Edisi 06 Februari 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 169 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (103 rb Like) http://facebook.com/balipost

sabtu umanis, 6 Februari 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Transmigrasi Bali

Kegagalan Atasi Kemiskinan

BALI kini jadi sasaran investasi secara masif. Ironisnya, di tengah maraknya propaganda perbaikan ekonomi dan masa depan Bali, pemerintah daerah gagal melakukan penguatan daya saing terhadap krama Bali. Solusi mengirim krama Bali bertransmigrasi ke daerah lain di luar Jawa patut dijadikan catatan, bahwa investasi secara masif menyisakan masalah kehidupan di Bali. Ini juga patut dicatat sebagai kegagalan mengatasi kemiskinan di tanah Bali. ‘’Bali harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan transmigrasi yang menggiring krama Bali ke luar Bali. Langkah ini patut dievaluasi karena bagian dari upaya peminggiran orang Bali dari tanah Bali,’’ ujar anggota DPR-RI Nyoman Dhamantra, Jumat (5/2) kemarin. Hal. 19 Ekonomi Bali

Wali Kota/Bupati Dilantik 17 Februari

Jakarta (Bali Post) – Depdagri telah memastikan pelantikan bupati/wali kota dan wakilnya akan dilakukan serentak pada 17 Februari 2016 di provinsi masing-masing. “Pelantikan bupati, wali kota dilakukan serentak pada 17 Februari di provinsi masing-masing, kecuali untuk Kalimantan Tengah yang melantik Mendagri karena pejabat gubernurnya masih Plt,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jumat (5/2) kemarin. Tjahjo mengatakan, pelantikan bupati dan wali kota beserta para wakilnya ini dilakukan setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur seluruh Indonesia dilakukan pada 12 Februari 2016 di Istana Negara. “Setelah dilantik para wali kota dan bupati akan kami undang ke Jakarta, mendengarkan arahan Presiden, menko terkait, KPK, BIN dan lain sebagainya supaya pola pikirnya komprehensif, lalu mereka akan mengikuti diklat di Lemhanas,” ujar Tjahjo. Sementara itu bagi para kepala daerah yang masih menjalani sidang sengketa, baru akan dilakukan pelantikan secara serentak pada Maret 2016. Untuk kepala daerah terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan terindikasi melakukan praktik korupsi, politik uang hingga ijazah palsu, tetap akan dilantik, dan apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa maka jabatannya akan langsung dicabut. (ant)

Bali Post/ade

DIPERIKSA KPK - Tersangka kasus crane RJ Lino menunggu pemeriksaan penyidik KPK, Jumat (5/2) kemarin. Mantan Dirut Pelindo II itu diperiksa untuk pertama kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus Crane

Lino Bantah Intervensi

Jakarta (Bali Post) – Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino akhirnya memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Ia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane, setelah sebelumnya mangkir dengan alasan sakit. Lino enggan menjawab pertanyaan wartawan yang menungguinya sejak pagi. Pengacaranya, Maqdir Ismail, mengatakan Lino siap menjalani pemeriksaan nanti. ‘’Pokoknya yang penting sekarang beliau sudah datang. Siap untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti kita lihat hasil pemeriksaannya,’’ kata Maqdir. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam, Lino tetap bungkam. ’’Sama Pak Maqdir saja,’’ ucapnya singkat. Sementara itu, Maqdir Ismail mengatakan, hari ini kliennya dicecar sekitar 15 pertanyaan oleh penyidik, mulai dari riwayat hidup hingga seputar pengadaan Quay Container Crane. Hal. 19 Banyak Masalah

Jaksa Agung Ambil Alih Kasus Samad, Novel dan BW Pilkada Serentak 15 Februari 2017 Jakarta (Bali Post) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik, Jumat (5/2) kemarin, menyatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada 15 Februari 2017. Husni mengatakan, sebelumnya KPU telah menimbang menggelar pilkada serentak antara tanggal 8 dan 15 Februari namun kemudian membatalkan opsi penyelenggaraan pada 8 Februari karena bersamaan dengan perayaan keagamaan di Papua. “Karena tanggal 8-nya itu ada acara di Pekabaran Injil di Papua Barat,” kata Husni. Husni sebelumnya mengatakan penetapan waktu pemungutan suara pilkada serentak di 101 daerah pada 2017 akan dilakukan secara teliti agar tidak bersinggungan atau bersamaan dengan perayaan keagamaan atau acara kebudayaan. Pelaksanaan pilkada serentak 2017, menurutnya, akan mulai dipersiapkan pada 2016 dengan hasil rapat pimpinan nasional KPU se-Indonesia. (ant)

’’Pemimpin Bali janganlah menjadikan kemampuan mengirim transmigran orang Bali sebagai kebanggaan. Mestinya pemimpin Bali malu, jika orang Bali harus meninggalkan Bali hanya untuk mempertahankan hidup.’’ Dudik Mahendra

Jakarta (Bali Post) – Jaksa Agung HM Prasetyo mengambil alih penanganan kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, mantan Ketua KPK Abraham Samad dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). “Selama ini yang menangani masih level JPU dan sampai tertinggi JAM Pidum, saya sebagai Jaksa Agung sebagai penuntut yang tertinggi mengambil alih itu,” katanya di Jakarta, Jumat (5/2) kemarin. Jaksa Agung mempelajari dan meneliti kembali kasus-kasus tersebut secara seksama sembari memperhatikan aspirasi yang ada di masyarakat. “Yang tentunya di situ ada kepentingan umum, saya memutuskan apakah perkara tersebut layak dan patut untuk diajukan ke persidangan atau tidak,” katanya. Dia menyatakan akan menentukan apakah nantinya akan dikeluarkan deponering atau pengesampingan perkara demi kepentingan umum berdasarkan aspirasi dan kepentingan umum. “Soal itu ada berbagai macam opsi,” katanya. Hal. 19 Pidana Umum

Saat Diperiksa Kejakgung

Novanto Bantah Suaranya Dalam Rekaman Freeport

Setya Novanto

Jakarta (Bali Post) – Kejaksaan Agung menyatakan mantan Ketua DPR Setya Novanto membantah ada suaranya dalam rekaman PT Freeport Indonesia bersama Maroef Sjamsoeddin yang saat itu menjabat Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan pengusaha Riza Chalid. “Dari laporan penyelidik dan JAM Pidsus, ada beberapa hal yang dipungkiri oleh Setya Novanto, termasuk suara rekaman,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo, Jumat (5/2) kemarin. Novanto pada Kamis (4/2) memenuhi panggilan penyelidik Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk dimintai keterangan terkait rekaman PT Freeport Indonesia hingga diduga telah terjadi permufakatan jahat. Kendati demikian, katanya, kejaksaan akan

mencocokkan dengan saksi-saksi lainnya serta dari bukti lain. Rekaman suara itu sendiri, katanya, sudah diperiksa dan diverifikasi ITB dan dinyatakan benar suara dalam rekaman itu adalah suara Novanto. “Tentu kalau dia tidak mengakui, tentu akan kami cocokkan dengan fakta, bukti-buki dan saksi-saksi lain,” katanya. Ia menyebutkan proses permintaan keterangan Novanto, Kamis (4/2), belum semuanya tergali hingga nantinya akan dijadwalkan kembali pada pemeriksaan selanjutnya. Kejaksaan Agung telah meminta keterangan kepada Maroef Sjamsoeddin, Menteri ESDM Sudirman Said, dan lain-lain. Hal. 19 Bukan Penyitaan

Bersepeda Keliling Bali

Kembali Suarakan Tolak Reklamasi

Denpasar (Bali Post) Sekretariat Bersama Sepeda Bali (Samas Bali), Jumat (5/2) kemarin, kembali melakukan perjalanan menyuarakan penolakan reklamasi. Kalau sebelumnya menempuh rute Denpasar-Jakarta, kini mereka ngider bhuwana di Bali. Tujuannya sama; menolak reklamasi Teluk Benoa. Mereka berangkat dari Gedung DPRD Bali dan dilepas anggota DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana. Ikut menyaksikan Koordinator ForBALI Wayan “Gendo” Suardana. Koordinator ForBALI Wayan “Gendo” Suardana menyebut aksi Samas Bali sebagai aksi simbolis bahwa rakyat sudah kehilangan wakilnya. Mereka bergerak dari rumah rakyat tanpa perlu lagi

diwakilkan. Dengan kata lain, rakyat sudah mengambil alih tugas dewan untuk memohon kepada Tuhan agar Bali selamat dan Teluk Benoa diselamatkan. “Sekarang karena semua pejabat sudah buta tuli, orangorang yang kita harapkan bisa menerima aspirasi masyarakat yang nyata dan riil, ternyata tidak peduli. Akhirnya mereka berinisiatif sekarang memohon kepada semesta, kepada sesuhunan, kepada Tuhan, di Pura-pura yang dipercaya menjaga Bali untuk memohon agar proyek ini dibatalkan dan agar Pak Jokowi diberikan kekuatan untuk membatalkan Perpres 51 Tahun 2014,” ujarnya. Hal. 19 Udara Segar

Bali Post/eka

SEPEDA - Perwakilan klub dan komunitas bersepeda yang tergabung dalam Samas Bali berangkat dari DPRD Bali, Jumat (5/2) kemarin, untuk keliling Bali. Mereka melakukan aksi bersepeda untuk menyuarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.