Edisi 06 Juni 2018 | balipost.com

Page 1

16 HALAMAN

NOMOR 273 TAHUN KE 70

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Jadi Pelayan Masyarakat, Bangun Birokrasi Sederhana dan Bekerja Cepat Menyemut, Warga Desa Taro dan Bonbiu Gianyar Sambut Koster-Ace

Menang 6,4 Persen, Mantra-Kerta Ajak Waspadai Kecurangan Pilkada PENCOBLOSAN Pilgub Bali 2018 tinggal dalam hitungan hari. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta (MantraKerta), dalam hasil survei lembaga survei independen terpercaya menunjukkan unggul atas lawannya. Penasihat Koalisi Rakyat Bali (KRB) Made Mudarta dalam keterangannya di Denpasar, Selasa (5/6) kemarin, menyatakan dalam survei, pasangan calon nomor urut 2 (Mantra Kerta ) unggul 6,4% atau 53,2% suara dibandingkan dengan calon lain dengan jumlah swingvoter

atau pemilih yang belum menentukan pilihan 14,8%. ‘’Jika pada hari pencoblosan 27 Juni 2018 pemilih yang belum menentukan pilihan (14,8%) terbagi merata secara proporsional, maka sudah dapat dipastikan MantraKerta sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk memimpin Provinsi Bali 2018-2023,’’ ucap Mudarta. Menurut Mudarta, dari sisi peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu dengan selisih kemenangan dengan persentase sebesar 6,4% tidak bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Hal. 15 Lebih Kecil

MANTRA-KERTA - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta).

Jumlah Sepeda Motor di Bali Turun 500.000

SIAP MEMENANGKAN - Warga Desa Pakraman Bonbiu Kecamatan Blahbatuh, Gianyar menyatakan siap memenangkan Koster-Ace. MEMASUKI tahap akhir kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018, dukungan terhadap Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace), bukannya menyurut, sebaliknya justru makin menguat. Terbukti, saat menghadiri simakrama di Desa Taro Kecamatan Tegallalang dan Desa Bonbiu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, Senin (4/6), paslon yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, PKB, PPP, PAN dan PKPI disambut oleh ribuan warga serta belasan baleganjur. Sekitar lima ribu warga se-Kecamatan Tegallalang terlihat begitu antusias menyambut pasangan calon pemimpin Bali periode 2018-2023. Akibat membeludaknya warga, Koster-Ace harus berjalan kaki menuju tempat acara sejauh 500 meter di Wantilan Desa

Taro Kaja. Di sebelah kanankiri jalan, warga berdiri berjejer mengelu-elukan KosterAce. Ikut mendampingi Ketua Tim Pemenangan Koster-Ace Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel Winarta, Korwil Partai Hanura Wilayah Bali Kadek ‘’Lolak’’ Arimbawa, Kadek Diana (anggota F-PDI Perjuangan DPRD Bali), Made Budastra (anggota F-PDI Perjuangan DPRD Bali), Nyoman Parta (FPDI Perjuangan DPRD Bali), serta pengurus partai pengusul dan pendukung. Tokoh masyarakat Desa Taro I Nyoman Ondo Wirawan menyatakan optimis KosterAce akan terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023. ‘’Beliau bukan lagi calon tapi sudah gubernur. Karena apa? KosterAce sudah menang mutlak di delapan kabupaten. Kami di Desa Taro yang terdiri dari 14 banjar sudah bulat mendu-

Subsidi Solar Rp 2.000/Liter Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan keputusan penambahan subsidi solar menjadi Rp 2.000 per liter sudah sesuai dengan pembahasan dan kesepakatan dari berbagai pihak terkait. ‘’Itu akan cukup memadai dikombinasikan dengan beberapa langkah yang dilakukan oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN di dalam menjaga Pertamina melalui beberapa blok produksinya bisa mendapatkan tambahan penerimaan,’’ kata Sri Mulyani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/6) kemarin. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyatakan bahwa kebijakan penambahan subsidi tersebut telah dihitung bersama dengan Pertamina, PLN, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu masyarakat, kondisi BUMN dan kesehatan APBN. ‘’Dari hitungan kebutuhan konsumsi maupun harga yang sekarang ini berlaku di pasar dibandingkan dengan harga penetapan yang ada di dalam APBN, kami memperkirakan bahwa untuk Pertamina perlu ditingkatkan supaya kondisi keuangannya tetap bisa berjalan secara baik,’’ katanya. Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah telah menetapkan kenaikan subsidi untuk BBM jenis solar dari Rp 500 menjadi Rp 2.000 per liter. ‘’Kalau dulu untuk solar dibantu pemerintah Rp 500 sekarang ada tambahan Rp 1.500 menjadi Rp 2.000. Nah ini dengan APBN yang sekarang bisa dilakukan dengan rambu-rambu yang ada dalam UU APBN sudah dipastikan bisa,’’ ujar Rini Soemarno. (ant)

kung Koster-Ace,’’ tegasnya. Selanjutnya, Ondo Wirawan mengharapkan agar setelah Koster-Ace terpilih ikut membantu pelestarian lembu putih Taro yang disakralkan oleh umat Hindu di Bali. ‘’Memang sudah ada bantuan dari kabupaten seluruh Bali, tapi masih kurang. Kami di sini tiap bulan mesti mengeluarkan Rp 50 juta. Setelah Pak Koster terpilih, kami mohon agar nanti dibantu juga dari Pemprov Bali,’’ harapnya. Di lokasi kedua, Desa Bonbiu, Wayan Koster juga disambut antusias lima ribuan warga yang berjubel sepanjang jalan menuju Wantilan Desa Pakraman Bonbiu. Warga yang sebagian besar mengenakan pakaian berwarna merah membuat pemandangan di sekitar lokasi simakrama bagai lautan merah. Hal. 15 Pemimpin Cerdas

Pemprov Genjot Pendapatan dari Sewa Aset PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali selama ini didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tahun 2018 ini, pendapatan dari PKB diproyeksikan sebesar Rp 1,254 triliun, sedangkan BBNKB Rp 1,141 triliun. Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2017, tercatat ada 2.988.356 unit kendaraan aktif di Bali. Dari jumlah itu, sebanyak 2.501.217 unit adalah sepeda motor. Jumlah sepeda motor ini terhitung lebih rendah bila dibandingkan tahun 2015. Pada tahun itu jumlahnya 3.015.287 unit. Penurunan jumlah sepeda motor itu, tentu berimplikasi pada PAD dari PKB maupun BBNKB. Pemprov Bali saat ini mencoba untuk menggenjot PAD dari sektor lain.

Dimulai dengan mengajukan dua ranperda ke DPRD Bali beberapa waktu lalu. Yakni Ranperda tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah dan Raperda tentang Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Ranperda tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah erat kaitannya dengan optimalisasi aset milik Pemprov Bali. ‘’Ranperda ini kita akan bahas lebih lanjut karena ada banyak permasalahan aset di Bali. Nanti dari sewamenyewa maupun bagi hasil itu akan diatur zonasinya, mana daerah bisnis, daerah pariwisata, mana daerah pertanian,’’ ujar Ketua Pansus Ranperda tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah, I Ketut Tama Tenaya, Selasa (5/6)

kemarin. Untuk daerah pertanian, lanjut Tama, akan diberikan semurah-murahnya asalkan tetap difungsikan untuk mempertahankan pertanian. Dengan demikian, pertanian Bali tetap terjaga dan tidak habis. Sedangkan untuk daerah bisnis dan pariwisata, akan ada tim appraisal yang diminta melakukan audit. ‘’Kita minta mengaudit dulu nilainya, strategis tempatnya. Nanti besar nilai nominalnya itu diatur dalam peraturan gubernur lebih lanjut. Kalau perda sekarang (Perda No.2 Tahun 1992) kan sama nilainya, makanya murah,’’ jelas politisi PDI-P ini. Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Tjok Gede Asmara Putra Sukawati, mengatakan, ranperda

ini untuk mengoptimalkan pendapatan di luar pajak. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dibagi dalam dua kategori. Yakni, laba atas penyertaan modal pada BUMD seperti Perusda, RS Puri Raharja, Jamkrida Bali Mandara, termasuk PT Bali Semesta Mandiri (BSM) dan PT Mergantaka Mandala (RPH Temesi), serta laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta seperti BPD Bali, Asuransi Bangun Askrida, dan Jasamarga Bali Tol. ‘’Khusus BPD yang masuk dalam kategori perusahaan milik swasta masih akan kita konsultasikan ke Kemendagri,’’ imbuhnya. Sementara objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari 16 item, di antaranya penerimaan jasa giro, bunga, komisi dan pendapatan denda. (kmb32)

Pemda Harus Umumkan jika Tak Mampu Bayar THR Jakarta (Bali Post) – Sejumlah pemerintah daerah kini masih sibuk menghitung anggaran Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan banyak di antaranya sedang menelisik pos anggaran yang bisa diseplit untuk THR. Sebab, dalam APBD 2018 tidak dicantumkan pos untuk THR. Atas kondisi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepala daerah untuk mengumumkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) di pemda yang tidak mampu menyediakan anggaran THR. ‘’Tentu (daerah) harus mengusahakan itu. Kalau memang tidak bisa, ya… coba disampaikan kepada pegawai bahwa pemda tidak sanggup,’’ kata Jusuf Kalla, Selasa (5/6) kemarin. Wapres menegaskan, pemerintah pusat sudah memberikan dana alokasi umum (DAU) kepada daerah, yang salah satunya digunakan untuk membayar gaji kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS pemda. ‘’Pusat sudah mengalokasikan dana (DAU); jangan lupa bahwa alokasi untuk pemda itu sudah lebih tinggi dibandingkan alokasi untuk kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L),’’ tambahnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada PNS, TNI, Polri, tunjangan yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Bagi bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD, nilai THR meliputi gaji pokok atau uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Hal. 15 Tidak Mencukupi

Kalau anggaran THR dan gaji ’’ke-13 belum disediakan daerah,

kami (Kemendagri) memandu bahwa sumbernya itu bisa dari tiga unsur; bisa diambil dari anggaran Belanja Tidak Terduga, kalau belum cukup juga bisa melakukan penjadwalan ulang kegiatan, dan kalau masih belum cukup juga, ya… mengambil uang yang tersedia di kas daerah.

’’

Syarifuddin Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Menyoal Turis Cina ke Bali

Dominasi Agen Lokal dan Trik ’’Karantina’’ JUMLAH WISATAWAN CINA KE BALI 1.500.000 1.200.000 900.000

300.000

1.280.000

425.396

600.000 975.152

menindak agen maupun guide ilegal. Kami mengusulkan kepada pemerintah memberdayakan orang Bali yang baru tamat SMU belajar bahasa Cina secara gratis untuk mengurangi ketergantungan guide Cina yang datang dari luar Bali, sehingga nantinya budaya Bali akan tetap terjaga,’’ ungkapnya. Ketua Asita Bali Ketut Ardana mengatakan hal serupa. ‘’Memang, ada beberapa pelaku pariwisata yang kurang senang dan malah tidak mau meng-handle turis Cina. Bukan hanya travel agent saja, tapi ada komponen lain juga kurang berkenan menerima turis Cina,’’ ungkapnya. Hal. 15 Laris Manis

688.469

diajak ke artshop dengan cara tamunya dikarantina di dalam artshop agar bisa belanja. Atau tamunya shopping tidak shopping kalau sudah melebihi dari satu jam maka artshop bersangkutan harus membayar kepada agennya USD 35/50,’’ bebernya. Tak hanya itu, rata-rata artshop baru di Bali menjual barang-barang dari Cina seperti sutera, pisau, panci, rokok, snack, dll. Dengan demikian tentu mengurangi penjualan produk/barang kerajinan asal Bali. Menurutnya, Bali tidak perlu volume tamu Cina yang banyak. Tetapi yang diinginkan Bali adalah kualitas tamu Cina. ‘’Pemerintah harus pula menegakkan aturan dengan

585.922

inilah yang akan direbut Indonesia karena ekonomi Cina dipercaya tetap bertumbuh. Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali I Nyoman Nuarta menyampaikan, wisatawan Cina yang datang ke Bali trennya terus naik. Meski tinggi, namun tak kontributif. Multiplier effect untuk masyarakat lokal Bali belum terkontribusikan dengan baik dibandingkan wisatawan yang lain. Selain itu, market Cina tidak pernah berbanding lurus dengan tagline Bali sebagai pariwisata budaya. Baik travel dan guide jarang sekali menceritakan budaya Bali. Mereka fokus pada orientasi profit. ‘’Contoh kasus, tamu Cina yang datang ke Bali

387.533

Banyak kalangan pariwisata khususnya di Bali mengeluhkan turis Cina. Utama ‘’agen lokal’’ yang meng-handle-nya dari Cina. Banyak trik yang dilakukan. Akibatnya kontribusi terhadap ekonomi Bali tidak maksimal. Padahal sejatinya tamu Cina hobi belanja utamanya terhadap produk lokal. Tetapi kesempatan itu jarang diberikan. Mereka lebih diarahkan ke usaha yang dikelola bukan oleh orang lokal. Namun di satu sisi, pemerintah pusat tetap ngotot ingin menggenjot kunjungan turis Cina ke Indonesia. Pemerintah percaya potensi pasar turis Cina besar. Karena ada 118 juta wisatawan Cina yang bepergian ke luar negeri tahun 2015 dan tahun 2017 ada 133 juta. Pasar

317.165

Di dunia pariwisata Bali dikenal istilah ‘’jual-beli kepala’’. Artinya belanja atau tidak, artshop harus membayar kepada agen yang membawa wisatawan. Besarnya bervariasi. Tergantung asal wisatawan. Kini muncul istilah baru, karantina. Wisatawan ‘’dikarantina’’ sejam di dalam artshop. Belanja atau tidak, artshop harus bayar 30-50 dolar AS. Ini sering terjadi pada turis asal Tiongkok. Seperti apa triknya?

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*(2018

*) Periode Januari - April 2018

Sumber: BPS Bali/Bandara Ngurah Rai


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 06 Juni 2018 | balipost.com by e-Paper KMB - Issuu