Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha
Bali Post
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
Sabtu Wage, 8 Juni 2019
16 HALAMAN
NOMOR 276 TAHUN KE 71
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Tinjau Jalan ”Shortcut”
Gubernur Bali: Gunakan Pendekatan Santun pada Masyarakat Terdampak Singaraja (Bali Post) -
Waktu luang berkenaan dengan cuti bersama hari Lebaran, dimanfaatkan Gubernur Bali Wayan Koster untuk melakukan peninjauan ke sejumlah titik proyek pembangunan jalan shortcut yang menghubungkan Mengwitani, Kabupaten Badung dengan Kota Singaraja, Bali bagian utara, Jumat (7/6) kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menekankan soal pendekatan ke masyarakat terdampak harus santun dan manusiawi agar proyek dapat diterima dengan baik. Dari 12 titik pembangunan yang direncanakan untuk jalan pemendek jarak tersebut, empat titik di antaranya, sepanjang siang itu ditinjau oleh Gubernur Koster bersama rombongan. Turut menyertai rombongan Gubernur tampak Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala BBPJN VIII I Ketut Dharmawahana, Kepala Dinas PU Provinsi Bali I Wayan Astawa Riadi dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali A.A. Ngurah Oka Sutha Diana. Peninjauan pertama dilakukan rombongan pada titik 3, yang penggarapannya baru saja dimulai. Kemudian menyusul bergerak titik 4 yang pengerjaannya akan segera dimulai dalam waktu dekat, dan terakhir kemajuan pembangunan yang telah dilakukan di titik 5 dan 6. Di dua titik ini, proses pembangunannya telah mencapai sekitar 51 persen. Kepada para pelaksana proyek, Gubernur Koster berpesan agar mereka mampu menjaga kualitas pembangunan. Selain itu, diingatkan pula untuk selalu dapat melakukan pendekatan yang santun kepada masyarakat terdampak. ‘’Saya minta pihak balai dan kontraktor tetap komit melaksanakan tugas
dengan menjaga kualitas pekerjaan. Dan yang penting sekali, kalau kira-kira bersentuhan dengan masyarakat terkait dengan pekerjaan fisik, jangan sampai menimbulkan ketersinggungan di masyarakat,’’ kata Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu. Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu meminta, pendekatan kepada masyarakat sejak dari awal sudah harus dilakukan dengan cara yang santun dan baik, sehingga mereka bisa memahami bahwa apa yang tengah dikerjakan oleh pemerintah, adalah untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. ‘’Apa yang dikerjakan oleh pemerintah ini bermanfaat bukan hanya untuk masyarakat di wilayah Buleleng dan Tabanan, tetapi juga akan digunakan oleh seluruh masyarakat, bahkan akan menjadi jalur wisata yang dapat membuat wisatawan lebih nyaman untuk berkunjung ke Bali dengan melewati jalur Singaraja-Denpasar,’’ kata Gubernur Koster. Gubernur menyebutkan, meski dana pembangunan jalan berasal dari APBN, namun Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan dana Rp 230 miliar untuk pembebasan lahan dan membuat-
DPD Golkar Bali Abaikan Desakan Musdalub
Bali Post/dok
I Nyoman Sugawa Korry
Denpasar (Bali Post) Desakan digelarnya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) menyusul kisruh di tubuh Golkar Bali tidak ditanggapi DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Pemberhentiaan enam Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten dan menunjuk pelaksana tugas (Plt), masingmasing, di Badung, Jembrana, Tabanan, Bangli, Karangasem dan Buleleng. Pencopotan itu disebut masih terkait dengan keluarnya SK DPP No. 362 tentang pemberhentian Ketut Sudikerta sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bali dan menunjuk Gde Sumarjaya Linggih sebagai Plt. Ketua. ‘’Di samping karena ber-
manuver yang bertentangan dengan keputusan DPP, 1 DPD Jembrana (diberhentikan) karena mundur, Tabanan dan Karangasem karena desakan 2/3 pimpinan kecamatan, DPD Badung atas desakan Kosgoro Pusat (Agung Laksono), Buleleng karena tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik dan Bangli karena pelanggaran-pelanggaran,” ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry Jumat (7/6) kemarin. Sugawa Korry menambahkan, khusus Ketua DPD Golkar Tabanan secara lisan juga sudah menyatakan mundur. Terkait penerbitan SK 362, pihaknya sudah mengundang pengurus, ketua, dan Sekretaris DPD kabupaten/kota se-Bali untuk menjelaskan kebijakan DPP menerbitkan SK tersebut pada 9 Desember 2018 lalu. Di tengah sosialisasi, Ketua DPD Kabupaten Bangli disebut melakukan tindakan keributan, membanting meja, dan pengancaman. Pascasosialisasi, beberapa Ketua DPD kabupaten masih tetap menyuarakan musdalub di berbagai media. Puncaknya, beberapa kader melakukan demo pada HUT Partai Golkar dan pemantapan tim pemenangan pileg/pilpres, 19 Desember 2018 lalu. Hal. 15 Tak Juga Mereda
kan rumah pengganti untuk tempat tinggal yang terkena penggusuran. ‘’Dibuatkan rumah baru yang lebih bagus daripada rumah aslinya, lengkap dengan sanggah-nya dibangunin,’’ ujarnya. Menurut Koster, ini cara yang beradab dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima penggusuran untuk kepentingan pembangunan jalan. ‘’Seperti yang tadi di titik 3 itu, Pak Sudiarta senang sekali dia dapat jalan di depan rumahnya yang sangat luas dan dapat rumah baru. Dengan tanah yang dibebaskan, total dia dapat sebanyak empat miliar rupian,’’ ujar mantan anggota DPR RI ini. Menurutnya, ini pendekatan baru yang dilakukan Pemprov Bali karena melihat cara penanganan gejolak di masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sering kurang beradab. ‘’Masyarakat mendukung saja sudah bagus. Karena itu, konsekuensinya kebutuhan dasarnya seperti rumahnya yang harusnya dipindah, kita buatin rumah yang baru. Selama ini kan nggak, orang digusur kayak binatang aja, kan nggak baik begitu,’’ ujarnya. Hal. 15 Dimajukan
Bali Post/kmb
TINJAU SHORCUT - Gubernur Bali, Wayan Koster, melakukan peninjauan ke proyek pembangunan jalan shortcut yang menghubungkan Mengwitani, Kabupaten Badung dengan Kota Singaraja, Bali bagian utara, Jumat (7/6) kemarin. Gubernur Koster menekankan soal pendekatan ke masyarakat terdampak harus santun dan manusiawi agar proyek dapat diterima dengan baik. Titik 5-6 diperkirakan selesai akhir tahun ini. Titik 7-8 rencana dikerjakan tahun 2020, serta titik 1-2 dan 9-10 yang semula direncanakan tahun 2021, kemungkinan dimajukan menjadi tahun 2020.
Silaturahmi ke Keraton Ngayogyakarta
Bali Post/ant
BERJALAN - Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) berjalan bersama Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X (kedua kanan) saat berkunjung ke Keraton Yogyakarta, Jumat (7/6) kemarin.
Jakarta (Bali Post) – Liburan Lebaran Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Yogyakarta diisi sejumlah kegiatan. Salah satunya bersilaturahmi ke keluarga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jumat (7/6) kemarin. Selain itu, Presiden Jokowi juga melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Syuhada, Kota Baru, Yogyakarta yang merupakan masjid cagar budaya peninggalan Presiden pertama RI Soekarno. Presiden yang turut membawa cucu pertamanya Jan Ethes Srinarendra tiba di keraton pukul 10.38 WIB. Setibanya di keben keraton, Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh putri, mantu, dan cucu Sri Sultan Hamengkubuwono X, yaitu GKR Mangkubumi, GKR Condrokirono, GKR Maduretno, GKR Hayu, GKR Bendara, KPH Wironegoro, KPH Purbadiningrat, KPH Notonegoro, RM Marrel, RM Drastya, dan RAj Irdina. Presiden kemudian berjalan menuju halaman dalam keraton dan disambut oleh Sultan Hamengkubuwono beserta istrinya GKR Hemas. Keempatnya lalu berjalan masuk ke dalam keraton. Silaturahmi berlangsung sekitar 30 menit. Sebelum meninggalkan keraton, Presiden dan keluarga Keraton Yogyakarta menyempatkan berfoto bersama. Sultan beserta seluruh keluarganya lalu mengantar
Kepala Negara hingga ke depan keben keraton. Pada pukul 11.12 WIB, Presiden meninggalkan keraton untuk kembali ke Gedung Agung.
I Gusti Wayan Murjana Yasa
I Gusti Nyoman Dharma Putra
Peninggalan Bung Karno Seusai silaturahmi ke keraton, Jokowi melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Syuhada, Kota Baru, Yogyakarta yang merupakan masjid cagar budaya peninggalan Presiden pertama RI Soekarno. Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang lengkap dengan peci hitam tiba di Masjid Syuhada pukul 11:45 WIB. Presiden langsung duduk di saf pertama didampingi kedua putranya, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, serta cucunya Jan Ethes. “Pak Jokowi merupakan Presiden kedua RI setelah Bung Karno yang datang ke sini,” kata Pengurus Kesekretariatan dan Rumah Tangga Masjid Syuhada, Hengki Desri Mulyadi. Ia mengatakan Jokowi sudah kali kedua datang ke masjid yang didirikan pada tahub 1952 sebagai kenang-kenangan untuk para pejuang kemerdekaan RI itu. Pertama, Jokowi datang ke Masjid Syuhada saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2013-2014. “Kami merasa ini termasuk suatu hal kenang-kenangan. Masjid Syuhada ini kan juga kenang-kenangan dari RI 1 (Presiden Soekarno, red.) jadi ada hubungan,” kata dia. (ant)
Sebagian Besar Pendapatan Penduduk Pendatang Dikirim ke Daerah Asal Peran krama tamiu (penduduk pendatang) terhadap ekonomi Bali sangat besar. Banyak sektor ekonomi yang telah dikuasi terutama sektor informal. Sayangnya, multiplier effect terhadap peningkatan pendapatan domestik bruto Bali masih sangat kecil. Ini berarti sebagian besar penghasilan krama tamiu dikirim ke daerah asal. Diperlukan pengendalian penduduk pendatang yang lebih komprehensif demi menyelamatkan ekonomi krama Bali.
BALI kini dan ke depan akan semakin sarat beban sebagai dampak dari tingginya arus migran masuk ke Provinsi Bali. Saratnya beban tersebut dapat dilihat dari kepadatan penduduk per kilometer persegi. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sekaligus Kepala Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan SDM Unud Dr. I Gusti Wayan
Murjana Yasa, S.E., M.Si., mengatakan, tingginya kepadatan penduduk tersebut terutama disebabkan karena migran masuk yang tinggi terutama di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Kehadiran migran dalam jangka pendek dan menengah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan para migran tersebut sebagian besar ada pada usia produktif.
“Mereka tidak saja bekerja pada berbagai bidang sektor informal, tetapi juga pada sektor formal,” ungkapnya. Besarnya peran mereka dalam pembangunan ekonomi juga dapat dilihat dari besarnya tambahan pengeluaran dari tambahan pendapatan yang mereka peroleh. Beberapa hasil studi meminjukkan pola konsumsi tambahan khususnya para migran nonpermanen berkisar antara 0,3 sampai 0,4. Itu berarti ada multiplier terhadap peningkatan pendapatan hanya berkisar antara 1,4 sampai 1,7, sangat kecil yang artinya sebagian besar pendapatan dikirim sebagai remiten ke daeran asal. Dampak multiplier tentu berbeda dengan migran
permanen yang pola konsumsi tambahannya relatif lebih tinggi. Sarat beban Bali terkait tingginya angka migran masuk juga dapat dilihat dari kebutuhan berbagai fasilitas baik ekonomi, sosial budaya, kenyamanan, kemanan, dan lainnya. Ke depan, berbagai persoalan sosial ini akan menjadi beban sosial yang sangat mahal melebihi manfaat ekonomi yang diperoleh jika Bali tidak berhasil melakukan upaya pengendalian penduduk, khususnya penduduk pendatang. Pola pengendalian penduduk harus dilakukan inklusi di seluruh kabupaten/ kota sebagai bagian upaya bersama satu visi untuk kemajuan Bali. Pengendalian
penduduk tidak dimaksudkan melarang mereka untuk datang, tetapi secara bersama-sama menjaga ketertiban dan keajegan Bali untuk kesejahteraan bersama. Ekosistem pengendalian penduduk secara inklusi dikedepankan. Pemerintah bersama-sama dengan stakeholders terkait seperti pemilik koskosan, penyewaan lahan, kontraktor, pemilik toko, penyalur asisten rumah tangga, forum perbekel/lurah, kaling kadus, akademisi, beserta stakeholders lainnya harus memiliki visi yang sama dan bersama-sama melakukan pengendalian penduduk pendatang secara bertanggung jawab. Hal. 15 Belum Jeli