terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
16 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 22 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Kekeringan di Mengwi
Penanganan Kebakaran TPA Mandung
Keluarga Widra ’’Ngaturang Pakelem’’
Puluhan hektar tanaman padi pada lahan pertanian di Mengwi mengalami kekeringan. Lahan produktif yang berada di Subak Tungkub, Munduk Babadan mulai pecah-pecah akibat kekurangan air.
Kabut asap akibat dampak kebakaran TPA Mandung masih menyelimuti sejumlah desa di wilayah sekitar. Petugas akan terus berupaya maksimal untuk menangani kebakaran.
Proses pencarian I Made Widra (30) yang hilang diduga terpeleset dan tercebur ke laut, terus dilanjutkan Jumat (6/9) kemarin. Upaya niskala dari pihak keluarga korban dilanjutkan dengan ngaturang pakelem ke tengah laut berupa bebek selem.
TABANAN | HAL. 7
BADUNG | HAL. 3
KLUNGKUNG | HAL. 12
Jokowi Diminta Selamatkan KPK Jakarta (Bali Post) – Langkah DPR menyetujui revisi UU KPK menuai penolakan dari berbagai pihak. Berdasarkan draf revisi yang beredar, lembaga antirasuah tersebut akan dilemahkan. Ada sejumlah pasal yang jika disetujui, dipastikan melumpukan kerja KPK memberantas korupsi. Presiden Jokowi diminta melakukan langkah menyelamatkan KPK dari upaya pelemahan. Namun, Presiden Jokowi mengaku belum mengetahui dengan pasti apa saja yang akan direvisi dari UU KPK.
Bali Post/ade
AKSI PEGAWAI KPK - Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9) kemarin. Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah.
Pabrik Esemka Diresmikan
Pemerintah Diingatkan Serius Kembangkan Mobnas
Jakarta (Bali Post) Meskipun mobil Esemka sudah mulai diluncurkan, namun pemerintah diminta tetap serius memperkuat dan mengembangkan industri mobil Indonesia secara mandiri. China dapat ditiru dalam hal pengembangan mobil nasional (monas). ‘’Industri mobil nasional bukanlah industri main-main, ini sektor industri yang harus betul-betul memastikan bahwa paling utama adalah harus ada kebijakan nasionalnya. Kedua, perlu ada arah pengembangannya, ketiga harus ada peta jalannya dan keempat harus ada komitmen regulasi dan perundang-undangan di dalamnya,’’ kata ekonom Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Hisar Sirait, di Jakarta, Jumat (6/9) kemarin. Selain itu, Hisar juga menambahkan bahwa Indonesia perlu belajar dari China yang berhasil melakukan lompatan jauh dalam mengembangkan dan memperkuat industri mobil China, bahkan sampai mampu menghasilkan mobil listrik secara mandiri. China bisa berhasil melakukan lompatan jauh dalam pengembangan industri otomotif yang baik, karena pemerintah China memiliki arah atau peta jalan pengembangan industri otomotif China yang bagus, terarah dan terukur. Dengan adanya peta jalan tersebut otomatis akan ada komitmen atau keberpihakan dari semua pihak untuk mengembangkan industri otomotif. Hal. 15 Cikal Bakal
Penyelamatan masa depan KPK dengan membatalkan revisi UU KPK disampaikan pimpinan KPK dengan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. ‘’Surat sudah dikirimkan ke Pak Presiden, mudahmudah dibaca, direnungkan untuk mengambil kebijakan,’’ ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat berorasi dalam acara #SaveKPK soal calon pimpinan KPK bermasalah dan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9) kemarin. Sebelumnya, katanya, lima pimpinan termasuk dirinya telah menandatangani surat tersebut. ‘’Hari ini, pimpinan baru menandatangani surat. Saya juga baru tanda tangani, lima pimpinan sudah tanda tangani,’’ ucap Saut. Dalam orasinya itu, Saut juga menyinggung soal sembilan persoalan di draf Rancangan Undang-undang KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK ke depan. Hal. 15 Akan Mempelajari
’’Saya melihat dulu yang direvisi apa. Saya belum lihat, kalau sudah ke Jakarta, yang direvisi apa, materinya apa, saya harus tahu dulu, baru saya bisa berbicara.’’ Joko Widodo Presiden RI
Utamakan Pendekatan Persuasif di Papua Jakarta (Bali Post) – Pengerahan kekuatan militer dan Polri ke Papua guna meredam aksi massa diminta agar ditinjau kembali. Pasalnya, pendekatan militer akan mengesankan terjadinya penjajahan dan menimbulkan kecurigaan. Pendekatan persuasif akan lebih efektif terutama dengan menghormati identitas masyarakat Papua. Seruan damai juga harus terus digemakan agar menjadi pemahaman bersama. Menghindari kesan penggunaan pendekatan militer, pengamat intelijen Suripto menyarankan agar pemerintah menarik pasukan TNI dari Papua. ‘’Pengerahan tentara besar-besaran itu tidak menyelesaikan persoalan. Justru menimbulkan kecurigaan dan sentimen bahwa ini penjajahan baru,’’ ucap Suripto, di Jakarta, Jumat (6/9) kemarin. ‘’Justru kita malah melakukan semacam konfrontasi begitu. Kita harus belajar dari kejadian lepasnya Timor Timur,’’ sambungnya. Menurut Suripto, kehadiran ribuan pasukan TNI di Papua seakan menimbulkan kesan adanya invasi militer. Pendekatan
militer kurang tepat diterapkan untuk menghadapi permasalahan mengenai politik identitas, seperti yang kini terjadi di Bumi Cendrawasih itu. ‘’Sedangkan yang disentuh adalah bagaimana kita menghormati politik identitas, artinya kita harus menghargai semua, dan harus kita dekati mereka,’’ ujarnya. Suripto mengatakan, untuk segera meredam konflik, pemerintah harus meningkatkan pendekatan persuasif dengan menghormati dan menghargai identitas masyarakat Papua. Menurutnya, upaya tersebut lebih efektif karena akan menimbulkan perasaan bahwa pemerintah menghargai hak berpendapat masyarakat Papua, serta tidak berniat menghilangkan identitas mereka. Deklarasi Damai Sementara itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sepakat menjaga keamanan dan kedamaian Kota Sorong sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal. 15 Media Asing
Bali Post/ant
SERUAN DAMAI -- Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau (empat kanan) bersama Forkopimda membawa bendera Merah Putih menyerukan perdamaian di Lapangan Hokky Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (6/9) kemarin. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Lintas Suku Asli Papua, Forum Lintas Suku Nusantara, Forum Lintas Agama dan lapisan masyarakat Kota Sorong menyerukan perdamaian dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pascaricuh unjuk rasa di Kota Sorong, beberapa waktu lalu.
Pidato Capaian Gubernur Bali Post/ant
COBA ESEMKA - Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mencoba salah satu produk mobil keluaran pabrik mobil Esemka saat meresmikan pabrik mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9) kemarin. Pabrik mobil Esemka dengan nilai investasi sebesar Rp 600 miliar tersebut dapat memproduksi mobil mencapai 18 ribu unit per tahun atau 1.500 unit per bulan.
Harian Bisnis Bali ’’Dipaksa’’ Naik Di balik belum maksimalnya pelayanan BPJS Kesehatan, kini iuran jaminan kesehatan tersebut digadanggadang akan dinaikkan hingga 100 persen. Apa reaksi masyarakat?
www.bisnisbali.com
Etika Politik yang Baik PIDATO Gubernur tahun pertama pencapaian visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar, Kamis (5/9), disambut positif oleh semua pihak. Pasalnya, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan dalam sebuah forum terbuka tentang apa yang sudah dilakukannya selama satu tahun berdasarkan apa yang pernah dijanjikannya saat kampanye. Hal ini dipandang sebagai sebuah etika politik yang baik, melihat sisi lain Koster adalah seorang politisi.
‘’Pertama, ini etika politik yang baik. Kedua, substansi dari pidato saya menilai itu luar biasa, karena dalam waktu satu tahun beliau sudah mengerjakan cukup banyak pekerjaan dalam kapasitas sebagai eksekutor dan regulator,’’ ujar Akademisi Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. I Wayan Supartha, M.S. yang turut hadir di Art Center, Kamis lalu. Supartha menyebut Gubernur Koster sebagai seorang eksekutif yang memiliki ‘’rasa’’ legislator karena menata pemerintahannya dimulai dengan membuat regulasi. Regulasi dalam bentuk perda maupun pergub dijadikan sebagai payung hukum sekaligus
ruang untuk mengajak publik agar ikut terlibat dalam pembangunan. Siapa pun yang terlibat juga diberikan perlindungan. Dari regulasi yang dibangun, Gubernur juga membuat programprogram tematik untuk pencapaian sebagaimana visi-misinya. ‘’Di samping program tematik, dia juga memaparkan bagaimana penahapan dari penjabaran visi dan 22 misi ke dalam 5 program prioritas dan 2 program penunjang. Itu penahapannya sangat jelas, sangat rinci dan kapasitas dari pencapaiannya itu sangat tinggi menurut saya,’’ pujinya. Hal. 15 Tidak Tuli
Dewa Made Indra
I Wayan Supartha