Edisi Kamis 6 September 2018 | balipost.com

Page 1

16 HALAMAN

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

Bali Post

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

kamis wage, 6 september 2018

NOMOR 20 TAHUN KE 71

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

ERA BARU BALI

BERSINERGI DAN MANDIRI

MEMBANGUN Bali memerlukan sinergi dan terobosan strategis. Bali mestinya bisa menjadi provinsi yang mandiri dan cerdas dalam mengelola potesi daerahnya. Kearifan lokal tentu harus menjadi identitas gerakan mengawal era baru Bali. Pandangan itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cok Ace setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (5/9) kemarin. Wayan Koster menyatakan kemadirian Bali bukanlah satu hal yang mustahil untuk dicapai. ‘’Mandiri dalam konteks ini adalah terbangunnya daya tahan Bali, baik dari sisi energi, ekonomi termasuk ketahanan pangan,’’ jelasnya. Mandiri juga bisa dijabarkan dalam bentuk menguatnya daya saing SDM Bali. Untuk ketahanan energi, langkah ke arah itu perlu dibuatkan master plan. Program dan strategi ke arah itu mestinya disikapi bersama dalam konteks one island one management. Walaupun

otonomi di tingkat kabupaten, sepanjang ada kemauan, semangat dan dukungan regulasi tentu hal ini bisa dijabarkan. ‘’Saya bersama wakil gubernur dan legislatif tentu akan melakukan koordinasi dalam hal ini. Semangat untuk mandiri mestinya didukung oleh kemauan untuk membangun komunikasi dan bersinergi,’’ jelasnya. Untuk itulah koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/kota akan dibangun. ‘’Demi Bali mandiri, kita harus bersatu. Era baru Bali mesti memberikan kontribusi yang jelas bagi Bali dan ma-

syarakat Bali,’’ tegasnya. Wayan Koster juga mengaku akan melakukan terobosan dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi Bali. Pemetaan dan optimalisasi sektor pertanian tentu akan menjadi awal dari gerakan ini. Pelibatan masyarakat Bali dalam konteks ini tentu akan menjadi daya dukungnya. ‘’Ketergantungan Bali atas produk pertanian dari luar Bali jelas merupakan tantangan. Ini harus diurai bersama dengan program yang jelas,’’ ujarnya. Hal. 15 Budaya Bali

Pergub Cegah Pariwisata Duplikasi SIAPA yang tak mengenal Bali? Tujuan wisata dunia yang dikenal dengan Pulau Dewata ini memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lain di Indonesia, bahkan dunia. Sayang, ciri khas ini mulai luntur tergerus dengan pariwisata buatan yang cenderung masif dan tidak terbendung. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati tidak

Pemerintahan Terhenti

Malang Tunggu Diskresi Mendagri Malang (Bali Post) – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Abdurrochman menyatakan belum menerima salinan diskresi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, terkait dengan keberlanjutan roda pemerintahan Kota Malang. Pemerintahan Kota Malang saat ini sedang terhenti, sebanyak 41 anggota dari total 45 orang anggota DPRD Kota Malang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Kota Malang periode 20142019. ‘’Saya mendapatkan informasi dari teman-teman media, Pak Sutiaji (Plt. Wali Kota Malang) sudah menerima diskresi yang isinya bahwa lima orang (anggota DPRD tersisa) itu sudah kuorum. Tapi saya belum tahu, karena Pak Sutiaji saya hubungi tidak bisa,’’ kata Abrrochman, di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (5/9) kemarin. Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut mengatakan, dia hanya

mendapatkan sedikit informasi terkait dengan diskresi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tersebut. Ia mengaku Sekretaris Daerah Kota Malang juga belum memberikan informasi apa pun. Saat ini anggota DPRD Kota Malang yang aktif hanya tinggal lima orang. Kelima orang tersebut adalah Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Abdurrachman, kemudian Tutuk Hariyani, Priyatmoko Oetomo, Subur Triono, dan Nirma Chris Desinindya. Partai politik tengah menggodok proses Pergantian Antar-Waktu (PAW) untuk mengisi kekosongan yang ada. Namun, proses pergantian tersebut masih terkendala dengan status anggota partai yang belum mau mundur dari jabatannya, atau partai tersebut belum memecat anggota yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Abdurrachman merupakan anggota DPRD Kota Malang yang dilantik pada 10 Juni 2017 melalui proses PAW, menggantikan Rasmuji (alm) yang meninggal dunia pada 17 Maret 2017. Hal. 15 Wali Kota

menampik perihal tersebut. Bahkan, pria yang kesehariannya bergelut di sektor pariwisata ini khawatir budaya yang menjadi kebanggaan akan sirna. ‘’Memang kita melihat ada pergeseran dari pariwisata budaya ke pariwisata buatan. Saya khawatir, kalau dibiarkan Bali akan tercabut dari akar budayanya,’’ ungkapnya. Hal. 15 Satu Pintu

Bali Post/kmb

BERITA ACARA - Wayan Koster menandatangani berita acara pelantikan disaksikan Presiden Jokowi, Rabu (5/9) kemarin.

100 Hari Gubernur Jabar dan Jateng

Ridwan Realisasi Janji, Ganjar Fokuskan Ekonomi Jakarta (Bali Post) Sembilan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9) kemarin. Dua di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Lantas

apa program 100 hari mengawali kepemimpinan mereka di Jabar dan Jateng? Ditemui usai pelantikan, Gubernur Ridwan Kamil didampingi wakilnya, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan akan merealisasikan janji-janji selama kampanye. Di antaranya, program satu perusahaan

satu desa, satu pesantren satu produk, program kesehatan dan pariwisata. ‘’Program 100 hari kami banyak, seperti 1 perusahaan 1 desa, 1 pesantren 1 produk, program kesehatan dan pariwisata. Pokoknya sampai Desember banyak program unik,’’ ungkap Ridwan Kamil.

Terkait penyelenggaraan anggaran, Ridwal Kamil mengakui telah membentuk tim khusus untuk turut merancang APBD, sehingga sejalan dengan program yang telah dicanangkan. Hal. 15 Ekonomi Lokal

Pelemahan Rupiah Tak Wajar

OJK Awasi Spekulan Valas

Wimboh Santoso

Bali Post/ist

Jakarta (Bali Post) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengintensifkan pengawasan transaksi valas di perbankan untuk mencegah aksi spekulasi yang menjadi salah satu penyebab jatuhnya nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir. ‘’Pengawasan yang ketat dan intensif untuk memastikan transaksi valas dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan underlying (dokumen bukti),’’ kata Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot, Rabu (5/9) kemarin. Langkah OJK ini diambil menyusul pergerakan nilai tukar rupiah yang sudah jatuh terlalu dalam. Posisi kurs rupiah di pasar spot pada Rabu pukul 14.00 WIB di level 14.933 per dolar AS. Selain OJK, regulator di bidang moneter, Bank Indonesia, juga memastikan akan mengawasi transaksi pembelian valas, khususnya pembelian yang hanya berdasarkan spekulasi dan tidak disertai dokumen jaminan (underlying). ‘’BI punya ketentuan pembelian dolar AS itu harus ada underlying-nya. Kita harus membedakan antara pembelian yang sesuai kebutuhan

dan memiliki underlying (dokumen bukti) dengan pembelian yang lain,’’ kata Perry. BI dan OJK sudah mengawasi aksi pembelian valas dalam jumlah besar ke perbankan sebelum timbul sentimen negatif akibat gejolak perekonomian di Turki dan Argentina. Hasil pengawasan saat itu, semua pembelian valas disertakan underlying. ‘’Waktu itu tidak ada (yang membeli valas tanpa underlying), tetapi sekarang kami lakukan lagi,’’ ujar Perry. Saat ini pelemahan rupiah, diakui Perry, sudah tidak wajar karena sangat tidak mencerminkan nilai fundamentalnya. Secara tahun berjalan, sejak awal tahun hingga 5 September 2018, rupiah sudah me lemah 8,2 persen. Posisi kurs rupiah di pasar spot pada Rabu pukul 14.00 WIB di level 14.933 per dolar AS. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini kebijakan ekonomi pemerintah bisa membantu stabilisasi nilai tukar rupiah, meski dampaknya belum terlihat dalam waktu dekat.

‘’Kita sudah bergerak, tapi secepat-cepatnya bergerak, respons di pasar tidak kalah cepatnya. Jadi artinya perlu waktu, sehingga kita percaya hari-hari ini kurs akan lebih tenang dibandingkan hari-hari kemarin,’’ kata Darmin, Rabu kemarin. Darmin mengatakan kebijakan ekonomi pemerintah telah diupayakan untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan yang saat ini masih tercatat defisit dan menjadi salah satu penyebab terjadinya perlemahan rupiah. Upaya tersebut, antara lain dengan memperbaiki proses kemudahan berusaha melalui sistem pelayanan terpadu (OSS) untuk mendorong investasi berbasis ekspor maupun subtitusi impor dan memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha. Kemudian, tambah Darmin, pemerintah mendorong pemanfaatan bahan bakar biodiesel (B20), untuk mengurangi impor BBM terutama solar dan menekan impor migas, yang selama ini rutin menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan. (ant)

Diprotes Warga

BTID Gagal Buka Kanal

Denpasar (Bali Post) – Rencana PT Bali Turtle Island Development (BTID) membuka kanal di Pantai Melasti, Serangan tidak berjalan mulus. Bahkan, pengerjaan tahap awal dengan membuat pagar di ujung kanal, mendapat protes keras dari para nelayan dan warga setempat. Akibatnya, pelaksanaan proyek pembuatan pagar urung dilakukan, Rabu (5/9) kemarin. Tanda-tanda akan ada penggarapan proyek pembukaan kanal di pantai utara Serangan sudah terlihat sejak pagi. Beberapa perwakilan dari BTID sudah ada di lokasi. Termasuk beberapa petugas security BTID. Namun, para nelayan juga terlihat berkum-

pul agar pekerjaan pemagaran tidak dilakukan. Adu argumen pun tak terelakkan dari perwakilan nelayan dengan pelaksana proyek, Desman. Nelayan setempat meminta agar proyek pembukaan kanal tidak dilakukan, termasuk pemagaran. ‘’Kalau sudah dipagari, itu artinya proyek sudah jalan. Saya minta jangan dulu dilakukan pekerjaan apa pun, karena sudah ada kesepakatan waktu pertemuan di Kantor BTID kemarin,’’ ujar salah seorang nelayan, Wayan Sekup. Namun, Desman tetap bersikukuh agar diberikan memasang pagar sepanjang 10 meter dari ujung kanal ke utara. ‘’Saya hanya pelaksana, kalau keberatan si-

lakan sampaikan kepada pimpinan saya. Saya hanya pelaksana,’’ ujarnya berkalikali. Lama-kelamaan, warga yang mendatangi lokasi tersebut semakin ramai. Bahkan, Kapolsek Denpasar Selatan juga turut hadir. Demikian juga Bendesa Adat Serangan Made Sedana, serta tokoh masyarakat lainnya. Tokoh setempat, Wayan Loka, meminta agar BTID menunda dulu pekerjaan untuk membuka kanal. Ia ingin BTID menunjukkan dulu izinizin yang telah dimiliki untuk pembukaan kanal tersebut. Selain itu, Loka juga sempat membacakan beberapa poin kesepakatan yang pernah ditandatangani kedua belah pihak. Adapun poin-poin pent-

ing itu, di antaranya pembuatan kanal tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. ‘’Bila sekarang ini kanal dibuka, lalu di mana para nelayan ini akan mencari penghidupan. Sudah banyak potensi yang berhasil digali, dan bila kini dibuka, jelas akan merugikan kami,’’ ujar Loka. Setelah terjadi dialog yang cukup alot, akhirnya Bendesa Adat I Made Sedana meminta BTID menunda dulu pekerjaannya, sambil menunggu izin. Selain itu, pihaknya juga akan kembali berkoordinasi dengan jajaran manajemen BTID untuk mencari solusi yang terbaik. Terhadap saran itu, akhirnya pelaksana proyek menunda pembuatan pagar. (kmb12)

Bali Post/ara

KANAL - Rencana BTID membuka kanal di pantai utara Serangan mendapat protes dari warga dan nelayan Serangan. Tampak warga sedang menyampaikan alasan penolakan pembukaan kanal tersebut kepada pelaksana proyek.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi Kamis 6 September 2018 | balipost.com by e-Paper KMB - Issuu