elektronik (e-parkir) di RSUD Sanjiwani distop. Alat e-parkir tersebut akan segera dicopot. Itu artinya parkir di rumah sakit ini mulai digratiskan. Pasien dan pengunjung rumah sakit yang hendak menjalani pengo-

Gianyar (Bali Post) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bali mengawasi proses perekrutan tenaga medis dan nonmedis yang akan ditempatkan di UPTD RSU Payangan. Hal ini dilakukan lantaran ada indikasi banyak titipan dalam proses ini, terlebih perekrutan menerapkan sistem manual.

Ketua (ORI) Bali Umar Ibnu Alkhatab, Kamis (9/1) kemarin, mengaku akan memantau jalannya proses perekrutan tersebut.

Pihaknya berharap proses ini tidak

batan tidak lagi dibebani biaya parkir. Sementara e-parkir akan di pindah ke objek wisata Goa Gajah dan Pantai Lebih.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gianyar, I Wayan Suamba, Kamis (9/1) kemarin.

Suamba mengatakan pi-

hanya sekadar formalitas. ‘’Kami berharap tidak ada niatan untuk menjadikan perekrutan ini sekadar formalitas belaka,’’ jelasnya.

Ketua ORI mengimbau bila ada indikasi kecurangan dalam proses perekrutan ini, pihaknya berharap masyarakat segera melaporkan ke pihak berwenang. Khususnya bila ada titip menitip oleh oknum pejabat. ‘’Jika masyarakat melihat kesan itu, mohon bisa melapor kepada pihak yang berwenang. Termasuk kepada Ombudsman agar dapat

haknya akan segera membongkar alat e-parkir yang terpasang di RSUD Sanjiwani.

Warga yang datang ke RSUD Sanjiwani tidak lagi dikenakan biaya parkir alias gratis. ‘’Gratis, alat (e-parkir) ini akan segera direlokasi,’’ katanya.

Perlu diketahui, sebelumnya di RSUD Sanjiwani sempat memberlakukan e-parkir sejak April 2019. Namun selama enam bulan proses uji coba yang bekerja sama dengan pihak ketiga, alat e-parkir tersebut akan dibongkar.

Nantinya e-parkir itu akan dialihkan ke tempat yang lainnya untuk menambah pendapatan retribusi parkir. ‘’Alat itu akan di relokasi ke objek wisata Goa Gajah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh dan Pantai Lebih, Gianyar.

Sekarang ini kami masih mempersiapkan teknisnya,’’ jelas Suamba.

Gratisnya parkir bagi pengunjung dan pasien yang

menciptakan sebuah proses perekrutan yang serius dan dapat dipertanggungjawabkan,’’ imbuhnya.

Informasi dihimpun, ada sejumlah poin yang kurang jelas dalam proses pengumuman perekrutan tenaga kerja nonpegawai pada UPTD RSU Payangan itu. Seperti jumlah tenaga medis dan nonmedis sesuai bidangnya tidak tertera dalam pengumuman. Kedua persyaratan tenaga yang nonmedis, tidak tertera di dalam pengumuman tersebut. Nah dengan tidak disebutkan jumlah

datang ke RSUD Sanjiwani, lanjut Suamba, dilakukan untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, keputusan ini juga merupakan kebijakan Bupati Gianyar Made Mahayastra. Pertimbangannya, supaya tidak membebani warga yang sakit dengan biaya parkir. Dengan kebijakan ini pihaknya akan melakukan antisipasi agar penataan parkir di rumah sakit tidak semrawut. ‘’Pengaturan parkir di dalam rumah sakit akan dilakukan petugas rumah sakit setempat,’’ imbuh Suamba.

Di pihak lain, Diretur Utama RSUD Sanjiwani Gianyar dr. Ida Komang Upeksa saat dikonfirmasi menjelaskan, terkait penghentian e-parkir ini sepenuhnya menjadi kewenangan Dishub. Sebab selama ini parkir rumah sakit dikelola dan dimonitoring pihak Dishub. ‘’Dishub yang mengelola parkiran di Gianyar. Kita serahkan ke sana,’’ jelasnya. (kmb35)

tenaga yang dibutuhkan membuat para pelamar beranggapan perekrutan tersebut hanyalah formalitas belaka.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Ida Ayu Cahyani Widyawati mengatakan perekrutan tenaga medis ini merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan untuk terpenuhinya pelayan di RSU Payangan. ‘’Ada syarat yang harus dipenuhi dari kesehatan, salah satunya terkait sumber daya kesehatan,’’ jelasnya. (kmb35)

Polisi dan BKSDA Sidak Penjual Burung Gianyar (Bali Post) Menggandeng Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), jajaran Polres Gianyar menggelar sidak ke penjual burung di wilayah Gianyar, Kamis (9/1) kemarin. Sidak ini dilakukan karena ada pengaduan dari masyarakat. Saat disidak petugas menemukan burung jalak putih (Acridotheres melanopterus) dan Jalak Bali (Leucopsar rothscildi) yang berizin.

Kasat Reskrim Polres Gianyar, AKP Deni Septiawan, mengungkapkan setelah meneripa informasi itu pihaknya langsung berkoordinasi dengan BKSDA Bali. ‘’Melakukan pengecekan

terkait adanya informasi masyarakat adanya dugaan penjualan satwa yang dilindungi berupa burung jalak,’’ jelasnya.

Dalam sidak ke pedagang burung di seputaran Gianyar, ditemukan lima ekor burung jalak. Tiga di antaranya Jalak Putih dan dua merupakan Jalak Bali. Lima satwa dilindungi itu dalam keadaan hidup. Petugas kemudian meminta pedagang menyodorkan surat izin. ‘’Satwa-satwa tersebut telah dilengkapi dengan sertifikat dan SatsDN (Surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri),’’ jelasnya.

Berdasarkan penjelasan pedagang kepada polisi, bu-

rung itu didatangkan dari Jawa Tengah hasil dari penangkaran. Pihaknya pun memastikan akan melakukan pengecekan ke penangkaran yang dimaksud. ‘’Kami cek ke penangkarannya, benar ditangkar atau tidak. Itu masih kami dalami,’’ jelasnya.

AKP Deni menambahkan, sidak itu didasari karena habitat burung yang dinyatakan kritis atau nyaris punah.

Sejumlah peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut. Di antaranya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan 4 jo pasal 21 ayat (2a) dan (2b) pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

‘’Pada Pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati,’’ jelasnya.

Bila ada yang sengaja melakukan pelanggaran, bisa dipidana penjara hingga lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. ‘’Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut, dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah,’’ tandasnya. (kmb35)

Bali Post/nik

CEK - Petugas gabungan ketika melakukan pengecekan satwa dilindungi di salah satu pedagang burung di wilayah Gianyar.

Jumat Kliwon, 10 Januari 2020

SOSOK Jangan Latah Ajukan LO BELAKANGAN lembaga kejaksaan disibukkan permintaan pendapat hukum atau LO (Legal Opinion). Itu menjadikan lembaga kejaksaan melalui LO itu sebagai kekuatan hukum untuk mengambil keputusan atas kebijakan. Bahkan, persoalan yang sesungguhnya sudah jelas-jelas diatur dalam regulasi yang ada. “LO ini kami harapkan untuk suatu persoalan yang benar-benar membutuhkan pertimbangan hukum. Ketika suatu program atau kegiatan, timbul keraguan mengenai regulasi yang ada. Apa bisa dilaksanakan atau tidak. Jangan sedikit-sedikit minta LO. Apalagi untuk persoalan yang sudah jelas regulasinya.

Saya tegaskan, LO itu bukan sebuah kebijakan yang harus dipatuhi pemerintah maupun masyarakat yang mengajukan. Itu hanya pendapat hukum, yang bisa dijadikan pertimbangan, sebelum mengambil keputusan,” kata Kajari Klungkung Otto Sompotan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/1) kemarin. LO dari kejaksaan salah satu bentuk kewenangan perdata. Apa yang dituangkan di dalamnya, tidak mengikat pihak yang meminta LO. Mereka bisa melaksanakannya, bisa juga tidak. Apa yang ditanyakan, itulah yang diberikan pendapat, sesuai tatanan aturan yang ada. Sementara terkait LO tenaga kontrak yang belakangan ramai jadi perdebatan, dia menegaskan itu konteksnya adalah rencana pemkab merekrut tenaga kontrak untuk memenuhi kebutuhan program Bakti Kumara Desa. Di sana dirancang satu desa satu TK Negeri, yang jelas membutuhkan banyak tenaga guru. “Total ada 56 desa. Kalau diambil dari ASN, jelas tak cukup, apa bisa merekrut tenaga dari non-ASN dan non-P3K. Kami jawab, jelas tidak bisa dan sudah diatur di dalam PP 49/2018. Framing-nya itu, jangan melebar. Itu pendapat hukum, bukan keputusan. Jadi, selanjutnya mau dipakai atau tidak itu kami serahkan ke pemerintah daerah lagi. Jadi, jangan kami dikatakan melarang,” tegasnya. Kalau ada solusi lain, yang terangkum di luar aturan ini, pemerintah daerah dipersilakan menelaah lebih lanjut. Otto menegaskan, setiap permintaan LO, pihaknya siap melayani, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Namun, tetap sesuai kemampuan SDM Kejari Klungkung. (gik)

PEGAWAI - Saat ribuan pegawai Pemkab Klungkung berkumpul di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya.

Tenaga Kontrak Sudah 3.000 Lebih

Masih Kekurangan 2.857 Pegawai Semarapura (Bali Post) -

SIDANG - I Nengah Nata Wisnaya saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Jaksa menghadirkan empat orang saksi, membuktikan dakwaan kasus TPPU.

Kasus TPPU, Saksi Bongkar Candra Beli Tanah 1 Hektar 42 Are

KASUS dugaan korupsi, gratifikasi dan juga TPPU mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra merembet. Salah satu yang ikut terseret adalah sepupu terpidana Candra, I Nengah Nata Wisnaya. Dia dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (9/1) kemarin, untuk sidang kasus TPPU. Kemudian, JPU Wira Atmaja, melalui jaksa Soma Dwipayana dan Tigana Barkah Maradona, juga menghadirkan empat orang saksi guna menggali sekaligus menguatkan pembuktian dakwaan jaksa.

Saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan pimpinan I Wayan Sukanila itu adalah Janice Lenore Mantjika asal Newzeland, Wayan Darmada, Wayan Sutamayasa, dan Gusti Made Suardika.

Janice Lenore Mantjika yang pertama kali digali keterangannya. Dia mengaku sebagai pengusaha yang bekerja di bidang pariwisata. Wanita yang sudah di Bali sejak 55 tahun itu menegaskan kenal dengan Wayan Candra, sedangkan Nengah Nata Wisnaya adalah karyawan saksi. Dia pernah memberikan tip pada terdakwa. Selain itu juga pernah meminta bantuan Wayan Candra sebagai pengacara.

Saksi Suardika mengaku sempat menjual tanah ke Wayan Candra, dengan pembayaran secara kredit dengan DP Rp27 juta.

Saksi menjual tanah lewat saksi Darmada. Luasnya satu hektar 42 are, dengan harga Rp3 juta per are. Dibuatkan akta jual beli di notaris. Yang menyerahkan sertifikat asli, saksi bertiga, yakni Suardika, Darmada dan Sutamayasa, dan transaksi pembayaran lanjutan diberikan cek BCA sebanyak lima, diserahkan di Kantor Bupati Klungkung. Saat ditanya hakim anggota soal asal-usul uangnya, apakah uang itu dari APBD atau uang pribadi mantan Bupati Candra, saksi menegaskan tidak tahu asal-usul uangnya.

Akhirnya sertifikat itu atas nama terdakwa I Nengah Nata Wisnaya. Mengapa tidak atas nama Pak Candra? tanya hakim Sukanila. Saksi menjawab tidak tahu-menahu soal itu. Namun saat ngurus di notaris dimintakan KTP. Hakim mulai menanyakan soal keberadaan Candra, dan dijawab saksi, bahwa Candra ditahan karena kasus korupsi. Jaksa kemudian mengatakan tanah itu bagian putusan hakim, yang amar putusannya dirampas untuk negara.

Sebelumnya dakwaan jaksa, kasus TPPU itu diduga karena klaim empat bidang tanah oleh atau atas nama I Nengah Nata Wisnaya. Dua bidang tanah di Nusa Penida itu, satu bidang di Dawan dan satu bidang lainnya di Tojan, Klungkung. Versi jaksa, semua tanah itu dibeli Wayan Candra. Dalam sidang di Tipikor, jaksa juga menyinggung terdakwa pernah menggugat tanah itu di pengadilan. (kmb37)

Terima Pompa Tenaga Surya, Biaya Perawatan Dibebankan kepada Subak

Semarapura (Bali Post) Setelah menerima bantuan mesin pompa bertenaga surya, warga Subak Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, selanjutnya dibebankan merawat seluruh peralatan seharga Rp1,2 miliar itu. Kepala Dinas Pertanian Klungkung, Ida Bagus Juanida, Kamis (9/1) kemarin mengatakan, biaya perawatan seluruhnya dibebankan kepada pihak subak. Sebab, Dinas Pertanian sendiri sejauh ini belum mengalokasikan anggaran apapun untuk meng-cover perawatan peralatan itu.

Komitmen merawat seluruh peralatan itu, juga dikatakan sudah disampaikan saat pihak subak menerima bantuan itu dari pemerintah Toyama, Jepang. Sehingga pihaknya berharap tetap subak yang membiayai sepenuhnya perawatan mesin pompa bertenaga surya tersebut. Terlebih, dibandingkan mesin yang pertama yang memakai bahan bakar solar, tentu mesim berbahan solar itu biayanya lebih tinggi.

Menurutnya, subak setempat sudah punya pendanaan, baik dari iuran warga subak setempat setiap kali panen, termasuk bantuan yang diterima subak BKK Provinsi Bali maupun kabupaten. “Sejauh ini memang belum ada inisiasi kami membiayai biaya perawatan peralatan pompa tersebut.

Ini juga sudah kami sampaikan kepada warga subak, agar selanjutnya mampu merawat peralatan itu dengan baik.

Bapak Wakil Bupati juga sudah menyampaikan saat hadir pada penyerahan itu,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Subak Semaagung, Desa Tusan itu sempat mengalami kesulitan melakukan pengairan.

Warga subak akhirnya bernapas lega. Sebab, mereka kini memanfaatkan sebuah pompa yang beroperasi dengan listrik tenaga surya. Pompa ini merupakan bantuan dari Jepang, agar warga setempat bisa terus mengolah lahan dan bertani seperti biasa. (kmb31)

Munculnya larangan merekrut pegawai non-PNS dan non-P3K membuat Pemkab Klungkung kesulitan memenuhi kekurangan pegawai. Sejauh ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klungkung mencatat Klungkung masih kekurangan 2.857 pegawai. Perhitungan itu berdasarkan kekurangan yang dihitung dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Kepala BKPSDM Klungkung Komang Susana, Kamis (9/1) kemarin, mengatakan kekurangan itu semakin besar, setelah adanya PNS yang pensiun tahun 2019 sebanyak 143 orang. Menyikapi jumlah pensiunan ini, BKPSDM juga sudah mengusulkan formasi CPNS sebanyak 169 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) meliputi tenaga pendidik 45 orang, tenaga kesehatan 102

orang, tenaga teknis lainnya 22 orang. Selain merekrut CPNS, Pemkab Klungkung juga merekrut 69 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), meliputi 29 tenaga kesehatan dan 40 tenaga teknis lainnya.

Tetapi, formasi yang turun dari pusat hanya 122 orang. Sementara untuk P3K semuanya gugur. Dari semua formasi itu, proses seleksinya baru tahap uji administrasi. Dari total

pelamar sebanyak 3.530 orang, ada sebanyak 416 pelamar yang dinyatakan tidak lolos tes administrasi. Sedangkan seleksi berikutnya TKD (Tes Kompetensi Dasar) dan TKB (Tes Kompetensi Bidang) masih menunggu jadwal lebih lanjut yang akan dirilis panitia lebih lanjut. ‘’Kami terus mengajukan ke pusat sesuai kebutuhan.

Sayang sekali tahun 2019 jum-

lah formasi yang turun untuk Klungkung hanya 122 orang.

Sementara untuk P3K sama sekali belum ada,’’ kata Susana.

Tahun 2020 ini, pihaknya berencana kembali mengajukan formasi ke pusat. Tetapi, tentu harus merampungkan proses seleksi perekrutan tahun 2019 lalu. Perekrutan baru tahap seleksi administrasi. Sementara terkait LO meski sifatnya hanya pendapat hukum, kebijakan yang diambil Pemkab Klungkung, tetap mengacu LO tersebut, sebagaimana amanat PP 49 Tahun 2018. Di sana sudah dijelaskan, pegawai hanya dua macam, PNS dan P3K. Tidak ada penjabaran lebih lanjut

mengenai tenaga kontrak, sehingga pihaknya hanya tetap berupaya mengusulkan ke pusat.

Di sisi lain, Sekda Klungkung Gede Putu Winastra ditanya solusi menutupi kekurangan pegawai di Klungkung, dia justru menyampaikan jumlah tenaga kontrak yang ada saat ini sudah mencapai 3.000 lebih.

Mereka masih bisa dimaksimalkan mendukung kinerja OPD untuk menjabarkan seluruh program yang sudah dirancang tahun 2020. Jadi, menurutnya, posisi OPD yang tenaga kontraknya sudah lebih, bisa digeser untuk mendukung OPD lain yang kekurangan pegawai. (kmb31)

Tenaga Kontrak Dilarang

Dewan Pertanyakan Cara Penuhi Kebutuhan Pegawai KESULITAN pemerintah daerah merekrut tenaga kontrak, sebagaimana isi PP 49 Tahun 2018 yang diperkuat kembali LO (Legal Opinion) Kejari Klungkung, juga disikapi kalangan dewan. Menurut lembaga legislatif, situasi ini tidak membuahkan solusi bagi pemerintah daerah, di tengah kekurangan pegawai saat ini. Salah satu legislator, A.A. Gde Sayang Suparta, mengatakan perekrutan semestinya masih bisa dilakukan. Bagaimana cara perekrutannya yang dianggap lebih efektif menyiasati substansi dari PP 49/2018?

Salah satu anggota Dewan Klungkung, A.A. Gde Sayang, mengatakan kemunculan PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini sebagai pelaksana teknis dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagaimana isi Pasal 96 ayat 1, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Semangat kemunculan PP ini, kata A.A. Gde Sayang, karena maraknya perekrutan tenaga honorer saat itu, sehingga PP ini dimunculkan untuk memangkas semuanya. ‘’Sebetulnya, tinggal diperjelas yang dilarang itu perekrutan pegawai non-PNS dan juga NonPPPK khusus untuk mengisi jabatan apa saja,’’ tegas A.A. Gde Sayang.

Dikatakan, sejarah PP itu melarang mengangkat honorer karena dikecualikan jika ada rekrutmen pegawai. Kalau mau mengangkat pegawai, hanya dimungkinkan sebagai ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pertanyaannya, apakah security, cleaning service, engineering (tenaga teknis) dan sejenisnya itu termasuk jabatan ASN atau P3K? ‘’Kalau tidak, dengan cara apa pemerintah harus merekrut mereka. Padahal tenaga mereka benar-benar dibutuhkan,’’ tegas politisi Partai Gerindra ini, Kamis (9/1) pagi.

Untuk itu, kata politisi Dapil Kecamatan Dawan ini, harus diperjelas kembali. Bagaimana kategori jabatan PNS dan P3K, yang dilarang diisi pegawai non-PNS dan nonP3K mengacu isi Pasal 96 ayat 1.

Kalau itu jelas, maka perekrutan pegawai non-PNS dan non-P3K atau lazim di daerah disebut tenaga kontrak itu, tentu bisa dilakukan perekrutan untuk memenuhi kebutuhan pegawai saat ini.

Terlebih, kebutuhan pegawai semakin banyak. Lantaran jumlah yang pensiun tiap tahun jauh lebih banyak. Sementara kuota CPNS maupun perekrutan pegawai P3K tiap tahun tidak sebanding atau ma-

sih sangat minim.

Setelah kategori jabatan yang dimaksud sudah jelas, menurutnya, pemerintah daerah bisa melakukan perekrutan, sebagaimana yang masih dilakukan di sejumlah daerah lainnya. Bahkan, kebutuhan pegawai yang dimaksud, selanjutnya bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sehingga proses perekrutannya lebih rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Kami berharap pemerintah daerah bergerak lebih cepat, agar kekurangan pegawai ini tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah memasuki tahun anggaran 2020 ini,’’ harap A.A. Gde Sayang. (gik)

Jumat Kliwon, 10 Januari 2020

Jumlah Koperasi 320 Tak Aktif 111

Amlapura (Bali Post) Jumlah koperasi di Kabupaten Karangasem mencapai 320. Dari jumlah tersebut, 18 koperasi hingga kini belum melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT).

Atas kondisi itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah Karangasem mendorong koperasi tersebut tahun 2020 wajib melaksanakan RAT. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah Karangasem, I Nengah Toya, belum lama ini mengatakan, dari 320 koperasi yang ada, yang tidak aktif sebanyak 111.

Sementara koperasi yang wajib melaksanakan RAT sebanyak 209. Hanya, di tahun 2019 ada 18 koperasi tak melaksanakan RAT. “Yang belum laksanakan RAT hanya 18 koperasi. Sementara sisanya sudah melaksanakan RAT. Karena bagi koperasikoperasi yang m a s i h a kt i f wajib melaksanakan RAT. RAT itu penting untuk laporan pertanggungjawaban

keuangan koperasi yang sudah berjalan,” ungkapnya.

Toya menegaskan, pi haknya telah memberikan pembinaan-pembinaan terkait pembukuan kepada koperasi yang belum melaks a n a k a n R A T . Di t a hun 2020 ini, pihaknya tidak ingin lagi melihat ada koperasi yang sampai tidak melaksanakan RAT. “Kita terus dorong koperasi agar melaksanakan RAT tahun ini, bahkan tahun depan bagi semua koperasi aktif, wajib RAT,” tegasnya.

Disinggung banyaknya koperasi yang tak aktif, Toya menilai hal itu disebabkan beberapa faktor.

Salah satunya adalah SDM tidak mampu menjalankan tuntutan yang diberikan pemilik koperasi. Termasuk, angsuran dari peminjam tidak rutin.

“Maka dari itu, kita sudah memberikan pembinaan peningkatan kapasitas SDM kepada pengurus koperasi. Kita harap, lewat pembinaan itu, k o p e ra si d i Ka ra n gasem semakin maju dan berkembang ke depannya,” harap Toya. (kmb41)

PEDAGANG - Salah satu pedagang di pasar saat menjual sembako. Harga cabai rawit di pasaran kini mulai naik.

Harga Cabai Tembus Rp60 Ribu/Kg Amlapura (Bali Post)Harga cabai rawit di pasaran melambung tinggi. Bahkan, harganya menembus angka Rp60 ribu per kilogram. Kondisi ini membuat para pembeli mengurangi konsumsi cabai untuk kebutuhan dapur.

I Nengah Toya

Bali Post/kmb41

Salah seorang pedagang di Pasar Amlapura Timur, I Wayan Putra, Kamis (9/1) kemarin menjelaskan, akibat melonjaknya harga cabai membuat konsumen memilih mengurangi konsumsi cabai. Akibatnya, pedagang

juga mendapat hanya sedikit. “Karena mahal, warga mengurangi membeli cabai.

Biasanya membeli cabai setengah kilogram. Kini seperempat kilogram saja,” ucapnya.

Putra menambahkan, har-

ga cabai mulai naik sejak beberapa hari lalu. Sebelumnya, harga cabai mencapai Rp50 ribu. Kini naik menjadi Rp60 ribu per kilogram. Naiknya harga cabai akibat minimnya ketersediaan stok di tingkat petani karena hujan yang

”Usaba” di Pura Dalem Puri Ida Batara ”Nyejer” Tujuh Hari Amlapura (Bali Post) Usaba di Pura Dalem Puri, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, mulai dilaksanakan pada 24 Januari mendatang. Usaba tahun ini akan nyejer selama tujuh hari. Pangemong Pura Dalem Puri Besakih, I Gusti Mangku Kubayan, Kamis (9/1) kemarin mengatakan, sebelum usaba dimulai, pihaknya telah melakukan paruman. “Paruman telah digelar Rabu (8/1) lalu,” katanya.

Kubayan mengatakan, Ida Batara nyejer selama tujuh hari. Kata dia, usaba bakal diawali dengan upacara nedungan Ida Batara pada Sukra Wage Wariga, Jumat, 24 Januari mendatang. “Upacara nurun akan dilakukan pukul 17.00 Wita. Lokasinya di Pura Merajan Selonding. Upacara nurun di-puput pemangku,” katanya.

Keesokan harinya, katuran ayaban di Pura Dalem Puri, Senin (27/1) merupakan puncak karya. Setelah itu, katuran panganyar. “Usaba bakal kasineb, Jumat (31/1). Upacara panyineban dilakukan pukul 17.00 Wita,” paparnya. Dia menjelaskan, bagi krama yang mau ngaturang ayah untuk mempersiapkan usaba dipersilakan. Termasuk, krama yang hendak ngaturangan punia berupa sarana upakara. (kmb41)

I Nengah Kariasa

Pasalnya, sampah di manamana menjadi masalah. Jadi, diharapkan dengan adanya rencana ini, bisa mengatasi masalah sampah yang ada di masyarakat khususnya di Desa Rendang.

“Rencananya, ini akan dikelola oleh BumDes Rendang. Peserta atau warga yang ikut akan dikenakan iuran sekali dalam seumur hidup. Jadi, pada intinya

Bali Post/kmb41

apa yang dilakukan saling menguntungkan. Semoga segera bisa diterapkan

rencan ini dan diharapan segera dapat di-launching,” jelas Kariasa. (nan)

terus turun belakangan ini.

“Kondisi ini membuat stok cabai di tingkat petani minim.

Karena stok sedikit, harga pasti naik,” jelasnya.

Pedagang lain, Nindri, mengakui akibat naiknya harga capai belakangan ini, membuat ia tidak berani menjual cabai terlalu banyak. Biasanya, ia stok cabai sampai 10 kilogram, tapi kini hanya setengahnya. “Stok 5

kilogram saja. Kalau lebih, sulit menjualnya. Butuh dua sampai tiga hari baru habis terjual,” tandasnya.

Seorang pembeli Aryaningsih mengakui kalau harga cabai saat ini memang naik.

Atas kondisi itu, ia mengurangi pembelian cabai untuk kebutuhan dapur. ”Karena mahal, terpaksa sedikit menggunakan bumbu cabai,” ujarnya. (kmb41)

Puluhan Perbekel Dilantik

PARUMAN - Panglingsir Besakih saat melaksanakan paruman, Rabu (8/1) jelang pelaksanaan usaba di Pura Dalem Puri Besakih.

Rancang Pengelolaan Sampah Sibiomasi USAI dilantik sebagai Perbekel Desa Rendang terpilih, I Nengah Kariasa di awal menjalankan tugasnya bakal berencana menerapkan sibiomasi yang merupakan sistem pengelolaan sampah habis pakai. Upaya itu dilakukan, mengingat sampah sampai saat ini menjadi permasalahan yang klasik di masyarakat.

Usai dilantik, Kariasa mengatakan, sampah-sampah yang ada di rumah warga nantinya bakal dikelompokkan lebih dulu. Mulai dari sampah plastik, botol dan kertas. Kata dia, nantinya sampah ini, bakal dikirim ke konsultan yang diajak untuk bekerja sama. ”Karena di konsultan diolah dijadikan bahan bakar. Konsultannya dari Singaraja,” ucapnya.

Kariasa menambahkan, khusus untuk sisa makanan, nantinya akan dibuatan save book untuk dijadikan pupuk.

Kata dia, di masing-masing rumah warga bakal dibuatkan lubang sibiomasi. “Nantinya daun-daunan juga bisa dimasukkan ke sana dan dikasi aktipator,” ucapnya.

Dia menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah sampah.

Bali Post/kmb41

Amlapura (Bali Post) Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, melantik 21 perbekel terpilih di wantilan Pemkab Karangasem, Kamis (9/1) kemarin. Dalam kesempatan itu, Mas Sumatri meminta para perbekel bisa mengoptimalsi potensi yang ada di masing-masing desa, termasuk ikut membantu dalam mengentaskan kemiskinan.

Mas Sumatri mengatakan, usai dilantik pihaknya meminta kepada semua perbekel supaya bekerja secara serius untuk mengabdi kepada masyarakat di desa. Pasalnya, perbekel merupakan perpanjangan tangan pemerintah di dalam membantu segala hal untuk kemajuan Kabupaten

Karangasem. “Kita harap perbekel yang dilantik ini, memiliki spirit baru dalam menjalanan segala tugastugas yang diberikan. Dan serius memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Mas Sumatri juga meminta para perbekel dapat mengoptimalkan potensi yang ada di masingmasing desa. Sehingga, potensi-potensi yang ada dapat digarap dengan maksimal, sehingga nantinya dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di desa. “Setiap desa pasti memiliki potensi berbeda yang bisa dikembangkan. Jadi, potensi itu bisa dimaksimalkan untuk kemajuan desa,” tegasnya. (kmb41)

Jumat Kliwon, 10 Januari 2020

SOSOK Berharap Tetap Didampingi KEJAKSAAN Negeri Bangli diharapkan tetap memberikan pendampingan pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Bangli, utamanya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPerkim). Meski saat ini keberadaan Tim Pengawalan dan Pegamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk Kejari Bangli itu sudah dibubarkan Kejaksaan Agung.

Sekretaris Dinas PUPRPerkim Bangli Made Soma, Kamis (9/1) kemarin sangat mengapresiasi TP4D Kejari Bangli. Selama ini telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan fisik di Dinas PUPRPerkim. Tim itu sangat efektif memberikan pendampingan dan pengawasan jalannya kegiatan pembangunan.

Mulai perencanaan, aturan, hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Dengan pendampingan TP4D pihaknya dapat meminimalisir penyimpangan maupun kekeliruan dari aturan, pelaksanaan kegiatan termasuk kualitas. Menunjang kelancaran tugas pengawalan TP4D, kata Soma Pemkab telah menganggarkan biaya operasional resmi. “Biaya operasional itu dianggarkan resmi Pemkab Bangli, untuk kelancaran tugas pengawalan dan pengamanan. Sangat kami apresiasi kinerja TP4D tahun anggaran 2019,” ungkapnya.

Dengan telah dibubarkannya TP4D, pejabat asal Gianyar itu tetap berharap Kejari Bangli memberikan bimbingan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan khususnya infrastruktur, sehingga bisa berjalan tepat waktu dan juga sesuai aturan. Rata-rata kegiatan yang dikerjakan Dinas PUPRPerkim Bangli per tahun 30 paket kegiatan. (ina)

Cintai Lingkungan, 1.999 Bibit Pohon Ditanam di Polsek Kintamani

Bangli (Bali Post) – Sebanyak 1.999 bibit pohon berbagai jenis ditanam di lahan kosong belakang Polsek Kintamani, Kamis (9/1) kemarin. Kegiatan penghijauan yang dilaksanakan Polres Bangli itu bertujuan menjaga kestabilan alam. Melalui penanaman bibit pohon itu, Polres mengajak seluruh komponen masyarakat serta instansi yang ada agar lebih mencintai lingkungan.

Dipimpin Kapolres Bangli AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, kegiatan penghijauan itu melibatkan sejumlah pelajar TK dan SMA. Selain di belakang Polsek Kintamani, penanaman bibit

pohon itu juga dilaksanakan di masing-masing lingkungan Polsek jajaran.

Bibit pohon yang ditanam itu di antaranya berjenis mahoni, cempaka, durian, jeruk, albesia, mangga, gaharu, sawo, belimbing, nangka dan jenis pohon lainnya. Kapolres mengatakan, kegiatan Polri Peduli Penghijauan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polda Bali.

Pelaksanaannya dilakukan di asrama maupun kantorkantor Polres maupun Polsek.

Ini merupakan bentuk kecintaan Polri terhadap lingkungan. Selain itu gerakan ini diharapkan mampu menjadi motivator kepada seluruh

komponen masyarakat serta instansi yang ada sehingga lebih mencintai lingkungan.

“Hal ini juga untuk menanamkan rasa cinta terhadap alam dan lingkungan kepada generasi penerus Bangsa, sehingga gerakan seperti ini dapat diwarisi generasi penerus untuk menjaga ekosistem dan kestabilan alam,” ujarnya Dikatakan, jumlah bibit pohon ditanam sebanyak 1.999 bibit. Jumlah itu bukan kebetulan. Perwira berpangkat melati dua ini mengatakan angka tersebut melambangkan dirinya sebagai Perwira Akpol Angkatan tahun 1999. (kmb40)

KOSONG - Eks bangunan RSU Bangli yang sudah lama kosong dan tak terpakai.

Eks RSU Dilirik Jadi Tempat Parkir

Bangli (Bali Post) –

Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli berkeinginan memanfaatkan lahan bekas RSU Bangli yang sejatinya milik Pemprov Bali itu, sebagai tempat parkir kendaraan. Hal itu dilakukan guna mengatasi kekroditan parkir yang selama ini terjadi di rumah sakit milik Pemkab Bangli.

Direktur RSU Bangli dr. I Nyoman Arsana, Rabu (8/1) lalu, mengakui lahan parkir yang dimiliki di RSU Bangli selama ini, sangat terbatas.

Kondisi itu kerap menyebabkan pengunjung/pasien mengeluh kesulitan parkir.

Bahkan sebagai direktur, ia pun sempat mengalami kesulitan mencari parkir saat hari pertama ngantor. ‘’Tadi sampai dua kali keliling saya tidak juga dapat parkir,’’ un-

gkap pria yang baru sehari menjabat direktur itu.

Untuk mengatasi persoalan parkir, dirinya punya ide memanfaatkan lahan bekas RSU di seberang Balai Banjar Kawan sebagai tempat parkir kendaraan. Mengingat lahan yang kini nganggur itu merupakan aset milik Pemprov Bali, maka pihaknya harus berkoordinasi terlebih dahulu ke Pemprov untuk minta izin pemanfaatannya.

‘’Kalau dibolehkan, nanti kami pakai tempat parkir kendaraan khusus pegawai.

Jadi pegawai yang punya mobil atau motor parkirnya di sana. Kemudian jalan sedikit ke RSU Bangli. Kan tidak seberapa jauh,’’ terangnya.

Dengan pemanfaatan lahan bekas RSU tersebut, maka lanjut Arsana, lahan parkir yang tersedia di RSU Bangli nantinya bisa dimanfaatkan penuh oleh pasien dan pengunjung.

‘’Sehingga masyarakat yang mau berobat tidak komplain soal parkir,’’ ujarnya.

Dokter asal Desa Songan, Kintamani itu juga mengungkapkan rencananya menata ulang pintu masuk ke RSU Bangli. Pintu gerbang di sisi utara yang selama ini dipakai akses jalan masuk ke areal rumah sakit itu akan ditutup.

Sebagai gantinya pihaknya akan membuka kembali pintu gerbang di sebelah selatannya yang selama ini lama ditutup. ‘’Sehingga pasien yang mau ke UGD bisa lebih nyaman. Tidak lagi mereka harus belak-belok dua kali,’’ imbuhnya. (kmb40)

Tak Kantongi IUTM, Belasan Toko Modern Berjejaring Beroperasi

tanam pohon - Kapolres menanam bibit pohon dalam kegiatan penghijauan, Kamis (9/1) kemarin.

Cegah Banjir, Masyarakat Perlu Peduli Reboisasi

REBOISASI atau penanaman pohon merupakan salah satu langkah efektif guna mencegah banjir, seperti yang terjadi di Jakarta. Karena itu idealnya semua pihak harus punya rasa peduli yang tinggi dengan cara mencintai dan menjaga alam Bali. Salah satunya dengan melakukan penghijauan di Bangli. Bagaimanakah apresiasi Bupati Bangli Made Gianyar terhadap action luar biasa Kapolres Bangli terkait reboisasi di Kintamani?

Dengan menanam pohon, diyakini ekosistem akan berjalan bagus. Ketika ada hujan airnya akan terserap, sehingga saudara kita yang ada di hilir tidak kebanjiran.

Bupati Bangli I Made Gianyar menegaskan hal itu, Kamis (9/1) kemarin,

usai menghadiri acara penghijauan yang dilasanakan Polres Bangli di Desa Kintamani. Saat ini tantangan yang dihadapi Bangli adalah masih banyak masyarakat menebang hutan bambu.

Kemudian hutan bambu itu diganti tanaman jeruk. Se-

Bupati Bangli Made Gianyar

bagai Bupati, ia tidak bisa melarang masyarakat menggati tanaman bambunya dengan jeruk. Ia berpendapat, mungkin solusi masalah itu adalah Pemerintah Provinsi Bali maupun kabupaten yang berkepentingan akan alam Bangli bisa menyiapkan insentif bagi masyarakat yang mau menanam bambu pada lahan milik pribadinya atau desa sehingga tetap bisa menjaga hutan desa.

“Saat ini tantangan di Bangli banyak masyarakat menebangi bambu diganti jeruk. Semoga saudara kita yang di hilir bisa terbangun kesadarannya, sehingga masyarakat Bangli bisa sejahtera dengan menanam pohon,” harap Bupati.

Pada kesempatan itu, Made Gianyar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajajan Polri, khususnya Polres Bangli karena telah melakukan program Polri peduli penghijauan. “Mewakili masyarakat Bangli, hanya terima kasih yang bisa kami sampaikan kepada jajaran Polres Bangli yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian alam Bangli,” ucapnya.

Kaplores Bangli, AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, mengatakan kegiatan penghijauan ini dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Polda Bali. Ia mengatakan penghijauan itu dilakukan dengan menanam 1.999 bibit pohon. ‘’Penghijauan ini merupakan bentuk kecintaan Polri kepada bumi dan lingkungan selain sebagai upaya mitigasi Polres Bangli mencegah bencana,’’ ujar Kapolres Bangli. (ina)

Bangli (Bali Post) – Belasan toko modern berjejaring di Kabupaten Bangli tak mengantongi izin usaha toko modern (IUTM) dari Pemkab Bangli. Namun, belasan toko modern itu tetap dibiarkan beroperasi, seperti toko modern lainnya yang sudah mengantongi izin lengkap.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli, jumlah toko modern berjejaring saat ini tercatat 25 unit. Rinciannya 14 unit di Kecamatan Bangli, satu unit di Susut dan 10 unit di Kecamatan Kintamani.

Dari keseluruhan jumlah itu, hanya 11 di antaranya yang sudah mengantongi IUTM.

Sedangkan 10 unit di antaranya tersebar di Kecamatan Bangli dan satu unit lainnya di Kecamatan Kintamani.

Walau banyak yang tidak mengantongi IUTM, namun fakta di lapangan selama ini semua toko modern berjejaring yang ada, tetap beroperasi dari pagi hingga malam hari.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli, I Made Kirmanjaya, didampingi Kasi Pelayanan Perizinan Non Perizinan I Wayan Sumantra, Kamis (9/1) kemarin mengatakan, sesuai peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017, telah diatur jumlah maksimal toko modern di setiap kecamatan. Untuk di Kecamatan Bangli jumlah toko

modern berjejaring maksimal 25 unit, di Kecamatan Susut 10 unit, di Kintamani 12 unit dan Tembuku maksimal 6 unit. “Sampai sekarang hanya Kecamatan Tembuku yang belum ada toko modern berjejaring,” ungkapnya.

Soal izin, Sumantra mengakui keberadaan toko modern berjejaring di Kabupaten Bangli itu belum semuanya mengantongi IUTM. IUTM menjadi satu dari empat izin yang wajib dimiliki toko modern berjejaring itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016.

Sumantra mengatakan sejatinya sudah berupaya meminta kepada semua pemilik toko modern berjejaring yang belum punya IUTM agar

melengkapi IUTM. Namun belum semua merespons.

Karena itu terhitung 2018 dan 2019 kata Sumantra, pihaknya menolak permohonan IUTM tiga unit toko modern berjejaring. Alasannya, ketiga toko modern itu tidak memenuhi syarat. Salah satunya toko modern di Jalan Kusuma Yuda, Bangli. Pihaknya menolak permohonan IUTM toko itu karena alasan jarak dari toko dengan pasar tradisional Pasar Kidul kurang dari 500 meter.

Lalu disinggung keberadaan toko modern yang beroperasi meski tidak mengantongi IUTM itu, baik Kirmanjaya dan Sumantra mengatakan pihaknya akan mengoordinasikan hal itu kembali ke Satpol PP. (kmb40)

Jumat Kliwon, 10 Januari 2020

Mantan Ketua PHDI Pusat Diaben 17 Januari 2020

Singaraja (Bali Post) Pihak keluarga besar mantan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat I Nyoman Suwandha, S.H. telah menetapkan hari baik (dewasa ayu) untuk menggelar upacara pengabenan almarhum. Mantan Wakil Kejaksaan Agung RI ini akan diaben pada Jumat (17/1) mendatang.

Pada hari H juga akan digelar upacara persada yang diiringi dengan tembakan salfo, karena semasa hidupnya almarhum tercatat sebagai pejabat negara penerima penghargaan Bintang Mahaputra.

Anak almarhum, Ir. I Made Budi Setiawan, Rabu (8/1) malam mengatakan, menunggu puncak upacara pengabenan,

keluarganya masih mempersiapkan perlengkapan sarana upakara. Sesuai petunjuk sulinggih, upacara diawali dengan mapiuning, macaru negem dewasa pada Jumat (10/1).

Pada Senin (13/1) digelar prosesi majauman, meseh lawang diikuti nunas toya ning pada Selasa (14/1).

Selanjutnya Rabu (15/1) digelar prosesi nyiramang layon, ngaskara, dan narpana. Pada Kamis (16/1) digelar ritual pangeneng, mapralina, palebon, dan nyekah pada Jumat (17/1). Seluruh prosesi pengabenan almarhum di-puput Sri Empu Dharma Adnyana dari Gria Pande Beratan Samayaji, Kecamatan Buleleng. “Saya dan keluarga besar berterima

Bali Post/ist

RUMAH DUKA - Jenazah almarhum I Nyoman Suwandha, S.H. tiba di rumah duka Jalan Gajah Mada No. 81, Kelurahan Banjar Jawa, Singaraja, Rabu (8/1).

kasih dengan segenap jajaran Kejati Bali, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pihak lain yang telah memperlancar pemulangan jenazah ayah kami,” katanya.

Sebelumnya, jenazah almarhum I Nyoman Suwandha, S.H. diberangkatkan dari kediamannya di Kebun Jeruk, Jakarta Barat menuju tanah kelahirannya, Jalan Gajah Mada No. 81 Kelurahan Banjar Jawa, Singaraja. Jenazah tiba di rumah duka Buleleng, Rabu (8/1) sekitar pukul 16.00 Wita.

Janazah almarhum diantar pimpinan Kejaksaan Tinggi Bali. Perjalanan dari Bandara Ngurah Rai ke Buleleng iringiringan mobil ambulans pembawa jenazah dikawal ketat aparat Polisi dan TNI. Ini tidak lepas karena almarhum adalah keluarga dekat Danjen Kopassus Mayjen Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han).

Tiba di Buleleng, pihak keluarga menyambut iringiringan jenazah. Hadir saat itu Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, bersama Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. Kini jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka. Nyoman Suwandha mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat (3/1) lalu di Rumah Sakit Siloam Jakarta Pusat. (kmb38)

Ketua LPD Munduk Kunci Gantung Diri

Singaraja (Bali Post) Ketua LPD Pakraman Munduk Kunci Kecamatan Sukasada, Made Semadi (36), nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, Kamis (9/1) kemarin. Kejadian ini sempat menggegerkan warga.

Kapolsek Sukasada Kompol Nyoman Landung seizin Kapolres Buleleng, AKBP Made Sinar Subawa, mengatakan hasil pemeriksaan di lokasi kejadian dan keterangan saksi menyebutkan, korban tewas murni karena gantung diri.

Kejadian ini pertama kali diketahui saksi Gede Sukarada (55) dan Ketut Kasih (54).

Sekitar pukul 05.00 Wita, kedua saksi menemukan korban tergantung pada kusen

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dcr Mrkt wnt u/prsh Silver, Min SMA bs Bhs Bali &Indonesia.Lam vivi@angeltoangelsilver.com (WA) 087860774077

B.BP.004.01.20.0000185

Dcr Peg,Marketing,Kredit, Laki2 MinSMAMax35Th,10Org.Lam:BPR Suadana Jl.Ry Celuk.Tlp.297837

pintu dapur korban. Pada leher korban terikat selendang putih. Kedua saksi panik dan berteriak minta tolong. Tidak berselang lama, tetangga berdatangan ke lokasi. Tubuh korban yang sudah lemas itu kemudian diturunkan.

Keluarga berusaha memeriksakan korban ke rumah sakit.

Sayang, karena jeratan selendang itu menghentikan jalan napasnya, sehingga nyawa korban tak bisa diselamatkan.

Hasil pemeriksaan dokter, pada leher ditemukan luka lebam bekas jeratan selendang. Pada alat vitalnya keluar cairan. “Hasil pemeriksaan di lokasi, korban gantung diri saat rumah dalam keadaan sepi. Pada tubuh korban tidak

ada tanda-tanda kekerasan.

Keterangan dokter, korban meninggal murni karena gantung diri,” katanya.

Terkait motif korban nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, Nyoman Landung menyebut, pada Rabu (8/1) lalu, korban sempat bertengkar dengan istrinya, Komang Endik Indrayani.

Setelah pertengkaran itu, istri dan anaknya minggat ke rumah orangtuanya. Diduga karena tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga, korban memilih jalan pintas dengan cara gantung diri.

Keluarga menerima dengan ikhlas kematian korban. Keluarga juga menolak jenazah korban diautopsi. (kmb38)

Dicari PRT + Pengasuh anak.

Hub:081915717696

Dicari Receptionist untuk daerah Sanur Tlp.0895410504480

B.BP.004.01.20.0000211

Dicari Pengawas Proyek Civil Area Nusa Dua Kirim CV ke WA 087757976116 B.BP.001.01.20.0000176

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818

B.BP.001.01.20.0000205

G.01

Dcr Sopir berpengalaman,Laki2, SIM A/B,Ijasah SMA,Lam.bawa ke Kampus II ITEKES Bali Jl.Tukad Balian 180 Renon.T.0361-895620

Penerbit Nasional bth Sales wil.

Badung,Buleleng,Gianyar,K.Asem minD3 Max 40 th, Tp.9075695 Email:yudhistiradps@yahoo.com

B.BP.001.01.20.0000144

B.BP.001.01.20.0000127

LOKER

B.BP.004.01.20.0000213

Sardine Restaurant looking for female Bartender, must speak English,Experienced,send mail:sardine@sardinebali.com T:0361-733617 Jl.Petitenget 21 B.BP.001.01.20.0000189

Sopir Pengalaman kerja, SMS 085792465478,Umur nama,alamat B.BP.001.01.20.0000201

Sopir Serabutan,Adm Penagihan marketing,Tkg Las:085103167222 B.BP.001.12.19.0000667

SERVICE

DIJUAL RUMAH

BIRO JASA RUPA-RUPA

BENGKEL LAS Free

n

Desig

Money Back Guarantee

SIDAK - Loka POM Buleleng menggelar sidak produk pangan, Kamis (9/1) kemarin.

Bali Post/kmb38

Lagi, Loka POM Temukan Produk Pangan Di-’’repacking’’

Singaraja (Bali Post) -

Loka POM Buleleng kembali menemukan sejumlah produk pangan yang direpacking, dalam sidak yang dilancarkan, Kamis (9/1) kemarin. Produk pangan itu seperti susu bubuk coklat, bahan pengembang kue dan beberapa produk pangan lain. Tetapi produk pangan tersebut tidak disita. Namun, pengelola toko diingatkan agar tidak menjual produk tersebut.

Sidak ini menyasar beberapa minimarket di wilayah Buleleng Timur seperti Toko Aneka Plastik di Penarukan dan Toserba Surapati, Singaraja. Sidak dipimpin Kepala Loka POM Buleleng Made Ery Bahari Hantana.

Made Ery mengatakan, sidak ini lanjutan saat hari Natal dan Tahun Baru 2020.

Dalam sidak ini pihaknya menemukan produk pangan yang di-repacking. Ini ditemukan di Toko Aneka Plastik Penarukan. Di toko itu ditemukan susu bubuk yang dikemas kembali tanpa izin edar. Selain itu, ditemukan meses ceres dan pengembang

kue yang juga di-repacking.

“Ini pengawasan terakhir setelah hari Natal Tahun Baru. Masih kita temukan produk repacking. Kita edukasi pengelola toko untuk tidak me-repacking dan produk yang kami temukan itu agar tidak dijual lagi,” katanya.

Menurut Ery, kalau ingin menjual produk pangan dengan cara eceran, pengelola toko diminta me-repacking produk pangan pada saat ada konsumen yang membeli produk tersebut. Dengan demikian, bisa mengurangi risiko terkontaminasi bibit penyakit yang membahayakan kesehatan. “Repack-

ing harus ada izin edar, karena produk yang dikemas dalam jumlah banyak sudah melalui tahapan pengujian. Kalau diecer dengan mengemas kembali, maka wajib ada izin edar karena tahapannya sama ketika produk dikemas di tempat produksinya,” jelasnya.

Selain produk di-repacking juga ditemukan produk pangan dengan kemasan yang ditulis label izin edar. Setelah dicek, nomor izin edar itu kedaluwarsa. Atas temuan ini, loka POM menginstruksikan pemilik toko mengembalikan produk pangan tersebut kepada suplayer. Pengelola toko diminta menyerahkan surat

DIJUAL MOBIL

PROPERTY

PROPERTY

SUZUKI

DIJUAL TANAH

DIJUAL TANAH

S-Cros2016 AT+Etios G2013 jual salah 1 Jl.Seruni 24, 08123968148

BU.Tnh 1,5Are hrg.325 nego,Lok Pering Gyr,Hub.081 339 506 814

Jual Tanah 10are pinggir jalan Denpasar Utara Hub.0811399361

B.BP.001.01.20.0000217

B.BP.001.01.20.0000153

B.BP.001.01.20.0000186

PROPERTY DIJUAL RUMAH

Jl Rmh Lt 2,Dalung 800jt+Tnh 2 are Dalung H.082147454248 B.BP.164.01.20.0000210

Rmh Lt2 Perum Teras Ayung Blok D53 LT578m LB350m Telp.413421 B.BP.004.01.20.0000215

Ocean View Land for sales by owner! No more land like this 300 meters air distance to GWK statue.34 are come with 2 certificates 17 are and 16 are. Quick selling at 1.2 billion/are. Please contact Agus 085237435842 B.BP.004.01.20.0000204

Tnh 200m2 Jl.Turi Gg.Beji Kesiman 375jt/A Nego 087861524618 B.BP.001.01.20.0000214

Tnh 1,20A Jl.MukuhMertasari dpn Citraland Cargo, 085102714858 B.BP.001.01.20.0000162 DIJUAL HOTEL

Dijl Hotel LT.690m2 Jl.Pidada Ubung Hub.081337681771

B.BP.001.01.20.0000177

pengembalian produk tersebut untuk diteruskan kepada loka POM yang mewilayahi di mana produk pangan tersebut diproduksi.

Sementara itu, pengelola toko Mohamad David mengaku, sejak membuka toko dirinya sering membeli produk pangan dalam kemasan besar. Di tokonya kemudian produk itu dikemas ulang oleh para pekerjanya. Dirinya tidak tahu kalau mengemas kembali suatu produk pangan harus mencari izin.

Setelah didatangi petugas Loka POM, Mohamad David berjanji tidak akan menjual produk yang harus dikemas kembali. Ini karena, prosedur mencari izin sulit. “Sering mengemas ulang, namun tidak tahu saya kalau harus mencari izin. Mungkin saya tidak akan jual lagi, sebab kalau mencari izin lagi susah,” terangnya. (kmb38)

BIRO JASA Sy Siap Bantu bayarkan,Laporkn Pajak Hotel & Restaurant,Toko NPWP,SIUP. HP:081.338.344.155

B.BP.001.01.20.0000105

RUPA-RUPA B.Dana Cpt Jmk BPKB/Sertipikat Telp.412815 / 08123985172

B.BP.001.01.20.0000074

KEHILANGAN Hlg BPKBNo.A2073349-GDK227IV An.Dra.Nyoman Ardani,Singaraja

B.BP.001.01.20.0000206

Hlg SHM No.1664/Kerobokan Luas 1.700M2 AN.I Ketut Narda

B.BP.001.01.20.0000207

Jumat Kliwon, 10 Januari 2020

Bangunan di Pasar Umum Negara Rusak

Perbaikan Direncanakan secara Swadaya Negara (Bali Post) – Sejumlah bangunan di Pasar Umum Negara mengalami kerusakan.

Selain di bagian luar yang merupakan kios-kios bertingkat yang bangunannya sudah uzur, di bagian dalam juga sebagian besar mengalami kerusakan. Dari pengamatan, Kamis (9/1) kemarin, di bagian luar (kios) hampir semua bangunan terutama di bagian atas (lantai dua) kondisinya sudah memprihatinkan. Bahkan ada yang sengaja ditopang dengan bambu atau kayu oleh pemiliknya untuk menghindari roboh.

Sementara di bagian dalam yang menampung los dan kios-kios pedagang juga sebagian besar sudah mengalami kerusakan. Termasuk kios khusus untuk penjual daging, terlihat sudah keropos di bagian atap. ‘’Plafonnya jebol, kalau hujan ya… pasti bocor,’’ terang salah seorang pedagang daging ayam. Begitu halnya dengan saluran pembuangan air cucian meskipun lancar namun di beberapa bagian bocor, sehingga air meluber ke lantai jalur pembeli.

Pasar yang menampung 981 pedagang baik kios, los maupun lapak ini sejatinya sudah beberapa kali hendak direnovasi. Bahkan dari 10 pasar tradisional dari Gilimanuk hingga Pekutatan, Pasar Umum Negara satu-

satunya pasar tradisional yang belum ada perbaikan.

Penataan justru baru dilakukan pada bagian depan (jalur pejalan kaki) di sisi selatan dan barat pasar umum.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Jembrana Komang Agus Adinata mengakui rata-rata bangunan di Pasar Umum Negara ini sudah mengalami kerusakan. Menurutnya, dari pengecekan untuk pertokoan di bagian depan pasar, ratarata mengalami kerusakan di bagian atas. Untuk di pertokoan itu, dari 44 pedagang sudah bersedia untuk melakukan perbaikan secara swadaya. ‘’Mereka mau melakukan perbaikan secara swadaya. Sedangkan untuk yang di dalam (pasar) kita

KPU akan Rekrut 3.818 Penyelenggara Ad-Hoc Negara (Bali Post) KPU Jembrana akan merekrut ribuan penyelenggara ad-hoc, baik di tingkat kecamatan maupun desa untuk hajatan Pilkada Jembrana 2020. Dalam pelaksanaannya KPU memerlukan sekurangnya 3.818 orang.

Hal tersebut disampaikan saat Rapat Kerja (Raker) Pembentukan Badan Ad-hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020, Kamis (9/1) kemarin.

Sejumlah masukan diberikan terkait perekrutan penyelenggara ad-hoc tersebut. Salah satunya, pentingnya anggota penyelenggara menjunjung tinggi netralitas yang disampaikan oleh Bawaslu. Di samping itu, dari instansi lain seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan juga menyatakan siap untuk membantu terkait kelengkapan berkas yang dibutuhkan.

Made Widiastra, anggota KPU Jembrana Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Parmas, mengatakan sebelum menentukan anggota ad-hoc itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya netralitas dan integritas.

Untuk waktu dekat ini dimulai perekrutan untuk PPK (panitia kecamatan) sebanyak 25 orang. Jumlah itu mengikuti jumlah wilayah yang ada di Kabupaten Jembrana di mana terdapat lima kecamatan. Selanjutnya selain PPK, KPU juga akan merekrut 153 orang PPS dan 3.640 tenaga KPPS, sehingga total yang diperlukan untuk penyelenggara ad hoc berjumlah 3.818. ‘’Ini belum termasuk petugas ketertiban dan PPDP. Untuk pembentukan PPK akan dimulai dari tanggal 15 Januari 2020,’’ terangnya. Sementara untuk PPS, menurutnya, masih menunggu regulasi terbaru. (kmb26)

KTP Bali ‘’Kan sudah jelas dari pergub yang kita sepakati, harus ber-KTP Bali, bisa berbahasa Bali, pakai pakaian adat, ada izinnya, bisa bahasa Inggris dan menjelaskan objek, kan begitu. Ini yang sering dilanggar oleh mereka (sopir berbasis aplikasi online - red),’’ ujar Ketua Umum BTB Nyoman Suwendra, Kamis (9/1) kemarin.

Sebelumnya, Ketua United Bali Driver (organisasi persatuan sopir wisata Bali red) Yogi Ananta Wijaya juga mengatakan keberadaan taksi online telah ‘’memakan’’ peker-

jaan mereka. Pasalnya, taksi online menawarkan harga lebih murah dan tidak mengikuti regulasi terkait pariwisata.

Sementara mayoritas penumpang atau sekitar 80 persen adalah wisatawan.

Menurut Yogi, Dinas Perhubungan mestinya membuat regulasi tentang transportasi pariwisata. Dengan begitu, tidak ada lagi bias seperti sekarang, mana yang bisa mengangkut penumpang wisatawan, mana untuk penumpang umum. Mengingat, sopir pariwisata selama ini hanya mengangkut penumpang wisatawan, sedangkan taksi online bisa mengangkut keduanya. (kmb32)

Jumat, 10 Januari 2020 05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita 06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:00 Wita 08:30 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita 09:30 Wita 10:00 Wita 10:05 Wita 10:30 Wita 11:00 Wita 11:05 Wita 11:30 Wita 12:00 Wita 12:05 Wita 12:30 Wita 13:00 Wita 13:30 Wita 14:00 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Upacara Piodalan Agung (1) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Ball Ganesh (1) Bali Channel Tourist TV Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini Bali TV Shop Punggung Bali TV Shop Kalung Omkara Seputar Bali Terkini Bali TV Shop Lutut Bali Channel Tourist TV Seputar Bali Terkini Bali Channel Tourist TV Ocydia Home Shopping Puja Trisandya Bali TV Shop Kalung Omkara Berita Siang Klip Bali Solusi Alternatif Marion Sam Bali TV Shop Kalung Omkara

14:30 Wita Tembang Bali 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Lila Cita Sanggar Tari Semara Ratih (3) 17:00 Wita Nangun Yadnya Upacara Segara Kertih Mapekelem Agung Kerahayuan Jagat di Segara Sulayah 17:30 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali Malam 19:00 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Bali Now Taksu Poleng 21:00 Wita Ocydia Home Shopping 21:30 Wita Ajeg Bali Jegog, Seni Tabuh Khas Jembrana 22:00 Wita Seputar Bali Terkini 22:05 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 22:30 Wita Folk Song 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:05 Wita Bali Channel 00:00 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara

masih melakukan pendataan dan sosialisasi,’’ terang Adinata. Untuk perbaikan besaran biayanya beragam, tergantung kerusakan. Dengan perkiraan biaya antara Rp8 juta hingga Rp15 juta per kios.

Menurutnya, hingga saat ini dinas sudah tiga kali melakukan sosialisasi dan menyerap keinginan para pedagang. Sebagai pasar terbesar di Jembrana, perlu penanganan khusus dan dinas berharap keinginan pemerintah dan pedagang sama-sama terakomodir.

Bangunan bersih dan kokoh, pedagang juga merasakan sesuai keinginannya. ‘’Ini perlu pendekatan, apa keinginan pedagang dan sejauh ini sudah tiga kali kita sosialisasi,’’ tandasnya. (kmb26)

Bali Post/olo

JEBOL – Salah satu bagian atap di kios khusus untuk pedagang daging di dalam Pasar Umum Negara tampak jebol.

Operasi Gabungan di Cekik Masih Ada Truk ’’Overload’’

PEMERIKSAAN - Petugas dari Polres Jembrana bersama Dinas Perhubungan dan BPTD Wilayah XII Bali-NTB melakukan operasi gabungan kendaraan barang di Cekik.

Negara (Bali Post) – Operasi gabungan melibatkan Satlantas Polres Jembrana, BPTD Wilayah XII Bali-NTB dan Dinas Perhubungan dilakukan selama dua jam di UPPKB Cekik (jembatan timbang), Gilimanuk, Kamis (9/1) kemarin. Operasi gabungan ini menitikberatkan pada pemeriksaan dan penertiban kendaraan barang terutama terkait Over Dimension dan Over Load (ODOL).

Selama sekitar dua jam operasi tersebut, sedikitnya 50 kendaraan barang baik truk besar, truk sedang hingga pick-up diperiksa kelengkapan dan kondisi kendaraan. Dari pemer iksaan itu petugas dari Satlantas Polres Jembrana menindak 24 kendaraan barang dengan tilang. Di antara pelanggaran STNK, SIM, KIR dan muatan. Sedangkan dari UPPKB Cekik melakukan penindakan pelanggaran dimensi dua unit kendaraan, kelebihan muatan 6 unit dan pengembalian barang sebanyak 29 unit.

Kasat Lantas Iptu Shinta Ayu Pramesti mengatakan, operasi gabungan ini bertujuan guna meminimalisir pelanggaran kendaraan muatan barang, sehingga yang disasar khusus kendaraan barang di jembatan timbang. Selain pemeriksaan surat-surat wajib berkendara, juga dilakukan pemeriksaan terkait dimensi dan jumlah barang yang dimuat. ‘’Harapannya agar tidak lagi bermasalah di jalan dengan alasan membawa muatan berat, sehingga menghambat arus lalu lintas lainnya,’’ terang Iptu Shinta.

Dari pemeriksaan memang ada beberapa yang melebihi muatan dan telah ditindak. Untuk pelanggaran yang ditilang dari kepolisian totalnya 24 kendaraan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 15 STNK serta 9 SIM. Operasi semacam ini akan terus dilakukan sewaktu-waktu guna meminimalisir permasalahan kendaraan barang yang memuat melebihi kapasitas melintas di jalan Denpasar-Gilimanuk. (kmb26)

Rp 400 Juta Sementara itu, KPK sudah mengamankan Rp400 juta dalam bentuk mata uang asing terkait OTT Wahyu Setiawan. ‘’Ya, dirupiahkan sekitar Rp400 juta mata uang asing,’’ kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Kamis kemarin.

Lili mengaku belum mengetahui siapa pihak yang diduga

memberikan uang suap kepada Wahyu tersebut. ‘’Diterima dari siapa saya belum tahu,’’ ucap Lili.

KPK saat ini masih memeriksa secara intensif delapan orang termasuk Wahyu. ‘’Sampai saat ini ada delapan,’’ ungkap Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi terpisah, Kamis kemarin. (ant)

si online tidak mengambil penumpang yang berada di kawasan Canggu agar tidak terjadi gesekan. ‘’Misalkan kalau membawa muatan sih tidak apa-apa, tapi untuk mengambil tamu di sini, kita harapkan tidak,’’ jelasnya.

Diakui, kelompok transportasi berbasis pangkalan ini sudah ada sebelum transportasi online booming.

Sehingga ketika ada tamu

memesan transportasi online, secara tidak langsung telah mematikan ekonomi masyarakat lokal yang hidup dari skill menjadi pengemudi. ‘’Kita daerah wisata, mencari pekerjaan susah. Jadi supaya warga kita bisa berkecimpung di pariwisata, yang punya skill driver, menjadi pengemudi. Intinya untuk penumbuhan ekonomi lokal,’’ tandasnya. (kmb42)

Kombes Pol. Ruddi Setiawan juga mengingatkan agar konflik kedua belah pihak jangan sampai berujung keributan karena samasama mencari penghidupan. ‘’Jagalah (keamananan red) Bali ini, khususnya Denpasar. Jangan sampai ribut. Tidak bagus samasama mencari makan malah ribut,’’ tegas Kombes Ruddi.

Kalau ada laporan kejadian efek dari perseteruan tersebut, Kasatgas CTOC Polda Bali ini menyampaikan pasti akan memprosesnya. ‘’Mari sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Bali. Menurut saya, penumpang bisa memilih taksi mana saja,’’ ungkapnya.

Berdasarkan pengala-

man, perwira melati tiga di pundak ini mengatakan, bersinergikan angkutan konvensional dan online sangat mungkin. Dirinya saat bertugas sebagai Kapolsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara, pernah menyatukan ojek pangkalan dan online dalam satu wadah yaitu Call Ojek (Call Jek) beranggotan 400 driver. Tukang ojek tersebut diberikan seragam dan helm. ‘’Di rompi masing-masing tukang ojek ada nomornya. Identitas dan nomor HP mereka terdaftar di Unit Binmas Polsek. Ini saya lakukan untuk mencegah persaingan, konflik dan mengajak mereka menjaga kamtibmas,’’ ucapnya. (ata/rah)

Hanya Memantau

Ia mendatangi lokasi untuk mengecek karena penasaran dan hanya memantau dari luar saja. ‘’Jadi kalau saya mengecek ke situ, kan saya Kapolsek, wilayah saya. Masak kalau ada apaapa saya tidak boleh tahu,’’

ujarnya.

Kini, situasi dan kondisi di gedung DPP PDI-P sudah kondusif. ‘’Kondisinya kondusif dan aman. Saya juga sudah koordinasi dengan keamanan setempat,’’ ucap Guntur.

Sebelumnya, beredar kabar jika penyelidik KPK sempat mendapat halangan

saat akan melakukan penggeledahan di kantor DPP PDI-P, Kamis pagi. Penyelidikan KPK tersebut diduga terkait pencarian alat bukti atas kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Wahyu Setiawan, Rabu (8/1).

Roda Empat Mereka tergabung dalam lima kelompok transportasi Canggu terdiri dari CBT (Canggu Beach Transport), CBBT (Canggu Batubolong Beach Transport), Transport Padang Linjong, Transport Tri Nadhi, Transport Banjar Babakan.

Transportasi yang digu-

nakan roda dua maupun roda empat. Tarifnya mulai dari Rp50 ribu untuk kendaraan roda dua dengan rute sekitar Canggu dan Rp350.000 dengan roda empat, rute dari Canggu ke bandara. Mengenai tarif sudah terpampang di masing-masing pangkalan kelompok transportasi tersebut.

Masing–masing kelompok transportasi telah mengir-

imkan promosi ke tempattempat wisata yang ada di kawasan Canggu, baik hotel maupun vila dan menyertakan kontak person pangkalan. Sistemnya, ketika tamu minta diantar ke suatu tempat, dapat menelepon pangkalan. Dari pangkalan akan mengirimkan anggotanya yang antre untuk mengantar tamu tersebut.

Ia berharap transporta-

Duduk Bersama Mereka menagih janji Gubernur Bali Wayan Koster terkait Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Transportasi Berbasis Pangkalan.

Kata Rai, kedua pihak agar mengedepankan prinsip manyama braya. Jangan sampai sesama orang Bali berkonflik rebutan rezeki. ‘’Janganlah saling mematikan,’’ tegasnya lagi.

Syarat menemukan solusi adalah kedua belah pihak harus mau duduk bersama.

Kedua belah pihak harus rela maju atau mundur sedikit dan juga harus rela naik atau turun sedikit dari ego masing-masing. Dengan

demikian, akan ditemukan solusi terbaik.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam persoalan angkutan umum, penumpang memiliki hak untuk memilih, tidak bisa dipaksa.

Aturan yang dibuat untuk membatasi angkutan online memasuki wilayah tertentu seperti Pergub Angkutan Umum Berbasis Pangkalan tidak akan efektif. Banyak penumpang yang rela keluar dari teritorial angkutan umum konvensional agar dapat memesan angkutan online.

Rai mencontohkan yang terjadi di bandara. Karena tarif angkutan konvensional terlalu mahal, penumpang pun rela berjalan kaki keluar bandara. Jadi, tantan-

gan angkutan konvensional adalah bersaing dalam soal tarif. ‘’Angkutan konvensional tarifnya bisa sama atau tidak dengan angkutan online?’’ tanya Rai. Jika alasan harga lebih mahal karena harus bayar izin dan bayar uji kelayakan, menurut Rai, pembayaran kedua hal tersebut sebaiknya digratiskan oleh pemerintah. ‘’Kalau penumpang diberikan pelayanan yang terbaik, penumpang akan rela menggunakan angkutan konvensional.

Prinsipnya harga tidak terlalu jauh selisihnya. Rebutlah hati penumpang,’’ ujarnya.

Jagalah Bali Kapolresta Denpasar

JUMAT KLIWON, 10 JANUARI 2020

Fenomena ’’Colek Pamor’’

Ajang ’’Mulatsarira’’ Maknai sebagai Anugerah

FENOMENA colek pamor kembali menghebohkan warga Desa Besakih, Rendang, Karangasem. Sejumlah palinggih di Pura Dadia Merajan Kanginan terdapat tanda colek pamor. Menurut sejumlah sulinggih atau orang suci Hindu, fenomena colek pamor ini merupakan bentuk peringatan bagi umat manusia untuk mulatsarira (introspeksi). Kejadian ini di luar akal sehat dan di luar jangkauan manusia, karena tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Di sinilah harus diakui kebesaran Tuhan dan disikapi dengan bijaksana.

Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Agni Yogananda dari Geria Santabana Dusun Payuk, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Bangli mengatakan, pamor merupakan niyasa kekuatan Siwa Rudra Mahadewa sebagai tanda kepada bhakta yang secara langsung diberikan dalam proteksi-Nya. Biasanya, fenomena colek pamor terjadi di tempattempat yang warganya lebih damai dalam kesehariannya.

Oleh karena itu, fenomena ini harus disikapi dan dimaknai sebagai anugerah. Masyarakat juga diminta tidak terlalu mengkhawatirkan fenomena colek pamor di palinggih-palinggih ini. Yang lebih penting, bagaimana ke depannya berbenah dan peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak merusak alam, menjaga hubungan har-

monis antarsesama, dan tetap eling kepada Tuhan. ‘’Jangan gaduh atau berspekulasi secara berlebihan. Tingkatkan kepedulian sesama, lingkungan dan sraddha bhakti. Selamatkan Bali dari hal-hal yang tidak sukla,’’ ujar Ida Pandita Nabe Sri Bhagawan Agni Yogananda, Kamis (9/1) kemarin.

Dikonfirmasi terpisah, Ida Pandita Mpu Siwa Budha Daksa Dharmita dari Geria Agung Sukawati menjelaskan, colek pamor merupakan fenomena alam yang dibuat oleh alam.

Fenomena ini tidak ada dalam sastra. Sebab, fenomena colek pamor ini tidak sama dengan proses colek pamor saat upacara pamelaspas atau nguripurip bangunan baru. ‘’Tapi, Hyang Brahman setiap saat bisa saja datang tanpa diketa-

hui dan bisa mengada dalam bentuk apa pun, bisa colek pamor. Fenomena ini pertanda baik dan tetap berpikir positif, hukum alam tarik-menarik.

Maknai saja dengan keberkahan positif, karena fenomena ini tidak buruk,’’ tegasnya.

Penyucian dan Pembersihan SECARA rasional fenomena colek pamor bisa jadi gaib, sebagaimana yang terjadi beberapa tahun yang lalu yang tidak akan diketahui secara gamblang dan pasti. Namun, dalam konteks praktis tradisi Hindu Bali, tanda Suastika pamor dapat diartikan sebagai penyucian, pemurnian, dan pembersihan. ‘’Sebagaimana kita pahami, di tahun 2020 ini kita memasuki zaman transisi.

Dari zaman Kali ke zaman

Kerta, meskipun secara pasti entah berapa tahun lamanya. Namun, bisa jadi tanda itu berarti akan ada banyak peristiwa pemurnian dalam berbagai bentuknya,’’ ujar Ida Rsi Acharya Waisnawa Agni Budha Wisesanatha.

Oleh karena itu, masyarakat Bali diminta selalu waspada dan segera memperbaiki sikap diri. ‘’Sebelum dimurni-

kan alam, akan lebih baik kita yang menyucikan diri kita secara bertahap dan berencana di dalam keseharian kita,’’ ujarnya.

Ketua PHDI Bali Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. yang juga Rektor IHDN Denpasar mengatakan, apabila dilihat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, fenomena colek pamor bi-

asanya terjadi menjelang sasih kapitu, kaulu dan kasanga (bulan 7, 8, 9).

Dalam cerita rakyat, bahwa pada bulan-bulan tersebut Ida Batara Dalem Ped mengingatkan umat di Bali agar waspada terhadap bencana dan penyakit yang mewabah selama bulan-bulan tersebut.

Colek pamor ini mungkin sebagai tanda peringatan untuk

hal tersebut. ‘’Colek pamor lambang Dewa Siwa dalam pangurip bangunan yang maknanya melebur semua mala atau kekotaran yang terdapat dalam bangunan yang sudah di-pelaspas.

Kaitannya dengan manusia agar waspada akan bahaya, baik asalnya dari alam mapun karena manusia itu sendiri,’’ pungkasnya. (win)

Bertani Organik Lebih Irit GECKO Hadirkan ’’Warna-warni’’ CITRA menjadi petani itu kotor dan miskin sangatlah kuat menancap.

Padahal kini sudah tidak sedikit petani yang berhasil mendapatkan hasil yang menjanjikan. Tidak perlu memiliki lahan pertanian seluas dua hektar, cukup dengan pertanian organik per bulan keuntungannya bisa Rp10 juta. Demikian dirasakan I Made Sandi, petani dari B a n j a r Munduk Andong, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Ta-

banan.

Sejak lima tahun terakhir ia menekuni pertanian organik, hasilnya sangat memuaskan. Padahal lahan yang ia kuasai hanya 75 are atau kurang dari satu hektar. ‘’Kita berpatokan dengan pangan sehat. Masyarakat sekarang lebih banyak mengonsumsi makanan yang modern, yang notabene tidak sehat.

Dalam jangka waktu lama, fatal akibatnya,’’ ujarnya, Rabu (8/1).

Dari sanalah ia membuka pikiran untuk membuat produk pertanian yang ramah tubuh yaitu organik.

Untuk itu anak-anak muda berpotensi untuk mengembangkan pertanian karena pertanian organik lebih menjanjikan. Jangkauan pasar luas karena bisa tembus ekspor.

Komoditi yang ditanam juga fleksibel, tidak harus t a n a - man padi. Namun banyak komoditi y a n g b i s a

ditanam dan berpotensi.

Milenial diharapkan kembali menekuni pertanian sehat dengan pertanian organik. Tidak hanya berimbas pada kesehatan masyarakat yang mengonsumsi, pertanian organik juga membutuhkan biaya operasional yang sedikit.

Bertani organik lebih irit dan menguntungkan. ‘’Nilai tambahnya juga tinggi, hasilnya bisa tiga kali lipat dari pertanian konvensional,’’ ungkapnya.

Komoditi yang ditanam yaitu pokcoy, kaelan, misuna, selada dan lain-lain.

Hasil bersih yang bisa didapat per bulan sebesar Rp10 juta. Karena diakui ia tidak perlu membeli bahanbahan kimia seperti pupuk dan pestisida.

Dengan bertani organik, ia tidak perlu pusing memikirkan saprodi (sarana produksi padi) seperti membeli pupuk dan pestisida. ‘’Pupuk dan pestisida, kita bikin sendiri untuk perangsang tumbuh, pestisida, fungisida kita bikin sendiri,’ jelasnya. (may)

Delapan Perenang Bali Lolos PON HINGGA kini tercatat delapan perenang Bali merebut tiket PON Papua. Mereka adalah peraih emas PON Jabar 2016 Eva Lilian van Leenen, Dewi Novita Lestari, Adinda Nugraha, Putri Yunadi (putri), serta Pande Made Iron, Agus Nuarta, Putu Wirawan, M. Fauzan (putra).

Bidang Teknik Pengprov PRSI Bali Gede Meiga Wira Pradtama, di Denpasar, Kamis (9/1) kemarin mengemukakan, peluang atlet Bali merebut tiket PON masih terbuka lebar.

Pasalnya, masih tersisa satu event Pra-PON lagi yakni invitasi nasional, yang digelar di Kolam Renang Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta pada April mendatang. ‘’Jadi, perenang Bali yang lolos PON bisa bertambah karena selama ini atlet Bali ada yang menduduki peringkat keenam, sedangkan untuk lolos PON setidaknya menduduki urutan kelima,’’ jelas Meiga.

Di sisi lain, Wakil Ketua II KONI Bali Maryoto Subekti menerangkan, tambahan delapan atlet renang hingga kini total atlet yang lolos PON 207 atlet. Menurutnya, Bali berpeluang menambah atlet yang lolos PON. Alasannya, hingga kini cabor selam dan tembak belum mengirim nama atlet yang lolos PON. Karena itu, ke depan pihaknya ingin bertemu dengan Pengprov cabor. Tujuannya, guna memastikan

berapa atlet yang lolos tiap cabor, dan hal itu harus dikuatkan dengan SK pengurus besar atau pengurus pusatnya.

Selain itu, kata Maryoto, KONI tidak mengirimkan seluruh atlet yang mengantongi tiket PON, mengingat KONI berkomitmen hanya menerjunkan atlet yang berpeluang mendulang medali. ‘’Langkah strategis ini sudah disepakati dengan seluruh cabor termasuk para pelatih,’’ ungkap Maryoto. Untuk itu, sisa waktu sembilan bulan ini KONI berniat menggulirkan program TC Desentralisasi enam bulan, plus TC Sentralisasi tiga bulan. ‘’Para pelatih juga dituntut jeli memberikan program kepada atlet asuhannya, utamanya menyangkut peta kekuatan pesaing di kelasnya, berikut kans menyabet medali,’’ jelasnya. (022)

SEMPAt vakum kurang lebih lima tahun, kini GECKO kembali dengan single terbaru yang berjudul ‘’Warna-warni’’. Sebelumnya GECKO sukses dengan single pertama ‘’Pasti Cemburu’’ dalam Album Compilation Vol. 4 La Lights Indiefest, kemudian satu mini album yang berisi 4 lagu dan full album yang berjudul ‘’Here We Are’’.

Single ‘’Warna-warni’’ ini telah dirilis, Rabu (8/1).

Single terbarunya ini dibalut dengan aransemen akustik yang sederhana, lirik penuh makna dan dengan notasi yang easy listening. Ini menceritakan tentang ungkapan seseorang yang merasakan kebahagiaan dengan orangorang terdekat yang membuat hidupnya lebih berwarna dan bercahaya.

Lagu ini diciptakan oleh Adi, sang gitaris dari GECKO. Promisi dilakukan di platform digital, seperti Spotify, Itunes, Google Play, Tiktok dan Youtube serta akan dilakukan pemutaran serentak di radioradio. Posisi teranyar GECKO saat ini, yaitu Putri (vocal), Adi (gitar) dan Dwi (bass).

‘’Kami berharap GECKO dengan single terbaru ini bisa tetap memberikan ene r g i yang positif kepada pendengar kemudian

memberikan warna yang beraneka ragam untuk musik Indonesia. Mudah-mudahan lagu ‘Warna-warni’ ini bisa menginspirasi atau mewakili isi hati p a r a pendengar d i selu-

ruh Indonesia,’’ ungkap Putri, sang vokalis GECKO. (win)