20 HALAMAN
NOMOR 142 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (99rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
minggu Wage, 10 Januari 2016
Neymar Tersandung Hukum
Madrid Para jaksa Spanyol telah mengambil langkah hukum melawan superstar sepak bola Brasil, Neymar, atas dugaan penipuan yang menyelimuti transfernya ke Barcelona. Langkah hukum juga ditujukan kepada ayahanda sang pesepak bola, Neymar Sr, dan juga bekas presiden klub Sandro Rosell dan penggantinya Josep Maria Bartomeu, serta dua bekas pejabat Luis Alvaro de Oliveira dan Odilio Rodriguez. Satu investigasi telah dibuka setelah ada aduan penipuan dan korupsi yang diajukan lembaga pengelola investasi Brasil DIS yang menguasai 40 persen hak
olahraga Neymar saat dia bermain di Santos. DIS yang juga mengajukan gugatan di Brasil, mengaku dicurangi dalam nilai keuntungan asli dari transfer Neymar pada 2013, yang disebutnya telah dikecilkan oleh Barca dan Santos. Kesepakatan transfer itu aslinya dinilai 57,1 juta euro oleh klub Catalan itu. Tetapi peradilan Spanyol memperkirakan nilainya paling sedikit 83,3 juta euro. Pengadilan Brasil telah membekukan 47 juta dolar AS aset milik Neymar menyusul tuduhan pengemplangan pajak antara 2011 dan 2013. (ant)
siwaratri
48 Napi Singaraja Keracunan Singaraja (Bali Post) Sebanyak 48 orang narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Singaraja keracunan usai menyantap nasi bungkus. Peristiwa tersebut membuat geger petugas penjaga LP kemudian membawanya ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng, Sabtu (9/1) kemarin pukul 08.00 wita. Salah satu korban bernama Made Suwirta mengatakan, ia tidak mengetahui kalau nasi bungkus yang dimakan malah membuat perutnya sakit. Perutnya merasa mules pukul 04.00 wita, diikuti dengan napi lainnya. Hal. 19 Sembahyang Bersama
BPM/ap
Dihentikan, Rencana Pengeboran Lapindo Jakarta (Bali Post) Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan rencana Lapindo Brantas untuk mengebor sumur gas baru di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pengeboran berjarak sekitar dua kilometer dari pusat semburan lumpur Porong. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, mengatakan pihaknya harus mengevaluasi lagi sejumlah aspek terkait dengan rencana perusahaan Lapindo Brantas, termasuk aspek geologi dan aspek sosial. Menurutnya, untuk melakukan pengeboran, sebuah perusahaan harus melalui beberapa tahap. Tahap pertama, mendapatkan persetujuan work budget and program dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Kedua, mendapat izin Upaya Kelola Lingkungan
dari daerah. Ketiga, sebelum pelaksanaan, mendapat persetujuan keselamatan kerja pengeboran dan spud in dari oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Persetujuan keselamatan kerja pengeboran itulah yang belum dikeluarkan Ditjen Migas, Kementerian ESDM. “Kami sudah berkoordinasi dengan SKK Migas untuk saat ini (rencana Lapindo Brantas) dihentikan dulu, untuk ditinjau lagi. Karena kami lihat lagi berbagai risikonya, termasuk risiko sosialnya,” kata IGN Wiratmaja Puja, kepada BBC Indonesia, Sabtu (9/1) kemarin.
Ketika ditanya berapa lama proses peninjauan itu, Wiratmaja tidak bisa memastikan. “Kami tinjau lagi prosesnya, nanti kita lihatlah,” ujarnya. Rencana Pengeboran Pada Rabu (6/1), Lapindo Brantas mulai melakukan persiapan pengeboran sumur gas baru di Desa Kedungbanteng, Sidoarjo. Proyek yang letaknya 2,5 kilometer dari pusat semburan gas dan lumpur Porong itu, memakan lahan seluas 4.000 meter persegi, dengan lahan yang sudah dibebaskan seluas satu hektar.
Menyoal Anggaran Pendidikan
Bangli dan Karangasem di Bawah 20 Persen ANGGARAN yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Bangli dan Karangasem untuk sektor pendidikan tahun 2016 ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, besaran anggaran yang dialokasi Pemkab Bangli dan Karangasem tahun ini ternyata masih jauh dari yang diamanatkan undang-undang yakni minimal 20 persen. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bangli, Nyoman Suteja, saat dikonfirmasi Sabtu (9/1) kemarin,
mengatakan, untuk tahun 2016 ini, anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan yakni Rp 64 miliar. Angka tersebut naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 39 miliar. Kendati mengalami kenaikan, pihaknya mengakui bahwa besaran anggaran pendidikan di Bangli masih jauh di bawah amanat undang-undang yang seharusnya minimal 20 persen dari total APBD. Hal. 19 Masih Minim
SEBAGAI sebuah kerajaan, Kesiman dikenal paling banyak memiliki pura. Sekitar 60 pura ada di wilayah Kesiman Petilan mulai dari pura dadia, pura manca hingga pangerob. Pada zaman kerajaan pura sekaligus dipakai sebagai benteng pertahanan baik secara sekala maupun niskala. Salah satu pura tua di Kesiman adalah Pura Malingkiuh. Pura ini berdampingan dengan Pura Mregan di Banjar Kedaton Kesiman. Sabtu (9/1) kemarin di Pura Malangkiuh diadakan upacara pemlaspas dan macaru Rsigana setelah tuntasnya pembangunan gedong dan tajuk. Upacara di-puput Ida Pedanda Gede Oka Timbul dari Griya Timbul Kesiman. Belum banyak yang tahu soal kebedaraan Pura Malingkiuh. Pengamat budaya dan seniman, Ida Bagus Gede Pidada, mengungkapkan naskah pura ini tertuang dalam Prasasti Dalem Kedewatan Sanur yang disimpan di Griya Gede Sanur. Prasasti ini selalu dibacakan setiap piodalan Nilem Kajeng di Pura Dalem Sanur. Hal. 19 Griya Timbul
Kepala Humas Lapindo Brantas, Arief Setya Widodo, mengklaim proyek pengeboran itu sudah mendapatkan izin dari SKK Migas dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Secara terpisah, SKK Migas mengamini bahwa izin pengeboran telah diberikan setelah dilakukan kajian aspek geologi dan geofisika di lokasi rencana pengeboran. Soal siapakah yang bertanggung jawab apabila ada kesalahan teknis, Kepala Humas SKK Migas, Elan Biantoro, mengatakan risiko operasional ada pada Lapindo Brantas. Rencana pengeboran sumur gas oleh Lapindo Brantas ini masih menuai pro dan kontra dari warga Desa Kedungbanteng dan Banjarasri. Sebagian menolak karena masih trauma dengan peristiwa Lumpur Porong pada 2006. (*)
Gianyar Bentuk Tim Infrastruktur Sekolah DUNIA pendidikan memang menjadi fokus Pemkab Gianyar, demi meningkatkan kualitas SDM serta mewujudukan Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun ini, disiapkan anggaran pendidikan sekitar 30 %, dari APBD Kabupaten Gianyar 2016 yang dirancang Rp 1,667 triliun. “Dari APBD Rp 1,6 triliun itu, dianggarkan 30 % atau sekitar Rp 500 miliar untuk pendidikan di Gianyar,“ Kata Ketua Komisi IV DPRD Gianyar, Putu Gede Febriantara, Sabtu (9/1) kemarin. Pria asal Sukawati Gianyar ini mengatakan selain 30 % dari APBD itu juga disiapkan Rp 55 miliar untuk belanja langsung, yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM pendidikan dan membenahi infrastruktur sekolah. Diterangkan, peningkatan kualitas tenaga pendidikan itu, akan meliputi pelatihan Guru Tidak Tetap (GTT). “Setelah GTT ini digaji melalui keuangan daerah, otomatis para guru ini akan terus kita bentuk kualitasnya, agar bisa menjadi seperti apa yang diharapkan eksekutif dan legislatif,“ ucapnya.
Anggaran Pendidikan Meningkat
Klungkung Fokus Pengentasan Buta Aksara Pemkab Klungkung melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Klungkung memfokuskan untuk mengentaskan buta aksara pada tahun 2016. Alasannya, banyak warganya yang menyandang buta aksara.
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
HUKUM - Bintang sepak bola Brasil, Neymar, (atas) kini harus berhadapan dengan hukum atas dugaan korupsi dalam transfer pemain.
JAGAT BALI
Pura Malingkiuh Kesiman
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
KADISDIKPORA Kabupaten Klungkung, Nyoman Mudarta, mengungkapkan, untuk tahun 2016 terjadi peningkatan anggaran yang dialokasikan di Disdikpora Klungkung. Bila pada tahun 2015, anggaran belanja pendidikan di Klungkung mencapai Rp 321,980 miliar, pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan jumlah anggaran belanja Rp 235,255 miliar. Dari anggaran tersebut Disdikpora memfokuskan diri untuk melaksanakan pengentasan buta aksara dengan besar anggaran lebih dari Rp 300 juta. Kegiatan pengentasan buta aksara tersebut dilaksanakan dengan memberikan pengajaran kepada masyarakat yang tidak dapat membaca dan menulis baik anakanak atau pun orang tua. Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Informal
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Klungkung, Wayan Watra, menyampaikan, pada tahun 2015 juga telah dilaksanakan keaksaraan fungsional dasar. Kegiatan yang merupakan program pemerintah pusat untuk dilaksanakan untuk memberantas buta aksara. Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 mendapat jatah 1.000 orang peserta dari pemerintah pusat. Jumlah tersebut terbagi di dua Kecamatan. 900 orang di Kecamatan Nusa Penida dan 100 orang di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan. “Jumlah ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 10 orang,” ujar Watra. Dijelaskan, peserta program ini sebagian besar para orang tua yang tidak mengenal huruf atau tidak sekolah. Melalui kegiatan ini, para peserta diajarkan mengenal huruf,
membaca, menulis dan menghitung. “Setelah ujian, peserta akan mendapat surat keterangan melek aksara yang artinya sudah dianggap bebas dari buta aksara,” jelas Watra. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan, masyarakat yang mengalami buta aksara harus segera dapat diatasi. Pasalnya, buta aksara ini dapat menjadi pemicu dari kemiskinan di masyarakat. “Pemerintah berkomitmen biar masyarakat jangan sampai tidak ada yang bisa membaca, menulis dan menghitung,” ujarnya. (dwa) BEKERJA - Anak usia sekolah yang terpaksa bekerja masih banyak ditemukan di Bali.
Pemerintah juga akan terus mengecek kondisi infrastruktur di setiap sekolah, guna meningkatkan kenyamanan peserta didik dalam proses belajar mengajar. “Kami tidak mau ada sekolah yang mengeluhkan kualitas pendidikan yang rendah karena infrastruktur. Kita juga sudah bagi tim di setiap kecamatan, untuk mengawasi dan mendengar informasi masyarakat bila ada keluhan mengenai infrastruktur sekolah,“ katanya. Ditambahkan, 2016 ini Dewan Gianyar juga akan terus memantau eksistensi transportasi tujuh bus sekolah, yang baru di-launching beberapa waktu lalu. Hal. 19 Tambahan Bus