terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
16 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 83 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila Sampah di Belakang Ruko Tuban Plaza Sampah yang dititipkan di lahan kosong yang berlokasi di belakang Ruko Tuban Plaza, Kuta, mulai diangkut. Sampah sebanyak tiga truk dipindahkan oleh petugas DLHK.
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
balipost http://facebook.com/balipost
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
BPBD Pangkas Pohon Perindang
Harapkan Bantuan Jembatan
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Tabanan memangkas pohon perindang di jalur Denpasar-Singaraja via Baturiti, Rabu (6/11) kemarin. Kegiatan ini untuk antisipasi bencana pohon tumbang.
Selama ini warga Desa Seraya, Karangasem menyeberangi sungai dengan melintasi alirannya. Di saat hujan, hal ini sangat berbahaya sehingga berharap ada bantuan jembatan.
TABANAN | HAL. 7
BADUNG | HAL. 3
KARANGASEM | HAL. 11
Dari Rembug Seniman
Menggagas Strategi Seni Budaya Mewujudkan Bali Era Baru
Visi dan misi Gubernur Bali ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ mewujudkan Bali Era Baru mencakup berbagai aspek termasuk seni dan budaya. Bahkan seni dan budaya sebagai bagian dari kebudayaan adalah roh Bali. Maka menuju Bali Era Baru tidak akan dapat dilepaskan dari upaya menjaga napas hidup kebudayaan. Para seniman sebagai penggerak budaya, menyadari hal ini sehingga memandang penting adanya sinergi di antara seniman, pemerintah dan dunia usaha, baik swasta maupun BUMN, yang hidup dari pariwisata Bali sebagai strategi seni budaya mendukung terwujudnya Bali Era Baru. Dukungan pemerintah terhadap seni dan budaya Bali telah cukup baik. Yang masih menjadi pertanyaan besar adalah peran dari dunia usaha, baik swasta maupun BUMN, yang hidup dari pariwisata Bali kepada seni dan budaya. ‘’Bali memiliki banyak seniman, namun perhatian kepada para seniman belum nyata. Misalnya, seniman yang telah berumur harus dibuatkan riset untuk diketahui datanya, sehingga karyanya bisa di-mapping sebelum dibuatkan program lanjutan. Dan sampai saat ini belum ada yang mengasuh seniman secara serius,’’ ujar Kelian Rumah Budaya Penggak Men Mersi, I Kadek Wahyudita, dalam Rembug Seniman di Warung 63 Denpasar, Rabu (6/11) kemarin. Sebagai penggiat seni, Wahyudita
I Kadek Wahyudita
berharap pemerintah dan dunia usaha memberikan porsi dan dukungan yang sama kepada semua seniman Bali. Bahkan, mengalokasikan anggaran CSR kepada para seniman agar bisa terus berkarya. Di samping juga memberikan ruang kreativitas untuk menampilkan hasil karya para seniman. Ini juga sekaligus untuk mendukung visi Gubernur ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ di mana tujuannya tak semata hanya untuk pelestarian seni, tetapi memanfaatkan seni untuk menjaga karakteristik kebudayaan sebagai ikon pariwisata Bali, dan menyejahterakan para senimannya. Hal senada diungkapkan Cokorda Putra. Dikatakan, seniman muda saat ini banyak bermunculan yang lebih kreatif
Gaji untuk Tutupi Defisit BPJS
Menteri Kesehatan Disebut Hanya Cari Simpati
Jakarta (Bali Post) – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan kesiapannya memberikan gaji untuk membantu defisit keuangan BPJS. Namun, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay langsung memprotes pernyataan dokter Terawan tersebut dan menyebutnya hanya upaya mencari simpati dan bukan solusi. ‘’Pak Menteri menyatakan siap memberikan gajinya untuk membantu defisit keuangan BPJS Kesehatan. Maksudnya apa? Ingin mengambil simpati masyarakat?’’ protes Saleh dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, di Jakarta, Rabu (6/11) kemarin. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan defisit BPJS Kesehatan sudah sangat besar. Gaji seluruh pejabat di Indonesia diserahkan saja tidak akan cukup untuk menutupi defisit yang terjadi. Hal. 15 Inovasi Baru
DIPROTES - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) kemarin. Pernyataan Terawan yang siap gajinya digunakan menutup defisit menuai protes dari anggota DPR.
Cokorda Putra
IGN ’’Rahman’’ Murthana
dengan berbagai inovasi karyanya. Namun, karena kepentingan politik praktis saat pemilu, hanya seniman yang dekat dengan penguasa saja yang lebih banyak mendapat perhatian. Seniman yang memiliki kompetensi lebih, namun tak dekat kekuasaan justru terabaikan. Tidak hanya itu, regenerasi seniman pada seni tertentu juga masih kurang mandapat binaan. Seperti seniman patung di daerah tertentu. Hal ini menyebabkan produk-produk yang menjadi ciri khas daerah tersebut mulai bergeser ke arah kepunahan. Ketua Pramusti Bali IGN ‘’Rahman’’ Murthana mengatakan khusus penyanyi Bali di era digital telah menggeliat. Karyakarya mereka dipromosikan lewat media sosial, dan penyebarannya sangat cepat.
Nengah Wirakesuma
Panggung banyak direbut oleh penyanyi pendatang baru yang memiliki fans kekinian. Tak jarang, penyanyi pendatang baru ini dengan kreatif mengaransemen lagu-lagu penyanyi lawas dan mendapat sambutan hangat di tengah masyarakat. Namun, bagi penyanyi lawas sangat jarang mendapat undangan mengisi event hiburan tertentu. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah maupun pihak swasta memberikan ruang lebih kepada penyanyi lawas untuk bisa tampil menghibur masyarakat. Seperti yang telah dilakukannya barubaru ini pada ajang Festival Seni Bali Jani 2019. Di mana, penyanyi lawas dan penyanyi kekinian diberikan ruang dalam satu panggung untuk tampil menghibur masyarakat Bali. Terobosan ini dilakukan
I Ketut Suwidiarta
untuk memberikan ruang antara penyanyi lawas dan penyanyi pendatang baru untuk berkolaborasi. Tidak hanya bagi penyanyi, seniman lain yang ada di Bali juga harus diberikan ruang lebih untuk bisa mengeksplorasikan karya-karya seninya. Ajik Rahman mengaku saat ini banyak seniman di Bali bergerak secara parsial. Siapa yang dekat dengan penguasa, dia yang mendapat job lebih banyak. Oleh karena itu, pendataan terhadap seniman sangat penting dilakukan. Pihaknya menyarankan agar pada bidang seni tertentu membentuk suatu wadah atau komunitas agar mudah mengoordinasikan, sehingga pembagian job bisa merata. Hal. 15 Berkonotasi Dadakan
Jokowi akan Tangkap Pembuat Desa Fiktif
Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11) lalu, mengungkapkan ada laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun. Hal ini ditanggapi Presiden Jokowi dengan sikap akan mengejar siapa pun pelaku atau oknum hingga tertangkap terkait dugaan adanya desa fiktif yang dibentuk untuk memperoleh kucuran dana desa.
J
okowi mengakui memang tidak mudah mengelola begitu banyak desa di Indonesia. ‘’Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi yang diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep,’’ kata Presiden di Jakarta, Rabu (6/11) kemarin. Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara yang besar dengan 514 kabupaten/ kota dan 74.800 desa perlu manajemen untuk mengelola yang tidak mudah. Menurutnya, perlu ada penelusuran terkait informasi adanya desa siluman yang dimaksud. ‘’Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi kalau informasi
benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai pelangnya saja, tapi desanya enggak ada, bisa saja terjadi karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sebuah pengelolaan yang tidak mudah,’’ katanya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru sebagai imbas adanya kucuran dana desa. Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11), mengungkapkan ada laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran
dana desa secara rutin tiap tahun. ‘’Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajek dari APBN, sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada pen-
duduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa),’’ ujarnya. Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru. (ant)
’’Tapi tetap
kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi yang diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep.’’ Joko Widodo Presiden RI
Dampak Pelarangan Menggunakan TPA Suwung Harian Bisnis Bali Pengangguran Terbuka Naik 0,15 Poin Jumlah pengangguran terbuka di Bali pada Agustus 2019 mengalami peningkatan 0,15 poin dibandingkan Agustus 2018. Lulusan apa saja yang berkontribusi pada angka pengangguran tersebut? www.bisnisbali.com
Harian DENPOST Penataan Pantai di Nusa Penida Direcoki Rencana Pemkab Klungkung menata pantai di Nusa Penida tak mulus. Ada warga yang ingin merecoki rencana itu, hingga membuat Bupati Suwirta geram. www.denpostnews.com
Gianyar Siap, Badung ‘’Pusing’’ Denpasar (Bali Post) Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang melarang Gianyar dan Badung menggunakan TPA Suwung sebagai muara akhir sampah, ditanggapi berbeda. Gianyar menyatakan kesiapannya, sementara Badung masih ‘’pusing’’. Gianyar telah siap dengan solusi yakni perluasan TPA Temesi. Sementara Badung masih pusing karena belum memiliki lokasi pasti TPA baru. Kabupaten Gianyar mamastikan kesiapan menjalankan instruksi Gubernur Bali, untuk tidak membawa truk mengang-
kut sampah ke TPA Suwung. Bahkan hal ini sudah dilakukan Kabupaten Gianyar sejak Jumat (25/10) pasca-insiden kebakaran di TPA tersebut. Selain itu, Bupati Gianyar I Made Mahayastra juga sudah melakukan antisipasi dengan cara perluasan TPA Temesi mencapai 4 hektar. Bupati Mahayastra pada suatu kesempatan telah mengatakan sejak baru dilantik pada akhir 2018, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gianyar dan instansi terkait lainnya sudah langsung melihat kondisi TPA Temesi, yang kala itu sudah
overload. ‘’Kita sudah dari dulu persiapkan TPA Temesi, sehingga kita melakukan perluasan lagi 4 hektar, jadi sudah kita antisipasi,’’ kata Bupati Gianyar didampingi Kadis DLH Gianyar I Wayan Kujus Pawitra. Hal. 15 Ditolak Warga MENOLAK - Sejumlah spanduk terkait penolakan warga Sobangan, Mengwi atas rencana penggunaan lahan untuk TPS sampah yang dilakukan Selasa (5/11) malam.
Kamis Umanis, 7 November 2019
’’Smapan Fair’’ Bangkitkan Jiwa Wirausaha Muda Denpasar (Bali Post) Untuk kedua kalinya SMAN 8 Denpasar alias Smapan menggelar hasil bisnis para siswa yang diberi nama Smapan Fair 2019. Ajang ini sekaligus media pembelajaran dan promosi bagi siswa soal rencana bisnisnya ke depan. Kepala
I Ketut Suyastra
Bali Post/025
SMAN 8 Denpasar Drs. I Ketut Suyastra, M.Pd. mengatakan hal itu saat masimakrama dengan Pimpinan Kelompok Media Bali Post (KMB) Satria Naradha, Rabu (6/11) kemarin. Menurut Suyastra, Smapan Fair yang akan dibuka 14 November dan ditutup 16 November mendatang adalah pameran hasil karya original siswa SMAN 8 Denpasar yang dibina oleh gurunya selama empat bulan. Setelah tamat, mereka selain siap melanjutkan studi juga bisa membuka usaha baru. Dikatakan, perencanaan bisnis ini murni karya siswa, dengan mempertimbangkan potensi pasar dan bukan hasil jiplakan. Suyastra menambahkan, selama ini kita sibuk dengan wacana membentuk wirausaha muda, sementara sentuhan jiwa wirausahanya tak pernah dilakukan. Makanya sejak dua tahun lalu mantan Kepala SMAN 3 Denpasar ini membuat terobosan dan inovasi langsung menggarap siswanya menjadi pengusaha. Dengan Smapan Fair kedua ini akan tumbuh jiwa kewirausahaan anak muda seperti suka bekerja keras dan melatih kemandiriannya. Usai membuka acara, Satria Naradha dijadwalkan melakukan talk show dengan siswa tentang pengalaman bisnis dan kiat sukses di era milenial. Pada kesempatan itu, Suyastra didampingi Panitia Smapan Fair 2019 juga mengkritisi bahwa kurikulum nasional saat ini terlalu padat dan terlalu kaku, sehingga sulit dihubungkan dengan dunia kerja. Akibatnya, siswa diarahkan hanya mengejar ijazah. Padahal yang lebih penting adalah pengembangan kompetensi diri sesuai dengan potensinya. ‘’Hal ini juga menjadi salah satu alasan digelarnya Smapan Fair 2019,’’ tegasnya. (025)
Kenaikan Tarif Premi JKN
Masyarakat Pilih Turun Kelas Denpasar (Bali Post) -
Kenaikan tarif premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diberlakukan per 1 Januari 2020, menyebabkan masyarakat banyak yang memilih turun kelas, utamanya peserta JKN mandiri. Hal ini bisa dilihat di BPJS Denpasar, Rabu (6/11) kemarin. Banyak masyarakat yang datang hanya untuk melihat persyaratan turun kelas dan ada juga yang langsung mengurus untuk turun kelas. Salah satunya adalah Hasan (50), warga Jimbaran yang bekerja sebagai guide ini. Pria asal Sumatera ini datang bersama istrinya untuk mengurus proses turun kelas dari kelas I menjadi kelas III di Kantor BPJS Denpasar. Ditanyakan mengenai alasan pindah kelas ini, Hasan menjawab kenaikan tarif yang diberlakukan tidak mampu dipenuhinya. “Kenaikannya itu 100 persen. Saya tidak mampu bayarnya. Kelas I sekarang menjadi Rp 160 ribu dari Rp 80 ribu,” ujarnya. Menurut Hasan, pendapatannya yang tidak menentu sebagai guide dan menanggung premi untuk tiga orang menyebabkan dirinya memutuskan untuk turun kelas. “Saya tidak keberatan naik. Tetapi janganlah 100 persen. Setidaknya jika naik 30 persen masih bisa saya bayar untuk kelas I,” katanya. Pilihan untuk turun kelas juga akan dilakukan Wayan Titib (61), warga Jalan Gunung Andakasa, Penamparan Padangsambian, Denpasar. Titib selama ini membayar premi JKN Mandiri untuk kelas I. Dengan naiknya premi JKN, ia berencana turun ke kelas III. “Saya sudah pensiun dan tidak bekerja lagi. Penghasilan tidak tetap. Dulu masih bisa bayar premi untuk
kelas I. Kalau naik 100 persen bisanya bayar yang kelas III,’’ ujarnya. Ia sengaja datang ke Kantor BPJS Denpasar untuk melihat syarat apa saja yang harus dibawa untuk bisa turun kelas, Rabu kemarin. “Dari informasi bisa lewat online. Jadi, tanya-tanya dulu. Kalau sudah jelas baru ke sini lagi untuk mengurus turun kelas,” paparnya. Hal yang sama juga dikatakan Sugiarto (60), warga Sidakarya, Denpasar. Pensiunan BUMN ini mengaku tidak kuat menanggung premi untuk lima orang jika naik 100 persen. “Saya menanggung istri, anak dan cucu. Total lima orang. Kalau kelas I naik jadi Rp 160 ribu, maka total Rp 800 ribu per bulan. Padahal dulu cuma Rp 400 ribu,” katanya. Ia mengaku selama ini belum pernah memakai layanan JKN dan tetap setia membayar setiap bulannya. “Kalau naik, saya bisanya kelas III. Jadi dibanding nanti terlanjur berlaku dan saya tidak bisa bayar, mending urus dari sekarang,” imbuhnya. Sementara itu, kenaikan premi JKN ini ternyata tidak memengaruhi layanan di fasilitas kesehatan. Seperti di RSUP Sanglah. Sebagai layanan kesehatan tipe A, RSUP
Sanglah bertindak sebagai layanan hilir atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan akhir di Bali. Mengenai adanya potensi banyaknya masyarakat yang turun kelas ke kelas III, menurut Kasubag Humas RSUP Sanglah Dewa Kresna, tidak masalah karena tempat tidur RSUP Sanglah sendiri sudah sesuai syarat yang diterapkan pemerintah yaitu 60 persen merupakan kelas III. Jumlah total tempat tidur RSUP Sanglah saat ini 765 tempat tidur. Jika terjadi peningkatan di kelas III, menurut Dewa Kresna, selama ini RSUP Sanglah telah menerapkan titip kelas. “Jika kelas III penuh akan dititip ke kelas yang lebih tinggi dengan biaya yang sama dengan kelas tanggungannya sampai ada tempat tidur kosong,” ujarnya. Dengan adanya peningkatan premi JKN, Dewa Kresna berharap ke depan klaim JKN dibayarkan lebih lancar oleh BPJS Kesehatan. Kelancaran pembayaran klaim JKN ini tentu membantu kelancaran operasional rumah sakit. (kmb24) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965
PARIPURNA - Gubernur Bali Wayan Koster saat hadir pada Rapat Paripurna ketiga DPRD Provinsi Bali terkait dengan pandangan umum fraksi terhadap sejumlah raperda di ruang sidang utama Kantor DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (6/11) kemarin.
DPRD Sepakat dengan Sejumlah Ranperda yang Dirancang Gubernur Koster Denpasar (Bali Post) DPRD Provinsi Bali menyatakan sepakat dan mengapresiasi beberapa ranperda yang diajukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna ketiga DPRD Provinsi Bali terkait dengan pandangan umum fraksi terhadap sejumlah ranperda di ruang sidang utama Kantor DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (6/11) kemarin. Pandangan umum fraksi yang disampaikan siang itu di antaranya tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039, Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, serta Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali. Pada acara yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan para pejabat teras di lingkungan Pemprov Bali itu sebagian besar fraksi menyatakan sepakat dengan postur APBD 2020 yang telah dirancang oleh pemerintah. Fraksi PDI-P dalam pan-
dangan umumnya yang dibacakan Tjokorda Gede Agung, S.Sos. menyatakan, terkait dengan instrumen pendapatan dalam APBD Perubahan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), seluruh fraksi sangat mengapresiasi langkah dan strategi Gubernur Bali yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Bali. RAPBD tahun 2020 sebesar Rp 6,605 triliun termasuk DAK, dipandang sudah proposional dengan belanja daerah sebesar Rp 7,1 triliun. Sementara Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh I Komang Nova Sewi Putra, S.E. meminta pemerintah memperhatikan PAD 2020 yang turun Rp 310 juta dari PAD APBD Perubahan tahun 2019 dari Rp 3.762,784 miliar menjadi Rp 3.762,474 miliar. Gubernur diminta mengusahakan meningkatkan pos-pos PAD seperti PBBKB, Retribusi Perizinan Tertentu, Hasil Pengelolalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ataupun lain-lain PAD yang sah, sehingga postur RAPBD tahun 2020 minimal sama dengan Perubahan APBD Tahun 2019. Kebijakan keuangan Gubernur Bali yang mendapat apresiasi dari DPRD adalah
peningkatan pos-pos anggaran untuk kegiatan prioritas, seperti di bidang pendidikan sebesar 29,97 persen, kesehatan sebesar 11,85 persen, serta bidang lainnya seperti pangan, infrastruktur, serta pariwisata dan budaya. DPRD berharap melalui peningkatan anggaran tersebut semakin mempermudah tercapainya visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Sementara Fraksi NasDem-Hanura-PSI seperti yang dibacakan oleh Grace Anastasia Surya Widjaja menekankan pentingnya pemerintah untuk terobosan yang baru ataupun inovatif guna mendukung upaya kemandirian daerah, seperti mengelola aset-aset daerah, pengelolaan kekayaan daerah terutama tanah dan sumber pendapatan lainnya serta penyertaan modal di perusahaan daerah, untuk mendongkrak pendapatan daerah. Mengenai Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 20192039 mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari fraksifraksi. Karena ini merupakan langkah serius dalam mewujudkan akselerasi pembangunan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan pendapatan daerah. Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Golkar, sekaligus menekankan jika pembangunan industri ini benarbenar harus dapat dinikmati oleh masyarakat Bali. Untuk mendukung Ranperda tersebut, Fraksi PDI-P pun memandang perlunya pengembangan dan pemberdayaan secara kreatif dan inovatif pembangunan industri di Bali. Hal lain yang menjadi fokus dalam rapat tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali. Seluruh fraksi di DPRD sepakat menyatakan pentingnya Ranperda tersebut. Karena kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum dan hak mendapat perlidungan hukum harus ditegakkan. Hal senada juga dilontarkan untuk Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali. Menurut DPRD, dengan menambah penyertaan modal ke PT BPD Bali sebesar Rp 225 miliar, maka Pemprov Bali akan menjadi pemilik saham pertama yaitu 51 persen dengan nilai Rp 839.912 miliar. (kmb)
Kesadaran OPD Serahkan Karya Cetak Belum Optimal Denpasar (Bali Post) Penyerahan hasil karya cetak setiap tahun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusar) Kota Denpasar belum optimal. Melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 57 Tahun 2019 yang merupakan turunan dari Perda tentang Perpustakaan, diharapkan dapat diakomodir oleh OPD yang ada di lingkungan kota Denpasar. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar I Putu Budiasa mengatakan, pembaharuan karya cetak tersebut berkorelasi terhadap layanan kepada masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi. Selama ini konsistensi penyerahan karya cetak oleh OPD belum
optimal, karena OPD masih memandang bahwa hasilnya itu adalah produk untuk mereka gunakan sendiri. Padahal karya tersebut penting untuk disediakan kepada masyarakat. ‘’Melalui peraturan ini kita mencoba mengakomodasi supaya produk itu bisa diserahkan kepada kita, kemudian kita mengolah lalu dilayangkan kepada masyarakat,’’ ujar Budiasa di sela-sela mensosialisasikan sejumlah regulasi tentang perpustakaan, Rabu (6/11) kemarin. Budiasa menambahkan, selama ini hanya segelintir OPD yang intensif menciptakan karya cetak melalui penelitian. Antara lain Dinas Kebudayaan, Litbang, Bapedda dan Kominfo. Sementara lembaga lain sejatinya sudah pernah menyerahkan, namun belum
secara berkesinambungan. Budiasa juga memaparkan fungsi perpustakaan sebagai penghimpun karya cetak. Dikatakan, selain menjaga konsistensi produksi karya cetak, penguatan fungsi perpustakaan juga dapat dilakukan dengan meremajakan konsep perpustakaan. Saat ini koleksi buku di Dispusar Kota Denpasar mencapai 34
ribu. Untuk menarik minat kunjungan diperlukan penataan dan terobosan. Hal itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan fasilitas umum, seperti lahan parkir dan ruang kreatif. Fasilitas tersebut menurutnya akan menunjang minat masyarakat, khususnya kaum muda untuk mengunjungi perpustakaan. (kmb16)
Topik : Kenaikan Tarif Premi JKN
Denpasar Raih Penghargaan ”Best City Smart Economy 2019” PEMKOT Denpasar kembali berprestasi di tingkat Nasional. Kali ini ibu kota Provinsi Bali ini sukses meraih penghargaan kategori Best City Smart Economy serangkaian Exhibition, Evalu-
Sukses Bingkai Inovasi Pengembangan Ekonomi Berbasis ”Smart City”
ation & Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019. Penghargaan yang khusus diberikan atas keberhasilan daerah dalam pelaksanaan program Smart City ini diserahkan Menteri
Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (6/11) kemarin. Penghargaan Smart City ini terbagi atas enam kategori, yakni Smart Gover-
PENGANUGERAHAN - Foto bersama seusai penganugerahan Best City Smart Economy kepada Kota Denpasar serangkaian Exhibition, Evaluation & Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (6/11) kemarin.
nance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Kadis Kominfo Kota Denpasar I Dewa Made Agung bersama pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar. Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara didampingi Kadis Kominfo Kota Denpasar I Dewa Made Agung dalam kesempatan tersebut mengaku bangga dan bersyukur atas penghargaan yang diraih Kota Denpasar. Tentunya hal ini tak lepas dari komitmen bersama seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan maksimal berbasis digitalisasi. Jaya Negara mengatakan, beragam inovasi telah dilaksanakan dalam bingkai smart city, mulai dari Inovasi Denpasar Smart Heritage Market di Pasar Badung Kota Denpasar yang telah menerapkan aplikasi QR Code Story Telling Denpasar, penataan Fisik Pasar Badung, Gerakan Bebas Kantong Plastik, Cashless Payment (Pembayaran
Non-Tunai), Pungutan Pasar Elektronik, Smart Parking (Parkir), penyediaan wifi, penataan sungai, Damakesmas, Pro Denpasar dan Mobil Konseling Denpasar Ceria. “Tentunya hal ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua. Kita patut bersyukur atas capaian ini. Keberhasilan ini tentunya menjadi cambuk bagi kita untuk terus berusaha maksimal sehingga mampu menghasilkan pelayanan maksimal bagi masyarakat dengan beragam kemudahan yang dikemas dalam smart city dan digitalisasi,” paparnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate dalam sambutannya mengatakan, suatu wujud nyata Pemerintah pusat melalui Kemenkominfo untuk mendukung dan memastikan kota-kota di Indonesia bergerak serentak menuju kota cerdas. Transformasi digital mempercepat, memudahkan pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Gerakan 100 Smart City mendorong pemerintah daerah memberi pelayanan kepada masyarakat. “Kara-
kter yang ingin dicapai diwujudkan melalui komitmen pemerintah pusat sebagai penyedia infrastruktur yang memungkinkan untuk mewujudkan 100 Smart City Indonesia,” paparnya. Lebih lanjut dikatakan, pemerintah saat ini telah mengerjakan beragam fasilitas pendukung seperti pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan rencananya mulai tahun depan sebanyak 3.447 BTS akan dibangun di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan (3T). Pemerintah pusat memberikan perhatian serius bagi daerah 3T tersebut guna memastikan pemerataan fasilitas digital. Genius yang ada di seluruh negeri juga dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, komitmen pemerintah dalam penyediaan jaringan satelit multifungsi pada 2024 guna mamaksimalkan akses internet bagi pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota di Indonesia. “Pemerintah berharap tersedianya infrastruktur di bidang digital dapat digunakan dengan cermat untuk
kepentingan bangsa negara. Suatu kebanggaan bahwa Gerakan menuju 100 Smart City ini mendorong pemerintah daerah dalam menyusun rencana induk di daerah. Banyak yang ingin dicapai, di sinilah peran pemerintah pusat dalam memberikan panduan bagi pemerintah daerah tentang pemanfaatan teknologi digital guna mempercepat kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Johnny G. Plate menegaskan, teknologi digital telah membentuk standar baru pada pelayanan kepada masayarakat yang mengharapkan pemerintah menghasilkan pelayanan yang maksimal. “Tentunya semua pemangku kepentingan diharapkan berkoordinasi untuk kemajuan bersama. Gerakan Menuju 100 Smart City ini adalah langkah awal mewujudkan Indonesia menjadi bangsa digital. Selain itu pemerintah telah menyepakati rencana UU Pelindungan Data Pribadi menjadi Prolegnas 2020. Hal ini bukan hanya untuk kebaikan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa,” tambahnya. (ad171)
Kamis Umanis, 7 November 2019
Bupati Giri Prasta Hadiri ”Karya Melaspas, Macaru, Mendem Padagingan” Pura Jagat Dalem Pagerwesi Desa Adat Bualu BUPATI Badung Nyoman Giri Prasta, Rabu (6/11) menghadiri Karya Melaspas, Macaru, Mendem Padagingan Pura Jagat Dalem Pagerwesi Desa Adat Bualu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta didapuk menandatangani prasasti pura. Secara pribadi Giri Prasta menyerahkan dana punia senilai Rp 25 juta. Turut hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Badung dapil Kuta Selatan Nyoman Karyana, Made ‘Yonda’ Wijaya, Made Retha, Wayan Luwir Wi-
TEKEN PRASASTI Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Rabu (6/11) kemarin menghadiri Karya Melaspas, Macaru, Mendem Padagingan Pura Jagat Dalem Pagerwesi Desa Adat Bualu. Pada kesempatan tersebut Bupati Giri Prasta juga didapuk menandatangani prasasti pura.
ana, Camat Kuta Selatan Made Widiana, Lurah Benoa bersama tripika Kuta Selatan, Bendesa Adat lan Prajuru setempat. Dalam sambutannya, Bupati Giri Prasta berpesan kepada pangempon dan pangemong pura agar senantiasa menjaga dan melestarikan keberadaan pura tersebut. Sebab itu merupakan warisan leluhur dan terkait kewajiban sebagai umat Hindu dalam menjalankan kewajiban secara sekala dan niskala. Apalagi menurut penuturan prawartaka karya, dalam babad pura diceritakan bahwa pura tersebut ada kaitannya dengan perjalanan Ida Batara Dalem Ped Nusa Penida. ‘’Selaku pribadi dan pemerintah, saya turut mendoakan agar upacara ini memargi antar, sida-sidaning don, labdha karya. Mangda krama pangempon lan pangemong sagilik sagulik saluung-luung sabayantaka, nyujur gemah rimpah loh jinawi,’’ terangnya. Ia juga sempat menceritakan terkait masa kecilnya yang senan-
tiasa diajak maturan saat odalan di pura tersebut oleh orangtuanya yang berasal dari Banjar Peken Desa Adat Bualu. Selain itu, ia juga menerangkan terkait pentingnya masyarakat untuk selalu menempa diri dengan ilmu dan memahami terkait kewajiban selaku umat manusia, terutama selaku umat Hindu terkait pentingnya mengamalkan ajaran Tri Hita Karana. Untuk diketahui, Pura Jagat Dalem Pagerwesi Desa Adat Bualu di-empon oleh kurang lebih 135 KK. Proses pembangunan pura dimulai pada Mei 2018, sementara upacara pamelaspasan dan puncak karya dilaksanakan kemarin. Total biaya yang dihabiskan untuk membangun pura secara keseluruhan kurang lebih Rp 5,7 miliar. Dana tersebut bersumber dari dana hibah Pemkab Badung senilai Rp 5,1 miliar, dana punia kurang lebih Rp 104 juta, iuran krama Rp 202 juta, kas pura senilai Rp 150 juta dan dana tetalang senilai Rp 151 juta. (ad172)
Warga Sobangan Tolak Rencana Pembangunan TPS Mangupura (Bali Post) –
Rencana pemanfaatan lahan milik Pemprov Bali di Kabupaten Badung sebagai tempat pengelolaan sampah (TPS) mendapat penolakan warga. Masyarakat di dua lokasi yang telah direkomendasikan yakni di Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan dan Sobangan, Kecamatan Mengwi, menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Penolakan atas rencana tersebut pertama kali muncul dari warga Cengiling, Kelurahan Jimbaran dan Warga Balangan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan. Mereka mendatangi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung guna menyampaikan keberatan atas TPS di Kuta Selatan.
Kemudian pada Selasa (5/11) malam warga Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi juga menyatakan menolak keras rencana pembangunan TPS. Bahkan ratusan warga setempat menyampaikan aspirasi dengan mendatangi kantor desa. Informasi yang diperoleh Rabu (6/11) kemarin, peno-
lakan tersebut sebagian besar dilakukan warga Banjar Selat dan Tengah, Desa Sobangan yang mencapai 200 orang. Mereka memenuhi kantor desa setempat dengan membawa spanduk bertuliskan ‘’Sampah Tetap Sampah Apapun Jenismu, Kami Tetap Menolak’’. Saat dikonfirmasi, Bendesa Adat Sobangan
Made Oka Suarya enggan berkomentar mengenai hal tersebut. Terlebih rencana TPS belum diketahui lokasi pastinya dan belum ada surat resmi yang mengatakan di Sobangan akan dibangun TPS. ‘’Karena tidak ada surat dan pemberitahuan secara resmi, jadi saya tidak bisa berkomentar banyak,’’ ungkapnya. Kendati enggan mengomentari, namun Oka Suarya tidak menampik adanya ratusan warga telah melakukan penolakan dan mendatangi langsung kantor desa. ‘’Penolakan yang
dilakukan itu secara spontanitas. Kemarin (Selasa malam - red) saya diundang rapat sama Kepala Desa, tiba-tiba datang warga yang menolak. Menurut informasi yang saya dapat, penolakan itu lantaran ada isu akan dibangun TPS di Sobangan,’’ terangnya. Menurutnya, rencana pembuatan TPS itu diketahui warga ketika Bupati Badung memberikan sambutan saat menghadiri HUT STT di Banjar Selat. Masyarakat beranggapan TPS yang akan dibuat di Sobangan sama seperti TPA
Suwung. ‘’Bapak (Bupati - red) menyampaikan saat pidato dan saat itu meminta koordinasi dengan aparat desa. Hanya itu saja, biar tidak salah,’’ katanya seraya mengakui di wilayah Sobangan banyak beji yang disakralkan warga sehingga jika terdapat TPS bisa memengaruhi lingkungan di desa tersebut. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Sobangan Ketut Tirtayasa membenarkan bahwa masyarakat mendatangi kantor desa. Saat itu pihaknya telah
membahas permasalahan pembangunan TPS tersebut. ‘’Memang masyarakat menyampaikan aspirasinya ke kita. Jadi kita tampung dulu dan akan kami sampaikan ke atasan yakni di kecamatan,’’ jelasnya. Dia juga mengakui adanya penolakan warga terkait rencana pembangunan TPS di wilayah Sobangan, meski lokasinya belum diketahui. ‘’Ini kan baru informasi. Jadi tidak salah masyarakat menyampaikan inspirasi. Untuk lahan pastinya kami tidak tahu,’’ tegasnya. (kmb27)
Kelola Limbah Medis
RSD Mangusada Habiskan Rp 150 Juta Per Bulan Mangupura (Bali Post) – Dana pengolahan limbah medis di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada, Kabupaten Badung ternyata tak sedikit. Direktur Utama RSD Mangusada dr. I Nyoman Gunarta menyebutkan, pihaknya harus menghabiskan Rp 100 juta hingga Rp 150 juta per bulan untuk mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut. ‘’Karena itu kami berharap Bali memiliki tempat pengolahan limbah medis sendiri sehingga cost yang dihabiskan untuk kelola limbah bisa ditekan,’’ ungkapnya saat ditemui, Rabu (6/11) kemarin. Menurutnya, limbah medis yang dihasilkan di RSD
Mangusada selama ini ditangani pihak ketiga. Rata-rata volume limbah medis yang dihasilkan mencapai 200 kg per hari, sehingga total sebulan mencapai 6.000 kg. Pihaknya hanya menampung sementara limbah B3 yang dihasilkan sebelum dikirim ke tempat pengolahan di Cilegon, Banten. ‘’Sebenarnya sudah pernah dari Diskes Provinsi Bali berinisiatif mengusulkan agar ada pengolahan limbah di Bali. Saat itu lokasi yang dianggap layak ada di Jembrana atau Buleleng. Namun untuk lengkapnya bisa tanya ke Diskes provinsi,’’ ungkapnya. Dalam sidang penyerapan aspirasi Ranperda Pengua-
tan Bidang Kesehatan dan Pendidikan di Gedung DPRD Badung Selasa (5/11) lalu, dibahas masalah sampah medis di Badung. Pada kesempatan itu, Ketua Pansus I Putu Alit Yandinata mengatakan akan berupaya membantu mencarikan solusi masalah limbah medis yang dihasilkan di Badung sehingga dapat menekan biaya yang dikeluarkan. ‘’Kami akan bahas lebih detail dulu soal limbah media ini. Mudah-mudahan ada solusi yang bisa kita lakukan di Badung,’’ tegasnya. Sementara itu, Kadiskes Bali dr. Ketut Suarjaya mengungkapkan, pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai pengelolaan lim-
bah B3. Bagi penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah B3 dan jika tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3 dapat diserahkan pada pihak lain. ‘’Dalam mengelola limbah B3 memerlukan izin. Ini yang terus didorong pemerintah agar setiap penghasil limbah B3 bisa melengkapi izin yang diperlukan,’’ ujarnya. Disebutkannya, rata-rata dalam sehari limbah B3 medis yang dihasilkan mencapai 3 ton. Jika tidak diolah sesuai dengan aturan, sampah medis ini akan menyebabkan berbagai macam masalah, mulai dari kesehatan masyarakat maupun kualitas lingkungan. (kmb27)
Dua Wanita Hamil Diduga Terjangkit HIV Mangupura (Bali Post) Penyebaran human immunodeficiency virus (HIV) sudah sampai ke pelosok desa. Di Kecamatan Abiansemal, Badung terdeteksi sebelas orang, termasuk di antaranya dua wanita hamil yang diduga terjangkit HIV. Hal ini terungkap saat Kodim 1611/Badung melaksanakan penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS dalam rangka kegiatan nonfisik Binter Terpadu di Balai Banjar Dinas Latusari, Abiansemal, Selasa (5/11) lalu. Menurut Pasiter Kodim 1611/Badung Kapten Inf. I Wayan Suara, Rabu (6/11) kemarin, deteksi terhadap penderita HIV itu diungkapkan penyuluh kesehatan dari Puskesmas Abiansemal Putu Eka Ariani. Data tersebut merupakan data teranyar yaitu sampai Oktober 2019. Dijelaskan Kapten Suara, pada pertemuan tersebut Eka Ariani menyampaikan pengertian HIV yang merupakan virus penyebab AIDS. Virus tersebut ada dalam cairan tubuh pengidapnya, seperti darah, air mani atau cairan vagina. Pengidapnya akan tampak sehat sampai HIV menjadi AIDS dalam waktu lima hingga sepuluh
Bali Post/ist
PENYULUHAN - Penyuluhan tentang HIV/AIDS yang dilaksanakan di Balai Banjar Dinas Latusari, Abiansemal. tahun. Kendati tampak sehat, mereka dapat menularkan HIV pada orang lain. Virus ini dapat melemahkan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh. ‘’Tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk menurunkan jumlah kasus baru, menurunkan angka kematian, menghilangkan stigma dan diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat,’’ ujarnya. Dalam penyuluhan ini juga dibahas segala sesuatu
tentang HIV/AIDS mulai dari virus HIV, cara penularan, gejala, pengobatan dan cara pencegahannya. Materi tersebut diberikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Diharapkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri sejak dini ke rumah sakit atau puskesmas terdekat dapat meningkat dalam rangka menekan angka penderita HIV/AIDS. Pada Rabu kemarin dilaksanakan pengecekan penger-
jaan sasaran fisik berupa pembuatan jalan usaha tani di Subak Blahkiuh oleh Komandan Kodim (Dandim) 1611/ Badung Kolonel Inf. Puguh Binawanto selaku Dansatgas Binter Terpadu didampingi Sekdes Abiansemal I Putu Santika. Pada kesempatan tersebut, Dandim menyampaikan, Binter Terpadu ini merupakan kegiatan kebersamaan dalam rangka meringankan serta membantu kesulitan masyarakat di wilayah binaan. (kmb36)
Bali Post/edi
SAMPAH - Seorang warga melintas di antara tumpukan sampah yang dititipkan di belakang Ruko Tuban Plaza, Rabu (6/11) kemarin.
Sampah di Belakang Ruko Tuban Plaza Mulai Diangkut Mangupura (Bali Post) Sampah yang dititipkan di lahan kosong yang berlokasi di belakang Ruko Tuban Plaza, Kuta, mulai diangkut. Pada Rabu (6/11) kemarin sampah sebanyak tiga truk dipindahkan oleh petugas DLHK. Pengangkutan sampah merupakan tindak lanjut penghentian aktivitas penitipan sampah di lokasi tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung pada Senin (4/11) lalu. Terkait hal itu, Bendesa
Adat Tuban Wayan Mendra menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Badung melalui DLHK yang sudah mengakomodir harapan warga agar sampah yang dititipkan di lahan tersebut bisa dibersihkan kembali. Pihaknya berharap pembersihan tumpukan sampah ini bisa segera diselesaikan karena lokasinya berdekatan dengan Pura Padang Seni, Tuban. Pura ini merupakan bagian dari Pura Dang Kahyangan yang berkaitan dengan napak tilas perjalanan Danghy-
ang Nirarta dari Pura Uluwatu menuju Pura Sakenan. Guna mengatasi masalah sampah di Badung, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta sudah menginstruksikan supaya masing-masing desa di Badung mengelola sampah secara mandiri. Menyikapi hal tersebut, Desa Adat Tuban dengan jumlah penduduk adat sebanyak 550 KK dan 2.500 KK krama dinas, serta krama tamiu atau penduduk nonpermanen, mengaku siap untuk mengelola sampah. (kmb23)
Kamis Umanis, 7 November 2019
A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I
Jero Mangku Dalang Badra Kembali Gelar Wayang Sapuh Leger Massal NAMA Jero Mangku Dalang Badra sudah tidak asing di kalangan umat yang mengalami penyakit niskala. Pria yang beralamat dari Banjar Pengosekan, Ubud, Gianyar ini selalu menghabiskan waktu istirahatnya untuk ngayah pada umat yang datang terkait dengan keluhan niskala-nya. Datang dari tempatnya bekerja sore hari, sudah ditunggu umat yang harus dilayani sampai larut malam bahkan kalau hari baik, bisa sampai pagi. ‘’Kalau capek, sudah pasti capek. Tapi ngayah menjadi pelayan umat itu lebih penting. Selain dapat ber-dharma laksana, juga dapat mewariskan garis keturunan orangtua terdahulu, yang juga mengabdi di bidang pengusada niskala. Bagi tiang pribadi itulah namanya warisan, menjalankan tugas-tugas leluhur biar tidak putung. Bukan saja masalah harta benda atau tanah, karena kebetulan tanah dan harta juga tidak ada untuk tiang warisi,’’ tuturnya sambil sedikit guyon ketika ditemui di rumahnya. ‘’Tiang sebanarnya hanya ngayah aji bebelogan. Kalau ada umat yang dating, tiang dengar keluhannya dan kita nunas ica bersama, astungkara ketika mereka tulus, percaya dan yakin, pasti mendapatkan hasilnya. Karena urusan niskala itu urusan keyakinan, ketaatan dan kepercayaan. Di sanalah akan menemukan hasilnya. Bukan karena tiang sakti, apalagi merasa sakti, itu pemikiran yang salah. Tiang hanya nunasan, penentunya Hyang Maha Kuasa. Tapi sesuai pengalaman tiang Ida Sesuhunan setata sueca. Banyak umat yang sembuh sakit medis dan nonmedis, serta orang yang sudah mandul pun banyak kaicen momongan,’’ papar lelaki tamatan Jurusan Pedalangan ISI Denpasar ini. Selain pengabdiannya di bidang usadha niskala, kini Jero Dalang kembali akan menggelar Pabayuhan Wayang Sapuh Leger massal, Sabtu (16/11) mendatang. Lokasi upacara di Gedong Suci Usadha Agung Bali Niskala. Kegiatan ini hampir rutin diselenggarakan tiap Tumpek Wayang.
JERO DALANG BADRA - Dokumentasi pribadi Jero Dalang Badra dengan salah satu anak yang berhasil ‘’ditunas’’ umat ketika bertahun-tahun tidak mempunyai momongan. Pabayuhan Wayang Sapuh Leger diperuntukkan untuk jatma melik. Di antaranya orang yang lahir di Wuku Wayang, anak tunggal (tak bersaudara), tiba sampir (anak yang lahir berkalungkan tali pusar), tiba angker (anak yang lahir berbelit tali pusar/tidak menangis) dan jempina (anak lahir prematur). Begitu juga margana (anak lahir di tengah perjalanan), wahana (anak lahir di tengah keramaian), julung wangi (anak lahir tatkala matahari terbit), julung sungsang (anak lahir tatkala tepat tengah matahari), julung sarab/julung macan/julung caplok (anak lahir menjelang matahari terbenam), walika (orang kerdil), wujil (orang cebol), kembar (dua anak lahir bersamaan dalam sehari), buncing/dampit (dua anak beda jenis kelamin lahir bersamaan dalam sehari), tawang gantungan (anak kembar selisih satu hari), pancoran apit telaga (tiga bersaurdara – perempuan – laki – perempuan)
dan telaga apit pancoran (laki – perempuan – laki). Selain itu, juga sanan empeg (anak lahir diapit saudaranya meninggal), pipilan (lima bersaudara empat perempuan satu laki), padangon (lima bersaudara empat laki satu perempuan), melik apit wangke, melik adnyana, lintang bade, melik ceciren, lintang bubu bolong dan lain sebagainya. ‘’Kelahiran melik sudah sangat dikenal masyarakat luas dan memerlukan pabayuhan khusus. Karena kelahiran melik membawa pertanda tertentu. Namun pada umumnya melik itu merupakan suatu anugerah yang sangat baik. Jika sudah menjalankan ritual dengan benar, orang melik kebanyakan hidupnya berkarakter, murah rezeki, panjang umur dan menjadi orang terkemuka,’’ jelas pria satu putri ini dengan istri bernama Anak Agung Alit Semara Dewi. Konsultasi/pendaftaran WA/ telepon 08563824144/0812468876 62/081339765505. (ad169)
Meningkat Rp 229.795, Dewan Apresiasi UMK Badung 2020 DEWAN Pengupahan telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung 2020 senilai Rp 2.930.092. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp 229.795 dibandingkan UMK 2019 yang nilainya Rp 2.700.297. Atas kenaikan ini, Wakil Ketua I DPRD Badung yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Kabupaten Badung Wayan Suyasa, S.H. memberikan apresiasinya. ‘’Kami, baik dari unsur DPRD maupun FSP sangat mengapresiasi kenaikan ini. Harapannya tentu saja kesejahteraan karyawan secara bertahap bisa meningkat,’’ ujar Suyasa. Suyasa yang juga Ketua DPD II Golkar Badung tersebut menegaskan, perhitungan UMK Badung 2020 berpedoman kepada PP 78 Tahun 2015 dengan data pendukung bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan perihal penyampaian data inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun 2019. Berdasarkan hal itu, katanya, Dewan Pengupahan menyepakati UMK Badung 2020 senilai Rp 2.930.092. ‘’Angka ini diperoleh dari UMK Badung 2019 sebesar Rp 2.700.297 ditambah inflasi dan pertumbuhan PDB senilai Rp 229.795,30,’’ kata Suyasa yang saat dihubungi ada di Manado, Sulawesi Utara dalam sebuah acara Partai Golkar. Setelah UMK, Suyasa mendesak pihak-pihak terkait melanjutkan pembahasan kesepakatan Upah Minimum Sektoral (UMS). Pembahasan UMS harus dilakukan karena Badung sudah komit untuk menerapkannya. Saat ditanya besaran UMS, jelas Suyasa, minimal 5 persen di atas UMK. ‘’Minimal 5 persen di
atas UMK,’’ tegasnya. Kesepakatan UMK Badung ini disepakati dari unsur tripartit. Ada unsur pemerintah/akademisi, pengusaha dan serikat pekerja. Dari pihak pemerintah ada Kadis Perinaker IB Oka Dirga, Gede Riana, I Gusti Ngurah Agung, Nyoman Rai Dyatmika, Ketut Gede Widiartha Negara, Komang Budi Arsana,
Made Gunartha, dan Sony Puji Triasmoro. Kalangan pengusaha diwakili Wayan Sandra, Wayan Nawa, Gusti Putu Suarminata, dan A.A. Kompyang Gede. Sementara dari kalangan serikat pekerja diwakili oleh Putu Satyawira Marhaendra, Slamet Suranto, Made Sudana, dan I Wayan Suyasa. (ad165)
I Wayan Suyasa
FH Unwar Gelar Kuliah Umum
’’Accomodation The Social and Cultural Forces as Source of Law in The Judge Made Law in Indonesian’’ FAKULTAS Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) menggelar kuliah umum dengan tema ‘’Accomodation the Social and Cultural Forces as Source of Law in the Judge Made Law in Indonesian’’ di Ruang Jayasingha Mandapa Unwar, Rabu (6/11) kemarin. Kuliah umum kali ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si. yang merupakan Guru Besar FH Universitas Pancasila Jakarta dengan dimoderatori langsung Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. Dekan FH Unwar Dr. Budiartha mengatakan kuliah umum yang digelar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan akademik di Unwar, khususnya dosen dan mahasiswa di FH Unwar. Utamanya yang berkaitan dengan putusan hakim sebagai sumber hukum di dalam pengadilan atau penerapan hukum di Indonesia. Dikatakan, secaa umum sistem hukum di dunia dibagi menjadi dua yaitu civil law dan common law. Sistem hukum civil law yang berlaku di negara-negara Eropa daratan dan negara-negara jajahannya termasuk Indonesia, berpegang kepada kodifikasi undang-undang menjadi sumber hukum utamanya. Selain itu, sistem peradilan pada sistem hukum civil law yang bersifat inkuisitorial (hakim mempunyai peranan besar) dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Sementara common law adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya. Sistem hukum common law mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. ‘’Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum civil law memiliki sumbersumber hukum yang lebih
FOTO BERSAMA - Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. (tengah) didampingi para wakil dekan berfoto bersama narasumber Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si. banyak tertulis dibuat pihak yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan. Selain yang tertulis, terdapat juga hukum tidak tertulis yang sering disebut dengan hukum adat. Pelanggaran akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang tertulis, perjanjian, ataupun nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewenangan secara yurisprudensi,’’ jelas Dr. Budiartha. Lebih lanjut dikatakan, dalam undang-undang kehakiman pada pasal 5 ayat 1 memberi kebebasan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara yang disesuaikan dengan undangundang tertulis atau dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga pemahaman tentang hal tersesbut sangat penting diberikan kepada mahasiswa hukum. Prof. Dr. Ade Saptomo menjelaskan sistem hukum bergerak untuk menguasai dunia dengan cara okupansi atau dengan model penjajahan. Setelah negaranegara tersebut ditinggal oleh penjajahnya, negara-negara tersebut menggunakan sistem
hukum sesuai negara penjajahnya. Namun, saat ini telah ada titik temu, baik negara-negara yang ada sistem hukum civil law maupun common law. Sebab, terdapat kemiripan dalam putusan hukum oleh hakim yang adil dengan menggali nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Metode ini, dikatakan, dengan mendengarkan pendapat berbagai tokoh budaya, masyarakat, dan agama menjadi sumber rujukan terhadap suatu kasus tertentu. Hal ini disesuaikan dengan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat, baik dari sisi sosial, budaya, dan agama. ‘’Indonesia menganut sistem atau peradilan, baik pengadilan tingkat I, II. Dan Mahkamah Agung itu ada dasar hukum yang mirip dan telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 tentang Undang-undang Kehakiman untuk menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, pikiran-pikiran tokoh masyarakat, adat dan agama. Namun dalam praktiknya metode ini belum dikuasai penuh dan matang oleh hakim di Indonesia,’’ pungkasnya. (ad167)
Edukasi Keselamatan Berkendara Seru ala Daihatsu dan Komunitas di Surabaya DI PENGUJUNG pekan lalu, Minggu (3/11), lebih dari 50 member Komunitas Daihatsu di Jawa Timur berkumpul di Outlet Astra Daihatsu Cabang Surabaya Waru untuk menghadiri Auto Clinic 2019: Anticipated Driving Program yang diselenggarakan Daihatsu bersama GT Radial. Acara ini merupakan batch terakhir dari total tujuh yang diagendakan sepanjang tahun 2019 ini. Acara serupa sebelumnya sudah digelar di area Jakarta, Bandung, Semarang, Bekasi dan Tangerang. Di putaran terakhir ini antusiasme peserta ternyata sangat tinggi. Meskipun diadakan di Kota Surabaya, peserta yang datang tidak hanya lokal, namun banyak juga dari beberapa wilayah di Jawa Timur lainnya seperti Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Blitar, Malang, dan Madiun. Acara ini dibuka Sapto Pamungkas selaku Kepala Bengkel sekaligus Koordinator Service Wilayah Jawa Timur PT Astra International Daihatsu Sales Operation. Sapto mengungkapkan kebahagiaannya atas antusiasme dan sambutan positif dari rekan-rekan klub member, sekaligus menyampaikan harapannya semoga event ini bisa menjadi awal silaturahmi yang baik antara komunitas dan outlet Daihatsu. ‘’Klub dan outlet merupakan sebuah keluarga yaitu keluarga besar Daihatsu, sehingga outlet kami ini juga menjadi rumah dari rekan-rekan klub/komunitas Daihatsu,’’ ujarnya. Sonny Susmana, praktisi keselamatan berkendara dari dari Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), kembali menjadi trainer dalam acara ini. Pria yang biasa disapa Om Sonny ini memberikan banyak tips keselamatan dan juga additional skill berkendara untuk para
t
DAIHATSU - Para peserta berkumpul bersama di depan Astra Daihatsu Waru. peserta. Salah satu materi yang pengereman, melatih fokus berkenmenarik adalah saat diungkap fakta dara, serta bagaimana mengambil tingginya angka kecelakaan yang di- keputusan jika mengalami kondisi akibatkan pecah ban dan kelelahan/ yang tidak diinginkan saat berada di mengantuk. Pecah ban bisa terjadi jalan raya. Sesi ini juga berlangsung jika kondisi ban sudah tidak layak ramai karena jika ada peserta mepakai dan kurang angin. nabrak cone, maka peserta lain akan Sementara kelelahan (fatigue) ter- serta merta menyoraki. Namun jika jadi karena pengemudi mengabaikan ada yang berhasil melewati rintansinyal dari tubuh untuk beristirahat gan, peserta lain akan memberikan dan memaksakan diri untuk cepat tepuk tangan. sampai. Sonny menyampaikan se‘’Acara cukup menarik dan baiknya tubuh diistirahatkan jika banyak memberikan pengalaman sudah berkendara lebih dari 3 jam. serta pengetahuan baru, bukan Jika mengantuk, boleh minum kopi, hanya teori tapi ada sesi praktik namun kemudian harus tetap tidur, yang membuat saya deg-degan,’’ karena efek kafein akan dirasakan 1 terang Hanif Ashari, anggota jam setelah diminum. Sehingga saat Avanza Xenia Club Indonesia bangun, tubuh fresh karena mendap- Club (AXIC). Di akhir acara, Om atkan istirahat yang cukup dan juga Sonny menegaskan, seharusnya dari efek kafein kopi. pengemudi yang mengendalikan Setelah istirahat makan siang, mobil, bukan dikendalikan oleh acara dilanjutkan dengan praktik mobil. Kuncinya adalah dengan judgement ability test menggunakan mengikuti aturan lalu lintas dan New Astra Daihatsu Sigra. Di sesi selalu menggunakan akal sehat ini, peserta diajarkan tentang teknik saat berkendara. (bns1)
Kapolresta Sidak Kelengkapan Satlantas Denpasar (Bali Post) Sidak dilakukan Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan terhadap kelengkapan Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Kegiatan tersebut dilakukan usai apel konsolidasi Operasi Zebra Agung 2019 personel Satlantas Polresta Denpasar, Rabu (6/11) kemarin. Didampingi Waka Polresta AKBP Benny Pramono, Kapolresta Ruddi mengecek satu per satu kelengkapan polantas, seperti borgol, peluit, tongkat dan lainnya. ‘’Pemeriksaan ini dilakukan supaya personel selalu siap dengan kelengkapan diri saat bertugas di lapangan,’’ tegas Kombes Ruddi. Menurut mantan Kapolres
Badung ini, sidak tersebut merupakan pengawasan terhadap kedisiplinan dan kesiapsiagaan personel di lapangan dalam menjaga keamanan wilayah serta kelancaran arus lalu lintas di Denpasar. Selain itu, Kombes Ruddi juga menyaksikan latihan teknik penggunaan borgol. Mantan Wadir Reskrimsus Polda Bali ini mengapresiasi kesiapan personel Lantas Polresta Denpasar karena melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan Kasubbag Humas Polresta Iptu Andi Muh. Nurul Yaqin mengatakan, hasil Operasi Zebra Agung tahun 2019, Satlantas Polresta menilang 3.071 pelanggar dan 66 teguran.
Dibandingkan tahun 2018, tilang 2.534 dan 75 teguran. Untuk pelajar dan mahasiswa kena tilang tahun 2018 sebanyak 923 orang dan tahun 2019 sebanyak 946 pelanggar. ‘’Kalau jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 12 kasus, korban meninggal dunia 3 orang, luka berat 7 orang dan luka ringan 10 orang. Dibandingkan tahun 2018 terjadi penurunan untuk jumlah korban meninggal dunia,’’ ujarnya. (kmb36) LATIHAN - Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan saat menyaksikan polantas latihan teknik penggunaan borgol.
Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.
Bali Post/ist
Kamis Umanis, 7 November 2019
Bali Post/ist
BACAKAN - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra saat membacakan pandangan umum fraksi.
Di APBD Perubahan 2020
Hibah Dewan ’’New Comer’’ agar Diprioritaskan Denpasar (Bali Post) Hibah yang difasilitasi DPRD Bali pada Rancangan APBD 2020 hanya akan dialokasikan untuk anggota dewan incumbent. Ini karena usulan proposal sudah harus masuk pada Maret 2019. Sedangkan saat itu DPRD Bali periode 2019-2024 belum dilantik. ‘’Fasilitasi belanja hibah kepada kelompok masyarakat oleh anggota DPRD yang tidak berasal dari incumbent agar mendapat prioritas dalam APBD Perubahan 2020,’’ ujar anggota Fraksi NasDem-PSI-Hanura DPRD Bali Grace Anastasia Surya Widjaja saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Rabu (6/11) kemarin. Di sisi lain, lanjut Grace, Pemprov Bali juga perlu mencari solusi dalam pelaksanaan belanja hibah kepada kelompok masyarakat yang difasilitasi dewan pada APBD 2020. Sebab, besaran hibah yang sebelumnya Rp 4 miliar per anggota, kini dipangkas menjadi Rp 3 miliar. ‘’Usulan proposal yang sudah lolos verifikasi agar disesuaikan dengan ketersediaan dana yang dituangkan dalam KUA/PPAS,’’ kata politisi PSI ini. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra berharap pemangkasan hibah dari pos awal yang sudah ditentukan tidak terjadi lagi. Pasalnya, usulan proposal yang sudah dimasukkan secara otomatis harus dikurangi. Bahkan ada yang harus dibatalkan karena pemangkasan hibah cukup besar mencapai Rp 1 miliar. Bukan dewan yang dirugikan dengan hal tersebut, melainkan masyarakat. Tentu akan timbul kekecewaan dari mereka. ‘’Masyarakat yang mengajukan proposal karena sudah diverifikasi, mereka merasa akan mendapat dana sekian. Tapi tiba-tiba dana yang kita salurkan misalnya tidak cukup, otomatis kan kita cabut, akhirnya dia tidak dapat,’’ ujarnya. Terlebih, lanjut Nova, pemangkasan hibah yang difasilitasi dewan sudah dilakukan sebanyak dua kali berturut-turut. Awalnya dari Rp 6 miliar per anggota, dipangkas menjadi Rp 4 miliar. Lalu sekarang dari Rp 4 miliar dipangkas lagi menjadi Rp 3 miliar. Dalam hal ini, pihaknya tidak mempermasalahkan besaran hibah yang dikurangi. Namun hanya menuntut komitmen agar alokasi anggaran sudah fix dari awal tahun perencanaan. Apalagi, usulan proposal hibah untuk APBD 2020 sudah harus diajukan Maret 2019 sesuai aturan Permendagri. ‘’Masyarakat yang kebingungan. Ada yang dicabut, mereka pasti merasa dibohongi. Padahal memang daerah memerlukan uang itu untuk keperluan yang lain. Contohnya untuk penataan Besakih, KONI,’’ jelas anggota Komisi I ini. Nova juga menyoroti bantuan untuk KONI yang meningkat drastis dari Rp 15 miliar menjadi Rp 50 miliar. Pihaknya menekankan agar Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana tersebut agar dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk memajukan dan menyejahterakan dunia olahraga di Bali. Kemudian hibah untuk kelompok masyarakat lainnya juga naik karena kini dianggarkan mendekati Rp 82 miliar. Sedangkan di 2019 hanya Rp 19 miliar lebih. Peningkatan yang cukup drastis ini pun dipertanyakan, termasuk yang mana dimaksud dengan kelompok masyarakat lainnya. Hibah untuk KPI mengalami penurunan dari Rp 1,7 miliar di 2019 menjadi Rp 1,2 miliar di 2020. Penurunan ini menyebabkan banyak program kegiatan menjadi tidak bisa dilaksanakan. ‘’Kami khawatir keberadaan KPI hanya sebagai pelengkap atau aksesoris belaka,’’ terangnya. (kmb32)
Bali Post/edi
INAHEA - Prof. Hasbullah Thabrany (tengah) di selasela ‘’The 6th InaHEA Annual Scientific Meeting’’, Rabu (6/11) kemarin.
Bali Post/jay
LEPAS - Wakapolda Bali Brigjen Pol. Drs. I Wayan Sunartha bersama Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati ketika melepas TLCI Bali Chapter peserta Jambore ke-4 Surabaya, di Renon, Denpasar, Rabu (6/11) kemarin.
Wakapolda Minta TLCI Bali Jadi Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Denpasar (Bali Post) Suasana berbeda terlihat di depan Kantor Gubernur Bali, Rabu (6/11) kemarin. Di satu jalur sepanjang Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di sebelah utara Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Renon, Denpasar, berjejer ratusan mobil Toyota Land Cruiser Indonesia (TLCI) Bali Sub Chapt Denpasar. Rupanya komunitas TLCI Bali tersebut akan berangkat ke Surabaya guna menghadiri Jambore Nasional ke-4 tahun 2019.
Keberangkatan peserta ini dilepas Wakapolda Bali Brigjen Pol. Drs. I Wayan Sunartha bersama Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Jambore ini akan diadakan di Kenjeran Park mulai 9 hingga 10 November 2019. Begitu pula akan diisi dengan pameran mobil Land Cruiser berbagai tipe, mulai seri awal produksi tahun 50-an hingga seri terbaru. Menariknya, akan digelar juga kontes mobil Land Cruiser, mulai jenis
original vintage, custum dan modifikasi extreme offroad. Untuk ajang kontes mobil ini, TLCI Bali sudah memberangkatkan beberapa mobil ke lokasi jambore, salah satunya mobil Hardtop warna hijau milik Wakapolda Bali. Brigjen Sunartha mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam rangka memeriahkan jambore nasional yang akan dilaksanakan di Kenjeran Park. Selain untuk temu kangen dan silaturahmi antara
pencinta mobil Land Cruiser seluruh Indonesia, jambore nasional juga sebagai sarana untuk bertukar informasi antarsesama anggota, memudahkan dalam pencarian suku cadang kendaraan dan bertukar pengalaman touring dengan seluruh peserta yang ada di Indonesia. Jenderal bintang satu di pundak ini mengajak para peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik dan aman dalam berkendara. Tetap menjadi contoh dalam ber-
kendara demi mewujudkan masyarakat tertib berlalu lintas dan menumbuhkembangkan kesadaran diri akan pentingnya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. “Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Apabila pengendara tidak ada yang melanggar lalu lintas maka kita mampu mengurangi tingginya angka kecelakaan,” pesan Brigjen Sunartha. (kmb21)
Pengungkapan 1,3 Kg Sabu
Sekali Ambil Paket, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta Denpasar (Bali Post) -
Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan merilis penangkapan bandar narkoba Willy Jenawi (31) dengan barang bukti 14 paket sabu-sabu (SS) berat bersih 1,3 kilogram, Rabu (6/11) kemarin. Sebelum ditangkap di Jalan Tukad Balian, Gang Ketapang I, Denpasar Selatan, sopir taksi ini telah mengedarkan SS seberat 300 gram di wilayah Renon. ‘’Kasus ini berhasil diungkap berkat kerja keras Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar bersama Satgas CTOC Polda Bali. Pelaku merupakan sindikat narkoba Bali-Medan,’’ tegas Kapolresta Kombes Ruddi didampingi Kasatresnarkoba AKP Mikael Hutabarat. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku mengaku barang tersebut adalah miliknya. Ia bekerja sama dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil Pak Aji. Namun pelaku tidak mengetahui keberadaan Pak Aji tersebut. ‘’Tersangka mengaku mendapat upah sekali pengambilan paket narkoba ini sebesar Rp 10 juta. Tersangka juga men-
erangkan alasannya mau menjadi kurir karena faktor ekonomi,’’ ujar Dansatgas CTOC Polda Bali ini. Ruddi Setiawan menambahkan, pelaku tinggal di Bali sejak 2016 dan baru dua bulan menyelami bisnis gelap narkoba ini. Pelaku mengaku baru dua kali mengambil paket SS kepada Pak Aji. Paket pertama seberat 300 gram lalu diedarkan di dua tempat di seputaran Renon. Sedangkan paket kedua belum diedarkan karena keburu ditangkap. ‘’Dengan terungkapnya kasus ini dan menyita barang bukti begitu banyak, Polresta Denpasar di-back up Satgas CTOC Polda Bali berhasil menyela-
matkan generasi muda dari bahaya narkotika sebanyak 10 ribu jiwa,’’ kata mantan Kapolres Badung ini. Sebelumnya, Tim Sa-
tresnarkoba Polresta Denpasar menggerebek rumah kos bandar narkoba Willy J (31) di Jalan Tukad Balian Gang Ketapang I, Denpasar
Selatan, Sabtu (2/11) lalu. Selain menangkap Willy, polisi mengamankan barang bukti 14 paket besar (SS) seberat 1,3 kilogram. (kmb36)
Mataram (Bali Post) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini tergolong darurat narkoba. Untuk itu, upaya antisipasi terus digalakkan Badan Narkotika Nasional (BNN), sembari mendorong partisipasi pencegahan dari pemerintah daerah di Provinsi NTB. Guna mengantisipasi masuknya narkoba ke NTB, pihak BNN memperkuat jalur darat, laut, dan udara. Hal ini
diungkapkan Kepala BNN NTB Brigjen Pol. Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si. usai berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB, Rabu (6/11) kemarin. Brigjen Sugianyar mengatakan salah satu kasus yang pernah diungkap pada Agustus lalu yakni penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 500 gram melalui jasa ekspedisi. Akan tetapi, pengungka-
pan kasus ini tak sampai ke bandarnya karena jaringannya terputus. ‘’Yang menerima hanya kurir dan dibayar untuk terima barang,’’ sebut Brigjen Sugianyar. Sementara upaya deteksi masuknya narkoba melalui jalur laut dan udara juga sedang dimaksimalkan. Deteksi narkoba melalui bandara dan laut, pihaknya sudah bekerja sama dengan Bea dan Cukai,
PT Angkasa Pura dan Kepolisian. Demikian juga antisipasi di pelabuhan. ‘’Kami membentuk tim terpadu di bandara dan pelabuhan dalam rangka pencegahan masuknya barang narkotika. Ini kita lakukan bersama unsur tadi, dan juga stakeholder lainnya,’’ jelas mantan Kabid Humas Polda Bali ini. Ditanya soal pemberantasan narkoba masih dibayangi stigma keterlibatan oknum aparat? Brigjen Sugianyar menegaskan jika memang terbukti (keterlibatan aparat), pihaknya akan secara tegas melakukan penindakan, bahkan tanpa ragu. ‘’Karena seluruh instansi pemerintah, TNI dan Polri sudah komitmen (pencegahan) sesuai arahan Bapak Presiden,’’ tandasnya. Langkah pencegahan ini sudah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dalam rangka itu, pihaknya ingin mendorong peran Pemerintah Provinsi NTB melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang ada. Sebab, dalam inpres tersebut, diamanatkan seluruh kementerian, lembaga dari pusat sampai daerah, termasuk di Provinsi NTB, wajib melakukan pencegahan. ‘’Makanya saya bertugas men-trigger pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan,’’ tandasnya. Selain itu, jenderal bintang satu di pundak ini juga berkesempatan melakukan dialog interaktif di Radio Global FM Lombok. Ia mengingatkan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Dari data yang ada, setiap tahun 18.000 orang meninggal dunia dengan rasio satu hari 30 orang meninggal. Angka ini melebihi kematian disebabkan penyakit lainnya. ‘’Di NTB ini jadi perhatian dari data yang ada. Kita berusaha melalui proses rehabilitasi yang menyentuh anak sekolah dan usia produktif. Ini jadi PR kita semua,’’ ajaknya. Ia juga mengingatkan agar warga yang terpapar narkotika tidak raguragu untuk meminta rehabilitasi, sebab hal itu jaminan tidak akan dipidana. (kmb)
Bali Post/kmb36
DIRANTAI - Tangan dan kaki bandar narkoba Willy Jenawi dirantai saat menuju lobi Mapolresta Denpasar.
Penanganan Penyakit Tidak Antisipasi Penyelundupan Narkoba Menular Belum Maksimal BNN NTB Perkuat Jalur Laut, Darat, dan Udara
Mangupura (Bali Post) Di Indonesia masih banyak jenis penyakit tidak menular yang belum bisa ditangani pemerintah. Hal itu dikarenakan kendala fasilitas yang belum tersedia. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia (InaHEA) Prof. Hasbullah Thabrany, Rabu (6/11) kemarin. Menurutnya, permasalahan fasilitas untuk penanganan penyakit tidak menular umumnya terjadi di daerah pedalaman. Di Bali contoh kawasannya adalah di wilayah Karangasem. Di sana belum tersedia dokter spesialis. Kalau pasien dirujuk ke Denpasar, butuh waktu sekitar 2 hingga 3 jam. ‘’Untuk itu dibutuhkan tenaga dan fasilitas yang cukup. Inilah tantangannya karena masih banyak yang belum mendapat akses, apalagi di daerah lain seperti Papua dan Kalimantan,’’ ujarnya di sela-sela ‘’The 6th InaHEA Annual Scientific Meeting’’ di Nusa Dua. Sementara itu, Asisten Menteri Kesehatan RI dr. Mohamad Subuh, MPPM. mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang mencari formula yang tepat untuk pembiayaan penanganan penyakit tidak menular. Dengan mekanisme yang tepat, penanganan bisa dilakukan secara adil dan merata. ‘’Pertemuan ini sangat bagus guna membantu pemerintah dalam mencari solusi dan skema pembiayaan yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu policy,’’ ucapnya. Pertemuan ini juga dihadiri Kepala USAID Indonesia Pamela Foster yang berbicara tentang 70 tahun dukungan USAID pada sistem kesehatan di Indonesia. Menurutnya, pertemuan InaHEA ini akan memainkan peran utama dalam membagikan upaya untuk mengoptimalkan kelangkaan sumber daya untuk meningkatkan hasil kesehatan. ‘’Pertemuan ini memfasilitasi debat, tinjauan kebijakan, dan berbagi pengalaman dalam praktik. Ini juga memberikan dasar untuk pemahaman kesehatan ekonomi dan ekonometrik sebagaimana diterapkan dalam konteks yang lebih luas dari penelitian layanan kesehatan,’’ katanya. (kmb23)
Bali Post/kmb
BERKUNJUNG - Kepala BNN NTB Brigjen Pol. Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si. (paling tengah) saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB, Rabu (6/11) kemarin.
t
Kamis Umanis, 7 November 2019 Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana
Menunggu Penguatan Independensi Inspektorat BANYAK yang beranggapan bahwa masalah korupsi di Indonesia, bukan lagi ibarat sebuah gurita yang membelit semua sektor dan kalangan tetapi sudah menjadi sebuah budaya melekat yang sangat sulit diberangus. Begitu sulitnya sehingga capaiancapaian positif yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), tidak cukup membuat banyak kalangan lega. Operasi tangkap tangan yang mencokok banyak oknum pejabat, bukan sebuah pil mujarab untuk menyembuhkan penyakit. Ya itu tadi, korupsi di negeri ini bukanlah penyakit. Ini sebuah budaya. Ya, ya budaya korupsi. Sungguh ini sangatlah mengerikan. Tidak ada efek jera. Tidak ada pengaruh secara substansial manakala seorang pejabat dikeler masuk ke kerangkeng KPK. Malahan, secara berkelakar dengan penuh rasa getir, pemandangan seperti itu justru menaikkan rating sang terduga koruptor. Tidak ada rasa penyesalan, rasa bersalah, rasa malu dan sebagainya. Bagaimana membasmi sebuah budaya seperti ini? Apakah mesti perlu waktu satu, dua, atau tiga generasi? Tentu, kalau sampai memang sejauh atau selama itu, maka barangkali republik ini sudah tinggal nama, tinggal kenangan. Kenangan pahit, bahkan sangat-sangat pahit. Hukuman setimpal memang belum kita lihat. Upaya mempermalukan mereka itu sudah ada. Upaya memiskinkan mereka itu belum ada. Upaya ‘’melibatkan’’ keluarga agar ikut terkena getahnya belum ada pula. Berbeda dengan negara-negara lain yang menganggap korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dan pantas dihukum sangat berat dan bahkan hukuman mati. Untuk itu, keberadaan lembaga pengawasan pemerintah memang perlu. Di samping perlu juga mesti tegas dalam menjalankan aturan. Tidak boleh tebang pilih dalam menegakkan hukum dan disiplin aparatur. Pengawasan lemah, penindakan yang juga loyo, membuat para koruptor tidak akan pernah jera. Selalu menggalang dan mengulangi lagi. Dan ini juga menginspirasi para calon koruptor lainnya untuk berbuat serupa. Maka untuk memberdayakan inspektorat dalam pemberantasan korupsi, figur dan birokrasi yang bertugas di lembaga ini juga harus punya integritas yang jelas. Independensi lembaga ini juga harus diperjelas. Penguatan independensi lembaga ini kita harapkan menjadi salah satu celah efektifnya inspektorat menjadi pencegah korupsi. Ketika sebuah lembaga pengawasan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan maka potensi terjadinya main mata dan ‘’ikut petunjuk’’ pimpinan akan sangat terbuka. Terlebih, pergeseran atau mutasi para pemeriksa di lembaga ini juga dikendalikan penguasa. Artinya, untuk menjadikan inspektorat benar-benar independen dan memiliki taji mengungkap penyimpangan anggaran, diperlukan penguatan lembaga ini secara total. Di samping penguatan kelembagaan, tentu penguatan personal juga perlu dilakukan. Tidak hanya lembaga pengawasan ataupun para pejabat itu sendiri. Mengapa walau sudah digaji besar juga melakukan korupsi? Banyak faktor yang melatarbelakangi. Mental spiritual, dedikasi, serta integritas. Kalau mau tegas dan memutus bibit budaya korupsi sejak dini, maka tidak ada lagi aparatur sipil negara yang seperti ini. Masalahnya, bukanlah hal yang mustahil pula lembaga ini juga menjadi lembaga penitipan orang bagi para penguasa. Karena secara finansial pendapatan birokrat yang bertugas di inspektorat juga lebih bagus. Mungkin kita juga tak bisa tutup mata, kalau lembaga ini sering dicap sebagai alat kontrol yang hasilnya jarang kita bisa akses secara langsung. Temuan birokrat pemeriksa kerap kali masih dikonsulkan dengan penguasa, sehingga temuan pun sering masih bisa dikompromikan.
S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.
Permohonan Bantuan Pembangunan Pura Agung Blambangan Dalam rangka melengkapi bangunan tempat suci kami, maka dengan ini kami sampaikan permohonan bantuan dana pembangunan pura. Perlu dimaklumi terlebih dahulu bahwa unitunit bangunan sebelumnya yang kami rintis bangunan suci pokok seperti: 1) Candi, yang kami beri nama Candi Luhur Moksajati Dalem Puri Blambangan. 2) Pura, yang kami beri nama Pura Sendang Nusantara. 3) Patirtan, yang kami beri nama Patirtan Gajahmina. Yang ketiganya merupakan satu kelompok kesatuan dalam suatu areal. Di samping bangunan pokok tersebut kami juga telah sempat benah-benah membangun lingkungan dan yang terakhir pada tahun 2018 yang lalu, kami telah sempat pula membangun bale gede sebagai kelengkapan pura. Sebagai tradisi bangunan suci Hindu semacam itu diperlukan gapura masuk ke lokasi areal suci yang dinamai candi kurung. Inilah yang kami rencanakan untuk dibangun pada periode tahun 2019 sekarang ini. Mengingat keterbatasan kami dalam hal finansial, maka mohon perkenannya untuk memberikan bantuan. Demikianlah permohonan kami dan atas perhatian serta kemurahannya kami sampaikan terima kasih. Dana punia bisa disalurkan ke rekening 0680-01004852-53-8 bank BRI KCP Muncar Banyuwangi atas nama Yayasan Pura Agung Blambangan. Atas bantuan dan dukungan para umat, kami panitia menyampaikan terima kasih. Achmad Riyadi, S.Pd. Ketua Panitia Pembangunan
Membumikan Inspektorat dalam Mencegah Korupsi Kasus korupsi di Indonesia penanganannya masih membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Termasuk masyarakat memiliki peranan penting ikut mencegah terjadinya korupsi di segala aspek. Banyak upaya yang mesti dilakukan oleh semua pihak. Kasus-kasus korupsi yang akhir-akhir ini diekspos yang melibatkan jajaran birokrasi dan pejabat di daerah menunjukkan korupsi masih terjadi. Upaya mencegah terjadinya korupsi yang melibatkan pejabat di daerah pun telah dilakukan antara Kementerian Dalam Negeri yang bersinergi dengan KPK. Komitmen bersama sebagai langkah mencegah semakin meluasnya korupsi di Indonesia terus digelorakan.
Oleh AAN Oka Wiranata
B
erkaca pada terjadinya kasus korupsi yang melibatkan jajaran birokrasi dan pejabat di daerah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pada era Presiden Joko Widodo jilid II dengan memperkuat peran Inspektorat Daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Peraturan pemerintah yang baru-baru ini sudah disosialisasikan di Kementerian Dalam Negeri mengisyaratkan Inspektorat pada era milenial ini tidak semata-mata memiliki tupoksi memastikan ketaatan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran. Lebih dari itu, dalam PP 72/2019 diamanahkan Inspektorat Daerah harus mampu
mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang dapat mencegah korupsi. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004 sudah banyak kepala daerah menjadi tersangka, bahkan baru-baru ini sudah enam kepala daerah ditangkap, termasuk pada Rabu 16 Oktober 2019 KPK menangkap Wali Kota Medan. Untuk meminimalisasi terjadinya korupsi di daerah inilah salah satu harapannya peranan Inspektorat diperkuat. Dalam aturan terbaru itu dijelaskan pemeriksaan dugaan penyalahgunaan wewenang termasuk terjadinya indikasi korupsi dapat dilakukan oleh Inspektort Daerah tanpa diketahui atau mendapatkan penugasan dari kepala daerah. Hanya, harus
info singaraja fm radio_singaraja_92.0_fm
081933004217
Trotoar untuk Berdagang dan Parkir PROYEK shortcut yang kini dikebut mendapat perhatian warga. Mereka setuju pengerjaannya dikebut, namun kualitas jangan dilupakan. Selain shortcut, pengopini di Suara Buleleng juga menyoroti soal pemanfaatan trotoar untuk berjualan dan parkir. Berikut rangkumannya. Gung Surya di Lovina menyatakan pembangunan jalur shortcut titik 7 sampai 10 kini sedang dikebut, sehingga tahun 2020 jalur tersebut sudah rampung. Ia setuju dengan langkah tersebut. Namun, ia juga mengingatkan jangan sampai melupakan kualitas. Ninik Sulanggi dari Baktiseraga menyoroti soal banyaknya pedagang yang memanfaatkan trotoar. Selain pedagang, trotoar juga dijadikan tempat parkir. Ia pun berharap agar aparat desa lebih memperhatikan situasi lingkungan di desanya. Ia juga berharap kepada aparat desa agar kembali memfungsikan trotoar untuk pejalan kaki. Gung De di Jalan Ngurah Rai memberi apresiasi terkait usulan Catur Desa seperti Desa Gobleg, Gesing, Umejero, dan Munduk. Mereka mengajukan permohonan untuk mengawasi hutan yang ada di lingkungan Danau Buyan dan Tamblingan. Ini usulan bagus semoga mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sehingga kawasan hutan bisa terawat dan tidak ada pencurian kayu. Nang Mologan di Mayong mengatakan bahwa penerapan hukum perlu mendapat perhatian semua pihak. Penerapan hukum harus bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Terkait dengan
permohonan pengawasan hutan oleh Catur Desa, ia menyatakan sangta setuju. Hal itu akan menjadikan hutan adat terawasi secara terus-menerus. Sebab, pengawasan akan dilakukan oleh seluruh warga adat. Jadi akan benar-benar terjaga secara baik. Mengingat kita dalam kehidupan selalu berpegang pada Tri Hita Karana agar mampu menciptakan rasa aman dan nyaman ke depannya. Dereksen di Jalan Teratai mengatakan, bila struktur pemerintahan bisa diterapkan dengan baik dari pemerintahan paling bawah, maka persoalan apa pun yang terjadi di wilayah pedesaan bisa diatasi dengan baik. Untuk itu perlu mendapat perhatian aparat pemerintahan di desa untuk mencitakan rasa nyaman dan aman bagi warganya. Salah satunya soal pemanfaatan trotoar untuk berdagang dan parkir. Tentu ini sangat mengganggu rasa nyaman warga khususnya pejalan kaki. Untuk itu aparat di desa mesti turun untuk melakukan penertiban. Putu Gamaarta di Dusun Pemaroan, Patemon berharap kepada seluruh warga masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memarkir kendaraannya. Kendaraan harus tetap dikunci stangnya, sehingga kejadian yang tak diinginkan tidak terjadi. (kmb)
diyakinkan bahwa apa yang dihasilkan berdasarkan temuan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah wajib dipatuhi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Adanya penguatan peran bagi Inspektorat Daerah seyogianya dibarengi dengan peningkatan kapabilitas inspektorat secara menyeluruh bukan sebatas para auditor, termasuk sumber daya manusia (SDM) ASN yang menjadi bagian di lingkungan Inspektorat Daerah, sehingga mereka bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sebelum PP 72/2019 diimplementasikan jajaran SDM di Inspektorat perlu diberikan pendidikan terkait tambahan tugas mereka dan harus memiliki sertifikasi. Terpenting dalam SDM, Ins-
pektorat tidak hanya diisi oleh mereka yang lulusan akuntansi dan keuangan, tetapi ke depan diperkuat juga dengan disiplin ilmu lainnya. Peraturan pemerintah yang salah satunya mengatur tentang penguatan peranan Inspektorat Daerah ini secara otomatis akan mengubah cara kerja sebelumnya karena posisi inspektorat merupakan subordinat kepala daerah. Dijelaskan dalam PP 72/2019 ruang lingkup dan sasaran tugas inspektorat di antaranya ditentukan oleh kondisi dan keadaan masing-masing daerah. Dalam hal hasil pemeriksaannya pun tidak diwajibkan inspektorat disampaikan ke kepala daerah. Artinya, pelaporan dilakukan secara berjenjang, jika temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota diwajibkan disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sedangkan temuan Inspektorat Provinsi langsung ke menteri. Setelah mendapatkan laporan dari Inspektorat Provinsi dalam PP 72/2019 ditegaskan, bahwa menteri melakukan supervisi kepada Inspektorat Provinsi dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah. Pelaksanaan supervisi ini melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas
Warung Global
Nasib Guru Honorer Jangan Dilupakan PARA kepala SMA, SMK, dan SLB negeri kini bak ketiban durian runtuh. Pasalnya, tunjangan jabatan yang mereka terima dinaikkan lebih dari 300 persen. Semula mendapat Rp 1,5 juta kini tunjangannya menjadi Rp 6,25 juta. Tunjangan tersebut belum termasuk gaji pokok dan tunjangan profesi. Kawan Global memberi apresiasi kepada Gubernur Bali. Mereka juga berharap kenaikan tunjangan ini akan membuat kinerja kepala sekolah membaik dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Demikain terungkap dalam acara Warung Global, Rabu (6/11) kemarin. Berikut rangkuman selengkapnya. Bimasena mengatakan kalau memang kenaikan itu bisa memberikan dampak yang baik bagi kepala sekolah dan dunia pendidikan maka dirinya bersyukur. Tetapi sebaiknya Gubernur jangan melupakan janji untuk menghentikan reklamasi secara total di Teluk Benoa. Sementara Werda di Denpasar mengatakan agar Gubernur tidak hanya memerhatikan kepala sekolah negeri, tetapi perlu diperhatikan guru honorer atau guru biasa. Ini penting agar tidak terjadi kesenjangan. Apalagi ini akan berdampak kurang nyaman dalam belajar mengajar di sekolah. Dari Denpasar, Febri men-
gatakan jangan hanya kepala sekolah yang diperhatikan. Perlu pula mendapat perhatian para guru honorer. Jangan lupa, apabila guru honorer diperhatikan maka Gubernur akan dikenang sepanjang masa. Ayu di Petang mengatakan, saya punya anak sekolah tentu sangat bahagia akan kenaikan ini. Sebab, akan membuat kepala sekolah berjuang untuk memajukan anak didiknya. Namun saya belum yakin tunjangan naik akan membuat kualitas pendidikan menjadi naik. Karena banyak faktor yang bisa membuat kualitas sekolah menjadi baik. (bram)
dan fungsi pengawasan intern pemerintah. Begitu pula, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada inspektorat daerah kabupaten/kota. Terkait dengan pemberhentian ataupun memutasikan jajaran inspektorat seorang kepala daerah tidak bisa sesuka hati, harus dilakukan sesuai tingkatan levelnya. Pemberhentian dan memutasikan inspektorat provinsi harus didahului dengan konsultasi dengan menteri, sedangkan level inspektorat kabupaten/kota dikonsultasikan ke gubernur. Peraturan pemerintah terkait peran inspektorat ini secara tidak langsung juga mengisyaratkan suatu harapan ke depan semakin profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya selain mengawal tata kelola ketaatan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, juga mencegah terjadinya korupsi di daerah. Perlu juga menjadi catatan sebelum PP 72/2019 ini diterapkan, penguatan inspektorat sekaligus dibarengi dengan peningkatan kelas jabatan jajaran inspektorat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya lebih percaya diri apabila ketika memeriksa pejabat di daerah yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang. Penulis, alumni S-2 Unhi
POJOK Dari rembug seniman, menggagas strategi seni budaya mewujudkan Bali Era Baru. - Dharma manusia Bali. *** Dampak pelarangan penggunaan TPA Suwung, Badung dibuat ‘’pusing’’. - Badung lupa sisihkan dolar untuk kelola sampah. *** Warga Sobangan Badung tolak rencana TPS di wilayahnya. - Wajar ditolak.
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Nyoman Winata, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: IB. Wirawan Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
Kamis Umanis, 7 November 2019
Ban Pecah Saat Nanjak Truk Terguling
TERGULING - Truk yang terguling akibat ban pecah.
Kepala SD dan SMP Harapkan Penyesuaian Tunjangan
Tabanan (Bali Post) -
Tunjangan jabatan kepala SMA, SMK dan SLB negeri se-Bali naik per Oktober 2019. Nilainya pun fantastis, yakni naik 300 persen. Keputusan Gubernur Bali Wayan Koster ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja kepala sekolah dan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun di tengah kabar gembira tersebut, muncul kecemburuan di jajaran kepala sekolah jenjang SD dan SMP. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP di Tabanan Wayan Widarsa mengakui ada kecemburuan di tingkat kepala SD dan SMP. Meski demikian, pihaknya harus tetap bersemangat menjalankan tugas.
‘’Rasa iri jelas ada, apalagi kenaikannya tinggi sekali,’’ katanya, Rabu (6/11) kemarin. Menurut Widarsa, pengelolaan SD dan SMP merupakan kewenangan pemkab dan pemkot. Oleh karena
itu, tunjangan kepala sekolahnya tentu saja disesuaikan dengan anggaran daerah masing-masing. Seperti di Kabupaten Tabanan, kepala SMP memperoleh tunjangan Rp 560.000. Sejauh ini belum ada pembicaraan antar-ke-
pala SMP yang memfokuskan kenaikan tunjangan. ‘’Sekali lagi kami tetap akan semangat bekerja. Mudah-mudahan ada solusi dari kabupaten/ kota di masing-masing daerah,’’ harapnya. Ditambahkannya, tidak hanya kepala SD dan SMP, kebijakan ini juga membuat pegawai kontrak dan tenaga pengabdi khusus guru di kabupaten/kota di Bali juga cemburu, meski kenaikan tunjangan kepala sekolah diberikan untuk meningkatkan kinerja. (kmb28)
Bali Post/ist
Tabanan (Bali Post) Kemacetan panjang terjadi di jalur nasional Denpasar-Gilimanuk, tepatnya di Banjar Dinas Lumajang, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Rabu (6/11) kemarin. Kondisi ini disebabkan adanya lakalantas tunggal truk terguling akibat ban pecah saat menanjak. Badan truk menutup setengah badan jalan. Dari informasi yang dihimpun, lakalantas terjadi sekitar pukul 04.30 Wita. Dump truck Toyota Dyna DK 8330 KZ yang dikemudikan Abdul Halik (36) melaju dari arah Denpasar menuju Gilimanuk. Truk tersebut membawa muatan 10 unit gorong-gorong seberat 8 ton. Memasuki jalan turunan dan tikungan ke kanan, tiba-tiba ban belakang kanan bagian dalam kempes. Selanjutnya truk oleng ke kanan dan langsung terguling di tengah jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Akibat truk terguling dan menutupi setengah badan jalan, kemacetan tak bisa dielak-
kan. Kemacetan di jalur tersebut berlangsung hampir empat jam. Polisi menerapkan sistem buka tutup jalan untuk mengurai kendaraan. Untuk mengevakuasi truk, dilakukan pemindahan goronggorong yang jatuh dengan menggunakan derek. Selama proses evakuasi, kemacetan terjadi sampai di Kecamatan Selemadeg atau sekitar 5 kilometer di arah barat. Kapolsek Kerambitan Kompol I Dewa Gede Putra mengatakan, truk tersebut hendak dibawa ke Jembrana. Namun di lokasi kejadian, ban truk tiba-tiba pecah. ‘’Beruntung kondisi lalu lintas saat itu sepi karena masih pagi dan tidak ada kendaraan lewat dari arah berlawanan sehingga tidak ada yang tertimpa,’’ tegasnya. Terkait lakalantas tunggal ini pihaknya terus mengimbau agar pengendara bisa lebih berhati-hati dan tidak memaksakan diri membawa muatan melebihi kapasitas. Sebab, selain karena ban pecah, truk terguling juga diduga akibat kelebihan muatan. (kmb28)
Motor Adu Jangkrik, Lansia Tewas Tabanan (Bali Post) Naas dialami I Gusti Nyoman Menteg (68) asal Banjar Piling Kawan, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel. Ia tewas setelah terlibat lakalantas di jalan jurusan Tabanan-Penebel, tepatnya di Banjar Poh Gending, Desa Pitera, Kecamatan Penebel, Selasa (5/11). Korban tewas akibat patah tulang leher karena tabrakan keras dengan pengendara lainnya yang saat ini dalam kondisi kritis di BRSUD Tabanan. Dari informasi yang dihimpun, lakalantas ini terjadi sekitar pukul 18.30 Wita. Gusti Menteg yang mengendarai sepeda motor Honda Vario nopol DK 8786 GH melaju dari arah utara (Penebel) menuju selatan (Tabanan) dengan kecepatan tinggi. Saat kondisi jalan lurus dan ada sejumlah kendaraan di depannya, Menteg tancap gas menyalip kendaraan tersebut hingga melewati as jalan. Saat itulah dari arah berlawanan melaju kendaraan Yamaha Jupiter MX nopol DK
Bali Post/ist
OLAH TKP - Polisi melakukan olah TKP lakalantas di Banjar Poh Gending, Desa Pitera. 7945 VI yang dikendarai Putu Sugiantara (22). Lantaran jaraknya terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dielakkan. Keduanya terjatuh dan terkapar di jalan. Gusti Menteg mengalami luka robek pada kaki kiri, kepala belakang luka, tulang pipi patah, patah tulang leher dan meninggal saat perjalanan ke BRSUD Tabanan. Sementara Sugiantara asal Banjar Yeh Biu, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Bule-
leng, saat ini kondisinya masih kritis dan masih dalam perawatan intensif di BRSUD Tabanan. Korban mengeluarkan darah dari hidung dan telinga, serta dua buah gigi atas patah. Kasatlantas Polres Tabanan Iptu Luh Putu Wila Indrayani mengatakan, dari hasil olah TKP, lakalantas terjadi lantaran Gusti Menteg kurang hati-hati dan tidak melihat situasi arah berlawanan saat menyalip. (kmb28)
Antisipasi Bencana BPBD Pangkas Pohon Perindang
Bali Post/ist
BPBD - Petugas TRC BPBD Tabanan melakukan perompesan pohon perindang di jalur Baturiti, Rabu (6/11) kemarin.
Tabanan (Bali Post) Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Tabanan melakukan perompesan pohon perindang di jalur Denpasar-Singaraja via Baturiti, Rabu (6/11) kemarin. Perompesan atau pemangkasan dilakukan secara manual. Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi bencana pohon tumbang yang bisa terjadi sewaktu-waktu, khususnya saat musim hujan. Keterbatasan peralatan diakui Kepala Pelaksana BPBD Tabanan I Gusti Made Sucita. Guna menyiasatinya, pada kegiatan yang sifatnya antisipasi maupun penanganan bencana, BPBD selama ini melibatkan pihak ketiga.
Khusus perompesan pohon perindang, dia menyatakan yang disasar adalah jenis mahoni yang sudah lapuk dan membahayakan pengguna jalan. ‘’Sementara ini menyasar jurusan ke Baturiti dan ini sifatnya kerja sama dengan pihak ketiga baik dari kecamatan dan instansi lain. Ini karena untuk alat seperti skylift terus terang kami di BPBD memang tidak punya,’’ ucap Gusti Sucita. Dikatakannya lebih lanjut, memasuki musim hujan, wajar bila banyak masyarakat yang mengkhawatirkan terjadinya pohon tumbang. Apalagi memang beberapa
hari terakhir pohon tumbang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Tabanan meski jumlahnya tidak banyak. Menurutnya, kegiatan pemangkasan pohon di jalur Denpasar-Singaraja dilakukan delapan anggota TRC BPBD, dibantu Babinsa dan sejumlah petugas relawan Tagana wilayah setempat. ‘’Pemangkasan kami gunakan alat manual dan mesin sensor kayu karena alat tersebut memungkinkan menjangkau pohon yang dipangkas,’’ tegas Sucita. Selama kegiatan pemangkasan, dilakukan penutupan arus lalu lintas dengan hanya melibatkan petugas Babinsa
dan relawan Tagana. ‘’Untuk pohon yang kami pangkas kami kumpulkan terlebih dahulu di pinggir jalan dan nantinya akan diambil oleh pihak ketiga yang diajak kerja sama dalam pemotongan tersebut,’’ imbuhnya. Perompesan pohon perindang rutin dilakukan untuk mengurangi beban pohon saat musim hujan dan angin kencang tiba. Meski demikian pihaknya tetap mengimbau masyarakat agar tetap waspada saat bepergian. Masyarakat diimbau memperhatikan kondisi cuaca. Apabila cuaca buruk, sebaiknya keberangkatan ditunda. (kmb28)
Kamis Umanis, 7 November 2019
Evaluasi Pilkel Serentak
Atasi Kecurangan, PMD Rancang Pengawas Desa Singaraja (Bali Post) – Pencoblosan pemilihan perbekel (pilkel) serentak tahun 2019 telah berjalan sesuai tahapan. Ada catatan penting pada pelaksanaan pilkel serentak tahun ini. Ke depan, akan dilakukan penyempurnaan pilkel serentak yang dihelat dua tahun mendatang, 2021. Untuk mengatasi terjadi kecurangan, dipandang perlu dibuat panitia pengawas pilkel tingkat desa. Kepala Dinas PMD Buleleng Made Subur saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Buleleng, Rabu (6/11) kemarin mengatakan, dipandang perlu DPMD mulai tahun depan merancang, regulasi untuk menangkal, segala potensi kecurangan. Pada rapat yang membahas Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas PMD Rancangan APBD Buleleng tahun 2020 itu, Made Subur, mengaku banyak belajar dari pengalaman pilkel serentak 31 Oktober 2019 lalu. Dikatakan, potensi kecurangan sempat mencuat. Seperti menjelang hari H pencoblosan terjadi dugaan praktik politik uang (money politics) di Desa Bebetin, Sawan. Walau ada dugaan, panitia pilkel di desa setempat tidak memiliki kewenangan menangani kasus itu. Karena itu, panitia pilkel tingkat desa menyerahkan masalah itu ke panitia pilkel di kabupaten. Alasannya, tidak punya wewenang dan acuan regulasi mengatasi dugaan kasus money politics itu. “Seperti dugaan money politics di Desa Bebetin itu tidak dilanjutkan. Ini menjadi catatan kita. Sebab, tidak ada regulasi terkait kewenangan panitia desa menangani kecurangan itu. Seperti dugaan money politics
itu,” jelasnya. Menghadapi pilkel serentak 2021 mendatang, Dinas PMD akan menyiapkan perlunya regulasi terkait panitia pengawas pilkel di masing-masing desa. Dukungan regulasi ini bisa dibentuk melalui peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbup). Pembentukan regulasi ini menyangkut panitia pengawas pilkel di desa. Dengan upaya ini, selain mencegah terjadinya potensi kecurangan, juga terjadi dugaan kasus money politics, maka panitia pengawas memiliki kewenangan mengambil keputusan. Selain itu, regulasi untuk pembentukan panitia pilkel itu juga perlu disempurnakan, sehingga kualitas panitia lebih baik terutama dalam memahami semua tahapan pilkel serentak itu. “Saya kira, penyiapan regulasi untuk menangkal kecurangan pilkel itu penting. Bahkan, mulai saat ini perlu dipersiapkan,” katanya. Selain menyiapkan regulasi panitia pengawas, Subur menyebut pekerjaan rumah (PR -red) dalam pelaksanaan pilkel serentak yang akan datang adalah meningkatkan angka partisipasi pemilih. Dari pilkel serentak yang baru saja berlalu, partisipasi pemilih di 79
desa yang menghelat pilkel serentak itu hanya mencapai 65 persen. Dalam pilkel serentak berikutnya, partisipasi pemilih ini ditargetkan naik 85 persen. Untuk merealisasikan target itu, PMD akan melancarkan program membangkitkan kesadaran pemilih terutama dalam menyalurkan hak suara mereka. Program yang akan dijalankan seperti mengaktifkan pencoblosan pilkel itu dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan, undian berhadiah, dan beberapa program lainnya. Selain itu, perlu dirancang pilkel dengan sistem digitalisasi. Tidak saja mewujudkan pilkel dengan hasil langsung umum bebas rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil) hal itu sejalan dengan perkembangan zaman memasuki era revolusi industri 4.0 perlu didesain pilkel berbasis digitalisasi. “Pilkel serentak sebelumnya partisipasi pemilihnya 51 persen. Kemudian partisipasi pemilih pada pilkel 2019 ini meningkat. Target kita tahun 2021 akan kita naikkan menjadi 85 persen. Caranya bisa saja melalui undian berhadiah, dirangkaikan dengan safari kesehatan, termasuk melaksanakan pilkel seperti di Magelang yang berbasis digitalisasi,” tegasnya. (kmb38)
Tabrak Pohon Perindang, Pelajar Meninggal Singaraja (Bali Post) – Nasib nahas dialami seorang pelajar Ade Reza (17) asal Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Saat berkendara di jalan raya, korban yang tercatat sebagai pelajar SMA di Kota Singaraja itu mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) setelah menabrak pohon perindang di pinggir jalan. Akibatnya, korban menderita luka serius dan saat dirawat di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Humas Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK., Rabu (6/11) kemarin, mengatakan sebelum kejadian, korban mengendarai sepeda motor Yamaha N-max DK 6065 UAM melintas di Jalan Ngurah Rai dari arah selatan. Sampai di traffic light, korban bermaksud berbelok ke kiri menuju Jalan Udayana tepatnya di kilometer 0.800.
Nahas, saat menikung tibatiba korban diduga tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dengan baik. Sepeda motornya itu kemudian oleng ke kiri kemudian menabrak pohon perindang di pinggir jalan, tepatnya di depan Singaraja Futsal (Sifut - red). Akibat benturan keras itu, korban mengalami luka serius di kepala. Warga yang melihat kejadian itu berusaha menolong dengan mengantar korban ke rumah sakit. Sayang, nyawanya tidak tertolong dan dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. “Benar, kita menerima laporan seorang pelajar mengalami lakalantas tunggal dan meninggal dunia. Keterangan saksi dan pemeriksaan di lokasi kejadian setelah menikung kemudian korban lewat traffic light di Jalan Udayana, sepeda motornya lalu oleng dan selanjutnya menabrak pohon perindang,” katanya.
Dari kejadian maut itu, mantan Kanit Reskrim Polsek Kubutambahan itu mengingatkan kepada para orangtua pelajar agar tidak mengizinkan anak-anaknya mengendari sepeda motor kalau masih di bawah umur. Apalagi, berkendara tanpa memakai helm pengaman kepala, sehingga rawan jadi korban kecelakaan (lakalantas - red). Sejatinya, sosialisasi tata tertib berkendara sudah dilakukan ke sekolah-sekolah. Untuk menekan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur itu, orangtua perlu punya komitmen agar berlaku tegas, dengan tidak mengizinkan anaknya yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor. ‘’Apalagi tidak memakai helm. Sangat riskan, jadi siasia hidup mereka akibat mengalami kecelakaan maut di jalan raya,” tegas Gede Sumarjaya. (kmb38)
Bali Post/ist
IDENTIFIKASI DI TKP – Anggota Unit Lalu Lintas Polres Buleleng melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP) kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tunggal yang mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia.
Bali Post/kmb38
PEMBAHASAN RKA – Komisi I DPRD dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng Rabu (6/11) kemarin.
Jaga Regenerasi Petani
Pengembangan SDM Milenial Sebuah Inovasi Kebijakan pemerintah daerah fokus menggarap sektor pertanian tampaknya mulai diwujudkan. Ini dibuktikan dengan dialokasikan anggaran di APBD Buleleng 2020 relatif besar yakni Rp 18 miliar untuk Dinas Pertanian. Dalam satu tahun anggaran nanti memperlihatkan keseriusan pemerintah membangkitkan sumber daya manusia (SDM) petani milenial yang mumpuni dengan pembentukan kelompok petani muda (milenial -red). Lalu, bagaimanakah langkah-langkah efektif Distan dalam upaya menjaga regenerasi petani itu agar tidak hilang? HAL itu terungkap saat Komisi II DPRD Buleleng menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian (Distan), Rabu (6/11) kemarin. RDP itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RAPBD Buleleng tahun 2020. RDP itu sendiri dipimpin Ketua Komisi II DPRD Putu Mangku Budiasa. Kepala Distan Buleleng Made Sumiarta mengatakan, tahun 2020, pihaknya akan mengelola pagu anggaran sebesar Rp 18 miliar. Pagu anggaran ini sempat sebelumnya dirancang Rp 27 miliar. Namun setelah disempurnakan kemudian anggaran diturunkan menjadi Rp 18 miliar. Pengurangan anggaran itu nantinya ditutupi kucuran dana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Kementerian Pertanian (Kementan). Dengan pagu anggaran sebesar itu, Sumiarta menegaskan agenda setahun nanti pihaknya akan menjalankan program fisik dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Di bidang fisik, Distan akan melaksanakan program pembangunan bak penampungan cadangan air dan menambah sumur dangkal di lahan pertanian. Program itu mengatasi dampak kemarau panjang yang memicu kerusakan tanaman.
Seperti saat kemarau panjang tahun ini. “Belajar dari pengalaman kemarau panjang tahun ini, program tahun 2020 itu kami akan membangun embung dan sumur dangkal. Sehingga ketika terjadi kemarau nanti, usaha tani di daerah kita tetap berjalan. Hal itu untuk menghindari terjadinya gagal panen karena kesulitan air,” katanya. Selain membuat infrastuktur sarana pertanian, Distan akan mengedukasi kelompok petani dalam menerapkan pertanian yang hemat air. Program ini dijalankan dengan cara membuat sistem irigasi tetes. Sistem ini dijalankan dengan maksud meskipun di daerah minim air, tetapi petani tetap melakoni usaha tani sebagai penghasilan keluarga. Untuk program penguatan SDM petani, Sumiarta menyebutkan tahun depan pihaknya akan membentuk kelompok petani milenial. Untuk tahap awal, usaha tani yang dikelola generasi muda itu menyasar 15 desa di Bali Utara. Sedangkan, untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan tahun depan Distan akan melaksanakan program pemberian bantuan bibit ternak sapi, kambing, dan bantuan bibit ternak lainnya. “Pada intinya, program yang kami rancang
ini selain menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, juga mendukung percepatan pengentasan kemiskinan yang menjadi kebijakan pimpinan di daerah,” jelasnya. Menanggapi program dan dukungan anggaran di sektor pertanian, Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa menyatakan, dari segi keberpihakan anggaran dinilai sudah cukup baik. Komitmen anggaran itu sebagai jawaban pemerintah daerah yang selama ini sering disampaikan kepada publik agar fokus mengelola sektor pertanian. “Dari pembahasan KUA PPAS dan nota pengantar RAPBD anggaran pertanian ini seolah tidak sejalan dengan kebijakan yang fokus di sektor pertanian. Setelah kami bahas dalam RKA, rupanya anggarannya sudah relevan. Itu termasuk sudah menjawab komitmen pemerintah yang fokus menggarap sektor pertanian,” katanya. Selain keseriusan anggaran, Mangku Budiasa menilai se-
lama satu tahun anggaran itu, Distan akan melakukan inovasi positif dalam mengembangkan potensi pertanian. Program ini adalah pengembangkan kelompok petani milenial di 15 desa. Dia menilai, program ini realistis karena dapat mengatasi rendahnya minat anakanak muda menggeluti sektor pertanian. Dengan program ini, kelompok petani milenial ini akan mengembangkan pertanian dengan sistem hidroponik. Atas upaya itu, pihaknya berjanji akan mengawal kebijakan yang fokus di sektor pertanian ini, sehingga diharapkan dapat berjalan sesuai perencanaan dan anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar mendatangkan hasil positif. “Pengembangan SDM anakanak muda milenial petani itu merupakan sebuah inovasi. Distan memanfaatkan SDM anak–anak zaman milenial mau bertani sehingga bisa lebih baik menjaga regenerasi petani. Kami optimis program ini berjalan,” jelasnya. (mud)
Bali Post/kmb38
Made Sumiarta
Kamis Umanis, 7 November 2019
Desa Sukawati ”Launching” Desa Layak Anak MENYUSUL empat desa dan satu kelurahan yang sudah mendeklarasikan diri sebagai Desa Layak Anak, Desa Sukawati juga tak mau ketinggalan. Untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak di
wilayahnya, Desa Sukawati mendeklarasikan diri sebagai Desa Layak Anak di Wantilan Pura Puseh, Desa Sukawati, Rabu (6/11) kemarin. Kepala Desa Sukawati Dewa Gede Dwi Putra me-
ngatakan, kegiatan ini berdasarkan pemahaman bahwa setiap anak memiliki harkat dan martabat serta hak hidupnya yang menyangkut pertumbuhan serta perkembangannya. Anak-anak wajib
LAYAK ANAK - Suasana saat Desa Sukawati mendeklarasikan diri sebagai Desa Layak Anak di Wantilan Pura Puseh, Desa Sukawati, Rabu (6/11) kemarin.
Truk Mogok Ganggu Lalin
Keberadaan Sopir ”Misterius”
Gianyar (Bali Post) Sebuah truk trailer dengan nopol DK 9514 MF mogok tepat di badan jalan di By-pass I.B. Mantra, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh. Ironisnya, sudah lima hari truk tersebut mogok, yakni sejak Jumat (1/11) lalu. Unit Patroli Sat Lantas Polres Gianyar yang mengetahui adanya truk trailer terparkir di badan jalan tersebut berusaha mencari sopir truk tersebut, namun hingga kini keberadaannya masih misterius alias tidak kunjung ketemu. Informasi yang dihimpun di lapangan, awalnya truk trailer tanpa muatan itu terparkir menghadap ke timur pada badan jalan. Asal dan tujuan truk trailer mogok itu tidak diketahui. Pasalnya, hingga Rabu (6/11) kemarin sopir truk trailer tidak diketahui. “Sudah dilakukan pencarian, tapi sampai saat ini sopirnya tidak ditemukan,” ujar KBO Lantas Polres Gianyar Iptu Anton Suherman. Selama lima hari dipantau oleh Unit Patroli Sat Lantas Polres Gianyar, sopir truk itu tidak berada di lokasi. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, Sat Lantas Polres Gianyar telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar untuk melakukan penderekan. “Kita amankan areal supaya tidak terjadi kecelakaan dan menghubungi Dishub untuk membantu evakuasi memindahkan truk ke bahu jalan,” jelasnya. Ditegaskan, sopir truk trailer itu nantinya akan ditindak oleh polisi, karena parkir di lokasi tersebut dapat menyebabkan kecelakaan atau mengganggu pengendara lainnya. “Saat ini sedang dilakukan penyelidikan terkait sopir maupun pemilik kendaraannya,” tegasnya. (kmb35)
dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dikatakan, kegiatan ini juga atas instruksi Bupati Gianyar, mengenai pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak se-Kabupaten Gianyar. Untuk mewujudkan Kabupaten Gianyar menjadi Kabupaten Layak Anak, Desa Sukawati juga berkomitmen mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan periodenya. Yang dimulai dari bayi dalam kandungan sampai berumur 18 tahun, yakni dengan menyiapkan regulasi dan anggaran di masing-masing tahapan, memfasilitasi sarana dan prasarana agar anak-anak bisa berkreativitas sesuai dengan minat dan bakatnya. “Semua kegiatan yang dilakukan di desa mengacu kepada 31 hak anak. Yang berpedoman kepada pertumbuhan perkembangan anak di desa guna mewujudkan Desa Sukawati menjadi Desa Layak Anak,” katanya. Guna mewujudkan hal tersebut, kata Dwi Putra, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan Pemerintah Desa Sukawati yang diranking menjadi empat. Yakni,
memberikan pemeriksaan gratis kepada ibu-ibu hamil, senam hamil, kegiatan Posyandu di masing-masing banjar dengan dukungan sarana prasarana berupa tempat bermain anak serta makanan tambahan. Yoga gratis untuk anak-anak PAUD, serta les-les gratis kepada anak-anak Sekolah Dasar untuk mata pelajaran Bahasa Bali, Nyurat Bahasa Bali dan Masatua Bahasa Bali, pemberian beasiswa bagi anakanak yang kurang mampu di Desa Sukawati. Begitu juga terhadap sanggar-sanggar yang ada di Desa Sukawati diberikan pembinaan secara intensif, baik sanggar tari, tabuh, menyanyi maupun drumband. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Gianyar Ir. Cokorda Gede Bagus Lesmana Trisnu, M.T. mengatakan, Desa Sukawati sangat potensial melakukan kegiatan perlindungan anak dengan berbagai aktivitas dilakukan yang berpihak kepada anak.
Dikatakan, saat ini di Kabupaten Gianyar dari 70 desa/ kelurahan yang ada, baru lima desa termasuk Desa Sukawati dan satu kelurahan ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak. “Pembentukan Desa Layak Anak ini merupakan tindak lanjut Bupati Gianyar terhadap komitmen Bapak Presiden tentang pembentukan SDM yang dimulai dari anak dengan menerbitkan instruksi untuk setiap desa/keluarahan bisa terbentuk Desa/Kelurahan Layak Anak,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Gianyar dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Gianyar I Wayan Suardana, S.Sos., M.AP. mengatakan, sangat menyambut baik dilaksanakannya Desa Layak Anak di Kabupaten Gianyar. Karena dengan kegiatan ini, merupakan upaya mewujudkan Kabupaten Gianyar yang nyaman bagi kehidupan anak dan mampu memenuhi hakhak anak secara baik. “Anak sebagai ahli waris adalah modal investasi dan potensi yang akan menjadi sumber
daya pembangunan,” kata Suardana. Dikatakan pula, dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan juga upaya yang sungguhsungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Ditegaskan, Pemkab Gianyar telah berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Gianyar sebagai Kabupaten Layak Anak yang disepakati 9 Agustus 2014. Pada tahun 2017 Kabupaten Gianyar telah meraih Predikat Nindya. Untuk mencapai Kabupaten Layak Anak perlu dua tingkatan lagi, yaitu Utama dan Kabupaten Layak Anak. “Salah satu indikator untuk mencapai Kabupaten Layak Anak adalah terbentuknya Desa/Kelurahan Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak. Semoga kegiatan ini juga menginspirasi desa/kelurahan yang lain, sehingga bisa terpenuhi kriteria penilaian Kabupaten Layak Anak,” imbuh Wayan Suardana. (ad166)
Perumahan dan Pondok Wisata Tak Berizin Diberikan SP I Gianyar (Bali Post) -
Satpol PP Gianyar menggelar sidak ke sebuah perumahan di wilayah Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Rabu (6/11) kemarin. Melalui sidak itu, dipastikan perumahan yang sudah berdiri 40 unit ini belum memiliki izin. Mendapati temuan itu, petugas langsung menjatuhkan surat peringatan pertama (SP I). Kepala Satpol PP Gianyar I Made Watha mengatakan, perumahan itu sebenarnya sudah didatangi oleh petugas Satpol PP Gianyar pada pertengahan Oktober lalu. Dalam sidak itu, pengelola perumahan tersebut langsung diberikan pembinaan karena tidak memiliki izin. “Jadi, sebelumnya sudah coba kita bina agar mau mengurus izin sesuai ketentuan,” ujarnya. Rabu pagi kemarin petugas Satpol PP Gianyar kembali mendatangi lokasi tersebut guna memastikan perizinan perumahan itu. Namun pengelola yang ditemui di lokasi tersebut belum mampu mengurus izin. “Pengelola ini masih belum bisa menunjukkan izin. Petugas langsung menjatuhkan SP I,” tegasnya. Watha menambahkan, pengelola perumahan tersebut juga dipanggil ke Kantor Satpol PP Gianyar yang berlokasi di Jalan Manik Gianyar, Senin (11/11) mendatang. “Sudah kita panggil lagi agar datang ke kantor. Nanti alasannya, apakah izinnya masih diproses atau me-
mang belum mengurus, biar dijelaskan oleh pengelola,” katanya. Meskipun belum berizin, kata Watha, namun saat didatangi petugas, puluhan unit rumah tipe 36 ini sudah tahap pengerjaan. Bahkan sudah dipasang baliho promosi dengan harga Rp 500 juta lebih per unit. “Memang belum berizin, tapi pengelola sudah mulai membangun,” katanya. Watha menambahkan, sebelumnya petugas juga melakukan sidak ke pondok wisata di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati. Ditegaskan, puluhan unit pondok wisata ini juga belum berizin, namun sudah mulai beroperasi. “Saat didatangi petugas, pengelola pondok wisata ini juga tidak mampu menunjukkan izin,” katanya. Menurut Watha, petugas juga langsung menjatuhkan SP I. Selain belum berizin, pengelola juga belum mencantumkan nama untuk pondok wisata ini. “Pengelola sudah langsung datang ke kantor dan sudah diberi arahan agar melengkapi izin sesuai ketentuan,” tegasnya. (kmb35)
Bali Post/kmb35
SIDAK - Petugas Satpol PP Gianyar saat melakukan sidak ke perumahan di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Rabu (6/11) kemarin.
Operasi Zebra Agung Berakhir, 925 Pelajar Terjaring
Bali Post/kmb35
EVAKUASI - Terlihat polisi melakukan evakuasi terhadapt truk yang mogok di Bay-pass IB Mantra Rabu kemarin.
Gianyar (Bali Post) Operasi Zebra Agung 2019 sudah berlangsung dari Rabu (23/10) hingga Selasa (5/11) lalu. Selama dua pekan itu, Satlantas Polres Gianyar telah menjaring 2.601 pelanggar. Dari jumlah itu, 925 pelanggar di antaranya merupakan kalangan pelajar. Polisi juga mengamankan ribuan kendaraan. Dikonfirmasi Rabu (6/11) kemarin, KBO Lantas Polres Gianyar Iptu Anton Suherman mengakui hasil Operasi Zebra Agung tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini bisa menjadi penanda bahwa kesadaran pengguna jalan akan tertib berlalu lintas meningkat. “Tahun lalu sekitar
4.000-an pelanggaran. Tahun ini 2.601 pelanggaran. Tampak ada penurunan, masyarakat sudah mulai meningkatkan kesadaran tertib lalin,” ujarnya. Anton Suherman mengatakan, pihaknya tidak mau berpuas diri dengan berkurangnya penindakan selama operasi kali ini dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, sebagian besar pelanggaran justru dilakukan kaum milenial yang masih duduk di bangku SMA. “Jadi, kaum milenial ini cukup tinggi yang terjaring operasi,” katanya. Berdasarkan data, pelanggar terbanyak dari pengendara roda dua dengan rentang usia 14 sampai 30 tahun. Sementa-
ra berdasarkan profesi, pelajar SMA yang terjaring sebanyak 925 orang. Rata-rata belum punya SIM dan tidak menggunakan helm. “Ini yang jadi PR kita ke depan, agar kaum milenial ini sadar tertib lalin sehingga menjadi contoh bagi masyarakat pengguna jalan,” terangnya. Anton Suherman menambahkan, razia dilakukan tiga kali sehari di lokasi berbeda di tujuh kecamatan. Yakni pagi dua kali dan sore sekali. Banyaknya pelajar yang terjaring, kata dia karena razia juga dilakukan pada jalur yang tidak biasa, yakni menyasar lokasi sepi di Kecamatan Tampaksiring. Alhasil pelajar yang
biasanya santai berkendara akhirnya kena peringatan. “Selama operasi ini tercatat sebanyak 339 pengguna jalan mendapat teguran agar lebih tertib berlalu lintas,” imbuhnya. Anton Suherman menegaskan, ada delapan prioritas pelanggaran yang disasar selama Operasi Zebra Agung, di antaranya pelanggar helm SNI, pengaruh alkohol/narkoba, pengendara di bawah umur, sabuk keselamatan, menggunakan HP saat berkendara, melawan arus, lampu rotator/strobo, dan melebihi batas kecepatan maksimal. Lebih rinci, pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM tercatat sebanyak 881 orang, tidak menggunakan
sabuk keselamatan 270 orang, tidak memakai helm 849 orang, tanpa STNK 165 orang dan yang melawan arus 424 orang. Ia berharap seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat berlalu lintas, Gianyar diharapkan bisa menjadi role model. Anton Suherman mengimbau agar pengguna jalan memastikan kelengkapan berkendara ke manapun bepergian. “Jangan karena baru ada razia saja dilengkapi. Setiap saat musti lengkap demi keselamatan di jalan. Terutama membawa SIM, STNK, dan helm SNI bagi pengendara sepeda motor,” pintanya. (kmb35)
Kamis Umanis, 7 November 2019
TPAD Bahas Tambahan Anggaran KPU
dah selesai dibahas termasuk anggaran untuk KPU sesuai NPHD. Dengan adanya tambahan ini, tentu harus dilakukan upaya untuk mencari anggaran yang memungkinkan bisa digunakan untuk memenuhi kekurangan tersebut. Diberitakan sebelumnya, kekurangan anggaran Pilbup Jembrana 2020 ini dialami KPU Jembrana lantaran harus menyesuaikan honor ad-hoc yang cukup banyak. Penyesuaian baru turun setelah NPHD sudah disepakati bahkan ditandatangani. Tambahan anggaran ini antara lain untuk penyesuaian honor panitia penyelenggara ad hoc, seperti KPPS, Linmas, PPK dan PPDP. Honor yang ditetapkan sesuai SE dari pusat ada kenaikan dibandingkan dengan honor saat pemilu terakhir. (kmb26)
Negara (Bali Post) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas kekurangan anggaran KPU Jembrana dalam Pilbup 2020. Pemkab Jembrana perlu melakukan pembahasan karena nilai kekurangan untuk honor penyelenggara ad-hoc yang cukup besar, yakni sekitar Rp 2,6 miliar. Sekda Jembrana I Made Sudiada, Rabu (6/11) kemarin menyatakan sudah menerima laporan dari KPU terkait adanya kekurangan anggaran dikarenakan penyesuaian honor. Sebelumnya sesuai yang disepakati dan tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) khusus untuk KPU Jembrana sebesar Rp 18,5 miliar. Dengan adanya kekurangan ini, maka harus dilakukan pembahasan lagi dengan tim anggaran. Menurutnya, anggaran KPU itu masih akan dirapatkan dalam waktu dekat. Secara teknis untuk memenuhi itu masih dicarikan anggarannya. Sebab saat ini, RAPBD 2020 su-
Bali Post/olo
TERSANGKA – Kapolres Jembrana AKBP Ketut Gede Adi Wibawa menunjukkan delapan tersangka kasus ganja berikut barang bukti yang diamankan.
Konsumsi ”Dodol Ganja’’ Delapan Orang Dibekuk Negara (Bali Post) – Delapan tersangka kepemilikan narkoba jenis ganja diamankan Sat Res Narkoba Polres Jembrana. Polisi mengungkap komplotan ini bukan saja mengonsumsi, tetapi juga mengestrak daun ganja kering menjadi sejenis dodol siap santap. Selain itu, ganja juga diekstrak menjadi cairan.
Bali Post/olo
PENCARIAN – Tim SAR Pos Jembrana, Rabu (6/11) kemarin melanjutkan pencarian korban tercebur ke laut. Sampai hari kedua pencarian korban asal NTT belum ditemukan. Dominggus Tongorongo (22) saat itu menumpang KMP Gilimanuk 1 dari Ketapang tujuan Gilimanuk. Belum diketahui penyebab korban jatuh ke laut. Namun dari keterangan kerabatnya, Dominggus sebelumnnya mengaku pusing.
Kapolres Jembrana AKBP Ketut Gede Adi Wibawa didampingi Kabag Ops Kompol I Wayan Sinaryasa, Rabu (6/11) kemarin mengungkapkan, jaringan ganja yang berasal dari Bali, Sumatera dan Jawa ini terungkap dari informasi masyarakat. Di salah satu rumah tersangka yakni I Ketut Anugraha (49) di Banjar Anyar Tengah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya pada Sabtu (2/11) lalu tim gabungan khusus yang dipimpin Kasat Resnarkoba AKP Komang Muliadi
Obrien Susan Leslie
Volunter dan Penyayang Binatang TERPIDANA kasus kecelakaan lalu lintas asal Australia Obrien Susan Leslie (49) setelah divonis majelis hakim PN Negara tiga bulan penjara, pada akhir November ini sudah menghirup udara bebas. WN Australia yang aktif menjadi volunteer dalam bidang edukasi bahasa Inggris dan pencinta binatang ini akan pulang ke kampung halamannya, Sydney. Kasus lakalantas yang menjeratnya hingga duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Negara sempat membuat aktivitas kegiatan sosialnya terhenti. Rekan Leslie, Putu Eka Putrayana (36) asal Keladian, Kelurahan Dauhwaru, mengatakan sejumlah kegiatan sosial seperti sterilisasi anjing untuk mencegah rabies selama ini dilakukan bersama rekannya itu di sejumlah desa di Jembrana. Upaya sterilisasi gratis pada anjing ini juga mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah. Leslie pula yang selama ini mendorongnya untuk mendirikan tempat les bahasa Inggris gratis bagi anak-anak SD dan SMP di sekitar Dauhwaru dan Batuagung. ‘’Sudah beberapa tahun ini berjalan. Leslie-lah yang membiayai, saya menyediakan tempat di rumah.
Sekarang sudah semakin banyak anakanak belajar,’’ ujar pria yang sempat bekerja sebagai bartender ini. Putrayana menyatakan Leslie pernah mengatakan menerima hukuman yang harus dijalaninya tersebut. Meskipun sejatinya Leslie berharap bisa keluar saat hari ulang tahunnya pada 11 November ini. Namun, putusan hakim mengharuskan dirinya menjalani hukuman di Rutan Negara sedikit lebih lama. Dengan putusan 3 bulan 15 hari dikurangi masa tahanan, maka terdakwa akan menjalani pidana penjara kurang dari sebulan. Terdakwa mulai ditahan setelah kecelakaan maut 14 Agustus silam di hutan Cekik, Gilimanuk. Sehingga terpidana sudah menjalani hukuman sekitar 2 bulan lebih. Dan sisa masa hukumannya sekitar 24 hari atau akhir November ini sudah bebas. ‘’Ya Susan menerima putusan ini, rencananya dia langsung pulang ke Sydney setelah bebas dan bisa merayakan Natal di tempat asalnya,’’ tambah Putu. Sejumlah kegiatan sosial sebagai volunter ini pula yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan lebih rendah dibanding tuntutan JPU Kejari Jembrana. Ketua majelis hakim Benny Octavianus yang juga Ketua PN Negara ini
sempat memaparkan alasan ini kepada terdakwa seusai membacakan putusan. Sementara itu, Humas Kantor Imigrasi Kelas IIB Singaraja Thomas Aries Munandar dikonfirmasi terpisah mengatakan, terkait WN asal Australia yang menjalani hukuman pidana ini sudah dikoordinasikan dengan Rutan Kelas IIB Negara beberapa waktu lalu. Karena yang bersangkutan sedang menjalani masa tahanan, sehingga terkait izin tinggal sebagai orang asing sudah tidak relevan. ‘’Sehingga dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal,’’ tandasnya. Setelah bebas nanti, Imigrasi tetap memantau dan kemungkinan akan dikenakan tindakan administrasi dan dideportasi ke negara asalnya. (kmb26)
BERBINCANG – Terpidana kasus lakalantas yang merupakan WN Australia seusai sidang putusan di PN Negara berbincang dengan perwakilan konsulat. Obrein Susan Leslie divonis 3,5 bulan penjara karena terbukti bersalah kasus lakalantas hingga mengakibatkan orang meninggal.
melakukan penyelidikan di sekitar TKP. Polisi berhasil mengendus aktivitas di rumah tersebut dan melakukan penggerebekan. Petugas mengamankan delapan orang yang saat itu bersama-sama memakai dan membawa paket ganja kering hingga seberat hampir 2 kilogram. Kedelapan tersangka tersebut, Richard Wahyu Pradyantono (21) asal Bekasi, Muhamad Diansah (20) asal Jakarta Barat, Petrus Ridanto Busono Raharjo (42) asal Bantul, Muhamad Ali Nurdin (27) asal Medan, Mahmul Arbiansyah Gulton (20) asal Bekasi, serta tiga
orang asal Jembrana yakni I Ketut Anugraha (49) asal Penyaringan, I Gede Dody Suhendra (37) asal Asahduren, dan I Gede Juliada Negara (31) asal Dangintukadaya. ‘’Selain ganja kering, kita juga amankan satu plastik ganja yang sudah diekstrak menjadi cairan dengan berat 66 gram,’’ ujar Kapolres Gede Adi Wibawa. Barang bukti yang diamankan di antaranya tiga buah tas plastik berisi daun, batang dan biji kering ganja dengan berat keseluruhan 1.984 gram bruto atau neto 1.943 gram, satu timbangan digital, rice cooker (penanak nasi) yang digunakan untuk mengekstrak ganja, HP, saringan, gunting, sendok makan, baskom dan buah kapir (kertas rokok). Dari keterangan para pelaku, ganja kering yang sudah dipilih diekstrak menggunakan
rice cooker selama kurang lebih tiga jam. Setelah meleleh hingga berbentuk seperti dodok, ekstrak ganja itu bisa langsung disantap. Dari hasil penyelidikan, pelaku mendapatkan ganja ini dari membeli secara online. Kedelapan pelaku saat ini diamankan di Polres Jembrana dan dijerat dengan Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum Rp 8 miliar. Polisi masih melakukan pendalaman terkait peran masing-masing pelaku. Disinyalir selain digunakan sendiri, ganja ekstrak ini juga dijual di kalangan tertentu. (kmb26)
Kamis Umanis, 7 November 2019
Mulai Turun Hujan
Warga Seraya Timur Harapkan Bantuan Jembatan
Bali Post/kmb41
PICU MASALAH BESAR - Jalan pelintas yang ada di aliran sungai di Desa Seraya Timur kerap memicu masalah besar saat musim hujan. Warga sangat sulit melintas lantaran air dari hulu mengalir besar.
Operasi Zebra Agung 2019
Polisi Tindak Ratusan Pelanggar Amlapura (Bali Post) Kegiatan Operasi Zebra Agung 2019 dilaksanakan dari 23 Oktober sampai 5 November 2019. Selama operasi, Satlantas Polres Karangasem berhasil menindak ratusan pelanggar. Mayoritas pelanggar usia di bawah umur yang ditindak lantaran mereka tidak membawa SIM. Kaposko Satlantas Polres Karangasem Ipda Ida Bagus Krisna, Rabu (6/11) kemarin mengungkapkan, selama pelaksanaan operasi, pihaknya menindak 700 pelanggrar dengan 52 teguran. “Jenis pelanggaran yang kita tindak lebih banyak kendaraan roda empat yakni 510 pelanggar dan 190 pelanggar roda dua,” ucapnya. Krisna menambahkan, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti seperti SIM, STNK, dan kendaraan.
Dari jumlah itu, sebanyak 76 pengendara merupakan anak di bawah umur yang belum mengantongi surat izin mengemudi (SIM). “Jumlah pelanggarnya memang mengalami sedikit penurunan. Pada Operasi Patuh Agung sebelumnya, warga yang melakukan pelanggaran mencapai 1.455 orang,” katanya. Kasat Lantas Polres Karangasem AKP Ida Ayu Kalpika menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya guna menekan angka pelanggaran dalam berlalu lintas di jalan raya. Selain lewat media, pihaknya juga menyampaikan pendekatan humanis tertib berlalu lintas kepada masyarakat. “Kita berharap upaya yang kita lakukan ke depannya mampu menekan angka pelanggaran di Karangasem,’’ harap Ida Ayu Kalpika. (kmb41)
Bali Post/kmb41
OPERASI ZEBRA AGUNG - Satlantas Polres Karangasem saat melakukan Operasi Zebra Agung 2019.
Amlapura (Bali Post) Belakangan ini, Karangasem dan sekitarnya mulai diguyur hujan lebat. Justru mulai turunnya hujan itu membuat banyak warga menjadi waswas. Penyebabnya, di Desa Seraya malah banyak terdapat jalan yang melintasi aliran sungai itu, jadi sangat berbahaya saat musim hujan tiba. Untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki, warga berharap supaya pemerintah segera membangun jembatan. Pembangunan jembatan permanen itu menjadi krusial sifatnya demi keamaman masyarakat saat melintas terutama ketika musim hujan tiba. Anggota DPRD Karangasem Wayan Pura Arnawa mengungkapkan kekhawatiran itu, Selasa (5/11), saat melaksanaan reses di Desa Seraya Timur. Menurutnya, masyarakat setempat sangat mengharapkan bantuan pembangunan jembatan permanen khususnya di jalan pelintas di aliran sungai itu. Adanya aspirasi itu, nantinya akan dimasukkan ke pokok-pokok pikiran dewan. “Usulan-usulan
itu nantinya akan dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran dewan,” ujarnya. Arnawa menambahkan, masyarakat Desa Seraya Timur itu, memang sangat membutuhkan bantuan pembangunan jembatan tersebut ketika musim penghujan tiba. Pasalnya, warga banyak melintas di jalan yang merupakan pelintas di atas aliran sungai itu. “Dulu pernah sampai ada korban jiwa. Ketika hujan lebat, air sungai jadi besar, warga saat melintas bisa bisa terhempas oleh air bah, banjir besar, itu,’’ tegas Wayan Pura Arnawa. Kejadian-kejadian masa lalu itu, jelas membuat warga setempat khawatir. Karena ketika hujan lebat, warga sudah dipastikan tidak akan bisa melintas karena pasti banjir, air dari hulu dipastikan mengalir sangat besar. ‘’Besarnya aliran air yang tiba-tiba itulah kerap membahayakan warga. Seperti banyak kejadian tempo dulu. Bahkan, hingga terjadi korban meninggal dunia,’’ tambahnya. (kmb41)
Meningkat, Kasus HIV/AIDS
Ditemukan 20 Kasus Baru Amlapura (Bali Post) -
Kasus HIV/AIDS di Karangasem seperti halnya keberadaan gunung es sepi di permukaan bergolak di bawah. Faktanya, masyarakat yang terjangkit kasus HIV/AIDS di Bumi Lahar itu terus mengalami peningkatan. Sebagaimana data tahun 2019 kembali ditemukan 20 kasus baru.
Kadis Kesehatan I Gusti Bagus Putra Pertama mengungkakan, setiap tahunnya memang kasus HIV/ AIDS di Karangasem mengalami peningkatan. Tahun 2019 ini, pihaknya Bali Post/kmb41 k e m b a l i menemuI Gusti Bagus Putra Pertama
kan 20 kasus baru. “Warga yang terkena HIV/AIDS ini sebagian besar kalangan anak remaja yang usianya masih produkif. Umurnya ada pada kisaran 20-35 tahun. Kasus ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Karangasem,” ucapnya. Putra Pertama menambahkan, pemicu meningkatnya kasus HIV/AIDS ini, lebih dominan karena
seks bebas. Sebab, pada usia produktif itu mereka sering melakukan gonta-ganti pasangan. Karena gairah melakukan seks itu masih sangat tinggi. Itu yang menyebabkan, warga terjangkit kasus tersebut selain jarum suntik. “Kita terus lakukan pemantauan terhadap penderitanya. Kita juga berikan pengobatan secara rutin demi
keselamatan penderita,” katanya. Dia menambahkan untuk menekan kasus HIV/AIDS itu, pihaknya sudah rutin melakukan sosialisasi selain penyuluhan ke lapangan terkait bahaya HIV/AIDS itu. Sehingga, masyarakat jadinya lebih paham dan lebih dini mengetahui bahaya penyakit ini. “Kita sengaja sasar anakanak muda. Tidak kalah pentingnya pengawasan dari orang tua, sehingga mereka juga mengingatkan agar anak-anaknya menghindari seks bebas dan lainnya,” tegas Putra Pertama. (kmb41)
Tugu Pahlawan Ketut Jelantik Diperbaiki Digelontorkan Anggaran Rp 200 Juta Mendapat sorotan dari masyarakat terkait terbengkalainya tugu pahlawan yang berdiri megah, sosok I Gusti Ketut Jelantik, dan akibat terguncang gempa Lombok hanya menyisakan bagian kakinya, akhirnya tugu pahlawan Karangasem berikut sosok pahlawan yang ada di sana diperbaiki tahun ini. Anggaran perbaikan patung itu berasal dari APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 200 juta. Lalu, siapakah yang mendapat kepercayaan mengejarkan proyek prestisius patung I Gusti Ketut Jelantik itu? KEPALA Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan DLH Karangasem Wayan Tahun, Rabu (6/11) kemarin mengungkapkan, perbaikan patung pahlawan I Gusti Ketut Jelantik itu sudah berjalan sejak minggu awal November. Adapun besarnya anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 200 juta. Dana itu dialokasikan melalui APBD Perubahan 2019. “Patung itu saat ini dalam proses pengerjaan yang sudah mulai dilakukan sejak Minggu (3/11) lalu.
Pengerjaan patung itu diperkirakan memakan waktu 45 hari. Selain, perbaikan patung, juga dilakukan penataan taman yang ada di sekitar patung itu. Juga ditambah patung-patung lainnya agar tampak lebih artistik,” ucapnya. Wayan Tahun menambahkan, sesuai rencana patung itu telah dibawa rekanan ke Yogyakarta untuk diserahkan ke seniman penggarap di Kota Pelajar itu. Sementara serpihan bagian kepala sampai badan yang rusak juga sudah dikirim ke Yogyakar-
ta. “Nanti patung itu akan disesuaikan dengan bentuk sebelumnya. Bagian yang rusak adalah kepala hingga badan bawah. Tinggal yang tersisa bagian kaki saja. Kita harap pengerjaan patung itu selesai tepat waktu,” harap Wayan Tahun. Untuk diketahui, tugu patung pahlawan I Gusti Ketut Jelantik itu mengalami kerusakan saat gempa Lombok, Agustus 2018 lalu. ‘’Perbaikannya sempat menunggu waktu akibat ada kendala anggaran terbatas,’’ ujar Wayan Tahun. Atas situasi itu, masyarakat sangat menyayangkan tidak ada respons cepat dari pemerintah. Hingga kumpulan anak muda mengajukan aspirasi ke dewan supaya patung pahlawan itu segera diperbaiki. ‘’Kentaranya saat peringatan 17 Agustusan, tubuh patung itu hanya tersisa bagian kakinya,’’ ujarnya. (nan)
Bali Post/kmb41
PROSES PERBAIKAN - Patung tugu pahlawan I Gusti Ketut Jelantik dalam proses perbaikan.
Kamis Umanis, 7 November 2019
Bupati Suwirta, Kandidat Penerima Satya Lencana Kebaktian Sosial 2019 BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta menerima Tim Verifikasi Lapangan Kementerian Sosial RI yang dipimpin Dr. Alda Kusuma, S.Pd., M.Si. di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung Selasa (5/11) malam. Kedatangan mereka untuk melakukan pengumpulan data dan verifikasi lapangan terkait adanya usulan Bupati Suwirta menjadi kandidat penerima Satya Lencana Kebaktian Sosial 2019, setelah Dinas Sosial mengusulkan namanya atas dedikasinya dalam menyelesaikan ragam masalah sosial, untuk menerima Satya Lencana Kebaktian Sosial (SLKS) tahun 2019. Bupati Suwirta saat menerima mereka menyampaikan sebelum menjadi Bupati Klungkung, dirinya sudah terbiasa memberikan bantuan sosial sewaktu masih bekerja sebagai manajer di Koperasi Pasar Srinadi. “Ketika menjadi bupati, hanya dua hal yang ingin
saya selesaikan yakni potensi dan masalah. Potensi yang dimaksud adalah menggali potensi, dan menyelesaikan permasalahan menuju Klungkung unggul dan sejahtera,” ujar Bupati Suwirta. Dalam menangani permasalahan sosial, dia menciptakan beberapa inovasi, di antaranya bedah desa. Program Bedah Desa ini untuk mengetahui permasalahan sosial masyarakat Klungkung dan langsung memberikan solusi diskresi tentang kebutuhan jangka pendek yang bisa dilakukan. Selain itu, pihaknya juga menciptakan program memberangkatkan anak dari KK miskin ke kapal pesiar, dengan harapan melalui program tersebut dapat mengubah hidup mereka. Bupati Suwirta menyatakan, terkait KK miskin, dirinya menyisihkan uang operasionalnya untuk menjadikan KK miskin sebagai peserta BPJS. Demikian pula terkait bedah rumah, Bupati Suwirta
SOSOK Aset Sudah Rp 12 Miliar LPD Desa Adat Batumulapan, Nusa Penida berdiri sejak tahun 1991. Awalnya hanya bermodal Rp 2 juta, dari bantuan Provinsi Bali. Kini setelah 28 tahun LPD Batumulapan sudah memiliki aset Rp 12 miliar. Target tahun ini bisa mencapai laba Rp 1,4 miliar. Demikian disampaikan Mangku Made Tantra, Ketua LPD Batumulapan, ketika ditemui di Nusa Penida, belum lama ini. Mangku Made Tantra mengatakan, dirinya bersama 4 pengurus lainnya selalu berusaha mengemban kepercayaan masyarakat dengan jujur dan sebaik-baiknya. ”Di awal berdirinya LPD Batumulapan tahun 1991, kami tidak mau menerima gaji. Karena menurut saya seperti tumbuh-tumbuhan kalau baru menanam sudah dipanen tentunya perkembangannya tidak baik. Kalau sudah besar pohonnya tentunya kita petik dan nikmati bersama buahnya,” katanya. Sejumlah hambatan pernah dialami dalam mengembangkan LPD ini. Masalah terbesarnya adalah kredit macet. Ini diatasi bersama masyarakat Adat Batumulapan dan prajuru dengan langkah tegas penyitaan. “Pernah r u m a h w a r g a disita tapi kemudian dibeli keluarganya. Karena kalau dibiarkan akan ditiru yang lainnya. Karena kita tahu meniru yang buruk itu lebih mudah dan itu membuat LPD bangkrut,” tutur Mangku. Kendala lain yang juga dihadapi adalah persaingan usaha. Karena ada tiga koperasi yang juga memiliki unit usaha simpan pinjam di Desa Batumulapan. Namun, Mangku Made Tantra bersama pengurus LPD justru menjalin kerja sama dengan koperasi-koperasi itu untuk saling berbagi. Seperti ketika LPD kekurangan modal, koperasi itu yang akan menaruh modalnya di LPD Batumulapan. Kini, LPD Batumulapan tidak hanya menjadi tempat menabung bagi warga Batumulapan. Tetapi juga bagi warga desa lainnya. Itu karena kepercayaan dan juga karena bunga yang ditawarkan bersaing. (gik)
menyatakan dirinya terkadang memberikan bantuan ke KK miskin tidak hanya berupa bedah rumah, tetapi juga memberikan bantuan pemasangan listrik dan air kepada KK miskin, di mana bantuan air dan listrik berasal dari uang operasional Bupati. “Saya juga menciptakan Program Inovasi Bima Juara (Beli Mahal Jual Murah) dan Program Inovasi TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat), inovasi angkutan siswa gratis bagi siswa SMP, Kring Sehat 118, Program Satu Desa Satu TK Negeri, dan inovasi lainnya, di mana semua inovasi tersebut memiliki rumahnya yang disebut Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif (Gema Santi),” tambahnya. Kasi Kesetiakawanan Sosial Kemensos RI Ramsya Pardosi menyampaikan Program Kerja Bupati Suwirta sudah menerapkan pemberdayaan dalam menangani permasalahan sosial. Kemensos selalu memberikan penghargaan
kepada kepala daerah, tokoh masyarakat, baik itu sebagai ketua organisasi maupun ketua LKS, pegiat kesejahteraan sosial. Jumlah calon penerima penghargaan ada 15 orang, dari 21 orang penerima. Di mana 6 orang lainnya mengalami gagal administrasi. Kepala Bagian Verifikasi Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Setmilpres RI Alda Kusuma menyatakan, tim verifikasi akan bekerja berhati-hati dengan cermat dan teliti dalam mengumpulkan data untuk menentukan penerima penghargaan. Ini untuk mencegah terjadinya kesalahan Presiden dalam memberikan penghargaan. Alda Kusuma menyatakan bahwa dari banyaknya inovasi yang diciptakan oleh Bupati Suwirta, akan dipilih inovasi yang paling menonjol, di mana dalam inovasi tersebut masyarakat sudah mengetahui dan merasakan manfaatnya. (ad168)
TIM VERIFIKASI - Bupati Suwirta saat menerima kedatangan Tim Verifikasi Lapangan Kemensos RI.
Kewajiban UHC Membengkak Bupati Nilai BPJS Kurang Cepat
Semarapura (Bali Post) Kenaikan iuran BPJS di seluruh kelas dalam program JKN-KIS, semakin menambah beban pemerintah daerah. Sebab, kini mereka harus mengeluarkan dana lebih besar untuk tetap mempertahankan UHC (Universal Health Coverage). Pemkab Klungkung sendiri tidak mau terus-menerus ditekan BPJS Kesehatan. Sementara, kewajiban mereka untuk segera menuntaskan persoalan data ganda pada kepesertaan BPJS, sampai sekarang tak kunjung tuntas. Pemkab Klungkung mulai serius menyikapi banyak perusahaan swasta yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Rabu (6/11) kemarin menegaskan, tidak mau mendengar banyak alasan lagi dari BPJS Cabang Klungkung. Sebab, penuntasan data ganda ini sudah berulang kali disampaikan dalam rapat-rapat. Bupati Suwirta menuding BPJS Kesehatan Cabang Klungkung tidak mampu secepatnya menyelesaikan kewajibannya itu. Padahal, pemerintah daerah sangat berkepentingan terhadap validnya data ini. Agar, kewajiban mereka dalam UHC ini memang benar-benar tepat sasaran. “Saat itu, kami dikejar, agar segera UHC, kami berusaha penuhi. Tetapi, kalau masih banyak data ganda, tuntaskan dulu dong. Kami tidak mau membayarkan peserta yang sesungguhnya sudah membayar premi sendiri,” katanya. Sambil menunggu BPJS Kesehatan menuntaskan masalah data ganda itu, pihaknya
mengaku juga sedang terus bergerak untuk “memaksa” perusahaan swasta melakukan kewajibannya mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta BPJS. Saat ini, paradigma berpikirnya justru berbalik. Sebab, karena sudah UHC, dianggap seluruh warga tanggungan BPJS-nya sudah ditanggung pemerintah daerah. Sehingga pihak perusahaan swasta tidak lagi mengurus kepesertaan BPJS untuk karyawannya. Kalau pihak perusahaan mau membayar iuran BPJS sebagaimana kewajibannya, Bupati Suwirta menegaskan, tentu beban pemerintah daerah akan jauh berkurang. “Untuk diketahui, dampak kenaikan tarif ini, beban kami untuk tetap meng-cover UHC meningkat lagi Rp 12 miliar. Makanya, kami desak terus segera tuntaskan data ganda itu, sambil kami juga mengejar kewajiban pihak perusa-
Bali Post/gik
KOPERASI - Bupati Suwirta saat mendatangi Kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Rabu (6/11) kemarin. Salah satu pihak swasta yang akan disasar untuk mendaftarkan seluruh karyawannya, adalah seluruh koperasi. Dinas Koperasi sudah siap memfasilitasinya. haan. Slogan gotong royong BPJS itu maksudnya bukan satu orang dua kartu. Tetapi, satu orang satu kartu,” sorot Bupati Suwirta. Menyikapi masalah ini, ia segera menggelar rapat lagi dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung dan OPD terkait lainnya. Sebab, masalah data ini sampai sekarang belum juga tuntas. Belum lagi masalah lainnya, di mana data Disdukcapil, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, justru
berbeda-beda. Karena masingmasing dinas memiliki sistem sendiri. Pihaknya ingin mengevaluasi total tentang sistem berjalan yang saat ini cenderung menekan pemerintah daerah. Belum lagi mengenai sistem rujukan yang sangat merugikan pemerintah daerah, karena dari puskesmas harus ke RS Kelas C dulu, sebelum ke RSUD Klungkung yang notabene RS kelas B. Ini membuat pendapatan RSUD Klungkung juga kian melorot
tahun ini. Seperti diketahui, untuk mencapai UHC, pencapaian kepesertaan JKN-KIS harus mencapai di atas 95 persen. Iuran BPJS Kesehatan akan naik pada Januari 2020. BPJS Kesehatan Kelas I naik dua kali lipat, dari semula Rp 80.000 menjadi Rp 160.000. BPJS Kesehatan Kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000. BPJS Kesehatan Kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. (gik)
Bupati Suwirta Tuding Ada Kelompok Ingin Gagalkan Pendataan Tanah Negara Semarapura (Bali Post) Langkah Bupati Klungkung Nyoman Suwirta untuk memberangus akomodasi wisata yang memanfaatkan tanah negara, mendapat perlawanan dari sejumlah pihak yang berkepentingan. Bahkan, kelompok ini gencar memprovokasi warga lain untuk melawan pemerintah daerah guna menggagalkan proses pendataan tanah negara itu. Tetapi, sikap pemerintah daerah sudah bulat untuk menuntaskan proses pendataan dan penataan ini, dengan mengeluarkan izin bersyarat bagi pengusaha akomodasi pariwisata yang sudah telanjur mencaplok tanah negara. Bupati Suwirta, Rabu (6/11) kemarin, mengatakan penataan tanah negara ini berkaitan dengan rencana pembangunan
infrastruktur jangka panjang di Nusa Penida. Sebab, pemkab merencanakan membangun jalan lingkar, dimana akan cukup banyak memanfaatkan tanah negara. Selain itu, ini juga berkaitan dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan, di mana seluruh akomodasi pariwisata harus ditertibkan. Sebab, di balik maraknya pembangunan akomodasi pariwisata, rupanya mayoritas memanfaatkan tanah negara. “Di Banjar Nyuh, Desa Ped saja ada sebanyak 45 bangunan berdiri di atas tanah negara,” kata Bupati Suwirta. Belakangan gencarnya upaya ini, mendapat hambatan dari sejumlah orang. Bahkan, Bupati Suwirta menegaskan, mereka berani memfitnah pemerintah
daerah ke Pemprov Bali, dengan mengatakan bahwa pemkab telah melakukan penyertifikatan salah satu bidang tanah di Sompang. Padahal, menurut Bupati Suwirta, merekalah yang ingin menyertifikatkan dengan dalih pengajuan permohonan oleh desa adat. “Kami sudah cari orangnya, dan meminta untuk menghentikan tindakan provokasinya. Saya tahu, dia ingin tetap menguasai tanah negara. Tetapi, kan itu tidak boleh. Kalau bukan tanah kita sendiri, seharusnya kan jangan membangun di sana,” tegasnya, seraya menolak menyebut identitas warga dan kelompok tersebut. Atas persoalan inilah, pemkab bernisiatif untuk mengeluarkan izin bersyarat, bagi akomodasi pariwisata yang telanjur
sudah dibangun di atas tanah negara. Pemkab bahkan sudah memohon LO (Legal Opinion) kepada Kejari Klungkung. Selanjutnya, pihaknya sedang menggodok untuk menyusun ketentuan-ketentuan lebih lanjut. Seperti apa detailnya, Bupati Suwirta berjanji akan menjelaskannya setelah semua ketentuannya sudah matang. Ia juga sudah menjalin kerja sama dengan TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) berkaitan dengan proses pendataan dan penataan ini. Selain itu, Dinas PU dan BPN juga sudah ditugaskan untuk membuat perencanaan berkaitan dengan rencana pembangunan jalan lingkar Nusa Penida. “Pertama tentu untuk pembuatan
badan jalan. Kalau ada tanah sisa, kami lihat nanti. Kalau memungkinkan untuk disertifikatkan agar diambil langkah itu, untuk selanjutnya dibangun rest area. Ingat, semua pembangunan fisik sekarang, tanahnya harus bersertifikat,” katanya. Pendataan dan penataan tanah negara ini juga berimbas kepada objek wisata. Di sana juga harus jelas status tanahnya, maka hak milik dan mana tanah negara. Pihaknya mengaku siap bersinergi dengan pihak pengelola dengan mengucurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Sehingga nanti ada persentase keuntungan yang harus dipikirkan lebih lanjut. “Tolong jaga kondusivitas. Jangan ganggu kami. Jangan pikir kami juga tidak bisa bertindak tegas,” sorot Suwirta. (kmb31)
Kamis Umanis, 7 November 2019
BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS
13
IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS
Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris
: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post
JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dcr tng Admin, Sales, Akunting, Serabutan & Produksi di CV.Dwi Boga Utama Jln.Buana Raya 89 Tlp.0361-486149, 481125,4717531 B.BP.001.11.19.0000158
Dcr 4 Hairstylist brpnglmn dan 4 Admin bs Comp min SMA/SMK H: Jl.Tkd.Unda I/9X. 087860560187 B.BP.001.11.19.0000137
Dibutuhkan Sgr Staff Waitress Bartender Hub. Espresso Bar Jln.Legian 83x Tlp.0361-752576 B.BP.001.11.19.0000145
Dcr Drafter MEP utk pryk vila MNC Tanah Lot. Gj .awal 4Jt. Lmbrn 25rb/Jm.Bonus akhir pryk Hub:081916379485 B.BP.031.11.19.0000160
Dcr sgr 1 org Admin cewek,1org HK cowok Hub:085737930084 B.BP.001.11.19.0000155
Dicari Accounting wanita, berpengalaman ngerti pajak utk Toko Prima Moda Teuku Umar Email:calculus2050@gmail.com B.BP.004.11.19.0000088
Dicari Admin & Tenaga Serabutan Hub.087861340445
Dicari Karyawan Counter U/jaga Malam.Hubungi: 081906374255 B.BP.001.11.19.0000143
Dcr tng krim lele (Pke Spd mtr) H.081246682139 / 081916982311 B.BP.004.11.19.0000162
Dicr 2 Wanita u/Bantu Masak & Jualan di Ubung.H:081338475475 B.BP.001.11.19.0000111
Marketing,Bawa Srt lamaran ke Pertokoan Sudirman Agung B-25 B.BP.001.11.19.0000003
Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818
B.BP.001.11.19.0000113
G.01
Dicari Ticketing Internasional & Reservation.Hub:Santa Bali Tour.Telp:0361-286826 B.BP.001.11.19.0000126
DIJUAL MOBIL
Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id
DIJUAL MOBIL
PROPERTY
TOYOTA
DIJUAL RUKO
Innova G th 2006 Tgn 1 Silver H.108Jt Nego,Hub.08123605780
BUC Jual/Sewa Ruko 2Lt tepi Jln Cokroaminoto 085100141368
HilangBPKBNo.L12159522-O,Spm Vario Tahun 15 DK 7981 QZ an.Desak Putu Chintya Dewi
KEHILANGAN
Hlg BPKB NoH08337899 O DK1959 KW th 2011 Htm an Veronica DS
B.BP.001.11.19.0000146
TOYOTA
B.BP.033.11.19.0000159
Dijual 1 unit Mobil ex PT.BPR Legian harga Rp. 121.666.667 Bagi yang berminat, daftar di email:ptbprlegiandl.jual@gmail .com/HP081916225440Penawaran dibuka mulai Tgl. 07/11/19 dan berakhir Tgl .09/11/19 *Syarat dan Ketentuan berlaku
B.BP.001.11.19.0000041
Telah Hilang Sertifikat Tanah NO.Hak Milik 8053,Lok.Ungasan, Kuta Selatan,Badung,Luas:3000 M2 AN.Piter Harry Panjaitan Hub:085 275 433 445
Daerah brkembang 2,5A,Jl.Utama 8 mtr,Baha-Mengwi 087862227168
Hlg BPKB No.8253306-O DK678IB An.Ida Bagus Ngr Kasayatna,SH
B.BP.004.11.19.0000170
B.BP.001.11.19.0000154
B.BP.001.11.19.0000151
BIRO JASA
BIRO JASA
SERVICE
DIJUAL RUMAH
BIRO JASA
SERVICE
SERVICE
DIJUAL MOBIL
BIRO JASA
SERVICE
PROPERTY DIJUAL TANAH
Djl Tanah Kav Jl.Suradipa II Dps Hub:0811398086 / 245460
B.BP.001.11.19.0000147
KEHILANGAN
B.BP.001.09.19.0000587
B.BP.158.11.19.0000163
PELUANG USAHA Potensi Income puluhan-ratusan jt/bln dlm wkt max 2 thn,mau ? Hadir di Bincang Bisnis : Jumat, 8 Nov Pkl.18.30, Veranda Cafe, Hayam Wuruk-Dps, Info 081804217888
B.BP.031.11.19.0000161
Kamis Umanis, 7 November 2019
Soal Kolam Renang Terbengkalai
Disdikpora Tak Bisa Berbuat Banyak Bangli (Bali Post) –
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bangli tak mampu berbuat banyak menyikapi aset kolam renang yang ada di Kelurahan Kubu Bangli. Pasalnya saat ini hampir semua bangunan yang ada kondisinya sudah rusak parah. Tak hanya itu, kolam renang yangbertahun-tahun terbengkalai itu juga mengalami pendangkalan akibat lumpur.
TILANG - Petugas Satlantas Polres Bangli menilang pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas.
Bali Post/ist
920 Pengendara Ditilang, Terbanyak Tanpa STNK Bangli (Bali Post) – Kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas tampaknya masih perlu ditingkatkan. Terbukti selama berlangsung Operasi Zebra Agung 2019, Satlantas Polres Bangli menilang 920 pelanggar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari pelaksanaan Operasi Zebra Agung tahun sebelumnya, yang hanya menilang 850 pelanggar. Berdasarkan data Polres Bangli, dari 920 pengendara yang ditilang petugas, jenis pelanggaran paling banyak karena tanpa STNK sebanyak
334. Disusul pelanggaran tanpa SIM 311, berkendara di bawah umur 76 orang, tanpa helm 69, tanpa sabuk keselamatan 68, dan melawan arus 61 pelanggar. Tak hanya itu, petugas Satlantas juga menilang satu orang pengendara karena ditemukan menggunakan handphone saat berkendara. Dalam pelaksanaan Operasi Zebra Agung tersebut, Satlantas Polres Bangli menyita 378 SIM, 529 STNK, dan 13 kendaraan bermotor. “Kalau dibanding tahun 2018, pengendara yang ditilang dalam Operasi Zebra
Agung 2019 ini mengalami peningkatan 9 persen,” kata Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi, Rabu (6/11) kemarin. Selain menindak pengendara yang melanggar, selama pelaksanaan Operasi Zebra Agung 2019, Satlantas Polres Bangli juga menangani dua kasus kecelakaan lalu lintas. Sulhadi menyebutkan, pada pelaksanaan Operasi Zebra tahun lalu, kasus lakalantas tercatat nihil. “Dalam pelaksanaan operasi kali ini kasus lakalantas naik 100 persen. Adapun kejadian tersebut terjadi di luar target
operasi,” jelasnya. Kapolres Bangli AKBP Agus Tri Waluyo menambahkan, meningkatnya penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas merupakan bentuk penegakan hukum kepada masyarakat. Tujuannya untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelanggar. “Penindakan yang dilakukan ini sebagai upaya untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, selain itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas,” tandasnya. (kmb40)
Kepala Disdikpora Kabupaten Bangli Nyoman Suteja saat dikonfirmasi Rabu (6/11) kemarin, mengaku tidak tahu secara pasti sejak kapan kolam renang itu ada dan mulai tidak beroperasi. Sejak menjabat Kadisdikpora, dirinya mengatakan sudah mendapati aset Pemkab Bangli tersebut kondisinya seperti itu. “Keadaan gedungnya memang sudah rusak. Baik tempat ganti bajunya, kolamnya, juga pagarnya sudah saya dapati rusak dari dulu,” ungkapnya. Suteja mengatakan agar tak terus-menerus terbengkalai, sejatinya pihaknya pernah berencana mengelola kolam itu bersama masyarakat, sekitar dua tahun lalu. Namun rencana itu urung direalisasikan, setelah pihaknya turun untuk mengecek keadaan kolam renang secara langsung. Dikatakannya dari hasil pengecekan kondisi bangunan yang ada sudah mengalami banyak kerusakan. Kolam renang juga semakin dangkal akibat tertutup lumpur tebal. Di samping itu, kondisi pembuangan air kolam renang juga sudah tidak bagus. “Kalau warisan sudah rusak begitu, kami tidak bisa berbuat banyak. Palingan kami cuma bisa bersihkan semak-semaknya saja,” ujarnya. Untuk membersihkan areal kolam yang berlokasi di sebelah timur SMPN 2 Bangli itu, pihaknya sampai meminta bantuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Bangli. “Kalau menurut saya, sudah tidak layak ada kolam renang di sana. Selain karena kondisinya sudah rusak seperti itu, kolam renang itu juga sudah kalah saing dengan wahana permainan air seperti waterboom yang ada di masyarakat,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, kondisi kolam renang di lingkungan pusat pendidikan Kubu Bangli, semakin memprihatinkan. Lantaran tak terurus selama bertahuntahun, aset milik pemkab itu sudah mengalami banyak kerusakan dan tertutup semak. Berdasarkan pantauan di dalam areal kolam renang yang berada tepat di belakang SMPN 2 Bangli tersebut, terdapat dua unit kolam renang dengan ukuran cukup besar. Selain kolam renang, juga terdapat dua unit bangunan di sisi selatan dan dua unit bale bengong yang berada di sisi selatan dan utara kolam. Kondisi bangunan baik kolam renang maupun bangunan menyerupai toilet dan ruang ganti itu sangat ku-
muh. Rumput dan semak liar terlihat tumbuh menjalar ke atas hingga hampir menutupi seluruh atap bangunan. Tak hanya kolam maupun bangunan menyerupai toilet dan ruang ganti sudah banyak mengalami kerusakan. Bangunan yang ada di pojok barat laut misalnya, kondisi plafonnya sudah jebol dan rontok. Areal kolam renang kini gampang dimasuki orang karena pintu pagar yang sebelumnya terkunci, sudah rusak dan jebol. Anggota DPRD Bangli Wayan Wedana cukup menyayangkan kondisi aset milik Pemkab Bangli itu. (kmb40)
Keadaan gedungnya memang sudah rusak. Baik tempat ganti bajunya, kolamnya, juga pagarnya sudah saya dapati rusak dari dulu.
Dishub Usulkan Retribusi Masuk Objek Wisata Dipisah dengan Parkir
PARKIR - Areal parkir di depan Pasar Seni Geopark, Kintamani.
Tarif BPJS Naik Iuran Dibayar Pemkab Membengkak Bangli (Bali Post) Tarif BPJS akan naik per tahun 2020 mendatang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli Nengah Sukarta mengaku belum tahu secara pasti kenaikan tarif yang dimaksud. Pemkab Bangli baru akan mengadakan rapat dengan pihak BPJS pekan depan. “Selasa depan, kami akan rapat dengan BPJS untuk membahas mengenai tarifnya. Sementara ini kami belum tahu naiknya berapa,” ujar Sukarta, Rabu (6/11) kemarin. Dia menyebutkan saat ini, peserta BPJS yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) daerah mencapai 120.178. Pihaknya terus melakukan perbaikan data kepesertaan BPJS PBI. Per tahun 2019, Bangli sudah UHC dan mencakup 96 persen dari total penduduk Bangli. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bang-
li dr. Nengah Nadi juga membenarkan bahwa tarif BPJS kesehatan akan naik tahun depan. Di mana tarif yang sebelumnya Rp 23.500 naik menjadi Rp 42 ribu per orang per bulan. Dengan adanya kenaikan itu, maka sesuai hasil rapat di Dinkes Provinsi Bali disebutkan total iuran yang harus dibayarkan pemerintah tahun 2020 membengkak mencapai Rp 61 miliar lebih. Sesuai kesepakatan, pembiayaan jaminan kesehatan dibayar melalui dana sharing dengan pemerintah provinsi. Di mana Pemprov membayar 51 persen dari keseluruhan biaya, sedangkan Pemkab Bangli membayar sisanya 49 persen. “Dengan demikian, nanti pada tahun 2020 mendatang, Bangli berkewajiban membiayai iuran sebesar Rp 30,2 miliar lebih per tahun,” kata Nadi. (kmb40)
Bali Post/kmb40
Bangli (Bali Post) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bangli telah mengusulkan agar retribusi masuk objek wisata Kintamani dipisah dengan retribusi parkir di objek wisata Kintamani. Dengan pemisahan itu, pihak Dishub meyakini pendapatan asli daerah dari sektor parkir bisa ditingkatkan. Di sisi lain, parkir kendaraan di Kintamani juga akan lebih tertata. Kepala Dishub Kabupaten Bangli Gede Arta, Rabu (6/11) kemarin mengungkapkan, pihaknya selama ini tidak bisa melakukan pungutan parkir terhadap pengunjung di objek wisata Kintamani karena retribusi parkir sudah include dengan tiket retribusi masuk wisata yang dipungut Disparbud. Pihaknya hanya bisa melakukan pungutan parkir di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Kidul, Kayuambua, Kintamani, Yangapi serta Der-
maga Kedisan. Dari beberapa titik parkir itu, pihaknya hanya bisa pasang target pendapatan kurang lebih Rp 500 juta per tahun. Menurut Gede Arta, potensi parkir di objek wisata Kintamani selama ini cukup besar. Kalau itu nantinya bisa digarap Dishub, pihaknya berani memasang target pendapatan Rp 500 juta hingga Rp 1,5 miliar. “Cukup besar potensinya,” ujarnya. Mengenai hal itu, Gede Arta mengaku sudah mengusulkan agar pungutan retribusi wisata dengan retribusi parkir dipisah. Usulan itu disampaikannya saat rapat dengan tim OPD penghasil beberapa waktu lalu. Pejabat asal Desa Songan, Kintamani itu mengatakan untuk pemisahan retribusi wisata dengan retribusi parkir, harus dilakukan dengan perubahan perda. Dia sangat optimis, ke depan dengan sudah ad-
anya pemisahan retribusi itu, pendapatan parkir akan bisa didongkrak maksimal. “Penataan parkir juga lebih efektif. Jadi jelas. Kalau parkir dipungut Dinas Perhubngan kerja sama dengan pihak ketiga, otomatis tenaga parkir akan bertanggung jawab dengan penataan parkir. Tidak lagi semrawut,” jelasnya.
Sebagaimana yang diketahui, salah satu titik parkir yang potensial digarap Dishub jika retribusi wisata dan retribusi parkir sudah dipisah, yakni titik parkir di depan Pasar Seni Geopark. Hampir setiap hari, puluhan hingga ratusan kendaraan wisatawan dan masyarakat umum parkir di areal itu. (kmb40)
OLAHRAGA
Kamis Umanis, 7 November 2019
15
Selangkah Lagi, Tim Bulu Tangkis Bali Lolos PON Papua
Tim bulu tangkis Pra-PON Bali. Denpasar (Bali Post) Selangkah lagi tim bulu tangkis Pra-PON Bali dipastikan merebut tiket PON setelah berhasil menang dari lawan-lawannya di GOR Sudirman Surabaya dalam lanjutan Pra-PON wilayah IV (Bali, NTB, NTT). Sebelumnya, tim Pra-PON putra Bali menggebuk NTT dengan skor 5-0, sedangkan di sektor putri Bali unggul 3-0 pada Selasa (5/11) lalu. Di bagian putra, yang mempertandingkan tiga partai tunggal dan dua nomor ganda, Bali menang telak 5-0.
Bali Post/ist
Pebulu tangkis Nyoman Tryadnya Arya menundukkan Syahrul Gunawan dengan skor 2-0 (21-7 21-9), kemudian I Gede Pasek Ekayana menaklukkan Yehezkiel Luky Rompas 2-0 (21-8 21-9). Selanjutnya, tunggal ketiga I Gusti Ngurah Bagus Agung menekuk Arizal Asykuro Mubarakh 2-0 (21-9 21-9). Di nomor ganda, pasangan Agus Aldi Santoso/I Putu Agus Aditya Pratama menang atas Frederick Valerian Lasakar Lae 2-0 (21-10 21-11), dan Alvin Honik/I Putu Pande Sheva menundukan Hilkia Jonatan
Siswanto/Yehezkiel Luky Rompas 2-0 (21-11 21-12). Di bagian putri, dua tunggal Bali unggul atas NTT. Komang Ayu Cahya Dewi unggul atas Kiki Pebrianti 2-0 (21-3 21-4), kemudian Ni Made Pranita Sulistya Devi mengalahkan Fitrah Manna 2-0 (21-5 21-9). Sedangkan di partai ganda, Ayu Gary Luna Maharani/Made Deya Surya Saraswati menekuk Fitrah Manna/Kiki Pebrianti 2-0 (21-7 21-9). Terkait lawan yang akan dihadapi berikutnya, Ketua Umum Pengprov PBSI Bali Wayan Winurjaya, Rabu (6/11) kemarin menuturkan, pihaknya optimis skuad tim Pra-PON Bali kembali akan mampu menaklukkan NTB. Alasannya, untuk level nasional, poin peringkat Bali masih di atas NTB. Bahkan, Winurjaya mematok target untuk putra kembali menang mutlak 5-0, dan di sektor putri kembali unggul 3-0. ‘’Astungkara, doakan saja kami bisa menaklukkan NTB,’’ ucapnya. Jika tim Pra-PON Bali sukses menekuk NTB maka otomatis Bali juara wilayah IV, sekaligus berhak mengantongi tiket PON, baik nomor perorangan maupun beregu. (022)
PSAD Udayana Juara III Liga 3 PSSI Bali
Bali Post/ist
JUARA III - PSAD Udayana meraih juara III pada Kompetisi Liga 3 PSSI Provinsi Bali 2019. Denpasar (Bali Post) Persatuan Sepak Bola Angkatan Darat (PSAD) Udayana berhasil meraih juara III pada Kompetisi Liga 3 PSSI Provinsi Bali. Padahal, PSAD baru terdaftar sebagai anggota PSSI
Bali pada 26 Agustus 2019. Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G, S.IP., Rabu (6/11) kemarin menyampaikan, kompetisi Liga 3 PSSI Bali digelar di lapangan GOR I Gusti Ngurah
Rai, Denpasar tersebut diikuti 10 tim se-Bali. Hasil akhirnya, juara I diraih Perseden Denpasar, juara II PS Tunas Muda Gianyar dan juara III PSAD Udayana. ‘’Prestasi yang dicapai PSAD Udayana tersebut tidak terlepas dari pembinaan satuan khususnya bidang olahraga umum dan suntikan motivasi dari pimpinan yang dalam hal ini oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP. selaku Pembina Tim PSAD Udayana dan Manager Tim Danpomdam IX/Udayana Kolonel Cpm. Tugino,’’ ungkapnya. Tim PSAD Udayana yang beralamat di Mess Pomdam IX/ Udayana, Denpasar ini terdiri dari 25 pemain bersumber dari satuan jajaran Kodam, di antaranya Yonif Mekanis 741/ GN, Yonif Raider 900/SBW, Yonzipur 18/YKR dan Denkav 4/SP di bawah asuhan pelatih Kapten Cpm. Doni Kristian, Pelda Sobirin, Serka Nurcahyo dan Sertu Zulkifly. (kmb36)
Ditolak Warga Sementara kondisi di Badung sebaliknya, dua lokasi yang diusulkan sebagai TPA maupun TPS ditolak warga. Pertama di Ungasan Kecamatan Kuta Selatan dan yang kedua di Sobangan Kecamatan Mengwi. Warga di kedua lokasi itu menyatakan penolakannya. Penolakan TPA di Ungasan disampaikan warga Cengiling, Kelurahan Jimbaran dan Warga Balangan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan dengan mendatangi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung. Penolakan warga Sobangan dilakukan Selasa (5/11) malam. Ratusan warga setempat menyampaikan aspirasi dengan mendatangi kantor desa dengan membawa spanduk bertuliskan
‘’sampah tetap sampah apapun jenismu, kami tetap menolak’’. Terkait penggunaan lahan di Ungasan, selama ini aset Pemprov Bali memang akan diusulkan oleh pihak desa setempat sebagai lokasi pengolahan sampah. Namun, pengolahan sampah itu hanya sebatas untuk wilayah Desa Ungasan saja. Artinya, bukan untuk keperluan yang lebih luas yakni sebagai TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) untuk Badung wilayah selatan seperti alternatif solusi jangka pendek masalah sampah dari Pemprov Bali. ‘’Kemarin kita sudah menggelar paruman desa yang akan mengusulkan tanah provinsi di Banjar Anggasari itu untuk kita jadikan tempat pengolahan sampah. Tapi bicara khusus wilayah Desa Ungasan,’’ ujar
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Bali I Wayan Disel Astawa yang juga Bendesa Adat Ungasan dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Menurut Disel, aset tersebut berlokasi di sebelah selatan Garuda Wisnu Kencana (GWK). Dengan kata lain, masih masuk dalam daerah pariwisata. Kalau hanya untuk desa, lahan yang dibutuhkan cukup 50 are. Apalagi, pihaknya bersama kepala desa setempat sudah merencanakan adanya mesin untuk memilah sampah organik dan anorganik, sehingga sampah tidak hanya dibuang dan ditimbun. Tetapi untuk kepentingan TPA Badung wilayah selatan, tentu lahan yang dipakai akan lebih luas dari itu. Kemudian volume sampah yang masuk juga akan lebih banyak bila dibandingkan hanya pada sekup desa. (kmb36/kmb35/kmb37)
Inovasi Baru Apalagi aparatur sipil negara sudah dipotong gajinya untuk iuran peserta BPJS Kesehatan. Alih-alih memberikan pernyataan yang ditujukan untuk mengambil simpati masyarakat, Saleh meminta Menteri Kesehatan memikirkan inovasi baru untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan. ‘’Kalau tidak ada inovasi, kita rapat berkalikali juga tidak akan pernah
dapat solusi untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan,’’ tuturnya. Saleh juga memprotes pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang menyebutkan iuran peserta BPJS Kesehatan setelah dinaikkan masih lebih murah daripada harga pulsa telepon seluler. ‘’Saya menilai pernyataan itu terlalu menyederhanakan masalah. Padahal masalah yang dihadapi BPJS Kesehatan sangat kompleks. Perbandingan itu sangat tidak komparatif dan
tidak kompatibel,’’ katanya. Apalagi, Saleh menilai yang diperbandingkan juga tidak tepat. Pulsa seluler adalah kebutuhan sekunder, bahkan tersier. Sedangkan kesehatan adalah kebutuhan primer yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawa bila tidak memiliki akses. ‘’Soal kenaikan iuran itu kan kebijakan pemerintah. Dirut BPJS Kesehatan tidak pas untuk mengomentari. Seharusnya jangan mengeluarkan pernyataan seperti itu,’’ ujarnya. (ant)
Kamis, 7 November 2019 05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Kepemangkuan (6) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Kartun Uttara Kanda (2) 08:00 Wita Bali Channel Tourist TV 08:30 Wita Ocydia Home Shopping 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 09:30 Wita Ocydia Home Shopping 10:00 Wita Seputar Bali Terkini
10:05 Wita Bali Channel Tourist TV 11:00 Wita Solusi Alternatif Soman 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Serati Banten (1) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 14:30 Wita Bali TV Shop 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Ocydia Home Shopping 16:30 Wita Nangun Yadnya Karya Agung Mamungkah, Ngenteg Linggih Padudusan Agung, Tawur Agung lan
Segara Kertih Pura Dalem Desa Adat Ungasan, Kec. Kuta Selatan-Badung (1) 17:00 Wita Diabemed 17:30 Wita Kartun Ball Hanoman (1) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali Malam 19:30 Wita Giliran Anda 20:00 Wita Orti Bali 20:30 Wita Folk Song 21:00 Wita Talk Show Merah Putih Masalah Sampah, Bom Waktu Pariwisata 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:30 Wita Bali Channel
IMBANG - Pemain PSS Sleman Haris (tengah) berebut bola dengan pemain Bali United Taufiq (kanan) saat laga Liga 1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (6/11) kemarin. Pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 0-0.
Bali United Raih 1 Poin di Sleman
Sleman (Bali Post) – Bali United berhasil membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 0-0 dengan tuan rumah PSS Sleman dalam laga lanjutan kompetisi Shopee Liga 1 2019 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Kendati tidak ada gol yang tercipta, namun jalannya laga berlangsung cukup ketat. Di babak pertama tim Serdadu Tridatu sukses mengawali laga dengan baik. Baru dua menit laga berjalan, eksekusi tendangan bebas Fadil Sausu memberikan ancaman ke gawang PSS, namun sayang belum menemui sasaran. Peluang berikutnya hadir pada menit ke-20 lewat sontekan Ricky Fajrin memanfaatkan umpan sepak pojok Paulo Sergio, namun sayang masih mampu ditepis kiper PSS Ega Rizky. Pada menit ke-25 giliran PSS yang mendapatkan pelu-
ang lewat eksekusi tendangan keras Guilherme Batata, namun beruntung masih melebar dari gawang Wawan Hendrawan. Memasuki akhir babak pertama, penyerang PSS Hari Yudo mendapat dua peluang pada menit ke-41 dan 43, namun sundulan dan sepakannya masih belum membuahkan hasil. Sampai dengan babak pertama usai, skor imbang tanpa gol masih tetap bertahan. Di babak kedua situasi tidak banyak berubah. Pertandingan tetap berjalan dengan
ketat. Pada menit ke-50 penyelamatan gemilang dilakukan Wawan Hendrawan setelah sukses menepis tendangan keras Hari Yudo yang sebelumnya berhasil menerobos pertahanan Bali United. Di menit ke-67 tim Serdadu Tridatu hampir mampu membuka keunggulan. Berawal dari umpan crossing Lilipaly yang mengarah ke Platje di depan gawang, sayang pemain belakang PSS lebih cepat untuk membuang bola. Pada menit ke-84 tim Serdadu Tridatu mendapat satu peluang lewat sundulan Gunawan Dwi Cahyo memanfaatkan umpan sepak pojok Paulo Sergio, namun sayang masih melambung di atas gawang PSS. Di menit ke-86 kembali peluang emas diperoleh Bali United, kali ini lewat tendan-
gan Paulo Sergio. Menerima umpan terobosan Melvin Platje, tendangan jarak dekat Paulo Sergio masih belum menemui sasaran. Peluang terakhir tim Serdadu Tridatu di laga ini didapatkan Fadil Sausu pada menit injury time lewat eksekusi tendangan bebas melengkung, namun sayang masih mampu ditepis Ega Rizky. Sampai dengan babak kedua usai, skor imbang tanpa gol tetap bertahan dan tim Serdadu Tridatu berhasil membawa pulang satu poin penting dari kandang PSS. Setelah ini Bali United akan melanjutkan perjuangannya di kompetisi Shopee Liga 1 2019 dengan bertandang ke Sidoarjo menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo hari Senin (11/11) mendatang. (kmb33)
Pecat McMenemy
PSSI Bayar Kompensasi Rp 3,9 Miliar
Jakarta (Bali Post) – Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyatakan tidak ada masalah terhadap kewajiban membayar kompensasi Rp 3,9 miliar kepada Simon McMenemy yang baru saja dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Iwan menyatakan hal paling penting yang jadi fokus PSSI adalah peningkatan prestasi Timnas Indonesia. Karena itu, kompensasi bu-
kan jadi persoalan besar bagi PSSI. ‘’Risiko aturannya begitu yaitu bayar kompensasi. Ada aturannya pilih mana, prestasi atau uang. Kalau uang bisa dicari, tetapi kami fokus mencari prestasi karena nama bangsa pertaruhannya,’’ ucap Iwan di Jakarta, Rabu (6/11) kemarin. PSSI memutuskan memecat Simon dan laga lawan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2022 bakal jadi tugas
terakhir Simon sebagai arsitek Timnas Indonesia. Dengan pemutusan kontrak tersebut, PSSI wajib membayar Rp 3,9 miliar sebagai kompensasi kontrak Simon yang berakhir pada Desember 2020. Pertimbangan utama di balik keputusan PSSI memecat Simon adalah hasil buruk timnas di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia selalu kalah dalam empat laga yang telah dijalani. Tak hanya
itu, Tim Merah Putih hanya mampu mencetak tiga gol dan kebobolan 14 gol. Padahal, lawan-lawan yang dihadapi Indonesia terbilang ada di level yang sama seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Setelah memecat Simon, PSSI belum memberikan keterangan jelas tentang pelatih berikutnya yang bakal menangani skuad Garuda. (kmb33)
Berkonotasi Dadakan Seniman lukis Dr. Nengah Wirakesuma menilai saat ini para seniman di Bali lebih banyak dilibatkan pada event pemerintahan yang relatif singkat. Sehingga seniman cenderung menciptakan karya yang berkonotasi dadakan yang tidak memiliki taksu seperti seni Bali yang
diwariskan leluhur. ‘’Ketika karya seni sudah dievaluasi, maka karya seni itu sudah dianggap final dan memenuhi syarat-syarat dan elemenelemen seni, serta sesuai dengan ekspresi rasa yang muncul dari seorang seniman,’’ ungkapnya. Seniman seni rupa I Ketut Suwidiarta mengaku bahwa sampai saat ini penghubung antara seniman seni rupa
dengan pasar masih belum ada. Bahkan, regulasinya belum jelas. Padahal, geliat seniman yang menekuni seni rupa meningkat. Pihaknya berharap pemerintah mem-
buat suatu regulasi yang bisa menghubungkan karya-karya seni rupa ke pasaran, sehingga para seniman tidak hanya berkarya namun juga memiliki pasar yang jelas. (win)
Industri Kreatif Berbasis Budaya Branding Bali
Diharapkan Perkuat Pilar Perekonomian
Seniman Penyandang Disabilitas Mesti Dilibatkan pada Event Besar PARA seniman penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan stakeholders terkait. Mereka harus sering dilibatkan pada event penting. Sebab, penampilan mereka memberikan motivasi dan makna kepada semua orang, bahwa memiliki keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk mengeksplorasi minat dan bakat di bidang seni. Seperti halnya yang dilakukan para seniman tari yang didominasi tunarungu dari Sanggar Sandhi Muni Kumara dan seniman tabuh dari Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Bali. Pendiri Sanggar Sandhi Muni Kumara I Made Lila Arsana, S.Sn. mengatakan, sanggar yang didirikan sejak Februari 2014 bersama istrinya, Sri Aemi, M.Pd., saat ini membina 50 orang seniman tari tunarungu. Mereka telah pentas di beberapa event di Denpasar, Jakarta dan Bandung. Bahkan pernah tampil di hadapan Presiden Jokowi. Kendati demikian, Arsana
mengaku para senimannya ini belum mendapat ruang kreasi dalam panggung yang besar. Menurutnya, apabila seniman tari belum pernah tampil dalam panggung yang besar, seniman tersebut belum menjadi penari yang sesungguhnya. Pihaknya berharap pemerintah dan stakeholder terkait bisa menjembatani para seniman tari berkebutuhan khusus ini untuk dilibatkan pada event besar, bahkan pada saat menyambut tamu kenegaraan. Dengan demikian, mereka tidak dipandang sebelah mata. ‘’Selama ini saya rasakan masih dipilah-pilah. Lebih banyak melibatkan seniman yang memiliki fisik normal. Saya berharap bisa diberikan ruang lebih dalam berkesenian, sehingga mereka bisa bangkit layaknya orang normal,’’ ujar Lila Arsana pada acara ‘’Rembug Seniman’’ di Warung 63 Denpasar, Rabu (6/11) kemarin. Selain itu, Arsana juga mengajak para seniman agar tidak mengenyampingkan seniman berkebutuhan khu-
sus. Sebab, keterbatasan fisik bukan menjadi penghambat mereka dalam berkreativitas. Apalagi, jika didukung oleh semua pihak. ‘’Kami sudah berusaha mempromosikan mereka dengan mencarikan dan melibatkan mereka dalam sebuah acara. Bahkan kami telah mengarahkan mereka ketika tamat sekolah harus kerja di mana sehingga bisa dijadikan bekal mereka ke depan,’’ tandasnya. Hal senada juga diungkap Ketua DPD Pertuni Bali, Nyoman Soma. Pihaknya berharap komunitas seniman tabuh tunanetra bisa diberikan ruang lebih untuk tampil. Sebab, mereka memiliki kemampuan megambel untuk mengiringi tarian yang dibawakan oleh seniman tari tunarungu. Menurutnya, para seniman tunanetra tidak memprioritaskan untuk dibayar, tetapi bisa tampil di hadapan publik menjadi kebanggaan bagi mereka. Pihaknya berharap pada event PKB tahun depan bisa dilibatkan dalam pementasan. (win)
Pia Salak Bali Miliki Citarasa Beda
SALAK merupakan salah satu komoditi perkebunan warga Desa Perang Sari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Namun pada saat panen raya, harga salak bisa jatuh ke nilai teren-
dah, sehingga menyebabkan petani merugi. Karenanya, untuk menekan dan menghindari kerugian, petani mengolahnya menjadi produk seperti pia, manisan dan sebagainya.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Adi Guna Harapan, Desa Perang Sari, I Wayan Kecik, menuturkan mereka sudah membuat produk olahan salak sejak 2007, sebagai upaya untuk menekan kerugian petani salak saat panen raya. Mereka mengolah salak Bali menjadi pia, cokelat, manisan salak dan jenis olahan lainnya. ‘’Kami ke depan ingin menjadi sentra pengolahan salak dan tidak hanya menjual buah mentah,’’ ungkapnya saat mengikuti pameran di Renon, beberapa waktu lalu. Mengolah salak menjadi berbagai produk tersebut, Adi mengaku belajar secara otodidak, karena terdorong oleh keinginan untuk menekan kerugian saat panen raya. Sebab, saat panen raya harga salak bisa Rp 1.000 per 3 kilogram. ‘’Petani sangat merasakan kerugian. Jerih payah selama setahun tidak ada harganya. Karenanya dicari jalan agar memberikan nilai tambah pada salak,’’ ujarnya. Dari pengolahan tersebut ia mengaku bisa meningkatkan margin pendapatan petani sekitar 30 persen dibandingkan dengan menjual buah salak segar. Pihak Gapoktan kemudian mencoba memasarkan produk olahan salaknya ke pasar oleh-oleh. Dalam memasukkan produk olahan ke pasar oleh-oleh menurut Adi, kemasan produk sangat menentukan. ‘’Pertama konsumen memang melihat kemasan yang menarik. Setelahnya barulah citarasa dan kualitas produk. Ini yang akan membuat mereka ketagihan untuk membeli lagi,’’ paparnya. Dari olahan salak yang dihasilkan, pia salak memiliki citarasa yang berbeda dari pia pada umumnya. ‘’Salak Bali memang memiliki citarasa berbeda dari salak pondoh. Salak kita ada rasa manis dan sedikit asam, sehingga rasa pia yang kami buat juga unik dan patut untuk dicoba,’’ tuturnya. (san)
RENCANA pembangunan industri berbasis budaya branding Bali dinilai sejalan dengan isi Pergub No.99 Tahun 2018, yakni memperkuat pilar perekonomian krama Bali. Terkait hal ini, Fraksi PDI-P DPRD Bali mendorong adanya industri unggulan pangan dan jenis industri yang mengolah buah lokal Bali seperti salak, jeruk, anggur, buah kakao, kelapa, dan enau. ‘’Semuanya dapat dijadikan produk minuman lokal Bali sebagai industri kreatif yang mempunyai nilai ekonomis lebih untuk pengembangan UMKM di perdesaan dan di perkotaan dibuat dengan skala industri besar,’’ ujar Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Bali Tjokorda Gede Agung saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Rabu (6/11) kemarin. Khususnya terkait Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039. Menurut Tjokorda Gede Agung, buah anggur dari Sing-
araja serta buah salak, kelapa, dan enau dari Karangasem dapat dijadikan produk industri kemasan minuman beralkohol seperti wine, arak, dan berem yang dapat diminum dengan kadar etanol di bawah 20 persen. Di samping produk arak-berem yang diproduksi untuk kepentingan upacara agama Hindu. Potensi buah lokal yang ada dapat pula dijadikan produk industri kemasan minuman rasa buah. Selain itu, buah kelapa misalnya juga dapat dijadikan produk gula semut. Kemudian kacang mete bisa diolah menjadi produk kemasan kacang mete telur. Tjokorda Gede Agung menambahkan, bahan baku industri yang dimaksud turut mencakup tanaman kapas untuk bahan baku benang pembuatan kain endek. Lalu pembudidayaan ulat sutra untuk bahan benang kain songket Bali. Sebab, usaha tenunan produk kain khas Pulau Dewata tersebut juga perlu didorong agar lebih berkualitas dan bisa bersaing di pasar global. SDM yang menjadi pelaku
industri tersebut perlu diberikan pembelajaran dan keterampilan sebagai soft skill di bidang kewirausahaan. Sekaligus didorong agar melakukan perluasan produk ke pasar global melalui promosi digital. Selanjutnya, produk-produk lokal Bali unggulan mesti diproteksi lewat HaKI dan hak paten sebagai branding budaya Bali yang dilindungi dan dapat mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali I Wayan Rawan Atmaja mengusulkan agar industri yang diprioritaskan adalah industri pengolahan khususnya industri pengolahan dari produk pertanian. Kemudian, industri yang ramah lingkungan serta industri yang tidak bertentangan dengan RTRWP. ‘’Untuk industri yang akan diarahkan untuk pemerataan investasi agar diberikan insentif sesuai Perda No. 1 Tahun 2016 tentang pemberian insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau penanam modal,’’ ujarnya. Gubernur Bali Wayan
Koster mengatakan, rencana pembangunan industri berbasis budaya branding Bali merupakan upaya hilirisasi di bidang pangan dan sandang. Mengingat, potensi Bali cukup besar khususnya pada bidang pangan seperti buah lokal. Kalau tidak diolah menjadi industri yang bisa menghasilkan nilai tambah, maka petani Bali selamanya hanya menikmati buah segar yang harganya anjlok saat panen. Branding Bali dipakai pada produk industri lokal lantaran ‘’Bali’’ sudah memiliki daya tarik tersendiri. ‘’Karena Bali sudah punya nama besar, ya… kita pakai nama Bali. Bali sudah punya market sehingga akan jauh lebih efektif,’’ jelasnya. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana mengatakan, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039 yang kini dibahas dewan utamanya mengarah pada perlindungan industri lokal dari pemerintah daerah. (rin)
FRAKSI Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Bali Tjokorda Gede KULINER Agung saat menyerahkan pandangan umum KESEHATAN fraksi kepada Gubernur dan TOP pimpinan dewan. IN VASI Bali Post/ist
Perlu Cetak Guru Bahasa Inggris BUDAYAuntuk Pembelajar Muda WONDERFUL BALI
PENDIDIKAN NAMA Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd. sudah tak asing lagi bagi warga Bali. Maklum dia pernah menjabat SENIMAN Ketua STIBA Saraswati dan kini menjadi Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Bali. Dua kali menduduki jabatan Rektor Universitas Mahasaraswati. Pendidikian S-1 diraih di IKIP Negeri Yogyakarta bidang bahasa Inggris, S-2 di IKIP Negeri Malang dan doktor diraih di S-3 PPS Bahasa dan Sastra Unud tahun 2011. Makanya selain sebagai dosen, Made Sukamerta kelahiran Tabanan 7 Mei 1955 ini juga dikenal sebagai guide sukses. Disertasi doktornya mengangkat soal pemberian pelajaran bahasa Inggris di SD. Sebagai bagian dari kajian budaya kritis (critical cultural studies), penelitiannya fokus pada kebijakan pemerintah yang menyangkut implementasi pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris di SD di Kota Denpasar. Dengan demikian, kebijakan tersebut akan dilihat secara kritis, termasuk kaitan kekuasaan di baliknya, sampai pelaksanaannya secara nyata di lapangan dalam rangka emansipasi masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Hasil penelitian Made Sukamerta menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten tidak membuat surat keputusan yang memberikan petunjuk yang jelas tentang kebijakan yang dilaksanakan berkenaan dengan pemberian bahasa Inggris di SD. Dalam hal ini rupanya Pemerintah Provinsi Bali hanya meneruskan kebijakan dari pusat, sehingga pelaksanaannya di lapangan sangat bervariasi. Dalam kaitan ini sekolah yang mempunyai finansial kuat sudah tentu mampu memberikan pelajaran bahasa yang bagus. Akan tetapi, sekolah yang mempunyai kemampuan pas-pasan, tentu hasil pembelajaran bahasa menjadi kurang bagus. Hal ini dikhawatirkan akan me-
nyebabkan anak bisa benci pelajaran bahasa Inggris sehingga mereka kesulitan dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris pada jenjang yang lebih tinggi. Guru bahasa Inggris yang khusus dipersiapkan untuk mengajarkan bahasa Inggris bagi pembelajar pemula belum tersedia. Guru yang ada saat ini tidak dirancang men-
jadi guru bahasa Inggris bagi pembelajar muda atau siswa SD. Di samping itu, sampai saat ini Pemerintah Kota Denpasar tidak bisa atau belum memberikan bantuan guru
bahasa Inggris yang berstatus PNS, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Selain itu pelatihan guru tidak dilaksanakan secara terjadwal sehingga pihak sekolah berjalan sendiri dalam pelaksanaan BPM. Pemerintah Kota Denpasar belum memberikan bantuan yang ada kaitannya dengan pembelajaran bahasa Inggris, seperti laboratorium bahasa dan alat peraga (visual). Sepertinya kebijakan tersebut dilepas begitu saja tanpa ada pemantauan dalam implementasinya pada satuan pendidikan SD. Dia juga mengharapkan agar ada LPTK yang khusus mencetak guru bahasa Inggris untuk pembelajar muda (English for young learners). Makanya implementasi kebijakan pengajaran bahasa Inggris sejak SD akan bermanfaat bagi siswa dalam menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Tamatan siswa SD yang mampu berbahasa Inggris dengan aktif akan lebih mudah dan mampu bersaing dalam merebut pasar global. (sue)