20 HALAMAN
NOMOR 139 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (99rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis umanis, 7 januari 2016
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Soal Publikasi Evaluasi Menteri
JK dan Jokowi Beda Sikap Yuddy Crisnandy
Jakarta (Bali Post) – Muncul dua sikap yang berbeda terhadap publikasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan publikasi itu salah satu upaya transparansi oleh pemerintah. Sementara Presiden Jokowi menegaskan, yang berhak menilai kinerja menteri-menteri adalah presiden. “Itu prinsip,” katanya hingga dua kali kepada pers. (Baca: Jokowi Soal Reshuffle di halaman ini)
BP/ant
Jokowi Soal ’’Reshuffle’’
Jangan Dikte-dikte
Jakarta (Bali Post) – Sebulan belakangan ini banyak kalangan yang menilai Jokowi perlu me-reshuffle kabinetnya. Alasannya, banyak menteri tak bekerja maksimal. Bahkan ketika Menteri PAN-RB mengeluarkan penilaian terhadap kementerian, dianggap sebuah dorongan untuk mengganti menteri yang berkinerja kurang baik. Atas reshuffle dan penilaian terhadap kinerja menteri, Presiden Jokowi menegaskan penilai kinerja menteri pada prinsipnya adalah presiden, bukan pihak mana pun, termasuk sesama kementerian. Demikian pula soal reshuflle, Jokowi menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, tidak usah ikut dorong-dorong, dikte-dikte,” katanya setelah acara Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Kementerian PUPR, Rabu (6/1) kemarin. Ia kembali menegaskan penilai kinerja menteri pada prinsipnya adalah presiden, bukan pihak mana pun. “Saya sampaikan yang menilai kinerja menteri adalah presiden. Itu prinsip,” katanya. Jokowi bahkan sampai mengulangi pernyataannya itu ketika wartawan berulang kali menanyakan perihal tersebut. “Saya ulang, yang menilai kinerja menteri adalah presiden,” katanya. Hal. 19 Paling Rendah
Bali Post/ant
RAPAT KABINET - Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat kabinet terbatas membahas aturan cuti bagi jajaran pejabat negara di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1) kemarin. Presiden menegaskan aturan baku tentang hak cuti dan libur bagi pejabat penyelenggara negara, namun tetap mengutamakan kewajiban pelayanan kepada publik.
Jokowi Tak Pernah Instruksikan Umumkan ke Publik Jakarta (Bali Post) – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hasil evaluasi kementerian Kabinet Kerja yang dibuat oleh Kemen-PAN RB Yuddy Chrisnandi seharusnya tidak disampaikan kepada publik. Karena hasil itu hanya menjadi konsumsi Presiden dan Wakil Presiden. Dia menjelaskan, sebelumnya Menteri Yuddy pernah menyampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden mengenai evaluasi kementerian Kabinet Kerja, dan ketika itu tidak diketahui oleh seluruh anggota kabinet. “Tetapi tidak pernah ada
perintah atau instruksi Presiden untuk menyampaikan kepada publik. Jadi ini bentuk dari kreativitas dari Pak Menteri Yuddy, Profesor Yuddy, untuk menyampaikan kepada publik. Seyogianya tidak disampaikan kepada publik,” kata Pramono, Rabu (6/1) kemarin. Pramono Anung mengatakan dalam melakukan evaluasi kinerja menteri, Presiden Jokowi hanya akan berkonsultasi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi pihak mana pun untuk melakukan evaluasi tersebut, termasuk oleh
menteri di Kabinet Kerja. Menanggapi reaksi Presiden Jokowi tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan penilaian LAKIP tidak ada kaitannya dengan isu reshuffle. “Jadi ini tidak ada tendensi politik apa pun, jadi tidak perlu ada yang tersinggung. Presiden memiliki paramater sendiri untuk menilai kinerja menterinya,” kata Yuddy sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas. Hal. 19 Memperbaiki Diri
Viraguna Bagoes Oka
’’Pemimpin Bali kini wajib melakukan terobosan luar biasa dalam mengelola SDM Bali. Libatkan semua komponen, jangan larut dalam kepentingan politik, pemimpin di Bali idealnya bisa memfasilitasi agenda ini.’’ Prof. Sutjaja
Pramono Anung Sekretaris Kabinet
Angie Sebut Ibas dan Anas
Rapatkan Barisan, Langkah Cerdas dan Berani BALI tak bisa lagi lalai melakukan perlindungan terhadap budaya dan menghadapi persaingan global. Bali harus melakukan terobosan luar biasa dan mengembangkan daya kreatif agar tetap bisa menjaga kearifan lokal di tengah gempuran teknologi dan budaya asing. Langkah luar biasa bisa dijabarkan dengan membentuk karakter generasi muda Bali yang berbudaya, berdikari dan memiliki daya saing. ‘’Gerakan luar biasa membangun SDM Bali bisa dilakukan dengan tetap menjaga bahasa ibu yakni bahasa Bali sebagai inti dari pewarisan budaya dan memberikan bobot tambahan berupa penguasaan bahasa Inggris untuk memenangkan persaingan merebut peluang ekonomi,’’ ujar Prof. Sutjaja, Rabu (6/1) kemarin. Ia mengatakan tahun 2016 yang menjadi babak awal pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus diposisikan sebagai momentum membenahi karakter SDM krama Bali. Ia mengingatkan tahun ini, jangan dilewati dengan perilaku seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika tak ingin tergilas, semua komponen Bali harus mulai merapatkan barisan dan melakukan langkah cerdas, cepat dan berani. ‘’Orang Bali jangan lagi merasa puas sebagai pelayan hotel dan terobsesi menjadi pegawai negeri saja. Harus kreatif mengelola peluang dan bekali diri dengan keterampilan,’’ ujarnya. Salah satu keterampilan yang mudah dikuasai adalah menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional dan bahasa ‘’komersial’’ untuk menghadapi era baru peradaban dunia. Hal. 19 Bahasa Inggris
“Tetapi tidak pernah ada perintah atau instruksi Presiden untuk menyampaikan kepada publik. Jadi ini bentuk dari kreativitas dari Pak Menteri Yuddy, Profesor Yuddy, untuk menyampaikan kepada publik. Seyogianya tidak disampaikan kepada publik.”
Sidang Korupsi Nazar
Terobosan Luar Biasa Mengelola Bali
’’Regulasi harus dibuat. Kelemahan dalam penguasaan bahasa dan keterampilan membuat orang Bali terpinggirkan. Bali harus bangkit dengan terobosan luar biasa, jika mau memenangkan persaiangan.’’
Kata Jusuf Kalla, publikasi laporan kinerja itu menunjukkan bahwa pemerintah itu transparan. ‘’Nanti kalau (pemerintah) tidak transparan, pengamat mengkritik. Sekarang (sudah) transparan masih dikritik juga. Jadi pilih mana, transparan atau tertutup?” katanya, di Jakarta, Rabu (6/1) kemarin. Pengumuman hasil evaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sudah dilakukan pada pertengahan Desember 2015 di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. “Ini menjadi cara mengevaluasi dan meningkatkan kinerja kita semua, karena apa pun yang kita lakukan jika tanpa evaluasi maka tidak akan bisa diketahui penilaiannya, baik secara makro maupun mikro,” kata Kalla. Hal. 19 Rapor Siswa
Bali Post/ant
BERSAKSI - Angelina Sondakh usai bersaksi pada sidang terdakwa M Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/1) kemarin.
Jakarta (Bali Post) – Nama Edhi Baskoro alias Ibas dan nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali muncul dalam persidangan dengan tersangka Muhammad Nazaruddin. Kali ini nama Ibas dan Anas disebut oleh mantan anggota DPR-RI Fraksi Demokrat Angelina Patricia Pinkan Sondakh (Angie). Keduanya disebut turut merestui proyek-proyek di Kemendiknas yang akan digarap Permai Group, perusahaan milik Muhammad Nazaruddin. Kata Angie, awalnya sekitar tahun 2010, saat pertama kali sebagai anggota DPR, dikenalkan Nazaruddin yang kala itu menjabat Koordinator Banggar Fraksi Demokrat kepada Mindo Rosalina Manulang. ’’Dikenalkan sebagai temannya saja,’’ kata Angie saat menjawab pertanyaan JPU KPK Kresno Anto Wibowo dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/1) kemarin. Dalam pertemuan perdananya dengan Rosa, memang tidak ada pembahasan soal proyek yang akan digarap oleh perusahaan Nazar. Namun tak
lama berselang, atas perintah Nazar, ia pun diminta untuk menyetujui sejumlah proyek yang disodorkan Nazar melalui Rosa. ’’Jadi Pak Nazar yang katakan untuk pekerjaan-pekerjaan kegiatan terdakwa, nanti di isi sama Rosa,’’ tuturnya. Atas perintah tersebut, selaku anggota sekaligus sekretaris banggar, dirinya pun tak bisa berkutik. Karena, menurut Nazar, perintah untuk menggolkan proyek-proyek yang akan digarap melalui Rosa tersebut atas seizin Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan sang ‘’Pangeran’’. ‘’Kalau Nazar bilang itu (penggarapan proyek) perintah ketum dan izin pangeran. Ketum pada waktu itu Anas Urbaningrum,’’ ujar Angie tanpa menyebut nama asli sang ‘’pangeran’’. Atas jawaban Angie tersebut, jaksa pun tergelitik menggali lebih dalam siapa pangeran yang dimaksud Angie. Pasalnya dalam pengakuannya, Angie hanya menyebut nama Anas saja. ’’Siapa pangeran?’’ tanya JPU KPK Roy Riyadi kepada Angie. Hal. 19 Putra Petinggi
Diskusi ”Menuju SDM Bali Berkualitas dan Berbudaya” (2)
Tujuh Aspek Pengembangan SDM Bali Ada tujuh aspek yang perlu dikembangkan untuk pengembangan SDM Bali yang berbasis budaya. Di antaranya, aspek spiritual, komunikasi, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu ada lima poin menuju SDM yang berkualitas dan berbudaya. Di antaranya, dedikasi, jujur, inovatif, tekun, dan ulet. Demikian terungkap dalam diskusi “Menuju SDM Bali Berkualitas dan Berbudaya” serangkaian Penganugerahan Anugerah Pers K. Nadha Nugraha di Wantilan Gedung Pers Bali Ketut Nadha, Denpasar, Selasa (5/1).
A.A. Ngurah Alit Wiraputra
I Made Suartha
KETUA Kadin Bali A.A. Ngurah Alit Wiraputra, S.H., M.H. menyatakan orang Bali memiliki kearifan lokal yang sangat adiluhung, bahkan telah menjadi bagian dunia internasional dan sangat dikagumi. Oleh karena itu, SDM Bali harus menggali dan mendalami kearifan lokalnya. Jadilah orang Bali yang tabah, jujur, setia, dan berbudaya. “Orang Bali itu apa yang dilakukan selalu ikhlas, selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Keikhlasan ini selalu menempatkan kepentingan orang di atas kepent-
ingan sendiri pasti akan mendapatkan pahala yang besar dan nanti ke depannya kita akan dapat lebih banyak lagi,” ujarnya. Wiraputra berharap generasi muda Bali tidak menjadi SDM pekerja namun SDM pengusaha. Terlebih, Bali masih kekurangan pengusaha dari rasio 4 juta jumlah penduduk Bali, pengusahanya baru sekitar 28 ribu. Padahal minimal seharusnya 2 persen atau 80 ribu pengusaha. Hal. 19 Bisa Bersaing
grafis/asd/Bali Post