Edisi 7 Juni 2011 | Balipost.com

Page 1

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

SELASA UMANIS, 7 JUNI 2011

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

24 HALAMAN NOMOR 285 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Tim Demokrat Gagal Bawa Pulang Nazaruddin Jakarta (Bali Post) Tim Demokrat yang berangkat ke Singapura gagal membawa pulang M. Nazaruddin. Kader Demokrat yang tersandung kasus suap Sesmenpora tersebut, baru akan pulang kalau sakit jantungnya sembuh. ‘’Tim telah bertemu dengan Muhammad Nazaruddin dan yang bersangkutan akan pulang setelah sembuh dari penyakit yang diidapnya,’’ kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Senin (6/6) kemarin.

Anas menjelaskan, dari hasil komunikasi itu tim telah memberi laporan kepada DPP. Tiga anggota tim yaitu Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen. Dari hasil pertemuan tersebut, ada tiga kesimpulan yang didapat. Pertama, Nazaruddin berada di Singapura karena memang sedang sakit dan untuk menjalani pengobatan. Kedua, dalam pertemuan tersebut,

‘’Partai Demokrat tidak bisa menjamin Nazaruddin kembali ke Indonesia. Kita hanya mendorong, meyakinkan Pak Nazaruddin untuk memenuhi panggilan.’’ Wakil Sekjen Saan Mustofa

Nazaruddin menyatakan akan kembali ke Tanah Air jika telah selesai menjalani rangkaian pengobatannya. Ketiga, Nazaruddin bersedia untuk mengklarifikasi dan memberikan keterangan yang diperlukan terkait hal-hal yang saat ini menjadi sorotan publik. Hingga saat ini, Nazaruddin sudah dua pekan berada di Singapura. Kepergian Nazaruddin itu dilakukan sehari sebelum keluarnya cekal yang diminta KPK kepada Imigrasi. Nazaruddin rencananya akan diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Satu anggota tim Sutan Bathoegana mengakui Nazaruddin masih merahasiakan tem-

pat di mana dia tinggal dan dirawat. Pasalnya, pertemuan dengan Nazaruddin mengikuti apa yang telah diracang Nazaruddin. Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa mengakui partainya tidak bisa menjamin Nazaruddin kembali ke Indonesia. ‘’Kita hanya mendorong, meyakinkan Pak Nazaruddin untuk memenuhi panggilan,’’ kata Sekretaris F-PD ini. Jawaban ini dilontarkan saat wartawan menanyakan jaminan Demokrat membawa pulang Nazaruddin dari Singapura. Sekretaris F-PD ini mengaku belum menerima informasi terbaru mengenai kondisi kesehatan Nazaruddin yang disebut tengah menjalani perawatan sakit jantung. Hal.23 Berangkat Pagi

KESIMPULAN PERTEMUAN berada di 5 Nazaruddin Singapura karena me mang sedang sakit dan untuk menjalani pengobatan. menyatakan 5 Nazaruddin akan kembali ke Tanah Air jika telah selesai menjalani rangkaian pengobatannya. bersedia un5 Nazaruddin tuk mengklarifikasi dan

Bali Post/ade

memberikan keterangan yang diperlukan terkait hal-hal yang saat ini menjadi sorotan publik.

Anas Urbaningrum dan Edhi Baskoro Yudhoyono

Bali Post/ap

JATUH - Polisi menyelidiki sebuah pesawat kargo DHL (sebagian terendam) yang jatuh di lepas pantai Libreville, Gabon, Senin (6/6) kemarin. Pihak berwenang di tempat kejadian mengatakan empat orang awak selamat dan telah dibawa ke rumah sakit setempat.

MA Berhentikan Hakim Syarifuddin LINGKUNGAN

Surat Mendagri Bukan ”Tiket’’ Loloskan BW Denpasar (Bali Post) Surat Mendagri terkait Perda 29 Tahun 2005 tentang RTRW Badung bukan sebuah tiket untuk meloloskan proyek Beach World (BW). ‘’Surat Mendagri itu tak ada kaitannya dengan proyek BW, karena tak ada satu poin pun dari isu surat Mendagri tersebut mengomentari polemik BW,’’ kata Ketua Pansus Pengkajian RTRWP Bali Wayan Disel Astawa, S.E., Senin (6/6) kemarin. Surat yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi itu hanya untuk menjawab kegaulaun Bupati Badung A.A. Gde Agung yang mempertanyakan apakah Perda RTRW Badung Nomor 29/2005 bisa diberlakukan. Dengan tegas Mendagri menyatakan selama perda itu belum dicabut masih tetap berlaku. Dengan surat Mendagri tersebut bukan berarti Perda RTRWP Bali yang diberlakukan untuk bangunan yang melanggar sempadan pantai di kabupaten batal demi hukum. Karena surat Mendagri itu tak ada kaitannya dengan Perda RTRWP Bali. Untuk itu, ia mengharapkan Gubernur Bali tetap konsisten menegakkan Perda RTRWP Bali Nomor 16/2009 terkait dengan pelanggaran sempadan pantai di proyek Beach World. Khusus berkaitan dengan sempadan pantai, Disel Astawa memandang apabila aturan di bawahnya bertentangan dengan aturan lebih tinggi, otomatis aturan itu batal demi hukum. Sebagai contoh mengenai sempadan pantai yang diatur dalam Perda RTRW Badung bertentangan dengan Perda RTRWP Bali maupun UU 26/2007 tentang Tata Ruang yang mengatur sempadan pantai 100 meter. Otomatis aturan mengenai sempadan pantai yang tertuang dalam Perda RTRW Badung tak berlaku, sehingga izin yang dikeluarkan batal demi hukum. Dengan demikian aturan di bawahnya mengenai sempadan harus menyesuaikan dengan Perda RTRWP Bali atau UU Tata Ruang. Hal.23 Lima Tahun

Jakarta (Bali Post) Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara hakim PN Jakarta Pusat, Syarifuddin, yang menjadi tersangka kasus suap. Dia diduga menerima suap miliaran rupiah dari Puguh W, kurator dalam perkara kepailitan PT Skycamping Indonesia.

Sudah Lama Curiga JAKSA Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy menyatakan Kejaksaan Agung sudah lama mencurigai hakim Syarifuddin yang memvonis bebas Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ‘’Mereka (penuntut umum) sudah melaporkan sikap hakim S itu sejak lama, karena ada keganjilan dalam penanganan perkara Agusrin,’’ katanya. Sebelumnya, JPU menuntut Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin M Najamuddin hukuman penjara 4,5 tahun dan denda Rp 500 juta, subsider enam bulan penjara. Kasus itu terkait dugaan korupsi terhadap kas daerah Pemprov Bengkulu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,16 miliar. Hal.23 Sidang Pemeriksaan

Bali Post/ant

Ketua MA Harifin A. Tumpa

Jakarta (Bali Post) Jaksa nonaktif Cirus Sinaga yang menjadi ‘’pesakitan’’ berkaitan dengan kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, didakwa menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk melakukan pemerasan. Jaksa penuntut umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (6/6) kemarin mendakwa Cirus melakukan tindak pidana korupsi dengan pasal 12 huruf e

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. JPU menyebutkan bahwa jaksa nonaktif yang pernah menangani kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar ini mempunyai maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang membayar atau menerima pembayaran atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Atas dakwaan JPU tersebut, jaksa nonaktif ini terancam

Tangkap Nunun, KPK Minta Bantuan Interpol Saat ini, KPK sedang melengkapi berkas-berkas untuk dapat mengekstradisi Nunun dari Bangkok, Thailand. Dalam hal ini KPK bekerja sama dengan Kejaksaan Thailand dan KBRI Thailand. Soal keberadaan Nunun yang diketahui sudah pindah ke Kamboja, Haryono mengatakan tidak menampik informasi itu. Secara informasi, yang bersangkutan memang ke sana-ke mari, dan yang terakhir ada di Thailand. Oleh karena itu kita kerja sama dengan Thailand dan persiapan upaya pemulangan sudah dilakukan,’’ katanya. Perihal keberadaan Nunun yang kini berada di Kamboja, diungkapkan Direktur Jender-

KPK telah menangkap tangan Syarifuddin dengan bukti uang suap Rp 250 juta dan dalam bentuk mata uang asing sebesar 116.128 dolar AS, 245 ribu dolar Singapura, 20 ribu yen Jepang, dan 12.600 riel Kamboja di rumah dinasnya di Sunter, Rabu (1/6/) pukul 22.00 WIB. Diadukan ke KY Ada lima pengaduan yang masuk ke Komisi Yudisial (KY) terkait hakim Syarifuddin. Demikian dijelaskan Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Asep Rahmat Fajar, Senin kemarin. Asep mengungkapkan bahwa hakim Syarifuddin pernah dilaporkan pada 2005 dan 2008, tetapi tidak dapat ditindaklanjuti. ‘’Laporan pengaduan di tahun 2005 saat dia bertugas di Jeneponto, dan 2008 saat dia di Makassar,’’ ungkapnya. Hal.23 Semua Dokumen

Cirus Sinaga Didakwa Memeras

Kasus Suap Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengirim red notice atau surat permintaan resmi kepada kepolisian internasional (Interpol) melalui Polri untuk dapat menangkap tersangka Nunun Nurbaeti. ‘’Red notice akan kami kirim minggu ini agar disampaikan ke Interpol,’’ kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Senin (6/6) kemarin. Pengiriman red notice merupakan salah satu cara dari berbagai upaya yang dilakukan KPK untuk dapat memulangkan Nunun ke Indonesia. Sebelumnya, KPK telah meminta lembaga terkait mencabut paspor Nunun.

‘’Saya telah menandatangani SK MA Nomor 88 KMA SK/ 6/2011 yang memberhentikan sementara Saudara Syarifuddin terhitung sejak 1 Juni 2011 saat ditangkap KPK,’’ kata Ketua MA Harifin A. Tumpa, Senin (6/6) kemarin. Menurut Ketua MA, dasar tindakan MA itu sesuai dengan PP No. 26/1991 Pasal 15 yang menyatakan bahwa hakim agung atau hakim diberhentikan sementara jika dilakukan penangkapan dan penahanan. ‘’Tindakan MA ini karena pihaknya tidak akan pernah mentolerir tindakan pihak-pihak yang memalukan lembaga peradilan,’’ tegasnya. Walaupun diberhentikan sementara, lanjutnya, Syarifuddin akan tetap menerima gaji sebesar 50 persen ditambah tunjangan anak-istri. ‘’Masih menerima gaji 50 persen. Remunerasi hilang, semua tunjangan hilang, kecuali 50 persen gaji pokok serta tunjangan istri dan anak,’’ katanya.

al Imigrasi Bambang Irawan. Dia mengatakan pihaknya sudah bersurat dengan semua perwakilan, termasuk dengan KBRI Kamboja. Namun, Imigrasi belum mengetahui pasti posisi Nunun di Kamboja. Informasi kepergian Nunun ke Kamboja sendiri diketahui Imigrasi pada bulan Mei ini. Tersangka suap pemilihan Miranda Goeltom berupa cek pelawat itu diketahui meninggalkan Thailand menuju Phnom Penh, Kamboja, pada 21 Maret 2011. Bambang mengatakan proses ekstradisi sebagaimana ditempuh dengan Thailand tidak dapat dilakukan di Kamboja karena antara pemerintah Indonesia dan Ka-

mboja tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Ekstradisi Nunun Pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai, meski Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Kamboja, namun berdasarkan Pasal 44 dari Konvensi PBB tentang Antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption) permintaan ekstradisi bisa dilakukan. ‘’Perlu diketahui Kamboja, seperti Indonesia, merupakan negara peserta Konvensi PBB Antikorupsi sejak tahun 2007. Hal.23 Ketentuan Konvensi

terkena hukuman 20 tahun penjara. Sidang perdana Cirus Sinaga dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut diketuai hakim Albertina Ho yang juga telah menjatuhkan vonis bersalah terhadap Gayus Halomoan Tambunan. Katua majelis hakim sempat menegur jaksa atas keterlambatan sidang sekitar dua jam dari yang seharusnya berjalan pukul 09.00 WIB. Hal.23 Terima Suap

Bali Post/ade

Cirus Sinaga

Presiden Minta Kemenlu Fasilitasi Kepulangan Nunun Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memfasilitasi kepulangan Nunun Nurbaeti yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap anggota DPR periode 1999-2004. Juru Bicara Kepresidenan Bidang Hubungan Internasional Teuku Faiza, Senin (6/6) kemarin, mengatakan kepulangan Nunun tersebut harus difasilitasi melalui proses hukum yang telah berjalan. ‘’Instruksi Presiden sudah jelas melalui menteri luar negeri untuk difasilitasi khusus Nunun,’’ ujarnya.

Faiza mengatakan Nunun yang telah dicabut paspornya oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM seharusnya tidak bisa lagi tinggal di luar negeri atau mudah berpindah dari satu negara ke negara lain. ‘’Secara logika tidak bisa, kecuali yang bersangkutan memiliki satu paspor lagi,’’ ujarnya. Faiza mengatakan proses pemulangan Nunun di mana pun dia berada sebenarnya tidak selalu bergantung pada ada atau tidaknya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan negara yang bersangkutan. Hal.23 Melalui Diplomasi

Bali Post/dok

Nunun Nurbaeti


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 7 Juni 2011 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu