Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
16 HALAMAN
NOMOR 139 TAHUN KE 71
Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Polda Pertanyakan Rekomendasi Pembekuan Sementara Tiga Ormas Denpasar (Bali Post) Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose beberapa waktu lalu mengirim surat rekomendasi penghentian atau pembekuan sementara kegiatan tiga ormas besar di Bali. Pasalnya, dari 108 ormas yang ada di Bali, tiga ormas tersebut terdata melakukan perbuatan pidana, mengganggu keamanan dan ketertiban umum. ‘’Surat rekomendasi itu ditujukan kepada Gubernur Bali, April 2017. Tapi sampai sekarang belum mendapat tanggapan,’’ kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja, Rabu (9/1) kemarin. Menurut Kombes Hengky, karena lama tidak mendapat tanggapan, Kapolda memerintahkan Kabidkum Kombes Pol. Mochamad Khozin untuk mengecek kembali perkembangan surat rekomendasi tersebut. ‘’Saat rapat koordinasi di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali tadi pagi (kemarin - red), Kabidkum bertemu Sekda dan membahas soal itu,’’ ujarnya. Saat pertemuan tersebut, Sekda Dewa Made Indra mengatakan surat rekomendasi dari Kapolda terkait keberadaan ormas di Bali telah diterima dan sudah dibicarakan dengan fungsi terkait. Selanjutnya surat tersebut masih dikoordinasikan dengan Gubernur Bali. Hal. 15 Tindak Kekerasan
Bali Post/ist
KOORDINASI - Kabidkum Polda Bali Kombes Pol. Mochamad Khozin berkoordinasi dengan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra soal rekomendasi pembekuan sementara ormas.
Bawaslu Perintahkan KPU Masukkan OSO Dalam DCT Jakarta (Bali Post) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembalikan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD dalam Pemilu 2019. Namun, dalam putusan tersebut meminta OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura apabila terpilih sebagai anggota DPD-RI periode 2019-2024. Saat ini, OSO masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Demikian bunyi putusan sidang Bawaslu yang memutus gugatan OSO atas putusan KPU yang mencoretnya dalam daftar caleg DPR-RI. Putusan dibacakan Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (9/1) kemarin. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan KPU melakukan pelanggaran administrasi terkait pencalonan OSO. Karena itu, Bawaslu memerintahkan KPU mencabut surat putusan KPU terkait daftar calon tetap anggota DPD dan menerbitkan putusan baru yang memasukkan nama OSO. Hal. 15 Calon DPD
Tercemar Limbah, Empat Loloan di Petitenget
Pabrik Limbah Medis Undang Pro-Kontra
Warga dan wisatawan di Petitenget, Kecamatan Kuta Utara, mengeluhkan limbah cair di muara sungai (loloan) setempat. Jika terus dibiarkan, tidak hanya akan menimbulkan bau kurang sedap, juga menimbulkan kerusakan serius pada lingkungan. Padahal kawasan tersebut merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.
Adanya rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah medis di Desa Pulukan memunculkan pro dan kontra. Apalagi tanah yang digunakan rencananya memakai tanah wakaf di dekat sungai dan jembatan penghubung antardesa. Selain lokasi pabrik yang tidak sesuai dengan tata ruang, juga dikhawatirkan dampak limbah yang dihasilkan. Halaman 10
Penegasan OJK Bali-Nusra
Apa pun Namanya, LPD Tetap Tak Tunduk UU LKM
BANYAK yang tak setuju perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi ‘’Labda Pacingkreman Desa’’. Salah satu alasannya, perubahan nama tersebut akan membuat LPD tak lagi mendapat pengecualian dari UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nomor 1 Tahun 2013. Sebab, pengecualian itu merupakan ‘’anugerah’’, karena LPD tidak menjadi ranah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, anggapan itu rupanya meleset. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Rochman Pamungkas mengatakan, walaupun LPD berubah nama, tidak akan memengaruhi statusnya dalam UU OJK tentang LKM Nomor 1 Tahun 2013. LPD tetap dikecualikan atau tidak tunduk pada UU LKM tersebut, walaupun bernama Labda Pacingkreman Desa. Sebab, dalam UU tersebut, LPD dikecualikan, bukan karena namanya tetapi karena ada peraturan daerah yang mengatur. ‘’Enggak tunduk, karena LPD ada aturannya sendiri, perda,’’ ungkapnya. LPD akan masuk dalam pengawasan OJK apabila LPD mengubah dirinya menjadi LKM. ‘’Kalau dia mengubah dirinya menjadi LKM, berarti ada proses. Kalau menyatakan diri LKM baru diawasi OJK,’’
imbuhnya. Dengan menjadi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) maka wilayah operasinya bisa lebih luas lagi. Sementara LPD yang sebelumnya hanya bisa beroperasi di desa adat atau desa pakraman setempat, kini dengan Perda No.3 Tahun 2017 bisa beroperasi di luar desanya, bekerja sama dengan LPD di desa tersebut. Meski bisa beroperasi di luar wilayah desa, bukan berarti LPD menyalahi aturan Otoritas Jasa Keuangan atau aturan hukum positif. ‘’Kalau ada perdanya, ya… enggak menyalahi. Karena sudah ada aturan sendiri. Kalau aturannya membolehkan dia bekerja sama dengan LPD lain, ya… enggak ada masalah,’’ selorohnya. Seperti berita sebelumnya (BP, 7/1) mantan Pansus LPD I Nyoman Parta, S.H. mengatakan, banyak
Viraguna Bagoes Oka Denpasar (Bali Post) – Ketua BKS LPD mengharapkan agar nama Lembaga Perkreditan Desa tidak diubah (BP, 9/1). Selain menunjukkan karakteristik dan jati dirinya, LPD juga sudah sangat mengakar di masyarakat Bali. Pernyataan tersebut mendapat
reaksi pengamat ekonomi Bali Viraguna Bagoes Oka. Viraguna mengatakan, tanggapan dari BKS adalah suatu justifikasi formalitas saja dan hanya ingin berlindung di balik aturan formal, sehingga terkesan ingin mempertahankan kenyamanan yang dimilikinya selama ini selaku wadah kerja sama antar-LPD. Seyogianya dengan statemen dan keinginan dari Gubernur Bali, maka BKS selaku wadah kerja sama LPD harus bersikap. Yaitu mengapresiasi perhatian dan inisiatif cerdas dari Gubernur Bali yang telah mengambil inisiatif untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar semangat LPD sesuai UU LKM yang secara substansi memang bisa berfungsi optimal sesuai semangat dan makna holistik dari Labda Pacingkreman Desa yang bertujuan mulia. Hal. 15 Anggota LPD
Nama LPD Tak Perlu Diubah, Penguatan SDM Sangat Penting RANPERDA tentang Desa Adat yang diajukan oleh Gubernur Bali untuk mengganti Perda No.3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2003 bersifat sangat mendasar dan perlu diapresiasi sebagai upaya untuk menguatkan desa adat sebagai pusat kebudayaan. Namun, perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi ‘’Labda
Pacingkreman Desa’’ yang juga termuat dalam ranperda tersebut, sangat tidak mendasar, bahkan cenderung meresahkan. Sebagai sebuah lembaga keuangan yang hidup dan tumbuh dari kepercayaan masyarakat, LPD memerlukan keteduhan dan kesejukan, termasuk dalam hal regulasi. Kalau Perda No.3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang baru disahkan tanggal 10 Mei 2017, harus berubah akibat Ranperda tentang Desa Adat.
Berarti Perda tentang LPD akan berubah dalam waktu hanya satu setengah tahun. Sungguh jangka waktu yang sangat pendek, sehingga potensial menimbulkan berbagai macam penafsiran. Perbubahan perda sebelumnya menjadi Perda No.3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, muncul melalui hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali periode ini. Dan, DPRD periode ini pula yang (orang-orangnya sama) akan membahas, se-
’’Langkah cepat juga diperlukan dalam memperkuat sumber daya manusia internal LPD. Mulai dari pengawas dan pengurus, hingga karyawan pelaksana.’’
Upaya Mendelegitimasi KPU
Halaman 3
yang belum paham dengan UU LKM. Dalam undangundang itu, LPD mendapat anugerah karena LPD tidak tunduk pada UU LKM. ‘’Kalau tunduk pada UU ini ada persyaratan pendaftaran pendirian perusahaan, ada perizinan, ada modal tertentu, ada OJK. Karena kita tidak tunduk berarti kita tidak ikut. Maka kalau namanya diganti berarti kita ikut. Karena di UU itu disebut lembaga perkreditan desa,’’ pungkasnya. Sementara itu, akademisi FE Unud Prof. Dr. I Wayan Suartana mengharapkan LPD tetap bernama Lembaga Perkreditan Desa. Karena dalam UU LKM Nomor 1 Tahun 2013, LPD dikecualikan dalam UU tersebut, sehingga LPD memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dirinya. Hal. 15 Tidak Sesuai
BKS LPD Harus Introspeksi
Presiden Joko Widodo meminta pihak kepolisian menindak tegas segala upaya melemahkan serta mendelegitimasi KPU. Ia juga meminta semua pihak mendukung tugas dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Halaman 15
belum mengesahkan, Ranperda tentang Desa Adat yang juga memuat perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa menjadi ‘’Labda Pacingkreman Desa’’. Konsistensi, logika, dan keteguhan pola pikir para wakil kita di DPRD Provinsi, sungguh mendapat ujian dan pasti dinilai oleh rakyat di tahun politik ini. Secara substansi, sesungguhnya dasar hukum LPD sudah sangat kuat. Tidak ada alasan hukum yang bisa digunakan oleh pihak terkait untuk menyangsikan legalitas LPD. Masyarakat luas sangat percaya menempatkan dananya di kebanyakan LPD. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan sejenis, LPD yang usianya paling muda, telah berhasil mengelola dana masyarakat sebesar Rp 22,4 triliun lebih. Sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya Rp 14,4 triliun lebih. Bahkan aset Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi tercatat hanya Rp 12,9 triliun lebih hingga september 2018. Milik Rakyat Dalam kompilasian laporan keuangan LPD se-Bali hingga akhir tahun 2018, tercatat perbandingan antara modal sendiri LPD atau ekuitasnya dengan dana masyarakat atau Capital Adequacy Ratio (CAR)-nya hanya 15,6 persen. Artinya, 84,4 persen dari Rp 22,4 triliun lebih dana yang diputar oleh LPD adalah dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Masyarakat menempatkan
dananya hanya didasari oleh kepercayaan terhadap LPD. Mereka tidak dijamin dengan agunan sertifikat atau BPKB, sebagaimana kalau LPD menyalurkan kredit atau memberikan pinjaman kepada masyarakat. Karena itu, LPD sejatinya milik masyarakat banyak. Kepercayaan masyarakat banyak. Masyarakat berani menempatkan dananya di LPD, karena mereka percaya LPD secara hukum, secara lembaga, dan secara finansial sudah kuat. Mereka pasti tidak menduga, kalau di usianya yang hampir telah mencapai 35 tahun, dasar hukum LPD harus berubah setiap saat, seiring dengan bergantinya gubernur di daerah ini. Hanya dengan kepemilikan yang 15,6 persen oleh desa adat secara lembaga, seharusnya LPD steril dari segala macam kepentingan politik. Kalau mau mengaca pada regulasi lembaga keuangan sejenis, seperti BPR dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), kedua jenis lembaga keuangan mikro ini sangat jarang berganti regulasi. Pemerintah dan otoritas yang mengayomi BPR dan KSP sangat paham, bahwa yang namanya lembaga keuangan, apalagi yang menggali dana dari masyarakat, sangat rentan dengan berbagai isu. Termasuk isu mengenai perubahan nama, apalagi yang hanya didasari oleh adanya keinginan untuk sekadar ada alih bahasa. Hal. 15 Jadi Otoritas
Teror Bom di Rumah Dua Pimpinan KPK Ada Bom Pipa Palsu dan Bom Molotov Jakarta (Bali Post) – Rumah dua pimpinan KPK, Rabu (9/1) kemarin diteror bom. Di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, polisi menemukan barang bukti berupa pipa paralon, detonator, sikring, kabel warna kuning, paku ukuran 7 sentimeter, serbuk putih, baterai, dan tas. Sementara itu, rumah Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Jalan Kalibata Selatan, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Penemuan bom itu terjadi pada Rabu sekitar pukul 05.30 WIB. Dari rekaman CCTV,
sekitar pukul 01.00 WIB, tampak orang mencurigakan melakukan aktivitas di depan rumah Laode. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, tim khusus Mabes Polri dibentuk untuk menyelidiki aksi teror tersebut. Tim terdiri atas jajaran Polda Metro Jaya dibantu anggota Detasemen Khusus Antiteror 88, Inafis, dan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Argo mengatakan bahwa penyidik telah memeriksa beberapa saksi dan rekaman kamera tersembunyi. Ia menjelaskan, di rumah Laode ditemukan dua raki-
tan molotov terbuat dari botol kaca berisi bahan bakar dan sumbu. Dua bom tersebut dilemparkan ke rumah Laode M. Syarif. Sementara itu, ada tas yang ditemukan tersangkut di pagar kediaman Agus di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Benda itu pertama kali ditemukan seorang ajudan pribadi Agus Raharjo sekitar pukul 05.30 WIB saat melintas di sekitar TKP. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, penyidik Mabes Polri menduga pelaku teror mengirim bom pipa palsu
di rumah Ketua KPK Agus Raharjo. ‘’Kabel-kabelnya tidak berkaitan, tidak ada detonator, jadi fake bom (peledak palsu) itu,’’ katanya. Dedi menjelaskan, mulanya tas yang menyangkut di pagar kediaman Agus Raharjo di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Bekasi, berisi elemen diduga bom. Namun setelah diperiksa, elemen di dalam tas itu tidak saling berkaitan dan tidak mungkin menimbulkan ledakan. Di lokasi terpisah, dua botol berisi spiritus dan sumbu api dilempar ke arah rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief. (kmb4/ant)
Bali Post/ade
BOM MOLOTOV - Suasana rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif di Kalibata Selatan, Jakarta Selatan, Rabu (9/1) kemarin. Rumah pimpinan KPK tersebut dilempari botol molotov berisikan spiritus dan sumbu api ke halaman rumah, Rabu (9/1) dini hari.