DENPASAR
2 Digigit Anjing Pitbull, Wajah Kakek Hancur Denpasar (Bali Post) Belum lama seorang remaja digigit anjing pitbull miliknya, kejadian sama kembali terjadi. Kali ini seorang kakek bernama Werdia berusia kurang lebih 65 tahun digigit anjing pitbull hingga wajahnya hancur pada Selasa (5/1) pukul 19.30 Wita. Bibir bawah kakek tersebut mengalami dua luka robekan sepanjang 8 cm. Lehernya pun berlubang sedalam kelingking serta pipi kanannya hancur. Kakek yang beralamat di Jalan Kebon Kori Kelod, Kesiman, Denpasar Timur itu mengalami insiden tersebut di Jalan Akasia, Denpasar. Hal tersebut terjadi saat Werdia mencari rumput di sebuah lahan kosong untuk ternak sapinya. Ketika melewati sebuah rumah yang berada di sebelah lahan kosong tersebut, tiba-tiba seekor anjing pitbull jantan berlari kencang dan menyerangnya hingga terjatuh. Pitbull yang lepas itu segera menggigit leher Werdia dan terus menyerang. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha menolong korban dari serangan pitbull itu. Beruntung, selang beberapa menit, pemilik pitbull tersebut datang dan kaget melihat seorang kakek terbaring dengan wajah penuh luka. Saat mengetahui bahwa anjing peliharaannya yang menyerang Werdia, ia segera membawa korban ke IGD RSUP Sanglah untuk mendapatkan penanganan yang cepat. (kmb42)
Bali Post/wan
MEMBAHAYAKAN – Dua orang pelajar melintas di pinggir jalan yang belum dilengkapi trotoar di Jalan Tukad Batanghari, Denpasar Timur, Rabu (6/1) kemarin. Kondisi ini cukup membahayakan, mengingat lalu lintas di jalan tersebut cukup ramai.
Kasus Korupsi LPD Kerta
Kasir Dituntut 1,5 Tahun
Denpasar (Bali Post) Setelah melalui persidangan cukup lama, kasir LPD Kerta, Payangan, Gianyar, terdakwa A.A. Gede Raka Ambara Putra dan staf pembukuan LPD Kerta Ni Wayan Rusnadi dan kolektor tabungan Ni Wayan Yuliantari, Rabu (6/1) kemarin akhirnya dilakukan penuntutan. Oleh jaksa penuntut umum (JPU) Herdian Rahardi dkk., terdakwa dituntut pidana penjara selama satu tahun enam bulan (1,5 tahun). Oleh jaksa, ketiganya yang disidangkan dalam berkas terpisah, dinyatakan bersalah ikut serta dalam korupsi yang dilakukan Ketua LPD Kerta Kurniawan yang sudah divonis dua tahun penjara dalam sidang sebelumnya. Di hadapan majelis hakim diketuai Putu Gede Haryadi, jaksa menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan subsider yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KHUP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain dihukum fisik selama 1,5 tahun, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. Sebelum pada proses kesimpulan tadi, jaksa sebelumnya mempertimbangkan sejumlah hal, baik memberatkan maupun yang meringankan. Yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Tuntutan yang sama dibacakan untuk dua terdakwa lainnya, yaitu Ni Wayan Rusnadi dan Ni Wayan Yuliantari. “Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan ditambah denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan,” tegas JPU. Usai sidang, ketiga terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya langsung menyatakan akan melakukan pledoi (pembelaan) dalam sidang berikutnya yang dijadwalkan pekan depan. Sebelumnya, perbuatan korupsi tersebut dilakukan para terdakwa sejak tahun 2006 hingga 2012. Dalam perkara ini, terdakwa Agung Gede Raka Ambara mendapatkan keuntungan Rp 66.604.055, Ni Wayan Rusnadi Rp 119.528.000 yang sudah dikembalikan Rp 50 juta, Ni Wayan Juliantari Rp 144.378.400. Sementara Ketua LPD Kurniawan mendapatkan keuntungan pribadi Rp 213.636.900 dan memperkaya orang lain karena tanpa persetujuan desa memberikan kredit di luar desa bahkan hingga luar kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Karangasem dan Bangli, juga mengeluarkan surat deposito fiktif serta menjaminkan agunan nasabah tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah. Sesuai hasil laporan akuntan independen dari Kantor Akuntan Publik K. Gunarsa, perbuatan para terdakwa ini merugikan keuangan negara Rp 3.544.047.890. (kmb37)
(0361) 7400391, 812987 FM 96,5
Topik : penduduk miskin di bali meningkat Sampaikan opini Anda hari ini di acara Warung Global FM 96,5 web : www.radioglobalfmbali.com E-mail : info@radioglobalfmbali.com
Kamis Umanis, 7 Januari 2016
Gubernur Batalkan Empat Perwali Zonasi Pemkot Konsultasi ke Mendagri
Denpasar (Bali Post) –
Surat Keputusan Gubernur Bali No. 2155/01-B/HK/2015 tertanggal 16 Desember 2015 telah diterima Penjabat (Pj.) Wali Kota Denpasar per 4 Januari 2016. Dalam surat keputusan tersebut, Gubernur Bali memutuskan membatalkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Denpasar Nomor 12 sampai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Barat, Denpasar Utara dan Denpasar Timur. Gubernur juga meminta paling lama 7 hari setelah keputusan tersebut diterima, Wali Kota Denpasar diminta harus menghentikan pelaksanaan Perwali Denpasar dimaksud. Selanjutnya, Pemkot Denpasar juga diminta agar segera membentuk perda tentang zonasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menyikapi surat ini, jajaran Pemkot Denpasar, Rabu (6/1) kemarin menggelar rapat dengan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP), Bappeda, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Perizinan, tim ahli Pemkot Denpasar, tim hukum, serta yang lainnya. Rapat tertutup yang dipimpin Pj. Wali Kota A.A. Gede Geriya didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, juga dihadiri Asisten I Pemprov Bali Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, S.H., M.H. serta Direktur RS Indera dr. Yuniti. Ditemui usai rapat, A.A. Geriya mengatakan akan melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dikatakannya, hasil dari pembahasan bersama jajarannya beserta kelompok ahli, diputuskan Pemkot Denpasar akan mengoordinasi-
kan perihal pembatalan perwali tersebut ke Mendagri. “Sekarang belum ada hasil. Setelah kita bahas, keputusannya kita akan mengoordinasikan bersama Mendagri,” kata Geriya. Ditanya yang dikonsultasikan ke Mendagri apakah materinya atau langkah Gubernur membatalkan perwali, Geriya mengaku semua. “Semuanya akan kita konsultasikan. Pokoknya tunggu saja setelah konsultasi, pasti ada hasilnya,” katanya. Informasi yang berkembang, pembatalan Perwali Denpasar tentang peraturan zonasi ini erat kaitannya dengan keinginan Pemprov untuk memperluas Rumah Sakit Mata Indera (RS Mata Bali Mandara). Sebab, akibat adanya Perwali No. 14 Tahun 2014 tentang Zonasi Kecamatan Denpasar Utara, perluasan RS Indera tidak bisa terealisasi. Padahal, provinsi sudah membongkar satu unit gedung kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berada di sebelah timur RS Indera. (kmb12) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM FM 96,5 Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391.
Bali Post/eka
PERLUASAN - Lahan eks Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali telah rata dengan tanah. Areal ini rencananya untuk perluasan Rumah Sakit Indera di sebelahnya.
Periode Maret-September 2015
Penduduk Miskin di Bali Meningkat 22.100 Orang Denpasar (Bali Post) Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2015 mencapai 218.790 orang atau 5,25 persen. Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2015, selama Maret-September terjadi penambahan penduduk miskin sebanyak 22.100 orang. Dilihat dari persentasenya, terjadi kenaikan 0,51 persen. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Panusunan Siregar, Rabu (6/1) kemarin. Ia menjelaskan, garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan samasama mengalami peningka-
tan. Di perkotaan meningkat sebesar 2,57 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 3,36 persen. Sementara indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Bali pada September 2015 juga sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan pada Maret 2015. Peningkatan itu masingmasing sebesar 0,47 poin dan 0,21 poin. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan. Namun, indeks keparahan kemiskinan di perkotaan sedikit lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. “Kondisi ini mencerminkan kemiski-
nan di perkotaan lebih parah dibandingkan di perdesaan, “ jelasnya. Selama periode MaretSeptember 2015, katanya, garis kemiskinan Bali naik 2,86 persen. Yaitu dari Rp 321.834 per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp 331.028 per kapita per bulan pada September 2015. Dengan memperhatian komponen garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan
komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK, pada September 2015 sebesar 68,88 persen, tidak jauh berbeda dengan Maret 2015 sebesar 68,98 persen. Komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemisinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya sama. Misalnya, beras yang memberikan sumbangan sebesar 23,61 persen di perkotaan dan 29,92 persen di perdesaan. Komoditi lainnya, tambah Panusunan Siregar, yakni daging ayam ras. Komoditi ini memberikan sumbangan 3,48
persen di perkotaan dan 2,58 persen di perdesaan. Semetara lima komoditi non-makanan pemberi sumbangan terbesar tehadap garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan, sedikit berbeda. Tercatat di perkotaan adalah biaya untuk perumahan, upacara agama atau adat lainnya, bensin, pendidikan dan listrik. Sedangkan di perdesaan, biaya untuk perumahan, upacara agama, bensin, kayu bakar dan pendidikan. “Terlihat biaya pendidikan sudah mulai menjadi prioritas bagi penduduk miskin di perdesaan,” terangnya. (kmb21)
Kasus PHK Karyawan Animale
Dewan Gagal Datangkan ”Owner” Denpasar (Bali Post) – Perselisihan hubungan kerja yang dialami karyawan garmen PT Mitra Garmen Indo Raya (Animale), akhirnya ditindaklanjuti oleh DPRD Denpasar. Dewan melalui Komisi IV dan Komisi I berniat melakukan mediasi antara pemilik (owner) dengan para karyawan yang di-PHK sejak 1 November 2015 lalu. Sayangnya, pihak owner yakni Jack dan komisarisnya Agnes Fransiska tidak memenuhi undangan wakil rakyat ini. Undangan untuk owner dan komisaris perusahaan garmen
yang terletak di Jalan Imam Bonjol ini sudah dilayangkan dua minggu lalu. Mereka diharapkan kehadirannya di gedung Dewan untuk bisa bertemu dengan para karyawannya. “Kami sangat sayangkan pihak owner tidak datang, sehingga apa yang diharapkan oleh para karyawan tidak bisa terealisasi,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Denpasar I Gede Semara yang memimpin pertemuan antara para karyawan Animale, Komisi I, Komisi IV bersama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Denpasar, Rabu (6/1) kemarin. Kepala Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Denpasar I Gusti Agung Rai Anom Suradi mengaku sudah beberapa kali mengharapkan kehadiran pihak owner. Namun, selalu diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Pihaknya berharap, setelah Dewan yang mengundang owner bisa hadir. Namun nyatanya, mereka juga tidak hadir. Pihak owner hanya diwakili Alit dan pihak komisaris diwakili Wayan Purwita, S.H., M.H. yang merupakan kuasa hukum komisaris PT Mitra Garmen Indo Raya. Karena tanpa kehadiran owner secara langsung, apa yang diharapkan
pun tidak bisa terealisasi. Padahal, keinginan Dewan agar ada kepastian terhadap janji-janji pihak perusahaan terhadap hak-hak para karyawan yang sebelum diputuskan di-PHK, sudah sempat dirumahkan. PHK ini dinilai belum sah karena tanpa keputusan dari PPHI (Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial). Para wakil rakyat seperti A.A. Gede Widiada, I Wayan Duaja, Moh. Nuh Fatah, Made Sukarmana serta yang lainnya berharap ada niat baik dari pihak owner dan juga komisaris untuk membayar hak-hak
karyawan yang kini nasibnya semakin tidak jelas. Bahkan selain masalah pesangon, pembayaran gaji yang masih tersisa 20 persen juga harus segera ditangani. “Kami berharap dalam waktu singkat ada kepastian soal ini,” ujar Widiada kepada kuasa hukum komisaris PT Mitra Garmen Indo Raya, kemarin. Terhadap usulan itu, Wayan Purwita berjanji dalam waktu tiga hari akan mengomunikasikannya dengan kliennya. “Kalau dengan klien kami, Ibu Agnes, dalam tiga hari bisa kami lakukan,” katanya. (kmb12)
Denpasar 10 Besar Kepatuhan Pelayanan Publik Tingkat Nasional
Ombudsman Serahkan Hasil Survei Produk Layanan Administrasi PELAKSANAAN pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar melalui motto Sewaka Dharma yakni melayani adalah kewajiban, telah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Apresiasi ini diberikan melalui penetapan zona hijau kepada SKPD Pemkot Denpasar yang disampaikan langsung Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab di Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (6/1) kemarin. Penyerahan zona hijau hasil dari penilaian diterima Penjabat (Pj.) Wali Kota Denpasar A.A. Gede Geriya didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, Asisten I Ketut Mister, Kepala Inspektorat I.B. Gede Sidharta, Kabag Organisasi Desak Nyoman Widiasih dan SKPD terkait. Umar Ibnu Alkatab mengatakan, sebelumnya ORI telah menganugerahi predikat kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik kepada 78 instansi negara. Instansi negara penerima predikat kepatuhan
itu terdiri atas 17 kementerian, 12 lembaga negara, 21 pemerintah provinsi dan 26 pemerintah kota, di mana Kota Denpasar masuk 10 besar. Penganugerahan predikat kepatuhan dilihat dari upaya instansi penerima predikat dalam memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam UU 25/2009 tentang pelayanan publik. Hal ini membuktikan Denpasar menjadi daerah yang sudah progresif dalam implementasi standar pelayanan publik. ‘’Dengan diberikan hasil penilaian ini, Pemkot Denpasar bisa menyempurnakan produk layanan publiknya sehingga ke depan menjadi contoh yang baik bagi daerah-daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,’’ ungkapnya. Inovasi-inovasi di Kota Denpasar yang dilakukan selama ini serta terobosan progresif, lanjutnya, cukup mampu mengangkat citra pelayanan publik di Kota Denpasar semakin baik dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan suatu
benrmark bagi Kota Denpasar serta seluruh SKPD di Kota Denpasar telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan dan standar pelayanan publik. Untuk itu, Denpasar ke depan harus terus melakukan inovasi dalam bidang pelayanan publik sehingga nantinya dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. “Saya percaya Denpasar sudah semakin baik pelayanan publiknya dari waktu ke waktu,” kata Umar. Pj. Wali Kota A.A. Gede Geriya mengucapkan terima kasih kepada ORI Perwakilan Bali yang telah bersinergi dengan Pemkot Denpasar dalam melakukan perbaikan maupun bimbingan dalam percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Penghargaan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh SKPD di jajaran Pemkot Denpasar dan memperhatikan serta menindaklanjuti semua saran dari ORI Perwakilan Bali pada tahun sebelumnya. Penghargaan ini, kata Geriya, akan dijadikan pedoman dan motivasi
agar menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan publik. ‘’Untuk itu, saya harapkan ORI Perwakilan Bali selalu memberikan pembinaan ke-
pada Pemkot Denpasar agar penghargaan ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang,’’ ungkapnya. (ad276)
PENILAIAN - Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab saat penyerahan zona hijau hasil dari penilaian dan diterima Pj. Wali Kota A.A. Gede Geriya didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, Rabu (6/1) kemarin di Kantor Wali Kota Denpasar.