Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Jokowi Kecewa, PLN Tak Punya ’’Back-up Plan’’ Jakarta (Bali Post) – Pemadaman total listrik (blackout) di sebagian wilayah di Pulau Jawa, Minggu (4/8), menimbulkan kekecewaan masyarakat. Kembali PLN sebagai perusahaan monopoli di bidang listrik gagal memberikan pelayanan prima. Terlebih lagi makin terlihat tidak adanya rencana cadangan (back-up plan) saat terjadi masalah teknis yang fatal. Presiden Jokowi bahkan menumpahkan kekecewaan akibat ketiadaan back-up plan dari PLN. Kekecewaan Presiden Jokowi terungkap saat kunjungannya ke Kantor Pusat PLN, Senin (5/8) kemarin. Tegas dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta PT PLN (Persero) untuk segera membenahi gangguan aliran listrik dan memiliki kalkulasi yang benar agar pemadaman listrik tidak terulang lagi dan tidak merugikan masyarakat. ‘’Saya minta tidak terulang lagi, itu saja,’’ kata Presiden setelah menerima penjelasan dari Plt. Dirut PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani. Jokowi langsung meninggalkan pertemuan setelahnya. Banyak yang menyebutkan bahwa sikap Jokowi ini bentuk kekecewaan, bahkan kemarahan terhadap manajemen PLN. Presiden Jokowi mendatangi Kantor Pusat PT PLN (Persero) untuk mengetahui langsung penyebab padamnya listrik di sebagian Jawa. Presiden didampingi
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Presiden Jokowi pada awal pertemuan dengan Direksi PLN menyampaikan bahwa peristiwa pemadaman di Jawa ini pernah terjadi pada tahun 2002 dan peristiwa itu semestinya menjadi pelajaran berharga agar tidak terjadi lagi. Namun, saat ini terjadi sejak Minggu (4/8) siang. Presiden mempertanyakan dalam sebuah manajemen besar PLN mestinya ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi dengan manajemen besar. ‘’Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya menurut saya ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapai dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan ada
back-up plan,’’ kata Jokowi. Presiden Jokowi juga melemparkan pertanyaan yang menyebutkan bahwa PLN harusnya dapat memprediksi dan menangani masalah yang muncul karena perusahaan listrik tersebut diisi oleh orang-orang yang berpengalaman. ‘’Pertanyaan saya, bapak, ibu, semuanya kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik kan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi kalau akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop,’’ katanya. Dalam pemberitaan sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memohon maaf kepada masyarakat atas padamnya aliran listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang terjadi Minggu (4/8) mulai pukul 11.48 WIB. Hal. 15 Merugikan
’’Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya menurut saya ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan ada back-up plan.’’ Presiden Jokowi
MINTA PENJELASAN — Presiden Jokowi didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat pertemuan di Kantor PLN, Senin (5/8) kemarin, untuk meminta penjelasan Direksi PLN terkait peristiwa pemadaman listrik berjam-jam yang terjadi di hampir seluruh Pulau Jawa pada Minggu (4/8).
Kongres PDI-P akan Dibuka Megawati Denpasar (Bali Post) Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan membuka Kongres V PDI Perjuangan di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar pada pukul 13.00 Wita, 8 Agustus mendatang. Kongres juga dihadiri Presiden Jokowi yang akan memberikan sambutan. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster yang juga Ketua Panitia Pelaksana Kongres V, Senin (5/8) kemarin. Koster juga menegaskan bila kongres sudah siap dilaksanakan di Bali. ‘’Tanggal 7 akan diadakan Malam Budaya Nusantara. Semua daerah akan menampilkan seninya. Jadi kongres kali ini diwarnai oleh wajah kebudayaan daerah di Indonesia,’’ ujarnya. Koster menambahkan, unsur kebudayaan turut ditonjolkan dalam kongres karena PDI Perjuangan merupakan partai yang berideologi Tri Sakti Bung Karno. Salah satunya berkepribadian dalam kebudayaan. Dengan adanya Undang-undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka kebudayaan di Indonesia ini harus dibangun dengan serius dan komitmen yang kuat. ‘’PDI Perjuangan akan menjadi partai dengan petugas partainya di eksekutif dan legislatif untuk mendorong secara kuat tentang penguatan budaya di masing-masing daerah. Saya kira ini adalah satu strategi yang sangat bagus untuk membangun bangsa kita,’’ terangnya. Menurut Koster, semua partai koalisi juga diundang dan telah memastikan untuk hadir saat pembukaan kongres. Termasuk Prabowo Subianto yang menjadi rival Joko Widodo dalam perhelatan Pilpres 2019. ‘’Saya mendengar beliau akan hadir,’’ kata Gubernur Bali ini. Terkait kemungkinan kader PDI Perjuangan Bali duduk di DPP, Koster menyebut selama ini memang selalu ada. Selaku Ketua DPD, ia sendiri akan mengajukan. (kmb32)
Wayan Koster
Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Jelang Kongres V PDI-P
Megawati Ziarah di Makam Bung Karno
Blitar (Bali Post) – Jelang pelaksanaan Kongres V PDI-P di Bali pada 8-11 Agustus 2019, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri ziarah ke makam mantan Presiden Soekarno yang juga ayahandanya di makam Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar. Sejumlah pengurus DPP, DPD PDI-P Jawa Timur dan DPC Blitar ikut menemani. Setelah ziarah, Megawati diagendakan ke Bali memantau persiapan pelaksanaan kongres. ‘’Kegiatan ketua umum ziarah ke makam Bung Karno. Ini bagian dari rangkaian kegiatan Kongres PDI-P di mana sebelum menuju ke lokasi kongres di Bali, ibu ketua umum didampingi DPP PDI-P dan juga beberapa kepala daerah ziarah ke makam Bung Karno,’’ kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah ditemui setelah ziarah di makam Bung Karno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Senin (5/8) kemarin. Sejumlah petinggi DPP PDIP yang ikut ziarah tersebut selain Ahmad Basarah juga ada Djarot Saiful Hidayat, Idham Samawi, Andres Hugo Pareira, dan sejumlah petinggi lainnya. Juga terdapat beberapa pengurus PDI-P dari tingkat DPD Jawa Timur hingga daerah.
ZIARAH — Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri usai melakukan ziarah ke makam mantan Presiden Soekarno yang juga ayahandanya di makam Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar. Ziarah dilakukan jelang pelaksanaan Kongres V PDI-P di Bali, 8-11 Agustus 2019. Sedangkan beberapa kepala daerah yang ikut misalnya Pelaksana Tugas Wali Kota Blitar Santoso, Bupati Blitar Rijanto, serta Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Ahmad mengatakan, setelah ziarah rombongan akan melanjutkan perjalanan kembali ke Malang menuju Bandar Udara Abdulrachman Saleh menuju ke Bali untuk persiapan Kongres PDI-P yang kelima tersebut.
Megawati dan rombongan tiba di makam sekitar pukul 14.00 WIB lewat jalur darat dari Malang ke Blitar. Dengan pengawalan yang ketat, rombongan naik mobil dan langsung ke makam. Begitu tiba di makam, rombongan langsung masuk ke areal makam. Namun, wartawan tidak diizinkan masuk serta di pendopo areal makam, sehingga hanya menunggu di luar pendopo. (ant)
Targetkan Tambahan PAD hingga Rp 63,3 Miliar
Denpasar (Bali Post) Terhitung sejak Senin (5/8) kemarin, Pemprov Bali kembali memberlakukan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Terbitnya Pergub No.28 Tahun 2019 menjadi dasar hukum dari kebijakan yang lebih populer disebut pemutihan tersebut. Kali ini pemutihan digenjot untuk menunjang ‘’tambahan’’ pendapatan dalam APBD Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019. ‘’Kebijakan pemutihan ini dari sisi fiskal cukup signifikan karena diperkirakan bisa meningkatkan pendapatan daerah Rp 63,3 miliar lebih,’’ ujar Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menyosialisasikan pemberlakuan Pergub No.28 Tahun 2019 di Kantor Bapenda Provinsi Bali, kemarin. Menurut Dewa Indra, perkiraan tersebut didasarkan pada asumsi semua wajib pajak yang masih menunggak menunaikan kewajibannya. Saat ini data kendaraan yang ditargetkan untuk dapat memanfaatkan pemutihan diperkirakan sebanyak 118.554. Oleh karena itu, kepala-kepala UPT Samsat di kabupaten/kota diharapkan aktif menyebarluaskan informasi pemutihan kepada masyarakat. Termasuk memberikan pelayanan terbaik, bahkan kalau perlu dengan upaya ‘’jemput bola’’. ‘’Angka perkiraan itu penting karena sudah kami hitung dalam APBD Perubahan yang tadi disampaikan Gubernur di DPRD. Perkiraan Rp 63,3 miliar menjadi bagian dari total Rp 175 miliar lebih
rencana peningkatan pendapatan dalam APBD Perubahan. Setiap rupiah dalam penerimaan itu juga sudah diposisikan untuk dibelanjakan,’’ jelasnya. Meski demikian, Dewa Indra menyadari kebijakan pemutihan mestinya tidak boleh terlalu sering dilakukan. Sebab, hal ini akan mudah terbaca oleh masyarakat dan akhirnya tidak mendidik. Masyarakat akan cenderung terlambat membayar pajak karena merasa akan ada pemutihan. Sementara Pemprov Bali sejak 2016, setiap tahunnya selalu menggelontorkan kebijakan tersebut. ‘’Ini memang agak dilematis. Tapi kalau tidak kita lakukan, ada problem pada data wajib pajak kita tidak real time. Kemudian lost potensi terhadap penerimaan pajak kita,’’ imbuh Ketua Tim Pembina Samsat Provinsi Bali ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Made Santha mengatakan, dalam lima tahun terakhir pihaknya memang ingin mengetahui data potensi pajak real sehingga pajak bisa dihitung lebih realistis. Termasuk dalam membuat proyeksi yang benar sesuai penghitungan tersebut. Hasilnya sekarang, hampir 80 persen data sudah bagus. ‘’Saya masih membersihkan data kurang lebih 15-20 persen. Sebagian besar data kendaraan roda dua. Dari pemutihan yang kita targetkan di 2019 ini, 92 persennya adalah sepeda motor. Hanya 8 persen yang roda empat,’’ ujarnya. Hal. 15 Tidak Terlalu Besar