Edisi Kamis 07 Februari 2019 | balipost.com

Page 1

Bali Post

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Mutasi Perdana, Koster Ingin Jajarannya Bekerja Cepat, Tepat dan Cermat SETELAH melalui proses yang cukup panjang dan memperoleh izin dari Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Bali Wayan Koster melakukan mutasi perdana pada jajaran birokrasi Pemprov Bali. Gubernur Koster melantik dan mengambil sumpah/janji 373 pejabat struktural yang menempati Jabatan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pengawas, di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (6/2) kemarin. Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengingatkan bahwa tahun ini implementasi Visi Pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang diusungnya telah memasuki tahun

kedua. Menurutnya, upaya percepatan implementasi visi pembangunan tersebut membutuhkan penanganan yang arif, tepat, cepat serta ditopang komitmen dan profesionalisme jajaran birokrasi Pemprov Bali. ‘’Saya berharap seluruh jajaran birokrasi bekerja cepat, tepat, dan cermat, tolong bantu saya,’’ ujarnya seraya minta jajaran birokrasi tidak perhitungan dengan jam kerja kalau memang sewaktu-waktu harus lembur. Lebih dari itu, seluruh jajaran pejabat Pemprov Bali dengan dukungan seluruh staf diharapkan mendedikasikan diri untuk menunaikan kewajiban sebagai abdi negara dan masyarakat.

DIBUKA - Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Cok Ace, Konsul Tiongkok dan undangan lainnya mengangkat lampion saat pembukaan Balingkang Kintamani Festival, Rabu (6/2) kemarin.

Koster Buka Balingkang Kintamani Festival

Bangli (Bali Post) Balingkang Kintamani Festival yang digelar di Jaba Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Rabu (6/2) kemarin, berlangsung semarak. Acara festival yang menampilkan parade dan fragmentari legenda romantika Raja Jaya Pangus dan putri asal Tiongkok, Kang Cing Wie, sukses menarik perhatian ribuan turis Tiongkok dan wisatawan mancanegara lainnya yang berkunjung ke Kintamani. Hal. 15 Angkat Lampion

Pada bagian lain, Koster juga menyinggung bahwa dalam mutasi kali ini mempunyai makna sangat strategis karena bertujuan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong. ‘’Hal ini cukup mendesak untuk menghindari stagnasi pelaksanaan tugas pelayanan,’’ ucapnya. Ia mengingatkan agar pelantikan jangan hanya dimaknai sebagai formalitas. Namun lebih daripada itu, proses mutasi dan pelantikan pejabat merupakan upaya distribusi sarana penguatan, pengembangan dan penguatan potensi dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur dalam rangka mewujudkan SDM yang andal,

profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Koster menambahkan, kalau dalam mutasi kali ini dirinya mungkin belum bisa memuaskan semua pihak. Namun, ia meyakinkan bahwa proses mutasi kali ini dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi, latar belakang pendidikan serta pengalaman. ‘’Dari semua pejabat yang dilantik hari ini, tak satu pun yang sebelumnya saya panggil. Jadi tak ada apa-apa. Saya hanya melihat portopolionya,’’ imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Koster juga menyampaikan

harapan agar ke depannya kinerja Pemprov Bali tak hanya jadi simbol tanpa makna, tetapi menjadi realitas yang didambakan oleh masyarakat. Ia pun memahami bahwa sejalan dengan tuntutan masyarakat, beban tugas yang dipikul jajaran birokrasi ke depannya akan semakin berat. Untuk itu, pejabat yang baru dilantik diminta mengoptimalkan peran, serta menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. ‘’Laksanakan tugas-tugas dengan baik dan benar, bertanggung jawab sesuai dengan aturan agar di kemudian hari tak menimbulkan masalah hukum,’’ tandasnya. Hal. 15 Kadis Sosial

Sulit Turunkan Angka Kemiskinan Jadi 1%

ANGKA kemiskinan di Bali per September 2018 sebanyak 3,91%. Gubernur Bali I Wayan Koster menargetkan angka kemiskinan di Bali menjadi 1 - 1,5% pada tahun 2023. Penduduk miskin yang tinggal sedikit itu sangat sulit diturunkan dan bahkan mungkin tidak bisa diturunkan pada level tertentu, misalnya 1%. Sebab, ada penduduk miskin yang sudah tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi. Sementara pengukuran yang dilakukan adalah dengan cara kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan, bukan dari pendapatan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Adi Nugroho mengatakan, jumlah penduduk miskin di Bali terus mengalami penurunan sejak Maret 2017 yaitu 4,25%, September 2017 (4,14%). Sedangkan pada Maret 2018 menjadi 4,01% dan September 2018 turun lagi menjadi 3,91%. Total jumlah penduduk miskin di Bali saat ini adalah 168,34 ribu orang. ‘’Apa yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin rasanya pemerintah sudah tahu. Buktinya angka kemiskinan Bali menunjukkan penurunan, padahal jum-

lah penduduk miskin di Bali sudah sangat sedikit,’’ ungkapnya, Rabu (6/2) kemarin. Kondisi kemiskinan di Bali saat ini yang ada adalah kerak-kerak kemiskinan. Kondisi ini umumnya cenderung susah diturunkan lagi. ‘’Tapi memang sisa yang tinggal sedikit itu sangat sulit diturunkan dan bahkan mungkin tidak bisa diturunkan pada level tertentu, misalnya 1%. Itu mungkin tidak bisa dicapai karena yang kerak itu mungkin adalah penduudk miskin yang sudah tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses sumbersumber ekonomi,’’ jelasnya.

Penduduk miskin ini, katanya, tidak bisa diberi pekerjaan, tidak bisa dilatih, tidak bisa dilibatkan dalam gotong royong, sehingga perlu dihandle oleh pemerintah atau dilakukan pendekatan dengan cara lain seperti diberikan santunan. ‘’Tapi disantuni seperti apa pun juga tidak akan mudah menggeser dia dari penduduk miskin menjadi tidak miskin. Karena pengukuran yang dilakukan adalah dengan cara kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan, bukan dari pendapatan,’’ tandasnya. Hal. 15 Sudah Tua

Wayan Koster

2018, Ekonomi Bali Tumbuh 6,35% Denpasar (Bali Post) Ekonomi Bali tahun 2018 tumbuh 6,35% dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan ADHB (atas dasar harga berlaku) sebesar Rp 234,43 triliun, sedangkan PDRB berdasarkan ADHK (atas dasar harga konstan) sebesar Rp 154,15 triliun. Dengan proyeksi jumlah penduduk Bali pada tahun 2018 yang sebesar 4,29 juta jiwa, PDRB per kapita ADHB mencapai Rp 54,62 juta. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana mengatakan, ekonomi Bali tahun 2018 tercatat 6,35%, meningkat dibanding pertumbuhan tahun 2017 yang tercatat sebesar 5,57%. Ekonomi Bali triwulan IV 2018 bila dibandingkan triwulan IV 2017 (yoy) tercatat tumbuh sebesar 7,59%, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2017 yang tercatat sebesar 4,01%. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha kategori konstruksi sebesar 10,44% (ctc)). Sedangkan secara qtq, triwulan IV 2018 dibandingkan triwulan III 2018, dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh lapangan usaha industri pengolahan yang tercatat tumbuh sebesar 2,96%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tercatat tumbuh sebesar 2,12%, dan lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,12%. Dari sisi pengeluaran, kontribusi tertinggi masih disumbang oleh komponen pengeluaran rumah tangga sebesar 47,15% pada triwulan IV 2018 dengan angka pertumbuhan tercatat sebesar 6,90%. Kepala BPS Bali Adi Nugroho menambahkan, pertumbuhan ekonomi Bali triwulan IV tahun 2018 adalah pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Karena pada triwulan IV tahun 2018 tumbuh 0,60%. Hal. 15 Sangat Baik

Denpasar Berhasil Tingkatkan Nilai SAKIP Jadi BB

Rai Mantra Apresiasi Kinerja ASN, Selaraskan Program Pembangunan Berbasis Akuntabilitas KOMITMEN dan kerja keras Pemkot Denpasar yang gencar memaksimalkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) membuahkan hasil yang membanggakan. Beragam upaya mulai dari menggelar pemahaman SAKIP yang menyasar OPD, perancangan klinik SAKIP hingga memberikan pemahaman SAKIP di setiap kegiatan turut dilaksanakan. Terbukti, di tahun 2018, Kota Denpasar berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari B menjadi BB dengan nilai 70,07. Hal tersebut terungkap saat penyerahan hasil evaluasi SAKIP provinsi dan kabupaten/kota wilayah II tahun 2018 di Golden Tulip Galaxi, Banjarmasin, Rabu (6/2) kemarin. Hasil evaluasi SAKIP Kota Denpasar diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Syafruddin didampingi Kepala Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Mohamad Yusuf Ateh. Dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Wilayah II Tahun 2018 yang dibacakan Kepala Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Mohamad Yusuf Ateh mengatakan, saat ini sebagai instansi pemerintahan tentunya menghadapi tuntutan masyarakat akan pelayanan maksimal. Meski demikian, setiap daerah memiliki permasalahan masing-masing yang harus diselesaikan. Hal inilah menjadi alasan pentingnya SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan. ‘’Pekerjaan yang efektif, efisiensi angga-

ran hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan serta senantiasa berpedoman pada orientasi hasil dan kemanfaatan bagi masyarakat,’’ jelasnya. Secara umum, katanya, hasil evaluasi SAKIP di wilayah II yang meliputi Provinsi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan dan Lampung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga ke depan diharapkan seluruh daerah dapat terus meningkatkan nilai SAKIP sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Syafruddin menekankan, evaluasi dan penilaian SAKIP ini bukanlah untuk berkompetisi, melainkan berkolaborasi dan saling

membina satu sama lain. Menurutnya, saat ini bukanlah saatnya bekerja yang berorientasi pada laporan semata, melainkan bagaimana kita mampu memberikan kemanfaatan pembangunan dari hulu hingga hilir. ‘’Yang sudah mendapat nilai BB berhak atas Dana Insentif Daerah, dan dengan SAKIP ini produk pembangunan dapat bergerak lebih cepat, sehingga dapat memberikan manfaat pembangunan yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat menuju Indonesia maju dan madani,’’ jelasnya. Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengaku bangga atas capaian evaluasi SAKIP Kota Denpasar yang kini resmi menyandang predikat BB. Hal. 15 Dorongan Semangat

SAKIP - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat menerima LHE SAKIP tahun 2018 yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Syafruddin didampingi Kepala Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Mohamad Yusuf Ateh di Golden Tulip Galaxi, Banjarmasin, Rabu (6/2) kemarin.

Badung Raih Penghargaan AKIP dari Men-PAN RB Nilai AKIP Badung Meningkat Menjadi 77,85 PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung di bawah kepemimpinan Bupati I Nyoman Giri Prasta dan Wabup I Ketut Suiasa berhasil meningkatkan nilai AKIP dari 77,53 menjadi 77,85 atau dengan predikat BB gemuk. Prestasi ini diraih di tengah gencarnya persaingan antardaerah untuk meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta meningkatnya standar penilaian AKIP. Penyerahan hasil Evaluasi AKIP tahun 2018 dilakuAKIP - Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, S.H. mererima hasil Evaluasi AKIP tahun 2018 yang diserahkan Menteri PAN dan RB Drs. Syarifudin di Hotel Grand Tulip Galaxy, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2) kemarin.

kan Menteri PAN dan RB Drs. Syarifudin. Penghargaan diterima Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, S.H. bertempat di Hotel Grand Tulip Galaxy, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2) kemarin. Keberhasilan Badung ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam manajemen pemerintahan melalui penerapan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja secara konsisten. Selain itu yang paling penting adalah adanya perubahan mindset ASN dari orientasi output menjadi kinerja (outcome). Atas keberhasilan ini Badung mendapat penghargaan dari Menteri PAN dan RB, dipastikan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 dari indikator SAKIP.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan predikat AKIP ini adalah melalui pembentukan Tim SAKIP yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah yang bertugas untuk merumuskan kebijakan dan melakukan perubahan mindset OPD serta mulai diterapkannya pemanfaatan pohon kinerja dalam upaya mewujudkan sasaran RPJMD secara efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu manfaat SAKIP yang dirasakan di samping perubahan mindset adalah mencegah inefisiensi anggaran melalui refocusing program yang mencapai Rp 776 miliar lebih. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, S.H. didampingi Kabag Organisasi I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si. dan Sekretaris Inspektorat Drs. I Made Ananta Wiguna usai menerima penghargaan menyatakan sangat bersyukur karena Ba-

dung berhasil meningkatkan nilai AKIP dan mampu mempertahankan predikat BB dengan nilai yang setiap tahun semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh OPD dalam menerapkan SAKIP serta adanya perubahan pola pikir dan tumbuhnya budaya kinerja serta dampak dari pelaksanaan Mangupura Awards sebagai bentuk reward dan punishment bagi OPD yang mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan baik serta inovatif dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, Adi Arnawa berharap seluruh kepala OPD untuk tidak berpuas diri dan terlena dengan hasil yang telah diraih, karena standar evaluasi AKIP akan semakin meningkat serta ekspektasi masyarakat terhadap kinerja OPD juga terus meningkat dan selalu diawasi. ‘’Untuk

itu masing-masing OPD harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terukur melalui penerapan SAKIP,’’ katanya. Sementara itu, Menteri PAN dan RB Drs. Syarifudin dalam sambutannya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan SAKIP agar mampu mewujudkan birokrasi yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Karena SAKIP akan memastikan cara yang paling efisien mencapai sasaran melalui refocusing program untuk mencegah pemborosan anggaran. Melalui SAKIP tahun 2018 mampu mencegah pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun. Sebagai bentuk apresiasi, khusus bagi daerah yang mendapat AKIP BB akan diberikan Dana Insentif Daerah (DID) khusus dari indikator SAKIP. (ad177)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.