TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000
SABTU PAING, 9 APRIL 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 231 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Dugaan Penyimpangan di Diskes Denpasar
RAPAT DPR
Kadis Bingung, Sekkot Jamin Tak Ada Korupsi ADANYA temuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar atas pengadaan obat generik yang dinilai bermasalah, terus bergulir. Bahkan, pernyataan kejaksaan yang menyebutkan ada 40 jenis obat bukan generik cukup mengejutkan jajaran Pemkot Denpasar. Bahkan, Kepala Dinas Kesehatan dibuat bingung atas temuan itu. Sementara Sekretaris Kota Denpasar menjamin tak ada korupsi dalam pengadaan obat generik ini. Kepala Dinas Kesehatan Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini yang dihubungi Jumat (8/4) kemarin, mengaku tidak habis pikir dengan temuan 40
‘’Secara moral berani memastikan tidak ada indikasi korupsi dalam pengadaan obat generik tersebut. Namun, bila terkait dengan administrasi, itu persoalan teknis.’’ Rai Iswara jenis obat paten dalam pengadaan obat generik tahun 2010 lalu. Bahkan, untuk memastikan obat yang dipesannya tersebut, ia kembali meminta pejabat PPTK untuk mengeceknya lagi. Namun, setelah dicek, tak ada obat
yang di luar SK Menkes, kecuali dua jenis obat TBC yang tidak tercantum di SK Menkes tahun 2010 itu. ‘’Kami jadi bingung, di mana dapat jumlah itu,’’ katanya penuh tanya. Dihubungi terpisah, Sekretaris Kota Denpasar A.A. Ngurah
Rai Iswara mengakui secara moral pihaknya memastikan tidak ada indikasi korupsi dalam pengadaan obat generik tersebut. Namun, bila terkait dengan administrasi, itu persoalan teknis. ‘’Mencermati penjelasan Kadis Kesehatan, saya yakin tidak ada korupsi,’’ katanya. Sementara itu daftar obat generik yang dipesan pada tahun 2010 lalu mencapai 161 jenis dengan harga Rp 2,4 miliar. Sedangkan dalam SK Menteri Kesehatan No HK.03.01/ Menkes/146/I/2010 tertanggal 27 Januari 2010 terdapat 453 jenis obat yang termasuk kategori generik. Hasil penelusuran Bali Post
dari daftar pesanan obat yang dipesan Dinas Kesehatan Denpasar menunjukkan beberapa barang yang dipesan tidak tercantum dalam SK Menkes dimaksud. Di antaranya alat suntik dengan total harga bervariasi, mulai dari Rp 520.000 sampai Rp 23 juta. Ada pula pesanan Glass Ionomer Cement Fuji (botol) senilai Rp 400.000 dengan pesanan 328 unit seharga Rp 131 juta. Kemudian barang yang tak tercatat dalam SK Menkes juga dipesan, yakni kapas pembalut, kasa kompres, miconazol, mummifying pasta, Temproray Stoping Fletcher, serta bebera jenis barang lainnya. (ara)
Bali Post/ant
KLARIFIKASI - Anggota Fraksi PKS DPR-RI Arifinto menunjukkan komputer tablet saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/4) kemarin. Ia tertangkap kamera sedang menonton video porno lewat jepretan fotografer M. Irfan.
Presiden Yudhoyono di Nusa Dua
Ingatkan, ASEAN Kantongi 118 Juta Penduduk Miskin
Nonton Video Porno Jakarta (Bali Post) Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Arifinto tepergok sedang menonton video porno saat mengikuti rapat paripurna DPR, Jumat (8/4) kemarin. Namun, anggota Komisi V DPR ini berdalih tidak sengaja menonton video porno tersebut, karena link kiriman yang dibuka dari temannya ternyata berisi video porno. Saat asyik menyaksikan adegan porno itu, Arifinto tidak sadar bahwa perilaku buruknya itu sedang dijepret oleh fotografer. Dari sejumlah foto yang ada, terlihat jelas anggota Dewan itu menyaksikan berbagai gambar porno dari kursinya melalui sebuah komputer tablet. Hal. 23 Rapat Paripurna
Mangupura (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan, pemberantasan kemiskinan di wilayah Asia Tenggara tidak bisa diabaikan. Mengingat, dari 1,4 miliar penduduk dunia yang masih hidup dengan penghasilan di bawah 1,25 dolar AS per hari, sebanyak 118 juta di antaranya berada di negara-negara ASEAN.
PROTES DPR
Tuntut Citibank Minta Maaf KOMISI XI DPR-RI melayangkan protes resmi dan menuntut Kantor Pusat Citibank di New York untuk meminta maaf. Ini bentuk pertanggungjawaban secara hukum, baik material dan imaterial atas perbuatan Citibank Indonesia yang diduga telah menghilangkan nyawa seorang warga negara Indonesia (WNI). ‘’Komisi XI dan DPR-RI sangat kecewa dan menyesalkan modus operandi penagihan tunggakan kartu kredit yang dilakukan Citibank. Bank ini diduga telah menewaskan Irzen Octa di kantor Citibank, Gedung Menara Jamsostek, 29 Maret lalu,’’ kata Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi di Jakarta, Jumat (8/4) kemarin. Hal. 23 Dana Nasabah
Bali Post/ant
MENTERI ASEAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan (2-kanan) didampingi Menteri Keuangan RI Agus D.W. Martowardojo (2-kiri) dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam pembukaan Pertemuan Ke-15 Menteri Keuangan ASEAN di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/4) kemarin.
LENSA
Pembangunan Gedung Baru DPR
Itu dikemukakan Presiden pada pembukaan pertemuan Menteri Keuangan ASEAN di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Jumat (8/4) kemarin. Ia menyatakan rencana integrasi sepuluh negara Asia Tenggara dalam ASEAN Community seharusnya tidak terpisah dari upaya pemberantasan kemiskinan. ‘’Karena itu, saya percaya upaya kita bersama harus berkontribusi pada kemampuan kita untuk mengatasi kemiskinan, salah satu isu yang paling mengemuka di wilayah ini,’’ ujarnya. Dikatakannya, negara-negara ASEAN harus mampu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan finansial yang bersifat inklusif kepada semua lapisan masyarakat, sehingga setiap orang bisa mendapatkan akses ke berbagai jasa keuangan seperti asuransi dan perbankan. Pemerintah negara-negara ASEAN juga harus mampu menyediakan jasa fasilitas perbankan kepada warganya yang masih miskin agar mereka bisa mendapatkan akses kredit untuk memulai usaha kecil. ‘’Melalui partisipasi inklusif yang lebih besar dari berbagai lapisan masyarakat kita bisa meraih lebih banyak lagi ide baru atau inovasi. Bahkan, kita bisa meningkatkan lagi makna ASEAN yang berpusat pada hubungan orang per orang,’’ ujarnya. Hal. 23 Satu Langkah
Gempa Susulan di Jepang
Mestinya Wakil Rakyat Dua Tewas, 100 Cedera Berhati Nurani Jakarta (Bali Post) Pembangunan gedung baru DPR akan memanjakan para anggota legislatif. ‘’Mestinya wakil rakyat berhati nurani dengan memprioritaskan kepentingan rakyat. Kalau rakyat menolak pembangunan gedung baru, lebih baik tidak dibangun,’’ ujar Direktur Center for Indonesian Reform (CIR) Sapto Waluyo di Jakarta, Jumat (8/4) kemarin. Dikatakannya, saat ini anggota DPR baru saja menempati
Bali Post/ade
BERJOGET - Briptu Norman Kamaru, anggota Brimob Polda Gorontalo, berjoget di hadapan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/4) kemarin.
rumah dinas yang direnovasi dengan biaya sekitar Rp 445 miliar. Sekarang mau bangun gedung baru dengan anggaran Rp 1,3 triliun. ‘’Ini kan seperti memanjakan atau melayani diri sendiri,’’ katanya. Padahal, lanjutnya, saat ini ada 2,3 juta warga tinggal di rumah tak layak huni, yakni masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, pinggir rel kereta atau kampung kumuh. Bahkan, katanya, di Jakarta ada yang tinggal di atas lahan
yang terendam air (kampung apung Kapuk Cengkareng). Dikatakannya, tak hanya masyarakat yang menolak rencana pembangunan gedung baru DPR, tetapi sejumlah fraksi di DPR sempat menolak rencana itu. Namun, penolakan sejumlah partai koalisi pemerintah bukan berarti pertanda perpecahan baru di Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah (Setgab). Hal. 23 Gedung Baru
Tokyo Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter (SR) yang mengguncang Jepang, Kamis (7/4) malam, ternyata memakan korban. Sedikitnya dua nyawa melayang dan 100 orang cedera. Badan cuaca Jepang menganggap gempa tersebut sebagai gempa susulan dari gempa dahsyat yang meluluhlantakkan negara itu, 11 Maret lalu. Pusat gempa di Perfektur Miyagi pada kedalaman sekitar 40 kilometer dan berpotensi tsunami. Tetapi peringatan
tsunami itu kemudian dicabut sesaat sebelum pukul 01.00, Jumat (8/4) dini hari kemarin. Menurut operator Tokyo Electric Power Co (Tepco), gempa susulan itu tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang sudah lumpuh. Operasi-operasi pendinginan kembali dilakukan setelah gempa terbaru itu. Hal. 23 Bebas Hambatan
Kehadiran UU Intelijen Negara
Dikhawatirkan Jadi Alat Kriminalisasi
Bali Post/son
DISKUSI - Suasana diskusi acara Topik Pers tema ‘’RUU Intelijen Negara, Kemerdekaan Pers dan HAM’’ di Gedung Pers Pancasila, Jakarta, Jumat (8/4) kemarin.
KEHADIRAN Undang-undang (UU) Intelijen Negara dinilai akan berbenturan dengan kemerdekaan pers dan hak asasi manusia (HAM). Ada kekhawatiran RUU yang dibahas DPR ini akan dijadikan alat untuk mengkriminalkan warga negara. ‘’Kami dari Dewan Pers berharap jangan sampai UU ini nantinya hanya dijadikan alat untuk mengkriminalkan warga negara,’’ kata anggota Dewan Pers Bidang Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Agus Sudibyo pada acara Topik Pers bertema ‘’RUU Intelijen Negara, Kemerdekaan Pers dan HAM’’ yang disiarkan secara langsung Bali TV di Gedung Pers Pancasila, Jakarta, Jumat (8/4) kemarin. Agus mengatakan, jika UU
ini rampung dan diberlakukan maka dapat menimbulkan masalah. Pihak yang paling berpotensi mendapat masalah adalah para wartawan yang berasal dari komunitas pers. Karena itu, ia meminta agar penyusunan UU ini harus dirumuskan dengan mengacu pada UU Pers. Bukan hanya pers, UU ini juga harus menjamin adanya perlindungan hak-hak bagi warga negara terutama dalam memperoleh kebebasan informasi. Ia mendukung jika RUU Intelijen Negara harus mengakomodir kepentingan HAM, demokrasi dan kebebasan pers. Selain itu, RUU ini juga harus menegaskan bahwa rahasia dari sebuah informasi milik negara tidak boleh bersifat permanen. Artinya, jika suatu
waktu dalam keadaan tertentu diperlukan rahasia negara harus bisa dibuka ke publik. Agus juga mengkritisi isi materi RUU Intelijen yang tidak mengakomodir amanat UU senapas dengannya yaitu UU Kebebasan Informasi Publik (UU KIP). Dalam UU KIP ada pemberian kewenangan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. ‘’Nah, fungsi pengawasan ini yang belum dipertegas dalam UU Intelijen ini,’’ ujarnya. Ketua Dewan Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, dalam RUU ini akan dibentuk Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LIKN). Hal. 23 Badan Intelijen
Bali Post/afp
BERANTAKAN - Gempa 7,4 skala Richter yang mengguncang perfektur Miyagi, Jepang, Kamis (7/4) malam, membuat berantakan kantor dan semua isinya. Akibatnya, dua warga tewas dan sedikitnya 100 orang cedera. Wilayah ini juga terkena gempa yang menyebabkan tsunami bulan lalu.