Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
16 HALAMAN
NOMOR 138 TAHUN KE 71
Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Kedudukan MUDP BKS LPD Nilai Gali Lubang Sendiri, dan LOKA Dipertanyakan Soal Perubahan Nama LPD
Koster Sebut Perkuat Kearifan Lokal Usulan perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi Labda Pacingkreman Desa masih menjadi perdebatan. Perubahan nama itu dinilai akan mengganggu aspek historis, yuridis dan ekonomis. Demikian pula dikaitkan dengan UU LKM Nomor 1 Tahun 2013. Bila namanya diubah maka LPD tidak lagi menjadi lembaga keuangan yang dikecualikan UU LKM. Lalu apa lagi pertimbangannya, sehingga nama LPD tetap harus dipertahankan. Terus apa pula tanggapan Gubernur Bali?
I Wayan Suartana
I Nyoman Cendikiawan
Ketua BKS LPD Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si. berharap istilah Lembaga Perkreditan Desa agar tidak diubah. Jika berubah, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek historis, yuridis dan ekonomis. Dari sisi aspek historis, LPD sudah menunjukkan karakteristik dan jati dirinya yaitu Lembaga Perkreditan Desa dan sudah sangat mengakar di masyarakat Bali. ‘’Tentu ini juga menjadi bahan pertimbangan apa sih substansinya kalau ini diubah. Harapan kita LPD tetap LPD,’’ tegasnya. Aspek yuridis adalah UU LKM Nomor 1 Tahun 2013. Dalam UU itu jelas dikatakan bahwa LPD dan lumbung pitik nagari dan lembaga sejenis yang ada sebelum UU ini, diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. ‘’Kalau nama LPD diubah menjadi nama lain tentu kita menggali lubang sendiri agar LPD menjadi tidak dikecualikan lagi. Artinya, tunduk pada UU itu. Ini berpotensi untuk mengaburkan karakteristik LPD tidak seperti pada
Cetak 939 Juta Surat Suara Jakarta (Bali Post) Enam perusahaan dinyatakan sebagai pemenang tender proyek pengadaan surat suara Pemilu 2019. Keenam perusahaan percetakan tersebut akan mencetak sebanyak 939.879.651 lembar surat suara untuk Pemilu 2019. KPU menyatakan mencetak 939.879.651 lembar surat suara untuk lima jenis pemilihan, yaitu pemilihan presiden/wapres, anggota DPR-RI, anggota DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, keenam perusahaan itu telah mengikuti kualifikasi yang diminta lembaganya. Kemudian, KPU memberi waktu kepada pihak-pihak terkait untuk mengoreksi dalam masa sanggahan. Namun, dalam masa sanggahan itu tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap para pemenang. Pramono menjelaskan, KPU pada rentang waktu 8 hingga 10 Januari 2019 akan melakukan penandatanganan kontrak antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan perusahaan pemenang tender. Selanjutnya, pada tanggal 10 sampai dengan 15 Januari 2019, KPU akan menanyangkan item surat suara di katalog nasional sebelum produksi pertama tanggal 16 Januari 2019. (kmb4)
Pelindo III Diminta Terbuka Soal Reklamasi
Badung Belum Lunasi Puluhan Proyek
Gagalnya Walhi Bali memperoleh informasi terkait kegiatan reklamasi yang dilakukan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Benoa akhirnya berujung pada sengketa informasi publik. Sidang permohonan itu diajukan pihak Walhi Bali dengan termohon Pelindo III.
Pemkab Badung masih menyisakan tunggakan pembayaran sejumlah proyek yang telah dianggarkan dalam APBD 2018. Setidaknya ada 24 proyek fisik yang harus dibayarkan oleh pemerintah setempat tahun ini, sehingga berimbas pada lambannya pengerjaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung Ida Bagus Surya Suamba tak menampik prihal tersebut. Birokrat asal Tabanan ini mengakui puluhan proyek yang belum dibayarkan mengakibatkan Pemkab Badung wanprestasi.
Halaman 2 Klungkung Jadi Pusat Pengembangan Bali Timur Klungkung akan menjadi pusat pengembangan Bali Timur. Potensi ini memerlukan fasilitas dan tata ruang wilayah yang harus diatur sejak awal sebelum berkembang lebih pesat. Sehingga tidak terjadi pembangunan yang sulit terkontrol seperti di Kuta dan wilayah lain yang sudah maju. ‘’Kemajuan Bali Timur akan dimulai dari Klungkung, dengan potensi wilayah Kepulauan Nusa Penida yang kian berkembang, karena kerja keras pemerintah daerahnya,’’ kata Kariyasa. Halaman 12
Halaman 3
awalnya,’’ ungkapnya. Dari aspek ekonomis, dengan mengubah nama LPD menjadi Lembaga Pacingkreman Desa, bisa dibayangkan dengan urusan mencetak blangko juga sistem komputerisasinya. Dari sisi jangka waktunya juga memerlukan biaya yang cukup besar. ‘’Oleh karena itu, dari tiga aspek itu, saya mohon dipertimbangkan. Kita dari praktisi LPD tetap mengharapkan LPD tetap Lembaga Perkreditan Desa,’’ tegasnya. Diwawancarai terpisah, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku tidak mempermasalahkan jika nama LPD tetap Lembaga Perkreditan Desa. Kendati sebetulnya, nama Labda Pacingkreman Desa yang diusulkan justru akan memperkuat posisi kearifan lokalnya. LPD juga akan lepas dari Undangundang tentang Lembaga Keuangan Mikro. Ada atau tidak ada UU itu, LPD dengan nama Labda Pacingkreman Desa disebut tidak akan terpengaruh. Hal. 15 Jadi Kesepakatan
Denpasar (Bali Post) Pansus Ranperda tentang Desa Adat menggelar rapat perdana di Ruang Banmus DPRD Bali, Selasa (8/1) kemarin. Rapat ini sejatinya belum bisa dikatakan masuk ke materi. Apalagi, eksekutif juga baru akan diundang dalam rapat bersama Pansus pada 15 Januari mendatang. Meski demikian, Pansus sudah mulai mempertanyakan sejumlah hal yang tercan-
tum dalam ranperda untuk menggantikan Perda tentang Desa Pakraman itu. ‘’Karena materi yang diusulkan melebihi 50 persen, perda ini akan menjadi perda baru. Bukan merevisi lagi. Memang ada beberapa hal yang akan ditanyakan kepada eksekutif sebagai pengusul,’’ ujar Ketua Pansus Ranperda tentang Desa Adat I Nyoman Parta usai rapat. Menurut Parta, hal-hal
I Made Dauh Wijana
yang akan ditanyakan meliputi kedudukan desa adat, posisi Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), posisi desa adat untuk memastikan desa adat lebih kuat dengan adanya perda baru, serta Lembaga Otoritas Perekonomian Adat (LOKA) Bali yang akan memayungi Badan Usaha Milik Adat (Bumda) dan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) se-Bali. Hal. 15 Isi Ranperda
I Nyoman Parta
Gubernur Koster Ubah Target Kemiskinan dari 4,2% Jadi 1,5%
Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Selasa (8/1) kemarin. Dalam Musrenbang itu, Koster mengoreksi sejumlah target. Salah satunya soal kemiskinan. Sebelumnya, angka kemiskinan Bali ditargetkan 4,2 persen dari total penduduk. Namun, Koster secara langsung mengoreksi menjadi 1,0 - 1,5 persen yang dicapai pada 2025.
Musrenbang digelar untuk menyusun Perubahan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 20182023. Implementasi RPJMD berada pada tahapan ketiga dan keempat atau terakhir dari RPJPD, sehingga visi, misi dan program prioritas ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ menjadi pedoman utama dalam perubahan RPJPD. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan,
sebelum digelar musrenbang, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan persiapan seperti rapat koordinasi perangkat daerah dan tim ahli, konsultasi publik, konsultasi rancangan awal RPJMD, serta arahan langsung dari Gubernur. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pembangunan Bali dengan konsep PPSB dilaksanakan secara sistematis, masif dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global. Untuk mewujudkan Bali era baru, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik, integratif, berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun kabupaten/kota se-Bali, berbasis kepemimpinan kultural, pembangunan dengan pendekatan satu-kesatuan wilayah, serta berpihak pada kepentingan Bali. Koster juga mengoreksi beberapa target indikator makro pembangunan daerah Bali dalam RPJPD 2005-2025 untuk dituangkan dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Hal. 15 Lima Tahun
Bali Post/dok
WARGA MISKIN - Rumah warga miskin di Bali. Di Bali jumlah warga miskin pada Maret 2017 mencapai 4,25 persen. Dalam lima tahun mendatang Gubernur Koster menargetkan warga miskin di Bali hanya 1,5 persen dari jumlah penduduk.
Pemanfaatan Buah Lokal, Dewan Dukung Gubernur Beri Insentif
BUAH LOKAL - Para pedagang menjual buah lokal Bali.
Bali Post/dok
LAHIRNYA Pergub No.99 Tahun 2018 dinilai sejalan dengan Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Buah Lokal Bali. Terpenting sekarang adalah penegakan dan pelaksanaan Pergub tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali tersebut. Kalau perlu, Gubernur agar memberikan insentif untuk desa adat atau setiap bendesa yang mengeluarkan pararem terkait pemanfaatan produk lokal khususnya buah lokal. ‘’Kami betul-betul mengharapkan Gubernur sungguh-sungguh untuk menegakkannya,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Selasa (8/1) kemarin. Menurut Sugawa Korry, produksi buah lokal petani
mesti diupayakan agar bisa terserap. Baik untuk konsumsi, yadnya, pariwisata maupun ekspor. Kebutuhan untuk pariwisata dan yadnya khususnya, bisa diatur melalui peraturan yang mewajibkan pemanfaatannya. Semisal untuk yadnya, bisa diatur lewat pararem desa adat. ‘’Setiap bendesa, setiap desa adat, desa pakraman, kalau mampu mengeluarkan pararem yang mewajibkan masyarakat untuk beryadnya menggunakan buah lokal, jangan ragu-ragu Gubernur menyiapkan insentif yang bersumber dari APBD. Kami akan dukung,’’ kata salah satu inisiator Perda tentang Perlindungan Buah Lokal Bali ini. Sugawa Korry pun mempersilakan Gubernur untuk menentukan besaran insentif-
nya. Apakah Rp 25 juta atau Rp 30 juta agar dianggarkan dalam APBD. Dengan harapan, terjadi peningkatan permintaan buah lokal sehingga harga akan naik dan membuat petani bergairah. Petani tentu akan lebih giat berproduksi dan memelihara tanamannya. Selanjutnya, pemerintah bisa berperan dengan memberikan subsidi pupuk, subsidi bibit unggul, dan sebagainya. ‘’Saya lebih percaya dengan hukum pasar. Pasar memang tidak bisa diatur, yang kita lakukan menciptakan permintaan yang lebih besar. Pasar yang harus direkayasa, bukan harga, bukan ongkos,’’ tandas politisi bergelar doktor bidang ekonomi ini. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, Pergub 99 utamanya mempertemukan
antara sektor pariwisata dan pertanian. Sasarannya, untuk mengatasi ketimpangan struktur perekonomian Bali yang 68 persen ditopang sektor pariwisata atau tersier. Sedangkan sektor primer dan sekunder hanya menopang 30 persen. Sementara sektor pariwisata terbilang sensitif. Begitu ada peristiwa bom atau bencana alam seperti erupsi Gunung Agung akan langsung turun. ‘’Jadi, struktur ini harus kita ubah. Maka kami membuat Pergub No.99 Tahun 2018, mempertemukan antara sektor pariwisata dengan pertanian. Sektor pariwisata harus menjadi lokomotifnya sektor pertanian. Pariwisata tidak boleh maju cepat sendiri meninggalkan pertanian,’’ jelasnya. Hal. 15 Harus Tunai