Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (89rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
rabu paing, 9 desember 2015
Hjakarta (Bali Post) – Menteri ESDM Sudirman Said, Selasa (8/12) kemarin mendatangi Kejaksaan Agung, Jakarta. Sudirman Said kembali memenuhi undangan penyidik Jampidsus untuk memberikan keterangan lanjutan bagi penyelidikan kasus dugaan permufakatan jahat terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Selain Sudirman, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin juga mendatangi Gedung Bundar, Selasa kemarin. Maroef Sjamsoeddin kembali memberikan keterangan lanjutan bagi penyelidikan kasus dugaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Sementara itu, PPP versi Munas Surabaya menggelar mosi tak percaya atas pergantian Zainut Tauhid oleh Dimyati Natakusumah seba-
gai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Pasalnya, ada kejanggalan dalam proses pergantiannya. Anggota DPR dari Fraksi PPP Joko Purwanto mengatakan pergantian itu bertepatan dengan diperiksanya Ketua DPR Setya Novanto di MKD. “Di dalam (MKD) KMP semua dan KMP mayoritas, pasti punya kepentingan sehingga Zainut Tauhid diganti seorang Dimyati Natakusumah. Kenapa diganti waktu Novanto bersidang, tidak saat Maroef Sjamsoeddin?” tanyanya, Selasa kemarin. Atas kejanggalan itu, Joko mengatakan pihaknya akan mengajukan mosi tidak percaya kepada Novanto atas upaya pergantian tersebut. Sebab, Setya Novanto telah menandatangani surat keputusan persetujuan penggantian tersebut. Hal. 19 Memicu Perpecahan
Yayasan Supersemar
PN Segera Eksekusi Ganti Rugi Rp 4,4 Triliun Jakarta (Bali Post) – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah mengeluarkan penetapan aanmaning terkait eksekusi Rp 4,4 triliun Yayasan Supersemar. Penetapan itu untuk memanggil pengurus yayasan terkait pembayaran ganti rugi tersebut. “Baru turun (penetapan aanmaning) siang tadi,” kata sumber di PN Jaksel, Selasa (8/12) kemarin. Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo ingin putusan Peninjauan Kembali (PK) Yayasan Supersemar yang mengharuskan yayasan itu membayar 315 juta dolar AS dan Rp 139,2 miliar kepada negara (sekitar Rp 4,4 triliun dengan kurs sekarang) secepatnya dieksekusi. “Lebih bagus dilaksanakan secepatnya,” katanya pekan lalu. Dalam PK yang dijatuhkan 8 Juli 2015, Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dolar AS dan Rp 139,2 miliar kepada negara atau sekitar Rp 4,4 triliun. Hal. 19 Salah Pengetikan
Malaysia Bingung Mencari Pemilik Pesawat Boeing
Kuala Lumpur – Otoritas bandara Malaysia kini menghadapi misteri baru, yakni tiga pesawat Boeing 747 yang nongkrong lama di bandara utama negara tanpa diketahui siapa pemiliknya. Operator Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) memasang iklan ganjil pada sebuah surat kabar Malaysia dengan tujuan mencari pemilik tiga unit Boeing 747200F yang sengaja ditinggalkan di bandara itu. “Jika Anda tidak mengambil pesawat itu dalam jangka 14 hari sejak pemberitahuan ini, kami berhak menjual atau membuang pesawat ini sesuai dengan ketentuan Malaysia.” Begitulah bunyi iklan yang diterbitkan pada edisi Minggu koran The Star. Zainol Mohd Isa, General Manager Bandara Malaysia (Sepang), yang mengoperasikan fasilitas itu mengatakan bahwa bandara ini telah berusaha menghubungi para pemilik terakhir dari ketiga pesawat. Ia mengatakan ketiga pesawat itu adalah milik asing (internasional), bukan milik Malaysian, namun menolak mengungkapkan lebih jauh. “Saya tak tahu mengapa mereka tidak menjawabnya. Alasannya banyak. Kadang ini bisa karena mereka tidak memiliki uang untuk melanjutkan operasi,” kata Zainol. Hal. 19 Biaya Parkir
Polri Siap Bantu MKD
yang penting substansinya seperti apa,” tukas Prasetyo. Jaksa Agung mengatakan tidak sependapat dengan penilaian MKD yang menyebut rekaman “Papa Minta Saham” tidak sah sebagai barang bukti. “Itu kan mereka (MKD), kami kan punya pendapat sendiri,” tegas Prasetyo. Dia mengatakan Kejaksaan Agung bisa saja berkoordinasi dengan polisi dalam menanggani perkara ini karena memang selalu ada sinergi antara kedua lembaga penegak hukum itu. “Kami saling mengisi, di mana perlu bantuan, ya… kami minta bantuan,” kata Prasetyo. (ant)
Sudirman dan Maroef Datangi Kejaksaan
Sudirman Said
Maroef Sjamsoeddin
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
Cari Riza Chalid
Kejaksaan Segera Panggil Riza Chalid kata Prasetyo. Jaksa Agung juga menyatakan akan meminta keterangan para pegawai hotel yang menjadi tempat pertemuan Ketua DPR Setyo Novanto, Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. “Pokoknya siapa pun kami panggil. Yang relevan pasti kami panggil, yang terkait akan dipanggil,” tegas Prasetyo. Ia juga menyatakan rekaman yang dipermasalahkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan tetap digunakan Kejaksaan Agung sebagai barang bukti. “Saya tidak lihat itu legal tidak legal,
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Soal ’’Papa Minta Saham’’
Jakarta (Bali Post) – Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan tanpa ada perintah Presiden Joko Widodo pun Kejaksaan Agung akan tetap mengusut kasus ‘’Papa Minta Saham’’ PT Freeport Indonesia yang melibatkan Ketua DPR Setyo Novanto. “Presiden tidak meminta pun kami akan menjalankan,” kata Prasetyo, Selasa (8/12) kemarin. Dia mengatakan Kejaksaan tengah menyelidiki kasus ini dan akan memanggil pihak-pihak terkait dan para saksi, termasuk pengusaha minyak Reza Chalid. “Kami hanya dengar dia (Reza Chalid) tidak di Indonesia. Kita tunggu saja. Kami akan panggil,”
20 HALAMAN
NOMOR 113 TAHUN KE 68
HM Prasetyo
Jakarta (Bali Post) – Polri belum menerima permintaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mencari keberadaan pengusaha M. Riza Chalid. “Kami siap membantu kalau diminta, tetapi sampai sekarang belum ada permintaan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Suharsono, Selasa (8/12) kemarin. Kata dia, kepolisian tidak bisa melakukan pencarian tanpa adanya permintaan resmi dari MKD. Dalam persidangan MKD, Menteri ESDM Sudirman Said (pengadu) dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PT FI) Maroef Sjamsoeddin (saksi) telah diperiksa. Hal. 19 Tidak Bersalah
MKD Belum Pernah Panggil Riza Chalid
Jakarta (Bali Post) Wacana pemanggilan paksa pengusaha Muhammad Riza Chalid apabila sampai panggilan kedua belum juga memenuhi penggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), ternyata hanya pepesan kosong. Kepala Sekretariat MKD Cholidah Indriyana mengungkapkan, MKD belum mengirimkan surat pemanggilan terhadap Riza Chalid untuk dimintai keterangannya. Belum adanya satu pun surat panggilan yang dilayangkan MKD kepada Riza Chalid karena Sekretariat MKD tidak mengetahui pasti alamat rumah pengusaha minyak itu. “Kita belum pernah mengirim, pemanggilan pertama belum ada. Gimana mau datang, karena kami belum menemukan alamatnya,” kata Cholidah, Selasa (8/12) kemarin. Sedianya, Riza Chalid dijadwalkan menjalani persidangan perdana pada Kamis (3/12) pekan lalu bersama dengan Presdir Freeport Indonesia Maroef Sjamsoieddin. Namun, Riza Chalid tidak datang. Cholidah mengatakan pihaknya menemui kesu-
litan menemukan alamat rumah dari Riza Chalid. Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, Riza Chalid memiliki tiga alamat rumah yang tidak diketahui kebenarannya. Riza Chalid disebut-sebut lebih banyak menetap di Singapura. “Karena kami belum menemukan alamatnya. Infomasi alamatnya ada tiga, dan kami tidak tahu yang mana,” kata Cholidah. Keterangan Cholidah berbanding terbalik dengan ucapan pimpinan dan anggota MKD seperti yang diucapkan Wakil Ketua MKD Junimar Girsang selama ini. Hal. 19 Bantuan Polri
Trump Serukan AS Ditutup untuk Muslim Washington – Bakal calon presiden utama dari kubu Republik, Donald Trump, menyerukan ‘’penutupan total dan menyeluruh’’ masuknya warga muslim ke Amerika Serikat. Ini adalah pernyataan paling provokatif dalam kampanye pencalonannya sebagai presiden AS. Pernyataan ini dia sampaikan setelah terjadi penembakan massal di California oleh suami-istri muslim yang diyakini telah teradikalisasi oleh para ekstremis. Pada pidato selama 50 menit di kapal perang USSYorktown, Senin (7/12) waktu AS, Trump membacakankeraskeras salah satu
bagian pernyataannya bahwa penghentian masuknya muslim ke negara itu harus diterapkan sampai para wakil rakyat bisa memecahkan apa yang sebenarnya tengah terjadi. “Kita tak punya pilihan,” kata Trump seraya menyatakan para radikal islamis ingin membunuh orang-orang Amerika. Pernyataan Trump ini dikritik kubu Demokrat dan Gedung Putih. “Kita memiliki dalam undang-undang kita, menghormati kebebasan beragama,” kata pembantu utama Presiden Barack Obama, Ben Rhodes, seperti dikutip AFP. Kecaman juga datang dari kaum muslim di Pakistan. Mereka mengecam seruan larangan muslim masukAS yang disampaikan Donald Trump dengan menyebut bakal calon presiden AS dari kubu Republik itu sebagai orang fanatik yang menganjurkan kekerasan. “Ini jenis kefanatikan yang terburuk yang bercampur dengan ketidakpedulian. Saya bayangkan seseorang yang berharap menjadi presiden AS tidak ingin bersaing dengan seorang ulama jahat Pakistan yang mengutuk orang dari agama lain. Kendati kami tidak semaju AS, kami tidak akan pernah memilih orang semacam itu untuk berkuasa di Pakistan,” kata Asma Jahangir, pengacara HAM terkemuka Pakistan. Hal. 19 Masalah Suriah
Bali Post/ant
ANTIKORUPSI - Sejumlah anggota Koalisi Masyarakat Antikorupsi melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/12) kemarin. Aksi tersebut mengangkat beberapa isu seputar kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat dengan judul ‘’Bersihkan DPR’’ sekaligus merayakan Hari Antikorupsi Sedunia.
Rabu Ini Pilkada Serentak
Karangasem ’’Gerah’’, Jembrana Dilengkapi ’’Water Cannon’’ Dua kabupaten di Bali dalam pilkada serentak hari ini masuk zona merah. Keduanya, Karangasem dan Tabanan. Empat lainnya -- Bangli, Denpasar, Badung dan Jembrana -- diprediksi tak banyak gejolak. Namun, masyarakat Bali berharap penetapan zona merah ini hanya sebagai atensi aparat dalam pengamanan pilkada serentak yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Walaupun demikian, riak-riak kecil telah terjadi di Karangasem. ‘’Pecat-memecat’’ petugas penyelenggara pemilihan telah berlangsung hingga Selasa (8/12) kemarin. Bahkan, Polres Karangasem telah memetakan sejumlah TPS rawan.
PADA H-1 pilkada serentak, situasi di Karangasem mulai tampak riak-riak kecil. Hal itu justru terjadi pada saat masa tenang. Penyebabnya adalah petugas penyelenggara pilkada di Desa Seraya yang dinilai tidak netral. Sudah ada dua KPPS yang dicopot karena dinilai tidak netral dan melanggar aturan di lembaga tempatnya bekerja. Ketua KPU Karangasem Made Arnawa, Selasa kemarin, mengatakan sudah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Karangasem. Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 4 Banjar Dinas Tenggang, Desa Seraya, Komang Budi Udayana Antara, dicopot. Dia dinilai tidak netral sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Salah satu alasannya, KPPS membagikan formulir C6 (surat pem-
beritahuan untuk memilih) disertai baju dan dupa satu pasangan calon. Belakangan, peristiwa di Banjar Tenggang ini makin memanas. Warga dari kelompok lain yang tidak terima Ketua KPPS TPS 4 dilaporkan Klian Banjar Dinas Wayan Layir ke Panwaslih, berbalik menyerang Layir dengan tudingan sempat berkampanye mengarahkan dukungan agar memilih satu pasangan calon. Salah satu warga setempat, Wayan Patra, bersama beberapa kelompok warga melaporkan Wayan Layir ke Panwaslih. Patra menilai, sebagai klian banjar dinas, tidak pantas mendukung salah satu paslon. Setelah Ketua KPPS TPS 4 dicopot, giliran Ketua KPPS TPS 1 Banjar Dinas Yeh Kali Desa Seraya yang juga dicopot KPU Karangasem, Selasa kemarin. Ala-
sannya, Ketua KPPS setempat dilarang ikut menjadi kelompok penyelenggara oleh lembaga tempatnya bekerja sebagai PNS di Pepabri (Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) di Karangasem. Situasi ini sebagai buntut dari situasi panas yang terjadi di Desa Seraya, pascadicopotnya Ketua KPPS TPS 4 Komang Budi Udayana Antara, Senin (7/12) lalu. Dandim 1623/Karangasem Letkol ARM Erdi Eka Widjayanto membantah Sudarma dicopot sebagai KPPS. Tetapi, Sudarma mengundurkan diri sebagai Ketua KPPS, karena sebagai PNS TNI ada ketentuan khusus yang melarang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Hal. 19 Sedikit Terlambat