TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
KAMIS PON, 9 JUNI 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 287 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Mencari Pemimpin Bali
Puspayoga Politisi Muda yang Berpeluang Wacana pemimpin Bali ke depan datang dari tokoh muda, terus mendapat respons positif berbagai kalangan. Harapan agar figur muda berani nindihin gumi Bali melawan kebijakan yang merugikan Bali sangat diapresiasi. Apalagi belakangan para elite sudah berani menyebut sejumlah nama seperti halnya A.A. Puspayoga (Wagub Bali), sebagai figur yang sangat berpeluang menakhodai daerah ini. Terus, apa pandangan dan harapan masyarakat terhadap para pemimpin Bali ke depan?
ADALAH Rektor Unud Prof. I Made Bakta yang punya harapan agar pemimpin Bali ke depan dari tokoh-tokoh muda yang berani nindihin gumi Bali, langsung direspons Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya. Jika Rektor Made Bakta tak berkenan menyebut nama fig-
ur, justru Arjaya blak-blakan dan tegas menyebut nama figur incumbent A.A. Puspayoga mempunyai peluang besar memimpin daerah ini. Ia begitu menaruh perhatian dengan figur muda 47 tahun ini. Hal.23 Lima Tahun
‘’Masyarakat sangat berharap Bali dipimpin oleh tokoh muda yang berani, kaya gagasan serta berani tampil di depan melakukan pembelaan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat banyak. Masyarakat sudah sangat rindu adanya figur pemimpin yang bersih, jujur dan sederhana. Semua itu ada pada figur Puspayoga.’’ Made Arjaya Anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali
Bali Post/dok
Bali Post/dok
Made Mudarta
Made Arjaya
Empat Politisi PDI Perjuangan
Dituntut 2,5 Tahun, Denda Rp 50 Juta
BUKU Try Sutrisno:
Jakarta (Bali Post) Empat politisi PDI Perjuangan yakni Ni Luh Mariani, Soetanto Pranoto, Matheos Pormes dan Suwarno, terdakwa kasus dugaan suap pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004, dituntut hukuman penjara masing-masing 2,5 tahun.
Soeharto Sering ”Incognito’’ Jakarta (Bali Post) Presiden kedua RI HM Soeharto (alm) sering melakukan perjalanan secara diam-diam (incognito) dengan berkeliling ke daerah-daerah untuk melihat hasil pembangunan yang dicanangkannya kala itu. ‘’Saya masih ingat, Pak Harto selalu melakukan incognito. Pesannya tidak boleh ada Bali Post/ist satu pun yang tahu kalau Try Sutrisno Pak Harto mau melakukan incognito,’’ ujar mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang juga mantan ajudan Soeharto dalam peluncuran buku ‘’Pak Harto, The Untold Stories’’ di Museum Purnabhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (8/6) kemarin. ‘’Yang ikut biasanya hanya tiga mobil, dokter kepresidenan, pengawal, Pak Harto dan saya,’’ kata Try Sutrisno. Ia menuturkan, saat melakukan incognito, rombongan Soeharto membawa logistik sendiri yang telah disediakan oleh Ibu Tien Soeharto. Hal.23 Sambal Teri
Bali Post/ade
KASUS SUAP - Politisi PDI-P Ni Luh Mariani (kanan), Suwarno (kiri), Matheus Formes dan Sutanto Pranoto dituntut 2,5 tahun penjara dalam kasus suap pada sidang Pengadilan Khusus Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/6) kemarin.
NAMA
Idrus Marham Mundur sebagai Anggota DPR Jakarta (Bali Post) Anggota Komisi II DPR dari Patai Golkar Idrus Marham mundur sebagai anggota DPR. Mundurnya Idrus karena posisinya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar menuntut konsentrasi penuh, sehingga lebih mementingkan dirinya untuk kemajuan partai. Bali Post/ist Mundurnya Idrus Idrus Marham dari DPR dibenarkan Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin, Rabu (8/ 6) kemarin. Nurul memastikan pengganti Idrus di DPR adalah caleg terilih nomor dua dari dapil Sulawesi Selatan I yang posisinya berada di bawah Idrus Marham yaitu Maryani Akib Baramuli. Maryani merupakan putri mantan politisi senior Golkar AA Baramuli (alm). Pengumuman pengunduran diri itu telah disampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan diumumkan saat rapat Lembaga Pendidikan Kader (LPK) di DPP Partai Golkar. ‘’Dia ingin konsentrasi di partai, karena selama ini tidak maksimal di DPR. Suratnya pun sudah diteken Ketua Umum Aburizal Bakrie,’’ kata Nurul, anggota Komisi X DPR yang juga dikenal sebagai artis film ini. (kmb4)
Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai kini belum menemukan bukti adanya perbuatan tindak pidana korupsi pada kasus bailout Bank Century. Meski ditemukan penyimpangan dalam pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) oleh Bank Indonesia ke
Bank Century, namun pemberian FPJP itu belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. ‘’Belum ada bukti perbuatan yang mendasari keputusan tersebut dilakukan dengan kesalahan serta niat jahat untuk terpenuhinya unsur delik korupsi,’’ kata Ketua KPK Busyro
Bali Post/ant
KASUS CENTURY - Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo (kanan) bersama dua Wakil Ketua KPK M. Jasin dan Bibit Samad Rianto menyimak pernyataan Tim Pengawas Kasus Bank Century di gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6) kemarin.
Kuntit Nunun Nurbaeti
Bali Post/dok
Nunun Nurbaeti
TUNTUTAN PENJARA
DENDA (RP)
KEKAYAAN DIRAMPAS (RP)
Ni Luh Mariani
2,5 Tahun
50 Juta
500 Juta
Sutanto Pranoto
2,5 Tahun
50 Juta
600 Juta
Suwarno
2,5 Tahun
50 Juta
500 Juta
Matheos Pormes
2,5 Tahun
50 Juta
350 Juta
Dua Sekolah di Jateng
Tetap Tolak Hormati Bendera Merah Putih Karanganyar (Bali Post) Dua sekolah berbasis agama di Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng) tetap melarang para siswanya memberi hormat kepada bendera Merah Putih. Kedua sekolah juga tidak menggelar upacara bendera secara rutin, tidak membaca Pancasila serta tidak menyanyikan lagu ‘’Indonesia Raya’’, karena menganggap perbuatan tersebut syirik atau menyekutukan Tuhan. Dua sekolah itu, SMP Al Irsyad di Kecamatan Tawangmangu dan SD Al Bani di Kecamatan Matesih. Kedua sekolah ini tidak melakukan kegiatan upacara bendera dengan alasan menghormati benda mati seperti bendera Merah Putih dan itu sama dengan perbuatan syirik. Kepala SMP Al Irsyad, Sutardi, menegaskan seperti dilaporkan Jogja TV (Kelompok Media Bali Post), Rabu (8/6) kemarin, jika dipaksa melakukan penghormatan kepada bendera Merah Putih, hal tersebut sama saja dengan menggadaikan akidah yang akan mengakibatkan terhapusnya amal. Dikatakan, walau tidak mengadakan upacara bendera pihak sekolah menolak dianggap tidak mempunyai rasa nasionalisme, karena bendera Merah Putih tetap berkibar di halaman sekolah. Hal.23 Sanksi Tegas
Dugaan Korupsi di Kemendiknas
KPK akan Kirim Tim ke Kamboja Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengirimkan tim untuk berkoordinasi dengan aparat setempat terkait keberadaan Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap pemilihan Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. ‘’Sedang dijadwalkan akan mengirim tim ke Kamboja,’’ kata Ketua KPK Busyro Muqoddas usai menghadiri acara penetapan delapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (8/6) kemarin. Pengiriman tim ini sama dengan pengiriman tim ke Thailand, guna berkoordinasi dengan aparat negara setempat. KPK mengirimkan tim untuk berkoordinasi dengan pihak kejaksaan Thailand. Menurut Busyro, red notice ter-
Muqoddas dalam rapat dengan Tim Pengawas Pelaksanaan Rekomendasi DPR atas Kasus Bank Century di gedung MPR/ DPR, Rabu (8/6) kemarin. Sesuai dengan laporan BPK, ditemukan adanya penyimpangan bersifat prosedural antara lain dalam bentuk akuisisi dan merger. Pengawasan yang lemah oleh BI, pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek, penanganan Bank Century oleh LPS, penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dalam kaitannya dengan keputusan KK/KSSK, pemberian PMS, pencairan dana pihak ketiga terkait, dan praktik tidak sehat Bank Century lainnya. Namun, semua bentuk penyimpangan itu tidak masuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30/2002 tentang KPK. Kendati demikian, Busyro menegaskan KPK tidak mempetieskan kasus ini. Sampai sekarang, penyelidikan KPK terkait kasus Century masih terus dilakukan, khususnya dalam memperoleh bukti tentang adanya aliran dana FPJP maupun PMS yang disalurkan kepada pihak lain selain Bank Century. Hal.23 Hasil Audit
Jumlah kekayaan yang dirampas dalam tuntutan yang dibacakan jaksa yakni Ni Luh Mariani sebesar Rp 500 juta, Sutanto Pranoto Rp 600 juta, Suwarno Rp 500 juta, dan Matheos Pormes Rp 350 juta. Pada 1 Juni 2011 lalu, JPU menuntut mantan politikus PDI Perjuangan Agus Condro 1,5 tahun penjara, lebih ringan dibanding terdakwa lainnya. Agus juga dituntut denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Sementara Max Moein dan Rusman Lumbantoruan dituntut 2,5 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan Willem Max Tutuarima dituntut dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. (ant)
TUNTUTAN EMPAT POLITISI PDI PERJUANGAN
Kasus ”Bailout’’ Bank Century
KPK Belum Temukan Bukti Korupsi
POLITIK
Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (8/ 6) kemarin, jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim untuk memutuskan bersalah kepada empat politisi itu dan menjatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp 50 juta kepada empat terdakwa, subsider tiga bulan kurungan. Keempat terdakwa tersebut dinilai melanggar pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH-Pidana.
hadap Nunun yang diajukan KPK kepada Interpol akan efektif dalam waktu dekat. Langkah yang dilakukan oleh KPK untuk mengejar tersangka Nunun Nurbaeti, menurut Busyro, yakni pencabutan paspor. ‘’Itu akan ditindaklanjuti dengan yang lainnya (termasuk permohonan ekstradisi kepada imigrasi untuk Nunun Nurbaeti) dalam waktu dekat ini.’’ Berdasarkan informasi yang diperoleh pihak imigrasi pada Sabtu (4/6) malam, tersangka dugaan pemberian suap ini telah keluar dari Thailand pada 23 Maret 2011 dan diperkirakan masuk ke Kamboja. Nunun Nurbaeti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atas pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 oleh KPK sejak Februari 2011. (ant)
KPK Panggil Nazaruddin Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Namun, pemanggilan tersebut ternyata tidak terkait kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang. Nazaruddin justru dipanggil dalam kasus lain yaitu dugaan korupsi pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) pada tahun 2007. ‘’Nazaruddin dipanggil dalam kasus pengadaan barang di Kemendiknas,’’ kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah, di Gedung MPR/DPR, Rabu (8/6) kemarin. Nazaruddin dimintai keterangannya sebagai terperiksa kasus korupsi proyek
revitalisasi sarana dan prasarana di Dirjen Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Kemendiknas, Jumat (10/6) besok. Keputusan memanggil Nazaruddin dalam perkara tersebut diambil pada rapat pleno KPK dua hari lalu. Keputusannya, KPK lebih dulu memeriksa Nazaruddin terkait dugaan korupsi di Ditjen PMPTK Kemendiknas dibanding dengan kasus suapnya di Kemenpora. Alasannya, KPK telah melakukan penyelidikan kasus korupsi di Kemendiknas sejak Maret 2011, sedangkan kasus suap di Kemenpora baru muncul April 2011. ‘’Kasus dugaan korupsi di Ditjen PMPTK Kemendiknas ini masih sebatas penyelidikan, belum ada tersangka. Hal.23 Belum Perlu
Bali Post/ist
Muhammad Nazaruddin