Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
16 HALAMAN
NOMOR 139 TAHUN KE 71
Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Polda Pertanyakan Rekomendasi Pembekuan Sementara Tiga Ormas Denpasar (Bali Post) Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose beberapa waktu lalu mengirim surat rekomendasi penghentian atau pembekuan sementara kegiatan tiga ormas besar di Bali. Pasalnya, dari 108 ormas yang ada di Bali, tiga ormas tersebut terdata melakukan perbuatan pidana, mengganggu keamanan dan ketertiban umum. ‘’Surat rekomendasi itu ditujukan kepada Gubernur Bali, April 2017. Tapi sampai sekarang belum mendapat tanggapan,’’ kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja, Rabu (9/1) kemarin. Menurut Kombes Hengky, karena lama tidak mendapat tanggapan, Kapolda memerintahkan Kabidkum Kombes Pol. Mochamad Khozin untuk mengecek kembali perkembangan surat rekomendasi tersebut. ‘’Saat rapat koordinasi di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali tadi pagi (kemarin - red), Kabidkum bertemu Sekda dan membahas soal itu,’’ ujarnya. Saat pertemuan tersebut, Sekda Dewa Made Indra mengatakan surat rekomendasi dari Kapolda terkait keberadaan ormas di Bali telah diterima dan sudah dibicarakan dengan fungsi terkait. Selanjutnya surat tersebut masih dikoordinasikan dengan Gubernur Bali. Hal. 15 Tindak Kekerasan
Bali Post/ist
KOORDINASI - Kabidkum Polda Bali Kombes Pol. Mochamad Khozin berkoordinasi dengan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra soal rekomendasi pembekuan sementara ormas.
Bawaslu Perintahkan KPU Masukkan OSO Dalam DCT Jakarta (Bali Post) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembalikan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD dalam Pemilu 2019. Namun, dalam putusan tersebut meminta OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura apabila terpilih sebagai anggota DPD-RI periode 2019-2024. Saat ini, OSO masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Demikian bunyi putusan sidang Bawaslu yang memutus gugatan OSO atas putusan KPU yang mencoretnya dalam daftar caleg DPR-RI. Putusan dibacakan Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (9/1) kemarin. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan KPU melakukan pelanggaran administrasi terkait pencalonan OSO. Karena itu, Bawaslu memerintahkan KPU mencabut surat putusan KPU terkait daftar calon tetap anggota DPD dan menerbitkan putusan baru yang memasukkan nama OSO. Hal. 15 Calon DPD
Tercemar Limbah, Empat Loloan di Petitenget
Pabrik Limbah Medis Undang Pro-Kontra
Warga dan wisatawan di Petitenget, Kecamatan Kuta Utara, mengeluhkan limbah cair di muara sungai (loloan) setempat. Jika terus dibiarkan, tidak hanya akan menimbulkan bau kurang sedap, juga menimbulkan kerusakan serius pada lingkungan. Padahal kawasan tersebut merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.
Adanya rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah medis di Desa Pulukan memunculkan pro dan kontra. Apalagi tanah yang digunakan rencananya memakai tanah wakaf di dekat sungai dan jembatan penghubung antardesa. Selain lokasi pabrik yang tidak sesuai dengan tata ruang, juga dikhawatirkan dampak limbah yang dihasilkan. Halaman 10
Penegasan OJK Bali-Nusra
Apa pun Namanya, LPD Tetap Tak Tunduk UU LKM
BANYAK yang tak setuju perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi ‘’Labda Pacingkreman Desa’’. Salah satu alasannya, perubahan nama tersebut akan membuat LPD tak lagi mendapat pengecualian dari UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nomor 1 Tahun 2013. Sebab, pengecualian itu merupakan ‘’anugerah’’, karena LPD tidak menjadi ranah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, anggapan itu rupanya meleset. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Rochman Pamungkas mengatakan, walaupun LPD berubah nama, tidak akan memengaruhi statusnya dalam UU OJK tentang LKM Nomor 1 Tahun 2013. LPD tetap dikecualikan atau tidak tunduk pada UU LKM tersebut, walaupun bernama Labda Pacingkreman Desa. Sebab, dalam UU tersebut, LPD dikecualikan, bukan karena namanya tetapi karena ada peraturan daerah yang mengatur. ‘’Enggak tunduk, karena LPD ada aturannya sendiri, perda,’’ ungkapnya. LPD akan masuk dalam pengawasan OJK apabila LPD mengubah dirinya menjadi LKM. ‘’Kalau dia mengubah dirinya menjadi LKM, berarti ada proses. Kalau menyatakan diri LKM baru diawasi OJK,’’
imbuhnya. Dengan menjadi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) maka wilayah operasinya bisa lebih luas lagi. Sementara LPD yang sebelumnya hanya bisa beroperasi di desa adat atau desa pakraman setempat, kini dengan Perda No.3 Tahun 2017 bisa beroperasi di luar desanya, bekerja sama dengan LPD di desa tersebut. Meski bisa beroperasi di luar wilayah desa, bukan berarti LPD menyalahi aturan Otoritas Jasa Keuangan atau aturan hukum positif. ‘’Kalau ada perdanya, ya… enggak menyalahi. Karena sudah ada aturan sendiri. Kalau aturannya membolehkan dia bekerja sama dengan LPD lain, ya… enggak ada masalah,’’ selorohnya. Seperti berita sebelumnya (BP, 7/1) mantan Pansus LPD I Nyoman Parta, S.H. mengatakan, banyak
Viraguna Bagoes Oka Denpasar (Bali Post) – Ketua BKS LPD mengharapkan agar nama Lembaga Perkreditan Desa tidak diubah (BP, 9/1). Selain menunjukkan karakteristik dan jati dirinya, LPD juga sudah sangat mengakar di masyarakat Bali. Pernyataan tersebut mendapat
reaksi pengamat ekonomi Bali Viraguna Bagoes Oka. Viraguna mengatakan, tanggapan dari BKS adalah suatu justifikasi formalitas saja dan hanya ingin berlindung di balik aturan formal, sehingga terkesan ingin mempertahankan kenyamanan yang dimilikinya selama ini selaku wadah kerja sama antar-LPD. Seyogianya dengan statemen dan keinginan dari Gubernur Bali, maka BKS selaku wadah kerja sama LPD harus bersikap. Yaitu mengapresiasi perhatian dan inisiatif cerdas dari Gubernur Bali yang telah mengambil inisiatif untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar semangat LPD sesuai UU LKM yang secara substansi memang bisa berfungsi optimal sesuai semangat dan makna holistik dari Labda Pacingkreman Desa yang bertujuan mulia. Hal. 15 Anggota LPD
Nama LPD Tak Perlu Diubah, Penguatan SDM Sangat Penting RANPERDA tentang Desa Adat yang diajukan oleh Gubernur Bali untuk mengganti Perda No.3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2003 bersifat sangat mendasar dan perlu diapresiasi sebagai upaya untuk menguatkan desa adat sebagai pusat kebudayaan. Namun, perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi ‘’Labda
Pacingkreman Desa’’ yang juga termuat dalam ranperda tersebut, sangat tidak mendasar, bahkan cenderung meresahkan. Sebagai sebuah lembaga keuangan yang hidup dan tumbuh dari kepercayaan masyarakat, LPD memerlukan keteduhan dan kesejukan, termasuk dalam hal regulasi. Kalau Perda No.3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang baru disahkan tanggal 10 Mei 2017, harus berubah akibat Ranperda tentang Desa Adat.
Berarti Perda tentang LPD akan berubah dalam waktu hanya satu setengah tahun. Sungguh jangka waktu yang sangat pendek, sehingga potensial menimbulkan berbagai macam penafsiran. Perbubahan perda sebelumnya menjadi Perda No.3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, muncul melalui hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali periode ini. Dan, DPRD periode ini pula yang (orang-orangnya sama) akan membahas, se-
’’Langkah cepat juga diperlukan dalam memperkuat sumber daya manusia internal LPD. Mulai dari pengawas dan pengurus, hingga karyawan pelaksana.’’
Upaya Mendelegitimasi KPU
Halaman 3
yang belum paham dengan UU LKM. Dalam undangundang itu, LPD mendapat anugerah karena LPD tidak tunduk pada UU LKM. ‘’Kalau tunduk pada UU ini ada persyaratan pendaftaran pendirian perusahaan, ada perizinan, ada modal tertentu, ada OJK. Karena kita tidak tunduk berarti kita tidak ikut. Maka kalau namanya diganti berarti kita ikut. Karena di UU itu disebut lembaga perkreditan desa,’’ pungkasnya. Sementara itu, akademisi FE Unud Prof. Dr. I Wayan Suartana mengharapkan LPD tetap bernama Lembaga Perkreditan Desa. Karena dalam UU LKM Nomor 1 Tahun 2013, LPD dikecualikan dalam UU tersebut, sehingga LPD memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dirinya. Hal. 15 Tidak Sesuai
BKS LPD Harus Introspeksi
Presiden Joko Widodo meminta pihak kepolisian menindak tegas segala upaya melemahkan serta mendelegitimasi KPU. Ia juga meminta semua pihak mendukung tugas dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Halaman 15
belum mengesahkan, Ranperda tentang Desa Adat yang juga memuat perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa menjadi ‘’Labda Pacingkreman Desa’’. Konsistensi, logika, dan keteguhan pola pikir para wakil kita di DPRD Provinsi, sungguh mendapat ujian dan pasti dinilai oleh rakyat di tahun politik ini. Secara substansi, sesungguhnya dasar hukum LPD sudah sangat kuat. Tidak ada alasan hukum yang bisa digunakan oleh pihak terkait untuk menyangsikan legalitas LPD. Masyarakat luas sangat percaya menempatkan dananya di kebanyakan LPD. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan sejenis, LPD yang usianya paling muda, telah berhasil mengelola dana masyarakat sebesar Rp 22,4 triliun lebih. Sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya Rp 14,4 triliun lebih. Bahkan aset Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi tercatat hanya Rp 12,9 triliun lebih hingga september 2018. Milik Rakyat Dalam kompilasian laporan keuangan LPD se-Bali hingga akhir tahun 2018, tercatat perbandingan antara modal sendiri LPD atau ekuitasnya dengan dana masyarakat atau Capital Adequacy Ratio (CAR)-nya hanya 15,6 persen. Artinya, 84,4 persen dari Rp 22,4 triliun lebih dana yang diputar oleh LPD adalah dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Masyarakat menempatkan
dananya hanya didasari oleh kepercayaan terhadap LPD. Mereka tidak dijamin dengan agunan sertifikat atau BPKB, sebagaimana kalau LPD menyalurkan kredit atau memberikan pinjaman kepada masyarakat. Karena itu, LPD sejatinya milik masyarakat banyak. Kepercayaan masyarakat banyak. Masyarakat berani menempatkan dananya di LPD, karena mereka percaya LPD secara hukum, secara lembaga, dan secara finansial sudah kuat. Mereka pasti tidak menduga, kalau di usianya yang hampir telah mencapai 35 tahun, dasar hukum LPD harus berubah setiap saat, seiring dengan bergantinya gubernur di daerah ini. Hanya dengan kepemilikan yang 15,6 persen oleh desa adat secara lembaga, seharusnya LPD steril dari segala macam kepentingan politik. Kalau mau mengaca pada regulasi lembaga keuangan sejenis, seperti BPR dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), kedua jenis lembaga keuangan mikro ini sangat jarang berganti regulasi. Pemerintah dan otoritas yang mengayomi BPR dan KSP sangat paham, bahwa yang namanya lembaga keuangan, apalagi yang menggali dana dari masyarakat, sangat rentan dengan berbagai isu. Termasuk isu mengenai perubahan nama, apalagi yang hanya didasari oleh adanya keinginan untuk sekadar ada alih bahasa. Hal. 15 Jadi Otoritas
Teror Bom di Rumah Dua Pimpinan KPK Ada Bom Pipa Palsu dan Bom Molotov Jakarta (Bali Post) – Rumah dua pimpinan KPK, Rabu (9/1) kemarin diteror bom. Di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, polisi menemukan barang bukti berupa pipa paralon, detonator, sikring, kabel warna kuning, paku ukuran 7 sentimeter, serbuk putih, baterai, dan tas. Sementara itu, rumah Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Jalan Kalibata Selatan, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Penemuan bom itu terjadi pada Rabu sekitar pukul 05.30 WIB. Dari rekaman CCTV,
sekitar pukul 01.00 WIB, tampak orang mencurigakan melakukan aktivitas di depan rumah Laode. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, tim khusus Mabes Polri dibentuk untuk menyelidiki aksi teror tersebut. Tim terdiri atas jajaran Polda Metro Jaya dibantu anggota Detasemen Khusus Antiteror 88, Inafis, dan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Argo mengatakan bahwa penyidik telah memeriksa beberapa saksi dan rekaman kamera tersembunyi. Ia menjelaskan, di rumah Laode ditemukan dua raki-
tan molotov terbuat dari botol kaca berisi bahan bakar dan sumbu. Dua bom tersebut dilemparkan ke rumah Laode M. Syarif. Sementara itu, ada tas yang ditemukan tersangkut di pagar kediaman Agus di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Benda itu pertama kali ditemukan seorang ajudan pribadi Agus Raharjo sekitar pukul 05.30 WIB saat melintas di sekitar TKP. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, penyidik Mabes Polri menduga pelaku teror mengirim bom pipa palsu
di rumah Ketua KPK Agus Raharjo. ‘’Kabel-kabelnya tidak berkaitan, tidak ada detonator, jadi fake bom (peledak palsu) itu,’’ katanya. Dedi menjelaskan, mulanya tas yang menyangkut di pagar kediaman Agus Raharjo di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Bekasi, berisi elemen diduga bom. Namun setelah diperiksa, elemen di dalam tas itu tidak saling berkaitan dan tidak mungkin menimbulkan ledakan. Di lokasi terpisah, dua botol berisi spiritus dan sumbu api dilempar ke arah rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief. (kmb4/ant)
Bali Post/ade
BOM MOLOTOV - Suasana rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif di Kalibata Selatan, Jakarta Selatan, Rabu (9/1) kemarin. Rumah pimpinan KPK tersebut dilempari botol molotov berisikan spiritus dan sumbu api ke halaman rumah, Rabu (9/1) dini hari.
DENPASAR
2
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
FIGUR ’’Balik Kandang’’ MUTASI di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi hal yang rutin dilakukan. Karena itu, tidak menutup kemungkinan tempat yang lama akan kembali ditempati dengan jabatan yang berbeda. Seperti yang dialami salah satu ASN di Pemkot Denpasar, Dewa Gede Rai, S.Sos., M.Si. Sebelumnya pria kelahiran Klungkung ini mengawali kariernya di Bagian Humas Setda Kota Denpasar. Kariernya terus merangkak dengan jabatan pertama yang diembannya sebagai Kasubag Pengumpulan, Penyaringan Berita dan Pemberitaan di Bagian Humas dan Protokol dalam waktu yang cukup lama. Kemudian mendapat promosi sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Tidak lebih dari dua tahun di tempat itu, ia akhirnya “balik kandang” lagi ke Bagian Humas dan Protokol. Posisinya kini sebagai Kepala Bagian. ”Jabatan yang baru ini merupakan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan. Jabatan baru di tempat lama ini akan saya jalani dengan sebaik-baiknya,’’ ujar pria berkumis tebal ini, Rabu (9/1) kemarin. Ia dilantik bersama para pejabat eselon III dan IV di Gedung Sewaka Dharma Denpasar, Selasa (8/1) lalu. Sebagai ASN, ia mengaku ditempatkan dan ditugaskan di mana pun oleh pimpinan harus siap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Walaupun sempat bertugas lama di Humas dan Protokol, ia mengaku akan tetap melakukan konsolidasi dan koordinasi, baik dengan kasubag maupun pegawai yang lainnya agar bisa bekerja dengan cepat. Apalagi Bagian Humas dan Protokol menjadi corongnya Pemkot Denpasar, sehingga dapat menginformasikan program-program pemerintah dalam rangka pelayanan yang lebih baik. ”Saya ingin meningkatkan apa yang telah dilakukan senior-senior pendahulu. Apa yang sudah baik akan ditingkatkan lagi,’’ katanya. Ia mengungkapkan, pihaknya tetap minta dukungan dari teman-teman wartawan untuk kelancaran tugas-tugas di Bagian Humas dan Protokol. Jalinan komunikasi ini akan terus ditingkatkan dengan awak media massa dan elektronik sehingga bisa memberikan informasi yang edukatif, informatif dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. (ara)
Cucu Pertama I Gusti Ngurah Rai Berpulang CUCU pertama Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai yakni I Gusti Ngurah Danil Yunanda Yudha (46) meninggal, Rabu (9/1) kemarin sekitar pukul 01.30 Wita. Dia meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Tak ada tanda-tanda sakit atau keluhan berarti yang disampaikan oleh almarhum kepada pihak keluarga sebelumnya. Secara tiba-tiba pria yang akrab dipanggil Gung Danil ini meninggalkan keluarganya untuk selama-lamanya. Adik kedua almarhum, IGAA Inda Trimafo Yudha, menuturkan tidak ada gejala sakit apa pun yang terlihat sebelum sepeninggal kakaknya. Hanya keluarga berpikir pria yang aktif di KNPI ini sakit maag. Kemudian dr. Elis Indira yang tak lain adalah adik pertama almarhum sempat ditelepon oleh almarhum mengenai kondisinya. Almarhum pamit pada istri dan mengatakan akan pergi ke rumah adiknya yang hanya berjarak dua rumah di sebelah rumahnya. ‘’Gung Danil jalan kaki ke rumah Elis waktu itu,’’ ungkapnya. Akhirnya Elis mengajak Danil ke rumah sakit karena dicurigai berkaitan dengan penyakit jantung. Almarhum diajak ke rumah sakit oleh Elis. Danil meninggal saat dalam perjalanan. Kepergiannya bertepatan dengan odalan di Pura Dalem Carangsari, Petang, Badung. Maka dari itu, untuk sementara jenazahnya disemayamkan di kediamannya di Jalan Kenyeri III nomor 17 Denpasar. Selain aktif di organisasi seperti JCI, Hipmi, KNPI, dan jabatan yang disandangnya terkini adalah Ketua Pemuda Panca Marga, almarhum sehari-hari adalah seorang pengusaha di bidang pariwisata. Almarhum meninggalkan dua orang putri dan satu putra, yakni I Gusti Ayu Jenaki, I Gusti Ayu Anjali (kelas XII SMA), dan Gungde (kelas II SD). Menurut Inda, kakak laki-lakinya itu merupakan sosok yang penyabar, bijaksana dan selalu mengalah. Gung Danil tak pernah ingin berebut jabatan ataupun berebut kekuasaan dengan orang, termasuk adik-adiknya. Saat di organisasi dia lebih mendahulukan orang lain untuk menjadi ketua, meskipun dia yang memiliki suara banyak. Begitu juga ketika menjadi legislatif, dia mempersilakan adiknya yaitu Gek Inda untuk maju. Gung Danil banyak memberi dorongan dan dukungan dalam pencalonan dirinya sebagai legislatif. Bahkan, dua hari sebelum meninggal, Danil menyiapkan 12 HT untuk Inda agar Inda menyerahkan kepada pecalang di Carangsari. Adik pertama almarhum, dr. I Gusti Ayu Elis Indira, Sp.KK., sangat terpukul dengan kepergian kakaknya. Pasalnya, ia sendiri yang menemani ketika almarhum mengembuskan napas terakhirnya. ‘’Dia nelepon saya, bilang perutnya sakit dan ulu hatinya sakit. Saya saranin minum Milanta dulu. Dia bilang mau ke rumah saya. Saya sempat ketiduran, dia nelepon bilang sudah di depan rumah. Dia bilang kok nyangetang, Lis? Saya curiganya jantung, lalu saya ajak ke UGD. Baru jalan sedikit depan rumah Danil, dia kejang. Dia lemas dan nyandar di sini (sambil menunjuk pundaknya - red),’’ tuturnya tak kuasa menahan tangis. (may)
I Gusti Ngurah Danil Yunanda Yudha (alm)
Topik :
Bali Post/ist
Bali Post/eka
Napi Pesan 25 Kg Ganja dari Medan
GANJA - Petugas BNN Provinsi Bali menggelar para tersangka dan barang bukti ganja di Kantor BNN Provensi Bali, Rabu (9/1) kemarin.
Denpasar (Bali Post) Tim Berantas BNNP Bali dipimpin Kasi Intelijen Kompol Saifudin Jupri berhasil menggagalkan peredaran 25 kilogram ganja asal Medan, Sumatera Utara, Minggu (6/1) lalu. Ganja tersebut dipesan narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan berinisial RZ dan dikirim lewat jasa pengiriman paket. Terkait kasus ini, petugas menangkap dua kurir, Kurniawan Risdianto dan Muh Haryono. ‘’Terungkapnya kasus ini berkat hasil penyelidikan anggota kami dan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan peredaran narkotika,’’ kata Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Putu Gede Suastawa didampingi Kabid Berantas AKBP Ketut Arta, Rabu (9/1) kemarin. Suastawa mengungkapkan, barang bukti ini dikirim dari Medan, Sumatera Utara. Jika rata-rata satu orang mengonsumsi satu gram, maka BNNP berhasil menyelamatkan 25.230 orang Bali dari bahaya narkoba. ‘’Kedua pelaku pekerjaannya swasta. Tersangka KR (Kurniawan Risdianto - red) positif menggunakan narkoba. Kasus ini masih kami kembangkan,’’ ujarnya. Setelah menangkap Kurniawan Risdianto yang berprofesi sebagai guide freelance
dan Muh Haryono (pemilik jasa pengiriman paket barang) di tempat parkir perusahaan jasa pengiriman JNE di Jalan Danau Poso, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, dilakukan penggeledahan terhadap mobil Sigra berwarna putih dengan pelat nomor DK 1879 DK. Mobil tersebut dikendarai tersangka Kurniawan Risdianto dan ditemukan barang bukti lima paket ganja di bagasi mobil, enam paket ganja di bawah jok depan kiri mobil dan satu paket ganja di dashboard sebelah kanan setir. Paket ganja tersebut rinciannya paket I seberat lima kilogram bruto, paket II seberat lima kilogram bruto, paket III seberat lima kilogram bruto, paket IV seberat lima kilogram bruto, paket V seberat lima kilogram bruto dan tujuh paket ganja dengan berat masingmasing 23 gram bruto. Selain
itu diamankan satu unit mobil Sigra berwarna putih dengan pelat nomor DK 1879 DK, serta dua HP. ‘’Pengendalinya dari lapas yaitu napi berinisial RZ,’’ ungkap jenderal bintang satu di pundak ini.
Denpasar (Bali Post) Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali melakukan pembahasan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali sesuai agenda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Ruang Rapat Bappeda Litbang Provinsi Bali, Rabu (9/1) kemarin. Sedikitnya ada 22 misi yang dibahas untuk menyusun Perubahan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Misi tersebut dibagi dalam lima kelompok pembahasan, yakni bidang perekonomian, bidang sumber daya manusia, bidang kebudayaan, bidang alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang birokrasi dan demokrasi. ‘’Segenap stakeholder yang kemarin tidak kita ajak menyusun konsepnya, sekarang mereka berpartisipasi dalam penajaman dan penyempur-
naan,’’ ujar Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra. Menurut Ika Putra, Musrenbang dilaksanakan dengan pola partisipatif agar visi-misi Gubernur Bali tersebut bisa lebih membumi. Oleh karena itu, semua stakeholder pembangunan wajib memberikan masukan dan wajib memahami visi misi tersebut. Selain kelompok ahli, Bappeda di seluruh kabupaten/kota juga hadir dalam pembahasan yang akan berlangsung hingga Kamis (10/1) hari ini. ‘’Dengan demikian, nanti dokumennya komprehensif. Sekarang proses pembahasan masih berlanjut,’’ jelasnya. Ika Putra menambahkan, komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang tertuang dalam visi-misi selanjutnya menjadi komitmen daerah. Termasuk di dalamnya, koreksi Gubernur terhadap beberapa target indikator makro
pembangunan daerah Bali. Komitmen daerah ini mesti dijabarkan oleh semua perangkat daerah.
Pengedar SS Selain itu, Senin (7/1) lalu juga diungkap jaringan pengedar sabu-sabu (SS) wilayah Panjer, Denpasar Selatan (Densel). Awalnya ditangkap I Putu Artha Huana di Jalan Tukad Irawadi, Densel. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta sepeda motor pelaku, petugas tidak menemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana narkotika. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tersangka dan ditemukan dua plastik klip berisi SS dengan berat
total 0,83 gram bruto. Barang bukti tersebut disembunyikan di dalam lipatan buku warna hijau. Selain itu disita satu plastik klip berisi SS berat total 0,35 gram bruto, ditemukan di atas rak buku di kamarnya. Petugas mengamankan satu buah alat isap atau bong, satu buah timbangan digital, empat buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi, satu buah plester warna bening, satu bundel plastik klip dan HP. Suastawa menambahkan, pihaknya juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di seputaran Jalan Tukad Melangit, Densel. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim BNNP melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Tukad Melangit, Densel. Senin (7/1) pukul 17.00 Wita ditangkap I Gede Putu Novan Arimbawa. Setelah dilakukan penggeledahan di kamar kos pelaku, ditemukan satu plastik klip yang dililit tisu dan dibungkus potongan pipet berisi SS seberat 0,46 gram bruto, satu plastik klip yang dililit tisu dan dibungkus potongan pipet
warna merah berisi SS dengan berat 0,41 gram bruto, satu plastik klip berisi SS seberat 0,41 gram neto, satu bendel plastik klip, bong, timbangan dan HP. Penyelidikan dan pengembangan kasus ini dilakukan ke Jalan Banyu Poh, Densel, pukul 18.00 Wita. Di sebuah kamar kos-kosan ditangkap I Putu Dicky Mahendra. Selain itu disita barang bukti satu plastik klip berisi SS dengan berat 3,10 gram bruto, satu bendel sedotan warna merah, satu bendel sedotan warna hijau, satu bendel sedotan warna biru, satu buah pipet yang sudah dimodifikasi, dua buah plester, timbangan dan HP. ‘’Mereka ini beda jaringan tapi sering bekerja sama. Kalau pelaku satu kehabisan stok, nyari ke pelaku lainnya. Begitu juga sebaliknya,’’ kata mantan Karo Rena Polda Bali ini. (kmb36)
sehingga menghasilkan multiplier effect. Dikatakan, misi nomor 16 Gubernur dan Wakil Gubernur Bali adalah membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota. Yakni dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas. ‘’Kalau itu yang terjadi, pasti kantong-kantong kemiskinan dapat kita redam,’’ ujar akademisi Universitas Udayana ini. Menurut Supartha, kemiskinan sebagian besar ada di desa yang mayoritas penduduknya adalah petani. Jika pertumbuhan sektor pertanian dipacu, tentu para petani akan mendapatkan pekerjaan. Dengan mendapatkan pekerjaan, mereka memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk menjadi lebih peduli dengan kesehatan dan pendidikan. Dari sinilah IPM
juga dapat ditingkatkan. Supartha menambahkan, peluang-peluang ekonomi juga akan tumbuh dengan adanya pembangunan shortcut. Apalagi pemerintah kini juga mengupayakan agar investasi bisa menyentuh daerah-daerah di luar Bali Selatan. Utamanya memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk melakukan aktivitas sesuai potensi masing-masing. Sebagai contoh di Sibetan, Karangasem, dengan potensi salak dan Bangli dengan potensi jeruk, akan dibangun industri pengolahan di sana. ‘’Itu rancangan yang sekarang secara makro dibuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dalam rangka membangkitkan perekonomian pedesaan yang di dalamnya itu adalah sebagian besar petani. Kalau itu terjadi, berarti memang penurunan angka kemiskinan pasti akan terjadi secara signifikan,’’ paparnya. (kmb32)
Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.
Bahas Misi Gubernur, Segenap ’’Stakeholder’’ Dilibatkan Target Kemiskinan Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengoreksi beberapa target indikator makro pembangunan daerah Bali. Di antaranya, menurunkan target pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, menyeimbangkan target kontribusi sektor primer dan sekunder dengan sektor tersier, serta meningkatkan target IPM. Terpenuhinya target, utamanya penurunan kemiskinan dan keberimbangan antarsektor akan diupayakan lewat terbitnya Pergub Nomor 99 Tahun 2018. Salah seorang Kelompok Ahli, Prof. Dr. Ir. I Wayan Supartha, M.S., mengatakan NTP akan meningkat jika pergub diimplementasikan dengan baik
Denpasar Raih Penghargaan Tertinggi IKCI 2018 Kategori Kota Besar
Rai Mantra Tekankan Berbagai Inovasi Wajib Berikan Kemanfaatan bagi Masyarakat KADO indah turut mengisi awal tahun Kota Denpasar. Pasalnya, ibu kota Provinsi Bali yang dipimpin Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara ini berhasil menjadi kota besar dengan raihan tertinggi Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) Tahun 2018 dengan nilai 61,70. Angka tersebut berhasil mengungguli kota besar lainnya, yakni Surakarta pada posisi kedua dengan nilai 61,03 dan Kota Malang di posisi ketiga dengan nilai 60,23. Penghargaan yang digagas salah satu media terkemuka di Indonesia ini diterima Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra di Jakarta, Rabu (9/1) kemarin. Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Rai Mantra turut menjadi narasumber dalam sharing tentang Kota Cerdas bersama kepala daerah lainnya. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar I Dewa Made Agung mengungkapkan, penilaian tersebut dilakukan dengan berdasarkan model Lingkaran Kota Cerdas oleh Boyd Cohen. Di mana terdapat enam indikator penilaian yakni lingkungan, mobilitas, ekonomi, masyara-
kat, pemerintahan dan kualitas hidup. Di tahun 2018, sebanyak 93 kota di Indonesia turut andil dalam penyusunan Indeks Kota Cerdas Indonesia. Terdapat empat kategori yang menjadi acuan, yakni kota metropolitan atau kota dengan penduduk minimal satu juta jiwa, kota besar yaitu daerah yang berpenduduk lebih dari 500 ribu jiwa hingga kurang dari satu juta jiwa, kota sedang yaitu daerah berpenghuni lebih dari 100 ribu jiwa hingga 500 ribu jiwa, serta kategori kota kecil atau yang berpenduduk paling banyak 100 ribu jiwa. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengungkapkan, Pemkot Denpasar terus berupaya melakakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas kota dan masyarakat dari berbagai aspek baik kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Berbagai fasilitas dan program pemberdayaan dilakukan seperti revitalisasi sungai dan pasar tradisional, pembinaan UMKM dan wirausaha muda, berbagai festival unjuk kreativitas masyarakat serta pemberdayaan ODGJ melalui Rumah berdaya.
“Ke depan kami akan fokus tentang ekonomi kreatif dan orange ekonomi yang mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata dan keberlanjutan kebudayaan, serta yang terpenting bagaimana program dan inovasi pemerintah ini dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat itu sendiri,” ujarnya. Rai Mantra menambahkan, Pemkot Denpasar terus berbenah melalui berbagai inovasi untuk memudahkan akses perlayanan publik untuk masyarakat, seperti adanya Mal Pelayanan Publik di Gedung Graha Sewaka Dharma yang memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi dan pelayanan lainnya dalam satu gedung. Tidak hanya itu, masyarakat juga dimudahkan untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan secara online melalui aplikasi PRO Denpasar, serta berbagai pelayanan yang disediakan secara online sehingga bisa diakses kapan pun dan di mana pun. Sedangkan di bidang lingkungan, Pemkot Denpasar sudah mulai menginisiasi untuk pengurangan sampah plastik, bahkan sudah mengeluarkan
PENGHARGAAN - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat menerima penghargaan IKCI 2018 di Jakarta, Rabu (9/1) kemarin. Perwali. Mulai 1 Januari 2019 pasar-pasar modern dan pasar-pasar tradisional dilarang menyediakan kantong plastik. Di bidang ekonomi, Pemkot Denpasar juga sudah menerapkan sistem pembayaran non-tunai, sementara di bidang mobilitas Denpasar sudah mulai menyediakan angkutan bus sekolah gratis yang dilengkapi berbagai aplikasi yang canggih dan pemasangan sejumlah CCTV
di beberapa titik strategis Kota Denpasar. “Kami dari Pemkot Denpasar terus mengupayakan adanya berbagai inovasi yang dapat kami terapkan untuk kemudahan masyarakat. Tidak hanya fasilitas fisik, namun juga berbagai program pemberdayaan yang nantinya akan berdampak meningkatkan kualitas, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” kata Rai Mantra. (ad351)
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
BADUNG
3
Nihil, Korban GHPR Positif Rabies Mangupura (Bali Post) – Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) pada tahun 2018 cukup tinggi yakni 6.579 kasus. Namun tidak ada satupun korban gigitan yang positif rabies. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dr. I Gede Putra Suteja mengungkapkan, terakhir kasus rabies ditemukan pada warga Badung pada 2015. Ketika itu korbannya meninggal dunia. ‘’Kalau untuk sekarang tidak ada (positif rabies dan meninggal),’’ jelasnya, Rabu (9/1) kemarin. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, jumlah kasus GHPR selama tahun 2018 mencapai 6.579 kasus. Rinciannya, pada Januari yang tergigit sebanyak 610 orang, Februari (472), Maret (466), April (581), Mei (619), Juni (609), Juli (643), Agustus (614), September (610), Oktober (586), November (404) dan Desember sebanyak 365 orang. Di sisi lain, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung telah rutin melakukan vaksinasi terhadap HPR. Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Putu Oka Swadiana mengatakan, vaksinasi terhadap HPR mencapai 85 persen dari populasi. ‘’Target minimal 70 persen dan kita sudah mencapai 85 persen,’’ ucapnya. Dia mengaku menghadapi kendala di lapangan terkait beberapa anjing yang sulit ditangkap, sehingga menyulitkan petugas melakukan vaksinasi. Tahun 2018 di Badung masih terjadi dua kasus positif rabies pada anjing, yaitu pada Juni di Belok Sidan dan Jimbaran. ‘’Partisipasi masyarakat juga dinilai cukup rendah dalam program vaksinasi HPR ini,’’ tegasnya. (kmb27)
Jembatan Ayunan-Blahkiuh Masuk Masa Pemeliharaan
Mangupura (Bali Post)Proyek jembatan yang menghubungkan Desa Ayunan dan Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, rampung. Proyek dikerjakan sejak 9 April hingga 24 Desember 2018. Sebelum dibangunnya jembatan, warga harus ekstra hati-hati akibat kondisi jalan maupun jembatan yang lama sangat sempit dan medannya curam. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung Sang Nyoman Oka Parmana mengatakan, masa pemeliharaan jembatan tersebut 730 hari dari sejak pekerjaan usai 24 Desember 2018. ‘’Peningkatan jalan dan pembangunan jembatan BlahkiuhAyunan sudah bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan,’’ ungkapnya, Rabu (9/1) kemarin. Menurutnya, proyek yang dikerjakan PT Sanur Jaya Utama dengan kontrak awal sebesar Rp 16.811.534.000, ditindaklanjuti dengan addendum, sehingga nilai kontrak menjadi Rp 18.475.875.000. ‘’Ada tambahan pekerjaan sehingga dilakukan addendum, yang dananya diambil dari sisa tender,’’ jelasnya. Dijelaskannya, proyek tersebut meliputi peningkatan jalan dengan panjang 773 meter, lebar jalan 4,75 hingga 6 meter. Sedangkan pembangunan jembatan sepanjang jembatan 93 meter, lebar jembatan 10 meter. ‘’Dengan adanya jembatan ini, lalu lintas warga dari kedua wilayah bisa semakin lancar. Mengingat kondisi jalan dan jembatan sebelumnya cukup membahayakan pengguna jalan,’’ harapnya. Disebutkannya, tahun anggaran 2019 pihaknya akan kembali membangun satu jembatan di ruas Jalan Tumbak Bayuh-Uma Tegal Desa Buduk. Proyek tersebut dianggarkan Rp 8 miliar. (kmb27)
Jembatan Ayunan-Blahkiuh
Bali Post/par
Bali Post/edi
Empat Loloan di Petitenget Tercemar Limbah Cair
LOLOAN - Salah satu muara sungai atau loloan di Petitenget yang mengalami pencemaran.
Mangupura (Bali Post) -
Tidak hanya sampah, kawasan pantai di Badung juga terancam limbah cair. Banyak pelaku pariwisata maupun masyarakat yang dengan sengaja membuang limbah cair ke muara sungai atau loloan. Seperti di Petitenget, Kecamatan Kuta Utara, banyak masyarakat maupun wisatawan yang mengeluhkan limbah cair di muara sungai setempat. Jika terus dibiarkan, tidak hanya akan menimbulkan bau kurang sedap, namun juga akan menimbulkan kerusakan serius pada lingkungan. Padahal kawasan tersebut merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Untuk merespons keluhan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung melakukan pengecekan ke loloan dimaksud. Menurut Kepala DLHK Badung Putu Eka Merthawan, Rabu (9/1) kemarin, ada empat loloan di kawasan Pantai Petitenget yang tercemar limbah. Dari pantauan pihaknya, empat loloan terse-
but tergolong tercemar berat. Dalam waktu dekat pihaknya akan menurunkan dua tim untuk melakukan pengecekan lebih lanjut ke empat loloan yang berada dekat Pura Petitenget itu. Dia menegaskan akan mengambil tindakan tegas atas kasus kerusakan lingkungan ini. ‘’Jika ini tidak ditangani segera, maka tentu
kerusakan lingkungan di area ini akan semakin membahayakan. Karena di lokasi tersebut memang banyak wisatawan. Apalagi di sana sering digunakan untuk upacara adat,’’ ucapnya. Pihaknya juga akan menggunakan pendekatan hukum untuk perusak lingkungan. Tidak hanya di kawasan Pantai Petitenget, pihaknya
DI NAS Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung kembali membuka peluang bagi masyarakat Badung untuk mengikuti program magang kerja di Jepang. Hal ini ditegaskan Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga, Rabu (9/1) kemarin. Menurut Oka Dirga, kegiatan pemagangan di tahun 2019 akan dibuka untuk 15 orang. Hal ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Badung. Banyak manfaat dari program ini. Mereka yang ikut akan dapat belajar sembari bekerja. ‘’Beberapa bidang yang akan kami magangkan adalah bidang pertanian, perkebunan, pengolahan bahan makanan, peternakan dan konstruksi. Mereka nanti diberikan pelatihan dan penempatan di sejumlah industri di negara Jepang selama tiga tahun, mendapat cuti selama sepuluh hari per tahun dan waktu kerja enam hari dalam seminggu dan delapan jam per hari dan lembur dibayar per jam,’’ ujarnya. Lebih lanjut mantan Kabag Umum Setda Badung
ini menjelaskan, magang bisa dilanjutkan selama dua tahun. ‘’Jadi mereka bisa magang selama lima tahun dan kembali dari magang juga kita biayai, sehingga modalnya nanti bisa untuk berwirausaha sesuai dengan keahlian pada saat dia magang,’’ terangnya. Selain itu, Oka Dirga mengungkapkan, saat pemagangan mereka mendapatkan g a ji seb esa r R p 1 0 jut a hingga Rp 25 juta sesuai dengan tempat kerja, jenis pekerjaan dan jam kerja. ‘’Untuk persyaratan, mereka harus ber-KTP Badung, usia minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun, sehat rohani dan jasmani, bisa berbahasa Jepang dan tamat SMA. Kalau mengenai syarat bisa berbahasa Jepang, kami pemerintah akan memberikan kursus singkat gratis bagi mereka yang belum bisa bahasa Jepang yakni pada bulan Februari hingga April. Pemagangan ini sudah kami buka mulai saat ini dan kami berharap masyarakat Kabupaten Badung bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah ini,’’ paparnya. Birokrat asal Desa Taman ini menyebutkan, mekanisme
perekrutan dan keberangkatan yakni pendaftaran dimulai di Disperinaker Badung, dilanjutkan pelatihan berupa kursus bahasa Jepang, selanjutnya pembukaan lowongan pemagangan, intervew dari LPK dan intervew dari perusahaan Jepang. Tahapan dilanjutkan karantina selama dua sampai tiga bulan dan keberangkatan peserta pemagangan. ‘’Program ini sudah tiga tahun berjalan dan hingga kini sudah ada 12 orang yang diberangkatkan pemagangan ke Jepang dan kini kami membuka 15 orang lagi. Kami harapkan bagi mereka yang magang ini nantinya bisa membuat kelompok usaha, paling tidak kelompok ternak atau sesuai bidang keahlian mereka,’’ paparnya Sebelumnya, pada perekrutan pemagangan tahun 2018 ada tujuh yang sudah diberangkatkan dari 60 orang yang mendaftar. ‘’Mereka yang tak lulus ini kebanyakan terkendala dari bahasa, dan tahun ini kita harapkan kebanyakan masyarakat yang mendaftar bisa berbahasa Jepang, meskipun akan ada pelatihan bahasa Jepang-nya,’’ terang Oka Dirga. (ad350)
juga melakukan pengecekan ke Loloan Yeh Poh yang berlokasi di Tibubeneng. Lebih lanjut dia mengimbau pelaku pariwisata dan masyarakat agar tidak membuang limbah apa pun ke loloan. Semua pihak harus memiliki kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan. ‘’Apabila pelaku pariwisata tidak mengindahkan seruan kami ini, tentu yang paling mudah kami lakukan adalah memberikan sanksi administratif. Jika tidak diindahkan, kami akan bekukan izin operasionalnya. Bahkan bisa saja izin lingkungan akan ditarik demi kawasan yang kita sucikan ini,’’ tegasnya. Sementara itu, salah se-
orang warga Petitenget, Gede Widastra, mengatakan tercemarnya loloan ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan, menurutnya, lima tahun terakhir sudah mulai parah. Pihaknya berharap ada tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan ini. Salah seorang praktisi pariwisata, Richard Karwelo, yang ditemui di kawasan tersebut mengatakan pencemaran lingkungan di Petitenget sudah mengkhawatirkan. Secara khusus dia berharap agar sampah di kawasan tersebut bisa ditangani dengan baik oleh DLHK Badung demi kenyamanan wisatawan. (kmb23)
Pemkab Badung Kembali Buka Peluang Magang ke Jepang
Ida Bagus Oka Dirga
Pura Goa Peteng Jimbaran
Tempat ’’Malukat’’ Tersembunyi di Kawasan Pariwisata PURA Goa Peteng Alam Tunjung Mekar berlokasi di Banjar Cengiling Desa Jimbaran, Kuta Selatan, dekat dengan Hotel Ayana. Keberadaan pura ini belum banyak yang mengetahuinya, meski berada di kawasan pariwisata. Selain karena tempatnya cukup jauh dari jalur utama, akses menuju lokasi tersebut juga cukup berat. Saat ini jalur utama menuju pura masih dalam tahap penataan. Akses lain menuju pura ini yaitu dari Hotel
Ayana. Meski aksesnya cukup sulit, sudah cukup banyak masyarakat yang tangkil ke pura ini pada hari-hari biasa
Bali Post/edi
PERSEMBAHYANGAN - Pamedek melakukan persembahyangan sebelum ’’malukat’’ di Pura Goa Peteng Alam Tunjung Mekar, Jimbaran.
maupun rahinan untuk malukat atau memohon tirta. Pura ini boleh dikatakan sebagai tempat pangelukatan yang tersembunyi karena berada di dalam goa. Menurut Pemangku Pura, I Ketut Kecuh, pura ini telah berdiri sejak lama. Pada mulanya pura ini hanya terdiri dari satu palinggih di mulut goa yang memiliki sumber air. ‘’Sudah ada sejak lama, saya dapat sudah begini dan saya hanya melanjutkan,’’ ujar Mangku Kecuh, Rabu (9/1) kemarin. Menurutnya, dulu warga setempat menggunakan sumber air di goa ini untuk keperluan sehari-hari. Tetapi sekarang sudah tidak lagi lantaran digunakan sebagai tempat malukat atau penyucian diri. Menurutnya, Pura Goa Peteng Alam Tunjung Mekar berasal dari kata goa yang berarti goa dan peteng yang memiliki arti gelap. Sementara alam berarti terbentuk melalui proses alam dan tunjung mekar memiliki harapan seperti bunga teratai yang mekar sehingga banyak yang mencari atau menginginkan. Di pura ini terdapat beringin besar persis di atas mulut goa.
Ada dua goa di pura ini, yaitu goa yang menuju arah utara dengan kedalaman 250 meter dan goa ke arah selatan dengan kedalaman 300 meter. Di goa yang mengarah selatan terdapat dua sumber air. Kedua sumber air tersebut merupakan simbol purusa dan pradhana. Namun goa yang menuju arah selatan tidak digunakan untuk malukat, melainkan hanya untuk memohon tirta. Sedangkan yang digunakan untuk malukat hanya goa yang menuju arah utara. Untuk menuju sumber
air tersebut pamedek harus menuruni puluhan anak tangga. Di kedua goa tersebut banyak terdapat kelelawar. Bahkan kelelawar tersebut diyakini sebagai binatang yang menjaga Goa Peteng. Selain itu, di sana juga terdapat ular phyton yang merupakan duwe pura. Urutan melaksanakan panglukatan di Pura Goa Peteng Tunjung Mekar dimulai matur piuning. Setelah itu dilanjutkan dengan malukat di goa yang berada di utara dengan terlebih dahulu menghaturkan sarana upacara
dan menyampaikan harapan. Setelah itu kembali naik dan memohon tirta dan bija sebagai penutup prosesi panglukatan. Piodalan di pura ini pada
Redite Wuku Madangkungan. Karena pura ini di-empon oleh tiga KK yaitu keluarga besar I Ketut Kecuh, maka piodalan dilaksanakan oleh keluarga tersebut. (edi)
Daerah
4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I
Penghargaan Senator ke Bupati, Kapolres dan Dandim Sumbawa
Profil Simantri Berbasis SIG KEPALA UPT Simantri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb. berhasil menemukan model Analisis Spasial Faktor Utama dan Klasifikasi Numerik Berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) yang diangkat dalam disertasi untuk membuat model peningkatan pendapatan usaha pertanian melalui program Simantri di Bali. Penemuan tersebut dipaparkan saat mengikuti ujian terbuka untuk meraih gelar doktor Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Program Pascasarjana Universitas Udayana (Unud), Selasa (8/1). Pada kesempatan itu, Wayan Sunada memaparkan database tingkat pengelolaan simantri berbasis SIG meliputi data lokasi dan profil simantri, termasuk di dalamnya terkait pendamping, jumlah ternak, jumlah pupuk, bio-urine, biogas, tanaman budi daya, luas lahan garapan, hingga pendidikan dan usia petani secara terintegrasi dalam bentuk peta digital. Penyediaan database berbasis SIG sangat diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program simantri.
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
‘’Penelitian ini berbasis IT dengan model GIS (Geografi Information Sistem - red), memudahkan untuk mengetahui ternak-ternak kita yang ada di simantri dan keberadaannya seperti apa,’’ jelas Wayan Sunada saat ditemui, Rabu (9/1) kemarin. Menurutnya, penyediaan database berbasis SIG dapat mengevaluasi keberhasilan program simantri di Bali tahun yang berbeda atau di masa mendatang. Bahkan, dengan terbangunnya peta simantri ini tidak akan membuat pemerintah merabaraba, bahkan menunggu ada pihak ketiga melaporkan kondisi simantri. ‘’Setelah dilakukan penelitian hasilnya luar biasa, apa yang disampaikan masyarakat simantri bisa meningkatkan pendapatan dua kali lipat. Memang benar adanya justru lebih. Dengan sistem aplikasi GIS lebih pas, jadi kita bisa fokus melakukan pembinaan dan pendampingan untuk simantri yang tidak optimal,’’ ujarnya. Dikatakannya, program pemerintah yang terbangun sejak tahun 2009 hingga tahun 2019 sudah ada 752 simantri. Data simantri lainnya bisa dimasukkan dalam SIG, sehingga terbangun data simantri yang baik hingga kurang baik di seluruh Bali. Hal Ini juga yang menjadi harapan, agar simantri di Bali ke depan tetap mendapatkan perhatian penuh kendati untuk tahun 2019 sudah tidak ada lagi pengembangan simantri baru. ‘’Ada 125 proposal yang menumpuk di meja, juga membuktikan semangat petani untuk mewujudkan simantri masih tinggi. Karena itu, adanya SIG ke depan yang mencakup semua simantri dipastikan akan semakin menguatkan kelembagaan dan pemantapan simantri,’’ tegasnya. (win)
Dukung Perdamaian, Wedakarna Temui Warga Bali di Lunyuk Pascakonflik Perusakan Pura ’’KSATRIA Wanen (Berani)’’ begitulah respons masyarakat Hindu di Lunyuk, Sumbawa, NTB saat tahu Senator DPD-RI utusan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III hadir langsung secara mendadak di lokasi Pura Dalem yang menjadi saksi bisu dari aksi massa saat terjadi perusakan pada 22 Desember 2018 silam. Didampingi Wayan Sukawan (Direktur The Hindu Center of NTB), aparat dari TNI/Polri serta Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) setempat, Senator Arya Wedakarna (AWK) menempuh perjalanan lebih dari enam jam pulang-pergi dari Sumbawa-Lunyuk hanya untuk memastikan keadaan perkampungan Bali di Lunyuk dalam keadaan aman dan terkendali. Kehadiran Shri Arya Wedakarna disambut antusias warga Bali setempat. Yang mana rencana kehadiran senator yang awalnya direncanakan hanya bersifat terbatas, tetapi kenyataannya disambut ratusan warga Bali di Pura Dalem. Pada kesempatan itu, Senator Wedakarna menyampaikan tujuan dirinya hadir di Lunyuk untuk membuktikan jika dirinya selalu ada menemani warga Bali di seluruh Indonesia jika terkena musibah. Selain untuk memberikan dukungan moral dan membantu pura yang rusak. ‘’Tiang sebagai wakil umat Hindu Indonesia dan juga wakil rakyat Bali bersimpati atas kejadian perusakan pura oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mari kita dukung aparat keamanan, khususnya kepolisian untuk menangani kasus ini. Dari laporan pihak yang menyebarkan berita SARA sudah diamankan, begitu juga pelaku perusakan pura juga sudah diproses. Mari kita kawal
SATYAGRAHA – Senator Arya Wedakarna (Duta Besar Perdamaian UPF–PBB) bersama Bupati Sumbawa dan saat hadir di tengah masyarakat transmigran Bali di Lunyuk, Sumbawa, NTB. bersama-sama, dan yang terpenting saat ini bagaimana untuk bangkit kembali agar masyarakat Hindu dengan komunitas lokal bisa hidup berdampingan dengan damai. Pura yang rusak bisa kita perbaiki, tapi jika rasa persatuan kita sebagai bangsa rusak, maka kita semua yang rugi. Dan fungsi saya datang untuk menunjukkan bahwa negara hadir di sini,’’ ungkap Gusti Wedakarna. Terkait dengan penanganan konflik yang bisa dengan cepat dipadamkan, Senator Wedakarna mengucapkan terima kasih kepada
seluruh unsur yang telah bekerja keras membantu agar konflik yang awalnya disebabkan karena kenakalan remaja ini semakin meluas ke isu SARA. ‘’Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak H.M. Husni Djibril, B.Sc. (Bupati Sumbawa), Drs. H. Mahmud Abdullah (Wabup Sumbawa), AKBP Tunggul Sinatrio, S.IK., M.H. (Kapolres Sumbawa), Letkol Inf. Samsul Huda, S.E., M.Sc. (Dandim Sumbawa), Bapak Syukri Rahmat (Ketua MUI Sumbawa), I Nyoman Terima, S.Pd. (Ketua PHDI), tokoh Hindu, tokoh Islam
serta tokoh adat di Sumbawa yang sudah bekerja keras dalam mengentaskan masalah ini dalam waktu kurang dari 3 x 24 jam. Pola penanganannya juga bagus, saya senang. Ini akan saya bawa ke Jakarta, kita sampaikan ke Panglima TNI dan Kapolri bahwa ada prajurit yang hebat-hebat di Sumbawa yang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Khususnya memecah konsentrasi ribuan massa yang berpotensi rusuh. Semoga daerah-daerah transmigrasi Bali di seluruh Indonesia bisa meniru hal ini. Apalagi kita sempat khawatir bahwa di Sumbawa ini sudah beberapa kali terjadi konfik dan kerusuhan yang melibatkan warga Bali. Kita jaga benar agar tetap aman,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang juga berperan sebagai Duta Besar Perdamaian UPF-PBB ini. Dalam kesempatan itu, Senator Wedakarna juga menyampaikan pesan agar semeton Bali fokus dan bisa menjadi komunitas yang sukses di tanah rantau serta menjunjung tinggi di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. ‘’Warga Bali Hindu di Lunyuk ini hampir 4.000 jiwa, dan sebagian besar sukses menjadi petani. Kampung-kampung Hindu-nya maju, tata rumahnya rapi, sawah mereka banyak, dan ini parameter kesuksesan semeton. Apalagi di Lunyuk ini banyak sekali terdapat pura yang besar seperti di Bali. Ini hebat dan tiang bangga. Nanti tiang akan bicara ke Presiden, Gubernur, Bupati agar memberi bantuan nggih. Sekarang dukung perdamaian, kita move on, dan sisanya serahkan pada hukum Karmapala. Ini Satyagraha,’’ pungkas Wedakarna yang juga President The Hindu Center Of Indonesia. (ad352)
Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Pemprov Bali Jatuh ke Jurang, Warga Rusia Cedera Punggung Mangupura (Bali Post) Dua warga asal Rusia jatuh ke jurang saat mengalami kecelakaan motor di Jalan Blimbing Sari Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Rabu (9/1) kemarin. Kedua korban diketahui bernama Sergey Neginskiy (30) dan Alena Veronina (28). Kejadian ini diketahui setelah Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan dari salah seorang staf Puskesmas Kuta Selatan. Kedua korban diketahui masih dalam kondisi sadar dan mengalami cedera pada punggung. Menindaklanjuti laporan tersebut, Plt. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Made Junetra, S.H. memerintahkan satu tim rescue atau sebanyak 12 personel lengkap dengan peralatan SAR dan medis menuju lokasi kejadian untuk memberikan bantuan. Pada pukul 14.15 Wita, tim Rescue Basarnas tiba di lokasi dan langsung melakukan pertolongan pertama dengan memberikan oksigen bertekanan rendah karena korban mengalami sesak. Tim SAR
juga melakukan pemasangan bidai pada ekstrimitas kanan atas dan pemasangan neck collar pada leher karena korban diduga mengalami cedera pada punggung. ‘’Korban dievakuasi menggunakan tandu basket dari bawah jurang yang kedalamannya sekitar 10 meter,’’ katanya. Kepala Seksi Operasi dan Siaga SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Ida Bagus Surya Wirawan, S.H. menjelaskan proses evakuasi memakan waktu sekitar satu jam lebih. Selanjutnya korban dibawa ke RS BIMC Nusa Dua dengan menggunakan ambulans. ‘’Kedua korban selamat. Salah satu korban mengalami cedera pada alat gerak dan satunya lagi luka-luka,’’ terangnya. Dalam proses evakuasi tim Basarnas juga dibantu beberapa SAR yaitu Polsek Kuta Selatan, Satgas Linmas Unggasan, Babinkantimnas Desa Ungasan, Puskesmas Pembantu Ungasan, Pos Pol. Ungasan, Puskesmas Pembantu Kuta Selatan dan masyarakat setempat. (kmb23/kmb36)
Bali Post/ist
EVAKUASI - Proses evakuasi warga Rusia yang jatuh ke Jurang di kawasan Pecatu, Rabu (9/1) kemarin.
Pelaku Korupsi Pajak Divonis 20 Bulan
Denpasar (Bali Post) Terdakwa tindak pidana korupsi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), I Ketut Suryana alias Pak Edi, Rabu (9/1) kemarin divonis bersalah. Oleh majelis hakim pimpinan Ni Made Sukereni, terdakwa yang merupakan staf UPT PBB Kecamatan Selamadeg Timur-Kerambitan dihukum selama satu tahun delapan bulan (20 bulan) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. ‘’Menyatakan terdakwa Ketut Suryana alias Pak Edi tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwana primer. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwan primer. Namun, terdakwa terbukti secara sah dan mekayinkan bersalah dalam dakwaan subsider. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan,’’ vonis hakim. Selain itu, terdakwa juga dihukum membayar denda Rp 100 juta, subsider enam bulan kurungan. Atas putusan itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya langsung menyatakan menerima putusan hakim. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. JPU Made Rai Joni Artha sebelumnya menuntut supaya terdakwa dihukum selama dua tahun penjara. Sebelumnya, terdakwa disebut bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) aerta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah, dalam hal ini Pemkab Tabanan sebesar Rp 138.953.329. (kmb37)
SETELAH melalui serangkaian tahapan seleksi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengumumkan hasil seleksi CPNS Pemprov Bali Tahun 2018. Hasil akhir seleksi CPNS Pemprov Bali tertuang dalam pengumuman nomor : 810/306/BKD, tertanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster. Informasi tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, S.H., M.H. dalam siaran persnya, Rabu (9/1) kemarin. Lebih jauh Dewa Mahendra mengurai, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS adalah mereka yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang ditetapkan
berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Pengumuman lengkap terkait hasil akhir proses seleksi CPNS Pemprov Bali dapat diakses melalui website BKD Provinsi Bali www.bkd.baliprov.go.id. Bagi mereka yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Pemprov Bali Tahun 2018 wajib menyampaikan berkas pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan akan disampaikan dalam pengumuman tersendiri melalui website BKD Provinsi Bali. Untuk diketahui, tahun ini Pemprov Bali membuka 818 formasi yang difokuskan pada penambahan tenaga guru dan kesehatan. (ad353)
I Dewa Gede Mahendra Putra
Semeton Jokowi Siap Menangkan Pilpres 2019 Warga Badung Dukung Gung Tri
Mangupura (Bali Post) Geliat pemenangan pasangan nomor urut 01 Jokowi - Amin di Bali makin terasa dengan aksi para relawan. Salah satunya gerakan Semeton Jokowi yang menggelar reuni pada Selasa (8/1) di Puri Kapal Kaleran, Kapal, Badung. Gerakan yang terbentuk saat Jokowi mencalonkan diri tahun 2014 ini juga mendeklarasikan kembali dukungan kepada Jokowi dan kesiapan memenangkan pasangan itu dengan cara yang damai, simpatik dan penuh kegembiraan. ‘’Sesuai permintaan Jokowi, gerakan juga lebih banyak door to door dan dari hati ke hati,’’ kata Ketua Semeton Jokowi, I Gusti Agung Putri Astrid. Gerakan ini juga menyatakan menolak penggunan hoax dalam melakukan kampanye serangkaian Pemilu 2019, karena akan mengancam sistem demokrasi dan keutuhan bangsa. Menurut Agung Putri, Semeton Jokowi memiliki ikatan emosional yang kuat
REUNI - Semeton Jokowi yang menggelar reuni pada Selasa (8/1) lalu di Puri Kapal Kaleran, Kapal, Badung. dengan Jokowi, baik dalam kerja di Bali,’’ kata politisi yang akrab pemenangan maupun mendukung disapa Gung Tri ini. program Jokowi selama lima tahun Anggota Komisi VIII DPR-RI lewat. ‘’Dari awal dibentuk pada ini juga menyebut kondisi Bali me2014 Semeton Jokowi selalu hadir mang seperti terlihat menguntunguntuk mendukung program kerja kan bagi Jokowi. Namun, bukan pemerintahan Jokowi, terutama tidak mungkin target pemenangan
Gianyar (Bali Post) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gianyar menggelar rapat membahas persiapan perayaan Nyepi, Rabu (9/1) kemarin. Dalam rapat itu, pembuatan ogoh-ogoh yang menjadi tradisi rutin menyambut hari raya Nyepi, mendapat perhatian khusus. Pembuatan ogoh-ogoh diminta harus sesuai pakem, dengan tidak bernuansa politik. Rapat yang dipimpin Kepala Kesbangpol Gianyar I Dewa Alit Mudiarta tersebut dihadiri Kepala Bawaslu Gianyar, Kepala Satpol PP Gianyar, Ketua KPU Gianyar, Kabag Ops Polres Gianyar, Kasi Intel Kodim/1616 Gianyar, Majelis Madya Desa Pakraman dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan jajaran terkait. Alit Mudiarta menyatakan Pemerintah Kabupaten Gianyar beserta instansi terkait sepakat tidak melarang pembuatan ogohogoh. Namun, ia mengingatkan ada rambu-rambu yang wajib diikuti,
dari awal pembuatan ogoh-ogoh sampai pada hari pangerupukan. Apalagi untuk tahun ini, karena berdekatakan dengan momen Pemilu 2019, maka ditegaskan untuk tidak membawa nuansa politik ke acara ogoh-ogoh. Sementara untuk bahan baku ogoh-ogoh, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tentunya akan ada imbauan agar menggunakan bahan ramah lingkungan. ‘’Supaya pakai bahan organik,’’ terangnya. Untuk lebih detail terkait acara ogoh-ogoh tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab bendesa pakraman. Tentunya berkoordinasi dengan aparat keamanan. ‘’Nanti imbauan kami akan sebar melalui surat edaran. Surat minggu ini diedarkan, dan sedang kami godok,’’ tukasnya. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gianyar Wayan Hartawan yang hadir pada kesempatan itu menekankan supaya seluruh sekaa taruna membuat
Bali Post/ist
tak akan tercapai karena berbagai isu politik, termasuk yang memungkinkan munculnya golput. Pada kesempatan yang sama, Agung Putri menerima dukungan dari warga Badung dalam Pemilu Legistatif 2019. Warga yang menyatakan tekadnya datang dari Badung Utara, Penarungan, Sempidi, Carangsari, Kapal, Kerobokan, Kuta dan Jimbaran. Dalam kesempatan ini mereka bertekad agar ada perwakilan politisi Badung yang duduk di kursi DPR-RI. Perwakilan warga Kapal I Made Tarik mengatakan warga mendukung Gung Tri karena kedekatannya dengan Jokowi serta kerja kerasnya membesarkan PDI Perjuangan. ‘’Gung Tri jelas terbukti kerjanya, seperti layaknya Jokowi yang terbukti bekerja,’’ ujarnya. Sebagai warga Badung, sepantasnya mendukung calon dari Badung. ‘’Kalau ada caleg dari Badung, ya… tentu kita dukung sehingga aspirasi rakyat Badung bisa langsung disuarakan di Senayan,’’ tandas Tarik. (kmb)
Pembuatan Ogoh-ogoh Diminta Tak Bernuansa Politik
Bali Post/nik
RAPAT - Suasana rapat di Kantor Kesbangpol Gianyar saat membahas persiapan rangakaian perayaan Nyepi. ogoh-ogoh yang tidak bermuatan politik. ‘’Jangan ada pencitraan parpol dan caleg. Baik di bagian ogohogohnya maupun pakaian seragam yang dikenakan masyarakat tidak boleh berbau politik,’’ tegasnya. Disinggung apakah caleg dibolehkan menyumbang, Hartawan men-
Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.
egaskan tidak ada larangan terkait hal tersebut sepanjang tidak ada konten politik seperti ajakan untuk memilih. ‘’Sepanjang tidak ada konten politik. Nyumbang boleh, jangan ada ajakan mencoblos atau sejenisnya. Kalau sampai ada, akan segera kami proses,’’ tandasnya. (kmb35)
daerah
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
5
Februari 2019, Rencana ”Soft Opening’’ Pasar Badung Denpasar (Bali Post) – Setelah pembangunan rampung, persiapan untuk pengoperasian Pasar Badung segera dilakukan. Bahkan, rencana soft opening pasar terbesar di Bali ini akan dilaksanakan pada Februari 2019 nanti. Untuk itu akan dilakukan persiapan perpindahan pedagang yang kini menempati lahan eks Tiara Grosir. Sedangkan untuk grand opening akan direncanakan pada 12 Maret 2019 mendatang. Dirut PD Pasar Denpasar I.B. Kompyang Wiranatha didampingi Direktur Umum AAN Yuliarta, Rabu (9/1) kemarin mengatakan, setelah melakukan pertemuan dengan pedagang, diputuskan untuk perpindahan pada 24 Februari bersamaan dengan soft opening. Hanya, pedagang akan diberikan waktu lebih awal untuk mengecek kembali los atau kios yang mereka tempati. Karena mereka juga akan menyiapkan rak-rak atau sejenisnya. Sementara itu, sejumlah pedagang mempertanyakan bentuk meja di masing-masing los. Pedagang menanyakan apakah meja tersebut bisa diubah sesuai dengan keperluan yang ada. ‘’Kami kan pedagang kain, jadi apa bisa bentuk meja itu diubah atau di-
bongkar karena tak sesuai fungsinya,’’ tanya seorang pedagang kepada Yuliarta. Atas pertanyaan itu, Yuliarta menyampaikan tidak boleh ada yang mengubah bentuk meja yang sudah ada. Kalau hanya memodifikasi, seperti menjadikan meja itu sebagai rak, itu bisa. Kalau mau membongkarnya atau mengubah bentuk, tidak diperbolehkan. ‘’Terlebih, saat ini masih menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan, karena belum dihibahkan,’’ ujar Yuliarta. Yuliarta menambahkan, menjelang soft opening nanti, pedagang akan diberikan kunci kios lebih awal. Kini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak rekanan penggarap proyek Pasar Badung untuk mendapatkan kunci-kunci kios. ‘’Kami akan berikan kunci lebih awal untuk persiapan pedagang beroperasi di tempat baru nanti,’’ jelasnya. Seperti diketahui, proyek Pasar Badung yang menelan dana puluhan miliar rupiah sudah rampung. Bahkan, PD Pasar dengan Dinas PUPR telah melakukan pamelaspasan pada akhir Desember lalu. Kini, bangunan tersebut siap digunakan untuk pasar rakyat terbesar di Bali. (kmb12)
figur
Bali Post/ara
SOSIALISASI - Suasana sosialisasi yang dilakukan PD Pasar Denpasar dan beberapa OPD terkait soft opening Pasar Badung, Rabu (9/1) kemarin.
Pergub No. 99 Tahun 2018
Bulan Bahasa Bali BULAN Bahasa Bali untuk pertama kalinya akan digelar tahun 2019 ini. Sesuai isi Pergub No. 80 Tahun 2018, Bulan Bahasa Bali rutin dilaksanakan setiap bulan Februari. Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan secara masif dari tingkat desa, kabupaten hingga provinsi ini akan diisi dengan berbagai kegiatan. Seperti festival, lomba, pameran, pertunjukan dan seminar. ‘’Kita awali dengan pembentukan panitia melalui SK Gubernur. Terus tanggal 10 Januari (hari ini - red), rencananya kami rapat sekaligus sosialisasi kepada panitia yang ditunjuk,’’ ujar Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Putu Astawa, Rabu (9/1) kemarin. Menurut Astawa, panitia harus memahami betul tugas-tugasnya serta konsep Bulan Bahasa Bali. Di tingkat provinsi, khususnya akan dilaksanakan lomba-lomba yang menyasar generasi milenial agar aksara dan bahasa Bali bisa menyentuh mereka melalui media sosial. Ada 10 jenis lomba aplikasi bahasa, aksara, dan sastra Bali dalam IT. Di antaranya lomba font aksara Bali, game bahasa Bali, komik online, meme bahasa Bali, postingan status berbahasa Bali di medsos, hingga lomba vlog berbahasa Bali. ‘’Kriteria penilaian, siapa yang boleh ikut, dan teknis lomba lainnya juga akan dibahas dalam rapat bersama panitia,’’ jelas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali ini. Setelah persiapan matang di tingkat panitia, lanjut Astawa, barulah pihaknya akan mengundang kabupaten/kota, desa adat, dan sekolah-sekolah. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali nantinya dilakukan selama satu bulan penuh. Dikatakan, terbitnya Pergub No. 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa merupakan upaya Gubernur untuk menguatkan jati diri dan karakter sebagai penanda identitas masyarakat Bali. (rin)
Berdayakan Petani Menuju Model Ekonomi Pancasila
Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster kembali melahirkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 99 Tahun 2018 tentang Perlindungan Buah Lokal Bali yang mewajibkan seluruh toko swalayan membeli dan menjual produk pertanian lokal 60 persen dari total volume produk yang dipasarkan. Pergub ini disambut baik oleh berbagai kalangan praktisi, akademisi dan petani. Pergub ini diharapkan ada pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan dengan memberikan berbagai kemudahan bagi petani, seperti kredit dan market, baik infrastruktur hard dan soft dari hulu hingga hilir. ‘’Pergub ini sangat baik dengan catatan mesti ada pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas. Di mana masing-masing pihak akan memainkan perannya. Petani dan kelompok tani sebagai produsen, pihak hotel, restoran dan supermarket sebagai buyer, dan beberapa perusahaan daerah sebagai perantara,’’ ujar akademisi pertanian Universitas Warmadewa (Unwar) Dr. Ir. I Gusti Bagus Udayana, M.Si., Rabu (9/1) kemarin. Dikeluarkannya Pergub No. 99 Tahun 2018 ini mengharuskan aktivitas petani profesional, sehingga petani berkolaborasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu peran subak sangat diharapkan untuk membangun usaha tani bersama kelompok-kelompok taninya dengan mengintegrasikan antara sektor pertanian hulu (pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan) dan sektor di hilir (pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan pemasaran). Selain itu, peran pemerintah sebagai motor penggerak kebijakan pendukung pertanian, serta pihak-pihak yang terkait dalam produk pertanian agar bersama-sama membangun model bisnis yang pantas dan dapat memberikan gambaran adanya peran masing-masing pihak serta dapat memberi keuntungan ekonomis bagi petani. Apalagi, munculnya pergub ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan para petani, peternak, nelayan, pemelihara ikan melalui peningkatan produktivitas lahan, tenaga kerja dan produk, serta menjamin kualitas produk yang dibutuhkan konsumen. Oleh karena itu, sektor-sektor di
hulu wajib menyediakan berbagai sarana dan prasarana produksi termasuk alat dan mesin pertanian yang tepat guna bagi para petani dalam upaya meningkatkan produktivitasnya. Dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi ini, pemerintah atau lembaga penelitian atau lembaga swadaya masyarakat perlu dikaitkan, utamanya dalam memberikan pelatihan teknis melalui penyuluhan dan pelatihan. Untuk itu, kapasitas petani yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis, administrasi, keuangan dan manajemen menjadi semakin baik. Sementara itu, bagi pihak buyer diwajibkan memiliki peran untuk memberikan informasi pasar yang dibutuhkan. Informasi ini akan menjadi sangat signifikan terhadap keberlanjutan kemitraan antara petani dengan pihak-pihak perusahaan. ‘’Mereka agar menyiapkan standar produksi dan pascapanen, sehingga kualitas yang diminta dapat disediakan atau dipenuhi oleh petani atau kelompok tani. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat dan peran pemerintah utamanya dalam bantuan kredit, subsidi, kebijakan penyuluhan, irigasi dan lain sebagainya,’’ tandasnya. Praktisi pertanian Djaya Wirata
I Gusti Bagus Udayana
I Putu Anom
Djaya Wirata
Amankan Logistik, KPU Gianyar Siapkan Tiga Gudang Gianyar (Bali Post) Berbagai persiapan logistik menjelang Pemilu 2019 kini terus dimatangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar. Bahkan untuk pemilu di Gianyar ini, KPU sudah menyiapkan tiga lokasi gudang untuk melengkapi berbagai persiapan pemilu. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Gianyar I Putu Agus Tirta Suguna, Rabu (9/1) kemarin. Dikatakan, tiga gudang ini sudah di tempat strategis yang bisa dijangkau dengan mudah dari Kantor KPU yang berada di Jalan Jata, Gianyar. Tiga gudang itu ada di kawasan Lapangan Kapten Dipta, Jalan Airlngga, dan di dekat pertigaan perbatasan Bangli dan Gianyar. ‘’Tiga lokasi ini digunakan untuk menyimpan logistik hingga melipat surat suara,’’ kata pria asal Singapadu ini. Gudang yang ada di Jalan Airlangga dipergunakan untuk menaruh kotak dan bilik suara. Sementara untuk gudang yang ada di pertigaan perbatasan Gianyar-Bangli tersebut akan digunakan tempat perakitan surat suara dan kotak suara. Terakhir di gudang yang berlokasi di stadion Kapten Dipta untuk menaruh perlengkapan alat tulis dan sebagainya. Disinggung mengenai gudang yang ada di Stadion Kapten Dipta semp a t
bocor, Suguna mengaku tidak berpengaruh terhadap aktivitas yang ada di sana. ‘’Ya sempat bocor karena itu cor-coran semen, tapi tidak begitu parah. Untuk antisipati makanya kita gunakan tempat penyimpanan APK saja,’’ katanya. Lebih lanjut dikatakan, pihaknya memang membutuhkan gudang lebih banyak dari Pilkada 2018. Hal ini disebabkan karena bertambahnya tempat pemungutan suara (TPS). ‘’Pilkada sebelumnya hanya berjumlah 772 TPS, sedangkan untuk Pemilu tahun ini sebanyak 1.552 TPS. Dengan demikian, dibutuhkan gudang tambahan untuk proses perakitan, pelipatan dan lainnya,’’ katanya. Sementara terkait pengamanan ketiga gudang yang disewa tersebut, dia mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Supaya masing-masing gudang dijaga untuk menjamin keamanannya. Agus Suguna juga mengaku sampai saat ini pihaknya tengah menyortir kelengapan logistik yang diterimanya. Ditargetkan pada awal Februari akan dilakukan perakitan kotak suara di gudang yang ada di dekat pertigaan perbatasan GianyarBangli. ‘’Pada tempat yang sama akan dilanjutkan dengan pelipatan surat suara,’’ tandasnya. (kmb35)
mengatakan, Pergub No. 99 Tahun 2018 merupakan langkah awal yang strategis, cerdas dan berani menuju tatanan atau model ekonomi Pancasila. Sebab, sampai saat ini model ekonomi Pancasila hanyalah jargon semata yang sosoknya masih belum jelas. ‘’Sejak lama saya berpendapat model ekonomi Pancasila itu justru pertama harus tumbuh di Bali, karena masih didukung oleh sumber daya yang sangat lengkap dengan berbagai kearifan lokal yang masih terjaga dan dijalankan masyarakatnya,’’ tandas Djaya Wirata. Sementara itu, bagi para petani harus tetap terproteksi, sebab petani tidak akan mampu bersaing sendiri dan harus dilakukan secara kelembagaan, sehingga harapan Gubernur agar pertanian bisa bergerak seiring dengan pariwisata bisa terwujud. ‘’Harus ada lembaga yang mendampingi petani secara komprehensif dari proses olah tanah, produksi sampai pascapanen yang mampu bicara bibit, pupuk, kualitas produk sampai pasar yang senantiasa mampu memberi keuntungan petani,’’ tukasnya. Sementara itu, akademisi pariwisata Dr. Drs. Ec. I Putu Anom, B.Sc., M.Par. mengatakan pesatnya mobilitas penduduk maupun kunjungan wisatawan ke Bali tentunya membutuhkan barang-barang konsumsi yang tersedia di berbagai pasar, swalayan, pasar tradisional maupun warung-warung yang dimiliki masyarakat. Apalagi, adanya tren masyarakat lebih banyak berbelanja ke pasar-pasar swalayan karena tersedianya berbagai jenis produk dengan harga yang pasti. Melihat fenomena seperti itu tentu diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah untuk mendorong agar produkproduk hasil pertanian yang diproduksi masyarakat lokal juga bisa eksis dan laku terjual di pasaran agar petani bisa berproduksi secara berkelanjutan. ‘’Maka tentu sudah tepat Pemerintah Daerah Bali dalam hal ini Bapak Gubernur mengeluarkan pergub mewajibkan pasar-pasar swalayan menjual produk-produk hasil pertanian lokal,’’ pungkasnya. (win)
Emban Misi Toleransi
PRG Choir Polda Bali akan Tampil di Mabes Polri Denpasar (Bali Post) Latihan intensif dilakukan Praise The Righteous God (PRG) Choir Polda Bali. Pasalnya, paduan suara beranggotakan 88 orang dan membawa misi toleransi ini akan tampil di Mabes Polri pada 17 Januari mendatang. Sesuai keinginan Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose yaitu menggelorakan toleransi dimulai dari Bali. Oleh karena itu penampilan maksimal akan dilakukan PRG Choir ini. Tak hanya latihan vokal, juga koreografi dan tari Janger. Di sela-sela latihan Rabu (9/1) kemarin di Gedung PRG Polda Bali, perwakilan PRG Choir Iptu Ni Putu Wila Indrayani mengatakan paduan suara ini dibentuk 3 Desember 2018 oleh Kapolda Bali dan beranggotakan 88 personel Polri. ‘’PRG Choir ini dibentuk dengan misi untuk menggelorakan toleransi dimulai dari Bali, Indonesia, bahkan hingga dunia. Anggota
PRG Choir ini tidak hanya beranggotakan bagi mereka yang beragama nasrani, namun ada juga Hindu dan Islam. Bahkan 80 persen dari anggota PRG Choir beragama Hindu,’’ ungkapnya. Sementara pelatih PRG Choir adalah Choir Conductor Tomy Kandi Saputra dari Bandung, Jawa Barat. Tomy memberi pelatihan sudah sejak pertama kali tim paduan suara ini dibentuk. ‘’Selama mengikuti latihan kami sangat berkesan dan bangga. Sebab, anggota PRG Choir adalah choir pertama yang beranggotakan 88 personel Polri,’’ kata Wila. Wila berharap melalui PRG Choir mereka mampu menumbuhkan semangat dan jiwa toleransi antarumat beragama mulai dari Bali dan tersiar hingga dunia. (kmb36)
LATIHAN - PRG Choir Polda Bali saat latihan di Mapolda Bali.
Bali Post/ist
OPINI
6
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana
Mengedukasi Masyarakat Cerdas Memilih SEMAKIN mendekatnya hajatan politik lima tahunan, pemilihan presiden, suhu politik pun menjadi semakin panas. Kalau sebelumnya masih terbilang hangat, maka boleh jadi saat ini temperaturnya sudah meningkat. Hal ini lebih banyak terlihat dari gerakan-gerakan tim pemenangan setiap kontestan mencari celah dan mencari kelemahan pasangan lainnya. Hal ini kemudian ditambah lagi peranan media sosial, media yang sangat cepat dan mampu menyentuh sampai jauh. Peranan sosial media ini semakin bertambah penting juga, tidak hanya karakteristik sosial media itu sendiri, tetapi juga boleh dikatakan karakteristik masyarakat kita yang belum bisa secara bijak menggunakannya. Kalau ini tidak diedukasi, maka akan semakin runyam jadinya. Boleh saja dikatakan masyarakat kita sudah semakin pintar. Bisa pula dikatakan bahwa mereka sudah pandai memilah dan memilih. Atau boleh juga disebutkan masyarakat kita sudah bijaksana. Boleh-boleh saja. Tetapi ketika berita yang tidak benar atau hoax itu secara sistematis dan masif terus dilakukan yang tidak benar atau yang belum tentu benar itu bisa menjadi hal yang benar. Inilah kita masyarakat yang punya kelebihan dalam nalar bisa menyebarkan hal-hal positif. Bisa bersiar secara positif bahwa semua yang kita lakoni saat ini adalah proses kontestasi demokrasi yang sudah biasa dan lumrah. Peristiwa lima tahunan yang tidak mesti membuat bangsa ini terpecah belah. Jangan pula mengganggu dengan egoisme sempit untuk sebuah pencapaian. Menghalalkan segala cara. Menggunakan semua lini, baik positif maupun negatif, hitam atau putih demi sematamata kekuasaan. Kita sementara ini tidak bisa lepas tangan karena generasi milenial saat ini masih mampu diombang-ambingkan kepentingan sesaat. Hanya kepentingan yang lebih besar dan kearifan semua pihak yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Mengajarkan budaya politik yang demokratis membuat semua pihak akan melek mata dan hati, melihat secara objektif setiap misi dan visi masing-masing pasangan. Tugas masyarakat sekarang adalah melihat wacana tersebut. Gabungan ujaran itu akan menjadi wacana. Dan sambungan wacana inilah yang dapat diartikan, dapat diprediksi tentang bagaimana kelak ketika calon dan pasangan ini menjadi presiden. Dengan cara itulah kita masyarakat harus diedukasi untuk cerdas menggunakan hak pilih. Kampanye jangan jadi ajang provokasi yang pada gilirannya mengaburkan substansi pemilu yang memilih calon terbaik untuk memimpin bangsa ini.
S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.
Aset Pemprov Bali Membangun Bali memerlukan banyak anggaran dan ini tentu tak semuanya bisa diambilkan dari pajak kendaraan bermotor. Selama ini pajak kendaraan bermotor terus naik dan kesannya minim sosialisasi. Kini dalam pengelolaan pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan keterbukaan informasi, kebijakan Pemprov Bali tentu harus dikomunikasikan secara terbuka dan transparan. Saya berharap ke depan adanya pengumuman atau informasi secara terbuka kepada masyarakat Bali tentang pengelolaan aset-aset Pemprov Bali oleh pihak ketiga kepada publik. Selama ini transparansi terhadap pengelolaan aset yang banyak dikelola pihak ketiga masa kontraknya juga tak jelas. Saya sangat berharap ada upaya pengoptimalan pengelolaan aset untuk kepentingan rakyat Bali. Terlebih kini banyak program strategis yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster. I Wayan Lasia Gianyar, Bali
Kasus Prona dan Pungli Sekitar awal 2018 atau akhir 2017, di Bali banyak pembuatan sertifikat dengan prona. Biaya pembuatan sertifikat yang dibiayai oleh negara. Program ini katanya gratis, namun oleh sejumlah oknum kepala desa dikelola dengan pendekatan dana sumbangan. Akibatnya, banyak kepala desa masuk penjara gara-gara memungut sumbangan dari program prona ini. Apakah penyelidikan terhadap kasus–kasus sumbangan dalam pembuatan prona ini sudah selesai? Apa masih ada pihak-pihak yang menikmati dana sumbangan yang belum ditangani. Mohon ke depan kebijakan dengan sumbangan atau pungli ini benar-benar ditertibkan. Ini untuk menuju pemerintahan desa yang bersih, terlebih kini banyak dana masuk desa. I Wayan Adnyana Denpasar, Bali
Menghindari Perdebatan Tidak Substantif Hari ‘’H’’ pemilu serentak bulan April mendatang, berbagai fenomena politik bermunculan dan menyebar di masyarakat. Ada yang mewajibkan pasangan calon presiden agar dapat membaca kitab suci. Sebelumnya juga ada yang mensyaratkan jika pasangan calon presiden dapat berbahasa Inggris. Masing-masing tim sukses bereaksi terhadap usulan-usulan seperti ini. Mendengar hal ini ada yang lucu karena seolah mengada-ada dan saling balas. Setelah masalah kitab suci ini mendingin, muncul lagi fenomena politik lain. Ada hoax tentang tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos. Kontainer ini konon ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Masyarakat tertawa dengan fenomena politik ini. Bagaimana fenomena ini menggambarkan suasana politik di Indonesia saat ini?
Oleh
I Nyoman Dwi Rasnikal Persoalan demikian sebenarnya sebuah kiat politik tradisional. Sangatlah ironis jika Indonesia yang dengan sadar memilih sistem demokrasi melalui reformasi tahun ke-2 ini. Dilihat dari jangka waktu reformasi tersebut, maka seharusnya saat ini gaya politik tradisional ini harus sudah ditinggalkan. Mengapa dikatakan tradisional? Saling serang fisik itu merupakan cara paling mudah untuk menjatuhkan lawan. Seolah tidak mempunyai kreativitas untuk meningkatkan capaian prestasi. Tuntutan untuk membaca kitab suci atau memakai bahasa Inggris, mungkin hasil intipan dari masing-masing pihak terhadap kelemahan lawan itu. Akan tetapi sebenarnya masih ada yang lebih bagus sebagai cara untuk meningkatkan elektabilitas. Kalaupun harus berupaya ingin menunjukkan keunggulan atas lawan, maka yang mungkin lebih elite adalah dengan mengungkap rasionalitas program dengan data yang memungkinkan. Data inilah yang seharusnya ditunjukkan kepada masyarakat, kemudian dibandingkan dengan apa yang diungkapkan oleh kompetitor. Menyerang kemampuan yang kiranya berjauhan dari persoalan kebijakan, sepertinya masih lemah. Kalaupun misalnya kompetitor tidak mampu berbahasa Inggris, tetapi sebagai presiden
ia tetap akan mampu membuat keputusan politik. Dapat saja dia memakai bahasa daerah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya juga demikian kalau dia tidak mampu membaca kitab suci. Kiranya cara untuk menyerang lawan politik tersebut hanya bersifat elementer saja. Dari kacamata elite, seperti yang telah diutarakan tadi, usulan seperti ini kelihatan tidak mempunyai ide lain untuk mengatasi lawan. Tetapi harus juga dilihat bahwa di balik usulan yang elementer tersebut, ada hal besar yang mesti diperhatikan, yaitu kecenderungan memandang remeh kemampuan pengetahuan politik masyarakat. Jika memang misalnya debat memakai bahasa Inggris dan kemudian kandidat tidak mampu melakukannya, diprediksi masyarakat akan menjauh dari sosok bersangkutan. Padahal belum tentu demikian. Demikian pula sebaliknya untuk yang tidak mempunyai kemampuan membaca kitab suci. Masyarakat dipandang rendah pengetahuan politiknya. Ini berbahaya bagi para calon. Kecenderungan penyerangan secara tradisional ini dapat dijelaskan musababnya. Pertama, kedua belah pihak merasa kekuatannya hampir sama. Tetapi pada saat yang sama tidak mempunyai ide untuk mengatasi kompetitor den-
gan cara yang lebih baik. Karena kekuatan merasa sama, maka mereka tidak mempunyai ketakutan untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Artinya, mereka berani menghadapi risiko perlawanan dari pihak kompetitor. Yang dilupakan oleh para kandidat adalah bahwa segala tindak-tanduk mereka diketahui masyarakat dan sebagian menertawainya. Kedua, boleh dikatakan salah satu atau keduanya mempersepsikan pemilihan sudah dekat. Ini menandakan kepanikan dari mereka. Padahal masih ada waktu tiga bulan untuk mempersiapkan diri. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka waktu tiga bulan ini lumayan cukup untuk menggelar berbagai program yang akan dilakukan. Ketiga, bisa jadi mereka merasa kurang mampu menyusun rencana menghadapi kompetitor, sehingga mencari-cari kelemahan lawan yang tidak substantif bagi perhelatan perebutan calon presiden dan wakil presiden. Sudah jamak dikatakan bahwa perdebatan paling pantas yang dilakukan oleh kandidat adalah soal program. Akan tetapi sebelum dibukanya perdebatan formal di televisi, maka secara etika masing-masing pihak tidak boleh menyerang kebijakan. Perdebatan antarkandidat haruslah dilakukan
di televisi atau mungkin juga radio, karena masing-masing pihak akan mampu mempertahankan argumentasinya secara langsung. Menyerang kelemahan lawan yang bukan substansi kampanye adalah membuang-buang waktu dan tenaga, lemah dan tidak etis. Membawa masalah ini ke Bawaslu, mungkin bukan ranahnya. Maka yang terbaik adalah komentar dari masyarakat dan imbauan para tokoh. Masyarakat haruslah besuara agar kekeliruan para penasihat calon presiden ini tidak terulang lagi, dan para tokoh harus mendukung komentar masyarakat tersebut. Masyarakat pada posisi seperti ini kelihatan lebih pintar dari penasihat calon presiden. Karena itulah maka dalam perjalanan ke depan masyarakat harus lebih mempelajari dengan teliti setiap ujaran yang diungkapkan oleh para calon. Ujaran ini memberi gambaran tentang bagaimana mereka sesungguhnya. Dengan cara pandang seperti inilah nanti kita lihat perdebatan calon presiden dan wakil presiden di televisi pertengahan bulan Januari 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan bahwa pertanyaan dalam debat nanti akan diserahkan beberapa hari menjelang perdebatan. Secara sosial ini akan lebih baik. Dari sisi kandidat akan dapat mempelajari pertanyaan dan membuat jawaban lebih komprehensif dengan data dukung yang kuat, juga dengan logika yang kuat untuk dipresentasikan kepada publik. Bagi masyarakat, akan tahu gambaran secara lebih komplit tentang penguasaan materi, data yang disampaikan, cara penyampaian sampai kekuatan tim sukses dan mentor yang ada di belakangnya. Tetapi bagi masyarakat, akan mendapatkan suguhan lain lagi yang jauh lebih menarik. Komisi Pemilihan Umum telah mengatakan bahwa pertanyaan bebas
Tahun 2019, Menuju Bali Hebat TANTANGAN menghadapi tahun 2019 akan semakin kompleks. Bali memiliki alam, adat dan budaya yang sangat layak untuk diandalkan dan telah terbukti. Namun satu hal yang masih tertinggal adalah SDM (sumber daya manusia) yang masih belum merata pada skill dan kesempatan kerja. Perwakilan BI Bali memperkirakan pertumbuhan ekonomi Bali masih cukup baik, berada di kisaran 6 6,40 persen, terutama didukung tren sektor pariwisata pada tahun 2019. Jadikan tahun 2019 Produktivitas dan Kualitas (Bali Post, 31/12). Hal ini sangat terkait dengan sumber daya manusia Bali yang harus kita persiapkan. SDM Bali perlu di-setting dengan baik. Ambil contoh Singapura yang tidak memiliki alam, adat dan budaya sebanyak dan selengkap Bali. Namun negara Singapura bisa lebih maju, hal ini salah satunya karena SDM mereka digenjot dan diarahkan ke hal-hal yang produktif dan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Pemprov khususnya Dinas Ketenagakerjaan Bali wajib terus didukung dan bekerja sama dengan pihak swasta di Bali, daerah lain di Indonesia maupun luar negeri untuk mencari solusi berkelanjutan. Visi dan misi kita jangan hanya menekan angka pengangguran, namun harus satu tingkat lagi adalah mencari dan mempeker-
Oleh
Adrid Indaryanto, S.H., M.M. jakan teruna-teruni Bali di sektor pekerjaanpekerjaan terbaik dunia. Kita wajib memiliki akses ke seluruh dunia, khususnya negaranegara yang memiliki industri maju. Lulusan SMK masih banyak yang menganggur walaupun mereka telah memiliki skill. Hal ini karena kurangnya fasilitator yang memediasi kebutuhan detail antara perusahaan (pemberi kerja) maupun dengan para pencari kerja. Dalam konteks ini fasilitator harus terus berusaha memfasilitasi kekurangan para pencari kerja dengan memberikan edukasi, info administrasi dan kebutuhan perusahaan yang wajib dipenuhi oleh para pencari kerja sebelum mereka datang untuk interview. Di sisi lain ada upaya menjelaskan ke perusahaan bahwa ada beberapa calon karyawan yang memiliki potensi tinggi dan akan memberikan profit bagi perusahaan bila menerima karyawan tersebut, walaupun calon karyawan tersebut kita ketahui masih membutuhkan penyempurnaan di beberapa titik, di antaranya karakter, bahasa Inggris, etika kerja, networking, IT refrerences, dll. Salah satu penyebab pengangguran itu adalah gengsi. Banyak freshgraduate kita
yang malu memulai dari bawah/memilih dalam bekerja sesuai degan strata mereka, contohnya: kerja di bank dengan memilih untuk bagian intern saja, seperti teller atau CS daripada menjadi marketing. Padahal kita tahu sekarang banyak perusahaan yang lebih memilih untuk merekrut orang-orang yang sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Di sini pentingnya pemilihan tempat PKL atau KPM saat kuliah diperhitungkan, jangan asal milih tempat magang. Pilihlah yang sesuai dengan jurusan. Pemahaman mengenai pemilihan sekolah, kadang masyarakat belum paham kenapa ada pilihan SMA/SMK. Memilih SMK sama saja mempersiapkan anak lebih dini untuk masuk dunia kerja, walaupun nantinya tidak lanjut perguruan tinggi, setidaknya mereka memiliki bekal basic yang bisa diterima di dunia kerja. Jadi mungkin lebih disosialisasikan pentingnya memilih sekolah untuk ke depan. Bali bisa menjadi barometer Indonesia untuk beberapa sektor utama (pariwisata, terjaganya kelestarian alam dan pengelolaan ketenagakerjaan yang berkelas dunia) bila kita mampu meningkatkan potensi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya seluruh usia produktif kita.
juga akan muncul di televisi, yaitu pada saat kedua pasangan saling lempar pertanyaan. Di sinilah akan terlihat bagaimana kemampuan dan kelihaian para kandidat untuk mempertahankan jawaban berdasarkan data yang dibuat sebelumnya. Atau malah mengimprovisasi jawaban berdasarkan data tersebut. Lebih menarik lagi kalau kandidat mampu mematahkan argumen data yang disajikan atau sekalian mematahkan pertanyaan yang diajukan. Bagi publik, kandidat yang mampu mematahkan pertanyaan memberikan hiburan dan kesegaran tersendiri untuk menontonnya. Tugas masyarakat sekarang adalah melihat wacana tersebut. Gabungan ujaran itu akan menjadi wacana. Dan sambungan wacana inilah yang dapat diartikan, dapat diprediksi tentang bagaimana kelak ketika calon dan pasangan ini menjadi presiden. Dengan cara itulah kita, masyarakat akan mampu membuat perbandingan terhadap wacanawacana dangkal yang muncul menjelang pemilihan presiden ini. Intinya, jangan sia-siakan kesempatan untuk menonton perdebatan calon presiden dan wakil presiden di televisi nanti. Sudah lebih dari dua dekade Indonesia melakukan reformasi. Malu kepada generasi milenial yang lahir tahun 1998 dan setelahnya, apabila model-model kampanye dan ujaran politik Indonesia masih dangkal. Generasi itu sekarang sudah remaja dan jadi mahasiswa.
POJOK Teror bom di rumah dua pimpinan KPK, salah satunya bom molotov. - Pejuang bangsa takkan gentar. *** Penguatan kualitas SDM LPD sangat mendesak, bukan ganti nama. - Juga komitmen desa adat bangun SDM anak mudanya. *** Kapolda Bali rekomendasikan pembekuan sementara tiga ormas. - Bali perlu aman, jenderal.
Penulis, pemerhati Bidang Ketenagakerjaan
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumarthana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Eka Prananda, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
TABANAN
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
7
SOSOK Pelayanan Publik Terintegrasi KECAMATAN Kerambitan merupakan wilayah penyangga Kota Tabanan. Posisi ini membuat Kerambitan mengalami perkembangan pesat dari segala sisi, baik ekonomi, infrastruktur maupun sosial-budaya. Tidak dapat dimungkiri, perkembangan tersebut menuntut pemerintah, khususnya di tingkat kecamatan untuk bergerak cepat mengantisipasi perubahan terutama di bidang pelayanan publik. Sayangnya kewenangan pemerintah kecamatan saat ini jauh berbeda, mengingat seorang Camat tidak lagi menjadi kepala wilayah. Keterbatasan kewenangan ini tentu mempersulit gerak organisasi, apalagi ketika kesadaran masyarakat masih menempatkan segala persoalan kewilayahan pada pemerintah kecamatan. Terlepas dari posisi yang terbatas ini. Camat Kerambitan I Gede Sukanada terus mencoba menggali terobosan sebagai jawaban segala persoalan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara cepat, murah dan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme. Stigma pelayanan publik dengan karakteristik birokrasi yang berbelit-belit, coba diterobos seperti melalui program Pelayanan Publik Terintegrasi (Taman Serasi). Program ini merupakan bagian dari program inovatif Taman Serasi yang menyentuh berbagai aspek, seperti pelestarian budaya, edukasi dan pelayanan publik. Pelayanan publik terintegrasi itu berbasis teknologi informasi. Masyarakat mendapatkan pelayanan 24 jam penuh tanpa harus terbentur hari libur dengan basis android dan anjungan. ‘’Jadi masyarakat dapat langsung mencetak sendiri surat yang dibutuhkan,’’ terangnya. Cakupan pelayanan meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan. Ke depan pihaknya akan terus memperluas integrasi pelayanan publik untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya dalam hal pelayanan bersifat profesional. (bit)
Satukan Persepsi, Dukung ”Commander Wish” Kapolda
Tabanan (Bali Post) Kasus lakalantas di Kabupaten Tabanan masih saja tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Tabanan, khususnya jajaran Satlantas. Terkait hal ini, pada Rabu (9/1) kemarin Kapolres Tabanan AKBP Made Sinar Subawa mengumpulkan jajaran lalu lintas di tingkat Polsek dan Polres. Tujuannya, menyatukan persepsi mendukung Commander Wish Kapolda yang akan menjadikan Bali tertib lalu lintas (lalin). Usai memberi arahan, Kapolres bersama anggota turun melakukan penindakan. Sasarannya, pengendara yang tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk keselamatan, menerobos arus lalin, pengendara di bawah umur dan pengendara yang kendapatan konsumsi alkohol. Kapolres AKBP Made Sinar Subawa menyampaikan, dari Januari sampai Desember 2018 tercatat ada 71 korban meninggal dunia akibat lakalantas. Mengingat Bali akan dijadikan model tertib lalin, ia pun mengumpulkan jajarannya untuk menyatukan persepsi guna menekan angka lakalantas dan pelanggaran lalin. (kmb28)
PUJAWALI - Umat Hindu memadati Pura Luhur Tanah Lot saat pujawali, Rabu (9/1) kemarin.
”Pujawali Jelih” di Pura Luhur Tanah Lot
Tabanan (Bali Post) Pujawali di Pura Luhur Tanah Lot, Kediri, Tabanan, berlangsung mulai Rabu (9/1) kemarin, atau Buda Wage Langkir dan nyejer hingga Sabtu (12/1) nanti. Umat Hindu dari berbagai daerah pun memadati pura di tengah laut ini. Antrean menuju pura terjadi saat pagi dan malam hari. Pujawali di Pura Tanah Lot bersamaan dengan pujawali di Pura Batu Bolong dan Pura Penataran di kawasan DTW Tanah Lot. Manajer DTW Tanah Lot Ketut Toya Adnyana
mengatakan, berdasarkan sejarah, Pura Tanah Lot termasuk dalam Pura Dang Kahyangan. Dikisahkan Dang Hyang Nirartha bermeditasi menyatukan energi gunung dan lautan sehingga terjadi kehidupan di muka bumi. Ketika hendak meninggalkan tempat itu, Dang Hyang Nirartha meminta masyarakat setempat untuk mendirikan bangunan suci guna memuliakan Dewa Lautan dan Dewa Gunung (Nyegara-Gunung). Dititahkanlah pujawali-nya setiap 210 hari sekali yakni saat Buda Wage Langkir.
‘’Menurut pihak pangempon, pujawali sekarang ini termasuk pujawali jelih. Upacara di-puput oleh dua sulinggih yakni Ida Pedanda dari Geria Pasekan Tabanan dan Ida Pedanda dari Geria Menesa Kediri. Turut hadir dalam prosesi, dari Puri Tabanan Ida Cokorda Anglurah Tabanan, Puri Kediri, serta Pangempon Pura Luhur Tanah Lot. Dikarenakan pujawali jelih, persiapan pujawali sudah dimulai dari sebelum hari raya Kuningan,’’ jelasnya. Dia menyebutkan, piodalan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
Harga buah kelapa sempat menyentuh Rp 4.000 hingga Rp 5.000 per butir. Namun sekarang anjlok di angka Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per butir. Anjloknya harga membuat petani di Desa Antosari Kecamatan Selemadeg enggan memetik kelapa. Perbekel Antosari Wayan Widhiarta, Rabu (9/1) kemarin, mengatakan harga saat ini terbilang wajar, sebab produksinya sedang melimpah.
Bali Post/bit
Karena itu, banyak yang menunggu upacara ini sekaligus menikmati pemandangan Tanah Lot. ‘’Iring-iringan pamedek menambah keindahan DTW Tanah Lot. Tak jarang wisatawan berburu mengabadikan momen langka tersebut. Menjelang sore, arus wisatawan semakin bertambah. Mereka ikut berbaur di bibir pantai bersama pamedek. Bahkan ada wisatawan yang rela menunggu seharian untuk bisa mengabadikan momen yang paling digemari wisatawan asing ini,’’ ujarnya. Untuk kelancaran pu-
jawali, lanjut Toya, pihaknya mendapatkan bantuan dari teruna-teruni Desa Pakraman Beraban. Mereka ngaturang ayah secara bergiliran dari sebelum Kuningan sampai nanti Ida Batara masineb pada 12 Januari. Untuk keamanan saat air laut sedang pasang, panitia akan memasang tali sepanjang area beji yang fungsinya untuk membantu pamedek yang akan bersembahyang ataupun yang akan mapamit selesai bersembahyang. Pihak manajemen juga menyiapkan rubber boat untuk upaya antisipasi. (kmb24)
setengah dari harga jual yang berlaku saat ini. Agar petani bisa mendapatkan keuntungan dari kelapa jatuhan, Pemerintah Desa Antosari berencana membuat kelompok pengolahan kelapa menjadi VCO yang nantinya berada di bawah pengelolaan BUMDes. Konsep awal pembentukan kelompok yang beranggotakan ibu-ibu PKK di masing-masing dusun di Desa Antosari adalah mengolah kelapa jatuhan yang berserakan di ladang dan tidak laku dijual, menjadi VCO. Untuk alat pihaknya masih berjuang untuk mendapatkannya melalui usulan ke Musrenbang Kecamatan tahun 2018. ‘’Kami meminta bantuan mesin pengolahan di Musrenbang Kecamatan tahun 2018. Semoga tahun 2019 bisa mendapatkan bantuan
dari kabupaten. Pihak desa hanya mampu menyediakan mesin pemarut kelapanya,’’ tutur Widhiarta. Potensi kelapa di Desa Antosari cukup besar. Berdasarkan hitungan kasar, per bulannya Desa Antosari bisa menghasilkan 60.000 butir kelapa. Rata-rata per hektar menghasilkan 1.500 hingga 2.000 butir. Jika dalam kondisi normal, kelapa dipetik setiap 70 atau 90 hari. Tetapi saat harga murah seperti saat ini, kelapa-kelapa ini dibiarkan dan tidak dipetik hingga empat bulan lamanya. Jumlah kelapa jatuh dalam rentang empat bulan karena tidak dipetik tentu sangat besar dan menjadi potensi bahan baku untuk menjadi produk bernilai jual. (kmb24)
Produksi Melimpah, Harga Kelapa Anjlok
Tabanan (Bali Post) -
ARAHAN - Kapolres Tabanan saat memberikan arahan kepada jajaran Satlantas.
Bali Post/san
‘’Petani merasakan anjlok karena sempat merasakan harga kelapa tinggi. Itu sekitar enam bulan lalu. Dikarenakan produksi yang sedikit karena musim kemarau panjang,’’ jelasnya. Menurutnya, kelapa di Desa Antosari selama ini dijual melalui pengepul. Saat produksi sedang melimpah dan harga yang dianggap murah, banyak petani yang tidak memetik kelapanya. ‘’Sebenarnya bukan petaninya yang tidak mau memetik. Tetapi susah mencari tukang petik kelapa yang mau memetik saat harga
sedang murah seperti sekarang,’’ jelasnya. Ketika harga kelapa berada di kisaran Rp 2.000 per butir, maka untung yang didapatkan tukang petik tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Pembagian antara petani dengan tukang petik, kata Widhiarta adalah harga jual yang berlaku saat ini dibagi empat. Jadi dengan harga Rp 2.000 per butir, tukang petik hanya mendapakan Rp 500 per butir. Ini dianggap tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan karena itu adalah upah dari memetik sampai membawanya
ke tepi jalan. ‘’Dari sisi petani sebenarnya tidak berpengaruh ke biaya. Karena kebun kelapa di Desa Antosari secara umum tidak dilakukan pemeliharan khusus oleh petani seperti melakukan pemupukan maupun pembersihan. Kebanyakan petani setelah menanam kelapa dibiarkan tumbuh dan selanjutnya hanya memetik saja,’’ jelas Widhiarta. Karena banyak tidak dipetik, buah kelapa akhirnya banyak yang jatuh sendiri. Harga kelapa jatuhan ini bahkan lebih rendah lagi. Bisa
BULELENG
8
Hama Blas Serang 2,1 Hektar Lahan Padi di Subak Lanyahan PETANI di Subak Lanyahan Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan belakangan ini kelimpungan. Para petani kebingungan akibat merebaknya serangan hama blas. Hama yang ditularkan jamur itu telah menyerang tanaman pada lahan sawah seluas 2,1 hektar dari 30 hektar total luas persawahan di daerah itu. Petani pun menjadi was-was produksi gabah pada musim panen nanti akan turun. Lalu, bagaimanakah solusi efektif yang harus dilakukan sehingga bisa meminimalisasi terjadinya kerusakan pada lahan padi petani? Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, Rabu (9/1) kemarin, hama itu muncul menjelang musim panen. Bahkan, dikhawatirkan, serangan hama blas itu akan semakin meluas. Padi yang terlanjur diserang itu tampak bulirnya kosong (puyung). Hama blas menyerang bagian tangkai (malai-red), dan menyebabkan terjadinya pembusukan, sehingga menganggu proses pematangan bulir padi. Hama tersebut menyerang akibat
curah hujan tinggi yang diikuti naiknya kelembaban suhu di lapangan. Untungnya, serangan ini menyebar (sporadis - red), sehingga tingkat serangan hama di setiap petak sawah itu jadi sedikit. Paling parah kerusakan tanaman padi di sana mencapai lebih 75 persen. Meski demikian, petani di desa was-was. Kalau hama-hama tersebut tidak dibasmi, dikawatirkan menyebabkan terjadi gagal panen musim mendatang.
Nyoman Genep
Bali Post/ kmb38
Kepala Dinas Pertanian (Distan) Buleleng Nyoman Genep membenarkan, hama blas itu menyerang tanaman padi di Subak Lanyahan. Sejak serangan hama diketahui, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan ke lapangan. Bahkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) langsung diterjunkan. Hasil penelusuran ini disebutkan total luas sawah yang ada di sana sekitar 30 hektar. Namun tanaman yang terserang seluas 2,1 hektar. Dari jumlah itu, kerusakan tanaman lebih 75 persen akibat hama blas itu ditemukan sekitar 50 are. Selain itu, juga ditemukan tanaman yang tingkat serangannya masih di bawah 50 persen. Jika masih 50 persen, padi itu berpeluang dipelihara hingga memasuki masa panen mendatang. “Benar di Subak Lanyahan itu ada serangan hama blas dan hasil penelusuran itu serangannya menyebar. Padi yang mengalami kerusakan 75 persen sekitar 50 are, dengan lima orang petani pemilik,” katanya. Klaim Asuransi Setelah memastikan tingkat serangan, Genep menyarankan petani agar tetap mengawasi perkembangan tanaman padinya. Diharapkan juga melakukan pengendalian dengan baik. ‘’Tanaman yang tingkat serangannya kecil, masih berpotensi dipelihara sampai musim panen nanti,’’ terangnya . Namun, jika kerusakan tanaman itu lebih dari 75 persen. Maka petani dipastikan mendapat dana pertanggungan (klaim) karena mengikuti program Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP-red). Sesuai mekanisme yang sudah berjalan, klaim AUTP diberikan kepada petani yang memiliki kerusakan tanaman mencapai 75 persen setiap satu hektar lahan. Jumlah dana pertanggungannya ditetapkan Rp 6 juta per hektar. Dana pertanggungan itu, kata Genep dipastikan dapat menekan kerugian modal yang dikeluarkan petani. “Kebetulan petani di sana telah ikut AUTP dengan total premi Rp 180.000 dalam satu hektar setiap kali panen. Namun petani hanya membayar Rp 36.000 saja. Sisanya Rp 144.000 disubsidi pemerintah. Sekarang karena ada serangan hama itu dipastikan mereka dapat klaim yang bisa meringankan kerugian yang terjadi,” jelasnya. (mud)
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
Warga Temukan Bayi di Depan TPA Lila Hita
Diduga Dibuang Setelah 30 Menit Persalinan
Singaraja (Bali Post) – Warga Jalan Parikesit, Kelurahan Banjar Tegal, Singaraja tiba-tiba dibuat heboh, Rabu (9/1) kemarin. Ini karena warga tiba-tiba menemukan sosok bayi laki-laki yang dibuang di depan pintu pagar Tempat Penitipan Anak (TPA) Lila Hita itu. Saat ditemukan bayi malang itu masih dalam keadaan bernapas berikut tali pusarnya. Diduga, sang ibu nekat membuang bayinya itu sekitar 30 menit setelah persalinan yang dilakukan sendiri.
yang kemungkinan baru dilahirkan itu. Kuat dugaan bayi itu ditaruh di depan TPA agar yang menemukan itu dapat memberi perawatan terhadap bayi malang itu. “Masih ada darah dan juga kotoran yang menempel pada kaki. Kasian sekali kondisi bayi itu. Makanya istri saya bersama polisi dan bidan yang tinggal di dekat lokasi itu merawat sementara bayi itu sebelum dibawa ke rumah sakit,” jelasnya. (kmb38)
Pertama kali bayi itu ditemukan pasangan suamiistri (pasturi) Made Arsana (57) dan Nyoman Garneli (54), warga setempat. Saat itu, sekitar pukul 05.30 Wita, kedua saksi bermaksud berolahraga pagi. Saat melintas di depan TPA, keduanya menemukan sebuah kardus kecil tepat di depan pintu pagar TPA. Setelah didekati, mereka terkejut menemukan bayi dalam kardus bekas pembungkus deterjen. Dia kemudian melaporkan kepada aparat lingkungan dan kebetulan ada personel polisi, sehingga temuan bayi itu dibawa ke Rumah Sakit Kertha Usadha Singaraja. Saksi Made Arsana menuturkan, saat ia melintas di dekat kardus itu untuk tujuan olahraga pagi. Dia tiba-tiba mendengar suara bayi menangis. Suara itu membuatnya curiga dan tidak disangka dalam kardus kecil itu ada bayi mungil yang diduga dibuang ibunya setelah melahirkan. Dia dan istrinya dengan secepat kilat membuka
kain dan juga handuk coklat yang digunakan membungkus tubuh bayi itu. Setelah dibuka tubuh bayi itu masih berdarah, lengkap dengan tali pusarnya. Di dalam kardus, juga ditemukan uang Rp 200.000 yang ditaruh pihak yang sengaja membuang bayi itu. Disinyalir ia tidak bersedia mengurus bayi itu. Bisa jadi dalam pikirannya, siapapun yang menemukan uang itu bisa digunakan untuk membeli keperluan bayi malang itu. Setelah menemukan bayi di kardus itu saksi memberitahu kejadian itu kepada kepala lingkungan (kaling). Belum selesai melapor kebetulan ada anggota polisi melintas, sehingga bayi itu dibawa ke Rumah Sakit Kertha Usadha. “Posisi bayi agak tertekuk karena kardusnya kecil. Bayi itu diselimuti kain dan handuk cokelat. Sempat menangis dan istri saya kasihan. Maunya lapor kepada kaling tetapi lebih awal ada polisi
BAYI – Warga menemukan sosok bayi laki-laki yang ditemukan di depan pintu pagar TPA Lila Hita, Jalan Parikesit, Kelurahan Banjar Tegal, Singaraja, Rabu (9/1) kemarin.
PIHAK kepolisian sejauh ini sudah mengumpulkan keterangan para saksi yang diduga mengetahui kejadian itu. Kapolsek Kota Singaraja Kompol A.A. Wiranata Kusuma seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK., Rabu (9/1) kemarin, membenarkan telah terjadi penemuan bayi yang dibuang di TPA Lila Hita Parikesit itu. Kata Kapolsek, setelah memintai keterangan saksi, pihaknya akan mengecek rumah kos dan ibu hamil di sekitar lokasi kejadian. Sejauh ini polisi belum menemukan informasi perempuan hamil di sekitar
lokasi penemuan bayi. Terkait proses perawatan bayi, Kompol Wiranata menyebut bayi setelah dirawat di rumah sakit akan diserahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng. “Setelah ada laporan itu anggota masih menyelidiki. Di sekitar lokasi sudah dicek dan belum ada petunjuk yang mengarah pelaku pembuang bayi itu. Kami lakukan lidik dulu. Semoga siapa pelakunya bisa secepatnya terungkap,” jelasnya. Di tempat terpisah Satuan Pengawas Internal (SPI) RS Kertha Usadha Meri Putriani mengatakan, saat menjalani
perawatan di rumah sakit kondisi bayi masih berdarah dan tali pusarnya belum dipotong rapi. Selain itu, pada tubuh bayi itu masih terasa aroma bau air ketuban. Juga ditemukan, kotoran keluar pertama setelah kelahiran ditemukan menempel pada kaki bayi yang ditaruh di dalam kardus kecil itu. “Dibawa ke rumah sakit tali pusarnya masih panjang cara potongnya tidak rapi. Setelah itu diselipkan ke leher untuk mengurangi kucuran darah. Sepertinya sang ibu ini pintar sekali. Setelah kita potong tali pusar dan kita beri
lewat. Nah kemudian bayi itu dibawa ke rumah sakit,” katanya. Arsana yang sehari-hari sebagai guru SD ini mengaku, tidak menyangka ada ibu yang tega membuang bayi
Bali Post/kmb38
Polisi Kumpulkan Keterangan Saksi penghangat, kondisinya mulai stabil dan daya hisap susunya baik,” katanya. Dari temuan pada tubuh bayi itu, kata Meri, diduga persalinan ini dilakukan sendiri oleh sang ibu. Pihaknya menduga bayi itu ditemukan sekitar 30 menit setelah persalinan. Bayi itu memiliki panjang 52 cm dan berat badan 3,3 kg. Sangat disayangkan, bayi itu dibuang di depan pintu pagar TPA Lila Hita. “Sepertinya persalinan dilakukan sendiri saat subuh. Sekitar 30 menit setelah bayi itu lahir ditaruh di TKP,” jelasnya. (mud)
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
GIANYAR
9
Masuki Awal Tahun, Angkutan Gratis untuk Siswa Mandek Gianyar (Bali Post) Memasuki awal tahun ini, angkutan gratis untuk siswa belum bisa beroperasi. Mandeknya angkutan ini diperkirakan akan berlangsung sepanjang Januari 2019. Hal ini terjadi lantaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gianyar masih melakukan proses lelang untuk rekanan yang diajak bekerja sama menggerakkan angkutan tersebut. Sekretaris Dishub Gianyar I Made Rai Ridartha mengatakan, sebelumnya Dishub Gianyar berkerja sama dengan DAMRI. Namun, kontrak kerja sama itu sudah berakhir per 31 Desember 2018 lalu. ‘’Ini harus melalui kontrak kerja sama. Kontrak yang sebelumnya sudah berakhir. Jadi, sekarang harus membuat kontrak baru dengan yang membeli layanan,’’ ujar Rai Ridartha, Rabu (9/1) kemarin. Menurut Rai Ridartha, saat ini sudah dilakukan proses lelang untuk menentukan pembeli layanan. ‘’Sekarang (lelang - red) terbuka, siapa yang mau melayani dangan
pembayaran yang kita laksanakan. Apabila pemenangnya pihak yang dulu, itu harus ada kontrak lagi,’’ tegasnya. Ia mengakui proses lelang seharusnya memang bisa dilakukan pada akhir Desember 2018 lalu. Namun, hal itu tidak dilakukan, karena sejumlah kesibukan di Dishub Gianyar kala itu. ‘’Kemarin memang ada sejumlah kesibukan, sehingga baru sekarang bisa melakukan proses lelang,’’ katanya. Selama proses lelang, pelayanan angkutan gratis untuk siswa akhirnya tidak dilaksanakan. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung
selama Januari ini. ‘’Harapan kami, tentu semuanya tuntas secepatnya. Namun, sejumlah proses memang harus dilewati, karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan,’’ katanya. Mengenai kendala teknis tersebut, kata Rai Ridartha, Dishub Gianyar sudah melayangkan surat permakluman pada 8 Januari lalu. Surat itu ditujukan kepada para kepala sekolah yang ada di empat kecamatan di Gianyar. Angkutan gratis untuk siswa selama ini baru melayani empat kecamatan, yakni Gianyar, Blahbatuh, Tampaksiring dan Tegallalang.
Sebelumnya, Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, program angkutan gratis yang aman untuk siswa terus berlanjut di tahun 2019. Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan penambahan 75 armada. ‘’Kami sudah menyiapkan penambahan armada dengan harapan angkutan ini dapat menjangkau seluruh kecamatan, bahkan desa yang ada di Kabupaten Gianyar,’’ ujarnya. Mahayastra menambahkan, pihaknya kini mendapat bantuan lima armada bus yang juga siap dioperasikan pada tahun 2019. ‘’Busnya sudah datang dan siap digunakan. Bus ini nantinya akan dioperasikan untuk mengangkut siswa dari Sukawati, Blahbatuh sampai Gianyar Timur,’’ katanya. Sementara itu, Kepala Dishub Gianyar I Wayan Artana
menegaskan, angkutan gratis untuk siswa memang terus berlanjut. Bahkan, terus ditingkatkan sehingga dapat melayani seluruh siswa dengan lebih baik. ‘’Guna meningkatkan pelayanan, Dishub sudah menambah 75 armada tahun depan, sehingga Pemkab Gianyar memiliki 150 armada dengan 29 trayek di tahun 2019,’’ katanya. Artana menambahkan, peningkatan armada angkutan siswa ini bertujuan meringankan beban orangtua siswa. Upaya ini juga bertujuan meminimalisasi siswa yang mengendarai sepeda motor sendiri, sehingga secara tidak langsung dapat meminimalisasi angka kecelakaan yang melibatkan siswa. ‘’Kami berharap program ini dapat dimanfaatkan secara penuh oleh seluruh siswa di Gianyar,’’ tegasnya. (kmb35)
Bali Post/kmb35
ANGKUTAN GRATIS - Selama Januari 2019 angkutan gratis untuk siswa di Gianyar belum bisa dioperasikan.
JEMBRANA
10
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
Timbulkan Pro-Kontra
Pabrik Limbah Medis di Pulukan Rencananya Gunakan Tanah Wakaf
Negara (Bali Post) – Adanya rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah medis di Desa Pulukan memunculkan pro dan kontra. Apalagi tanah yang digunakan rencananya memakai tanah wakaf di dekat sungai dan jembatan penghubung antardesa. Sejumlah warga yang ditemui Rabu (9/1) kemarin mengaku keberatan bila tanah wakaf digunakan untuk pabrik tersebut. Memang tanah itu masih kosong dan jauh dari permukiman. Akan tetapi selain lokasi pabrik yang tidak sesuai dengan tata ruang, juga dikhawatirkan dampak limbah yang dihasilkan. Dari informasi warga, rencana itu sudah tahap pemaparan dengan pihak pengelola tanah wakaf serta pengelola masjid. Dari sekitar enam hektar lahan, akan digunakan sekitar 30 are. Di pabrik itu, selain mengolah limbah medis juga akan menanamnya di sana. Dampak dari pengolahan itu nantinya akan muncul asap. Tetapi dari pemaparan pihak investor, dipastikan asap yang keluar itu aman. Rencananya, untuk sewa tanah wakaf itu dilakukan tiap bulan setelah pabrik beroperasi. “Yang paling disayangkan,
itu tanah wakaf dan semestinya ini dibicarakan dulu dengan seluruh anggota,” tandas salah seorang warga. Dari pengamatan, tanah yang berada di tebing itu masih dipenuhi pohon-pohon. Akses jalan juga masih belum diperbaiki meskipun sudah ada jembatan penghubung antardesa. Perbekel Pulukan I Wayan Armawa dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/1) kemarin mengungkapkan, sejatinya terkait pabrik pengolahan limbah itu baru sebatas wacana dari pihak investor yang sudah datang ke Desa Pulukan. Se-
hingga belum ada tindak lanjut lebih jauh. Sementara itu, Nadzir (kuasa pengelola tanah) wakaf Pulukan Suryanto mengungkapkan hal serupa. Suryanto menegaskan bahwa penyewaan tanah wakaf itu baru sebatas rencana. Belum sampai kesepakatan dengan pihak investor. Karena tanah itu merupakan milik bersama, dalam pengambilan keputusan tentu harus melibatkan semua. Termasuk lembaga yang mengurusi wakaf di tingkat kabupaten. Pihaknya hanya mengikuti kemauan masyara-
kat. Bila tidak setuju, otomatis tanah wakaf itu tidak akan disewakan kepada investor. Terkait penyewaan ini pun menurutnya belum detail, apalagi sampai realisasi pembangunan. Sebelumnya, investor mendatangi kantor desa dan mencari lokasi untuk pabrik. Dan akhirnya ada tiga lokasi lahan yang memungkinkan, termasuk salah satunya tanah wakaf itu. Sunardi, salah seorang takmir masjid Desa Pulukan yang juga selaku Kepala Dusun Pulukan, juga membenarkan penyewaan tanah wakaf itu masih panjang. Sebab harus melewati berbagai proses pengambilan keputusan. Baru sebatas wacana, tetapi memang informasinya pihak investor akan mengajak studi banding ke pabrik sejenis di Jawa Timur. (kmb26)
Jebol Diterjang Banjir Bandang
TNI Siap Bantu Normalisasi Bendung Tegal Gintung I Negara (Bali Post) – Sejumlah tanggul dan bendung mengalami kerusakan akibat banjir bandang beberapa pekan lalu. Hal tersebut sangat berdampak pada para petani yang mengandalkan air irigasi dari bendung itu. Dandim 1617/Jembrana Letkol Kav. Djefry Marsono Hanok, Selasa (8/1) lalu meninjau lokasi jebolnya Bendung Tegal Gintung I di Munduk Anyar, Kelurahan Tegalcangkring. Dandim Jembrana menegaskan pihaknya akan membantu semaksimal mungkin menormalisasi bendungan dan saluran irigasi. Untuk menuju lokasi, Dandim didampingi Danramil 1617-02/ Mendoyo Kapten Inf. Supena serta Koordinator Penyuluh Pertanian I Ketut Suardana dan sejumlah staf menyusuri jalan setapak sepanjang 1 kilometer. Dari pengecekan, B e n d u n g T e g a l G i n t u n g m e ngalami kerusakan akibat diterjang banjir bandang. Selain itu saluran irigasi di Lingkungan Munduk Anyar dan Banjar Penyaringan
juga tersumbat tanah. Saluran irigasi ini juga turut mensuplai air ke sawah subak Penyaringan, Banjar Penyaringan, Desa Penyaringan. Menurut PPL Desa Penyaringan, perbaikan bendungan dan saluran irigasi sangat dibutuhkan krama subak baik di Desa Penyaringan dan Kelurahan Tegalcangkring. Sebab saluran irigasi itu sangat menunjang kelancaran dalam pengairan sawah. Sehingga perlu adanya penanganan yang cepat agar saluran irigasi tersebut bisa dinormalisasi. Apalagi dalam waktu dekat, sawah-sawah di hilir sudah mulai masa tanam. Sangat diperlukan air untuk mengairi sawah. Subak-subak yang memasuki masa tanam di antaranya Subak Penyaringan, Subak Tegal Gintung, Subak Pergung, Subak Delod Berawah, dan Subak Yeh Kuning dengan luas sekitar 436 hektar. Terkait kondisi tersebut, Dandim Jembrana menegaskan pihaknya akan membantu semaksimal mungkin agar normalisasi
bendungan dan saluran irigasi bisa dilakukan. Salah satu upaya dengan Karya Bhakti melibatkan anggota TNI. Saluran irigasi yang tersumbat akan dinormalisasi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Selain itu Bendung Tegal Gintung yang rusak parah juga perlu perbaikan. Sementara itu dari pendataan Dinas Pertanian dan Pangan, dampak banjir bandang merusak puluhan hektar sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Wayan Sutama dikonfirmasi, Rabu (9/1) kemarin, mengatakan dari hasil pendataan di lapangan, luas sawah yang terdampak banjir 45 hektar di antaranya di 3 subak. Yang kondisinya rusak berat terdapat di Subak Jagaraga dan Subak Penyaringan. Sedangkan di Subak Telepus tidak terlalu berat atau sedang. Dinas Pertanian mengusulkan untuk mendapatkan bantuan perbaikan saluran melalui dana TP (Tugas Pembantuan) lewat Provinsi. Selain itu juga bantuan benih unggul padi. (kmb26)
TANAH – Areal tanah wakaf yang dilirik investor untuk pembangunan pabrik limbah medis di Pulukan.
Datangi Disnaker, Mantan Pegawai Perusda Desak Direktur Dicopot Negara, (Bali Post) Tujuh mantan pegawai Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana yang diberhentikan oleh Direktur Perusda Jembrana, Rabu (9/1) kemarin datangi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana. Kedatangan mereka untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi serta menyampaikan tiga tuntutan. Selain itu mereka juga mendesak Perusda Jembrana diaudit dan direkturnya dicopot karena diduga melakukan penyelewengan. Mantan pegawai Perusda Jembrana itu meminta kepastian status pegawai setelah diberhentikan, kedua meminta kepastian gaji yang tidak dibayar selama delapan bulan pada tahun 2018 dan terakhir meminta Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk bertanggung jawab pada pegawai yang notabene adalah aset Perusda Jembrana. Salah seorang pegawai, Yunita Prihatini, mengharapkan masalah ini segera diselesaikan. Sementara
Putu Gede Yuniarta mengharapkan Pemkab Jembrana selaku pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab. Serta meminta keadilan mengenai gaji yang belum dibayarkan dan pemberhentian sepihak yang telah dilakukan direktur. Apalagi mereka rata-rata sudah bekerja sepuluh tahun dan tidak terima diperlakukan semenamena. Mereka juga meminta Pemkab melakukan audit. Juga secara tegas mereka meminta pemerintah untuk memberhentikan Direktur Perusda Jembrana karena dinilai tidak bisa menjalankan perusahaan. Di samping itu, mantan pegawai mencurigai ada penyelewengan pendapatan Perusda Jembrana. Misalnya, untuk usaha sedot WC yang sebelumnya selalu tembus target Rp 18 juta dalam sebulan, lambat laun menurun. Bahkan beberapa bulan terakhir pendapatan yang masuk kepada keuangan hanya Rp 900 ribu. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Jembrana Ni Nengah Wartini dikonfirmasi mengatakan, pengaduan yang disampaikan mantan pegawai mengenai Perusda Jembrana mengenai status nonjob dan menuntut gaji yang belum dibayar. Pihaknya sudah melakukan pembahasan dalam rapat bersama Sekda Jembrana I Made Sudiada, Direktur Perusda Jembrana dan pengawas. Dalam rapat tersebut, Wartini mengatakan, pegawai yang sudah dinonjobkan akan dipekerjakan lagi jika unit usaha perusda sudah siap. Karena saat ini masih proses mencari usaha lagi, sehingga pegawai sementara dirumahkan. “Sebenarnya mereka belum diPHK,” ujarnya. Inti dalam rapat kemarin, Perusda Jembrana tetap akan dipertahankan dan akan diambil langkah-langkan oleh pemerintah untuk men-support agar Perusda Jembrana tetap jalan. Langkah yang akan diambil di antaranya, bantuan sarana, modal, sehingga bisa beroperasi lagi. (kmb)
KARANGASEM
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
11
’’Mapepada’’ di Pura Banua Kawan Amlapura (Bali Post) Prosesi mapepada juga dilangsungkan di Pura Banua Kawan, Besakih, Rendang, Karangasem, Rabu (9/1) kemarin. Bendesa Adat Besakih Jro Mangku Widiarta mengatakan hal itu, kemarin. Menurutnya, upacara mapepada berjalan lancar. Hari ini dilaksanakan upacara Tawur Manca Kelud dan Padagingan. Sedangkan tanggal 14 Januari digelar Usabha Buluh, tanggal 20 digelar Usabha Ngeed. ‘’Ada sejumlah wewalungan yang akan dipersembahkan seperti, bebek, ayam kambing
dan lainnya pada prosesi mapepada,’’ jelasnya. Diceritakan, dahulunya di sebelah timur pura ini agak ke selatan terdapat sebuah lumbung padi. Lumbung padi itu difungsikan sebagai tempat menyimpan sebagian padi hasil sawah druwe Pura Besakih. Namun saat ini lumbung itu sudah tidak ada. Ada rencana lumbung padi itu akan dibangun kembali. Keberadaan lumbung padi itu diharapkan sebagai sarana permohonan panginih-inih. Artinya, segala yang diperlukan terkait pangan agar dapat dipenuhi,
meskipun sederhana tetapi cukup. Pura Banua merupakan salah satu kompleks Pura Besakih yang berisi simbol-simbol sakral. Makna dan nilai-nilai simbolisnya diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata. ‘’Secara umum Pura Banua ini sebagai media pemujaan dan memohon kekuatan spiritual kepada Hyang Widhi Wasa, agar umat mampu mengelola kekayaan alam dengan segala ciptaannya ini secara lebih produktif dan efisien,’’ terangnya. (kmb41)
Bali Post/kmb41
MAPEPADA - Upacara mapepada serangkaian Karya Agung Panca Wali Krama di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur, di Desa Adat Purwayu Desa Tribuana, Abang Karangasem, Rabu (9/1) kemarin.
’’Mapepada Segara Kertih’’ di Pura Segara Amed
Bali Post/kmb41
MAPEPADA - Upacara mapepada di Pura Banua Kawan Besakih.
Tahun ini Tiga Pasar Direvitalisasi
Dialokasikan Anggaran Rp 19,9 Miliar Pemkab Karangasem melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tahun ini akan melakukan revitalisasi tiga pasar tradisional yang selama ini terkesan kotor dan kumuh. Tujuan revitalisasi pasar agar pasar terlihat lebih modern selain bersih, sehingga lingkungan pasar diharapkan memberikan implikasi dalam segala segi lebih baik. Untuk keperluan rehabilitasi, Disperindag menggelontorkan dana sebesar Rp 19,9 miliar. Lalu, apakah proyek ketiga pasar itu sudah ada pemenang tendernya, sehingga proyek itu bisa segera dilaksanakan? KADIS Perindag Karangasem I Gusti Ngurah Suarta, Rabu (9/1) kemarin mengungkapkan, memang sejauh ini proyek perbaikan itu masih dalam proses. Jadi pihak kontraktor mana yang akan memenangkan tender, itu masih belum jelas. Disperindag memang tahun ini
akan merevitalisasi tiga pasar tradisional di Karangasem. Ketiga pasar yang akan diperbaiki itu meliputi Pasar Amlapura Barat, Pasar Culik termasuk Pasar Amlapura Timur. ‘’Keberadaan pasar itu perlu dibenahi sesuai tuntutan pasar dewasa ini, agar nyaman, bersih, sehingga
Bali Post/kmb41
Revitalisasi - Pasar Amlapura Barat yang bakal di revitalisasi tahun ini.
lebih menarik,’’ ujarnya Perbaikan tiga pasar tradisional itu dilakukan mengingat kondisi pasar benarbenar kurang bagus dan tidak bersih. Jadi kondisinya bisa dikategorikan memprihatinkan. Selain tampak masih sembraut, pasar juga terlihat kumuh. Kondisi seperti itu jelas membuat kenyamanan pengunjung menjadi sedikit terganggu. Khusus perbaikan di Pasar tradisional Amlapura Timur, itu akan dikanopi keliling, sehingga atap pasar kelihatan lebih rapi. Alasannya, pasar merupakan tempat perputaran perekonomian masyarakat. Karena itu mau tidak mau infrastruktur pasar harus mendukung. Dengan begitu dipercaya transaksi jual beli menjadi lebih nyaman. “Untuk revitalisasi ketiga pasar tersebut dianggarkan sebesar Rp 19,9 miliar. Pasar Amlapura Barat dialokasikan Rp 17 miliar, Sedangkan pasar Culik Rp 2,2 miliar. Namun untuk Pasar Amlapura Timur hanya digelontorkan dana Rp 700 juta,” ujarnya. Tahapan revitalisasi pasar itu, kata Suarta masih dalam proses administrasi persiapan lelang. “Kita belum bisa pastikan kapan proyek ini akan jalan. Karena sejauh ini masih dalam tahapan lelang. Kita harap secepatnya ada pemenang lelang. Sehinggga proyek itu bisa dijalankan. Karena lama, proyek perbaikan tiga pasar itu sampai akhir tahun,” jelas Suarta. (eka)
Amlapura (Bali Post) Upacara mapepada upacara segara kertih dilaksanakan serangkaian Karya Agung Panca Wali Krama di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur di Desa Adat Purwayu Desa Tribuana, Abang Karangasem, di Pura Segara Amed, Rabu (9/1) kemarin. Ketua Panitia Karya Agung Panca Wali Krama di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur I Wayan Artha Dipa, Rabu (9/1) kemarin mengungkapkan, upacara mapepada ini sebagai simbol menyucikan segala binatang yang akan dipergunakan sebagai bahan sesajen saat Pacaruan Segara Kertih
terkait Panca Wali Krama Pura Sad Khahyangan Lempuyang Luhur, Jumat 11 Januari 2019. Upacara Mapepada ini di-puput Ida Pandita Empu Maha Dharma Tanaya, Geria Giri Kusuma Jumenang. ‘’Prosesi mapepada itu memohon kepada Ida Sang Hyang Widhi agar segala binatang yang dipergunakan sebagai sarana upacara dapat dibersihkan, serta kelak statusnya meningkat pada kelahiran berikutnya,’’ ujarnya. Wabup Karangasem itu menambahkan, sarana binatang yang dipergunakan di antaranya kerbau kelau, hitam, kerbau putih, sapi, kambing, ayam
manca warna, angsa, anjing bangbungkem, bebek belang kalung, bebek bulu sikep, bebek cemani, babi hitam, penyu, kijang, petu serta beberapa sarana lainnya. ‘’Setelah melangsungkan upacara mapepada di Pura Segara Amed, selanjutnya binatang sebagai sarana upacara itu diarak mengelilingi Pura Segara Amed. Binatangbinatang itu kemudian dibagi kepada masing-masing desa adat untuk dibuatkan sesaji upacara Segara Kertih,’’ jelasnya. Pantau Jembatan Menyuksesakan pelaksan-
aan Karya Agung Panca Wali Krama di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur, Wayan Artha Dipa didampingi Kadis PUPR Sedana Merta meninjau beberapa jembatan lintas di Desa Seraya Tengah. Jembatan yang dicek di antaranya jembatan lintas Tukad Perit, Tukad Yeh Banges, Tukad Ibu Dalem, Tukad Banjar Tinja Alas, Tukad Buah dan Tukad Yeh Barak. ‘’Pengecekan ini dilakukan agar saat pelaksanaan upacara nanti tidak ada masalah terkait jembatan. Ada jembatan langsung dilalui air ketika hujan,’’ jelasnya. (kmb41)
Optimalkan Pelayanan, Dibangun 1.500 Sambungan untuk MBR
Amlapura (Bali Post) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Toh Langkir Karangasem terus meningkatkan bentuk pelayanan optimal kepada masyarakat dalam pemenuhan air bersih. Tahun ini Perumda Tirta Toh Langkir kembali membangun sebanyak 1.500 sambungan khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Direktur Perumda Tirta Toh Langkir Karangasem I Gusti Made Singarsi, Rabu (9/1) kemarin mengungkapkan, program pembangunan sambungan untuk MBR ini sudah dilakukan sejak t ahun 2016. Tiga tahun lalu pihaknya membangun 1. 500 sambungan MBR. Sedangkan 2017, 2018 masing-masing 700 sambungan dan tahun ini kembali membangun 1.500 sambungan untuk MBR. Pembangunan sambungan ini dilakukan di semua kecamatan di Karangasem. ‘’Anggaran yang dipergunakan membangun sambungan itu merupakan hibah pemerintah pusat. Sejatinya tahun ini kita ajukan ke pusat sebanyak 2.000 sambungan. Tapi disetujui 1.500 sambungan saja. Kira-kira perlu dana sekitar Rp 4,5 miliar,’’ ujarnya. Dari target sambungan 1.500, kata Singarsi, sampai
saat ini sudah ada warga mendaftar untuk mendapatkan pelayanan sebanyak 1.100 lebih pendaftar. Masih kurang 400, setelah lengkap 1.500 langsung diserahkan ke pemerintan pusat. Selanjutnya pusat akan melakukan verifikasi ke bawah untuk memastikan. Apakah kreteria untuk pendapatkan pelayanan ini sudah sesuai atau belum. ‘’Kita mendahului mengecek ke lapangan, di mana akan dibangun sambungan itu sesuai namanama yang telah mendaftar tersebut. Verifikasi akan dilakukan supaya warga yang mendaftar benar-benar masuk dan layak mendapatkan layanan sambungan,’’ ujarnya. Kalau tidak layak maka dicarikan lagi penggantinya. Dari 1.500 ada tambahan lima persen. Jadi yang lima persen inilah nantinya jadi pengganti bila ada yang
tidak lolos. Mekanisme pendaftarannya, kata Singarsi, warga cukup melampirkan KTP serta nomor handphone, sehingga nama-nama yang bersangkutan dapat dihubungi. Kriteria warga yang dapat bantuan harus benar-benar warga yang berpenghasilan rendah, daya listriknya 900 VA. ‘’Sesuai pengalaman sebelumnya, ada warga yang menjadi PNS ikut mendaftar mendapatkan pelayanan ini. Daya listik yang bersangkutan sampai 2.000 VA. Kalau warga seperti itu termasuk kategori mampu,
bukan MBR. Itu yang kita antisipasi sejak awal,’’ tandasnya. ‘’Kalau sudah sampai 1.500, maka nama-nama itu langsung diserahkan ke pusat,’’ jelas Singarsi. (kmb41)
I Gusti Made Singarsi
Bali Post/kmb41
KLUNGKUNG
12
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
Bupati Suwirta Jadi Pembicara Gerakan Sidang Kasus Dugaan Korupsi Proyek Biogas Masyarakat Antirokok di Jakarta BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta jadi pembicara dalam acara “Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Total” di Hotel Lumire, Jakarta, Selasa (8/1) lalu. Acara tersebut diselenggarakan oleh Indonesia Institute for Social Development (IISD) yang bertujuan untuk menyikapi kebijakan peraturan tingkat daerah dan nasional tentang kawasan tanpa rokok total yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012. Bupati Suwirta menjelaskan, Pemkab Klungkung sangat setuju dan sangat mendukung PP Nomor 109 Tahun 2012 terkait dengan pengamanan bahan mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan pengaturan iklannya serta mendukung Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Di Kabupaten Klungkung, dalam penerapan KTR telah dilakukan sosialisasi secara terus menerus serta mengedukasi masyarakat untuk menerapkan KTR. Hal ini dilakukan tentunya
untuk mendukung Undangundang (UU) Kesehatan Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2009 dalam mewujudkan kesejahteraan kesehatan masyarakat. “Saya mengucapkan terima kasih telah dipercaya untuk menjadi pembicara dalam acara diskusi Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok dan Penerapan KTR Total. Hal demikian disebabkan Kabupaten Klungkung telah menjadi kabupaten dengan tingkat kepatuhan penerapan KTR tertinggi seBali,” ujar Suwirta. Bupati Suwirta juga menjelaskan dalam menerapkan KTR di Kabupaten Klungkung memerlukan strategi tertentu. “Strategi yang saya lakukan yaitu dengan melakukan strategi persuasif dengan masyarakat Kabupaten Klungkung, yaitu bagaimana melakukan komunikasi dari hati ke hati sehingga tanpa melakukan hukuman. Bahkan, saat ini tingkat kepatuhan tidak merokok di Klungkung paling tinggi dengan angka 81,7%. Untuk itu pendekatan tidak merokok tak selalu harus
PEMAPARAN - Bupati Suwirta saat memaparkan kebijakannya ketika menjadi pembicara dalam acara “Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Total” di Hotel Lumire, Jakarta, Selasa (8/1) lalu.
menggunakan cara kekerasan tetapi menggunakan trik tertentu seperti pendekatan adat, persuasif komunikasi dan media hiburan,” jelasnya. Bupati Suwirta juga berharap agar masyarakat Klungkung juga aktif dalam melakukan Gerakan Masyarakat (Gemas) dan Kampanye Antirokok Kabupaten Klungkung, “Saya berharap masyarakat Klungkung juga selalu mendukung kami untuk bersama-sama menggerakkan dan mengkampanyekan antirokok, tentunya dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Klungkung. Selain itu, dengan program unggulan kami yaitu entrepreneur masuk desa bisa juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam menggerakan masyarakat untuk melakukan kegiatan positif serta meningkatkan perekonomian masyarakat,” harapnya. Sementara itu, Sudibyo Markus selaku National Program Coordinator IISD mengungkapkan bahwa setiap kepala daerah berperan aktif dalam pengendalian produk tembakau sebagai zat adiktif. Dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Total, pengendalian iklan di luar ruang serta berbagai upaya bagi perlindungan generasi muda dari ancaman zat bahaya adiktif produk tembakau, diperlukan kerja sama kepada setiap kepala daerah yang merupakan wahana advokasi kebijakan publik yang pro pada perlindungan terhadap warga masyarakat dari ancaman NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) serta menggaungkan secara nasional ancaman produk tembakau. “Tentunya dalam melindungi anak-anak, remaja, perempuan dan rakyat Indonesia dari bahaya zat adiktif rokok,” terangnya. (ad349)
Terdakwa Seret Kepala BPMDPKBPD dan Pemenang Tender
OKNUM anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung Gede Gita Gunawan dan I Made Catur Adnyana selaku KPA sekaligus PPK menyampaikan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/1) kemarin. Sementara Thiarta Ningsih selaku Direktris CV Bhuana Raya tidak bisa menjalani sidang karena sedang melahirkan di salah satu rumah sakit di Denpasar. Kuasa hukum Gede Gita Gunawan, Agus Sujoko, didampingi Pande Made Sugiarta dan I Made Sugiarta dalam eksepsinya menyampaikan beberapa keberatan atas dakwaan jaksa. Agus Sujoko di hadapan majelis hakim Tipikor pimpinan I Wayan Sukanila pada pokoknya menyampaikan bahwa dakwaan jaksa itu terlalu prematur, tidak jelas dan kabur. Ada beberapa hal pertimbangan yakni, dari perencanaan awal bahwa penerima bantuan biogas yang ditetapkan oleh I Putu Widiada selaku Kepala BPMDPKBPD adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Energi. “Sehingga kami di sini menilai bahwa dari awal perencanaan, penetapan kriteria pemberian bantuan untuk instalasi biogas telah keliru. Dan itu dilakukan pihak lain, bukan terdakwa Gede Gita Gunawan,” tandas Agus Sujoko. Karenanya, dia menilai bahwa yang mesti bertanggung jawab dalam perkara ini adalah pihak perencana, pengawas dan pemenang lelang.
Soal pelelangan, di mana dalam pengadaan biogas ini sebagai pemenang adalah CV Sari Indah Karya dengan Direktur I Nyoman Suartika. Padahal dia tidak pernah menandatangani kontrak dan tidak pernah menerima pembayaran kontrak. Jelas jika melihat konteks itu, bahwa proses lelang cacat hukum. “Itu secara tidak langsung diakui Saudara Jaksa karena dalam dakwaan disebut bahwa Suartika tidak ada menandatangani dokumen penawaran,” jelas Sujoko dalam eksepsinya. Namun faktanya, sesuai dokumen perjanjian kontrak No. 027/1065/BPMDPKBPD/2014 tertanggal 11 September 2014, bahwa perjanjian kontrak itu ditandatangani oleh Made Catur Adnyana selaku KPA dan I Nyoman Suartika selaku Direktur CV Sari Indah Karya. “Sehingga sesuai dengan UU, di antaranya Pasal 1313 KUP Perdata, 1338 KUH Perdata, 1315 KUH Perdata dan 1340 KUH Perdata, bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak dan menjadi satu UU bagi pembuatnya dan serta para pihak yang mesti bertanggung jawab,” sebut pen-
gacara yang berkantor di ARJK Law Office itu. Lebih lanjut disampaikan, bahwa atas perjanjian itu, kemudian pekerjaan biogas itu diserahkan oleh CV Sari Indah Karya kepada KPA dalam hal itu Made Catur Adnyana. Sedangkan penyerahan proyek bantuan biogas itu kepada masyarakat diserahkan Putu Widiada selaku Kepala BPMDPKBPD Klungkung, di antaranya pada I Made Bhakta, I Nyoman Yasa, I Wayan Rama dll. Berdasarkan fakta itu, Sujoko mengatakan jelas bahwa kliennya tidak ada kapasitas dan tidak ada hubungannya dengan proyek biogas tersebut. Sangat naif jika I Gede Gita Gunawan yang notabene adalah anggota dewan, yang tidak punya kapasitas dalam proyek itu, untuk dijadikan terdakwa. Sehingga dengan demikian, dakwaan jaksa dinilai tidak memenuhi unsur yang ditentukan sesuai Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP. “Dengan demikian kami berharap, majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan jaksa batal demi hukum atau tidak dapat diterima,” tutup
Agus Sujoko. Kepala BPMDPKBPD Sementara itu tim pembela terdakwa I Made Catur Adnyana selaku KPA sekaligus PPK, juga menyampaikan eksepsi. Catur melalui kuasa hukumnya, Wayan Sumardika dkk., menyampaikan bahwa kliennya tidak terlibat dalam dugaan korupsi. Pihak yang dinilai paling bertanggung jawab adalah Kepala SKPD kabupaten dan pemenang tender. “Nah sebagai Kepala BPMPKBPD Klungkung adalah I Putu Widiada. Mestinya dialah yang bertanggung jawab,” tegasnya. Selain itu, berdasarkan fakta dan uraian dakwaan jaksa, bahwa dalam perkara biogas ini mestinya pemenang tender juga ikut terseret. “Dan jelas pula dikatakan bahwa uang negara Rp 792.912.654., pertama kalinya mengalir ke rekening pemenang lelang tersebut,” tegas Sumardika. Lebih lanjut dikatakan, konsultan pengawas dan perencana juga mempunyai peran yang sangat penting di samping Pokja II ULP. “Semua itu mesti ikut bertanggung jawab. Begitu juga peran panitia penerima hasil pekerjaan,” jelas Sumardika. Dia pun menilai bahwa dakwaan jaksa tidak cermat, kabur dan seharusnya batal demi hukum. (kmb37)
Klungkung Perangi Prostitusi
Kafe Remang-remang di Nusa Penida juga Ditutup Semarapura (Bali Post) Penertiban kafe remang-remang tidak hanya dilakukan di wilayah Klungkung, di Pulau Bali. Penertiban serupa juga dilakukan di Kecamatan Nusa Penida. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta sudah menginstruksikan Camat Nusa Penida bersama lembaga terkait untuk menutup seluruh keberadaan kafe remang-remang yang melakukan praktik prostitusi terselubung sehingga dinilai sebagai penyakit masyarakat. Camat Nusa Penida I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, Rabu (9/1) kemarin, mengatakan pihaknya sudah turun bersama Forkopinca Nusa Penida sejak Senin (7/1) lalu. Ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menjelang pergantian tahun. Dia dan tim turun ke sejumlah kafe dan memberi peringatan terakhir, untuk menutup aktivitas kafe yang diduga menjadi lokalisasi prostitusi di Nusa Penida. Pihaknya meminta kesadaran para pemilik kafe di Nusa Penida untuk bersedia mengikuti aturan pemerintah daerah. Salah satu kafe yang didatangi adalah dua kafe di Sental, Desa Ped. “Apabila setelah sidak ini, masih ada yang buka, kami akan tegas menutup paksa,” kata pejabat asal Bongkasa, Badung ini, seraya menegaskan sidak sementara difokuskan untuk kafe-kafe di Kepulauan Nusa Gede, sementara di pulau lainnya, seperti di Nusa Ceningan dan Lembongan, dikatakan akan segera dilakukan penertiban serupa. Sementara dampak dari penertiban ini, beberapa pemilik kafe remang-remang, rupanya tetap ngotot ingin membuka kafe serupa. Sebab, penutupan ini berimbas terhadap pendapatan
dan nganggurnya tenaga kerja mereka. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu Made Sudiarka Jaya sebelumnya mengatakan sempat didatangi beberapa pemilik kafe untuk mengurus izin. Tetapi, pemilik kafe tetap ingin beroperasi seperti semula dengan waktu buka yang sama, yang sejak awal sudah dilarang. Namun, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Rabu (9/1) kemarin, menegaskan tetap tidak mentolerir lagi. “Kalau ingin tetap beroperasi, pemilik kafe harus mengikuti aturan. Baru izin pemerintah bisa keluar,” tegasnya. Anggota DPRD Klungkung I Made Jana, Rabu kemarin, mengaku mendukung penuh pelaksanaan kebijakan ini. Penyakit masyarakat yang sudah lama marak di tengah masyarakat Klungkung, akhirnya mampu diberantas dengan ketegasan pemerintah daerah. Apalagi, penertiban juga dilakukan di Kecamatan Nusa Penida. Namun, dia menilai penyakit masyarakat yang lain juga perlu ditindak tegas, dengan melibatkan instansi lainnya seperti aparat penegak hukum. “Untuk cegah dini, peran serta desa adat dan kelompok masyarakat yang lainnya, agar juga ikut serta,” kata politisi Nusa Penida. Apabila itu berimplikasi dengan pekerjaan, maka mesti ada upaya untuk memberikan mereka kemampuan yang sesuai dan lapangan pekerjaan, yang dibutuhkan. Sehingga, kebijakan pemerintah daerah lebih terkesan bertanggung jawab. “Pengawasan terhadap penduduk pendatang, juga perlu ditingkatkan dan yang lebih penting, adalah kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mencegah penyakit masyarakat itu sendiri,” tegasnya. (kmb31)
CEK MASALAH - Para perbekel di Nusa Penida saat mengecek langsung permasalahan yang dihadapi PLN di lokasi pembangkitnya.
PLN Pastikan Pemadaman Bergilir Sampai 20 Januari
Semarapura (Bali Post) PLN ULP (Unit Layanan Pelanggan) Klungkung akhirnya menerangkan alasannya di balik kebijakan pemadaman bergilir yang dilakukan di Kecamatan Nusa Penida. Manajer PT PLN (Persero) ULP Klungkung Gusti Putu Agus Wiadi, Rabu (9/1) kemarin, menyampaikan pemadaman bergilir akan dilakukan hingga 20 Januari nanti. Oleh karena itu, para pelanggan diminta berhemat agar dampak pemadaman tidak semakin meluas. Dia menegaskan, sistem kelistrikan di tiga Nusa (Nusa Gede, Nusa Ceningan dan Nusa
Lembongan) saat ini dipasok oleh PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Kutampi, berkapasitas 12 MW (megawatt) dengan beban puncak pada Desember 2018 sebesar 7,9 MW. Saat ini, perbaikan 7 unit mesin pembangkit di Nusa Penida, karena dilakukan penggantian bahan bakar menjadi HSD (B-20) (bahan bakar yang campuran solar dengan minyak kelapa sawit), dari sebelumnya menggunakan bahan bakar solar murni HSD (B-0). Ini sesuai dengan kebijakan baru pemerintah pusat melalui Kementrian ESDM. Rupanya, kebijakan pe-
merintah pusat ini amat berdampak bagi pelayanan PLN. Akibat perubahan bahan bakar ini, operasional mesin menjadi terganggu, dan harus segera dilakukan perbaikan. Proses perbaikan mesin ini, mengakibatkan pasokan daya turun drastis menjadi 5,9 MW. PLN ULP Klungkung tidak memungkiri adanya penurunan pasokan daya tersebut. “Kami prediksi kondisi ini akan berlangsung hingga 20 Januari 2019,” katanya. Setelah proses perbaikan selesai, dia menjamin pasokan daya akan kembali normal. Atas terganggunya pelayanan
kepada pelanggan di Nusa Penida, dia meminta maaf. Di sisi lain, Ketua Forum Perbekel Nusa Penida, Ketut Gede Arjaya, Rabu kemarin, mengajak perbekel se-Nusa Penida melihat dari dekat kondisi operasional PLN. Karena dalam dua bulan terakhir, layanan PLN sering mati. Sebab, banyak warga di setiap desa mempertanyakan, sehingga perbekel juga bisa memberikan jawaban yang benar. “Kami ingin tahu masalah sebenarnya, dan bagaimana usaha yang dilakukan,” kata Perbekel Lembongan ini. (kmb31)
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS
13
IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS
Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris
: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post
LOWONGAN Canggu.Dibth.Therapis Spa, pnglmn / kursus. Hub. 08113804020
B.BP.004.01.19.0000210
Dicari Driver(sopir),Whaser, Hub: 082236182035 / 0361-722222
B.BP.001.01.19.0000261
BVC Kerja Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunan resto Pasti Brangkat Line WA 081375409869 & 087754689692
B.BP.004.01.19.0000202
Bella Vista Coffe and Bar, Urgent need Barista,Senior Cook,Waitress,Bartender,Cook Helper. Send CV direct to Jln. Padma Utara 2 Legian (dpn garden View hotel)
B.BP.154.01.19.0000231
Bth Sopir Lmran bw lsng ByPass Ngurah Rai No.5 Kuta 761537 (Pagi-Sore) 081338341856(Mlm)
B.BP.154.01.19.0000344
Cr Pembantu Rmh Tangga 2 Orang Pengalaman Hub.085100883990
B.BP.004.01.19.0000337
Cr:Waiter-Waitres Resto dSanur Hub:08123614559 Dharsana
B.BP.001.01.19.0000321
Dbhtkn 6 Pegwi & 2Tukg Msak WR. Demung Sibang Kaja 08123913958
B.BP.001.01.19.0000300
Dbthkn 6 org Driver maks 40th (tdk tatoan)untuk ditempatkan dibandara Hub.081805377766
Dcr 1 Sopir Pribadi,Bisa Matic Umur 30-40thn,KTP Bali Hub.Dealer Sekar Sari Jl.Hasanudin No.40 Dps
B.BP.001.01.19.0000303
Dcr 2 Karyawati Sales Counter 1 Karyawati Bag.Admin Bisa Komputer, Penampilan Menarik,Min SMA. Hub Dealer Sekar Sari Jl.Hasanudin 40 Dps
B.BP.001.01.19.0000301
Dcr 3PRT 3Tk Kbn 2Spr 2Satpam Hub.Villa Ayu Br.Kuwum Kauh II / 21X Krbkn Ph.4731979
B.BP.154.01.19.0000230
Dcr Adm,Acount,Estimasi&Pelaks Sipil.cvnusamandiri@gmail.com
B.BP.001.01.19.0000262
Dcr Guru PAUD Senang Anak,Bisa KerjaTeam,S1(Kependdkan+Non) Hub.082145707300/085237089296
B.BP.001.01.19.0000280
Dcr SPV Produksi Ijazah D3 Bag.Gudang Ijazah SMA Lamaran PT.Satria Cipta Asta Kencana Jl.Sekar Jepun No.4 / 4712553 Email:fo.satriabali@yahoo.com
B.BP.001.01.19.0000325
Dcr Sopir SIM A Prshn,Tau Jln Dps.Fas:Gj,Asuransi Kesehatan Hub:08113976346/0817358304
B.BP.001.01.19.0000345
Dicari Driver,Sales Marketing & Accounting bs Myob,HRS bisa Bhs Inggris CV:meisindo@gmail.com
Dicari Engineering untuk Villa di Seminyak Hub.(0361)732596
Dcr Tng Wnt Lulus SMA,Tdr Dlm+ Mkn, Gaji 1,4JT, HP: 082145530990
Dicari Sales,Admin Penjualan CV:hrdpersonalia788@gmail.com
Dcr:Pembantu Masak & Waiter/ss u RM di Legian.Ada Gaji + Tip H:081236109808
Dicari Sopir Hub Echo Beach Club Jl.Pura Batu Mejan Canggu Ph:0361-9342262/085100474604
Dibth Segera Perawat/Bidan Max 30th u.Klinik Dokter Spesialis Kulit (081238205400/8466341)
Dicari Sopir SIM B1 Hub:(0361) 234296
B.BP.001.01.19.0000343
B.BP.001.01.19.0000294
B.BP.004.01.19.0000281
B.BP.004.01.19.0000275
Dibthkan Karyw Koperasi Bagian Kredit,Adm,Mrktg,Utk di Kerobokan Hub.0361-736606
B.BP.001.01.19.0000347
Dibthkn Staf Laundry Pria/Wnt u/Vila di Area Seminyak.Bpglmn UpahMemuaskn.Tlp.0361-289742 CV:asahrd2018@gmail.com
B.BP.001.01.19.0000317
Dibutuhkan Terapis Spa Wanita Hub.085829396892/081529293028
B.BP.001.01.19.0000025
Dicari Admin Stock Wanita Max 30Th SMK/D3 Akuntansi CV ke 08123853981
B.BP.001.01.19.0000244
Free
n
Desig
B.BP.001.01.19.0000332
B.BP.001.01.19.0000032
B.BP.001.01.19.0000305
B.BP.001.01.19.0000340
Dicari Sopir pribadi utk daerah Sanur sms: 0811394065 B.BP.001.01.19.0000338
Dicr Marketing Bahan Bangunan Max 30Th,Jujur,Rajin,Gaji,Uang Oprasional,Bonus.Hub:Adrian Pratama.Jln Gn Agung 144B DPS B.BP.001.01.19.0000311
Dicr Segera Karyawati Bersih2 Utk Villa Rental di Legian Parttime(4Jam)Hub:081337967727 B.BP.001.01.19.0000302
Dicr Sgr Tng Garden u/di Hotel Hub:Diponegoro 51 Dps T:247111 B.BP.001.01.19.0000313
Sekolah di Jimbaran Cari: Guru Matematika,Bhs.Ing.,IPA, Komputer,Sejarah,Olah Raga (W) Guru PAUD,Guru PGSD,Helper, Administrasi,Maintenance. Sent:schoolhrdbali@hotmail.com B.BP.004.01.19.0000271
Staff Cargo min SMA 18-27 thn Jl. Pulau Kawe No.61 Denpasar
B.BP.033.01.19.0000342
Tukang masak bebek goreng. Lamaran ke Jl.Raya Kuta 88 Hp. 0818621818, email: arowanafoodstreet@gmail.com G.02
Satpam /Waker. Lamaran ke Jl.Raya Kuta 88, Hp. 0818621818, email: arowanafoodstreet@gmail.com
SERVICE
DIJUAL RUMAH
SERVICE
SERVICE
G.04
B.BP.001.01.19.0000314
Canopy Pintu Pagar Teralis Konstruksi Baja Dll
ANUGERAH DEWATA Jl. Tkd. Barito 16 Panjer - Denpasar Telp. 257028, 744 0099 www.anugerahdewata.com
C 0000051 bkl
BIRO JASA
B.BP.001.01.19.0000260
RUPA-RUPA
Waiter, Kasir, SMEA SMK ke Bali Pizza Jl.Danau Toba 7 Sanur, Hp. 0818621818, email: arowanafoodstreet@gmail.com
� Design Lengkap, Elegan & Berkelas Finishing dgn Anti Karat & Coating Pengalaman lebih dari 10 Tahun Tenaga Profesional (Arsitek & Sipil)
BIRO JASA
B.BP.001.01.19.0000245
Royalty Villa Looking for the Butler Staff expertise:Fluent in speaking English able to work in a team Requirement: have an experience working in private villa. CV send to aggropac1@aol.com
Sopir SIM A untuk catering antar jemput tamu. Lamaran ke Jl.Raya Kuta 88, Hp.081238553358 Hp. 0818621818, email: arowanafoodstreet@gmail.com
B.BP.001.01.19.0000312
Money Back Guarantee �
Panin Group membthkan u/Posisi SAM,AM,FAMin.SMU,081339079016
PT.BPR Pande Artha Dewata Membutuhkan Segera : Kepala Kantor Kas,Kepala Bagian Kredit Administrasi Kredit,Accounting Pendidikan S1,DIII Kirim CV ke Jalan Diponegoro No.162 Dps Telp:(0361)223740-264236
Dicari Driver/Supir,Asli Bali, Domisili Gianyar,(0361)298643
B.BP.004.01.19.0000336
B.BP.004.01.19.0000335
DIJUAL MOBIL
Dcr Tkg Krm Ikan lele(Pake Mtr) H.081246682139-0818503603
G.01
G.03
Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id
Waiter, Kasir SMEA SMK ke Shankara Kuta Jl.Bakung Sari depan Matahari Dept.Store Hp. 0818621818, email: arowanafoodstreet@gmail.com G.05
Cook Indonesia/India. Lamaran Shankara Kuta Jl.Bakung Sari Kuta Square Blok D33 depan Matahari Dept. Store, Hp. 0818621818, email: arowanafoodstreet@gmail.com G.06
Satpam Waker. Lamaran datang langsung ke Jl.Danau Toba 7 Sanur, Hp. 0818621818 G.07
DIJUAL MOBIL TOYOTA
Avanza 15pmk pth, Agya A/T 14 Htm, Mercy C200’97 H 081807779807 B.BP.001.01.19.0000333
DIJUAL RUMAH BUC.Dijual Rumah Perum Dalung III.Hubungi:081936264166 B.BP.001.01.19.0000199
DIJUAL TANAH Jual SHM 560M2 Jl.Ciung Wenara I Renon(150M Sltn Bajra Sandi) kwsn terelit Dps. 087719094834 B.BP.033.01.19.0000228
Tanah 3A 4A Jl.Induk Pengilian Dalung 5A. Buduk H.082147454248 B.BP.001.01.19.0000341
DIJUAL RUMAH
TnhKav1&1,5ALok.TamanBaruna Jimb.Hrg Damai,TP.087877666655
B.BP.001.01.19.0000253
Tnh Pinggir Jalan 17A/Rp.210Jt /A,Ng Sebatu Gyr/088219124095
B.BP.001.01.19.0000123
DISEWAKAN TOKO Over kont toko+isi uk 3,5x5 di Buduk Badung Hp.085107512533
B.BP.001.01.19.0000304
RUPA-RUPA Djl cpt aquarium+ikan lele Putih HP/WA 082341168381
B.BP.001.01.19.0000348
KEHILANGAN Hilang BPKB No.K-05426633-O DK 8727 VB An.Made Suriastawa
B.BP.001.01.19.0000308
Hilang BPKB No.K02725518-O DK 9249 AA An.Sujana
B.BP.001.01.19.0000320
HlgBPKBNO.N02893801-ODK6613 AAH An.I Made Wira Manik
B.BP.001.01.19.0000299
Hlg Buku Kir DK8345QW An.PT.Inovasi Konsep, Jl.Kresna No.II Badung B.BP.001.01.19.0000306
Hlg Sertifikat Tnh HM No.2455 AN.IMadeSuwenda,085338273120 B.BP.001.01.19.0000295
BIRO JASA Bntu Lpor/Byar Pajak SPT Thnan Bulanan,SIUP,NPWP,087887729409 B.BP.001.12.18.0000878
DIJUAL RUMAH
BANGLI
14
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
Pemkab ”Ngaturang Bhakti Panganyar” di Pura Dasar Buana Bangli (Bali Post) Pegawai di lingkungan Pemkab Bangli ngaturang bhakti panganyar di Pura Dasar Buana Desa Pakraman Gelgel, Kabupaten Klungkung, Rabu (9/1) kemarin. Bhakti panganyar ini merupakan rangkaian Karya Agung Mamungkah, Nubug Padagingan, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung Tawur Pancawali Krama, Mahayu Jagat Marisudha Gumi yang puncaknya pada akhir Desember lalu. Bhakti panganyar yang diikuti ratusan pegawai Pemkab Bangli di-puput Ida Pedanda Gede Putra Tembau dari Geria Gede Aan, Banjarangkan. Dalam bhakti panganyar kemarin dipersembahkan wewantenan seperti bebangkit, sesayut-sesayut, pemereman dan suci soroan, dengan menggunakan wewalungan guling bawi, guling itik, bebek dan ayam. Saat prosesi berlangsung, juga dipentas-
kan beberapa tarian sakral seperti Rejang Dewa, Pendet, Baris Gede dan Rajang Renteng. Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli Jro Penyarikan Widata mengatakan, bhakti panganyar dilaksanakan sebagai wujud bhakti pegawai Pemkab Bangli kepada Ida Batara yang berstana di Pura Dasar Buana. Melalui bhakti panganyar ini, ia berharap Ida Batara memberikan keselamatan dan perlindungan untuk semua. Pangenter karya Dewa Soma mengatakan, Karya Agung Mamungkah, Nubug Padagingan, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung Tawur Pancawali Krama, Mahayu Jagat Marisudha Gumi di Pura Dasar Buana Gelgel sifatnya insidental. Batasan waktu pelaksanaannya tidak bisa ditentukan, seperti halnya pelaksanaan pujawali atau ngusaba yang bisa diten-
tukan berdasarkan wuku atau sasih. Ia mengaku tidak tahu persis kapan karya serupa terakhir kali dilaksanakan di Pura Dasar Buana. Diperkirakan waktu pelaksanaannya sudah lebih dari lima ratus tahun. Bhakti panganyar Pemkab Bangli kemarin dipimpin langsung Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten 1) Sekda Kabupaten Bangli Drs. I Nyoman Puja. Selain pegawai, bhakti panganyar diikuti Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Bangli yang dipimpin langsung Ny. Sariasih Sedana Arta. (kmb40) BHAKTI PANGANYAR Pegawai Pemkab Bangli ngaturang bhakti panganyar di Pura Dasar Buana Desa Pakraman Gelgel, Klungkung, Rabu (9/1) kemarin.
Bali Post/kmb40
Dihukum Kasus Korupsi, Lima PNS Diberhentikan
Bangli (Bali Post) –
Bali Post/ist
AIR TERJUN - Air terjun Tukad Cepung diminati wisatawan.
Kelola Air Terjun Tukad Cepung
Desa Tembuku Raup Ratusan Juta DESA Tembuku, salah satu desa yang terbilang cukup sukses menggali dan mengelola potensi wisata alam. Salah satunya Air Terjun Tukad Cepung. Dari usaha pengelolaan potensi wisata alam tersebut, Desa Tembuku mampu menghasilkan pendapatan ratusan juta per bulan. Perbekel Desa Tembuku Ketut Mudiarsa, Rabu (9/1) kemarin mengungkapkan, Air Terjun Tukad Cepung selama ini menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Dalam sehari, rata-rata jumlah kunjungannya mencapai 300 orang. Jika hari libur, kunjungannya bisa menembus ribuan orang. “Kunjungan didominasi wisatawan asing. Air Terjun Tukad Cepung menduduki peringkat ketiga objek wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan asing terbanyak,” ujarnya. Dia menuturkan, sebelum menjadi destinasi wisata menarik, dulunya air terjun Tukad Cepung hanyalah tukad tersembunyi yang kondisinya tidak tertata. Sejak adanya arahan dari pemerintah agar desa-desa menggali potensi yang ada di wilayah masing-masing, pihaknya kemudian berusaha bergerak untuk menggali potensi wisata di desanya. “Kami melihat Tukad Cepung potensinya bagus dijadikan tempat wisata. Apalagi ada tempat spiritualnya,” ungkapnya. Beranjak dari itulah pihaknya mencoba menatanya bersama anak-anak muda desa setempat. Saat awal penataan, anak-anak muda di Tembuku memperkenalkannya melalui media sosial. Tak disangka, semakin hari kunjungan wisatawan air terjun Tukad Cepung terus meningkat. Melihat potensi itu, pihak desa kemudian bekerja sama dengan desa adat setempat sepakat untuk serius mengelola air terjun tersebut. Pengunjung yang datang mulai dikenakan retribusi Rp 15 ribu per orang. Pengelolaannya pun dilakukan secara profesional melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa setempat. Mudiarsa mengungkapkan, sejak dikelola empat bulan terakhir, pendapatan kotor yang dihasilkan dari Air Terjun Tukad Cepung terbilang lumayan, yakni sudah mencapai Rp 700 juta. Per bulannya, rata-rata pendapatan yang mampu diraup Rp 110 juta – Rp 120 juta. “Pendapatan ini tidak semuanya masuk ke desa. Tapi diatur juga untuk desa pakraman berapa, untuk pemeliharaan fasilitas berapa. Jadi sudah ada pos-posnya,” katanya. Mengingat potensi Air Terjun Tukad Cepung cukup luar biasa untuk mendulang pendapatan, rencananya pihak desa bersama desa pakraman akan kembali merapatkan barisan. Mudiarsa mengatakan, karcis masuk ke Air Terjun Tukad Cepung rencananya akan dinaikan. Dalam kenaikan itu tentu akan disertai dengan peningkatan fasilitas, seperti parkir, penambahan gazebo dan lainnya. Dia mengungkapkan selama ini hal yang masih kerap menjadi keluhan wisatawan yakni kondisi jalan menuju bendungan setempat. Pihak desa tidak bisa melakukan perbaikan terhadap jalan setapak itu karena kewenangannya ada di pemerintah provinsi. “Saya bersama camat sudah sempat memohon agar itu bisa dihibahkan ke kabupaten dan selanjutnya dari kabupaten mengibahkan ke desa agar bisa diperbaiki. Akan tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Kami dari desa jadinya tidak bisa memperbaikinya meskipun sering dikeluhkan wisatawan,”
Lima orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bangli yang pernah dihukum karena terjerat kasus korupsi, telah diberhentikan secara tidak hormat akhir tahun lalu. Pemberhentian itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari adanya amanat surat keputusan bersama tiga menteri (Mendagri, Menpan dan RB, Kepala BKN) tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasaran putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Bangli Ni Putu Koesalireni saat dikonfirmasi Rabu (9/1) kemarin mengatakan, kelima PNS itu sudah resmi diberhentikan akhir Desember 2018 lalu. SK pemberhentiannya kini sedang dalam proses pembagian. Saat diberhentikan, kelima PNS itu berstatus sebagai staf. “Mulai
tanggal 1 Januari lalu kelimanya sudah tidak lagi menjadi PNS,” terangnya. Koesalireni menjelaskan, pemberhentian kelima PNS itu melalui serangkaian proses. Berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional X per tanggal 10 September perihal penyampaian data PNS terlibat tipikor, awalnya disebutkan tiga nama PNS yang direko-
Bali Post/kmb40
turunnya SKB 3 menteri,” jelasnya. Kini pascaadanya sanksi pemberhentian lima PNS tersebut, pejabat asal Desa Sekaan, Kintamani ini berharap ke depannya tidak ada lagi PNS yang tersangkut kasus korupsi. Pihaknya mengimbau kepada semua pegawai untuk selalu berhati-hati dan berpedoman dengan aturan yang ada dalam melaksanakan tugas. “Saya dan pegawai lainnya juga berpotensi seperti itu bila tidak berhati-hati. Untuk itu saya imbau ke semua terutama staf saya untuk berhati-hati dan melaksanakan tata kelola pemerintaha sesuai aturan dan terus berkoordinasi dengan pimpinan. Aturan harus dijadikan kamus dan pedoman,” kata Koesalireni. (kmb40)
Dua Tahun Dipakai Kantor BKD-PSDM
Fungsi Rumjab Wabup akan Dikembalikan Bangli (Bali Post) – Rumah jabatan Wakil Bupati (Wabup) Bangli yang sejak dua tahun terakhir dimanfaatkan menjadi Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Bangli, kabarnya bakal dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai rumah dinas. Terkait hal itu, BKD-PSDM pun sudah sempat menjajaki beberapa bangunan kantor milik pemerintah, untuk dijadikan kantor baru. Informasi yang dihimpun Rabu (9/1) kemarin menyebutkan, kabar soal rencana pengembangan fungsi rumah jabatan wakil bupati itu muncul akhir Desember lalu. Rumah jabatan yang berlokasi di Jalan Brigjen Ngurai Rai itu rencananya akan dikembalikan fungsinya menjadi rumah dinas wakil bupati karena adanya aturan yang tak membolehkan rumah dinas dijadikan kantor. Demikian juga aset barang yang ada di rumah jabatan tersebut tak boleh dipindahkan atau digunakan di tempat lainnya. Sejak rumah jabatan itu dijadikan kantor BKD-PSDM, Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta bersama keluarga menempati rumah pribadinya yang ada di lingkun-
gan LC Uma Aya. Di sisi lain, sejak adanya rencana pengembalian fungsi rumah jabatan itu, pihak BKDPSDM sudah sempat mencari kantor yang baru dengan menjajaki beberapa bangunan milik pemerintah daerah. Sedikitnya ada tiga bangunan yang telah dijajaki yakni bangunan mangkrak TK internasional yang ada di Kelurahan Kubu, eks bangunan RSU Bangli dan bangunan TK Widya Dharma yang berlokasi di selatan kantor Kejari Bangli. Dari ketiga tempat yang sempat dijajaki itu, tidak ada yang dinilai representative untuk dijadikan kantor BKD-PSDM. Bangunan mangkrak TK internasional dinilai kurang layak dijadikan kantor BKD-PSDM lantaran kondisi bangunan yang tak rampung serta tidak tersedia listrik dan air. Demikian juga dengan bangunan TK Widya Dharma kurang layak dijadikan kantor BKD-PSDM lantaran digunakan oleh anak-anak sekolah untuk belajar. Kepala Bagian Umum Setda Bangli Made Mahindra Putra saat dikonfirmasi siang kemarin tak menampik adanya rencana pengembalian fungsi rumah jabatan wakil bupati itu. Dia mengatakan bahwa
Kapolres Ajak Pelajar ke Sekolah Naik Sepeda
PEMBINAAN - AKBP Agus Tri Waluyo saat memberikan pembinaan di SMPN 2 Bangli.
mendasikan untuk diberhentikan. Namun jumlah PNS yang direkomendasikan bertambah menjadi empat orang menyusul keluarnya surat dari BKN per tanggal 2 Oktober. Dalam surat BKN yang kedua itu, terdapat sebuah klausul yang mengharuskan pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati untuk menjatuhkan sanksi yang sama jika ditemukan ada PNS yang pernah
dipenjara karena kasus korupsi, di luar dari data yang telah diberikan BKN. Menindaklanjuti surat itu, pada akhirnya Bupati Bangli mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian untuk lima PNS yang pernah dihukum karena kasus korupsi. Dikatakan oleh Koesalireni bahwa selain lima PNS tersebut, Bupati juga mengeluarkan SK pemberhentian terhadap satu orang PNS yang telah pensiun. Dia diberhentikan lantaran saat masih aktif berdinas, PNS tersebut pernah dihukum karena kasus pidana korupsi. “SK pemberhentianya terbit berbarengan, tapi prosesnya tidak sama. Karena usulan pemberhentian terhadap pegawai itu sudah diajukan Bupati ke presiden, sebelum
Bangli (Bali Post) Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang selama ini terjadi di wilayah Hukum Polres Bangli sering melibatkan pelajar. Guna mencegah dan meminimalisasi terjadinya kasus lakalantas, Kapolres Bangli AKBP Agus Tri Waluyo turun langsung ke sekolah untuk memberikan pembinaan. Seperti yang dilakukan di SMPN 2 Bangli, Rabu (9/1) kemarin. Kapolres mengajak para pelajar di sekolah setempat untuk ke sekolah menggunakan sepeda gayung. Kehadiran Kapolres di SMPN 2 Bangli juga sekaligus untuk melantik patroli keamanan sekolah (PKS) di sekolah setempat. Dalam kesempatan itu Kapolres memberikan arahan kepada para pelajar tentang tertib berlalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas (Kamseltibcar lantas). Kapolres meminta para pelajar
yang belum cukup umur dan tidak mempunyai SIM untuk tidak mengendarai sepeda motor di jalan raya. “Lebih baik menggunakan sepeda gayung,” ujarnya. Jika tidak ada sepeda untuk dipakai ke sekolah, Kapolres meminta para pelajar agar diantar orang tuanya. Pelajar diharapkan tidak mencoba-coba untuk mengikuti hal-hal yang tidak benar atau melanggar. “Kalau memang belum waktunya atau belum cukup umur jangan mengendarai sepeda motor. Ikuti aturan berlalu lintas, itu demi keselamatan bersama,” imbaunya. Kapolres juga menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan kepada para pelajar. Sebagai generasi muda, pelajar diharapkan dapat menghindari perselisihan. “Hindari perselisihan satu dengan yang lain maupun antarsekolah untuk menghindari terjadinya tawuran,” tegasnya. (kmb40)
pengembalian fungsi rumah jabatan itu bukan keinginan dari Wabup Sang Nyoman Sedana Arta, melainkan keinginan dari pihaknya di Bagian Umum. “Kalau dari Bapak (Wabup Sedana Arta) belum ada petunjuk. Ini memang keinginan dari Bagian Umum,” terangnya. Dijelaskannya bahwa, rumah jabatan itu dulunya dipinjamkan sebagai kantor BKDPKSDM, lantaran Pemkab Bangli belum bisa menyediakan kantor yang layak untuk OPD tersebut. Kantor BKD-PKSDM sebelumnya yang berada di gedung BMB, tak representative untuk ditempati. “Karena sering kebanjiran, sehingga dipinjamkan sementara,” ujarnya. Kini karena pemanfaatan rumah jabatan itu sudah cukup lama, Bagian Umum pun berencana mengembalikan
ke fungsi awalnya. Namun sesuai hasil koordinasi dengan BKPAD yang mengurusi aset, Pemkab sampai saat ini masih belum bisa menyiapkan gedung untuk kantor pengganti. Lantaran ada aturan yang mewajibkan Pemkab menyiap-
kan rumah jabatan bagi wakil bupati, Mahindra mengungkapkan rencananya menyewakan sebuah bangunan untuk dijadikan rumah jabatan Wabup. “Tapi belum keluar LO-nya (legal opinion) dari kejaksaan,” imbuhnya. (kmb40)
Bali Post/kmb40
KANTOR - Rumah jabatan wabup yang sejak dua tahun terakhir dipakai sebagai kantor BKD-PSDM Bangli.
15
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019
WARUNG GLOBAL
Membangun Proyek Harus Dipertimbangkan Matang
MEMBANGUN proyek harus dipertimbangkan secara matang, terutama dari sisi anggaran agar proyek dapat berjalan lancar. Pemerintah harus profesional dan memperbaiki kinerja agar tidak ada lagi kendala dalam proyek berikutnya. Demikian terungkap dalam acara Warung Global yang disiarkan Radio Global 96,5 FM, Rabu (9/1) kemarin, menanggapi puluhan proyek di Badung belum dilunasi. Berikut rangkumannya. Budiada di Tabanan mengatakan, dengan terlambatnya pencairan anggaran untuk proyek maka proyek menjadi molor penyelesaiannya dan menyebabkan perekonomian masyarakat tidak baik. Dalam membangun proyek harus dipertimbangkan secara matang terutama dalam sisi anggaran agar proyek dapat berjalan lancar. Pemerintah harus profesional dan memperbaiki kinerja agar selanjutnya tidak ada lagi kendala dalam proyek berikutnya. Angga di Denpasar mengatakan, pendapatan Badung tidak tercapai sesuai rencana.
Presiden Minta Tindak Tegas Upaya Mendelegitimasi KPU Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo meminta pihak kepolisian menindak tegas segala upaya melemahkan serta mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). ‘’Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU,’’ kata Presiden Jokowi usai melantik Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara Jakarta, Rabu (9/1) kemarin. Kepala Negara meminta semua pihak mendukung tugas dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). ‘’Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin
melemahkan, mendelegitimasi itu, saya sampaikan ke Kapolri, tindak tegas,’’ kata Jokowi. Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut siapa pun yang punya keinginan untuk merusak legiti-
Calon DPD
‘’Memerintahkan terlapor untuk menertibkan keputusan baru tentang penetapan daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 yang mencantumkan kembali daftar calon tetap yang sebagaimana yang terdapat dalam lampiran keputusan komisi 1130/ PL.1.4-kpt/06/kpu/IX/2018
tanggal tanggal 20 September 2018,’’ tegasnya. Bawaslu memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dalam waktu tiga hari. Selama ini KPU bersikeras meminta OSO mengundurkan diri dari partai politik sebagai syarat pencalonan diri OSO sebagai anggota DPD Pemilu 2019. Alasannya, putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 telah melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.
masi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu adalah penjahat politik. ‘’Saya yakin kader partai, partai yang ikut pemilu, tim suskes, dan capres tidak ada keinginan untuk merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara. Kalau ada berarti dia adalah penjahat politik. Siapa pun orangnya,’’ kata Tjahjo Kumolo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/1). Tjahjo mengatakan, siapa saja yang mengacaukan proses konsolidasi demokrasi di Tanah Air, mengacaukan partai politik, mengacaukan kerja capres dan cawapres, serta
Namun, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkata lain. PTUN memerintahkan KPU mencabut DCT anggota DPD yang tidak memuat nama OSO. Majelis hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya. Putusan Bawaslu tersebut memperkuat putusan PTUN dan wajib dilaksanakan KPU dalam waktu tiga hari. (kmb4)
mengacaukan kerja tim sukses capres/cawapres, pantas disebut sebagai penjahat politik. Oleh karena itu, mereka harus diusut oleh aparat kepolisian. ‘’Yang usut adalah polisi. Siapa itu ya… saya yakin bukan orang-orang partai,’’ katanya. Ia menyarankan semua pihak jika ada pertanyaan, ada keraguan terkait penyelenggaraan pemilu sebaiknya langsung saja datang ke KPU. Hal itu dapat dilakukan baik melalui tim sukses ataupun partai politiknya. ‘’Lewat timsesnya atau parpolnya. Jangan mengarang-ngarang, membuat berita yang itu justru merusak,’’ katanya. (ant)
Ia berharap dengan inisiatif yang dicetuskan oleh Gubernur Bali, pihak BKS mau dan legowo untuk melakukan introspeksi dan transformasi secara komprehensif atas keberadaannya selama ini. Sehingga seluruh anggota LPD di Bali bisa kompak berkinerja optimal dan berguna bagi krama desa (pang pada payu). Dengan demikian tidak terjadi lagi LPD yang berjalan sendiri–sendiri dan BKS dapat dianggap eksklusif di masyarakat krama desa. ‘’Apabila peran dan fungsi LPD sudah sesuai dengan khittah-nya maka usulan penggantian nama LPD saya kira tidak masalah untuk bisa diajukan kepada otoritas terkait yaitu OJK,’’ ungkapnya. Bahkan, pasti didukung karena ada semangat kepedulian dan ingin mengoptimalkan peran LPD yang selama ini dis-
Dalam UU itu jelas dikatakan bahwa LPD dan lumbung pitih nagari dan lembaga sejenis yang ada sebelum UU ini, diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. ‘’Kalau nama LPD diubah menjadi nama lain tentu kita menggali lubang sendiri agar LPD menjadi tidak dikecualikan lagi. Artinya, tunduk pada UU itu. Ini berpotensi untuk mengaburkan karakteristik LPD tidak seperti pada awalnya,’’ ungkapnya. Dari aspek ekonomis, dengan mengubah nama LPD menjadi Lembaga Pacingkreman Desa, bisa dibayangkan dengan urusan mencetak blangko juga sistem komputerisasinya. Dari sisi jangka waktunya juga memerlukan biaya yang cukup besar. ‘’Oleh karena itu, dari tiga aspek itu, saya mohon dipertimbangkan. Kita dari praktisi LPD tetap mengharapkan LPD tetap Lembaga Perkreditan Desa,’’ tegasnya. (kmb42)
persaingan yang semakin ketat. Kemampuan manajerial pengurus untuk dapat mempertahankan kesehatan LPD-nya masing-masing bukanlah pekerjaan rutin yang mudah. Pernyataan ini setidaknya terbukti dari kondisi LPD pada pertengahan tahun 2018, di mana terdapat 119 LPD yang kurang sehat dan 58 LPD tidak sehat. Bahkan ada 149 LPD yang tidak beroperasi lagi. Terkait dengan uluran tangan pemerintah daerah, sebetulnya yang lebih diperlukan adalah bagaimana menyehatkan Lembaga Perkreditan Desa yang kurang sehat dan tidak sehat, yang tersebar di seluruh kabupaten di Bali. Juga yang paling penting adalah memberikan donasi dana untuk mendirikan LPD baru di 49 desa adat yang hingga kini belum memiliki LPD. Mendirikan LPD baru di desa adat yang belum punya LPD, lebih potensial akan tercatat dalam sejarahnya nanti, daripada sekadar mengubah nama LPD yang sudah ada. Penulis, Guru Besar FEB Unud, Pengawas LPD Desa Adat Tegaltamu-Batubulan
Terkait nama Labda Pacingkreman Desa, ia mengatakan, memang LPD merupakan pacingkreman. Namun, bukan berarti harus mengubah istilah keuangan tersebut karena akan menjadi tidak sesuai dengan UU LKM Nomor 1 Tahun 2013. Gubernur Bali Wayan
Koster mengaku tidak mempermasalahkan jika nama LPD tetap Lembaga Perkreditan Desa. Kendati sebetulnya, nama Labda Pacingkreman Desa yang diusulkan justru akan memperkuat posisi kearifan lokalnya. LPD juga akan lepas dari Undang-undang tentang Lembaga Keuangan
Mikro. Ada atau tidak ada UU itu, LPD dengan nama Labda Pacingkreman Desa disebut tidak akan terpengaruh. ‘’Buat saya secara praktis sih tidak ada masalah tetap Lembaga Perkreditan Desa kalau memang itu menjadi kesepakatan, silakan,’’ ujarnya. (kmb42)
Tindak Kekerasan
Anggota LPD inyalir banyak permasalahan manajemennya. ‘’Semoga para pihak yang terkait bisa ikhlas dan terbebas dari ego untuk kepentingan sendiri semata atau kelompoknya, serta harus diingat yang paling utama adalah sebesar–besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan krama Bali,’’ selorohnya. Sebelumnya, Ketua BKS LPD Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si. berharap istilah Lembaga Perkreditan Desa agar tidak diubah. Jika berubah, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan. Yaitu aspek historis, yuridis dan ekonomis. Dari sisi aspek historis, LPD sudah menunjukkan karakteristik dan jati dirinya yaitu Lembaga Perkreditan Desa dan sudah sangat mengakar di masyarakat Bali. ‘’Tentu ini juga menjadi bahan pertimbangan apa sih substansinya kalau ini diubah. Harapan kita LPD tetap LPD,’’ tegasnya. Aspek yuridis adalah UU LKM Nomor 1 Tahun 2013.
Substansi permasalahan LPD saat ini sebetulnya bukan terletak pada dasar hukumnya, apalagi pada ketepatan namanya. Yang perlu dilakukan adalah memperkuat lembaga terkait yang sudah ada dan diatur oleh Perda No.3 Tahun 2017. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Lembaga Pemberdayaan LPD (LP-LPD) harus terus dilakukan, karena banyak peran yang menjadi tanggung jawab mereka. LPLPD harus menjadi otoritas yang mengawasi operasional dan keuangan bagi 1.433 LPD yang ada, sebagaimana OJK mengawasi lembaga keuangan di bawah binaannya. Peran Badan Kerja Sama LPD (BKS-LPD) juga perlu diperkuat. Tuntutan tata kelola yang baik (good governance) bagi seluruh LPD, sangat penting dan seyogianya menjadi fokus BKS-LPD. Dengan total pengelolaan dana masyarakat yang mencapai Rp 22,4 triliun lebih, tuntutan teknologi informasi, terutama kerkait dengan akurasi dan pelayanan, harus bisa dipenuhi oleh seluruh LPD.
Fungsi itu sebaiknya dikoordinir secara cermat oleh BKSLPD. Demikian pula kerja sama keuangan antar-LPD, lembaga penjamin dan lembaga kuangan lainnya adalah tanggung jawab BKS-LPD. Langkah cepat juga diperlukan dalam memperkuat sumber daya manusia internal LPD. Mulai dari pengawas dan pengurus, hingga karyawan pelaksana. Perbaikan di bidang struktur pengendalian internal sangat penting. Karena hingga kini, intensitas pengawasan eksternal belum bisa dikatakan cukup. Kewajiban audit atas laporan keuangan tahunan oleh auditor independen, sebagaimana yang diamanatkan oleh Perda No.3 Tahun 2017 masih enggan dilakukan oleh kebanyakan LPD. Jadi perda yang sudah ada saja, belum sepenuhnya diterapkan. Kompetensi pengurus juga sangat penting untuk terus diasah sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan yang semakin kompleks. Kemampuan pengurus untuk memahami situasi lingkungan usaha dan makro ekonomi yang cenderung turbulent, juga sangat diperlukan di tengah situasi
Tidak Sesuai
Ia yang juga peneliti LPD mengatakan, meski namanya Lembaga Perkreditan Desa, isinya atau substansinya tetap pacingkreman. Namun dalam istilah keuangan, ia berharap tetap memakai nama LPD.
dan kesalahan dalam perencanaan proyek akan mengakibatkan proyek berjalan molor. Sedangkan kesepakatan di awal terjadi karena adanya ketetapan tentang batasan yang harus dipenuhi baik dari sisi biaya, waktu maupun ruang lingkup pekerjaan. Darsa di Gianyar mengatakan, dalam pembangunan proyek, kadangkala tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Perubahan-perubahan ataupun penyimpangan pelaksanaan proyek sering terjadi di lapangan. Seringkali dijumpai banyak proyek yang tidak selesai tepat waktu. (dika)
Jadi Otoritas
Bali Post/ant
JENGUK USTAD - Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Ustad Arifin Ilham yang dirawat di Paviliun Kencana RSCM Jakarta, Rabu (9/1) kemarin. Presiden mendoakan semoga pengasuh majelis dzikir Az-Zikra tersebut cepat sembuh dan dapat segera beraktivitas kembali.
Ada penurunan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi lambat. Sisa tunggakan proyek pasti akan dilunasi oleh Pemkab Badung secepatnya. Artana di Denpasar menyampaikan, diperlukan manajemen waktu yang dapat mendukung jalannya suatu proyek untuk melihat berapa lama proyek tersebut dapat terselesaikan secara tepat memenuhi target. Sebab, dengan molornya proyek akan menambah biaya yang digunakan untuk menyelesaikan proyek. Suparta di Mengwi mengatakan, kekurangan dana
Perwira melati tiga di pundak ini menjelaskan, surat rekomendasi ini sebenarnya sudah lama diajukan, tepatnya setelah terjadinya tindak kekerasan beberapa anggota
ormas. Kejadian itu diharapkan mendapat atensi dari Gubernur Bali dan agar ormas tersebut diberikan surat peringatan (SP). Menurut Hengky, ketegasan Irjen Golose dalam memberantas premanisme di Bali mendapat apresiasi dari ber-
bagai elemen masyarakat. Preman berkedok ormas yang kerap melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, langsung tiarap sejak Golose menjabat Kapolda Bali. Bahkan preman yang melakukan pungli dengan mengatas-
namakan ormas sudah banyak yang ditangkap dan diproses secara hukum. ‘’Tahun ini pun salah satu program prioritas Kapolda adalah memerangi premanisme. Tujuannya supaya masyarakat Bali merasa aman dan nyaman saat beraktivitas,’’ ungkapnya. (kmb36)
balipost (170rb Like) http://facebook.com/balipost
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com
Kamis Kliwon, 10 Januari 2019 Piala Asia 2019 Hasil Selasa (8/1) Malam Irak vs Vietnam 3-2 Arab Saudi vs Korea Utara 4 -0 Klasemen Sementara Grup D Iran Irak Vietnam Yaman
1 1 1 1
Grup E Arab Saudi Lebanon Qatar Korut
1 0 0 1
1 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1
0 0 0 1
5-0 3-2 2-3 0-5
3 3 0 0
4-0 0-0 0-0 0-4
3 0 0 0
profil
PENALTI – Striker Tottenham Hotspur Harry Kane mengeksekusi tendangan penalti ke gawang Chelsea.
Bali Post/afp
Piala Liga Inggris
Pochettino Memuji, Sarri Kecewa
London – Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga semifinal pertama Piala Liga Inggris di Stadion Wembley, London, Rabu (9/1) pagi kemarin. Kemenangan Tottenham disokong eksekusi penalti Harry Kane yang diputuskan wasit melalui peninjauan terhadap teknologi asisten wasit video (VAR).
Mohamed Salah
Piala untuk Mesir MOHAMED Salah mendapat penghargaan Pemain Terbaik Afrika 2018 di Dakar, Senegal, Rabu (9/1) kemarin. Bintang Liverpool dan tim nasional Mesir berusia 26 tahun ini mendapat suara terbanyak, disusul rekan setimnya Sadio Mane dari Senegal dan Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon). ‘’Saya bermimpi memenangkan penghargaan ini sejak saya masih kecil dan sekarang telah melakukannya dua kali berturut-turut. Terima kasih kepada keluarga, rekan satu tim dan penggemar. Saya mempersembahkan piala ini untuk Tanah Air saya, Mesir,’’ kata Salah setelah menerima trofi. Ini adalah gelar kedua Salah setelah tahun 2017. Dua tahun lalu ia menjadi pemain Mesir kedua yang terpilih sebagai pesepak bola terbaik Afrika menyusul Mahmoud al Khatib yang menjadi pemenang pada 1983. Rekor pemain terbaik Afrika masih dipegang mantan bintang Manchester City dan Pantai Gading, Yaya Toure, dengan empat gelar beruntun. Salah dipilih karena mencetak gol secara teratur untuk Liverpool di Liga Utama Inggris. Ia membuat 44 gol di semua kompetisi musim lalu dan telah mengantongi 13 gol di Liga Inggris musim ini. Salah hanya kalah satu gol dengan Aubameyang dan Harry Kane (Tottenham Hotspur/Inggris) yang berada di puncak top skor sementara. Lahir di sebuah kota di Mesir Utara, Nagrig, Salah kecil biasa melakukan perjalanan pulang-pergi delapan jam dengan bus untuk berlatih bersama El Mokawloon (Kontraktor Arab) yang berbasis di Kairo. Ia pindah ke klub Basel (Swiss) pada 2012 sebelum bergabung dengan Chelsea dua tahun kemudian. Hanya menyumbang dua gol, The Blues kemudian meminjamkannya ke Fiorentina dan AS Roma. Bersinar di Roma, Liverpool membayar hampir 37 juta pound untuk mengontraknya dua tahun lalu. (afp/kmb)
Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-26 lewat penalti Kane setelah ia dijatuhkan oleh kiper Kepa Arrizabalaga di dalam area terlarang. Keputusan penalti diambil cukup lama lantaran Kane diduga berada dalam posisi offside ketika menerima umpan terobosan. Hasil itu memberikan modal kuat bagi Tottenham menyongsong laga semifinal kedua di Stamford Bridge pada 23 Januari nanti. Semifinal lainnya mempertemukan Manchester City dengan Burton Albion yang melakoni laga
pertama di Etihad, Kamis (10/1) dini hari. Pelatih Tottenham, Mauricio Pochettino, memuji kematangan timnya yang semakin meningkat sehingga selangkah lebih dekat ke final Piala Liga. ‘’Kami sangat kompetitif. Apakah kami memenangkan gelar atau tidak, saya sangat bangga memiliki skuad ini. Kami memainkan salah satu tim terbaik di Eropa. Pengalaman luar biasa bagi kami untuk menjadi lebih dewasa,’’katanya. Walaupun memperoleh keunggulan, Pochettino menilai laga
pelatih Chelsea Maurizio Sarri. Liga Prancis Nantes memukul tamunya Montpellier 2-0 dalam pertandingan lanjutan Liga Prancis yang dimainkan di Stade de la Beaujoire, Nantes. Gol-gol kemenangan Nantes dibukukan oleh Majeed Waris pada menit ke-62 dan Nicolas Pallois menit ke-81. Tambahan tiga poin membawa Nantes naik ke peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 23 poin, sedangkan kegagalan meraup poin bagi Montpellier membuatnya tidak dapat naik ke tiga besar dan tertahan di peringkat keempat. Dalam laga lainnya, Amiens dan Angers berbagi hasil imbang 0-0. (ant/rtr/afp/kmb)
Raptors Pertajam Rekor Toronto – Toronto Raptors terus mempertajam rekor menang–kalahnya sebagai pemimpin Wilayah Timur. Raptors mengalahkan Atlanta Hawks dengan skor 104-101 berkat slam dunk Serge Ibaka dalam lanjutan kompetisi NBA, Rabu (9/1) kemarin. Kemenangan itu membuat rekor Raptors menjadi 31-12. Pelatih Raptors, Nick Nurse, mengakui sulitnya menjalani pertandingan melawan Hawks. ‘’Kami berusaha menjauh dari mereka, namun tidak pernah bisa. Kami harus membuat beberapa pergantian yang cukup bagus,’’ katanya. Kawhi Leonard memimpin Raptors dengan 31 poin. Dalam laga lain, pemimpin Wilayah Barat, Denver Nuggets, menjungkalkan tuan rumah Miami Heat dengan skor 103-99. Bintang Nuggets, Nikola Jokic, membuat triple-double yaitu 29 poin, 11 rebound dan 10 assist. Jamal Murray menambahkan dua lemparan bebas untuk melengkapi kemenangan timnya. Rekor Denver meningkat menjadi 27-12, tetap di atas juara bertahan dua kali Golden State Warriors yang meraih kemenangan 122-95 atas New York Knicks di Oakland, California. Sementara Minnesota Timberwolves mengalahkan tuan rumah Oklahoma City Thunder 119-117 dalam pertandingan pertama Ryan Saunders sebagai pelatih sementara setelah Tom Thibodeau dipecat pada Minggu lalu. Bintang Warriors, Klay Thompson, mengumpulkan 43 poin termasuk tujuh lemparan tiga angka. Stephen Curry menyumbang 14 poin dan 14 assist, sedangkan Kevin Durant mencetak 24 poin, 6 assist dan 6 rebound ketika Warriors mengakhiri tiga pertandingan kandang. Hasil lengkap: Golden State Warriors vs New York Knicks 122-95, LA Clippers vs Charlotte Hornets 128-109, Miami Heat vs Denver Nuggets 99-103, Toronto Raptors vs Atlanta Hawks 104-101, Phoenix Suns vs Sacramento Kings 115-111, Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves 117-119, Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers 115123, Philadelphia 76ers vs Washington Wizzards 132-115. (afp/kmb)
GOR Debes Diguyur Rp 15 Miliar Tabanan (Bali Post) Pemprov Bali mengucurkan dana Rp 10 miliar pada 2018 lalu untuk merenovasi GOR Debes, Tabanan. Pada 2019 ini Pemprov Bali kembali mengeluarkan Rp 15 miliar guna menuntaskan pembangunan GOR yang akan dipakai menggelar Porprov Bali XIV pada September mendatang itu. Ketua Umum KONI Tabanan Dewa Gede Ary Wirawan di Tabanan, Rabu (9/1) kemarin menerangkan, selama 2018 rehab telah merampungkan RAP dan struktur, sedangkan tahun ini akan digarap arena. ‘’GOR Debes yang lama dipakai cabang olahraga (cabor) bela diri, sedangkan GOR indoor
kedua di Stamford Bridge tidak akan berjalan lebih mudah. ‘’Kami pantas senang, namun ini baru separuh jalan dan kini harus bersiap melakoni laga kedua di Stamford Bridge yang selalu menjadi tempat sulit. Mereka memiliki skuad luar biasa, para pemain yang bagus dengan kualitas yang merata,’’ tambah pelatih asal Argentina ini. Kane menyebut pertandingan di Wembley memperlihatkan laga
semifinal yang sesungguhnya karena tingkat intensitas permainan yang diperlihatkan kedua tim. ‘’Ini semifinal yang layak, dua tim memainkan sepak bola yang baik dan pertandingan berlangsung sulit. Di babak pertama kami bermain baik, menciptakan sejumlah peluang dan berhasil unggul 1-0,’’ jelasnya. Chelsea memulai laga dengan lamban untuk mendominasi babak kedua namun tanpa mengubahnya menjadi gol. ‘’Kami layak mendapat lebih. Kami bermain lebih baik dari mereka dan mengendalikan pertandingan. Saya benar-benar kecewa dengan hasilnya tetapi sangat senang dengan kinerja. Ini adalah salah satu penampilan paling penting musim ini untuk tim saya,’’ tutur
yang baru bisa dipakai bola voli dan futsal,’’ tuturnya. Fasiltas olahraga yang ada di kompleks Debes adalah lapangan petanque berstandar internasional serta Stadion Debes untuk sepak bola dan lintasan atletik. Jadi selama Porprov, kompleks Debes bisa difungsikan untuk enam sampai tujuh cabor. Pembangunan sarana olahraga lainnya untuk Porprov juga dilakukan di kecamatan. Dewa Ary menambahkan, sejauh ini KONI Tabanan belum tahu pasti jumlah cabor yang dipertandingkan di Porprov Bali, walau santer dikabarkan 36 cabor, termasuk ekshibisi selam dan sepak bola pantai. (022)
Bali Post/ist
Dewa Gede Ary Wirawan
PIMPIN – Kawhi Leonard memimpin Toronto Raptors dengan mencetak 31 poin.
Bali Post/ist
Ni Putu Mayvil Widya Handayani
Mayvil Juara di Kejurnas
Denpasar (Bali Post) – Pegolf belia Bali Ni Putu Mayvil Widya Handayani tampil sebagai juara dalam Kejurnas Golf Junior 2019 di Lapangan Golf Gading Raya, Serpong, Jakarta, Rabu (9/1) kemarin. Ia berjaya pada kategori usia 1213 tahun. Pegolf Bali lainnya Margoz Marvin Kamengmau yang turun pada kategori usia 9-10 tahun harus puas menduduki peringkat keempat. Pada hari kedua babak final kemarin, seluruh peserta kembali menuntaskan 18 hole. Mayvil yang tampil konsisten sejak hari pertama, Selasa (8/1) lalu, terus memimpin. Sementara Margoz yang pada hari pertama bercokol di urutan kelima finis di peringkat keempat. Juara II usia 12-13 tahun direbut Elaine Widjaja (Jateng), disusul Shaista Ayesha, Richtier Joelle Hanslkie, Ruth Kapisa (Papua), Niquita Audrey Onggo (Banten), Kathleen Gann, Misykah Ausya Kamaratih dan Ashley Lydra. Kategori usia 9-10 tahun dijuarai Teuku Husein M. Danindra, diikuti Davano Haris Gunawan (Palembang), Javeed Abdel Rauf, Margoz, Abdul Jabbar Mustala, Keeran Putra, Hansen Frederick Supian, Dave Matteo Uneputty dan Brian Christian. Sekum Pengprov PGI Bali Eddy Pantja dikontak dari Denpasar menegaskan, sukses Mayvil dan Margoz di ajang Kejurnas Junior berkat PGI Bali rutin menggelar sirkuit junior. Selama ini sirkuit junior Bali pesertanya mencapai 40 pegolf dan baru menelorkan dua bibit. ‘’Ke depan, kami harapkan muncul lagi bibit-bibit pegolf berbakat,’’ ujarnya. (022)