terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
12 HALAMAN
NOMOR 172 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
Sabtu wage, 8 Februari 2020
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Peringatkan Nelayan Jangan ’’Nakal’’
Puluhan Gepeng Dipulangkan
Babi Mati Bukan karena ASF
Jajaran Satpolairud Polres Klungkung mengingatkan kembali nelayan agar tidak nekat melaut di tengah cuaca buruk. Selain itu, para nelayan juga diminta jangan ‘’nakal’’ yakni melakukan tindakan di laut yang melanggar hukum.
Puluhan gelandangan dan pengemis (gepeng) asal Karangasem diamankan petugas Satpol PP serta Dinsos di sejumlah kabupaten/kota di Bali. Selanjutnya, mereka dipulangkan ke rumah masing-masing di Bumi Lahar. KARANGASEM | HAL. 8
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana, Jumat (7/2) kemarin menyebutkan tiga ekor babi mati di Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo bukan karena virus African Swine Fever (ASF), tetapi akibat cuaca ekstrem.
KLUNGKUNG | HAL. 7
JEMBRANA | HAL. 11
Baleg DPR-RI Dukung RUU Provinsi Bali Dibahas Kumulatif Terbuka 2020
BERSAMA - Gubernur Bali Wayan Koster berfoto bersama jajaran ketua dan anggota Badan Legislasi DPR-RI, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dan bupati/wali kota se-Bali usai rapat terbuka di Gedung Nusantara II, Jumat (7/2) kemarin, terkait pemaparan RUU Provinsi Bali.
OPINI
Jangan Sampai Menyinggung Ras-Keturunan Oleh: GPB Suka Arjawa PENYEBARAN virus Corona tipe baru, yang dimulai dari Wuhan, Tiongkok itu telah meluas dan mencapai lebih dari 20.000 orang terjangkit. Meskipun menelan kematian tetapi telah pula berhasil disembuhkan. Jadi kalaupun obatnya masih belum ditemukan tetapi penyakit ini dapat disembuhkan. Bahkan persentase mereka yang sembuh melebihi dari angka kematian. Setidaknya itulah yang menjadi penyemangat para peneliti untuk melakukan penelitian dan kenyataan itu pula yang mesti dilihat oleh masyarakat agar tidak terlalu panik dengan kondisi penyebaran virus Corona baru tersebut. Akan tetapi dalam realitas sosialnya, kepanikan selalu terjadi dan meluber pada sektor pekerjaan. Turis-turis asal Tiongkok mendadak ‘’hilang’’ dan malah ada cerita mereka dijauhi para pedagang pinggir pantai. Tentu ini bukanlah sikap yang mendukung upaya pemerintah untuk menenangkan masyarakat agar tidak bersikap curiga kepada anggota masyarakat yang lain. Berkurangnya turis Tiongkok tentu pula mengurangi jumlah hunian hotel yang tidak tahu sampai kapan akan kembali dinamis. Sikap seperti inilah yang harus menjadi perhatian secara sosial dan politik. Sikap kecurigaan seperti ini juga diberitakan muncul di negara Eropa, di mana pada sebuah kantin, mahasiswa dari Tiongkok didiskriminasi tidak dibolehkan untuk ikut bercampur dalam ruangan. Padahal, belum tentu mereka membawa virus yang menular tersebut. Hal. 11 Basis Multikultur
Harian Bisnis Bali Tinggi, Tarif Cukai Arak Bali Arak Bali telah dilegalkan dalam bentuk sebuah pergub. Berbagai masalah masih mengiringi kebijakan itu. Salah satunya, tingginya tarif cukai terhadap produk asli Pulau Dewata ini. Bagaimana pemerintah menyikapinya? www.bisnisbali.com
Harian DENPOST Takut Virus Corona Camping di Pantai Kuta Bule asal Denmark Gudmand Hoyer Jan Jones Yakari Colom camping di kawasan Pantai Jerman, Kuta, karena takut virus Corona.
www.denpost.id
Jakarta (Bali Post) Jalan panjang pengajukan draf RUU tentang Provinsi Bali agar bisa dibahas dalam sidang paripurna DPR-RI tahun 2020 tampaknya menemui titik terang. Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mendukung aspirasi rakyat Bali atas pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Provinsi Bali yang akan merevisi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB, NTT. Dukungan disampaikan Ketua Badan Legislasi DPRRI Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. setelah mendengarkan pemaparan Gubernur Bali Wayan Koster dalam audiensi, Jumat (7/2) kemarin. Menurut Supratman, ini langkah awal mensinkronkan dengan Komisi II DPR-RI. Untuk substansi dari RUU tentang Provinsi Bali akan dipelajari lebih lanjut dengan anggota Baleg, apakah naskah akademik RUU akan diambil alih oleh DPR secara keseluruhan atau dibahas lagi di Komisi II, nanti menunggu hasil kajian. ‘’Pada prinsipnya kami mendukung aspirasi masyarakat Bali,’’ tegasnya dalam rapat ter-
’’RUU ini sama sekali tidak ada niat untuk mengarah ke otonomi khusus. Tidak ada yang namanya kapling alokasi APBN. Semua bagian sesuai koridor yakni Dana Alokasi Umum, bagi hasil, dana desa, dan lainnya. Intinya adalah mengisi pembangunan Bali sesuai karakteristik lokal.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
buka di Gedung Nusantara II. Kader Partai Gerindra tersebut juga mengapresiasi seluruh komponen masyarakat Bali yang hadir ke Senayan. Artinya, RUU ini merupakan inisiatif yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat Bali. Hal ini akan menjadi perhatian serius Baleg untuk proses pembahasan lebih lanjut soal RUU tentang Provinsi Bali. Diakuinya, memang selama ini masih menjadi perdebatan apakah RUU itu bisa masuk atau tidak dalam kumulatif terbuka, hal ini akan segera diputuskan. Dalam ketentuan prolegnas saat ini ada peruba-
han. Kalau dulu prolegnas itu hanya bisa diubah sekali setahun, tetapi sekarang bisa dilakukan lebih. Bahkan, untuk memastikan dan memperdalam lagi RUU tentang Provinsi Bali, di bulan Februari 2020 Baleg akan berkunjung ke Bali. RUU Provinsi Bali ini merupakan momen dalam memperbaiki Bali. Anggota Baleg Putra Nababan mengatakan, Bali bukan saja milik Indonesia namun juga dunia. Hal ini akan menjadi momen bagi semua orang bisa memberikan masukan untuk Bali. Hal. 11 Bukan Otonomi Khusus
Bali Hadapi Bencana di Tengah Keterbatasan
BALI baru saja menerima penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana tahun 2019. Di balik penghargaan itu, BPBD Provinsi Bali rupanya bergulat di tengah keterbatasan. Baik dari sisi peralatan maupun SDM. Menariknya, keterbatasan itu tak dianggap sebagai kendala tetapi justru dioptimalkan untuk mewujudkan Bali yang tangguh menghadapi bencana. ‘’Kalau dari sisi peralatan, secara kuantitatif itu relatif. Tetapi itu tidak menjadi kendala buat kami selalu mengoptimalkan kondisi eksisting, kondisi peralatan yang kami miliki,’’ ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin dikonfirmasi, Jumat (7/2) kemarin. Sejak tahun lalu, lanjut Rentin, pengadaan alat mulai dilakukan secara rutin. Termasuk update logistik yang sifatnya urgen, penting dan mendesak. Salah satunya adalah pengadaan mesin pemotong kayu (sensor) yang sekarang berjumlah 17 unit. Sebagian sudah disebarkan untuk BPBD kabupaten/kota seBali. Artinya, selain digunakan sendiri oleh BPBD Provinsi juga untuk men-support minimnya peralatan di kabupaten/kota. ‘’Alat daripada diam di gudang, kan lebih baik dimanfaatkan, digunakan, dioperasionalkan oleh teman-teman,’’ jelasnya. Terkait logistik, Rentin menyebut tahun lalu telah dilakukan pengadaan kebutuhan dasar masyarakat yang tertimpa bencana. Kebutuhan dasar ini mencakup selimut, bahan kebutuhan pokok, hingga air mineral. Minggu pertama bulan Januari lalu, logistik itu mulai disalurkan ke kabupaten/kota. Dengan demikian, tidak hanya peralatan tapi juga logistik telah stand by di BPBD provinsi dan kabupaten/kota untuk mengantisipasi terjadinya bencana. ‘’Kalau ada masyarakat yang tertimpa angin puting beliung, kebakaran, longsor, sehingga dia mengalami shock secara psikis, kami hadir di sana untuk memberikan perhatian berupa support kebutuhan dasar dia,’’ paparnya. Bicara SDM, menurut Rentin, sebetulnya masih jauh dari kata ideal sesuai analisis beban kerja. Personel yang dimiliki BPBD Bali idealnya 200 sampai 230 orang. Akan tetapi, posisi SDM saat
ini hanya 80 personel. Walaupun di awal tahun 2020, BKD Provinsi Bali sudah menambah 21 personel lagi untuk BPBD. Namun keseluruhan jumlah 101 personel juga belum mencapai kata ideal. Mau tidak mau, kondisi ini harus dioptimalkan dengan membagi personel yang ada untuk mem-back up sembilan kabupaten/kota. Bagaimana soal anggaran, BPBD Provinsi hanya mengelola sebesar Rp 17 miliar lebih seperti halnya tahun 2019 lalu. ‘’Itu menyeluruh termasuk di dalamnya gaji personel (PNS dan non-PNS - red), beberapa agenda sosialisasi, pemeliharaan alat. Salah satunya alat sirene tsunami di sembilan titik,’’ paparnya. Rentin menambahkan, Pemprov Bali dan Basarnas telah meneken MoU dalam rangka penyediaan kru dan armada helikopter. Hal ini penting dalam kesiapsiagaan bencana, untuk melakukan penyelamatan ketika terjadi sesuatu seperti orang hilang. Mengingat, fungsi Basarnas adalah search and rescue. Hal. 11 Rawan Longsor
Denpasar Tersebar Bangli Rp 9 Miliar HAMPIR semua BPBD kota/kabupaten di Bali mengalami keterbatasan anggaran. Bahkan seperti dialami BPBD Kota Denpasar, tak memiliki baku anggaran tetap, melainkan disebar di semua UPD yang ada. Seperti yang dilaporkan wartawan Bali Post, BPBD di daerah bergerak di tengah serba keterbatasan dengan anggaran yang tak jelas.
Di Denpasar dilaporkan sangat rentan dengan bencana banjir, cuaca ekstrem, epidemik penyakit, gempa bumi, gelombang pasang dan abrasi serta tsunami. Di Badung daerah rawan longsor di Kecamatan Petang di tujuh desa, Abiansemal 4 desa, Mengwi satu desa dan Kutsel tiga desa. Daerah rawan banjir terjadi di Kuta Utara dan Mengwi. Sementa-
ra BPBD setempat mendapat anggaran bencana sesuai proposal yang diajukan. Di Bangli, BPBD setempat 2019 mendapat bantuan pascabencana dari pusat Rp 9 miliar. Dana ini dipakai untuk perbaikan infrastruktur. Sementara bantuan korban bencana diajukan ke BPBD Provinsi Bali. Hal. 11 Gunung Api