Edisi Selasa 8 Oktober 2019 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 53 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

Didesak Data Gedung Sekolah Uzur

Bupati Larang ASN Terlibat Politik Praktis

Gedung Sekolah Dasar (SD) negeri di Denpasar cukup banyak yang berusia uzur. Untuk renovasi, Disdikpora diminta lakukan pendataan.

Mutasi di Pemkab Tabanan digelar Senin (7/10) kemarin. Di kesempatan tersebut Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti melarang ASN terlibat politik praktis.

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Mengamuk, ODGJ Disuntik Obat Penenang I Made Dolat dilaporkan kerap mengamuk di rumahnya di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring. Satpol PP Gianyar harus menyuntikkan obat penenang.

TABANAN | HAL. 7

DENPASAR | HAL. 2

GIANYAR | HAL. 9

49 Persen Lahan Reklamasi Pelabuhan Benoa Dijadikan Hutan Kota Bali Post/edi

BERJEJER - Deretan kendaraan alat berat berjejer di lokasi reklamasi dumping II Pelabuhan Benoa. Denpasar (Bali Post) Terkait polemik reklamasi di area Dumping II Pelabuhan Benoa, yang sempat distop Gubernur Bali, kini sudah ada titik terang. Bahkan ke depan, lokasi yang mangrovenya mati akan disulap menjadi kawasan hijau. Seperti yang disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, pihaknya sudah me-

miliki keputusan yang ditandatangani antara Gubernur dengan pihak Pelindo III. Bahwa di area Dumping II yang direklamasi seluas 45 hektar, 23 hektarnya akan dimanfaatkan untuk fasilitas pendukung utama Pelabuhan Benoa, yakni curah cair berupa terminal BBM, gas dan aftur untuk mendukung kebutuhan beroperasinya

Angkasa Pura, Bandara Ngurah Rai. Sementara sisanya seluas 22 hektar, lanjut Koster, akan dijadikan kawasan hutan kota. Di wilayah tersebut pihaknya berencana menanami kembali dengan mangrove dan tanaman lain yang cocok untuk wilayah tersebut. Dengan harapan, wilayah yang sebelumnya gersang

pascareklamasi, bisa kembali hijau. Pihaknya menegaskan dari 45 hektar yang direklamasi, sekitar 49 persennya akan dijadikan hutan kota. Sementara sisanya untuk mendukung fungsi Pelabuhan Benoa. ‘’Jadi sudah ada keputusan, dan saya kira sudah sangat baik dan cukup berimbang. Jadi saya

kira Pelindo sudah melakukan apa yang diarahkan Gubernur Bali,’’ tegasnya saat ditemui di sela kegiatan penanaman 5.000 mangrove bersama TNI, Senin (7/10) kemarin. Sementara itu terkait dengan pelaksanaannya nanti, pihaknya akan terus melakukan pengawasan. Bahkan sudah disiapkan tim pengawas

yang bertugas memantau prosesnya nanti. Pihaknya juga menyebutkan keputusan yang sudah dilakukan bersama dengan Pelindo III yakni kerja sama antara Pelindo dengan Tahura kepada pengelola rumah makan Akame, Watersport, Warung Made dan Helipad yang ada di sana, kerja samanya akan diputuskan sampai tahun

2020 mendatang. Dari yang seharusnya berakhir tahun 2023, namun akan dipercepat dan berakhir pada tahun 2020 nanti. ‘’Itu tadi saya berbicara dengan Manajer Pelabuhan Benoa, sudah dilakukan pembicaraan dan pihak Akame, Watersport, Warung Made dan Helipad sudah memahami. Dan akan diakhiri tahun 2020,’’ bebernya. (kmb23)

Selamatkan Pertanian Bali dengan Pendekatan ”Out of The Box”

BALI harus bergerak cepat menjaga daya tahan ekonomi dan pengawalan terhadap budayanya. Bali harus diselamatkan dengan perhatian khusus dan program pembangunan berbasis data. ‘’Bali memerlukan terobosan terukur berbasis data. Kebijakan terukur dan sinergi lintas kabupaten/kota akan menyelamatkan Bali dari alarm keterpinggiran yang makin menguat,’’ ujar Kepala BPS Bali Adi Nugroho, Senin (7/10) kemarin, saat masimakrama ke Bali

Post. Dikatakannya, perhatian khusus mutlak bagi Bali mengingat Bali merupakan cermin dari kebinekaan NKRI. Kesetiaan penduduk Bali terhadap budayanya juga harus diperhatikan. ‘’Konsep penyelamatan penduduk Bali dari keterpinggi-

ran hendaknya merujuk data yang ada. Bali juga perlu perhatian khusus terutama dari makin melemahnya daya saing penduduk lokal dalam kompetisi ekonomi,’’ jelasnya. Di sisi lain Bali juga mesti melakukan identifikasi yang valid terhadap berbagai

permasalahan di berbagai sektor. Salah satu pada sektor pertanian. Untuk menguatkan sektor pertanian pada perekonomian Bali yang didominasi oleh pariwisata, cara-cara yang tidak biasa atau out of the box bisa menjadi strategi. Karena, jika melakukan upaya yang berkisar pada penguatan produktivitas, produksi, sudah selesai dibicarakan dan dilakukan. Hampir setiap kali pengu-

kuran, Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mendapati produktivitas pertanian Bali tercatat mengalamai kenaikan, yang artinya sudah tidak ditemukan hambatan berarti dalam produksi. Namun di sisi lain, ia juga melihat naiknya produktivitas tersebut tidak semata-mata memastikan terpenuhinya kebutuhan perekonomian rumah tangga pertanian. Hal. 15 Pertanian Efisien

’’Bali memerlukan terobosan terukur berbasis data. Kebijakan terukur dan sinergi lintas kabupaten/kota akan menyelamatkan Bali dari alarm keterpinggiran yang makin menguat.’’ Adi Nugroho Kepala BPS Bali

Generasi Petani Terancam Punah PERTANIAN, posisinya hampir selalu ditinggikan sebagai sumber peradaban Bali. Namun realitanya, pertanian Bali nasibnya kian tak menentu. Lahannya terus digerogoti, manusia Bali sebagai petani makin langka. Mungkin dalam sepuluh tahun ke depan, tak ada lagi manusia Bali menjadi petani. Data dari Biro Pusat Statistik Bali menunjukkan bahwa rentang usia kepala keluarga di Bali yang menjadi petani didominasi mereka yang di atas 45 tahun. Porsinya mencapai 68,49 persen atau 266.062 kepala rumah tangga dari total 388.456 kepala rumah tangga petani di Bali. Sementara petani yang usianya muda yakni antara 25 hingga 44 tahun jumlahnya hanya 31,51 persen atau 122.394 kepala rumah tangga petani. Bahkan yang usianya kurang dari 25 tahun menjadi petani hanya 2.144 kepala rumah tangga atau 0,55 persen. Ini data jumlah kepala rumah tangga petani dalam arti luas. Artinya termasuk di dalamnya tidak hanya petani yang mengolah sawah menanam padi melainkan juga petani hortikultura dan peternakan. Hal. 15 Regenerasi Petani

Digaji Mahal, Kinerja Tak Optimal Harian Bisnis Bali Penggerak Ekonomi Bali Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV 2019 diperkirakan kisaran 5,60-6 persen, mengalami perlambatan dibandingkan triwulan II 2019. Kenapa ini bisa terjadi? www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Serombotan Diusulkan Jadi Warisan Budaya Pemkab Klungkung mengusulkan kuliner serombotan jadi warisan budaya tak benda nasional ke Kementerian Kebudayaan.

www.denpostnews.com

Pimpinan dan anggota DPR periode 2019-2024 telah dilantik. Seperti biasa, di setiap awal pelantikan, selalu ada harapan baru kinerja wakil rakyat akan lebih baik. Namun yang terjadi kemudian, selalu saja harapan masyarakat seperti menerpa ruang hampa. Anggota dewan sudah digaji mahal, namun kerja tidak pernah optimal.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyebut kinerja DPR periode 2014-2019 adalah yang terburuk sejak era reformasi. Mereka lebih banyak mengesahkan RUU yang tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Produk yang dihasilkan hanya 84 UU atau 67% dari capaian DPR periode sebelumnya. Hal serupa ditegaskan Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung. ‘’Dari lembaga survei yang saya ikuti, masyarakat tidak puas terhadap kiprah anggota DPR,’’ kata Akbar Tandjung usai peletakan batu pertama pembangunan Graha Insan Cita KAHMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang, Minggu (6/10). Ia berharap ketidakpuasan masyarakat terhadap kiprah anggota DPR ini dapat sebagai pemicu bagi para anggota DPR yang baru dilantik, agar mereka memperlihatkan dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas serta fungsinya. ‘’Kita berharap anggota DPR ini dapat

mewujudkan dan menjalankan fungsinya secara baik, yaitu fungsi legislasi, pembuat undang-undang, penetapan anggaran belanja dan pengawasan,’’ ujarnya. Menurut mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR ini, anggota DPR baru ini juga harus mengacu dari sikap dan beropini masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ‘’Kepuasan masyarakat ini juga harus diawasi dan juga di mana ada penyimpangan-penyimpangan harus diingatkan anggota DPR ini, agar pengawasan dan pengimbangan terjadi dalam kehidupan politik,’’ katanya. Kinerja yang jauh dari kata optimal ini, menjadi semakin ironis jika melihat jumlah APBN sepanjang 2015 hingga 2019 yang dialokasikan untuk DPR. Alokasi anggaran untuk wakil rakyat selalu meningkat. Dari Rp 3,6 triliun pada 2015, menjadi Rp 4,6 triliun pada 2019. Hal. 15 Semakin Ironis

Sumber : Antara


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi Selasa 8 Oktober 2019 | balipost.com by e-Paper KMB - Issuu