Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Jokowi Pastikan Jatah Menteri untuk Bali Denpasar (Bali Post) Presiden Jokowi memastikan jatah kursi menteri untuk putra daerah Bali. Kepastian tersebut disampaikannya saat Kongres V PDI-P. Hal ini juga merespons permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tiba-tiba meminta jatah menteri kepada Presiden RI Joko Widodo. Meskipun tidak menyebut jumlah, Mega juga memberi penekanan agar jatah menteri untuk PDI Perjuangan harus yang terbanyak. ‘’Di dalam kongres partai, kami meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak,’’ ujarnya saat menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Kongres V PDI Perjuangan, Kamis (8/8) kemarin. Menjawab hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo memastikan bahwa PDI Perjuangan pasti akan mendapat jatah menteri yang terbanyak. Khusus untuk Bali juga disebut akan ikut mendapat jatah tersebut. Dikatakan bila kabinetnya mendatang aka nada 34 kementrian. ‘’Ya... yang jelas dari Bali pasti ada,’’ ujarnya. Di sisi lain, Jokowi mengaku belum bertemu dengan ketuaketua partai koalisi. ‘’Belum ketemu. Kalau ketemu, kita akan bicara nanti mengenai tambahan koalisi, yang berkaitan dengan menteri,’’ jelasnya. Sebelum pembukaan kongres, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Kongres V PDI Perjuangan tidak membahas susunan nomenklatur kabinet pemerintahan lima tahun ke depan. Namun hanya berbicara tentang garis politik negara yang dijabarkan di dalam desain kabinet. ‘’Sehingga kami tidak berbicara tentang seluruh struktur kabinet. Tetapi hal-hal yang penting secara ideologis, yang menjabarkan dari konsepsi Tri Sakti itu,’’ ujarnya kepada awak media di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis kemarin. Hasto mencontohkan tentang kebudayaan dan pendidikan yang sangat penting diberikan penguatan ditinjau dari ideologi partai terkait Tri Sakti Bung Karno. Itu akan terkait dengan tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berkaitan dengan posisi strategis di dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin, partai dikatakan memiliki kepentingan strategis untuk menempatkan kader-kadernya. ‘’Tetapi kami berbicara menteri itu melalui pembahasan yang mendalam, tidak langsung berbicara orang. Berbicara desain, kriteria, agenda strategisnya, baru berbicara tentang orang,’’ jelasnya. Menyangkut orang yang nantinya duduk dalam kabinet, lanjut Hasto, akan disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada Joko Widodo dalam momentum yang tepat. Yakni melalui sebuah dialog, tidak menyodorkan nama dalam kertas. Dialog tersebut akan dilakukan di luar kongres. ‘’Masih ada waktu. Segala sesuatunya ada waktunya,’’ pungkasnya. (kmb32)
PEMBUKAAN KONGRES -- Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri), Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri), Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin (kedua kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hadir pada pembukaan Kongres V PDI-P di Sanur, Bali, Kamis (8/8) kemarin.
Pancasila Dalam Ancaman Kepunahan
Denpasar (Bali Post) Indonesia kini tengah mengalami gejala akan karamnya semangat toleransi. Padahal, toleransilah yang selama ini menjelma sebagai demokrasi. Namun saat pemilu serentak 2019 lalu, justru memperlihatkan adanya fenomena disintegrasi yang muncul secara sistematis. Pancasila berada dalam ancaman kepunahan, sehingga harus segera diselamatkan. Jajaran PDI-P diinstruksikan agar mengambil langkah strategis yang dibahas dalam Kongres V. Demikian disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (8/8) kemarin. ‘’Fenomena tersebut hampir saja mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi P D I Perjuangan, hal ini merupakan suatu isu serius yang tidak bisa dimungkiri dan tidak boleh diabaikan,’’ ujar Megawati dalam pidato politiknya. Menurut Presiden ke-5 RI ini, persatuan dan kesatuan adalah syarat mutlak bagi sebuah bangsa. Jika sam-
pai terjadi perpecahan atau ‘’perang saudara’’ maka tidak ada satu pun kebaikan yang dapat dicapai. Itu sebabnya, ia memutuskan agar Kongres PDI Perjuangan dipercepat karena sikap politik, langkah dan strategi partai untuk mencegah disintegrasi bangsa harus diputuskan dalam rapat tertinggi partai tersebut. ‘’Saya secara pribadi pun melakukan perenungan yang dalam atas fenomena disintegrasi pada Pemilu 2019,’’ imbuhnya. Megawati mengingat pesan sang ayah, Ir. Soekarno, dalam amanat 17 Agustus 1954 menjelang pemilu pertama tahun 1955. Bung Karno kala itu sudah berkalikali mengingatkan agar pemilu jangan dijadikan arena pertempuran politik hingga membahayakan keutuhan bangsa. Tanpa toleransi, demokrasi akan karam. Seluruh
kader PDI Perjuangan diminta untuk meresapi kata-kata Bung Karno, bahwa toleransi dan demokrasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam berpolitik. ‘’Jika sikap perilaku intoleransi digunakan dalam kampanye pemilu, maka demokrasi Pancasila yang dicita-citakan akan musnah,’’ jelasnya. Megawati menambahkan, kemusnahan juga akan terjadi pada persatuan bangsa, kekuatan bangsa, serta kejayaan semangat gotong royong. Sementara yang tersisa hanya teror dan anarki, kekacauan dan kepedihan. Di sini bukan kaum elite yang menderita, melainkan rakyat. Sementara dalam demokrasi Pancasila, demokrasi mestinya dijadikan alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan pemilu adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi
itu. Jangan sampai pemilu malah dijadikan alat untuk menyeret bangsa ini meninggalkan Pancasila. Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, PDI Perjuangan juga mengamini pidato Megawati terkait isu intoleransi. ‘’Pada periode yang kedua ini, pekerjaan dan tantangan yang kita hadapi akan bertambah berat. Isu intoleransi, radikalisme menjadi kekhawatiran. Ekonomi global mengalami pelambatan, termasuk perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, serta revolusi industri 4.0,’’ ujarnya. Setelah fokus pada pembangunan infrastruktur, Jokowi mengaku akan fokus pada pembangunan SDM dalam lima tahun ke depan. Kualitas SDM harus mulai dibangun sejak dalam kandungan, sehingga tidak boleh lagi ada stunting. Kualitas pendidikan dasar hingga
perguruan tinggi juga harus ditingkatkan. Bukan hanya untuk melahirkan generasi muda yang pintar dan mampu berkarya, tetapi juga generasi yang Pancasilais, toleran, dan kokoh. ‘’Dengan dunia yang serba cepat, kita juga perlu menerjemahkan nilai-nilai dasar bangsa kita, nilai-nilai dasar ideologi kita, nasionalisme dalam konteks kekinian,’’ jelasnya. Selain 1.671 utusan dan 255 peninjau, pembukaan Kongres V PDI Perjuangan juga dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin, sejumlah menteri Kabinet Kerja, serta pimpinan partai politik termasuk Prabowo Subianto. Tak ketinggalan kader baru seperti Basuki Tjahaja Purnama dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar hadir pula dalam pembukaan kongres. (kmb32)
Dhamantra Dijemput KPK di Bandara Jakarta (Bali Post) – Anggota DPR-RI asal Bali Nyoman Dhamantra diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat baru saja tiba dari Bali di Bandara Soekarno-Hatta. Penjemputan KPK ini terkait dengan tertangkap tangannya asisten Dhamantra dalam dugaan suap impor bawang putih. Asisten Dhamantra termasuk dalam 11 orang yang di-OTT KPK, Rabu (7/8) malam, di Jakarta terkait suap untuk anggota DPR-RI. ‘’Yang pasti satu orang ini perjalanannya diduga dari Bali kemudian ke Jakarta dan kami jemput di Bandara SoekarnoHatta. Jadi tim langsung ditugaskan ke sana dan dibawa ke kantor KPK,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8) kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggota Komisi VI
DPR-RI yang dimaksud adalah Nyoman Dhamantra dari Fraksi PDI-P. Lebih lanjut Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk di antaranya bukti transaksi perbankan yang diduga menggunakan money changer dengan lebih dari Rp 2 miliar. ‘’Jadi, ada transfer yang menggunakan fasilitas money changer yang kami indikasikan itu ditujukan untuk salah satu anggota DPR-RI di Komisi VI terkait dengan impor bawang putih,’’ kata Febri Diansyah. Bukti uang dalam bentuk dolar AS diamankan dari orang kepercayaan anggota Komisi VI DPR-RI tersebut. ‘’Ada uang dalam mata uang asing dolar AS yang juga kami amankan dari salah satu pihak yang diamankan kemarin malam. Nanti kami sampaikan lagi update jumlahnya berapa karena
KPK juga harus mengidentifikasi lebih lanjut uang yang dibawa tersebut itu terkait dengan spesifik perkara ini atau hal-hal yang lain,’’ ucap Febri. Sampai saat ini, katanya, KPK telah menangkap 12 orang, termasuk anggota Komisi VI DPR-RI tersebut yang dibawa tim KPK dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis. Sebelumnya, 11 orang telah terlebih dahulu ditangkap di Jakarta, Rabu (7/8) malam hingga Kamis pagi, terdiri atas unsur swasta, importir, sopir, orang kepercayaan anggota DP- RI, dan pihak lainnya. ‘’Sebanyak 12 orang yang kami amankan sampai dengan siang ini. Barusan ada satu orang yang kami amankan dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian dibawa ke kantor KPK. Sekarang sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut,’’ kata Febri. (ant)
Otomatis Dipecat KABAR mengenai anggota DPR-RI Fraksi PDI-P I Nyoman Dhamantra yang dijemput KPK terkait OTT rencana impor bawang putih ke Indonesia, tentu mengejutkan. Apalagi di internal PDI-P sendiri sudah ditegaskan bila kader yang terbelit kasus korupsi otomatis diganjar sanksi pemecatan. Hal yang sama juga dipastikan berlaku bagi Dhamantra, jika memang nantinya oleh KPK dinyatakan
dinaikkan statusnya menjadi tersangka. ‘’PDI Perjuangan partai yang antikorupsi. Kalau sampai ada, itu langsung dipecat dan tidak diberikan bantuan hukum. Itu dari dulu, sudah otomatis,’’ ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat yang juga Ketua SC Kongres V PDI Perjuangan, Kamis (8/8) kemarin. Menurut Djarot, kader partai yang korupsi tidak bisa direhabilitasi. Dikatakan,
bila tujuan berpartai bukan untuk menjadi kaya. Tetapi bagaimana bisa membantu yang lemah, dan memecahkan persoalan wong cilik. Kalau melakukan tindakan menyimpang seperti korupsi, berarti bukan lagi watak PDI-P. ‘’Partai politik itu kan alat untuk mencapai tujuan mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memerangi kebodohan,’’ jelasnya. (kmb32)
Wakil Bali yang Vokal Nyoman Dhamantra sebelum menggeluti dunia politik adalah pengusaha. Pernah menjabat sebagai Direktur Rims Energy Oil Company. Ketertarikannya ke dunia politik didasarkan pada cita-cita idealnya untuk menyelamatkan Bali dari gempuran investor asing. Bali, menurut Dhamantra, lebih banyak dieksploitasi secara ekonomi. Dhamantra pun merintis karier politiknya dari bawah hingga akhirnya ia sukses menjadi anggota DPR-RI Komisi VI tahun 2009 untuk urusan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan standardisasi nasional. Dari sejumlah wakil rakyat Bali di Senayan, Dhamantra termasuk salah satu yang vokal menyuarakan kepentingan Bali. Tekad tersebut dituangkannya dalam visi-misi ‘’Berjuang Merebut Hak Bali’’,
dengan membentuk Dhamantra Centre. Wacana yang cukup gencar didengungkan Dhamantra adalah soal rivisi UU Provinsi Bali dengan memasukkan beberapa poin yakni Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional dan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pelestarian budaya yang lebih harmoni. Selain itu, soal kejelasan posisi antara dinas dan adat (pakraman) diusulkan masuk dalam revisi UU Pemprov Bali. Diduga akibat tidak all out dalam mendukung cagub dan cawagub yang diusung PDI-P dalam Pilgub Bali 2018, Dhamantra terpental dari daftar tetap caleg dari PDI-P. Kesempatannya untuk duduk kembali di kursi DPR di Senayan dalam Pileg 2019 pupus. Kini di masa menjelang akhir jabatannya, Dhamantra tersandung kasus. (kmb14)