20 HALAMAN
NOMOR 285 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (138 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis kliwon, 9 Juni 2016
@balipostcom (4.166 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Kekurangan PNS di Bali
Angkat Pegawai Kontrak Jadi Solusi Idealnya, Jumlah PNS 1,5 Persen dari Penduduk
Jakarta (Bali Post) – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Yuddy Chrisnandi menilai jumlah ideal pegawai negeri sipil (PNS) adalah 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia. ‘’Rasio idealnya 1,5 persen. Saat ini jumlah PNS 4,5 juta orang, dan jumlah idealnya 3,5 juta,’’ katanya dalam rapat kerja yang diadakan Komisi II DPR, di Jakarta, Rabu (8/6) kemarin. Menurutnya, kalau saat ini jumlah PNS yang pensiun sebanyak 500.000 orang, maka dibutuhkan 500.000 lagi untuk mencapai jumlah ideal. Saat ini, dikemukakannya, ada 330.000 PNS yang ditawarkan pensiun dini agar jumlah ideal itu tercapai. ‘’Kalau yang pensiun 500.000 orang, tinggal 4 juta PNS, dan 3,5 juta masih dibutuhkan pengurangan 500.000 lagi. Dan, ada 330.000 yang kita tawarkan pensiun dini,’’ ujarnya. Yuddy mengaku bahwa pemangkasan satu juta PNS baru menjadi wacana dan belum dibahas pada rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal. 19 Merumahkan Mereka
Hampir semua Pemda Tk. II di Bali menyatakan kekurangan PNS, utamanya guru dan tenaga kesehatan. Bahkan, Karangasem kekurangan PNS 3.300 orang. Sementara pemerintah pusat menyatakan moratorium penerimaan PNS. Bahkan, Menteri PAN RB berencana merasionalisasi PNS dari 4,5 juta menjadi 3,5 juta. Bagaimana Pemda dan DPRD di Bali menyikapi wacana tersebut?
KETUA DPRD Giayar I Wayan Tagel Winarta, Rabu (8/6) kemarin, menyampaikan dukungannya terhadap rencana pemerintah pusat melakukan rasionalisasi PNS pada 2017. Namun, ia berharap upaya ini dilakukan pada batasan usia 50 tahun ke atas. ‘’Kalau memang harus dirasionalisasi, sebaiknya pada umur yang sudah tua, misalnya di atas 50 tahun. Mereka bisa dipensiun dini,’’ ucapnya. Menurut Tagel, rasionalisasi PNS ini perlu dilakukan untuk mengakomodir tenaga muda yang lebih produktif. Sementara untuk PNS usia di atas 50 tahun, menurut kader PDI-P ini, dominan memiliki kinerja kurang. ‘’Tenaga muda kita banyak yang kreatif dan sudah berpendidikan tinggi, tinggal mereka diberi tempat dan kesempatan untuk mengabdi,’’ katanya. Tagel menambahkan, rencana rasionalisasi ini diperkirakan mampu menghemat pengeluaran daerah. ‘’Saat ini 65% APBD untuk bayar gaji pegawai, meliputi PNS dan non-PNS,’’ ungkapnya. Sementara itu, pejabat di Badung mengkhawat-
irkan bila pemerintah pusat menekan jumlah PNS. Sebab, kebijakan tersebut akan menambah beban kerja pegawai, karena berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) jumlah PNS di Gumi Keris saat ini masih kurang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Diklat I Gede Wijaya, Rabu kemarin, membenarkan kondisi tersebut. Jumlah PNS di Kabupaten Badung kian hari makin menyusut lantaran banyak pegawai yang pensiun. Sementara pemerintah pusat belum membuka keran perekrutan pegawai sejak 2012. ‘’Jika mengacu pada ABK, kami masih kekurangan pegawai sekitar dua ribu orang. Adanya kebijakan efisiensi dari pusat tentunya akan menambah beban. Karena di satu sisi jumlah pegawai berkurang, di sisi lain volume kerja atau program pemerintah terus bertambah,’’ ungkapnya. Berdasarkan data terakhir, jumlah pegawai negeri sipil di Badung mencapai 9.301 orang. Angka ini akan mengalami penyusutan hingga 1.181 orang di periode 2019
lantaran pensiun. ‘’Salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan pemanfaatan teknologi. Contohnya, dalam hal surat-menyurat akan mengunakan email. Jadi pemanfaatan tenaga manusia bisa dikurangi,’’ terangnya. Kendati demikian, Gede Wijaya mengakui penerapan teknologi tidak mampu sepenuhnya mem-back-up beban kerja pegawai. Sebab, tenaga manusia masih dibutuhkan dalam posisi tertentu, seperti guru dan tenaga medis. ‘’Kan tidak bisa proses belajar-mengajar berjalan ketika tidak ada guru di kelas. Sama halnya tenaga medis di rumah sakit. Inilah masalah yang akan kami hadapi ke depan,’’ ujarnya. Lantas bagaimana dengan tenaga kontrak? Mantan Kabag Humas ini menegaskan, dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 hanya mengatur PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal. 19 Usulkan Penambahan
Yuddy Chrisnandi
Densus Amankan Dua Terduga Teroris
Surabaya (Bali Post) – Tim Densus 88 mengamankan dua terduga teroris, seorang berinisial Pur (35) dan satu lagi belum diketahui identitasnya. Mereka diamankan dalam penggerebekan di sebuah kamar kos di Jalan Lebak Timur 3D Surabaya, Jawa Timur, Rabu (8/6) kemarin. ‘’Sekarang dua terduga sudah diamankan Densus 88 dan lokasi dipasang garis polisi,’’ ujar Kapolsek Mulyorejo Kompol Dwi Bagus Rusiawan di lokasi kejadian. Dari lokasi penggerebekan, Tim Densus 88 juga menyita bom rakitan, dua unit senapan laras panjang, senjata api rakitan lengkap dengan peluru tajam, sangkur, ponsel sebagai alat pemicu, serta bahanbahan pembuat bom. Ia menjelaskan, terduga Pur merupakan residivis yang belum setahun ini keluar dari Rutan Medaeng akibat terlibat narkoba, kemudian tinggal di Makassar di rumah istrinya. ‘’Tetapi yang bersangkutan baru sekitar seminggu kembali ke Surabaya dan menetap di kamar kosnya,’’ ucap perwira menengah tersebut. Hal. 19 Kasus Hukum
Oknum TNI Terlibat Uang Palsu Rp 300 Juta
Jakarta (Bali Post) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum kasus uang palsu yang melibatkan oknum TNI berpangkat kolonel berinisial A yang bekerja di Kemenhan. ‘’Ya (oknum tersebut pegawai Kemenhan). Kita tunggu prosesnya, kita tidak bisa mendahului prosesnya. Kita tunggu,’’ kata Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan Timbul Siahaan, Rabu (8/6) kemarin. Kasus uang palsu ini terbongkar saat oknum TNI berinisial A bersama seorang warga sipil berinisial M ditangkap di Cawang, Jakarta Timur pada Selasa (7/6). Penangkapan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri dan POM TNI. Dari tangan kolonel TNI Angkatan Darat (AD) itu polisi menyita uang palsu sebesar Rp 300 juta dalam pecahan Rp 100 ribu. Timbul menegaskan akan memberikan sanksi tegas bila yang bersangkutan terbukti bersalah. ‘’Kalau melanggar disiplin ada aturannya, siapa pun dari mulai diri sendiri, keluarga, hingga nasional ada aturannya, kalau melanggar ada sanksi yang diberi. Apalagi di TNI ada komitmen, begitu juga di Kemenhan,’’ tegas Timbul. Timbul mengaku akan melihat men-
gapa terjadi kasus demikian, karena tidak menutup kemungkinan ada skenario. ‘’Namun, kita juga melihat, kenapa, ada apa, kadang-kadang ada skenario. Jangan sampai mendahului, biarkan proses berjalan. Kita serahkan ke penegak hukum,’’ ucapnya. Oknum TNI Angkatan Darat berpangkat kolonel itu saat ini ditahan di Detasemen Polisi Militer Jakarta Raya Cijantung (Denpom Jaya/II Cijantung), Jakarta Timur. ‘’Yang bersangkutan berada di Denpom Jaya/II Cijantung,’’ kata Komandan Denpom Jaya/II Cijantung Letkol CPM Joni Kuswaryanto, Rabu kemarin. Saat ini oknum TNI itu tengah diproses oleh pihak Polisi Militer (POM). Pihak POM juga berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri guna menangani kasus ini. ‘’Nanti kami yang proses,’’ tuturnya. (ant)
Ryamizard Ryacudu
Menhan Ryacudu Takkan Kompromi MENTERI Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan tak akan berkompromi memberi hukuman, jika ada bawahannya yang bersalah dan melakukan tindak pidana. ‘’Yang salah tuh dihukum. Hukum potong tangan, terserah. Hukum apa saja,’’ katanya saat ditemui usai menghadiri peringatan 1.000 hari wafatnya mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas, Rabu (8/6) kemarin.
Hal tersebut dikemukakan Ryamizard guna menanggapi ditangkapnya seorang pejabat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berpangkat kolonel saat mengedarkan uang palsu di sekitar Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (RS UKI) Cawang, Jakarta Timur, Selasa (7/6). Hal. 19 Ditangkap di Parkiran
Taufiq Kiemas Banyak Damaikan Konflik Bali Post/ant
BARANG BUKTI - Sejumlah anggota Densus 88 Polda Jawa Timur mengamankan barang bukti dari terduga teroris yang ditangkap di kawasan Lebak Timur, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (8/6) kemarin. Densus 88 Polda Jawa Timur mengamankan dua orang terduga teroris beserta 12 kardus berisi barang bukti.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menilai sosok mantan Ketua MPR-RI almarhum Taufiq Kiemas (1942-2013) semasa hidupnya adalah tokoh yang banyak mendamaikan konflik antarindividu maupun golongan. ‘’Kita kembali mengingat beliau yang selalu melakukan sesuatu dengan ikhlas. Bisa kita lihat banyak sekali konflik individu, beliau selalu menjadi jembatan kembalinya antarindividu, antar-embaga yang telah berkonflik,’’ kata Presiden Jokowi dalam sambutan haul 1.000 hari wafatnya Taufiq Kiemas di kediaman keluarga Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Rabu (8/6) kemarin. Menurut Presiden, Taufiq Kiemas selalu memberikan orientasi empat pilar kebangsaan kepada para pejabat pemerintah dan lembaga semasa hidupnya. ‘’Pancasila sebagai dasar negara, sebagai kegiatan sehari-hari, beliau selalu ingatkan
itu,’’ kata Presiden. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai Taufiq Kiemas semasa hidupnya sebagai sosok berkepribadian tangguh. ‘’Taufiq Kiemas, dia adalah orang yang sabar, tangguh dan mampu mempersatukan serta mempertemukan kelompok yang berseberangan,’’ ujarnya. Salah satu kenangan yang berkesan, menurutnya, Taufiq Kiemas pernah berbuka puasa sambil mempertemukan Ilham Aidit, putra D.N. Aidit (Ketua Committee Central Partai Komunis Indonesia/CC PKI) dan hadir pula putra Kartosoewirjo (Ketua Darul Islam/Tentara Islam Indonesia/DI TII). Hal. 19 Anggota Kabinet
Bali Post/ant
MEGAWATI - Presiden Joko Widodo tiba di kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti peringatan haul tiga tahun meninggalnya mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas serta buka puasa bersama di Jalan Tengku Umar, Jakarta, Rabu (8/6) kemarin.