Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Pekerja Proyek di Nduga Ditembaki
Puluhan Tewas, Empat Selamat Jakarta (Bali Post) – Puluhan pekerja jembatan di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12) ditembaki kelompok bersenjata. Sejumlah informasi menyebutkan, sedikitnya 31 orang pekerja tewas dan empat orang berhasil menyelamatkan diri. Atas insiden itu, 153 personel gabungan TNI dan Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan pekerja jembatan Kali Yigi dan Kali Auruk, di Kabupaten Nduga, Papua.
Puncak Jaya
Tolikara
Puncak Lanny Jaya
mamberamo tengah Yalimo
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. AM Kamal, Selasa (4/12) kemarin, mengatakan personel gabungan sebanyak itu menggunakan tiga unit kendaraan dan telah sampai di Distrik Mbua
Jayawijaya
nduga
Target BUMDes Seluruh Desa
Belasan Duktang Terjaring Operasi
Upaya pengembangan ekonomi pedesaan saat ini dilakukan pendekatan baru, sehingga mampu menstimulus dan menggerakkan ekonomi desa. Salah satunya dengan pendirian BUMDes. Di Denpasar, dari 27 desa sudah berdiri 21 BUMDes. Ditargetkan tahun ini semua desa memiliki BUMDes. Halaman 2
Sejumlah pelayan rumah makan di sepanjang jalan Denpasar-Gilimanuk, Selasa (4/12) kemarin terciduk operasi kependudukan. Sebelumnya petugas menerima informasi bahwa di rumah makan pinggir jalan tersebut mempekerjakan penduduk pendatang secara bergantian.
Pantai Nusa Dua Dipenuhi Sampah
yang merupakan distrik terdekat dengan lokasi peristiwa. ‘’Tadi pagi tim gabungan TNI dan Polri itu berangkat pada pukul 06.30 WIT dan diinformasikan bahwa telah sampai di Mbua, mereka akan
berjalan darat ke lokasi peristiwa di Yigi dengan berjalan kaki, kirakira lama perjalanannya dua jam,’’ ungkapnya. Hal. 15 Tim Gabungan
Halaman 10 Klungkung Dikepung Zona Merah Rabies
KEBERADAAN Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarbagita di Suwung tak pernah lepas dari masalah. Saat musim kemarau, tempat pembuangan sampah tersebut rawan terbakar. Seperti yang terjadi pada akhir September 2018. Kini, saat memasuki musim hujan, giliran jalan menuju TPA becek sehingga menyulitkan armada masuk TPA. Akibatnya, terjadi antrean panjang truk pengangkut sampah masuk TPA. Dari pantauan, antrean panjang tersebut terjadi di sekitar jalur menuju TPA. Bahkan, armada sampai menunggu di jalan menuju Serangan, yang berdampingan dengan lokasi TPA. ‘’Antrean armada pengangkut sampah ke TPA akibat jalan terlalu becek, sehingga arusnya tersendat,’’ ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Denpasar I Ketut Wisada, Selasa (4/12) kemarin. Wisada mengatakan, untuk menanggulangi kondisi jalan, pihaknya sudah menyiapkan 15 truk lime stone untuk menguruk jalan yang becek tersebut. ‘’Saat ini sudah 10 truk batu diturunkan, sehingga sudah bisa terurai sedikit,’’ ujarnya. Hal. 15 Jalan Rusak
Bali Post/eka
ANTRE - Puluhan truk antre sebelum masuk ke TPA Sarbagita, Selasa (4/12) kemarin.
Jokowi Minta Cek ke Nduga
PETI JENAZAH - TNI menyiapkan peti jenazah untuk pekerja konstruksi, yang diyakini ditembak mati kelompok bersenjata. Diduga 31 pekerja konstruksi tewas dalam penembakan tersebut.
Halaman 12
Mengular, Antrean Truk Sampah ke TPA Sarbagita
KRONOLOGI penembakan pekerja PT Istaka Karya disampaikan Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal. Ia menuturkan, pada 1 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 WIT, Cahyo (Project Manager PT Istika Karya) mendapat telepon dari nomor yang biasa dipakai Jhoni selaku Koordinator Lapangan PT Istika Karya. Namun, Cahyo tidak paham dengan maksud pembicaraan orang yang menelepon tersebut. Terakhir PPK Satker PJN IV PU Binamarga wilayah HabemaKenyam Monang Tobing melakukan komunikasi melalui SMS dengan Jhoni pada 30 November 2018. Sementara dari pos Satgaspamrahwan 755/ Yalet di Napua-Wamena pada 30 November 2018 pukul 04.00 WIT tercatat satu mobil van Strada dengan sopir MS yang membawa muatan BBM solar milik PT Istaka Karya menuju Camp Istaka Karya di Distrik Yigi. Mereka membawa lima orang pegawai dan tiba kembali di Wamena pada pukul 18.30 WIT. Pada 1 Desember 2018 kelompok GSPB merayakan upacara HUT OPM di Distrik Yigi dan dari salah satu korban pembunuhan tersebut ada yang melihat dan mengambil foto upacara HUT OPM, sehingga hal tersebut membuat kelompok GSPB marah. Hal. 15 Anggota DPR
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian untuk mengecek kondisi terakhir di Kabupaten Nduga, Papua, pascapenembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). ‘’Kejadiannya itu terjadi di Kabupaten Nduga, dulu memang warnanya merah. Saya dulu pernah ke sana. Saya perintahkan tadi pagi ke Panglima (TNI) dan Kapolri untuk dilihat dulu, karena (informasi) ini masih simpang-siur,’’ kata Presiden Joko Widodo saat membuka acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12) kemarin. Hal. 15 Trans Papua
Kabupaten Klungkung dikepung daerah zona merah rabies, seperti Karangasem, Bangli dan Gianyar. Tahun ini, hingga Desember 2018 sudah terjadi sebelas kasus gigitan anjing. Padahal, setahun sebelumnya Klungkung bebas gigitan anjing rabies Halaman 3
Marah, Upacara HUT OPM Difoto
Satpol PP Hentikan Pengaplingan Tanah Negara di Pantai Nusa Penida Semarapura (Bali Post) Pesatnya perkembangan pariwisata tidak hanya berdampak positif bagi kepulauan Nusa Penida, tetapi imbasnya pembangunan juga kian tak terkendali. Areal pantai pun dikapling-kapling tanpa izin untuk pembangunan akomodasi pariwisata. Beruntung, Satpol PP Klungkung bergerak cepat dan memaksa menghentikan seluruh aktivitas pembangunannya. Kasat Pol PP Klungkung Putu Suartha, Selasa (4/12) kemarin, awalnya menerima pengaduan dari warga Banjar Nyuh, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida bahwa ada tanah yang termasuk garis pantai dikapling-kapling seorang investor dari Denpasar. Total lahannya ada sekitar 80 meter persegi. Warga tersebut curiga aktivitas pembangunannya tanpa izin, sehingga dilaporkan ke Satpol PP. Sebab, aktivitas pengkaplingan sangat dekat dengan garis pantai. Selain itu, warga juga curiga ada aktivitas pencurian pasir pantai di lokasi itu. ‘’Setelah kami turun dan mengeceknya, orangnya bahkan sudah membangun dasar fondasi bangunan,’’ kata Suartha.
Setelah petugas Satpol PP turun ke lokasi, diketahui areal tanah itu ternyata adalah tanah negara, bukan tanah hak milik. Orang yang mengapling diketahui berinisial Nyoman Nk dari Kota Denpasar. Setelah dicegat petugas Satpol PP, dia mengaku salah dan berjanji tidak akan melanjutkan pengerjaannya. ‘’Setelah kami temui orangnya, katanya mau membangun dulu, baru urus tanah negara menjadi hak milik. Kan aneh. Makanya langsung kami minta hentikan seluruh aktivitas pembangunannya,’’ kata Suartha. Pihaknya meminta yang bersangkutan mengikuti mekanisme berinvestasi yang benar. Tidak melakukan penyerobotan tanah negara. Namun, mengurus proses perizinan terlebih dulu. Disinggung apakah akan menempuh upaya hukum, mengingat ini adalah penyerobotan tanah negara sekaligus diduga melakukan pencurian pasir pantai, Suartha mengaku belum ada ke arah itu. Ia mengaku Satpol PP sifatnya hanya pencegahan dan penindakan. Suartha juga enggan menyebut apakah ini ada upaya pembiaran atau tidak. (kmb31)
DASAR BANGUNAN – Kegiatan membangun di tanah negara di Banjar Nyuh, Desa Ped, langsung dihentikan Satpol PP. Di lokasi itu sudah dilakukan pengerjaan dasar bangunan.
Dipimpin Bupati Mahayastra
Ratusan Warga Ikuti Kirab Kalpataru di Desa Taro
KALPATARU - Bupati Gianyar I Made Mahayastra bersama ratusan warga Desa Taro Kecamatan Tegallalang melakukan kirab Kalpataru dengan berjalan kaki dari Kantor Desa Taro menuju Yayasan Lembu Putih, Desa Taro, Selasa (4/12) kemarin.
BUPATI Gianyar I Made Mahayastra bersama ratusan warga Desa Taro Kecamatan Tegallalang melakukan kirab Kalpataru dengan berjalan kaki dari Kantor Desa Taro menuju Yayasan Lembu Putih, Desa Taro, Selasa (4/12) kemarin. Kirab diiringi gambelan baleganjur serta sejumlah penari menambah semarak suasana kirab. Warga pun tampak antusias mengikuti kirab sepanjang kurang lebih satu kolometer tersebut. Sesampainya di Yayasan Lembu Putih, Bupati Mahayastra juga meresmikan Monumen Kalpataru. Bupati Gianyar I Made Ma-
hayastra didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup I Wayan Kujus Pawitra mengatakan, penghargaan Kalpataru ini merupakan yang ketiga kalinya diraih Kabupaten Gianyar. Pertama, diraih oleh Pemkab Gianyar, kemudian Padang Tegal Ubud serta Yayasan Lembu Putih, Desa Taro. Ini membuktikan kecintaan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Gianyar untuk menjaga lingkungan walaupun diakui masih banyak rongrongan terkait dengan perusakan terhadap lingkungan itu sendiri. Gianyar sebagaimana diketahui adalah pariwisata yang
menonjolkan pariwisata budaya. Karenanya, tidak dapat melepaskan diri dari menjaga serta pelestarian lingkungan. Di Kabupaten Gianyar sendiri, daerah yang memiliki alam yang masih asri dan terjaga adalah Tegallalang, Tampaksiring dan Payangan. Mahaystra juga men gatakan, dengan keberadaan Yayasan Lembu Putih, dua agenda besar telah mampu diselesaikan yakni tentang pelestarian alam serta Lembu Putih, sehingga terhindar dari kepunahan. ‘’Ke depan alam ini harus tetap kita jaga, karena kita mendapatkan pendapatan
khususnya di kabupaten memang bermodalkan dari alam. Setelah ini kokokan akan kita ajukan untuk mendapatan Kalpataru,’’ terang Mahayastra. Ditambahkan, begitu juga dalam upaya pelestarian dan menjaga kebersihan sungaisungai yang ada di Kabupaten Gianyar dari tahun ke tahun terus berlangsung dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini juga didukung dengan semakin berkembangnya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Hal. 15 Pelestarian Lingkungan
DENPASAR
2
Rabu Wage, 5 Desember 2018
FIGUR Mereposisi Tupoksi Dosen REKTOR Universitas Dwijendra (Undwi) Denpasar Dr. Putu Dyatmikawati, S.H., M.Hum. sempat mengumpulkan para dosennya terkait masalah internal yayasan. Saat itu dia kembali mereposisi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dosen untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bukan ikut melibatkan diri secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam masalah yang bukan menjadi tugasnya. Dengan perkataan yang menyejukkan, ia mengajak para dosen untuk berlomba menjadi yang terbaik dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dua hal yang terakhir yang dia tekankan perlu ditingkatkan di Undwi, yakni penelitian dan pengabdian masyarakat. Sangat banyak dana penelitian Dikti yang belum bisa ditembus para dosen. Untuk itu, para dosen muda Undwi serta dosen Kopertis yang ditugaskan di Undwi bisa memenangkan dana tersebut. Caranya dengan menggali kreativitas dan inovasi, karena Undwi memiliki banyak prodi unggulan yang jika digali banyak menghasilkan penelitian kelas dunia. Dia juga menegaskan bahwa dirinya terpilih sebagai rektor karena d i p i l i h o l e h S e n a t, bukan faktor kedekatan dengan ketua yayasan. “Mari kita berlomba berprestasi di akademik, bukan di bidang lain,” tegasnya. (sue)
PERAWATAN - Sejumlah petugas PLN sedang melakukan perawatan jaringan listrik.
Bali Post/eka
Pemeliharaan Pembangkit, PLN Ajak Masyarakat Berhemat
Denpasar (Bali Post) – Penguatan sistem kelistrikan di Bali menjadi fokus utama PLN menjelang tahun 2019. Upaya peningkatan keandalan terus dilakukan, baik dari sisi pembangkit, transmisi hingga distribusi. Hal tersebut telah dilakukan oleh PLN, baik dengan pemeliharaan maupun penamba-
dang dilakukan pemeliharaan tiga unit mesin pembangkit di PLTU Celukan Bawang secara bergantian, sampai dengan 4 Januari 2019. Pemeliharaan ini akan mempengaruhi pasokan listrik di wilayah Bali. “Kami mohon kerja sama seluruh masyarakat untuk mengurangi pemakaian listrik 10 persen
hingga 20 persen, terutama pada jam beban puncak (pukul 18.00-22.00 Wita - red),” ujar Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Unit Induk Distribusi Bali Handoko, belum lama ini. Menurut Handoko, mengurangi pemakaian listrik dapat dilakukan dengan cara menyalakan lampu secu-
kupnya, matikan peralatan listrik yang tidak digunakan, gunakan peralatan elektronik berdaya besar, seperti setrika, mesin cuci, rice cooker, hairdryer, microwave dan lain-lain di pagi hari. “Menghindari terjadinya pemadaman bergilir, kami harap masyarakat dapat berhemat,” katanya. (044)
ing tukar informasi, guna mengembangkan usaha di masing-masing BUMDes. Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Ni Made Puspitasari menambahkan, terbentuknya Forum BUMDes diharapkan semakin mendorong terbentuknya BUMDes di masing-masing desa. Di samping itu, forum juga akan memberikan penyuluhan dan sebagai tukar menukar informasi untuk mengembangkan usaha di masing-masing BUMBes. “Pada intinya kami harapkan dengan terbentuknya Forum BUMDes dapat mencari solusi di setiap ada permasalahan di masingmasing BUMDes, sehingga keberadaan BUMDes dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. Ketua Forum BUMDes
I Wayan Juliantara dari BUMDes Segara Giri, Desa Sanur Kauh mengatakan, keberadaan Forum BUMDes sangat membantu pihaknya dalam mengembangkan potensi desa. Di samping itu, keberadaan forum ini juga dapat dijadikan wahana untuk saling bertukar informasi sehingga dapat memajukan masing-masing BUMDes. “Saya kira keberadaan Forum BUMDes sangat penting guna untuk menjaga kelangsungan BUMDes di masing-masing desa, mengingat melalui Forum BUMDes ini dapat saling bertukar informasi untuk memecahkan setiap permasalahan,” ujarnya. (kmb12)
Tahun Ini, Semua Desa Ditargetkan Punya BUMDes
Festival Pasraman Indonesia
Suguhkan Keunikan Pasraman Hindu
Denpasar (Bali Post) – Dalam waktu dekat ini, Perkumpulan Pasraman Indonesi (PPI) menggelar Festival Pasraman Indonesia 2018. Festival ini merupakan yang pertama kalinya digelar di Bali dengan melibatkan 108 pasraman. Festival ini akan digelar di Desa Wisata Kertalangu, Desa Kesiman Kertalangu, Sabtu (8/12) hingga Minggu (9/12) mendatang. Wakil Ketua Panitia Festival Pasraman Indonesia 2018 Ram Adi Saputra mengungkapkan, festival ini merupakan kolaborasi antara seluruh pasraman dengan berbagai metode pengajaran spiritual Hindu. “Seluruh program pasraman nantinya akan dituangkan dalam festival yang akan melibatkan ribuan masyarakat,” kata Ram Adi Saputra saat jumpa pers di kawasan Renon, Denpasar, Selasa (4/12)kemarin. Menurut Ram Adi Saputra, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam festival yakni simposium, parade ashram (pasraman), padayatra yang akan melibatkan ribuan masyarakat, yoga, meditasi, pengobatan alternatif dan medis, donor darah, dan bimbingan spiritual. Khusus untuk pagelaran, yakni parade ashram (pasraman) akan menampilkan kolaborasi anak-anak brahmacari seluruh pasraman. Untuk padayatra nantinya akan digelar di kawasan Desa Wisata Kertalangu yang diprediksi melibatkan ribuan orang sambil berdoa untuk kedamaian Nusantara. Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Pasraman Indonesia (DPPPI) I Ketut Murdana mengungkapkan, festival ini merupakan gagasan dari PPI untuk mempersatukan dan memperkokoh gerak langkah bersama dalam menumbuhkan nilai-nilai ajaran adiluhung kepada masyarakat melalui berbagai varian kegiatan bernuansa spiritual Hindu. Hal ini juga untuk merefleksikan nilai-nilai kebhinnekaan yang dikemas dalam bentuk model pasraman. (kmb12)
Denpasar (Bali Post) -
Upaya pengembangan ekonomi pedesaan saat ini dilakukan pendekatan baru, sehingga mampu menstimulus dan menggerakkan ekonomi desa. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU itu disebutkan, desa dapat mengembangkan potensi desa melalui pembentukan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tidak terkecuali Denpasar. Sejumlah desa sudah memiliki BUMDes. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Denpasar I.B. Alit Wiradana mengatakan saat ini dari 27 desa yang ada di Kota Denpasar, sudah berdiri 21 BUMDes. “Kami berharap seluruh desa yang ada di Kota Denpasar tahun ini sudah mempunyai BUMDes,” ujar Alit Wiradana, Selasa (4/12) kemarin. Alit Wiradana menambahkan, saat ini sebagian
besar BUMDes di Kota Denpasar bergerak di bidang jasa. Keberadaan BUMDes diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masingmasing desa. BUMDes yang dibangun dapat menggali dan mengembangkan potensi desa di samping juga dapat membuka lapangan kerja. “Dalam membangun BUMDes sebaiknya melalui kesepakatan musyawarah desa, bukan berdasarkan instruksi sehingga dalam mengembangkan BUMDes potensi desa yang ada bisa benar-benar dapat dikembangkan,” katanya. Menurut Alit Wiradana, pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya me-
wadahi pelaku, aset dan kegiatan di bidang ekonomi. Diharapkan, keberadaan BUMDes dapat meningkatkan perekonomian desa dan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. “Pendirian BUMDes juga sebagai strategi pengembangan ekonomi desa bersifat kolektif, dengan harapan dapat mengembangkan ekonomi desa sehingga menjadi desa mandiri menuju Denpasar yang smart city,” katanya. Setelah terbentuknya 21 BUMDes, kata Alit Wiradana, dilanjutkan dengan pembentukan Forum BUMDes. Forum ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk sal-
Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM FM 96,5 Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-819446
Terjerat Kasus OTT Pungli
Klian Banjar Dinas Buahan Dituntut 1,5 Tahun Penjara Denpasar (Bali Post) Kepala Dusun atau Klian Banjar Dinas Buahan, Desa Buahan, Payangan I Nyoman Wirawan alias Komang Bilawa dinyatakan terbukti bersalah dalam tindak pidana korupsi, Selasa (4/12) kemarin. Oleh JPU Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti dan I Made Eddy Setiawan, terdakwa dituntut pidana
FM 96,5
Topik : TANAH NEGARA DIKAPLING DI NUSA PENIDA Sampaikan opini Anda hari ini di acara Warung Global FM 96,5 web E-mail
han jaringan. Khusus di sisi pembangkitan, peningkatan keandalan terus dilakukan melalui pemeliharaan mesin-mesin pembangkit secara berkala. Pemeliharaan juga diatur secara bertahap agar pembangkit-pembangkit besar tidak keluar sistem secara bersamaan. Untuk saat ini se-
: www.radioglobalfmbali.com : info@radioglobalfmbali.com
penjara selama satu tahun enam bulan (1,5 tahun) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Di samping itu, jaksa juga menuntut supaya terdakwa membayar denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan uang Rp 10 juta yang dijadikan barang bukti dalam kasus OTT pengurusan sertifikat,
dikembalikan ke saksi korban Ni Made Wirani alias Nuasih. “Menyatakan terdakwa I Nyoman Wirawan alias Komang Bilawa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa. Dalam kasus OTT ini, terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar ketentuan
Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Atas tuntutan itu, terdakwa melalui kuasa hukumnya I Ketut Dodik akan mengajukan pledoi dalam sidang berikutnya. Seperti diberitakan se-
belumnya, terdakwa I Nyoman Wirawan diadili atas kasus OTT pungli pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan oleh saksi korban Ni Made Wirani. Awalnya terdakwa meminta Rp 25 juta. Namun saat penyerahan awal Rp 10 juta, tak lama berselang datang polisi menangkapnya. (kmb37)
Dua Wanita Pengedar Narkoba Kelas Kakap Ditangkap Polisi Sita 313,3 Gram SS dan 504 Butir Ekstasi
Denpasar (Bali Post) Tim gabungan Satresnarkoba Polresta Denpasar dan Satgas CTOC Polda Bali mengungkap pengedar kelas kakap. Pelakunya Ni Putu Sugiastini (39) dan Novianti (31) ditangkap di wilayah Denpasar, Senin (3/12) lalu. Dari pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 53 paket sabu-sabu (SS) dengan berat kotor 313,3 gram dan 504 butir ekstasi. “Penangkapan tersebut dilakukan sekitar pukul 20.30 Wita,” kata sumber, Selasa (4/12) kemarin. Hasil penyelidikan, tim gabungan ini mengendus dua wanita masing-masing asal Buleleng dan Bekasi, Jawa Barat ini akan transaksi di Jalan Mahendradatta Selatan, Denpasar Barat. Selanjutnya polisi melakukan
pengintaian di jalur tersebut. Sekitar pukul 20.00 Wita pelaku melintas di jalan tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian mereka berhenti di dekat Mahendradata Squre. Saat itulah kedua pelaku langsung ditangkap dan diamankan beberapa barang bukti. Selanjutnya, pelaku diajak ke tempat kosnya di Jalan Pulau Moyo Gang Subak Sari Blok C kamar nomor 2, Denpasar. Ternyata di sana juga banyak ditemukan barang terlarang tersebut. Dari penangkapan ini, petugas menyita satu tas plastik warna biru berisi dua paket SS dan delapan paket ekstasi berisi 310 butir. Dompet warna merah berisi 15 paket ekstasi warna hijau masing-masing berisi lima butir, 23 paket ekstasi
warna pink masing-masing berisi lima butir, delapan paket SS dalam pipet warna hijau, 15 paket SS pipet warna bening, 15 paket SS, satu buah bong dan satu isolasi bening. Selain itu juga diamankan satu tas wanita warna hijau yang di dalamnya berisi tiga paket SS pipet hijau, satu paket SS pipet bening dan satu plastik klip berisi 5 butir ekstasi. Delapan paket SS terdiri dari empat paket pipet warna hijau dan empat paket pipet bening, satu buah bong, tas plastik di dalamnya berisi satu bendel plastik klip kosong dan satu timbangan elektrik. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengungkapan kasus ini. “Masih dikembangkan anggota Polresta,” tegasnya. (kmb36)
DITAHAN - Ni Putu Sugiastini dan Novianti kini ditahan di Mapolresta Denpasar.
Bali Post/ist
BADUNG
Rabu Wage, 5 Desember 2018
3
Target Pajak Terancam Tak Tercapai
Dewan Sebut Salah Perencanaan Mangupura (Bali Post) –
Pendapatan daerah Kabupaten Badung dari sektor pajak terancam meleset. Hingga memasuki pengujung tahun 2018, pendapatan dari pajak baru terkumpul sekitar Rp 3,5 triliun dari asumsi Rp 4,7 triliun. Hal ini mendapat sorotan dari wakil rakyat setempat. Dewan menilai persoalan ini tidak terlepas dari peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedahan Agung yang salah perencanaan. ‘’Ada yang salah dalam perencanaan target pendapatan. Meski target itu sebuah asumsi, tapi asumsi harus dijabarkan dalam perencanaan. Sedangkan dalam perencanaan ada rancangan yang salah, sehingga tidak tercapainya target,’’ ungkap Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Selasa (4/12) kemarin. Menurutnya, penyebab tidak tercapainya target harus dipecahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. ‘’Ini yang harus dipertanggungjawabkan. Ini harus dicari apa penyebabnya, jangan
sampai di 2019 terjadi masalah yang sama,’’ tegasnya. Politisi asal Dalung, Kuta Utara itu juga meminta OPD terkait mewujudkan induk perusahaan atau holding company untuk mendongkrak pendapatan dari sektor pariwisata. Induk perusahaan dapat berupa perusahaan air kemasan, konstruksi, telekomunikasi, dan usaha lainnya yang ada di Badung. ‘’Bapak Bupati sudah mewacanakan membangun holding company untuk mengimbangi pendapatan pariwisata. Namun
perangkat daerahnya belum sampai ke sana pikirannya,’’ ucapnya. Pembentukan induk perusahaan, kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini, menungkinkan untuk diwujudkan sebagai sumber pendapatan baru. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memungkinkan pemerintah daerah membentuk induk perusahaan. ‘’Dalam PP 54 itu sudah jelas pemerintah daerah sangat didorong untuk menun-
jang pendapatan daerah. Kalau 49 persen dimiliki publik itu Persero, kalau murni pemerintah itu Perusda. Tinggal OPD terkait mendorong ini, kami di dewan sudah siap,’’ katanya. Sementara itu, Kepala Bapenda Badung I Made Sutama menegaskan, target Rp 4,7 triliun adalah asumsi. Wajar jika belum terealisasi. Apalagi berdasarkan informasi yang didengarnya, jumlah wisatawan Tiongkok yang menjadi salah satu andalan pundi-pundi pajak sedang anjlok. ‘’Ini namanya asumsi. Kami dulu memperkirakan bisa lah (tercapai). Tapi apakah tamu Tiongkok ini berpengaruh, karena saya dengar hunian hotel itu 40 persen sekarang dengan tamu Tiongkok,’’ ujarnya. Dijelaskan mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) itu, tak bisa dimungkiri wisatawan Tingkok cukup berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Meski dari segi harga rendah, namun jumlahnya mendominasi dibandingkan negara lain. ‘’Kedatangan mereka luar biasa, terlepas dari harganya yang sangat kecil. Tapi walau kecil kan ada pemasukannya,’’ jelasnya. Kendati demikian, Sutama menegaskan pihaknya tetap berupaya maksimal. Saat ini pihaknya tengah gencar turun ke para wajib pajak di Badung. Di samping menagih pajak rutin, juga dilakukan penagihan pajak yang menjadi piutang. ‘’Mudah-mudahan target bisa tercapai,’’ tegasnya. Seperti diketahui, semula pajak Badung ditargetkan sebesar Rp 5,9 triliun. Namun Bapenda telah melakukan
perhitungan dan menyatakan asumsi pajak yang berhasil terkumpul hanya Rp 4,7 triliun. Hal ini dinyatakan sebagai dampak erupsi Gunung Agung dan gempa bumi beberapa waktu lalu. Namun, terkuaknya penjualan murah pariwisata Bali ke Tiongkok, disinyalir turut berdampak terhadap pendapatan Badung. (kmb27)
Pantai Nusa Dua Dipenuhi Sampah Plastik
Bali Post/edi
SAMPAH - Dua orang wisatawan menikmati liburan di Pantai Nusa Dua, Selasa (4/12) kemarin. Pantai Nusa Dua saat ini mulai diserbu sampah kiriman.
Mangupura (Bali Post) Setelah diserbu sampah eceng gondok beberapa waktu lalu, kini pantai di kawasan Nusa Dua mulai dipenuhi sampah plastik. Dari pantauan di lapangan, sampah plastik mendominasi kawasan pantai wisata tersebut. Menurut Ketua Paguyuban Yasa Segara Bengiat Nusa Dua I Ketut Koder, Selasa (4/12) kemarin, sampah kiriman ini mulai muncul Senin (3/12) lalu. Kondisi ini diakuinya sangat mengganggu aktivitas wisatawan di sana. Apalagi sampah tidak hanya berada di pasir, namun juga terapung di perairan. Untuk membersihkan sampah tersebut, pihaknya bersama nelayan Pantai Bengiat dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung melakukan pembersihan bersama.
‘’Senin lalu kami di Pantai Bengiat berhasil mengangkut sebanyak dua truk sampah. Sedangkan pada hari Selasa sampah mulai berkurang, kami berhasil mengumpulkan sebanyak satu truk,’’ ujarnya. Kepala DLHK Badung Putu Eka Merthawan mengaku heran melihat fenomena ini. Biasanya saat musim angin barat sampah kiriman terjadi di pantai kawasan barat. Namun saat ini sampah muncul di kawasan timur. Pihaknya menduga sampah-sampah ini terbawa arus laut yang memutar. Diakuinya, saat ini pantai Nusa Dua ke selatan memang mulai dipenuhi sampah yang sebagian besar plastik. Untuk itu, pihaknya menurunkan 100 petugas dari pos Kuta selatan untuk membersihkan secara simultan. Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah me-
nyampaikan apresiasi kepada pihak hotel di sekitar Nusa Dua yang sudah membentuk tim URC mandiri. ‘’Sesuai dengan konsep yang dicanangkan DLHK, yaitu URC Pengelolaan sampah mandiri dari hotel. Dari hulu sampai hilir, mereka mengambil sampai membuang ke tempat pembuangan sampah. Ini memang dalam tahap uji coba,’’ ujarnya. Sejak Senin hingga kemarin, total tiga truk sampah sudah diangkut pihaknya. Tidak hanya di pantai timur, saat ini di pantai barat seperti Pantai Canggu, Berawa, hingga Seminyak juga sudah mulai muncul sampah kiriman. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. ‘’Ini kami perkirakan masih terjadi hingga bulan April mendatang,’’ katanya. (kmb23)
info seremoniAL
4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I
Parwata Ambil Sumpah Jabatan Suweta sebagai Anggota DPRD Badung DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Selasa (4/12) kemarin. Rapat paripurna istimewa tersebut mengagendakan peresmian dan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Badung periode 2014-2019, Pengganti Antar-Waktu (PAW) I Wayan Suweta, S.E., M.M. Politisi Partai Gerindra Badung itu menggantikan I Made Wijaya alias Yonda. Rapat paripuna istimewa langsung dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi dua wakilnya, I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta. Turut hadir pada kesempatan itu yakni Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, anggota DPRD Badung dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung. PAW I Wayan Suweta sendiri merujuk pada Keputusan Gubernur Bali Nomor 2359/01-A/HK/2018 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar-Waktu Anggota DPRD Kabupaten Badung, yang ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster, tertanggal 7 November 2018. Peresmian dan pengambilan sumpah/janji dipimpin langsung Parwata. Usai rapat, Parwata menyampaikan selamat kepada Suweta yang telah resmi menjadi anggota DPRD Badung periode 2014-2019. Parwata berharap Suweta bisa langsung bekerja dan menyerap
FOTO BERSAMA - Politisi Partai Gerindra Badung I Wayan Suweta, S.E., M.M. foto bersama dengan Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi dua wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta serta Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. aspirasi masyarakat, terutama di daerah pemilihan (dapil). ‘’Sebagai wakil rakyat tentu harus bekerja untuk masyarakat,’’ katanya. Sementara kepada seluruh anggota dewan, politisi PDI Perjuangan ini juga mengimbau agar pada sisa jabatan pada tahun 2019 ini dapat meningkatkan kinerja. ‘’Harus ditunjukkan dengan kinerja yang konkret melalui inovasi dewan. Apakah ini terkait dengan produk hukum, di mana pada tahun 2019 dewan memperogramkan membahas 23 ranperda, dan yang lainnya seperti mendorong peningkatan sektor pendapatan maupun di sektor pariwisata,’’ tegas Parwata. ‘’Sekali lagi intinya bagaimana seluruh anggota dewan melakukan inovasi untuk membangun Badung menuju masyarakat yang sejahtera sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah),’’ tandasnya. Pada bagian lain, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta juga menyampaikan selamat kepada Suweta yang telah resmi menjadi anggota DPRD Badung. ‘’Setelah pelantikan ini, sudah sah menjadi anggota. Untuk itu, hak dan kewajiban bisa diberikan. Harapan saya ikut besama-sama mewarnai membangun kabupaten yang telah kita laksanakan bersama. Terutama melaksanakan program Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB),’’ ujarnya. Program PPNSB yang dijabarkan bupati dibantaranya adalah lima prioritas pembangunan, yakni bidang pangan, sandang dan papan, infrastruktur, kesehatan pendidikan, pariwisata, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, hingga agama dan budaya. (ad145)
Momen HUT Kaisar Pererat Hubungan Bali-Jepang
SALING pengertian merupakan salah satu modal dasar penting untuk membangun sebuah hubungan. Apalagi hubungan ‘’dari hati ke hati’’. Itulah sebabnya keberadaan Pasemetonan Denpasar-Fukuoka yang terbentuk sejak 1977 di Fukuoka itu tetap langgeng sampai kini. ‘’Ya, saya kira begitulah. Sangat sederhana. Sesederhana kita memaknai hidup. Bakti kepada Tuhan, kasih dengan sesama dan mengabdikan hidup untuk kepentingan orang lain. Dilakukan dengan semampunya. Dengan suka rela, tulus ikhlas,’’ ujar Panglingsir Pasemetonan Denpasar-Fukuoka I Gusti Kompyang Pujawan, MBA. dalam sebuah acara makan malam, Senin (3/12) malam. Acara yang dihadiri anggota pasemetonan dan warga Jepang di Bali ini berlangsung sangat akrab serta cair. Maksud acara ini untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kaisar Jepang. Di samping itu, tentu saja untuk menguatkan lagi tali persaudaraan antara kedua bangsa. Salah satu perwujudan konkret pasemetonan adalah dibangunnya kursus Bahasa Jepang Mataken Gakko. Sejak puluhan tahun, kursus gratis ini sudah banyak melakukan hal-hal positif selain pengajaran bahasa. Yakni, aksi sosial penghijauan bakau, bersihbersih pantai, pertukaran pelajar Jepang-Bali serta lainnya. ‘’Saya seorang sukarelawan. Saya sangat senang melihat per-
MAKAN MALAM - Acara Pasemetonan Denpasar-Fukuoka I Gusti Kompyang Pujawan, MBA. dalam sebuah acara makan malam, Senin (3/12) malam. sahabatan ini terus berkembang akibatnya, tentu hal-hal negatif menjadi yang lebih baik dan lebih itu perlu diatasi secara bersamabaik lagi,’’ ujar Matsumoto Nori- sama. ‘’Denpasar ramai, tentu yoshi (87). Meski tidak muda lagi, banyak macet. Juga kita perlu pensiunan pengusaha garmen ini mengurangi sampah plastik,’’ sangat senang menjadi volunter di saran Yuiko Uno yang sudah setaMataken Gakko. Hal senada juga hun lebih berada di Bali. Namun, diutarakan rekan lainnya seperti mereka sepakat bahwa Bali sudah Sinichi Araki, Asahi Uno, Yuiko Uno berada di hati mereka, tinggal serta Tatsuya Fukuda. ‘’Saya sudah sekarang bagaimana mengoptisatu setengah bulan di sini. Dan dua malkan hal itu agar berdampak kali setahun datang ke Bali,’’ kata lebih luas lagi. Sinichi Araki. Ketua Pasemetonan Anak Atmosfir Bali membuat mereka Agung Gde Widiada mengaprebetah, di samping komitmen un- siasi keterlibatan warga Jepang tuk bersahabat lebih dekat. ‘’Bali secara intens dalam membangun mirip Jepang yang mengandalkan SDM orang Bali, terutama lewat pertanian. Saya belum melihat se- keberadaan Mataken Gakko. ‘’Kita mua area pertanian di Bali. Baru gelorakan terus momen ini. Tidak di teras Ceking Tegallalang saja,’’ boleh mundur, apalagi padam. ucap Tatsuya Fukuda, mahasiswa Selalu semangat menjadi yang Fakultas Pertanian Universi- terbaik untuk kepentingan Bali tas Tottori. Ketika pariwisata serta umat manusia secara umum,’’ berkembang pesat dengan segala tambahnya. (ad146)
Dinkes Bali Gelar Pembekalan Prinsip Kesehatan Tradisional yang Aman
GUNA mendata dan menertibkan penyehat tradisional yang ada di Bali, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali melaksanakan pertemuan dan pembekalan yang dihadiri perwakilan dinas kabupaten/kota se-Bali. Kegiatan yang berlangsung di Harris Hotel & Convention di Jalan Cokroaminoto, Denpasar, Selasa (4/12) kemarin, mengundang narasumber yang berkompeten. Adapun tema yang diusung ‘’Pertemuan Pembekalan Prinsip Kesehatan Tradisional yang Aman di Kabupaten/Kota’’. Kabid Yankes Dinkes Provinsi Bali dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH. menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan hingga pukul 16.00 Wita. Pesertanya dari dinas kabupaten/kota, pemegang program kesehatan tradisional dan lintas sektor, praktisi-praktisi bidang kesehatan tradisional, termasuk Unhi. ‘’Kebetulan Bapak Dekan dari Unhi hadir dalam acara ini,’’ ungkapnya. Untuk pemberi materi, ada dari Dinkes Provinsi Bali tentang peraturan dan perundang-undangan untuk legalitas pelaksanaan pengobatan tradisional, sentra pengembangan dan penerapan penyehat tradisional (SP3T) dibawakan dr. Tjok Dharmayuda. Sp.PD., materinya tentang bagaimana prinsipprinsip pengobatan tradisional yang legal dan aman. Selain itu hadir dari Badan Perizinan Satu Pintu Provinsi Bali menyampaikan materi tentang bagaimana mengurus izin bagi penyehat tradisional. Menurut dr. Iwan, masyarakat perlu tahu pelayanan dibagi tiga yaitu pelayanan primer, rumah atau tempatnya jelas yaitu puskesmas serta klinik-klinik. Selanjutnya pelayanan rujukan yaitu rumah sakit. Sedangkan pelayanan yang belum diketahui masyarakat yaitu
Rabu Wage, 5 Desember 2018
Generasi Muda Hindu Denpasar Antusias Sambut Senator RI
Resmikan Posko GPM Gianyar, Para Pemuda Komit Menangkan AWK 42 GERBONG pendukung Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III dalam menyongsong Pemilu 2019 kembali bergerak. Kumpulan anak-anak muda milenial yang ada di pedesaan siap memenangkan Arya Wedakarna (AWK). Hal ini terekam dalam kegiatan Posko Relawan Arya Wedakarna 42 yang dilakukan komponen relawan dan Gerakan Pemuda Marhaen Kabupaten Gianyar serta komunitas pendukung AWK Denpasar. Kedua acara ini dihadiri langsung Arya Wedakarna dan ratusan anak muda Bali dari berbagai latar belakang yang berasal dari sejumlah desa. Sebagaimana disampaikan I Wayan Supiartha, S.H., M.H. (Ketua Tim Kampanye Provinsi Bali) yang menyatakan para anak muda di Bali kini sudah mulai melek politik, salah satunya mereka ingin berpartisipasi lebih dalam di Pemilu 2019. ‘’Sosok Ajik AWK sudah menjadi ikon pahlawan anak muda Bali. Jauh sebelum beliau menjadi pejabat, memang sudah sering turun dan membantu masyarakat. Dan kami berkepentingan agar Bali tidak salah memilih wakil rakyat untuk berjuang di Jakarta. Ini demi masa depan Bali dan juga eksistensi budaya Bali yang dijiwai agama Hindu. Antusiasme masyarakat terhadap figur AWK sangat tinggi. Kami sampai kewalahan mengadakan jadwal roadshow dan kampanye. Sekarang justru masyarakat yang membuatkan panggung untuk beliau,’’ ungkap Wayan Supiartha, tokoh muda asal Tegallalang, Gianyar ini. Hal senada juga disampaikan Krisna Santosa, tokoh pemuda Marhaen Denpasar, yang menyatakan ke depan rakyat Bali harus cerdas memilih pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Tentunya adalah sosok muda dan energik. ‘’Kenapa kami memilih AWK sebagai wakil anak muda? Karena AWK sangat gampang berkomunikasi dengan generasi milenial. Lihat saja bagaimana bahasa, gesture, pakaian dan juga keramahan dari Ajik AWK saat bertemu masyarakat, semua ala-
MARHAEN – Dr. Arya Wedakarna (Nomor Urut 42) hadir di Posko GPM Kabupaten Gianyar dan menemui ratusan relawan Kota Denpasar. miah. Tidak seperti yang lain yang untuk belajar sebelum mereka akan terkesan dibuat-buat. Lagian kami memimpin Bali di masa depan,’’ senang dengan figur anak muda jelas Gusti Wedakarna. Bali karena membela Bali harus Dalam waktu dekat, sejumlah kerja cepat, responsif dan yang pasti relawan AWK 42, Garda AWK kuat. Jujur, baru kali ini kami mera- dan GPM akan meresmikan posko sakan punya wakil rakyat seperti di tujuh kabupaten/kota lainnya, AWK. Tanpa diminta pun kami siap termasuk di 54 kecamatan dan 716 berjuang dengan segala risiko,’’ kata desa se-Bali. Tujuannya agar AWK Krisna Santosa (Tim GPM Bali). menang mutlak di Pemilu 2019. Tim Terhadap harapan para anak relawan AWK 42 dan GPM se-Bali muda Bali terhadap dirinya, Arya juga telah menyiapkan sejumlah Wedakarna yang ditemui usai agenda kampanye simpatik di peresmian posko menyatakan ada sejumlah titik di Bali. ‘’Kami ingin proses yang lebih penting diband- mengulangi kesuksesan Pemilu ingkan hanya merebut kursi saat 2014, yang mana kala itu AWK pemilu yakni melakukan pen- menang di Bali dengan 178.934 sudidikan politik. ‘’Mendapatkan ara dan meraih vote tertinggi. Kami kekuasaan itu hanya karma dari optimis bahwa beliau akan menang perjuangan. Tapi yang paling pent- kembali di Pemilu 2019, bahkan ing adalah mendidik masyarakat kami yakin akan menang mutlak. agar cerdas secara politik. Saya Apalagi selama ini program-proingatkan para relawan komitmen gram beliau sangat sejalur dengan menjaga kedamaian selama proses Tri Sakti Marhaenisme dengan Pemilu 2019. No Hoax, No SARA Presiden Joko Widodo. Kami butuh dan No Money Politics. Jadilah Senator muda usia, Senator yang kader Sukarnois yang disiplin gesit dan senator yang tidak priyayi. dengan komando. Jadikan pemilu Pilihan kami ya AWK,’’ tambah sebagai pesta demokrasi dan wadah Krisna Santosa. (ad147)
Dinkes Bali Jalin Kemitraan dengan Mitra Potensial
DINAS Kesehatan Provinsi Bali telah menandatangani MoU kemitraan dengan beberapa lembaga, di antaranya BKOW, BPD Bali, IAKMI, Indonesia Power, Kwarda, LDII, Organda, PKBI, PMI, Poltekes, PPTI Wilayah Bali, Senkom dan Udayana Central. Penandatanganan dilakukan saat Hari Kesehatan Nasional (HKN) belum lama ini. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dian Nardiani, SKM., MPH. menyampaikan permasalahan kesehatan yang muncul semakin kompleks sehingga memerlukan suatu terobosan inovatif yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pemecahan masalah. Untuk itu, peranan pemerintah, dunia usaha, LSM maupun ormas memegang peranan penting di masyarakat. Kata Dian, pemerintah mempunyai kekuatan dalam konteks pembangunan kesehatan, sedangkan ormas maupun dunia usaha mempunyai potensi dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Maka dari itu, konsep kemitraan dilakukan untuk mempercepat akselerasi program kesehatan masyarakat. Konsep kemitraan didasarkan pada hubungan kesetaraan, saling menguntungkan, keterbukaan sesuai dengan visi-misi kemitraan
RAPAT - Suasana rapat Dinas Kesehatan Provinsi Bali ketika penandatanganan MoU kemitraan dengan beberapa lembaga. yang telah dibuat. Hubungan kerja seluruh komponen tersebut semestinya dapat dipupuk secara berkesinambungan melalui koordinasi kerja sama, sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang berguna bagi masyarakat. Untuk itu, dipandang perlu untuk menjalin kemitraan dan kerja sama dengan ormas maupun dunia usaha serta melakukan kegiatan koordinasi secara terus-menerus. Kerja sama tersebut diharapkan dapat diperkuat dengan adanya dukungan kesepakatan yang tertuang dalam nota kesepakatan/MoU yang dibuat antarkedua belah pihak. Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya kesepakatan tersebut. Sebelumnya, untuk menyamakan persepsi penggalangan kerja
sama antara ormas, dunia usaha dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dilakukan rapat. Kemitraan dengan dunia usaha dan ormas dalam upaya meningkatkan capaian pembangunan kesehatan penting dilakukan. Hadir pada rapat tersebut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua Parisada Hindu Dharma (PHDI) Bali, Ketua Sentra Komunikasi Mitra Polisi, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ketua MUDP Provinsi Bali, Ketua Fatayat NU Provinsi Bali, Ketua PKBI Bali, Ketua Wanita Hindu Dharma (WHDI) Bali, Ketua IAKMI Bali di Denpasar, Ketua BKOW Bali, Direktur BPD Bali di Denpasar, Ketua Indonesian Power di Denpasar dan lainnya. (ad142)
25.000 dan tambahan 10 poin jika menukarkan struk pembelanjaan minimal Rp 500.000 (1 struk). Selain itu pelanggan bisa mendapatkan banyak diskon dan promosi dari toko ritel dan restoran/kafe selama The 6Great 6th Anniversary berlangsung. Pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan budaya Balinese Living Art yang ditampilkan oleh Desa Visesa Ubud pada 7 Desember 2018 di area Fountain Stage Level 1. Dalam rangka memeriahkan perayaan Natal, Beachwalk Shopping Center hadir dengan tema ‘’Chillin Christmas’’ yang diadakan pada 24-29 Desember 2018. ‘’Chillin Christmas’’ Christmas Choir, Face Painting, Kids Performance, Christmas Fashion Show, Drawing Christmas Illustration, Meet the Santa dan masih banyak lagi aktivitas yang tidak bisa dilewatkan pengunjung. Di samping
itu untuk menyambut perayaan Tahun Baru, Beachwalk membuat acara spesial seperti neon performance, DJ performance dan New Year Celebration pada 31 Desember 2018. Acara ini akan digelar di Fountain Stage, Beachwalk level 1. Beachwalk yang merupakan tujuan berbelanja di Bali kembali menghadirkan ‘’Beachwalk Year and Sale’’ dari berbagai macam promosi toko ritel dan restoran dengan diskon dan promo menarik bagi pengunjung. Berbagai diskon diberikan oleh tenant–tenant seperti Topshop, TopMan, Mango, Zara, H&M, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Tumi, Victoria’s Secret, Bath & Body Works, Gingersnaps dan masih banyak lagi. Tentunya bagi para pengunjung yang hobi berbelanja jangan melewatkan kesempatan dalam ‘’Beachwalk Year and Sale’’. (ad140)
’’Holiday Bash’’ di Beachwalk Shopping Center
PEMBEKALAN - Dinkes Bali melaksanakan pembekalan prinsip kesehatan tradisional yang aman dihadiri perwakilan dinas se-Bali. pelayanan kesehatan tradisional, tempatnya ada dua yaitu Griya Sehat dan Panti Sehat. Kalau Griya sehat itu khusus tenaganya bidang kesehatan, mereka melatih dirinya tentang kesehatan tradisional atau pendidikannya dari awal adalah kesehatan tradisional. Sementara di Bali belum ada, tetapi di Solo dan Surabaya sudah menamatkan lulusan D-3 dan D-4. Griya Sehat itu memang tenaga kesehatan yang khusus mempelajari yang tradisional. Untuk di luar tenaga kesehatan yaitu penekun spiritual, kalau di Bali dikenal balian atau tenung. Mereka berhak melakukan pelayanan di Panti Sehat. Di Bali, 1.161 yang terdaftar merupakan penyehat tradisional studinya empiris dari turun-temurun atau dapat pelatihan-pelatihan yang sifatnya nonformal, bukan melalui akademisi atau dari institusi pendidikan. Penyehat tradisional ini dibagi dua yaitu keterampilan dan ramuan. Oleh karena itu, pihaknya
mengumpulkan dinas kabupaten/ kota karena izinnya dari sana. Perwakilan dinas tersebut diharapkan langsung bergerak untuk mendata penyehat tradisional ini. Pasalnya penyehat tradisional ini harus memiliki kompetensi bidang ramuan atau keterampilan, punya asosiasi dan kode etik. Kalau penyehat tradisional bidang keterampilan ada beberapa teknik yaitu pola pikir, manual, energi dan perana. ‘’Yang penting mereka punya atau dinaungi asosiasi yang punya kode etik. Artinya intervensinya tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyentuh organ-organ tubuh sensitif,’’ tandasnya. Menindaklanjuti program ini, dinas di kabupaten/kota diharapkan supaya mendata jumlah penyehat tradisional di wilayahnya masingmasing. Biasanya dinas kesehatan berkoordinasi dengan puskesmas. Misalnya di Mendoyo, berapa jumlah penyehat tradisional dan tekniknya apa, pijat atau urut, ramuan atau olah pikir, punya asosiasi. (ad144)
HOLIDAY Stars Here! Dalam rangka memeriahkan Natal dan Tahun Baru, Beachwalk Shopping Center mengangkat tema ‘’Holiday’’ di bulan Desember 2018. Tentunya Beachwalk Shopping Center selalu menyuguhkan berbagai macam acara dan promo menarik kepada para pengunjung. Tahun ini Beachwalk Shopping Center memasuki tahun ke-6 dan merayakannya dengan tema ‘’The 6Great 6th Anniversary’’. Perayaan ulang tahun Beachwalk yang ke-6 ini dirayakan mulai 3 hingga 7 Desember 2016 dengan memberikan hiburan dan promosi yang tentu saja menarik bagi pengunjung, serta serangkaian kegiatan menarik yang memeriahkan ‘’The 6Great 6th Anniversary’’. Temukan rangkaian program spesial The 6Great 6th Anniversary’s surprises khusus bagi pemegang Corner’s Card yakni Cashback Surprise pada 6 dan 7 Desember 2018 dan New Member Surprises pada 1-7 Desember 2018. Pada program Cashback Surprise ini member Corner’s Card bisa mendapatkan cashback voucher Rp 100.000 hanya dengan menukarkan struk pembelanjaan minimal Rp 1.000.000 (1 struk) di seluruh retail dan restoran Beachwalk Shopping Center. Sementara khusus bagi pengunjung yang baru mendaftarkan diri menjadi member Corner’s Card padal 1 – 7 Desember 2018 akan mendapatkan Grab Voucher Rp
Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.
DAERAH
Rabu Wage, 5 Desember 2018
5
SOSOK Abdi Masyarakat MENJADI abdi masyarakat yang baik bukan perkara mudah. Namun bagi I Wayan Suweta, S.E., M.M. yang baru mengawali tugas sebagai anggota DPRD Badung menggantikan Made Wijaya alias Yonda, dia tidak mau berjanji terlalu tinggi. Politisi Gerindra itu hanya berjanji melanjutkan program lembaga dewan, mulai dari penyerapan aspirasi, penganggaran, legislasi dan kontrol. ‘’Meskipun menjabat sebagai anggota DPRD Badung hanya delapan bulan, bekerja untuk melayani masyarakat tidak butuh waktu baik pendek maupun panjang. Kapan pun bisa karena tugas kita di lembaga dewan ini sebagai fasilitator untuk menyejahterakan masyarakat,’’ ujar Suweta. Politisi asal Banjar Menega Kelurahan Jimbaran ini mengungkapkan, sebagai wakil rakyat cukup banyak aspirasi yang bisa diperjuangkan. ‘’Saya tidak mau berjanji muluk-muluk agar tidak berbohong kepada masyarakat. Dalam waktu singkat, saya siap mengawal aspirasi terbaik masyarakat yang nantinya bisa diaplikasikan dalam peraturan daerah, sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat Badung secara umum dan Kuta Selatan khususnya,’’ terang Suweta yang kini duduk menjadi anggota Komisi II DPRD Badung. (par)
Astra Motor Bali Apresiasi ’’Rent Bike’’ Gianyar Melalui ’’Gathering’’ BALI dikenal sebagai Pulau Dewata yang merupakan tujuan paling sempurna bagi wisatawan. Beragam destinasi ditawarkan untuk menikmati keindahan Pulau Bali. Pilihan terbaik untuk melihat dan bepergian keliling Bali adalah dengan menyewa sepeda motor (rental bike). Ratusan rent bike tersedia di Bali. Sebagai bentuk apresiasi serta maintaint Group Customer, rent bike khusus area Gianyar yang sudah loyal terhadap produk sepeda motor Honda, Astra Motor Bali melaksanakan aktivitas ‘’Rent Bike Appreciation - Group Customer Gathering 2018’’ berlokasi di Urbana Resto Gianyar, Minggu (2/12) lalu. Sebanyak 30 rent bike berpartisipasi selama empat jam dalam suasana hangat yang diisi dengan berbagai informasi dan edukasi. Di antaranya keunggulan Honda CRF 150 & Honda PCX sekaligus merasakan handling performa melalui test ride Honda PCX, program/penawaran menarik dari FIF khusus rent bike, edukasi layanan Honda Care sebagai value pengguna Honda. Puncak acara Rent Bike Appreciation ini dengan memberikan plakat apresiasi kepada tiga rent bike yang sangat loyal melakukan pembelian motor Honda di area Gianyar periode 2016-2018 yakni Bali 2.000 Rental (38 unit, 2016-2018) yang owner-nya Hendra Diana, Ubud Sekuter Rental (33 unit, 2016-2018) yang owner-nya Jati Parsa dan Mustika Darma Putra Rent Bike (28 unit, 20162018) yang owner-nya Mustika Darma Putra. Lebih mengagumkan lagi, dalam ajang Rent Bike Appreciation - Group Customer Gathering 2018 ini para owner tertarik untuk menambah armada rental-nya dan kembali melakukan pemesanan (RO) dengan total 30 unit. Rinciannya deal 8 unit Honda PCX, deal 15 unit Honda Vario 125, deal 3 unit Honda Scoopy dan deal 4 unit Honda Beat. ‘’Tujuan acara ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada konsumen loyal, dan juga menjalin relasi kepada konsumen rent bike baru. Harapan dengan adanya acara ini sebagai ajang sharing berbagai macam informasi antara konsumen dan pihak Honda, serta semakin mendekatkan konsumen, khususnya penyewaan motor,’’ ungkap Ronaldo Widjaja selaku Region Head Astra Motor Bali. Di akhir sesi, para peserta berkesempatan untuk mendapatkan undian doorprize berupa tiga buah helm PCX dan tiga jaket exlusive PCX serta ditutup dengan acara ramah tamah dan makan malam. (bns)
Bali Post/ist
PADAMKAN - Sejumlah petugas ketika sedang pemadaman api di rumah makan Lombok Idjo di Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar Timur.
Selang Gas Terlepas, Rumah Makan Terbakar Sembilan Karyawan Alami Luka Bakar
Denpasar (Bali Post) -
Suasana panik terjadi di Rumah Makan Lombok Idjo di Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar Timur (Dentim), Senin (3/12). Rumah makan ini terbakar sekitar pukul 19.30 Wita. Akibat kejadian itu, sembilan orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Korban paling parah Made Sumerta (23) asal Karangasem dan mengalami luka bakar hingga 80 persen. Menurut keterangan Debi Rasmayanti (31), salah satu karyawan setempat, dia mengaku saat itu berada di dapur. Secara tiba-tiba dia mendengar ada suara gas keluar dari tabungnya. Dia langsung keluar dan menuju ruang instalasi gas yang posisinya bersebelahan dengan dapur. Setibanya di sana dia melihat selang gas dalam keadaan terlepas serta mengeluarkan asap warna putih. Debi yang beralamat di Jalan Kenyeri, Dentim ini
pun menyuruh rekan-rekannya keluar dari ruangan instalasi. Namun mereka tidak ada yang mau keluar. Debi langsung menelepon pemilik Rumah Makan Lombok Idjo, Budi Wicaksono. Sementara hal serupa juga dialami karyawan lainnya, Armando Gani (19). Dia mengaku sudah memberi tahu semua karyawan yang ada di ruang instalasi untuk keluar karena ada gas bocor, tetapi tidak dihiraukan. Akibat kejadian itu sem-
bilan orang dilarikan ke dua rumah sakit (RS) yaitu RS Bross dan RSUP Sanglah. Korban yang dilarikan ke RS Bross yakni I Putu Joni Sanjaya Putra (19), mengalami luka bakar pada pipi kiri dan kedua lengan tangan (luka bakar sedang great 2B dengan luas 10 persen). Sariono (28) mengalami luka pada wajah, rambut sebagian terbakar, kedua tangan terbakar hingga terkelupas pada bagian telapak, lutut kanan terbakar (luka bakar
great 2A dan B dengan luas 27 persen). Anung Buana Kawinagara (33) mengalami luka pada bagian wajah secara keseluruhan, rambut terbakar bagian belakang, leher bagian belakang, kedua tangan secara keseluruhan, pantat dan paha belakang (luka bakar great 2A dan B dengan luas 37 persen). Sementara korban luka yang dirawat RSUP Sanglah yaitu Made Sumerta (23) mengalami luka bakar bagian muka, tangan kanan dan kiri, pangkal kaki kanan dan kiri, serta punggung (luka bakar 80 persen). Mita (32), luka bakar di pangkal kedua tangan, pipi sebelah kiri, punggung dan kedua kaki. Korban selanjutnya Iwan Susanto (22) menga-
lami luka bakar pada bagian tangan kanan dan kiri, serta telinga. Iin Indah Wahyuni (35) mengalami luka pada bagian tangan kanan dan kiri, seluruh wajah, seluruh kaki dan seluruh punggung. Korban selanjutnya yaitu Koko Ali Saputra (21), mengalami luka pada bagian punggung, muka dan kedua tangan. Gede Darma Yasa (20) mengalami luka pada bagian kedua telapak tangan dan muka. Kapolsek Dentim AKP Nyoman Karang Adiputra saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan. ‘’Korbannya masih dirawat di rumah sakit. Kami masih menyelidiki kasus ini,’’ tegasnya. (kmb36)
E-Retribusi Mulai Diterapkan di Pasar Ketapean
Diharapkan Pedagang Lebih ’’Bankable’’ RENT BIKE - Astra Motor Bali saat melaksanakan aktivitas ‘’Rent Bike Appreciation - Group Customer Gathering 2018’’ berlokasi di Urbana Resto Gianyar, Minggu (2/12) lalu.
Minim Fasilitas
Dermaga Watu Nunggul Belum Berfungsi Optimal Mangupura (Bali Post) Nelayan yang memiliki kapal berukuran besar masih enggan merapat ke Dermaga Watu Nunggul yang berlokasi di Pantai Kedonganan. Hal ini akibat belum lengkapnya fasilitas dermaga yang rampung dibangun tahun 2014. Sampai saat ini, Dermaga Watu Nunggul belum bisa berfungsi optimal. Akibat minimnya fasilitas, program Sanata Cruise Line Desa Adat Kedonganan untuk wisata sunset tour juga tidak bisa berjalan optimal. Bendesa Adat Kedonganan Wayan Mertha menyampaikan, selain kondisi angin, pengamanan dermaga yang masih minim membuat kapal mudah terbentur dengan dermaga. Untuk itu keberadaan karet pada dinding dermaga sangat diperlukan. Menurutnya, nelayan masih enggan bersandar di dermaga, sebab mereka takut lambung kapalnya terbentur dinding dermaga. Apalagi saat ini angin sedang kencang. Tidak hanya berdampak pada aktivitas mencari ikan, wisata sunset tour juga dihentikan sementara waktu. ‘’Saya rasa sisi kanan kiri dermaga harus dilengkapi karet, karena selain aktivitas cruise, dermaga juga untuk sandar aktivitas kapal nelayan. Untuk pemasangan karet dermaga, nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali. Supaya jelas teknisnya, sebab kewenangan sekarang itu berada di dinas terkait di provinsi,’’ kata Mertha, Selasa (4/12) kemarin. Untuk mempermudah keluar-masuknya penumpang, juga diperlukan semacam jembatan ponton. Jembatan yang tersedia sekarang sudah tidak layak. Sementara untuk penahan gelombang pihaknya juga akan meminta penambahan. Empat buah penahan gelombang bisa direalisasikan. (kmb23)
Bali Post/edi
DERMAGA - Dermaga Watu Nunggul Kedonganan belum berfungsi optimal akibat minimnya fasilitas.
Denpasar (Bali Post) Pedagang pasar dilatih agar bankable. Karena ke depan semua transaksi akan cashless. Maka perlahan tapi pasti, semua pasar di Bali akan didorong untuk menggunakan transaksi nontunai. Seperti di Pasar Ketapean, Denpasar, Senin (3/12), Bank BPD Bali mengimplementasikan e-retribusi. Lebih dari 300-an pedagang di Pasar Ketapean diajak beralih ke transaksi nontunai. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Bali Nusa Tenggara Hizbullah mengatakan, melalui aplikasi e-retribusi Bank BPD Bali juga sekaligus dapat meningkatkan ting-
kat inklusi pedagang pasar. Karena dengan e-retribusi, otomatis pedagang pasar akan melakukan penyetoran dan penarikan rekening tabungan, transaksi pembayaran di bank, terutama BPD Bali. Dengan eretribusi diharapkan dapat mengakuisisi pedagang di pasar untuk lebih bankable dengan membuka rekening di bank lebih mudah dan murah. Kepala Divisi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah (SP PUR) BI KPw Bali Teguh Setiadi berharap dengan elektonifikasi pungutan pasar ini dapat diimplementasikan di seluruh pasar yang ada di kabupaten/kota di Bali.
Selain itu, e-retribusi diharapkan tidak terbatas pada pemungutan, tetapi juga dapat ditindaklanjuti dalam bentuk interoperabilitas pembayaran secara nontunai. Plt. Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan layanan pungutan pasar online ini adalah salah satu bentuk dukungan Bank BPD Bali mempermudah pengelolaan administrasi dalam satu database sesuai arahan Pemerintah Provinsi Bali dan KPK. Ini adalah upaya untuk mempermudah tata kelola administrasi pemerintah tanpa harus berinvestasi tinggi, dengan pola one
islands one solution. ‘’Jadi dengan pungutan pasar online atau e-retribusi model ini dapat juga digunakan untuk seluruh kabupaten di Bali,’’ ujarnya. Tidak hanya sebatas mekanisme pengumpulan pungutan pasar saja, namun melalui e-retribusi Bank BPD Bali juga memberikan solusi administrasi. Layanan ini merupakan tahap permulaan dari sistem nontunai yang dikembangkan Bank BPD Bali sesuai dengan rencana kerja tahun 2019. Layanan e-retribusi akan dikembangkan dalam bentuk digitalisasi sistem pembayaran, dalam bentuk QR code untuk
mempermudah dan mempercepat transaksi. Setelah Pasar Ketapean, dalam waktu dekat e-retribusi akan dilakukan di Pasar Hewan Bringkit untuk 117 pedagang. Implementasi elektronikfikasi pungutan pasar melalui e-retribusi harus dilakukan secara bertahap karena dibutuhkan persiapan dalam bentuk data cleansing yang selama ini dikelola melalui PD Pasar, terutama data pedagang dalam bentuk kepemilikan, pengelola, jenis pungutan (collection) yang berupa sewa kios atau los dan pungutan lainnya (sampah, air, listrik) serta tunggakan yang dijadikan dasar tagihan. (kmb42)
Kasus Korupsi Beasiswa Stikes dan Stitna
Ngotot Tak Ada Perbup, Winasa Ajukan PK Denpasar (Bali Post) Mantan Bupati Jembrana Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa terus melakukan perlawanan atas vonis tujuh tahun dalam perkara dugaan korupsi program beasiswa pendidikan untuk mahasiswa Stikes dan Stitna Jembrana. Salah satu bentuk perlawannya, pada Selasa (4/12) kemarin mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Denpasar dengan jaksa I Gede Artana dan majelis hakim PK pimpinan Angeliky Handayani Day. Disinggung soal alasan mengajukan PK, Winasa yang didampingi kuasa hukumnya, Ketut Nurasa, membeber sejumlah pertimbangan. Salah satunya masih soal Peraturan Bupati (Perbup) Nomor. 04 Tahun 2009 tentang Beasiswa. Winasa mengatakan perbup inilah yang mengantarnya menuju hotel prodeo. Padahal perbup ini tidak ada. Karena saat itu dia sendiri menjabat Bupati Jembrana. Yang dijadikan bukti pihak kejaksaan hanyalah fotokopi
yakni perbup tanpa stempel, tanpa paraf sekda dan tanpa tanda tangan dirinya selaku bupati. Walau terlihat ada tanda tangan, itu dipalsukan. Namun justru Perbub 04 Tahun 2009 itu kemudian dipakai dasar audit BPKP hingga ditemukan kerugian sekitar Rp 2,3 miliar. ‘’Kalau memang ada Perbub 04/2009 yang asli, tolonglah tunjukkan pada saya. Saya lho bupatinya saat itu dan DPRD juga mengatakan tidak ada perbup itu. Memang ada perbup turun dari langit?’’ sanggah Winasa dengan suara lantang. Namun apa daya, perbup yang tidak ada, menurut Winasa, justru diterima sebagai barang bukti oleh majelis hakim. Padahal membuat perbup itu ada prosedurnya, baik melalui sekda, asisten maupun dari kabag hukum untuk kemudian dilakukan verifikasi. Inilah yang kemudian disayangkan Winasa, karena perbup yang tidak ada kemudian seolah-olah diadakan. Kuasa hukumnya, Nurasa, menambahkan apa yang di-
lakukan Prof. Winasa itu adalah menjalankan implementasi dan kepedulian atas perintah UUD 1945, yakni menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena beasiswa yang diberikan pada 300 mahasiswa di Jembrana real dan sudah diterima mahasiswa. ‘’Ada sekitar 300 mahasiswa yang menerima beasiswa dengan nilai Rp 3 juta per semester. Kalau dana itu masuk kantong Winasa, ya… wajar saya disebut korupsi. Lah, ini semua dana diterima mahasiswa,’’ sambung Winasa. Alasan lain soal PK adalah hirarki UU No. 12 Tahun 2011. Di mana dalam perda, perbup dan lainnya, kata Prof. Winasa, tidak ada hukuman pemidanaan. Namun jika ada pelanggaran hukum dikenakan pemidanan seperti denda. Alasan ketiga bahwa dengan adanya Perbup 04/2009 yang dijadikan barang bukti, muncul audit BPKP hingga ditemukan kelebihan membayar. Padahal, sambungnya, perbup itu tidaklah ada. (kmb37)
Bali Post/asa
BERBINCANG - Prof. I Gede Winasa saat berbincangbincang dengan kuasa hukumnya serta jaksa dalam perkara PK, I Gede Artana, di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (4/12) kemarin.
OPINI
6 Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana
Desa Adat Hanya Terima ’’Tuyuh’’-nya DESA adat/pakraman di Bali sudah teruji menjadi otonomi pemerintahan desa yang serbalengkap. Di sini ada pendukung adat Bali, dengan ketentuan dan aturan serta sanksi yang lengkap juga. Desa pakraman pun ada trias politikanya yakni lembaga legislatif sering disebut sabha desa, lembaga eksekutif dikenal dan dijalankan prajuru dengan pimpinan bendesa dan lembaga yudikatif sering disebut kertha desa. Makanya pas kalau desa adat di Bali sering disebut sebuah republik kecil yang hidup sepanjang zaman. Perpanjangan tangan desa pakraman adalah banjar adat. Nah, di sinilah ujung tombak pelayanan dan dapurnya makrama banjar. Semua masalah sering diselesaikan di tingkat banjar sehingga tak sampai ke desa pakraman. Uniknya lagi, tak ada tanah/wilayah di Bali yang tak masuk desa pakraman. Bukan rahasia lagi, semua program pemerintah letak kunci suksesnya ada di desa/ banjuar adat. Namun sayang, desa adat dan banjar adat bisa dikatakan seakan-akan menjadi korban pembangunan. Mestinya, banjar dan desa adat inilah yang terbanyak mendapatkan bantuan pemerintah. Coba bayangkan di tingkat banjar, posisi klian dinas/klian dusun/kepala lingkungan tak ada apa-apanya jika tak didukung banjar adat. Justru pejabat ini sering nebeng jika ada program kedinasan di rapat-rapat banjar. Praktis kadus dan kaling ini hanya menjadi penikmat gaji buta. Bahkan, ada yang nakal memungut iuran penduduk pendatang atau sibuk menjadi calo tanah. Para kadus dan kaling ini digaji besar oleh pemerintah daerah. Ini sebuah ketidakadilan yang diterima oleh prajuru banjar dan desa adat. Kini, sejumlah daerah juga sudah memberi honor bagi prajuru adat, namun tetap tak setinggi yang diterima kadus. Padahal, banjar dan desa adat hanya mendapat pekerjaannya atau orang Bali menyebut maan tuyuhné gén. Coba kita bayangkan, andaikata kita disuruh memilih kadus atau prajuru banjar. Krama Bali akan memilih prajuru adat. Semua program pemerintah bisa dijalankan lewat prajuru adat. Sebaliknya, kadus tak bisa berbuat tanpa dukungan banjar dan prajuru banjar/desa adat. Nah, kita di Bali sudah duluan ragu memilih ketika disodorkan menentukan pemerintahan desa itu diwakili desa dinas atau desa adat. Sekarang baru kita merasakan hasilnya, dengan dana desa Rp 1 miliar, kita belum menikmati hasilnya. Nasi sudah menjadi bubur. Agenda pembangunan yang datang tidak boleh lagi menjadikan desa adat sebagai korban pembangunan. Tak boleh lagi ada upaya memaksa masyarakat adat melepaskan tanah leluhurnya. Mereka kemudian terusir, ditangkap, rumahnya dibakar, dan tak jarang pula harus mendekam di dalam penjara karena mempertahankan kehidupan. Pemerintah harus membangkitkan semangat kemandirian desa adat. Program pembangunan harus berpihak kepada masyarakat adat merupakan salah satu faktor kebangkitan gerakan masyarakat adat kontemporer di Indonesia. Makanya sangat pas dibentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999. Sebab, gerakan masyarakat adat sejalan dengan gerakan hak asasi manusia. Jika sekarang desa adat memiliki lahan untuk pemberdayaan ekonominya itu wajar terjadi agar mereka bisa hidup sepanjang zaman. Jangan sampai desa adat menjadi sebuah kenangan bagi kita dan anak cucu kita.
S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.
Rancu, Predikat Kelulusan Membaca berita ‘’Undiksha Gelar Wisuda Ke-57...’’ (BP, 3/12), sepertinya ada kerancuan dalam predikat kelulusan. Langsung saja disebut di sini yaitu (1) Pada Program S-3, Dr. Ni Made Rai Wisudariani dari Jurusan Pendidikan Bahasa dengan IPK 3,91 predikat Sangat Memuaskan, (2) Program S-2 Ulan Sari, M.Pd. dari Jurusan Bimbingan Konseling dengan IPK 3,86 predikat Pujian, dan (3) Program S-1 Made Sugi Antara dari Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan IPK 3,86 predikat Sangat Memuaskan. Nah, dari tiga wisudawan tersebut, yang mendapat IPK 3,91 yang berarti lebih tinggi dari IPK 3,86 kenapa predikatnya lebih rendah yakni Sangat Memuaskan? Kedua, dengan IPK yang sama (3,86) kok predikatnya bisa berbeda, satu pujian dan satunya lagi sangat memuaskan. Ini penting untuk diklarifikasi, sebab kalau tidak demikian, kasihan kepada yang bersangkutan (yang dirugikan) dan juga keluarga sang wisudawan. Pembaca, termasuk saya, mungkin perlu pula mendapat informasi bahwa dengan wisuda yang ke-57 ini, sudah berapa ribu alumni yang dihasilkan Undiksha dan mereka itu secara rinci (Program Diploma, S-1, S-2, dan S-3) masing-masing ada berapa? Romi Sudhita Jl. Srikandi Singaraja
Rabu Wage, 5 Desember 2018
Pengaturan Desa Mewujudkan Kehendak Konstitusi
Setelah Indonesia merdeka, berlaku UU yang secara eksklusif maupun mandiri mengatur tentang desa. UU itu antara lain: UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang menyangkut desa mulai dari pasal 200 s.d. pasal 214 dan yang paling krusial pengaturan Desa dalam UU 5/1974 dengan politik hukum desentralistik desa diseragamkan, hukum berfungsi sebagai government social control yang berakibat desa adat disingkirkan melalui kebijakan penyeragaman. Selanjutnya, reformasi membawa suasana perubahan mendasar tentang negara hukum demokrasi. UUD diamandemen, sistem peyelenggaraan pemerintahan daerah bergeser dari sentralistik menjadi desentralistik, dengan meletakkan desentralisasi pada daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dengan UU 22/1999 yang memuat pula pengaturan tentang Pemerintahan Desa.
Oleh Supartha Djelantik
P
engaturan tentang desa semakin jelas arahnya untuk mewujudkan kehendak konstitusi, menerjemahkan prinsip ‘’rekognisi’’ yakni pengakuan dan penghormatan satuan-satuan masyarakat hukum adat yang sesuai prinsip asal-usul, mengingati keistimewaan, sesuai dengan peradaban dan NKRI. Sejak UU Desa berlaku telah menghadirkan perdebatan pro-kontra di antara para ahli dan tokoh masyarakat, tentang penetapan desa dinas dan desa adat yang dinyatakan sebagai desa, sekalipun ada benang merah tentang kesamaan visi untuk tetap mempertahankan eksistensi desa adat. Fokus perdebatan di sekitar keberadaan penjelasan Pasal 6 UU Desa, tentang dimungkinkan keberadaan desa adat dan desa dinas, sebagaimana berlangsung saat ini. Pendekatan-pendekatan teoretis bisa dikemukakan, dan dipergunakan sebagai pembenar, baik dari sisi pemikiran dua desa berjalan berdampingan dengan segala akibat dan konsekuensi logis yang ditimbulkannya, maupun pengakuan desa adat sebagai desa riil (substasial), yang keberadaannya secara teoretis juga dapat dipertanggungjawabkan. Belakangan muncul ke permukaan tantangan yang melibatkan desa adat tentang: (1) hak memungut retribusi parkir, sampah, dan keamanan; (2) kehadiran pendatang, yang merebut lapangan kerja, ruang usaha, munculnya premanisme; (3) kehadiran investasi yang berbasis agama, dan politik dumping; (4) kesempatan kerja dan kelemahan kualitas SDM Bali; (5) pengembangan UKM; (6) memperkuat daya juang (com-
petitiveness); (7) demokratisasi; dan (8) membangun negara hukum berbasis budaya Bali. Berbagai kelemahan yang disebutkan, tidak luput dari lemahnya sistem pembentukan hukum dan penegakkan hukum lokal yang tejadi selama ini, laju kehadiran pendatang secara masif akan mengganggu keseimbangan sosial-politik yang dapat dipergunakan sebagai alat pembentukan instabilitas, pemiskinan terstruktur terhadap krama Bali, yang sekalian akan memberi dampak negatif menurunnya karakteristik desa adat dan melemahkan adat istiadat, budaya Bali dan akhirnya akan mengikis kesadaran masyarakat untuk mempertahankan keunggulan-keunggulan kultural yang merupakan keunggulan komparatif (theory of comparative advantage) yang terbentuk dari latar belakang keunikan wilayah, adat istiadat, kebiasaan dan tata susunan masyarakatnya yang berbeda-beda yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia bahkan negara-negara lain di dunia. Keunggulankeunggulan tersebut hanya dapat dipertahankan melalui perkuatan keunggulan dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat adat untuk mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai kearifan yang telah tertanam dalam sanubari mereka. Jadi, kemunduran atau kehancuran budaya bisa jadi karena kurangnya kesungguhan dan ketulusan semua pihak untuk menjadikan budaya Bali sebagai dasar cara pandang konstruksi budaya hukum masyarakat Bali dalam menguatkan konstruksi negara hukum Indonesia. Kuatnya budaya hukum masyarakat untuk mewujudkan keadilan, akan dapat menciptakan kepastian tentang
keberadaan masyarakat hukum adat (desa adat) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. Tetapi kita patut mewaspadai para pencari manfaat (profit taking) petualang yang menjual budaya untuk kepentingan sempit atau diri sendiri yang berlindung di balik kekuasaan dan bisnis. Prinsip dasar konstruksi UU Desa adalah menggabungkan fungsi self-governing community dan local self government. Self-governing community, yaitu menjalankan kewenangan pemerintahan desa berdasar asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sementara local self government yaitu kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas pembantuan. Maka ada empat kewenangan utama yang dimiliki desa adat. Kewenangan ini harus dijalankan secara demokratis, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, di Bali dan pemberdayaan masyarakat desa. Fungsi self-governing community dan local self government agar desa di masa mendatang dapat memenuhi tujuan utama amanat UU Desa. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4, bahwa pengaturan desa sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan, kejelasan status dan kepastian hukum, memajukan adat tradisi dan budaya, partisipasi, profesionalisme, pelayanan publik, dan tercapainya kesejahteraan. Rekognisi, otonomi bukan amputasi dan intervensi. Mengapa
pemerintah daerah justru tidak mengakui desa adat sebagai pengemban, pelaku dan pengawal budaya, adat istiadat dan tradisinya? Apakah bentuk ketidaksiapan birokrasi dalam memahami politik hukum pemerintahan desa sehingga tak mampu menerjemahkan kehendak UU sebagai turunan konstitusi, atau terbatasnya pemahaman tentang nilai-nilai adat istiadat dan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat? Dan banyak lagi yang bisa menggugat keseriusan pemerintah daerah dalam menyikapi fenomena penetapan desa dinas sebagai desa. Kita sadar bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang sesuai dengan roh masyarakatnya, hukum desa yang diberlakukan di Bali adalah hukum adat yang sudah disesuaikan atau tidak bertentangan dengan UU, sehingga rekognisi pranata sosial politik masyarakat Bali (desa adat) tidaklah cukup dengan mengakui adanya kepemilikan lahan oleh desa adat atau pangempon pura. Yang lebih utama adalah mengakui desa adat (pakraman) sebagai pengarusutamaan dalam pengaturan, penyelenggaraan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat Bali. Berdasarkan kekuatan UU Desa, DPR Bali/DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus bergerak cepat, memperbaiki situasi dan kondisi yang semakin kritis, merancang peraturan daerah tentang penetapan desa adat (pakraman) sebagai desa, dan menjadikan desa adat sebagai subjek yang memiliki legal standing, sebagai pembentuk, pemelihara, dan restorasi kebudayaan (mindset), pembangun SDM berkarakter berkualitas THK, mengembangkan sistem ekonomi, pariwisata, dan lingkungan yang sesuai dengan budaya masyarakatnya melalui perencanaan yang ramah masyarakat hukum adat yang menyejahterakan. Program pembangunan manusia berkarakter-berintegritas hanya dapat dibentuk melalui kelembagaan yang kredibel, diakui dan dihormati oleh pendukungnya. Pergulatan pengakuan-penghormatan masyarakat hukum adat, dalam merekonstruksi dan mempertahankan eksistensinya menandakan adanya ketidaksesuaian antara jiwa UUD dengan UU organik dalam politik hukum pemerintahan desa sebelum berlakunya UU Desa 2014, yang justru mengamputasi, mend-
AIDS dan Mitigasi Prostitusi SETIAP hari pertama atau tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia (HAS). HAS diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran HIV. Tema HAS ke-30 tahun ini adalah ‘’Saya Berani Saya Sehat’’, sedangkan sub-temanya ‘’Tahu Status Lebih Baik’’. Berdasarkan data Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, hingga Maret 2017, tercatat jumlah penderita HIV sudah mencapai 242.699 jiwa dan penderita AIDS mencapai 87.453 jiwa. Tren tiap tahun menunjukkan lonjakan signifikan. Tahun 1987, jumlah penderita AIDS di Indonesia masih lima kasus. Tetapi sejak 2007, kasus AIDS melonjak menjadi 2.947 kasus. Perilaku dan gaya hidup bebas disinyalir membuat kasus ini melaju kencang di Indonesia. Penyebaran kasus HIV-AIDS, salah satunya disebabkan oleh perilaku seks bebas melalui praktik prostitusi. Dunia prostitusi juga menimbulkan dilema dan masalah bagi sektor lain, misalnya olahraga di setiap ada event kompetisi. Sinergi dengan pencegahan penyebaran HIV-AIDS perlu upaya serius dalam menangani dan memberantas prostitusi. Godaan Seks Bebas Dunia prostitusi sudah menjadi rahasia umum selalu menggoda di setiap perhelatan kompetisi. Skandal seperti ini sering terjadi di gelaran kompetisi olahraga. Gemerlap prostitusi adalah ilegal bagi atlet di seluruh dunia. Godaan prostitusi di sekitar arena pertandingan mesti dilenyapkan. Upaya jangka panjang juga mesti dipikirkan. Salah satu buktinya terjadi saat gelaran Asian Games 2018
Oleh Ribut Lupiyanto di Jakarta dan Palembang. Kasus heboh mencuat dari kontingen Jepang. Empat atletnya dipulangkan, karena terbukti melanggar etika dan peraturan negaranya. Keempat atlet bola basket menyewa pekerja seks komersial (PSK). Diskusi antara seks dan olahraga bukanlah topik baru. Seks sebenarnya bukanlah masalah bagi atlet. Seks bisa punya efek yang bagus jika dilakukan dengan jarak 10 jam sampai 12 jam sebelum bertanding. Hal yang tidak baik adalah jika berlebih, bisa meningkatkan denyut jantung. Sejumlah pelatih umumnya meminta atletnya untuk tidak berhubungan seks selama perhelatan event olahraga (Tiffandiputra, 2018). Atlet tidak perlu khawatir tentang berhubungan seks (Howard, 2016). Hal yang harus diperhatikan bahwa atlet harus punya fokus konsentrasi lebih saat bertanding. Sedangkan seks bisa mengganggu pertandingan, karena ada kemungkinan seks mengganggu istirahat atlet sebelum bertanding. Hal yang mengganggu adalah aktivitas prostitusi saat event berlangsung. Banyak skandal internasional telah terjadi. Saat Piala Dunia 2018 belum lama ini, seorang politikus Rusia mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mendorong perempuan negaranya untuk berhubungan seks dengan suporter yang datang. Pada beberapa event olahraga internasional, pihak panitia malah menyediakan kondom di wisma atlet. Problem prostitusi sangat kompleks. Faktor yang memengaruhinya beraneka ragam, seperti
kemiskinan, hedonisme, psikologis, dan lainnya. Layanan prostitusi juga semakin terbuka dan rapi. Misalnya digunakannya media online. Kebijakan yang ada masih dianggap kurang mendukung bagi pemberantasan prostitusi. Dari sektor pajak misalnya. Prostitusi, minuman keras, dan narkoba kerap bersinggungan dengan tempat hiburan, seperti diskotek, karaoke, klub malam dan sejenisnya. Pemerintah justru mengeluarkan peraturan yang membebaskan jenis jasa kesenian dan hiburan dari pajak sebesar sepuluh persen. Hal itu tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 158/ PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang tidak dikenai PPn. Pasal 2 ayat (2) PMK tersebut menyebutkan terdapat delapan jenis jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPn sebesar sepuluh persen. Di antaranya diskotek, karaoke, klub malam dan sejenisnya. Kebijakan baru itu menimbulkan polemik publik. Pembebasan PPn dikhawatirkan akan membuat tempat hiburan menjamur dan bertambah padat tanpa penyaringan pengunjung. Bisnis prostitusi salah satunya disebabkan karena perilaku hedonisme. Kasus berkembang karena ada kesempatan berupa celah eksesusi tindakan tersebut. Untuk itu, upaya pemberantasan kedua penyakit tersebut adalah mempersempit hingga menutup celah kesempatan dan potensi. Pertama dengan sinergisme. Pemerintah dan sektor terkait mesti bersinergi dan menerapkan strategi jitu mengingat akutnya
masalah prostitusi. Penegakan regulasi berefek jera, penting dioptimalkan. Misalnya dalam pembongkaran kasus prostitusi, kepolisian mesti berupaya menyeret PSK sebagai tersangka. Jaringan bisnis ini juga mesti dibongkar, baik otak pengendali hingga pelaku-pelaku lainnya. Kedua, melakukan kampanye masif dalam upaya pencegahan. Perilaku hedonisme mesti dicegah melalui pendekatan spiritual, budaya, dan pendidikan karakter. Acara-acara TV yang mempertontonkan hedonisme mesti disaring dan diawasi oleh KPI dan stasiun televisi. Perilaku hedon dapat diarahkan ke hal produktif, seperti pemberian sumbangan sosial. Pelaku prostitusi yang masih usia muda juga mesti didekati secara kepemudaan. Mereka adalah aset bangsa yang mesti diselamatkan. Ketiga, pemerintah mesti memfasilitasi pelaporan terkait tindak korupsi. Pelaporan selain cepat juga harus memberi jaminan rasa aman bagi pelapor. Selanjutnya, yang terpenting adalah kecepatan dan optimalisasi tindak lanjut pelaporan. Publik juga penting aktif dan berani berpartisipasi memberikan laporan dan informasi. Bisnis haram prostitusi baik di jalanan maupun online mesti diantisipasi dan diberantas. Efek domino dan timbal balik dari kehadirannya antara lain memicu korupsi, penularan penyakit berbahaya, keretakan rumah tangga, dan degradasi moral anak bangsa. Konsistensi dan ketegasan pemerintah serta aparat penegak hukum menjadi kunci optimalisasi penanganan.
egradasi, dan mengabaikan hakhak, nilai-nilai keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki masingmasing desa, yang menerapkan konsep penyeragaman melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alamnya, adalah pembuktian peniadaan kedaulatan masyarakat hukum adat atas hak ulayatnya. Pembangunan hukum nasional menempatkan dominasi dan diskriminasi negara terhadap masyarakat hukum adat. Respons pemerintah daerah kabupaten/kota/Bali justru sebaliknya bimbang dan ragu dalam menentukan arah masa depannya sendiri, dengan berbagai alasan, pendekatan legal-pragmatik mengabaikan dan membiarkan masyarakat hukum adat Bali berhadapan dengan elite kekuasaan yang tidak paham DNA masyarakatnya. Ini adalah keraguan berlatar belakang ketidaktahuan hakikat desa adat sebagai rumah masyarakat hukum adat. Pemerintah daerah mengambil kebijakan konservatif, non-visioner dengan tidak mendaftarkan desa adat atau desa (dinas) sebagai desa dengan membiarkan pemerintah pusat mau tidak mau menetapkan desa dinas sebagai desa, karena secara normatif desa dinas adalah turunan pemerintahan kabupaten/ kota/Bali. Dengan ditetapkannya desa dinas sebagai desa, maka berlakulah ketentuan-ketentuan tentang desa, posisi desa adat menjadi Lembaga Adat Desa (LAD). Pasal 95 menetapkan (1) pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk LAD; (2) LAD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa; (3) LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dan memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Ketentuan ini adalah bentuk pengakuan dan penghormatan semu, niat terselubung di mana hukum tidak lain adalah government social control, hukum sebagai alat pengendalian masyarakat untuk mencapai tujuan. Pemerintah bukan lagi sebagai rekognisi negara kepada masyarakat hukum adat. Penulis, Pendukung Penegakan Pengakuan dan Penghormatan Desa Adat (P4DA), pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
POJOK Bupati Gianyar dan warga Taro arak Trofi Kalpataru pelestari sapi putih. - Jaga Bali dan satwa langka juga. *** BUMDes di Tabanan diimbau kembangkan lebih dari satu jenis usaha. - Usaha bersama, dari warga untuk warga. *** Satpol PP hentikan pengkaplingan tanah negara di pantai Nusa Penida. - Lestarikan bumi Nusa.
Penulis, Deputi Direktur CPubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Wirata Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Dira Arsana Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Eka Prananda, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Bagiarta, Klungkung: Sosiawan, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
7
TABANAN
Rabu Wage, 5 Desember 2018
Sopir Ngantuk, Truk Tabrak Pembantas Jalan Tabanan (Bali Post) Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Denpas ar-Gilimanuk, tepatnya di Banjar Mekayu, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Selasa (3/12). Truk yang dikemudikan Yoga (33) menabrak pembatas jalan. Bahkan truk tersebut sempat terguling. Beruntung sopir (Yoga - red) dan kernetnya, Bambang, selamat dari maut. Mereka mengalami luka robek dan ada juga yang patah tulang sehingga dilarikan ke BRSUD Tabanan. Kuat dugaan terjadinya kecelakaan ini akibat sopir truk mengantuk. Sebelum-
Bali Post/ist
Tidak Semua Pasien Lansia Dilayani Poliklinik Geriatri Tabanan (Bali Post) Dalam sehari, kunjungan pasien ke Poliklinik BRSU Tabanan rata-rata mencapai 700 pasien. Dari jumlah ini, sekitar 30 persennya masuk kategori lansia atau usia 60 tahun ke atas. Rata-rata per hari tercatat 200 pasien kategori lansia. Oleh karena itu, BRSU Tabanan tahun ini mengembangkan Poliklinik Geriatri. Dalam hal ini, layanan untuk pasien lansia dikumpulkan secara khusus dalam satu poliklinik sehingga tidak perlu mengantre dan mengunjungi beberapa layanan layaknya pasien usia produktif. Meski memudahkan dan mempercepat layanan, namun tidak semua pasien lansia bisa dilayani di Poliklinik Geriatri. Dari rata-rata 200-an pasien lansia, tercatat yang terdaftar di Poliklinik Geriatri hanya 10 persennya atau 20 hingga 25 pasien per hari. Mengenai hal ini, Kepala Sub-Bidang Rawat Jalan Rawat Inap BRSU Tabanan dr. Made Karna, Selasa (4/12)
kemarin, mengatakan ada beberapa syarat pasien lansia dirujuk ke Poliklinik Geriatri. Syaratnya adalah lansia yang bersangkutan harus memiliki dua riwayat penyakit baik fisik maupun psikis. Lanjut Karna, jika hanya menderita satu penyakit saja, misal hanya patah tulang, maka pasien akan dirujuk ke Poliklinik Bedah, atau hanya masalah mata maka dirujuk ke Poli Mata. ‘’Dirujuk ke Poliklinik Geriatri jika menderita dua atau lebih penyakit baik itu fisik maupun psikis,’’ ujar Karna. Hal ini menyebabkan dari rata-rata 200 pasien kategori lansia atau usia 60 tahun ke atas tidak semuanya dirujuk ke Poliklinik Geriatri, tetapi hanya sekitar 10 persennya. Sistem layanan Poliklinik Geriatri, kata Direktur BRSU Tabanan dr. Nyoman Susila, akan ada dua arah. Jika pasien mendapatkan rujukan dari puskesmas maka akan langsung dirujuk ke Poliklinik Geriatri. Jika be-
lum mendapat rujukan maka pasien lansia ini akan diarahkan ke poliklinik sesuai keluhan penyakitnya. ‘’Misalnya jika penyakit dalam dibawa ke Poli Penyakit Dalam. Di sana jika mereka ada keluhan geriatri seperti susah makan, gangguan psikis dan lainnya, maka akan dirujuk ke Poli Geriatri. Untuk kunjungan selanjutnya mereka akan mengunjungi Poli Geriatri,’’ jelas Susila. Nantinya semua penyakit yang diderita pasien lansia dilayani di Poli Geriatri. Jadi untuk pemeriksaan, dokter spesialislah yang mendatangi Poli Geriatri, bukan sebaliknya. ‘’Jadi, jika perlu spesialis bedah maka dokternya yang datang. Pasien cukup menunggu di Poli Geriatri, jadi tidak perlu kemana-mana lagi,’’ ujar Susila. Selain pelayanan yang dikumpulkan dalam satu poli, nantinya pendaftaran untuk pasien lansia juga dikhususkan, selain didorong juga untuk melakukan pendaftaran melalui website. (kmb24)
TABRAK - Kondisi truk yang menabrak pembantas jalan di Jalur Denpasar-Gilimanuk, tepatnya Banjar Mekayu, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan, Selasa (3/12).
nya truk yang mengangkut roti ini melaju dari arah timur (Denpasar - red) menuju Gilimanuk. Setibanya di TKP, tiba-tiba truk oleng dan akhirnya menabrak pembatas jalan sekitar pukul 08.00 Wita. Benturan keras membuat truk terguling di badan jalan dan selanjutnya jatuh di kebun warga. Akibat kejadian itu sopir dan kernet yang tinggal di By-pass Ida Bagus Mantra, Banjar Luglug Desa Sukawati, Gianyar ini mengalami luka-luka hingga harus dibawa ke BRSUS Tabanan. Sopir truk mengalami robek di bagian kedua tangan. Sementara kernet truk Bambang mengalami patah kaki kiri. Sedangkan kondisi truk ringsek pada bagian depan. Kapolsek Selemadeg Barat AKP I Wayan Swastika mengatakan kecelakaan ini terjadi akibat sopir truk mengantuk. “Sopirnya mengantuk dan sempat tak bisa mengendalikan laju kendaraannya,” ungkapnya. (kmb28)
Bawaslu Temukan Ratusan APK Melanggar Tabanan (Bali Post) -
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tabanan menemukan ratusan alat peraga kampanye (APK) berupa baliho dan bendera yang melanggar aturan. Temuan merata di seluruh kecamatan, namun yang terbanyak di Kecamatan Kediri. Anggota Bawaslu Tabanan I Ketut Narta menjelaskan, pemasangan APK diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 298 dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 pasal 32. Bawaslu sejatinya telah berupaya mencegah pelanggaran. Bawaslu melakukan pendekatan secara personal baik ke pimpinan parpol, calon dan LO terkait aturan zonasi dan larangan pemasangan APK. Sayangnya hal itu belum membuahkan hasil memuaskan. Buktinya masih ditemukan APK yang melanggar. Menurutnya, temuan Bawaslu ini disampaikan ke KPU. Selanjutnya KPU diharapkan memberitahukannya kepada peserta pemilu agar ditindaklanjuti. Jika
upaya KPU itu tidak diindahkan oleh peserta pemilu, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan Satpol PP guna melakukan penertiban. ‘’Ini sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018,’’ tegasnya. Lebih lanjut dia mengimbau peserta pemilu mematuhi peraturan perundangundangan. Peserta pemilu semestinya taat azas sehingga bisa memberikan pendidikan politik yang baik ke masyarakat. Ketua KPU Tabanan Putu Weda Subawa, Selasa (4/12) kemarin, mengaku telah menerima surat prihal hasil laporan dan pengawasan dari Bawaslu. Di surat itu dirinci pelanggaran APK. Rincian
pelanggaran APK yang berkaitan dengan parpol dan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Tabanan, yakni berupa baliho sebanyak 70 buah, spanduk dua buah, bendera 164 buah dan billboard sebanyak dua buah. Sementara untuk calon DPD RI, baliho sebanyak 16 buah, spanduk dua buah dan billboard sebanyak satu buah. ‘’Terkait temuan itu akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan Bawaslu dan partai politik, karena kami belum tahu jenis pelanggarannya, apakah pemasangan atau disain yang tidak sesuai ketentuan,’’ ucapnya. Menurut Weda, secara aturan, APK hanya boleh dipasang saat melakukan tatap
Tabanan (Bali Post) Guna mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri secara ekonomi, pemerintah mendorong setiap desa membentuk BUMDes. Di Tabanan terdapat 133 desa. Dari jumlah tersebut, baru terdapat 90 BUMDes dan 15 desa sedang memproses pembentukan BUMDes. Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabanan I Made Sadia, Selasa (4/12) kemarin, mengatakan masing-masing BUMDes memiliki produk sesuai potensi desa. Misalnya berupa kudapan, jajan upakara, VCO, kopi, sampai briket atau arang. ‘’Ada juga yang terjun ke usaha jasa. Tapi hampir semua memiliki produk yang dijual,’’ ujar Sadia. Menurutnya, pemerintah berharap BUMDes memiliki lebih dari satu jenis usaha sehingga pendapatan masyarakat desa bisa meningkat. Hal ini juga dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Namun untuk bisa mencapainya, harus ada kesiapan dari BUMDes, dari
sisi SDM serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Keberhasilan BUMDes tidak bisa bertumpu pada satu lembaga, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengembangan BUMDes harus didukung semua pihak, baik masyarakat dan instansi terkait. Misalnya dalam pengembangan produk pertanian, ini memerlukan dukungan dari Dinas Pertanian untuk mendapatkan hasil panen produk pertanian yang berkualitas atau produk perikanan perlu dukungan dari Dinas Perikanan. Uji keamanan produk dan nilai gizi, perlu dukungan dari Dinas Kesehatan. ‘’Peran masyarakat desa juga penting. Begitu juga SDM yang mengelola BUMDes, harus punya mindset bisnis,’’ ujarnya. Dijelaskannya lebih lanjut, pembentukan BUMDes di Tabanan dimulai sejak tahun 2017. Perkembangannya cukup memuaskan. Saat ini sudah ada produk BUMDes
yang kualitasnya sudah teruji dan diterima dengan baik oleh pasar, contohnya kopi bubuk dari BUMDes di Pupuan dan beras merah BUMDes di Penebel, khususnya Jatiluwih. Produk-produk berkualitas dan memenuhi syarat ini biasanya dipasarkan BUMDa Tabanan, dalam hal ini PDDS Dharma Santika. ‘’Untuk bisa masuk ke BUMDa itu ada syarat-syarat kualitasnya, seperti kemasan harus sesuai standar dan lolos
muka kegiatan kampanye dan hanya di areal kampanye. Setelah kegiatan selesai, wajib dibersihkan kembali. Namun dalam pertemuan terakhir antara KPU, parpol dan Bawaslu, ada kesepakatan antarparpol yakni bendera resmi dari parpol yakni bendera yang berisi logo dan nomor urut parpol, boleh dipasang di lahan pribadi dan di kantor-kantor parpol. ‘’Makanya saat ada bendera berisi foto caleg, itu tentu dianggap melanggar oleh Bawaslu. Jadi, konten bendera atau zona pemasangan yang tidak tepat kami belum tahu, jadi ini akan kami koordinasikan ke Bawaslu,’’ terangnya. Sementara itu, dari laporan yang disodorkan Bawaslu, jenis pelanggaran berupa melanggar zona penempatan pemasangan, salah disain dan dipasang di pinggir jalan umum. (kmb28)
BUMDes Diimbau Kembangkan Lebih dari Satu Jenis Usaha
Bali Post/dok
UKM - Salah satu peserta pameran UKM di Gedung Ketut Maria yang dilangsungkan belum lama ini.
KUR Picu Pertumbuhan UKM
Tabanan (Bali Post) – Serapan KUR di Tabanan tahun ini sudah mencapai 99 persen. Besarnya serapan ini menunjukkan KUR berdampak positif bagi pertumbuhan UKM Kabupaten Tabanan. Hal ini karena suku bunga KUR yang hanya dibanderol tujuh persen, dinilai tidak membebani dan masih memberikan peluang bagi pelaku UMK untuk mengembangkan usahanya. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan, A.A. Gede Dalem Tresna Ngurah, belum lama ini. Dia menyampaikan serapan KUR yang tinggi menggambarkan antusiasme pelaku UKM
dan masyarakat terhadap program ini. Dari data tahun 2017, UKM yang terdaftar mencapai 6.898 usaha yang bergerak di bidang formal dan 32.575 usaha di sektor informal. Tahun ini meski belum mencatat pertumbuhan UKM, namun dipastikan jumlahnya bertambah dibandingkan data tahun lalu. ‘’Dilihat dari serapan KUR yang tinggi, dipastikan ada peningkatan,’’ ujarnya. Dikatakannya, dari pemantauan, KUR benar-benar digunakan untuk usaha atau tidak untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Karena benarbenar untuk usaha membuat pengembalian atau kewajiban
debitur KUR juga tetap lancar yang dibuktikan dengan kredit bermasalah KUR yang masih berada dalam kondisi terkendali. Sementara itu, salah satu pelaku UKM yang mendapat bantuan KUR adalah Prabu Kreasi yang terjun dalam usaha konfeksi. Menurut Pengelola Prabu Kreasi, Gede Mahendra Padmanada Dusak, program KUR sangat menopang kelangsungan usahanya. ‘’Pangsa pasar makin luas memerlukan modal. Dengan adanya KUR, membuat kekurangan modal yang menjadi kendala sebelumnya bisa tertangani,’’ ujarnya. (kmb24)
uji pasar,’’ jelas Sadia. Diakuinya, peran BUMDes belum terlalu terasa dalam hal kontribusi terhadap PAD desa. Namun jika dikelola secara konsisten, hasil yang baik bisa dirasakan masyarakat, setidaknya lima tahun ke depan. ‘’Samalah dengan LPD. Jika dikelola secara sehat, didukung masyarakat, maka hasilnya akan terlihat beberapa tahun ke depan,’’ imbuh Sadia. (kmb24)
I Made Sadia
Kementerian Pariwisata akan Kucurkan DAK Rp 2,9 Miliar
I Made Yasa
Bali Post/bit
Tabanan (Bali Post) Pemkab Tabanan pada tahun 2019 akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pariwisata dari Kementerian Pariwisata sebesar Rp 2,9 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan penataan DTW Bedugul. Kepala Dinas Pariwisata Tabanan I Made Yasa, Selasa (4/12) kemarin menjelaskan,
tidak semua dana akan digunakan untuk melanjutkan penataan Bedugul. Sebagian juga akan dimanfaatkan untuk pengembangan SDM pariwisata. ‘’Dari total anggaran yang kami terima, Rp 2,2 miliar yang diperuntukkan untuk melanjutkan penataan dan Rp 700 juta untuk pengembangan SDM pariwisata,’’ ucapnya. Untuk lanjutan penataan kawasan Bedugul, dana
tersebut akan diarahkan untuk membangun tampilan depan seperti candi bentar dan pendirian wantilan untuk kegiatan kesenian serta plaza oleh-oleh dan kuliner. ‘’Sebelumnya lahan parkir dan toilet sudah kami tata ulang. Intinya, kami terus berupaya melengkapi prasarana pariwisata guna dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan,’’
tegasnya. Meski mendapatkan kucuran dana pusat, penataan DTW Bedugul masih membutuhkan tambahan dana. Karena total dana penataan kawasan wisata seluas 2,5 hektar itu diperkirakan sekitar Rp 32 miliar. ‘’Kita lakukan bertahap dan berkesinambungan sesuai anggaran yang kita dapatkan,’’ ucapnya.
Disinggung tentang aset milik Pemkab yang ada di kawasan Bedugul telah dimohonkan oleh Balai Jalan Nasional untuk hibah pembuatan shortcut, Yasa menyebutkan dirinya belum tahu pasti terkait hal itu. ‘’Kemungkinan masih berproses di bagian yang membidangi. Tapi saya belum tahu tentang itu. Coba nanti saya cross check lagi,’’ ucapnya. (kmb28)
BULELENG
8
Rabu Wage, 5 Desember 2018
Desa Panji Masuk Zona Merah Rabies
Distan Vaksinasi Anjing Cegah Penularan
Singaraja (Bali Post) – Kasus gigitan anjing yang diduga menularkan rabies di Dusun Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, membuat Dinas Pertanian (Distan) bergerak cepat. Selasa (4/12) kemarin anjing milik warga di Dusun Bangah disasar vaksinasi guna mencegah penularan rabies. Vaksinasi itu dilakukan menyusul kasus yang merenggut seorang korban meninggal dunia dari Desa Panji. Karena kasus itu, Desa Panji kemudian dimasukkan sebagai daerah zona merah rabies. Penetapan ini berkaitan adanya lima orang warga yang tergigit anjing dalam kurun waktu bersamaan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian (Kabid Distan) Buleleng Drh. Ketut Susila mengatakan, vaksinasi dilakukan karena anjing-anjing lain di sekitar Dusun Bangah itu kemungkinan terinveksi virus rabies. Ini karena dari kronologi anjing yang menggigit lima warga itu terjadi pada Oktober 2018 lalu, sehingga berselang kasus itu bisa saja anjing menular ke anjing lain. Karena itu vaksiasi ini diharapkan dapat mencegah penularan virus rabies ke wilayah lain. Dalam lakukan vaksinasi itu pihaknya bekerja sama dengan Balai Besar Veteriner (B-Vet) Denpasar yang meneliti sampel anjing yang kemungkinan dekat dengan anjing rabies yang telah menggigit lima korban itu. ‘’Bisa saja anjing yang menggigit lima korban itu juga telah menggigit anjing lainnya. Secara zona, karena sudah ada kasus terhadap manusia, berarti dua bulan sebelum kejadian diasumsikan sudah
ada penularan rabies, sehingga kami masukkan zona merah,’’ katanya. Terkait anjing yang menggigit lima korban itu justru diambil seseorang yang diduga dagingnya diolah, Susila mengingatkan, anjing bukanlah hewan ternak. Dagingnya bukan produk pangan, sehingga memang kecil kemungkinan dapat terkena virus rabies. Ini asalkan daging itu dimasak hingga di atas suhu 70 derajat Celsius, serta daging itu diolah dengan baik. Meski demikian, virus mematikan ini justru sangat berbahaya bagi yang mengolah daging anjing itu sendiri. Dengan luka terbuka sedikit saja, maka virus itu dapat masuk ke tubuh melalui jaringan saraf. ‘’Lewat daging anjing yang diolah itu potensi penularannya memang kecil. Kecuali yang mengolah daging itu punya luka terbuka. Jika ada luka maka virus bisa saja masuk ke dalam jaringan sarafnya,’’
tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, lima warga Dusun Bangah, Desa Panji digigit anjing peliharaan. Seorang korban gigitan anjing dinyatakan meninggal adalah Ni Made Ml (40) tinggal di Belok E No. 10 Perumahan 99 Dusun Bangah. Dia sebelumnya dirawat di RSUD Buleleng sejak Minggu (2/12) sekitar pukul 18.00 Wita. Setelah menjalani perawatan kondisinya kritis sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia Senin (3/12) lalu sekitar Pukul 07.41 Wita di ruang isolasi RSUD.
Dugaan sementara, korban dinyatakan suspect rabies. Ini dikuatkan ada keterangan yang melaporkan bahwa pasien itu pernah digigit anjing 3 Oktober 2018 lalu. Selain Made Ml, ada empat warga lain yang juga digigit anjing liar pada 4 Oktober 2018 lalu. Keempatnya masing-masing Ketut NA (50), Ni Komang NPP (2), Putu KIS (5) dan Ida Bagus KAK (21) dan baru kemarin dia mendapatkan suntikan vaksin anti-rabies (VAR). Menyusul gigitan anjing itu, warga di Perumahan 99 tersebut mengeliminasi (membunuh - red) anjing tersebut. Bangkai anjing itu kemudian diminta seseorang dari Banyuning, Singaraja. Konon, daging anjing itu diolah untuk kemudian dikonsumsi warga. Olahan daging ajing itu lumrah disebut dengan RW. (kmb38)
’’Lewat
daging anjing yang diolah itu potensi penularannya memang kecil. Kecuali yang mengolah daging itu punya luka terbuka. Jika ada luka maka virus bisa saja masuk ke dalam jaringan sarafnya.’’ Kabid Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buleleng Drh. Ketut Susila
Tim Provinsi Ukur Lahan di Sumberkelampok
Tanah 623,8 Hektar Diminta Warga Turum-temurun Singaraja (Bali Post) Tim Provinsi Bali dijadwalkan melakukan identifikasi dan pengukuran tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak. Tim ini melakukan tugasnya Rabu (5/12) ini bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali dan BPN Buleleng. Pengukuran ini nampaknya akan menjadi titik terang atas perjuangan warga yang memohon tanah itu secara turun-temurun. Perbekel Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak Wayan Sawitrayasa, Senin (3/12) lalu, membe-
narkan rencana tim Provinsi Bali turun mengukur lahanlahan yang telah ditempati warga. Pihaknya mengaku sudah menginformasikan kepada warganya untuk ikut mendampingi tim provinsi dalam pengukuran tanah itu. Dia berharap, warganya mendapatkan hak kepemilikan atas lahan yang telah ditempati dan digarap sejak turun-temurun itu bisa terwujud. “Kami sudah umumkan agar warga datang ikut mendampingi tim memberikan batas-batas tanah itu,” katanya. Warganya, kata Sawitrayasa, mendapatkan
SOSOK ’’Never Ending Process’’ UPAYA peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien senantiasa terus dilakukan. RSUD Buleleng ini merupakan rumah sakit pemerintah yang menjadi rujukan. ‘’Karena itu semua harus didesain jadi sempurna di RSUD ini,’’ harap Direktur RSUD Buleleng dr. Gede Wiartana, M.Kes., belum lama ini. Dia selalu berjuang untuk kesempurnaan itu. ‘’Perjuangan itu never ending process, karena itu apa yang sudah baik akan kami pertahankan, sedangkan yang belum baik akan terus kami perbaiki,’’ janji Wiartana setelah RSUD yang dipimpinnya itu kembali menerima Akreditasi Paripurna (Bintang Lima) tahun ini dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Dengan demikian otomatis pihaknya telah berhasil mempertahankan raihan prestasi sama tahun 2015 lalu. Paripurna (Bintang Lima) itu termasuk suatu akreditasi tertinggi dalam standar pelayanan rumah sakit. Tahun ini hanya ada 49 rumah sakit yang memperoleh akreditasi paripurna. Di Bali sendiri hanya tiga rumah sakit, salah satunya RSUD Buleleng. Aspek yang dinilai hampir keseluruhan menyangkut penyelenggaraan rumah sakit. Mulai dari administrasi, standar manajemen, standar pelayanan kepada pasien, standar operasional, standar keselamatan pasien. Jadi total ada 1.327 elemen aspek penilaian. Tim KARS yang sangat profesional itu melakukan penilaian secara detail, objektif, dan berhati-hati. Penilaian bukan saja berdasarkan penjelasan pihak rumah sakit, tetapi mereka melakukan konfirmasi administrasi dengan stakeholders rumah sakit lainnya, termasuk dokter, perawat, pasien, dan keluarga pasien. (mud)
hak milik atas lahan yang ditempati sejak tahun 1990 lalu. Lahan itu adalah eks HGU PT Margarana dan PT Dharmajati Utama. Luas keseluruhan lahan itu sekitar 623,8 hektar. Warga memohon tanah itu agar bisa ditempati secara turuntemurun. Sejak permohonan itu bergulir, pihaknya telah memberikan data terkait permohonan hak kepemilikan tersebut kepada Gubernur Bali. Data itu dihimpun panitia yang dibentuk di desa untuk memperjuangkan kepemilikan tanah itu. “Data-data yang telah
kami serahkan itu, disinkronkan melalui pengukuran. Setelah ada hasil pengukuran itu, kami diundang untuk membahas hal ini bersama Pak Gubernur,” jelasnya. Selama perjuangan m e nd a p a t ka n ha k m i l i k itu jumlah pemohon tanah berkembang sesuai jumlah penduduk yang terus bertambah. Tahun 1990 tercatat jumlah pemohon 419 KK kemudian bertambah menjadi 794 KK. Sedangkan pendataan pemohon pada tahun 2010 sebanyak 688 KK. Selanjutnya tahun 2018 jumlahnya bertamah menjadi 794 KK. (kmb38)
BANTUAN POMPA AIR – Manajer PT Indonesia Power Unit PLTGU Pemaron I Nyoman Purwakanta (kiri) menyerahkan bantuan pompa air seharga Rp 100 juta kepada Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Senin (3/12) lalu.
Optimalisasi Jaringan Air Bersih di Desa Bukti
PT Indonesia Power Serahkan Mesin Pompa Air PT Indonesia Power Unit PLTGU Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan Senin (3/12) lalu. CSR di pengujung 2018 itu direalisasikan dalam bentuk satu unit mesin pompa air. Pompa dengan nilai Rp 100 juta itu dioperasikan menggunakan energi penggerak solar cell. Kekuatan solar cell itu sangat dahsyat, mampu mengalirkan air sumur 6 liter per detik. Bantuan pompa air itu diserahkan Manajer Unit PLTGU Pemaron, I Nyoman Purwakanta. Penyerahan bantuan itu juga dihadiri Camat Kubutambahan Made Suyasa, Perbekel Desa Bukti Gede Wardana, Sekretaris Desa (Sekdes) I Kadek Suparta dan perwakilan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Manajer Unit PLTGU Pemaron I Nyoman Purwakanta mengatakan, PT Indonesia Power tahun 2015 lalu telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tenaga disel. Namun sekarang, dengan tenaga solar cell dipergunakan untuk mengoperasikan jaringan air bersih warga Desa Bukti. ‘’Dulu, mesin pompa air menggunakan tenaga disel. Biayanya jauh lebih mahal,’’ ujar Nyoman Purwakanta. Setelah beroperasi cukup lama, mesin pompa itu men-
galami kerusakan sampai tidak bisa berfungsi. Pengelola air bersih pun terpaksa memperbaiki pompa disel itu. Akan tetapi, setelah pompa tenaga disel itu kembali beroperasi, pengelola air bersih di desa setempat mengeluarkan biaya operasional begitu mahal. Sudah pasti, situasi ini membebani masyarakat yang dilayani fasilitas air bersih itu. Tidak ingin warga terbebani harga air bersih mahal, maka tahun ini, pihaknya menyerahkan bantuan mesin pompa tenaga solar cell. Mesin pompa itu memiliki kapasitas energi 4 kilowatt (KW). Dengan menggunakan mesim pompa solar cell itu, maka pengelolaan air bersih di Desa Bukti bisa menghemat biaya oprasional jauh di bawah dibandingkan pompa disel. “Kami serahkan bantuan mesin pompa solar cell ini, sehingga pengoperasian bisa lebih murah. Sebab, konsumsi energinya dari solar cell. Agar pompanya berfungsi baik, kita harus jaga dan rawat dengan baik bersama-sama, sehingga layanan air bersih di sini lebih optimal dan dapat meringankan masyarakat,” katanya. Perbekel Desa Bukti Gede Wardana didampingi Sekdes I Kadek Suparta mengaku sangat terbantu dengan kontribusi CSR dari PT Indonesia Power tersebut. Selama
ini, pengelolaan air bersih hanya mengandalkan air sumur yang dialirkan mesin pompa manual. Dari pompa solar cell itu, warga yang berhasil dilayani 133 kepala keluarga (KK). Masyarakat tersebar di Dusun Sanaih dan Dusun Bukti. Selain itu, masih ada 425 KK warga Dusun Mekar Sari belum terlayani air bersih. Ketika menggunakan pompa disel, operasional air bersih di desanya memang memerlukan biaya tinggi. Karena itu, pengelolaan air bersih itu bukannya mendapat untung, tetapi justru minus. Bahkan, untuk menutupi kekurangan operasional itu, harus dimohonkan dari APBDes. Mesin pompa solar cell ini benar-benar sangat membantu pengelolaan air bersih di desanya. Apalagi, kondisi masyarakat di sini sebagian besar taraf ekonominya menengah ke bawah, sehingga biaya layanan air bersih yang terjangkau sudah pasti akan membantu semua lapisan masyarakat di Desa Bukti ini. “Terus terang, kalau dulu pompa disel itu bukannya dapat untung, namun kami malah merugi. Sekarang, dengan bantuan solar cell dari PLTGU, kami bisa menghemat biaya operasional jauh lebih murah. Pastinya, hal itu berimbas pada harga jual air jauh lebih murah kepada warga,’’ jelasnya. (ad 143)
HGB Pernah Dikuasai Keluarga Mantan Bupati
Warga Minta Kembali Tanah Desa Air Sanih Sejumlah warga Desa Pakraman Air Sanih Kecamatan Kubutambahan menemui Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Selasa (4/12) kemarin. Warga mempertanyakan pengembalian status tanah milik desa adat yang sebelumnya dikuasai perorangan sesuai izin Hak Guna Bangunan (HGB) sejak 1970 silam. Warga meminta kembali aset itu karena izin HGB atas tanah seluas 22 are tersebut sudah berakhir sejak tahun 2005 yang lalu. Bagaimanakah idealnya proses yang harus ditempuh warga untuk pengembalian tanah milik Desa Pakraman Air Sanih itu? WARGA berpakaian adat madya datang ke kantor bupati sekitar pukul 10.00 Wita menaiki mobil pribadi. Sebelum berdialog dengan Bupati, beberapa orang membawa spanduk berukuran kecil. Spanduk itu sebagai representasi tuntutan warga agar mengembalikan tanah yang pernah dikuasi keluarga mantan Bupati Buleleng itu menjadi kekayaan Desa Pakraman Air Sanih. Setelah sempat menunggu beberapa menit, warga kemudian diterima Bupati Putu Agus Suradnyana di lobi kantor Bupati. Beberapa pejabat yang mendampingi Bupati yakni Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bimantara, Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Made Sudama Diana, dan pejabat terkait lain. Pihak warga Desa Air Sanih, dipimpin Penglingsir Desa Pakraman Air Sanih Jro Ancangan Made Sumarsa, bersama Camat Kubutambahan Made Suyasa, dan Perbekel Desa Bukti Gede Wardana. Pada kesempatan itu, Jro Ancangan Made Suamarsa mengatakan, kehadirannya menemui Bupati guna meminta agar pemerintah
memfasilitasi pengembalian tanah yang sebelumnya pernah dikuasai perorangan yakni mantan keluarga bupati. Tanah dengan izin HGB itu agar dikembalikan jadi aset Desa Pakraman Air Sanih. Warga meminta kembali tanah izin HGB yang sebetulnya sudah berakhir 2005 lalu. Pemegang HGB waktu itu menelantarkan tanah yang sebelumnya dibangun hotel. Warga kembali menata tanah itu dan mengembalikan kepada fungsi aslinya sebagai tanah suci. Di lokasi itu, ada bangunan Palinggih Ratu Ayu Mas Melanting dan Pura Petirtaan Tirta Sudamala. Bersamaan program penyertifikatan tanah oleh pemerintah pusat, warga kemudian mengusulkan sertifikat atas tanah itu. Sekitar dua bulan lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng melakukan investigasi dan pengukuran tanah. Hanya, penyertifikatan itu mandek. Bahkan, mediasi antara warga dengan pihak pemegang HGB sekarang gagal. “Pernah malah berjuang ke Jakarta. Di sana, kami mendapat titik terang untuk meminta tanah yang dahulu dikuasai keluarga mantan Bupati Buleleng. Kami menyerti-
fikatkan tanah itu menjadi aset desa pakraman ke BPN tetapi gagal. Hari ini, kami datang menemui Bupati dan berharap pengembalian tanah aset kami itu agar bisa difasilitasi,’’ pintanya. Selain karena izin HGB sudah berakhir,kata Jro Ancangan Sumarsa, alasan meminta tanah itu kembali, karena desa pakramannya menyucikan tanah itu terutama saat upacara melasti. Ketika melasti, sejumlah desa pakraman lain di Buleleng memanfaatkan tanah itu. Bahkan, ada desa pakraman luar Buleleng rutin melangsungkan ritual agama ke tanah suci itu. Selain itu, desa pakraman juga memprogramkan membangun wantilan di sekitar tanah itu. Wantilan
itu sebagai tempat peristirahatan krama saat melangsungkan upacara agama. Juga akan dijadikan tempat anak-anak, generasi muda mengikuti kegiatan agama, seni, dan budaya Bali. “Kami ingin mengembalikan tanah yang sudah terkatung-katung tidak jelas itu. Apalagi sejak tahun 1970 silam, tanah itu dijadikan hotel. Karena itu, kami justru mencari lokasi lain agar bisa melasti rutin dua kali setahun,” tegasnya. Menanggapi tuntutan warga, Bupati mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan memberikan izin pemanfaatan tanah yang dahulu dikelola pihak ketiga, dengan izin HGB tersebut. Meski de-
mikian, Bupati menyarankan warga boleh saja mengajukan permohonan ke BPN Buleleng. Ini sesuai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN No. 276/ Kep-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subjek hak kepemilikan bersama (komunal atas tanah). Sesuai regulasi terbaru diatur kewenangan memberikan izin pemanfaatan yang awalnya berstatus tanah negara itu tidak bebas dilakukan BPN. “Posisi kami mengacu regulasi saja. Jadi, kami sarankan silakan saja warga bersurat ke BPN. Namun, kami minta agar kondusivitas wilayah tetap dijaga. Jangan sesekali berbuat keonaran,” pinta Bupati. (mud)
Bali Post/kmb38
KEMBALIKAN TANAH - Sejumlah warga Desa Pakraman Air Sanih, Kecamatan Kubutambahan menemui Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) Selasa (4/12) kemarin. Warga meminta agar difasilitasi untuk mengembalikan tanah seluas 22 are yang sejak tahun 1970 dikuasai perorangan dengan izin HGB.
GIANYAR
Rabu Wage, 5 Desember 2018
9
Diguyur Hujan, Atap Rumah Pekak Gatru Roboh
Gianyar (Bali Post) Seorang lansia I Ketut Gatru hampir tewas tertimpa atap bangunan rumah yang roboh, Selasa (4/12) dini hari kemarin. Beruntung atap rumah yang sudah berusia puluhan tahun itu roboh dengan posisi miring ke arah utara, sehingga tidak menimpa lansia berusia 75 tahun ini. BPBD Gianyar yang menerima laporan tersebut langsung terjun ke lokasi Banjar Dangin Jalan Desa Guwang Kecamatan Sukawati untuk melakukan evakuasi. Adik sepupu korban I Nyoman Nyamped (60) mengatakan, bangunan yang ditinggali Ketut Gatru memang sudah berusia puluhan tahun, sehingga atap rumah yang terbuat dari bambu itu sudah mulai lapuk. “Itu atapnya memang sudah lapuk, kemudian terus diguyur hujan beberapa hari terakhir,” ujar Nyamped, Selasa (4/12) kemarin. Beruntung lansia Ketut Gatru tak tertimpa reruntuhan, sebab atap bangunan yang roboh pada Selasa dini hari sekitar pukul 01.00 Wita ini miring ke utara. “Jatuhnya atap agak miring, jadi dia tidak tertindih runtuhan dan bisa keluar menyelamatkan diri,” kata Nyamped. Menurut Nyamped, saat kejadian dia dan seluruh anggota keluarganya terbangun dari tidur. Pasalnya, suara yang timbul akibat robohnya bangunan itu terdengar cukup keras. Setelah itu, korban Pekak Gatru langsung diminta pindah tidur di Bale Dangin. “Sudah dari kemarin malam tidur di Bale Dangin,” ujarnya. Terkait perbaikan bangunan yang roboh itu, Nyampet mengakui belum bisa memastikan. Apalagi Pekak Gatru tinggal sendiri di bangunan itu. Di usianya yang renta ini, Pekak Gatru juga mengalami gangguan pendengaran, sehingga sulit diajak berkomunikasi. “Dulu sehari-hari Pekak Gatru bertani. Namun kini ia tak lagi kuat mencangkul tanah, membuatnya harus berdiam diri di rumah saja,” jelas Nyamped. Musibah terkait robohnya bangunan bale milik Pekak Gatru ini dilaporkan ke BPBD Kabupaten Gianyar, Selasa (4/12) sekitar pukul 08.30 Wita. Reruntuhan bangunan dengan panjang 7x5 meter itu dibersihkan oleh pasukan TRC BPBD Kabupaten Gianyar. “BPBD sudah diterjunkan ke lokasi untuk evakuasi,” ujar Kepala BPBD Gianyar A.A. Gde Oka Digjaya. (kmb35)
MEMBERSIHKAN - Petugas BPBD seusai membersihkan reruntuhan bangunan milik I Ketut Gatru.
Kasus Pembunuhan Tiga Anak Kandung
Jaksa Akhirnya Ajukan Kasasi Gianyar (Bali Post)Merespons putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 46/Pid.Sus/2018/PT Dps tanggal 19 November 2018, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar akhirnya menegaskan untuk mengambil langkah kasasi terhadap kasus pembunuhan tiga anak yang dilakukan ibu kandungnya, Ni Luh Putu Septyan Permadani. Pihak jaksa kini sedang mempersiapkan memori kasasi untuk selanjutnya diajukan ke Mahkamah Agung lewat Pengadilan Negeri (PN) Gianyar. Kasi Pidsus Kejari Gianyar I Gusti Agung Puger mengatakan, jaksa baru menerima putusan Pengadilan Tinggi Bali terkait perkara kasus pembunuhan tiga anak kandung itu pada 30 November lalu. Di mana putusan Pengadilan Tinggi Bali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, yakni hukuman 4,5 tahun penjara untuk terdakwa Septyan. “Itu (putusan-red) kita terima pemberitahuan per 30 November. Pada intinya, Pengadilan Tinggi Bali menguatkan putusan PN Gianyar,” kata Agung Puger, Selasa (4/12) kemarin. Atas putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 46/Pid. Sus/2018/PT Dps tanggal 19 November 2018, kata Agung Puger Kejari Gianyar langsung melakukan kajian. Akhirnya diputuskan bahwa jaksa akan melakukan Kasasi. “Setelah dilakukan kajian terhadap putusan itu, jaksa memastikan untuk kasasi, karena putusan Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan apa yang dituntut jaksa,” tegasnya. Disinggung ketidaksesuaian yang menjadi pertimbangan jaksa, Kasi Intel Kejari Gianyar ini enggan menjabarkan lebih lanjut. “Kami tidak bisa bicara detailnya, karena itu materi
perkara. Kami sampaikan secara umum saja,” ujarnya. Keputusan mengambil langkah kasasi disampaikan, Senin (3/12) lalu. Selanjutnya jaksa mendapat waktu 14 hari setelah menyatakan kasasi untuk mempersiapkan memori kasasi. “Namun kami tidak menunggu habis waktu itu. Begitu menyampaikan kasasi, kami sudah siapkan memori kasasi,” tegasnya. Agung Puger menegaskan, meski kalah di PN Gianyar hingga Pengadilan Tinggi Bali, tidak membuat kejaksaan jera. Menurutnya, jaksa punya pertimbangan bahwa terdakwa Septyan memang layak dihukum lebih lama atas aksi pembunuhan terhadap tidak orang anak kandungnya. “Ini bukan tentang kalah menang. Namun kami punya keyakinan pasal itu yang ter bukti. Meskipun ternyata hakim berpendapat beda, itu kewenangan hakim. Kalau kami tidak puas dengan pu-
tusan pengadilan itu, kami diberikan hak melakukan upaya hukum lanjutan,” katanya. Terkait penahanan Septyan yang terus diperpanjang, kata Agung Puger hal itu kini sudah menjadi kewenangan pengadilan. “Itu sudah kewenangan pengadilan, meski belum inkracht. Nanti setelah
inkracht baru dihitung. Sekarang dia (Septiyan - red) statusnya masih tahanan terdakwa, belum terpidana. Nanti penahanan dihitung sejak ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di Polres,” tandasnya. Humas PN Gianyar Wawan Edi Prastiyo membenarkan adanya upaya hukum kasasi oleh Jaksa Eco Aryanto Pasodung atas putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 46/Pid. Sus/2018/PT Dps tanggal 19 November 2019 terhadap terdakwa Ni Luh Putu Septyan Parmadani. “Benar. Senin (3/12) lalu Kejaksaan Negeri Gianyar telah menyatakan kasasi,” katanya. Wawan Edi Prastiyo mengatakan, jaksa selanjutnya mempunyai waktu mengajukan memori kasasi setelah pernyataan kasasi tersebut. Ditekankan, memori kasasi wajib diserahkan oleh jaksa ke Pengadilan Negeri Gianyar terhitung 14 hari setelah menyatakan kasasi, untuk diberitahukan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya menyusun kontra memori kasasi. “Memori kasasi itu suatu kewajiban. Tanpa adanya memori kasasi, berkas permohonan kasasi tidak bisa dikirim ke Mahkamah Agung oleh pengadilan pengaju,” katanya. Sementara itu, hingga
Tepergok di Kamar Bersama PIL, Janda Dianiaya Pacar Gianyar (Bali Post) Gara-gara tepergok di dalam kamar bersama pria idaman lain (PIL), Ni Nyoman Purnawati (36) dianiaya hingga babak belur oleh pacarnya, Hendrik Berliana. Bahkan saking terbakar api cemburu, pemuda 30 tahun ini juga mengamuk dengan merusak sejumlah fasilitas rumah Ni Nyoman Purnawati yang berlokasi di Desa Singapadu, Ke-
Bali Post/kmb35
PELAKU - Kanit Reskrim Polsek Sukawati Iptu I.G.N Jaya Winangun menunjukkan pelaku penganiayaan, Hendrik Berliana (30).
camatan Sukawati. Di tengah amukan itu, pemuda asal Tegallalang ini juga menodongkan pisau ke arah Purnawati. Dikonfirmasi Selasa (4/12) kemarin, Kanit Reskrim Polsek Sukawati Iptu IGN Jaya Winangun mengatakan, aksi penganiayaan ini terjadi, Minggu (2/12) dini hari sekitar pukul 01.00 Wita. Saat itu Hendrik yang diduga mabuk datang ke rumah korban di Banjar Mukti, Desa Singapadu. “Hendrik mengaku mau menemui pacarnya ini. Tapi setiba di sana dia merasa curiga, kalau pacarnya di dalam kamar bersama seorang pria,” katanya. Hendrik yang merasa curiga akhirnya memaksa masuk ke dalam rumah Purnawati. Ternyata benar di dalam kamar kekasihnya ini sedang tanpa busana dengan seorang pria berinisial D. “Hendrik sempat juga menganiaya pria itu (berinisial D - red), tetapi dia berhasil kabur meninggalkan Purnawati di rumah tersebut,” kata Jaya Winangun. Menurut Jaya Winangun, Hendrik juga menjambak rambut dan menarik paksa Purnawati dari kasur hingga terjatuh di lantai. Pelaku yang semakin gelap mata lantas berlari ke dapur mengambil pisau. “Purnawati yang melihat hal itu, lantas mengejar pelaku dan memeluk dari belakang, dengan tujuan agar pelaku tidak melukai korban menggunakan pisau tersebut. Tapi pelaku saat itu malah menginjak kaki korban,” katanya. Usai diinjak kakinya, pelukan korban lepas. Sementara pelaku yang berbalik arah langsung menghantamkan bogem ke arah kepala Purnawati yang
diketahui berstatus janda ini. Pukulan itu dihantamkan berulang kali, hingga wajah korban lebam. Korban sempat berupaya lari untuk menyelamatkan diri. “Pelaku terus mengejar korban hingga di ruang tamu. Selain memukul korban, di ruang tamu itu pelaku juga mengamuk dengan merusak televisi dan peralatan rumah lainnya,” kata Jaya Winangun. Lantaran terus dipukul, korban kembali berupaya menenangkan dengan memegang tangan pelaku, harapannya agar tidak dilukai dengan pisau yang masih dipegang. Namun bukannya tenang, Purnawati malah ditendang pada bagian perut. Tidak berselang lama usai keributan itu, korban berhasil keluar rumah, lantas menuju rumah temannya di seputaran Desa Singapadu. Usai penganiayaan dan perusakan itu, Hendrik lantas dilaporkan ke Polsek Sukawati. Polisi yang menerima laporan ini langsung melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Akhirnya Hendrik yang masih lajang ini ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di seputaran Kecamatan Tegallalang, Senin (3/12). “Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Dia juga sudah mengakui perbuatannya,” ujar Jaya Winangun. Jaya Winangun menambahkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Hendrik di Mapolsek Sukawati. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 351 ayat 1 dan Pasal 406 KUHP. “Pelaku masih ditahan di sel Polsek,” tegasnya. (kmb35)
Selasa (4/12) kemarin Kejaksaan Gianyar baru menyatakan kasasi dan belum menyerahkan memori kasasi. Jika nanti pihak kejaksaan sudah menyerahkan memori kasasi, maka Pengadilan Negeri Gianyar akan segera meneruskan memori kasasi tersebut kepada terdakwa sebagai bahan untuk menyusun kontra memori kasasi. “Jika semua berkas sudah lengkap, maka berkas dikirim ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pemeriksaan di tingkat kasasi,” kata Wawan Edi Prastiyo. Sementara itu, kuasa hukum Septyan, Made Somya Putra, menyesalkan jaksa menempuh kasasi. Menurutnya, jaksa penuntut umum tidak perlu mengajukan kasasi hanya karena merasa puas atau tidak. “Dengan pernyataan tidak puas tersebut, kami menilai kasasi tersebut sangatlah subjektif tanpa memperhatikan reaksi masyarakat,” ujarnya. Somya Putra mengatakan, banyak kalangan mengharapkan JPU menyudahi kasus ini dengan cara tidak menyatakan kasasi. Dikatakan, JPU seharusnya memberikan kesempatan kepada terdakwa Septyan untuk mengobati luka psikologisnya yang telah kehilangan tiga anaknya. Ia menganggap kasasi dari JPU sebagai bagian dari upaya menambah siksaan batin terdakwa. “Tanpa ada kehendak dan kemampuan dari JPU untuk mengobati psikis terdakwa yang terluka,” jelasnya. (kmb35)
Bali Post/kmb35
KPU Mulai Seting Logistik Pemilu Gianyar (Bali Post) Komis Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar sudah menerima logistik dari pusat, berupa kotak suara, tinta, stiker, bilik suara. Kini KPU Gianyar bersiap untuk menyeting logistik tersebut untuk pelaksanaan Pemilu 2019. Ketua KPU Kabupaten Gianyar Putu Agus Tirta Suguna mengatakan, saat ini KPU Gianyar memang sedang mempersiapkan logistik Pemilu. Setelah diterima dari pusat, selanjutnya logistik tersebut diseting sesuai kebutuhan di masing-masing TPS yang tersebar di tujuh kecamatan di Gianyar. ”Logistik sudah datang dari pusat. Kami masih simpan di suatu tempat, sebelum diseting,” kata Agus Tirta Suguna, Selasa (4/12) kemarin. Agus Tirta Suguna menambahkan, proses penyetingan logistik pemilu akan dilakukan di GOR Kebo Iwa. Pihak KPU sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Gianyar soal tempat yang digunakan menyeting logistik tersebut. Agus Tirta Suguna menambahkan, saat ini masih dalam tahap kampanye. KPU Gianyar sudah menyerahkan alat peraga kampanye (APK) ke masing-masing partai dan kepada calon DPD-RI. APK sudah dipasang di masingmasing zona yang ditentukan. Pemasangan APK sesuai zona-zona ini dengan diundi terlebih dahulu. Pria asal Sukawati ini menambahkan, parpol peserta pemilu dapat membuat APK di luar KPU hanya satu buah
Bali Post/kmb35
Putu Agus Tirta Suguna
baliho dan satu spanduk per desa. APK ini dicetak oleh parpol dan dipasang asal wilayah calon tersebut. Ditanya terkait kemungkinan adanya pelanggaran pemasangan APK di luar zona yang telah ditentukan, Agus Tirta Suguna mengatakan, penertiban APK yang melanggar menjadi kewenangan Bawaslu. Nantinya Bawaslu akan berkoordinasi dengan petugas Satpol PP Gianyar dan instansi terkait. ”Untuk menertibkan APK yang melanggar itu dilakukan Bawaslu Gianyar yang berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya. (kmb35)
Dewan Sidak Sejumlah Akomodasi Wisata
Gianyar (Bali Post) DPRD Gianyar melakukan sidak ke sejumlah akomodasi wisata di wilayah Ubud dan Blahbatuh, Selasa (4/12) kemarin. Sidak yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Gianyar Nyoman Artawa Putra itu menyasar desain bangunan dan perizinan akomodasi. Ketua Komisi III DPRD Gianyar Nyoman Artawa Putra mengatakan, pihaknya melakukan sidak pada akomodasi yang berdiri di pinggir Tukad Petanu, Kecamatan Blahbatuh. Dikatakan, akomodasi berupa restoran dan bar itu sedang proses pengajuan izin. “Kemarin sudah mengajukan permohonan izin, tapi karena kendala doku-
Nyoman Artawa Putra
Bali Post/kmb35
men kurang lengkap berkaitan dengan sertifikat tanah, sehingga izinnya masih dipending di sana. Setelah selesai sertifikatnya, barulah dilanjutkan untuk proses perizinan,” ujar wakil rakyat asal Desa Adat Blangsinga ini. Meskipun belum berizin, kata Artawa Putra, akomodasi yang menawarkan air terjun di Tukad Petanu itu sudah beroperasi sejak empat bulan lalu. Selama itu pula Artawa memastikan pemilik akomodasi sudah membayar pajak buy transaksi. “Walau belum berizin, tapi pajak mereka sudah bayar sejak empat bulan beroperasi. Sudah semua clear,” katanya. Dalam sidak Selasa kemarin, Artawa Putra menyoroti atraksi swing di lokasi tersebut yang harus dikenakan pajak. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus mengambil pajak dari atraksi ini sebesar 12 persen dari tiket atraksi yang dijual. “Di sana ada atraksi wisata berupa swing. Itu juga harus kena pajak 12 persen. Maka tinggal hitung itu saja dengan bayar pajak prabayar,” ujarnya. Selain di lokasi itu, DPRD Gianyar juga melakukan pengecekan ke akomodasi yang berada di seputaran Jalan Raya Andong, Kecamatan Ubud. Sebelumnya pembangunan hotel di lokasi ini melanggar sempadan sungai. “Lokasinya memang di pinggir sungai, tapi sudah ada peringatan. Kemarin dari keluarnya izin ada perbaikan gambar,” katanya. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, kata Artawa Putra pihak hotel sudah mengantongi izin. Kini manajemen hotel juga sudah melakukan pembayaran pajak buy transaksi. “Izin kita sudah cross check dan mereka memang sudah lengkap,” tegasnya. (kmb35)
JEMBRANA
10
Rabu Wage, 5 Desember 2018
Belasan Duktang Tanpa SKTS Terjaring Operasi Negara (Bali Post) Sejumlah pelayan rumah makan di sepanjang jalan Denpasar-Gilimanuk, Selasa (4/12) kemarin terciduk operasi kependudukan yang digelar Satpol PP Jembrana. Dalam razia kependudukan yang dipimpin Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah I Made Tarma ini menyasar ke sejumlah lokasi usaha di Kecamatan Mendoyo. Selain di rumah makan, petugas juga menyasar tempat usaha di Pohsanten dan Penyaringan. Sebelumnya petugas juga menerima informasi bahwa di rumah makan pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk disinyalir sering mempekerjakan penduduk pendatang secara bergantian. Saat disasar petugas, ternyata memang ada beberapa rumah makan di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo mempekerjakan duktang tanpa dilengkapi Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Seperti yang terjadi di Rumah Makan SR. Petugas mendapati tujuh duktang yang bekerja sebagai pelayan rumah makan tak ber-SKTS. Mereka sejatinya sudah mengantongi identitas diri seperti KTP. Hanya saja selama ini belum melaporkan ke aparat desa dan belum melengkapi SKTS yang wajib dimiliki. “Ada beberapa yang kita sinyalir duktang, ternyata memang ada dan tidak memiliki SKTS,” ujar Made Tarma. Selanjutnya oleh petugas mereka dibawa ke Kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan lebih lanjut. Sementara di beberapa Rumah Makan lainnya, petugas justru mendapati warga setempat yang bekerja. Bukan duktang apalagi dari luar Bali. Petugas juga menciduk dua duktang yang bekerja di usaha penjualan burung di Pohsaten. Mereka sejatinya sudah diingatkan untuk mengurus SKTS, namun hingga kemarin disidak Satpol PP belum dilakukan. Di Kantor Satpol PP mereka selanjutnya diminta membuat surat pernyataan untuk mengurus SKTS. Beberapa di antaranya harus pulang ke tempat asalnya guna memperoleh persyaratan mengurus SKTS. Tarma menambahkan operasi kependudukan ini sengaja menyasar tempat-tempat usaha khususnya rumah makan di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk. Sebab, sebelumnya Satpol PP menerima informasi dugaan adanya duktang yang bekerja di sana tanpa mengurus kelengkapan administrasi kependudukan. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran WNI Tinggal Sementara dan Perda nomor 3 tahun 2015 tentang Kependudukan mereka dikenai sanksi Rp 50 ribu per orang. Selain itu mereka diberikan waktu hingga beberapa hari guna mengurus dokumen SKTS tersebut. (kmb26)
foto :Lahan Pabrik
DILIRIK – Salah satu lahan di Tegalbadeng Barat yang dilirik untuk digunakan pabrik pengolahan limbah B3. Hingga kini masih muncul pro dan kontra di masyarakat terkait rencana tersebut.
Tuai Pro-Kontra
Pembangunan Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun Belum Pasti
Negara (Bali Post) –
Rencana pembangunan pabrik pengolahan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Jembrana masih memunculkan pro dan kontra. Selain ada pihak yang setuju terkait adanya pabrik khusus pengolahan limbah medis ini, juga ada pihak yang tak setuju terutama dari warga sekitar lokasi. Dari informasi, sejatinya sudah ada dua investor yang serius menanamkan modalnya untuk pabrik ini. Bahkan sudah menetapkan lokasi termasuk tahapan pengajuan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Lokasinya di Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara.
Bali Post/
Pembinaan – Sejumlah duktang yang sempat dibawa ke Kantor Satpol PP diberikan pembinaan oleh petugas. Mereka bekerja di sejumlah tempat usaha di Kecamatan Mendoyo dan belum mengantongi SKTS.
Peserta Lolos SKD CPNS Bertambah Jadi 414 Orang Negara (Bali Post) – Jumlah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Jembrana yang lolos seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bertambah. Dari sebelumnya 87 orang, kini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-PAN RB) 61 Tahun 2018 yang memenuhi nilai kumulatif mencapai 414 orang. Ratusan peserta itu selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetisi bidang (SKB) yang belum ditentukan waktunya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jembrana I Made Budiasa, Selasa (4/12) kemarin, membenarkan dari hasil SKD dan nilai kumulatif jumlah peserta seleksi CPNS Kabupaten Jembrana yang lolos ada 414 orang. Jumlah itu mencakup semua formasi, termasuk untuk formasi disabilitas ada dua formasi semuanya terisi. Yakni untuk tenaga pengajar (guru) dan tenaga sandiman. Sebelumnya memang berdasarkan pengumuman resmi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang lolos ada 87 orang. Tetapi setelah adanya aturan nilai kumulatif, bertambah total 414 orang. Peserta yang lulus SKD menurutnya juga telah diumumkan di website. Tetapi untuk jadwal serta lokasi pelaksanaan SKB, menurutnya masih menunggu dari BKN. Sebelumnya, dalam tes SKD diikuti 1987 orang peserta. Mereka terbagi dalam beberapa sesi ujian dan dalam tes itu hanya lulus 87 orang. Jauh dari jumlah formasi yang disediakan yakni 190 formasi. Jumlah formasi itu paling banyak untuk tenaga kesehatan 75 formasi, tenaga pendidik 62 formasi serta sisanya 50 untuk teknis fungsional. Juga disediakan formasi untuk tenaga honorer kategori II 3 formasi tenaga pendidik. Dari 190 formasi itu, ada sejumlah formasi yang tak terisi sejak awal pendaftaran. Khususnya formasi untuk tenaga kesehatan. Tercatat ada tiga dokter spesialis yang masih sepi peminat, yakni dokter spesialis patologi anatomi, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis penyakit dalam. Empat formasi lainnya yang masih kosong untuk di RSU Negara itu adalah teknis elektromedis dan pranata lab kesehatan (S-1 Analis Kesehatan). Sisanya, dua formasi yakni penyuluh kesehatan masyarakat di UPT Puskesmas 1 Jembrana dan UPT Puskesmas 1 Pekutatan. (kmb26)
Warga yang tidak setuju menilai operasional pabrik limbah ini justru akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Terlebih sampah yang akan diolah tersebut merupakan limbah medis dan berbahaya. Sementara di sisi lain, warga yang mengaku
setuju menilai keberadaan pabrik ini nantinya akan memberikan dampak positif di desa. Misalnya, membuka peluang kerja. Dari informasi yang dihimpun, dua perusahaan itu sedang mencari perizinan sesuai mekanisme yang berlaku.
Termasuk salah satunya upaya mencari Amdal yang wajib dipenuhi dalam pembuatan pabrik pengolahan limbah. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Jembrana Dewa Gede Ary Candra kepada wartawan membenarkan adanya beberapa perusahaan
yang hendak membuat pabrik pengolahan limbah. Menurutnya ada tiga perusahaan yang berminat untuk investasi pengolahan limbah B3 itu. Satu berlokasi di Cupel dan dua di Tegalbadeng Barat. Namun yang sudah dalam proses pembuatan Amdal ada dua yakni di Tegalbadeng Barat. Diakui memang ada pro kontra di masyarakat terkait pembangunan pabrik ini. Meskipun sejatinya pihak investor telah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hal tersebut nantinya akan terlihat baik dampak negatif maupun positifnya
dari adanya pabrik tersebut. Menurutnya untuk di Bali, kawasan industri untuk pabrik pengolahan limbah B3 ini yang paling sesuai ada di Jembrana. Namun masih menunggu keputusan dari Kementerian LH, sebab untuk berdirinya pabrik tersebut perlu Amdal. Nantinya pabrik itu khusus untuk pengolahan limbah B3, termasuk sampah medis dari Rumah Sakit area Bali. Selama ini, limbah jenis ini baik padat maupun cair dibawa ke Pulau Jawa untuk diolah. (kmb26)
Korban Abrasi di Pengambengan Hanya Bisa Pasrah
Bali Post/ist
Abrasi - Abrasi yang sering menerjang wilayah Pengambengan Negara membuat rumah Nenek Sri Ani hancur. Sementara Sri Ani yang tinggal sendiri sakit-sakitan.
Negara (Bali Post) Kondisi pesisir pantai di beberapa wilayah di Jembrana kini makin parah akibat abrasi. Dampak kerusakan akibat gempuran gelombang air laut semakin mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Beberapa wilayah pesisir yang kini terkena abrasi parah di antaranya, Pantai Yehembang, Pengambengan, Pebuahan dan Gilimanuk. Yang terparah di wilayah Pebuahan yang terjadi tahun ini dan mengakibatkan jalan putus. Selain itu di Ketapang Lampu Pengambengan Negara juga belum ada penanganan sementara beberapa rumah warga hancur. Yang memprihatinkan, abrasi menggerus rumah di tanah hak milik Nenek Sri Ani (87) di Ketapang Lampu hingga habis. Bahkan kini bangunan yang tersisa tepat di depan pintu kamar. Sri Ani yang hanya tinggal sendirian di rumah itupun kini dalam kondisi sakit dan lemah. Sri Ani, yang ditemui Selasa (4/12) mengaku tidak pernah tidur nyenyak karena selalu waswas dengan air laut yang tinggi. Dirinya kini hanya bisa pasrah karena tidak punya tempat lain. “Dulu rumah kami ini jauh dari pantai. Sekarang rumah kami hancur dan tinggal sejengkal lagi. Pas di depan tempat tidur,” kata Nenek Sri Ani. Dikatakan Sri Ani sebenarnya berniat pindah namun tidak tahu harus pindah ke mana. Karena rumah itu peninggalan satu-satunya dari suaminya. Sementara nenek Sri Ani tidak dapat tanah mengganti. Dulu mereka membangun rumah itu
harus rela tidak makan. Itulah rumah cinta mereka dan nenek Sri Ani enggan meninggalkannya. “Kecuali nanti benar-benar habis terpaksa, entah saya pindah ke mana,” tandasnya. Jika sebelumnya nenek Sri Ani bisa bekerja mengumpulkan ikan dan rongsokan, kini sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa, sehingga hanya menerima belas kasihan orang lain. Selain rumah Sri Ani, rumah kakek Parno (alm) juga makin habis. “Kini rumah kakek Parno ditempati temannya dan kadang anaknya ke sini,” kata warga. Warga kini merasa resah jika tidak ada bantuan penanggulangan abrasi mereka tidak punya tempat lagi untuk berteduh. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Jembrana I Wayan Darwin belum lama ini mengatakan, pihaknya dari kabupaten, juga sudah terus membuat pengajuan ke Pusat untuk penanganan abrasi. Namun terakhir pada tahun 2017, Jembrana hanya mendapat jatah penanganan abrasi sepanjang 100 meter di Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya. Sedangkan tahun 2018 ini, tidak ada bagian di Jembrana. Begitu juga untuk tahun 2019 nanti, belum diketahui secara pasti untuk di Jembrana. “Memang hampir semua kabupaten/kota juga mengalami abrasi. Sedangkan untuk penanganan abrasi itu, dananya memang besar. Satu meter saja minimal sampai Rp 35 Juta,” ujarnya. (kmb)
BUMDes Gumbrih Rambah Bisnis Sampah Rongsokan
Sampah rumah tangga yang sering menjadi persoalan ditanggapi positif oleh desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan. Sampah yang biasanya dibuang langsung ke TPA, dijadikan bisnis melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.
Unit usaha sampah rongsokan ini mulai berjalan sejak dua bulan terakhir. “Awalnya memang hanya simpan pinjam dan perdagangan, tapi sekarang kami merambah ke sampah rongsokan juga,” tandas Perbekel Gumbrih I Ketut Nurjana. Menurutnya, unit usaha
ini merupakan cikal bakal untuk pengolahan sampah di tingkat desa nantinya. Sampah-sampah yang masih bisa dijual misalnya botol, kardus, plastik dan lain-lain atau rongsokan yang menjadi sasaran. Selanjutnya, hasil dari sampah rongsok di desa itu, dijual ke pengepul rongsokan dari Desa Medewi, Pekutatan. Dalam operasionalnya sehari-hari, BUMDes mempekerjakan dua orang warga setempat yang berkeliling mengumpulkan rongsokan itu dari rumah-rumah warga. Dua orang pekerja sampah rongsokan ini menurutnya baru mendapatkan penghasilan berdasarkan
prosentase hasil penjualan rongsokan. Namun tahun depan, akan dianggarkan khusus upah untuk tenaga pungut rongsokan ini. “Tahun depan selain upah tetap, juga dari prosentase. Mereka kita berdayakan karena sampah ini juga menghasilkan,” tandas Nurjaya. Dari bisnis sampah rongsokan ini nantinya diharapkan berkembang adanya unit usaha pengolahan sampah yang dikembangkan secara bertahap. Tetapi kemauan untuk mengelola sampah sudah muncul. Dan warga juga diharapkan sudah terbiasa untuk memilah sampah. Antara sampah organik dan anorganik dipi-
lah, termasuk yang masih bernilai ekonomis. Selain unit usaha sampah rongsokan ini, BUMDes juga menjalankan unit usaha lainnya seperti simpan pinjam dan perdagangan (toko). Untuk perdagangan menurutnya sengaja ditempatkan di sebelah kantor desa. Toko tersebut juga melayani keperluan sehari-hari masyarakat. Namun yang saat ini fokus dikembangkan adalah usaha sampah rongsokan itu. Desa Gumbrih yang merupakan salah satu desa wisata di Jembrana sangat penting menjaga kebersihan sehingga perlu pengelolaan sampah. Sementara itu sebelumnya, Kepala Dinas Pember-
dayaan Masyarakat Desa (PMD) Jembrana I Gusti Ngurah Sumber Wijaya mengatakan, dari 41 BUMDesa yang tersebar dari Melaya hingga Pekutatan, sekitar 39 yang berjalan aktif. Diakui sebagian besar masih berkutat dengan usaha simpan pinjam. Namun merunut arahan Bupati Artha dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), BUMDesa tidak hanya fokus usaha simpan pinjam saja. “Boleh (simpan pinjam) tapi prosentase kecil. Karena itu kami arahkan agar mengembangkan usaha lain dengan melihat potensi desa,” tandasnya. (olo)
Bali Post/olo
Rabu Wage, 5 Desember 2018
Karangasem
11
Kubu Potensial Mete dan Mangga
Bupati Minta Dikembangkan Optimal
Amlapura (Bali Post) – Mendapat laporan dari camat dan perbekel Desa Kubu bahwa daerahnya memiliki potensi yang memadai untuk pohon mete dan mangga, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri merespons laporan aparat kepanjangan tangannya di desa itu. Bupati menyatakan bangga, daerah Kubu yang kering, juga potensial utamanya menghasilkan buah mete dan mangga. ‘’Kami benar-benar bangga. Semoga potensi itu bisa dioptimalkan,’’ harap Bupati pada kunjungan proyek ke Kubu, Selasa (4/11) kemarin. Selain komoditas itu, panorama alam di Kubu juga cantik. Jadi, Kubu juga potensial dikembangkan menjadi objek pariwisata untuk turis dan berswafoto. ‘’Saya benarbenar mengapresiasi. Silakan potensi itu dikembangkan dinas terkait. Sudah pasti warga memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi desanya,’’ ujar Bupati. Pada kunjungan itu bupati memberikan atensi untuk proyek-proyek 2018 yang sedang dikerjakan, terutama sejumlah proyek di wilayah Kubu. Bupati Mas Sumatri meminta pihak pemborong agar memerhatikan
kualitas proyek, supaya benarbenar bagus sesuai harapan. Hal itu dikatakan Bupati ketika meninjau proyek pembanguan ruas jalan penghubung Desa Bantas dengan Banjar Dukuh yang dikerjakan PT Harta Cipta Perdana. Proyek ruas jalan sepanjang satu kilometer itu menggunakan dana BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dengan nilai kontrak proyek Rp 909.987.000 pagu dana Rp 1.300.000.000. Jadi, sisa dana Rp 390.013.000. Proyek pembangunan dari dana BBNKB yaitu pengerjaan ruas jalan penghubung Desa Panek dengan Desa Manik Aji. Nilai kontrak proyek yang dikerjakan rekanan CV Adi Karya sepanjang satu kilometer itu Rp 1.044.331.000. Pagu dana Rp 1.350.000.000, sehingga sisa dana menjadi Rp 305.669.000. Terakhir bupati meninjau proyek belanja modal peralatan dan mesin pengadaan bangunan Gedung Kantor Fisik Puskesmas Kubu II di Desa Tianyar Banjar Dinas Eka Adnyana. Sumbernya dari Dana Alokasi Khusus, dengan nilai kontrak proyek Rp 3.129.919.000, pagu dana Rp 3.683.140.000. Jadi, sisa dana Rp 553.221.000. (kmb41)
Bali Post/kmb41
GAGAL LELANG - Pengerjaan dermaga tahap II Pelabuhan Tanah Ampo, batal karena gagal lelang. Pembangunan itu akan dilanjutan tahun depan.
Dermaga Tanah Ampo Gagal Lelang
Proyek Rp 40 Miliar Resahkan Warga, Dilanjutkan Tahun Depan ODGJ Diamankan Bali Post/kmb41
TINJAU PROYEK - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri saat meninjau proyek di Kubu. Bupati meminta pemborong selalu memerhatikan kualitas proyek.
Amlapura (Bali Post) Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) kedapatan tidur di depan warung seorang warga di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan SMK PGRI Amlapura Selasa (4/12) kemarin. ODGJ itu kemudian diamankan petugas Satpol PP Karangasem karena dinilai sudah meresahkan warga. Apalagi, sudah berkali-kali melakukan tindakan yang tidak sesuai peraturan orang normal. Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Karangasem I Gede Arianta Pariatna, Selasa kemarin, mengatakan sebelum melakukan pengamanan terhadap ODJG itu, pihaknya lebih dulu mendapatkan laporan masyarakat termasuk pemilik warung. Pasalnya, ODGJ itu sempat melakukan perlawanan ketika warga dan pemilik warung memerintahkan untuk meninggalkan tempat itu. “ODGJ itu memang meresahkan warga. Atas dasar itu yang bersangkutan sudah kita
amankan. Saat kita amankan, kondisinya kotor dan bau. Dia memang sudah tiga kali diamankan petugas. Selanjutnya, ODGJ itu langsung kita bawa ke Dinas Sosial. Kemudian, Dinas Sosial membawa ke rumahnya di wilayah Bebandem,” ujarnya. Eka, salah seorang warga menjelaskan, yang bersangkutan memang kedapatan tidur di depan warung milik warga. Awalnya, pemilik warung itu hendak membuka warung dagangnnya. Lantaran ada OGDJ itu tidak mau pindah dari depan warung, apalagi sempat membuang air besar di depan warung, karena itu dia diamankan. “Melihat ODGJ itu, pemilik warung berusaha keras agar dia berpindah dari depan warungnya. Namun, ODGJ itu sedikit melawan pemilik warung. Karena itulah, pemilik warung langsung menghubungi petugas Satpol PP, untuk mengamankan ODGJ itu,” ungkap Eka. (kmb41)
Bali Post/kmb41
AMANKAN ODGJ - Petugas Satpol PP saat mengamankan ODGJ.
Amlapura (Bali Post) Pengerjaan tahap II Dermaga Cruise di Desa Tanah Ampo, Kecamataan Manggis tahun ini tertunda. Penundaan itu disebabkan proyek itu gagal lelang dengan rekanan. Pengerjaan megaproyek itu rencananya dianggarkan kembali oleh Kementerian Perhubungan di APBN Induk tahun 2019. Kepala Kesyahbandar Otoritas Penyeberangan (KSOP) Pelabuhan Padangbai Ketut Gede Sudarma mengungkapkan, pengerjaan dermaga tahap II sebetulnya sudah dilelang Agustus 2018 oleh panitia lelang yakni Kementerian Perhubungan. Namun, proyek itu justru gagal lelang akibat masalah pada sistem. “Sistemnya salah. Sisa waktu yang ada juga mepet.
Anggaran akhirnya saya kembalikan daripada bermasalah. Lelang itu sebetulnya sudah dilakukan sejak Agustus. Otomatis pengerjaan cuma tiga bulan namun waktunya terlalu mepet,” ungkapnya. Padahal, anggaran pengerjaan tahap II itu kata Sudarma sudah diplot Kemenhub. Nominalnya mencapai Rp 40 miliar untuk menuntaskan pembangunan breakwater sepanjang 50 meter, 5 unit
jetty ramdor, dan pembangunan dermaga sandar kapal kecil pengangkut tamu. “Semoga proses lelang di tahun 2019 berjalan lancar. Tahun 2019 dermaga cruise harus dioperasikan demi kemajuan Karangasem,” harap Sudarma. Panitia lelang dari Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan persyaratannya. Terkait pengelolaannya, kata Sudarma, akan diker-
jasamakan dengan pihak ketiga. Sampai hari ini (kemarin), Kemenhub sedang berkoordinasi untuk menentukan pengelola. “Untuk pengelola masih digodok Kemenhub,” jelas Sudarma. Ditambahkan, sebelumnya Kemenhub telah mengucurkan dana Rp 49 miliar untuk pengerjaan dermaga tahap 1. Pengerjaannya dilakukan akhir 2017 - awal 2018. Yakni meliputi pemasangan tiang pancang jetty ramdor 120 tiang, tetta port di pinggir, dan breakwater. Untuk diketahui, pengerjaan Dermaga cruise disam-
but baik semua masyarakat Tanah Ampo. Mereka berharap dermaga yang mangkrak sejak belasan tahun itu bisa beroperasi seperti yang diinginkan. Sehingga Kapal pesiar bisa banyak yang nyandar di sana. Sebetulnya, dermaga itu sudah mulai dibangun sejak tahun 2006 mengunakan APBN, APBD I, dan APBD II. Jumlahnya mencapai ratusan miliar. Pusat membiayai pembangunan dermaganya, pemprov bangunan gedungnya. Sedangkan, Pemda Karangasem hanya membiayai pembebasan lahan untuk jalan. (kmb41)
Fungsi Manajerial Tak Baik 26 LPD Tidak Beroperasi
Amlapura (Bali Post) Geliat perekonomian melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Karangasem, cukup lumayan. Faktanya, keberadaan LPD di daerah kabupaten paling timur di Bali itu tumbuh mencapai 190 unit. Namun sayangnya, tidak semua bisa berjalan lancar alias sehat. Pasalnya, dari total jumlah LPD yang ada saat ini, 26 unit tidak bisa beroperasi yang tersebar di semua kecamatan. LPD yang mandek itu diduga karena manjerial idak berfungsi dengan baik. Demikian data yang diterima Dinas Koperasi dan UMKM Karangasem, Selasa (4/12) kemarin. “Hingga tahun ini, jumlah LPD seluruhnya 190. Namun, 26 LPD mati dan 4 LPD kondisinya sakit. Ada juga
beberapa LPD dinyatakan kurang sehat,” jelas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Karangasem I Gede Ngurah Yudiantara, Selasa kemarin. Banyaknya LPD yang mati, kata Yudiantara, disebabkan ulah pengurus yang tidak piawai dalam manajemen kepemimpinan. Satu di antaranya pengurus tidak profesional ketika LPD itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Seperti memberi pinjaman kepada keluarga pengurus desa, tanpa pernah disurvei petugas LPD. Saat keluarga pengurus desa itu tidak bisa bayar cicilan, petugas LPD sungkan untuk menagih. Alasannya, karena mereka merupakan keluarga prajuru desa. Sehingga, uang kas LPD itu jadi mandek, tidak bisa berjalan seperti yang diinginkan.
Uang LPD yang mandek di bawah lantaran pihak nasabah enggan membayar. Penyebab lainnya, kas LPD itu ada juga yang dikorupsi alias disalahgunakan pengurus tanpa sepengetahuan desa adat. Fenomena seperti ini sering ditemui di Karangasem. Banyak pengurus LPD akhirnya berurusan dengan pihak kepolisian setelah dilaporkan pengurus desa. “Yang terbaru adalah kasus penyalahgunaan kas LPD Sega, Kecamatan Abang. Dana LPD itu dipakai untuk kepentingan sendiri oleh oknum yang menjadi pengurus LPD. Karena factor-faktor manajerial tidak bagus, hal itu kemudian membuat LPD jadi banyak yang mati. Bukan disebabkan siapa-siapa, tetapi karena ulah pengurusnya
sendiri,” jelasnya. Atas kasus kasus itu, Dinas Koperasi dan UMKM tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, hal itu bukan domain Dinas Koperasi. Kondisi ini wewenang desa pakraman dan provinsi. Dinas Koperasi hanya bertugas memberikan pembinaan kepada petugas LPD yang sakit atau yang kurang sehat. Terutama pembinaan di sektor kepengurusan dan juga dari sisi ekonominya. Pihaknya berecana mengusulkan bantuan ke provinsi untuk memberi suntikan dana. “Melalui pembinaan ini, kami berharap LPD di Karangasem bisa kembali beroperasi seperti LPD lainnya. Pembinaan dari dinas rutin dilakukan setiap tahun, menyisir LPD yang kurang sehat itu,” jelas Yudiantara. (kmb41)
I Gede Ngurah Yudiantara
Jelang Galungan
Harga Kebutuhan Pokok Alami Kenaikan
Kendati hari raya Galungan masih tiga pekan lagi, akan tetapi mulai sekarang ini harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Almapura Timur, hampir sebagian besar harga sembako itu naik. Misalnya, harga bawang merah yang tadinya Rp 18 ribu melesat naik jadi Rp 25 ribu per kilogram. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah karena komoditasnya memang langka, atau ada faktor lainnya? SEORANG pedagang, Ni Nyoman Wati, mengatakan Selasa (4/12) kemarin, memang sejak beberapa hari ini, hampir sebagian besar harga sembako mulai mengalami kenaikan. Seperti harga bawang merah yang sebelumnya han-
ya Rp 18 ribu per kilogram, melonjak mencapai Rp 25 ribu per kilogram. Selain bawang, harga cabai juga ikut mengalami kenaikan. Harga cabai merah yang sebelumnya Rp 15 ribu kini meningkat menjadi Rp 20 ribu per kilogram.
Begitu juga harga tomat dari Rp 3 ribu per kilogram kini naik 100 persen jadi Rp 6 ribu per kilogram. “Rata rata kenaikan harga itu mulai terjadi sejak dua hari lalu. Kenaikan ini disebabkan pasokan bawang dari luar memang sedikit. Hal itu dipicu hasil produksi di tingkat petani menurun. Sementara kebutuhan di masyarakat tetap tinggi. Jadi, berlaku hukum ekonomi. Manakala permintaan lebih tinggi dari penawaran maka akan menyebabkan harga pasti naik. Apalagi, dekat dekat Galungan harganya komoditas itu pasti lebih bahal lagi,” ucapnya. Hal sedana disampaikan
pedagang lainnya, Ni Wayan Putu Wardani. Menurutnya, jika harga bawang merah itu memang mulai naik. Untuk harga bawang putih masih stabil yakni Rp 20 ribu per kilogram. Naiknnya harga bawang merah itu sedikit memengaruhi penjualan. “Memang naiknya harga sejumlah sembako relatif berpengaruh terhadap penjualan. Hanya, tidak terlalu signifikan,” ujarnya. Tak hanya bawang merah, cabai dan tomat yang mengalami kenaikan, harga telur ayam juga merangkak naik. Salah seorang pedagang telur, Wayan Kader, mengungkapkan, sebelumnya harga telur Rp 33 ribu per tre kini
naik menjadi Rp 36 ribu per tre. Kenaikan harga telur sejak tiga pekan. Harga telur ayam berbanding terbalik dengan telur bebek. Harga telur bebek justru mengalami penurunan dari Rp 90 ribu per tre turun menjadi Rp 60 ribu per tre. “Harga telur ayam biasanya normal Juli sampai September. Karena bulan itu musim upacara ngaben. Di samping itu, produksinya banyak. Sekarang hasil produksinya sedikit, sementara permintaannya banyak, jelas harga menjadi naik. Akibat harga naik, penjulan menurun. Dari biasanya sehari bisa jual 40 tre, kini turun terjual hanya 25-30 tre,” jelas Kader. (eka)
Bali Post/k mb41
HARGA BAWANG NAIK - Pedagang bawang di Pasar Amlapura Timur. Jelang hari raya Galungan, harga bawang belakangan ini mulai mengalami kenaikan.
KLUNGKUNG
12
Rabu Wage, 5 Desember 2018
TOSS, Mengolah Sampah Jadi Bahan Baku Pembangkit Listrik Semarapura (Bali Post) Banyak daerah mengalami kesulitan dalam mengatasi sampah. Apalagi, daerah dengan produksi sampah yang tinggi. Tetapi, Kabupaten Klungkung, mampu keluar dari kesulitan itu dengan inovasi sederhana bernama TOSS (Tempat Olahan Sampah Setempat). Program inovatif ini, bahkan berhasil merebut penghargaan nasional, karena mampu mengolah sampah masyarakat di setiap desa menjadi pelet. Seperti apa prosesnya? Program TOSS sudah berjalan di 18 desa dari 53 desa dan enam kelurahan di Klungkung. Dari jumlah itu, pelaksanaan di 12 desa berjalan cukup baik. Salah satunya TOSS di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan. Sejak beroperasi Januari lalu, TOSS Werdhi Guna Gunaksa, sebagai percontohan bantuan PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN Persero), sudah berjalan cukup baik. Volume sampah di sana begitu besar, mencapai 3 ton per hari. Sehingga, dengan adanya TOSS sampah bisa dikelola menjadi bahan bernilai lagi. Cara pengolahannya cukup sederhana. Pertama, segala jenis sampah ini dimasukkan ke dalam keranjang sampah yang terbuat dari bambu. Di sana sampah melalui proses peuyeumisasi, dimana sampah dicampur dengan cairan bioaktivator. Setiap tiga keranjang diisi dengan empat liter bioaktivator yang dicampur air. “Tiga ton sampah, setelah proses peuyeumisasi selama tiga hari, kira-kira menjadi 1 ton,” kata Kaur Pembangunan Gunaksa Putu Gede Aryadana, belum lama ini. Setelah sampahnya mengikis, baru melalui proses pencacahan. Tumpukan sampah ini, diproses dalam mesin pencacah hingga menjadi bagian kecil-kecil. Bahan ini telah siap masuk ke dalam mesin pelet, sehingga hasil akhirnya sampah menjadi bulatanbulatan kecil seukuran biji kacang kulit. Hasil ini dikum-
pulkan dalam karung-karung berukuran sedang, sebelum dikirim ke pihak PT Indonesia Power, sebagai bahan baku pembangkit listrik alternatif pengganti batu bara. Pengiriman hasil peletnya ke pihak PT Indonesia Power baru dilakukan setelah jumlahnya sesuai pesanan, sebanyak lima ton. Hasil olahan menjadi pelet dijual seharga Rp 300 per kg. Berkat program inovatif ini, Klungkung meraih penghargaan tingkat nasional, yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kala, baru-baru ini. Program ini dinilai pusat mendukung bidang pertanian dan lingkungan, berhasil masuk 40 besar Inovasi Pelayanan Publik (IPP) tahun 2018 yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Meski penerapannya berhasil mengurangi produksi sampah, tetapi, program ini juga mengalami kendala. Salah satunya, adalah kecilnya kapasitas mesin pencacah dan mesin pelet. Seperti TOSS Werdhi Guna, dari 500 kg sampah yang siap dicacah, mesinya hanya mampu memproduksi 95 kg sampah menjadi pelet dalam sehari. Kendala ini juga dirasakan pada program TOSS di desa lain. Selain itu, harga jual peletnya juga dirasakan masih rendah. Kendala ini sudah mulai diatasi dengan turunnya BUMN lain, melalui PT Barata Indonesia. BUMN ini berjanji membantu menyediakan mesin pelet dan pencacah dengan kapasitas yang lebih besar. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengakui, akan menjadi tantangan besar untuk lebih menyempurnakan program ini. Sebab, memerangi sampah, diakui amat berat. Bupati Suwirta juga optimis program TOSS bisa segera diduplikasi ke semua desa. Karena paling tidak tahun 2020, seluruh desa ditargetkan sudah mampu mengelola TOSS dengan baik. (gik)
Diduga Lakukan Pelanggaran
Putu Tika Sebut Sudah Kantongi Izin Pemilik Tempat
anggap melanggar estetika,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung ini. Putu Tika meminta Bawaslu Klungkung bersikap objektif. Sebab, faktanya banyak APK lain yang sesungguhnya jelas melanggar atau tidak sesuai ketentuan PKPU. Bahkan, dalam pantauannya, ada caleg yang memasang APK di sekolah, di pohon, tempat-tempat umum, hingga di bale banjar. Tetapi, enggan dilakukan penertiban. “Mungkin saya satu-satunya caleg yang memasang APK lengkap dengan izin tertulis dari pemilik tempat pribadi,” kata politisi yang pernah mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Klungkung ini. S e b e lumnya, Bawaslu Klungkung menyebut ada puluhan APK yang melanggar zonasi pemasangan. Ketua Bawaslu Klungkung, Komang Artawan, Senin (3/12) lalu, mengatakan, pelanggaran terbanyak dilakukan peserta Pileg di wilayah Kecamatan Dawan, yaitu sebanyak 23 APK berupa baliho dan tiga APK spanduk. Sedangkan di Kecamatan Nusa Penida nihil pelanggaran, di Kecamatan Klungkung sebanyak 10 baliho dan tiga spanduk, untuk Kecamatan Banjarangkan hanya satu spanduk. Total, ada 40 APK yang melanggar zonasi pemasangan APK. Sebagian besar pelanggaran itu terjadi karena memasang APK di pohon. Selain itu, memasang APK di tiang listrik maupun tiang telepon juga tidak boleh. “Pemasang APK di tembok Puri Agung Klungkung sebenarnya juga melanggar. Tetapi melanggar estetika. Tentu akan kami tertibkan,” tegas Artawan. (kmb31) Putu Tika Winawan
Semarapura (Bali Post) Salah satu calon legislatif DPRD Klungkung, Putu Tika Winawan, merespons hasil monitoring Bawaslu Klungkung yang menyatakan APK-nya melanggar. Tudingan Bawaslu menurutnya keliru, karena menurutnya APK miliknya yang terpasang di tembok Puri Agung Klungkung, sesungguhnya sudah mendapat izin dari pemilik tempat. Apalagi, dalam PKPU sudah diatur dengan jelas, APK yang dipasang di tempat pribadi, bukan termasuk pelanggaran. Caleg Dapil Kecamatan Klungkung dari Partai NasDem ini, Selasa (4/12) kemarin, mengaku pemasangan APK miliknya sudah dipersoalkan sejak awal, oleh pemerintah daerah. Bahkan, dia mengungkapkan Dinas Perizinan, kata dia, sempat mengklarifikasi langsung ke pemilik tempat di Puri Agung Klungkung. “Saat itu yang punya tempat, menyampaikan sudah memberikan izin. Sehingga, tidak lagi dipersoalkan. Sekarang kok di-
TOSS - Para pekerja di TOSS Werdhi Guna Gunaksa saat mengolah sampah jadi pelet.
Klungkung Dikepung Daerah Zona Merah Rabies 2018, Ada Sebelas Kasus Gigitan Anjing
Semarapura (Bali Post) Kabupaten Klungkung dikepung daerah zona merah rabies, seperti Karangasem, Bangli dan Gianyar. Kekhawatiran dikelilingi daerah rawan, kini mulai terjadi. Tahun ini, hingga Desember 2018 sudah terjadi sebelas kasus gigitan anjing. Padahal, setahun sebelumnya Klungkung bebas gigitan anjing rabies. Kasus terbaru terjadi pada Minggu (2/12) lalu, di Bukit Tengah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan. Kabid Keswan Dinas Pertanian Klungkung A.A. Arnawa, Selasa (4/12) kemarin, menyampaikan saat itu ada kegiatan vaksinasi rabies di Desa Dawan Kelod. Sebab, sebelumnya di sana ada kasus gigitan anjing. Ketika lewat Pesinggahan, timnya menerima informasi di Bukit Tengah, ada yang mengaku digigit anjing. Setelah dicari anjingnya itu, dijaring dan dimasukkan ke dalam karung serta diambil sampel otaknya, ternyata anjingnya positif rabies. “Dia digigit, karena menghentikan anjing yang sedang mengejar ayamnya di tegalannya,” katanya. Terhadap kejadian itu, Arnawa menambahkan, pihaknya memperluas eliminasi anjing
liar di sekitar tempat itu, sesuai protap. Proses eliminasi sudah dilakukan sejak Senin lalu. Di sekitar Bukit Tengah dipasang racun. Namun, berapa anjing yang mati akibat proses eliminasi ini belum diketahui. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi terhadap anjing peliharaan warga sekitar. Sementara terhadap orang yang tergigit juga dilakukan koordinasi dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan. Dinas kesehatan sudah turun ke bawah melakukan langkahlangkah. “Kami dari Keswan juga menyarankan kepada korban yang tergigit (Nengah Parta) untuk segera mencari VAR. Ternyata korbannya mengaku tidak berani disuntik. Akhirnya, malam-malam datang petugas puskesmas ke
rumahnya untuk menjemputnya, akhirnya korban disuntik VAR di rumahnya. Sebab, anjing yang menggigitnya sudah positif rabies,” tegas Arnawa. Sebelumnya, pada 28 November lalu, juga sempat ada anak kecil bernama Novi yang digigit anjing rabies. Setelah tergigit, kemudian dilakukan observasi, ternyata anjingnya juga positif rabies. Ini. Memperlihatkan bahwa warga harus meningkatkan kewaspadaan. Mengingatkan Klungkung dalam lingkaran daerah zona merah rabies. Dalam setahun terakhir, sudah ada sebelas kasus gigitan anjing rabies. Sebagian besar peristiwanya terjadi di Kecamatan Dawan dan Kecamatan Klungkung. Faktornya karena Klungkung dikelilingi daerah zona merah rabies. Seperti
Karangasem, Bangli dan Gianyar. Sehingga, Klungkung menurutnya harus siap menghadapi kasus gigitan anjing rabies. Kedua, juga karena mobilitas orang dan anjing di Klungkung yang cukup tinggi. Padahal, pada tahun 2017, Klungkung tidak ada kasus rabies. Menghadapi situasi ini, pihaknya menegaskan terus menggencarkan vaksinasi 100 persen. Artinya, semua anjing harus tervaksin. Sehingga ketika virus rabies masuk, anjing-anjing sudah terproteksi. Pihaknya juga mendorong kesadaran masyarakat untuk memelihara anjingnya. Sebab, banyak anjing yang sudah tidak diinginkan, dibuang begitu saja. Inilah yang kerap menimbulkan kasus rabies. Saat ini pihaknya terus menggencarkan sweepping vaksinasi. Terakhir dilakukan pada Selasa (4/12) kemarin. Sweepping vaksinasi artinya, vaksinasi ulangan terhadap desa-desa yang kena kasus
rabies. Ada dua desa prioritas, antara lain Desa Akah dan Dawan Kelod. Karena kasuskasus terakhir ada di dua desa tersebut. Selain itu, di sana juga banyak masuk anjing baru dan belum tervaksin. Vaksinasi seperti juga sempat dilakukan di Desa Kusamba, tepatnya pada 27 November lalu, khususnya di pesisir pantai yang dikenal sebagai lokasi pembuangan anjing. Di sana dilakukan sterilisasi bekerja sama dengan sebuah yayasan. Proses vaksinasi ini sudah berjalan menyasar 84 persen anjing di Klungkung, dari sekitar total populasi anjing mencapai 14.000. Kabupaten hanya mampu menyediakan sekitar 5.000 dosis. Total, dengan bantuan dari pusat dan provinsi, jumlah vaksin tahun ini mencapai 14.200 dosis. Sementara untuk tahun 2019, akan ditambah 10 persen, karena asumsinya induknya sudah beranak, sehingga nanti direncanakan ada sekitar 15.500 vaksin. (kmb31)
Klungkung Masuk 10 Kabupaten Inovatif Kemendagri Bupati Suwirta Paparkan Program Inovasi Pemkab Klungkung
SEPULUH program inovasi Pemkab Klungkung masuk nominasi Penghargaan Inovasi Daerah (Innovative Goverment Award/IGA) 2018 bersama sembilan Kabupaten lainnya di Indonesia. Klungkung merupakan satu-satunya kabupaten di Bali yang lolos dalam sepuluh besar inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kesepuluh program inovasi tersebut dipresentasikan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta di hadapan Panelis (Tim Penilai) di ruang Teleconference Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/12) kemarin. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta di hadapan Panelis memaparkan, sepuluh program inovasi Pemkab Klungkung yang masuk dalam Innovative Goverment Award (IGA) Tahun 2018. Di antaranya, Gema Arca (Gerakan Masyarakat Gemar Membaca), Bima Juara (Beli Mahal Jual Murah), Bela Nanda (Pemberian Langsung Akta Kelahiran), Kawi Smara (Pemberian Langsung Akta Perkawinan), Predator (Pendataan Dokumen Kependudukan), Hallo BPBD 23000
(Respon Cepat Kebencanaan), TOSS/Gema Bestari (Tempat Olah Sampah Setempat), Angkutan Siswa Gratis, dan Sirenbangda. Menurut Bupati, program inovasi ini berawal dari program aksi Gema Santi (Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif) yang di- launching April 2016 lalu. Ada 18 program inovasi yang dibuat OPD Pemkab Klungkung untuk mempercepat semua capaian program pemerintah. Inovasi tersebut sudah memiliki payung hukum dan dana yang dikeluarkan pemerintah sebagai dukungan untuk inovasi ini juga bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. “Semua program inovasi yang kami buat telah dinikmati dan memberi dampak yang baik terhadap masyarakat,” paparnya. Di samping itu, beberapa program inovasi lainnya yang tengah dirancang juga disampaikan Bupati di hadapan Panelis. Salah satunya adalah Hidroponik masuk KK Miskin. Inovasi ini dirancang untuk mengurangi angka kemiskinan, dengan hidroponik bantuan pemerintah diharapkan
akan meningkatkan pendapatan bagi KK miskin tersebut. Terkait dampak terhadap pariwisata di Klungkung, Bupati Suwirta menjelaskan bahwa salah satu program inovasi bidang pengolahan sampah, TOSS di Desa Tangkas telah menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung dan mengikuti aktivitas proses pengolahan sampah di sana. Di akhir paparannya, Bupati berharap inovasi ciptaan Pemkab Klungkung bisa disempurnakan, bisa di-ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) bagi daerah lainnya, sehingga bisa memberi manfaat bagi semua masyarakat. “Mudah-mudahan inovasi kami di Klungkung bisa memberikan sesuatu untuk negara ini. Walaupun bukan kita yang menikmati, tapi setidaknya anak cucu kita bisa menikmatinya,” pungkasnya. Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, Kemendagri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan penilaian pemerintah daerah inovatif. Penilaian dilakukan melalui mekanisme
PRESENTASI - Bupati Suwirta usai mempresentasikan 10 program inovatif Klungkung di ruang Teleconference Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/12) kemarin.
pengukuran indeks inovasi daerah. Di dalam ketentuan pasal 388 ayat 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pengembangan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Unsur penilai terdiri dari Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian PANRB, Kemenkominfo, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Administrasi Negara dan unsur akademisi. Sepuluh Kabupaten yang lolos dalam penilaian inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri adalah Kabupaten Banyuwangi, Padang Pariaman, Gresik, Musi Rawas, Banggai, Pacitan, Klungkung, Kulon Progo, Sidoarjo dan Kabupaten Agam. (ad139)
BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS
Rabu Wage, 5 Desember 2018
13
IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS
Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris
: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post
LOWONGAN Cr 2PRT+1B.Sister Gj.2jt Tdr Dlm081999776071/082237995324
B.BP.001.12.18.0000135
SpaTherapist L/P,JuiceBar,Spv Reborn Spa,Sunset SS.PH:766744
B.BP.001.12.18.0000136
****Villa Looking Reservation And Admin Staff, Good English Send CV to Email: managementvillabali@gmail.com
Dcr Bagian Admin dan Serabutan untuk Garmen Hub.08123926999
B.BP.004.12.18.0000119
Dcr Kasir & Pramuniaga untuk Toko Dapurku.Info:081939084292
B.BP.001.11.18.0001163
Dcr Penunggu Kos Umur 35th SIM A TdrDlm KTP Bali,085100410755
B.BP.001.12.18.0000105
Dcr Supir Pribadi Pengalmn SMS Umur & Alamat ke:087754765858
B.BP.001.12.18.0000096
Dibutuhkan Resepsionis Hub.Zara 081289897174
B.BP.001.12.18.0000112
BVC Kerja Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunanresto Pasti Brangkat Line WA081375409869&087754689692
B.BP.004.12.18.0000014
Dbthkan Sopir di Rokok FIX,Jl. Gatsu Barat1 No.5, 085237660999
B.BP.001.12.18.0000092
Sekolah di Jimbaran Cari: Guru Matematika,Bhs.Ing.(SD) Olah Raga (W),Maintenance AC Sent:schoolhrdbali@hotmail.com
B.BP.004.12.18.0000133
Dibutuhkan Segera PT.Jari Menari Bali’s Best Massage *Supervisor *Cleaning Service Kualifikasi: Pria,Pddk Min SMA,Umur Maks.35 Thn,Bhs Inggris Lbh Diutamakan Jujur & Bertanggungjawab Kirim CV ke:hr@jarimenari.com / Jl.Raya Basangkasa No.47 Seminyak Kuta.Telp.736740 B.BP.004.12.18.0000114
B.BP.004.11.18.0001061
BIRO JASA
Free
Dicari Admin&Kasir Lam Bawa ke Toko Sinar Abadi Jln.Imam Bonjol No.384 (0361) 499090
Spr+Staf Ldry Jl .Betaka Gg Beji Br. Pegending Dlg 087761823420
B.BP.166.12.18.0000153
Dicari 2 PRT Tinggal dalam 08124628022
Dicr-PRT-Wnt-Pglmn-Tgl Luar Jujur-Trnsp Sendiri,Gaji Bagus Krobokan-Br Anyar-08174716179
Dibutuhkan Staff Housekeeping Segera,Hubungi 085339071033
Teknisi Komputer,Bw Srt Lamarn ke Ruko Grand Sudirman B-25
Dicari Housekeeper dan Koki Menguasai Macam2 Masakan untuk Villa NusaDua Hub:087881251499
Sopir SIM B1. Lamaran ke Jln.Veteran 86 Dps, Telp. 227439 / 081 862 1818
Dicari PRT Gaji 2 Juta Hubungi:082144834484
Waiter. Lamaran ke Jl.Veteran 86 Dps, Telp. 227439 / 081 862 1818
B.BP.004.12.18.0000068
B.BP.004.12.18.0000113
B.BP.004.12.18.0000123
B.BP.001.12.18.0000126
B.BP.001.12.18.0000103
Dicari PRT Tinggal dalam Gaji Memuaskan Hub:081916616661 B.BP.001.12.18.0000132
Driver Travel Agent bs B.Ingris khusus Mbl Alphard/Camry/Audi Hub.Merrys Tour 08123837314
B.BP.001.12.18.0000025
PartTime HK u/RT,Tk Msk,Tng Brsih2,CuciStrka Cwk 08123814418
B.BP.004.12.18.0000120
G.01
G.02
Satpam. Lamaran ke Jl.Raya Kuta 88, Tlp. 227439 / 081 862 1818 G.03
Dcr Sgr Kasir dan Kolektor penempatan Gianyar dan Klungkung, penddkn: SMK/SMU, umur maks.25thn. Lam ke Kop.Krama Bali, Jl.Kepundung No.61A Dps email: kkb_pusat@yahoo.com G.06
SERVICE
n
G.04
Dcr utk dididik sbg staf pembukuan sy; Pddk min SMK Akuntansi, umur maks.25th. Lamaran lengkap sgr ke Jl.Kepundung 67A Denpasar.
G.05
B.BP.001.11.18.0001157
B.BP.004.12.18.0000118
Desig
Waiter. Lamaran ke Shankara Rest Kuta Square D32 Jl.Bakung Sari, Telp. 227439 / 081 862 1818
DIJUAL MOBIL BMW
Djl BMW X5 XDrive 301AT Abu2 Metalik KM41200 Th’2009 Istmwa Jarang Pakai Hub.08123812222
B.BP.153.12.18.0000137
TOYOTA
Calya GMatik’17Silver AsDK 128 Jt Ng Knd Bgs Mls 08123969166
B.BP.001.12.18.0000131
Inova Diesel Matik’04+’10 AsDK Silver Trawat 081236009045/Krd
Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id
DICARI MOTOR *087860120877 WA085100410850* Beli Motor Bks Sgl Merk,Djmput B.BP.001.12.18.0000102
Dijual Tanah 3,2 A Jayagiri IX Dpn Lap.Tenis Renon,0811387484
B.BP.001.12.18.0000106
Dijual Tanah Kav di Cekomaria Hub.081805460556/085857011909
B.BP.001.12.18.0000111
DIJUAL RUMAH Dijual Rumah LT 3,66 Are,2Lt, LB 250m2 Jl.Sandat VI No.2 Dps Hub.08174720068 Harga Nego B.BP.001.12.18.0000098
Rmh 2Lt 3KT3KM Lux Jl.Padanggajah Mdatta 1,1M H.081338558078 B.BP.001.12.18.0000128
Rmh Studio Type,2Lt,Lok.Batur Sari-Sanur.1,2M.08113986788.TP B.BP.004.12.18.0000124
DIJUAL TANAH Djl Tanah 1,5Are 10Are Buduk Lingkungan Vila H.082147454248 B.BP.164.12.18.0000130
Djl Tnh 18,10 Are lok.Bypass Ngr Rai Sanur HP.082119431956
B.BP.001.12.18.0000094
Jual Tanah 1Are Lokasi Ketewel Harga 205Jt Hub:081999701167
B.BP.001.12.18.0000097
SHM 5 Are Ditepi Jl Utama Waribang,Kesiman,Dps,Strategis cck utk apa saja, H:087745432250
B.BP.033.12.18.0000062
DISEWAKAN GEDUNG Dikontrakan Gedung+Gudang Lok.Mertanadi No.101 Kerobokan LT/LB 3500/3900m2,08123812222
B.BP.153.12.18.0000138
RUPA-RUPA
Toyota Hardtop Diesel’84 Original Penggemar 082359323232
Dijl Tanah Luas 2,25Are harga 500Jt SHM. Br.Losan Takmung Hub:081339036665.
DIJUAL MOBIL
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
DIJUAL RUMAH
DIJUAL RUMAH
DIJUAL RUMAH
B.BP.001.12.18.0000117
B.BP.001.12.18.0000125
B.BP.001.12.18.0000104
Dana LCair Jmk BPKB/Sertipikat T.412815 / 085337370228 B.BP.001.11.18.0000979
Money Back Guarantee �
Canopy Pintu Pagar Teralis Konstruksi Baja Dll
� Design Lengkap, Elegan & Berkelas Finishing dgn Anti Karat & Coating Pengalaman lebih dari 10 Tahun Tenaga Profesional (Arsitek & Sipil)
ANUGERAH DEWATA Jl. Tkd. Barito 16 Panjer - Denpasar Telp. 257028, 744 0099 www.anugerahdewata.com
C 0000051 bkl
BIRO JASA
BIRO JASA
BIRO JASA
BANGLI
14
Rabu Wage, 5 Desember 2018
Anggota Dewan Ingatkan Pentingnya Guru BK di SD
MONEV - Bupati Bangli I Made Gianyar saat melaksanakan monev di desa penerima program Gerbangdessigot dan GGS tahun 2018.
Bali Post/ina
Ruas Jalan Kabupaten Terus Bertambah
Bupati Targetkan ’’Hotmix’’ Masuk Desa Tuntas 2020
Bangli (Bali Post) –
Sejak program hotmix masuk desa diluncurkan Pemkab Bangli pada 2011 lalu, ruas jalan di Kabupaten Bangli yang berstatus jalan kabupaten terus bertambah. Ini lantaran banyak desa yang mengajukan pelimpahan status jalan desa menjadi kabupaten.
Bertambahnya ruas jalan kabupaten di Bangli diakui Bupati Bangli I Made Gianyar di sela-sela monitoring dan evaluasi (monev) terhadap dua desa penerima program Gerakan Membangun Desa Sistem Gotong Royong (Gerbangdessigot) dan program Gerbang Gita Santi (GGS) tahun 2018 di Kecamatan Kintamani, Selasa (4/12) kemarin. Dia mengatakan, program hotmix masuk desa menjadi salah satu program unggulan Pemkab Bangli, selain Gerbangdessigot, GGS dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sejak program hotmix diluncurkan, jumlah ruas jalan
di Kabupaten Bangli yang berstatus jalan kabupaten terus bertambah. ‘’Berdasarkan SK terbaru, ruas jalan di Kabupaten Bangli yang berstatus jalan kabupaten mencapai 949 km, di mana sebelumnya hanya 700 km lebih,’’ terangnya. Terhadap masih adanya beberapa ruas jalan kabupaten yang belum tersentuh program hotmix masuk desa, pihaknya menargetkan ini akan tuntas pada tahun 2020. ‘’Hotmix masuk desa adalah program salah satu program yang menjadi primadona masyarakat,’’ tegasnya. Sementara itu, dalam kegiatan monev yang dilak-
sanakan di Desa Belancan dan Bayung Gede, Made Gianyar mengaku puas dengan kualitas pembangunan yang didanai melalui Gerbangdessigot dan GGS itu. Namun pihaknya meminta proyek yang masih berjalan benar-benar diawasi dengan baik sehingga kualitas dan penyelesaiannya bisa tepat waktu. Kegiatan yang ditinjau dalam monev kemarin yakni pembangunan balai serbaguna Desa Belancan yang didanai program Gerbangdessigot. Di Belancan, Gianyar juga menyempatkan diri meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tri Kerta
Praja Desa Belancan. Dalam kunjungan itu dia sangat mengapresiasi keberadaan BUMDes Tri Kerta Praja, karena tidak hanya bergelut di jasa simpan pinjam saja, tetapi sudah merambah ke jasa lainnya seperti pengelolaan pasar desa dan penyedia jasa sewa molen. Setelah selesai melaksanakan monev di Desa Belancan, selanjutnya Bupati Made Gianyar menuju Desa Bayung Gede. Mengawali monev di Desa Bayung Gede, dia meninjau jalan rabat beton usaha tani sepanjang 2.070 meter yang didanai dari program Gerbangdessigot. Ia pun mengaku puas dengan kualitas jalan itu. Menurutnya, meskipun dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat, kualitas dari jalan rabat beton tersebut sangatlah baik. ‘’Meski-
pun dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat, saya senang dengan kualitas jalan rambat beton usaha tani ini. Mudah-mudahan jalan ini bisa mendorong produksi pertanian di Desa Bayung Gede,’’ harapnya. Di Belancan, Gianyar juga menyempatkan diri meninjau proses pembangunan tembok panyengker Pura Dadia Ibu, MCK rumah tangga miskin (RTM), I Wayan Gimboh dan BUMDes Arsa Bhuana Manunggal. Dalam monev kemarin Gianyar didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra, Kepala Dinas Perhubungan I Gede Arta, Kabag Pembangunan Wayan Sugiarta, Camat Kintamani Wayan Dirgayusa dan sejumlah pimpinan OPD terkait. (kmb40)
Antisipasi Bencana
BPBD Imbau Warga Bantas Mengungsi Saat Hujan Deras Bangli (Bali Post) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli menyarankan warga Banjar Bantas Desa Songan Kecamatan Kintamani agar mengungsi saat terjadi hujan deras. Hal itu untuk mengantisipasi bencana tanah longsor di wilayah tersebut, seperti yang pernah terjadi 2017 lalu. ‘’Kalau hujan lebat, masyarakat di sana agar secepatnya mengungsi ke rumah kerabat. Kalau cuaca tidak hujan, boleh ada di sana,’’ kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Bangli Wayan Karmawan, Selasa (4/12) kemarin. Dia menyebutkan, saran itu disampaikannya kepada warga Bantas saat hadir dalam kegiatan penunjang kapasitas pemulihan sosial ekonomi korban bencana di Desa Songan siang kemarin. Karmawan mengakui, di tengah musim hujan saat ini, ada rasa kekhawatiran warga terhadap bencana tanah longsor di Banjar Bantas. Kekhawatiran itu beralasan
mengingat pada tahun 2017 lalu, bencana tanah longsor pernah menerjang beberapa rumah penduduk di Banjar Bantas hingga mengakibatkan tujuh orang tewas. ‘’Tadi (kemarin-red) beberapa dari korban ada yang mengeluh ke kita. Mereka mengaku khawatir. Maka dari itu kita sarankan untuk mengungsi ke rumah kerabat saat hujan lebat,’’ katanya. Lebih lanjut dikatakannya, selama ini warga Bantas sudah melakukan langkah antisipasi dengan mengungsi ke rumah kerabatnya saat hujan deras. Rumah mereka di Banjar Bantas yang dulunya sempat dilanda bencana, hanya ditempati saat cuaca cerah. Karmawan mengatakan, Banjar Bantas masuk dalam zona merah rawan longsor. Karena itu tidak menutup kemungkinan bencana tanah longsor sewaktu-waktu bisa kembali terjadi di wilayah tersebut. Disinggung mengenai rencana relokasi 26 kepala keluarga (KK) warga Banjar
Bantas ke lahan hutan milik pemerintah di Banjar Serongga, Karmawan menegaskan, saat ini masih dalam proses. Diakuinya, untuk merelokasi warga korban bencana ke tempat yang aman tidak bisa dilakukan dengan cepat. Butuh waktu yang cukup lama karena prosedur yang dilalui cukup panjang. ‘’Kita sudah berusaha maksimal agar proses relokasi ini bisa cepat tuntas,’’ terangnya. Sebagaimana diketahui, bencana tanah longsor terjadi di Banjar Bantas pada Februari 2017 lalu. Tujuh orang warga setempat dilaporkan tewas akibat tertimbun longsor. Longsor terjadi saat wilayah Bantas diguyur hujan deras dini hari. Longsoran tanah diakibatkan dari dinding penahan tanah (DPT) yang ambrol. Selain di Banjar Bantas, di hari yang sama musibah tanah longsor juga terjadi di desa tiga lainnya yakni Desa Awan, Sukawana dan Subaya. Sebanyak enam orang dilaporkan meninggal dunia di tiga lokasi tersebut. (kmb40)
Dewan akan Bahas Lima Ranperda
Bali Post/ina
Dewa Sang Widana
Bangli (Bali Post) Di pengujung tahun ini, DPRD Bangli mengagendakan akan membahas lima rancangan peraturan daerah (Ranperda). Kelima ranperda tersebut ditargetkan dapat disahkan pada 17 Desember mendatang. Lima ranperda yang akan dibahas di sisa akhir tahun ini yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Ranperda tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ranperda Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ranperda tentang Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan. Dari kelima ranperda tersebut, dua di antaranya yakni Penyelenggaraan Administrasi Kependuduan dan Ranperda tentang Penataan
Pasar Rakyat diajukan oleh eksekutif untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan pada September lalu. Sementara tiga sisanya, diajukan ke DPRD pada Oktober. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangli Dewa Sang Widana, Selasa (4/12) kemarin, mengatakan pembahasan kelima ranperda itu sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus). Pembahasan rencananya dilakukan dalam waktu dekat. Ditargetkan pembahasan bisa tuntas di pertengahan bulan untuk selanjutnya disahkan pada 17 Desember mendatang. Dikatakan Dewa Sang Widana, pembahasan kelima ranperda tersebut sedikit terhambat karena pelaksanaan bimtek yang diikuti dewan pada November lalu. ‘’Kalau tidak ada perubahan, kita targetkan bisa disahkan bulan Desember ini,’’ imbuhnya. (kmb40)
Bali Post/ina
RUMAH - Rumah milik warga di Banjar Bantas, Desa Songan yang terdampak tanah longsor pada Februari 2017.
Bangli (Bali Post) Ketua Komisi I DPRD Bangli Satria Yudha mengaku prihatin atas kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukan dua pelajar SD dan SMP di Kecamatan Susut. Dia berharap kasus yang melibatkan anak di bawah umur tersebut tidak lagi terulang. Untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa, pendidikan budi pekerti bagi anak-anak harus lebih ditingkatkan. Satria Yudha mengatakan, penanaman budi pekerti terhadap anak adalah peran dan tanggung jawab semua pihak. Di rumah, tentu yang sangat berperan adalah orang tua. Sedangkan di sekolah, yang berperan dalam penanaman budi pekerti adalah guru Bimbingan dan Konseling (BK). Menurutnya, keberadaan guru BK di sekolah sejatinya bukan hakim yang bertugas memberikan sanksi pada siswa yang bermasalah. Lebih dari itu, guru BK memiliki peran yang sangat
penting dalam memberikan pendidikan dan pembinaan karakter siswa. ‘’Guru BK juga berperan untuk mengetahui sejak dini permasalahan yang dihadapi siswa baik dalam bidang akademis maupun interaksi sosial, sekaligus memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi siswa,’’ katanya, Selasa (4/12) kemarin. Tak hanya itu, peran guru BK juga bisa menjembatani permasalahan antarguru dan siswa dalam hal pemberian metode pembelajaran sehingga mampu diterima dengan baik. ‘’Guru BK harus mampu mengetahui minat-bakat siswa baik melalui tes IQ atau kuisioner dan berbagai macam tes sehingga dalam memberikan masukan pada guru bidang studi dan siswa tidak jauh beda dengan minat dan kemampuan siswa,’’ kata Satria Yudha. Mengingat pentingnya peran guru BK dalam pendidikan karakter anak, politisi PDI-P asal Dusun Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Susut ini memandang, semestinya guru BK bisa disediakan di tingkat SD. Tidak hanya di tingkat SMP hingga SMA, seperti yang ada saat ini. ‘’Harapan saya ke depan guru BK bisa diisi dari SD. Karena menanamkan nilai budi pekerti tidak semudah apa yang kita ucapkan. Harus betul-betul dari awal, karena anak kecil itu ibarat kertas kosong. Tergantung bagaimana kita menulisnya, jika baik tulisannya makan akan baik juga hasilnya. Begitu juga sebaliknya,’’ kata pria yang sempat menempuh pendidikan BK di Undiksha ini. (kmb40)
Satria Yudha
Bali Post/ina
Telepon Penting Bangli RSU Bangli
: 0366-91521/91002
Polsek Bangli
: 0366-91062
Polsek Susut
: 0366-5501596
Polsek Tembuku
: 0366-5595484
Polsek Kintamani
: 0366- 51122
Damkar
: 0366-92869
PDAM
: 0366-91094
PLN
: 0366-91268
Telkom
: 0366-91108
BPBD
: 0366-91448
Kodim
: 0366-91024
Kantor Bupati
: 0366-91032
15
Rabu Wage, 5 Desember 2018
Bali, Laboratorium Hidup Kebudayaan
Jadi Pilar Utama Pembangunan Ekonomi
Denpasar (Bali Post) Bali disebut sebagai laboratorium hidup kebudayaan. Apalagi sekarang, kebudayaan dijadikan sebagai hulu yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali. Termasuk menjadikan kebudayaan sebagai basis dan pilar utama pembangunan ekonomi masyarakat. Gubernur Bali Wayan Koster bahkan menyatakan segera membuat perda untuk melindungi kebudayaan Pulau Dewata. ‘’Bali punya kebudayaan yang semakin digali akan terus berkembang. Jadi saya ingin melindunginya dengan membuat payung hukum,’’ ujarnya dalam Kongres Kebudayaan Bali III di Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (4/12) kemarin. Koster menambahkan, budaya harus dimaknai sebagai sumber nilai-nilai kehidupan. Baik itu dari lontar, sastra maupun tradisi lisan yang tidak tertulis. Sayangnya, nilainilai kebudayaan dari kearifan lokal Bali selama ini belum masuk ke sistem pendidikan. Sebagai contoh, cerita rakyat Bali seperti Pan Balang Tamak dan lainnya, bisa dijadikan referensi untuk membangun pendidikan. Pihaknya bahkan siap mendorong terbentuknya PH (Production House) agar memfilmkan cerita rakyat tersebut, lalu disebarkan melalui media sosial untuk mencerdaskan masyarakat. Ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pembangunan SDM Bali. ‘’Membangun jati diri orang Bali dan membangun integritas moral orang Bali. Ini yang harus kita ambil dari kearifan lokal. Kalau ini yang kita masukkan dalam sistem pendidikan, maka orang Bali ini sing ada nak ngalahang (tidak ada yang mengalahkan - red),’’ jelasnya. Menurut Koster, Bali juga masih lemah dalam pengelo-
laan budaya sebagai warisan. Namun, begitu kuat dan maju dalam menelurkan karya budaya dengan adanya SMK karawitan, SMK seni, institut seni, sanggar, dan lembaga seni lainnya. Sekalipun sudah maju, karya budaya tetap harus diperkuat lagi. Bahkan harus diwadahi, distandardisasi, dan disertifikasi menyangkut lembaga, SDM, dan kebutuhan lainnya. ‘’Supaya tertata semua. Sekarang belum, maka seniman kita ini diperlakukan secara tidak bermartabat, diangkut pakai truk menari ke sana-ke mari, cuma dapat Rp 50 ribu. Di mana penghormatan kita kepada para pelaku seni,’’ katanya. Terpenting, lanjut Koster, budaya harus berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Pihaknya meyakini pertumbuhan ekonomi Bali akan meningkat bila didukung oleh sektor budaya. Sebab, Bali memiliki potensi luar biasa untuk membangun industri budaya. Ekonomi yang berbasis budaya juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terlebih, pelaku ekonomi lokal Bali akan diberikan ruang yang lebih besar di dalamnya. ‘’Kita akan mengembangkan perekonomian lokal Bali. Pelaku ekonominya di Bali ini harus kita perkuat supaya dia bisa membangun ekonomi secara bergotong royong di
Bali untuk memberdayakan perekonomian masyarakat secara keseluruhan, sehingga secara nyata kesejahteraan masyarakat di Bali bisa kita tingkatkan,’’ jelasnya. Sementara itu, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI Hilmar Farid mengatakan, Bali merupakan ujung tombak kebudayaan Indonesia. Bali bahkan dinilai sangat unik, lantaran kebudayaan telah menjadi napas kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk upaya perlindungan budaya, undang-undang menyatakan anggaran untuk itu bisa ditarik dari pemasukan yang sifatnya tidak mengikat. Misalnya dana CSR perusahaan, ketimbang menarik kontribusi dari wisatawan. ‘’Jadi sebetulnya daerah mempunyai keleluasaan untuk membuat aturan-aturan itu. Hanya kalau misalnya sekarang kita pikir yang sangat strategis untuk diubah itu adalah UU tentang perseroan terbatas,’’ ujarnya. Dalam UU tentang perseroan terbatas, lanjut Hilmar Farid, ada ketentuan mengenai dana tanggung jawab sosial (CSR). Namun, dana itu selama ini hanya dikaitkan dengan akibat dari kegiatan usaha terhadap bidang sosial dan lingkungan hidup. Padahal kalau di Bali, konteksnya adalah kebudayaan. ‘’Bukannya mau mengajari ya, tetapi misalnya sebagai alternatif,
Tim Gabungan
Di Distrik Mbua, ungkap Kamal, tim gabungan TNI dan Polri telah bertemu dengan empat orang pekerja yang berjalan kaki dan berhasil melarikan diri. ‘’Mereka adalah Martinus Sampe, karyawan Istaka, mengalami luka tembak di kaki kiri, Jefrianto juga karyawan Istaka mengalami luka tembak di pelipis kiri, Irawan, karyawan Telkomsel, dan John, petugas puskesmas,’’ ungkapnya. Berdasarkan keterangan dari empat orang tersebut, pos TNI yang berada di Distrik
Mbua telah hancur diserang dan satu anggota TNI meninggal dunia yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. ‘’KKB saat melakukan penyerangan terhadap pos TNI dengan dukungan masyarakat kurang lebih sebanyak 250 orang. Sementara ke empat masyarakat yang berhasil meloloskan diri tersebut sedang dievakuasi ke Wamena dan tim medis sudah menjemput di sekitar Habema,’’ tuturnya. Mengenai para puluhan pekerja yang menjadi korban kekerasan atau penembakan, lanjut Kamal, personel gabun-
gan TNI dan Polri sedang berupaya ke lokasi kejadian dan akan melakukan pengejaran terhadap KKB. TNI telah menyediakan 22 unit peti jenazah untuk korban pembantaian di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Puluhan peti jenazah itu ditaruh di Aula Ukhumiarek Asso, Kodim 1702 Jayawijaya. Direktur Utama PT Istaka Karya Sigit Winarto mengungkapkan ada 28 pekerja yang menjadi korban kekerasan di Papua, namun mereka belum dapat dievakuasi dari lokasi kejadian yang berada di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. ‘’Jumlah
penari kita tahu seringkali dibayar dengan jumlah yang terbatas. Tetapi industri pariwisata keseluruhan menarik manfaat dari kehadiran seni budaya itu. Cuma selama ini tidak ada kewajibannya dia untuk memberikan anggaran atau dana CSR-nya itu ke kegiatan kebudayaan,’’ paparnya. Menurut Hilmar, logika ini sama dengan Universal Service Obligation dalam bidang telekomunikasi. Hanya, berapa besaran dan seperti apa mekanismenya perlu dibicarakan kembali. Namun yang terpenting, sudah ada ‘’cangkang’’-nya dalam undang-undang yakni ketentuan mengenai dana perwalian. (kmb32)
Jalan Rusak
WARUNG GLOBAL
Penting, Peran Guru dan Orangtua
Anak-anak di Bali makin jarang membaca aksara Bali. Tentu ini akan berdampak pada pelestarian aksara Bali termasuk bahasa Bali. Bagaimana tanggapan para pengopini Warung Global, berikut rangkumannya. Berata Yasa di Sangeh mengatakan, jangan sampai menjadi kebiasaan anak jarang membaca aksara Bali. Sedikit demi sedikit setiap hari anak bisa dilatih. Orangtua mesti menjadi contoh dan panutan dalam menulis dan membaca aksara Bali. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk melestarikannya oleh semua masyarakat, sekolah serta peningkatan kualitas pendidiknya. Selain itu pemerintah agar mengoptimalkan lulusan pendidik bahasa Bali agar dapat bekerja. Werda di Tegallalang mengatakan, bukan anak-anak saja namun orang Bali pada umumnya makin jarang membaca aksara Bali. Anak agar diajarkan sejak dini untuk membaca aksara Bali. Penyuluh Bahasa Bali agar diberikan penghasilan rata-rata. Dalam rekrutmen karyawan, fasih berbahasa Bali hendaknya bisa jadi salah satu
persyaratan. Kak Raka di Mengwi menegaskan, salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan aksara Bali adalah mengadakan lombalomba menulis aksara Bali. Guru bisa melatih anak didik untuk menyalin huruf Latin ke aksara Bali. Tujuannya untuk melestarikan budaya Bali yang saat ini kian dijauhi oleh anak-anak muda. Bu Fera di Tabanan mengatakan, pada tingkatan dasar, pengenalan aksara Bali dalam kurikulum sekolah merupakan fondasi bagi pelestariannya. Bahasa Bali merupakan bahasa ibu bagi masyarakat Bali. Pembinaan kemampuan membaca aksara Bali di lingkungan keluarga dan sekolah perlu ditingkatkan kualitasnya. Febri di Denpasar juga menegaskan, kebiasaan dan kegemaran membaca perlu ditanamkan sedini mungkin
pada diri anak-anak. Dalam hal ini peranan orangtua sangat penting. Orangtua harus mengajarkan anak membaca aksara Bali di rumah secara mendalam karena di sekolah waktunya kurang cukup. Becik di Tuban mengatakan hal tersebut wajar di era yang sudah berubah. Sekarang zaman now, jadi wajar anakanak sekarang jarang membaca aksara Bali. Hampir setiap saat yang dibaca tulisan Latin, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kedua orangtuanya tidak bisa atau tidak mau mengajarkan aksara Bali. Bu Ayu di Petang menekankan, guru agar memotivasi anak didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga menumbuhkan sikap melestarikan budaya melalui pembelajaran membaca aksara Bali. Jam pelajaran aksara Bali di sekolah agar ditambah. (dika)
Menurut Wisada, selain dari DLHK, pelaksana proyek penataan TPA juga menyediakan alat untuk membantu penanganan jalan yang rusak. Dikatakan, selain kondisi jalan yang rusak, keberadaan tempat pembuangan sampah yang semakin mengecil juga menjadi hambatan. Artinya, jalan menuju lokasi pembuangan semakin kecil, sehingga harus antre. Karena sebagian lahannya untuk ecopark.(kmb12) tersebut masih kami koordinasikan. Kami belum bisa memastikan jumlah korban,’’ ujar Sigit Winarto dalam jumpa pers di Kantor Kementerian PUPR terkait musibah yang menimpa pekerja pembangunan jembatan di Provinsi Papua, Selasa kemarin. Ia mengatakan bahwa setiap pengerjaan proyek ruas jalan Trans Papua tersebut senantiasa berkoordinasi dengan aparat keamanan. ‘’Kami melakukan sosialisasi dan pengamanan secara internal. Kami juga menggandeng pekerja lokal dan pengurus setempat,’’ ujar Sigit Winarto.(ant)
Anggota DPR Sehingga pada Sabtu tersebut, KKB menangkap 31 pekerja, namun 8 orang melarikan diri ke rumah anggota DPR dari Papua. Namun, mereka ketahuan dan dijemput dari rumah anggota DPR tersebut untuk ditembak mati. Pada 2 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIT, ter-
catat dua mobil yang diduga membawa sandera masuk menuju Camp Istaka Karya dengan masing-masing membawa 15 orang pekerja proyek dari PT Istaka Karya. Lalu pada 20.00 WIT satu mobil Strada kembali ke Wamena. Pada 3 Desember 2018, mayoritas pekerja ditembak di Kali Yigi dan Kali Aurak yang merupakan salah satu lokasi proyek jembatan. Pada
pukul 15.30 WIT satu mobil Strada kembali dari Wamena ke Distrik Mbua, Kabupaten Nduga membawa 15 orang pekerja proyek dari PT Istaka Karya. Mendapat informasi tersebut, pada pada pukul 15.30 WIT, personel gabungan Polri dan TNI yang dipimpin Kabag Ops Polres Jayawijaya AKP R.L. Tahapary bergerak dari Wamena menuju Distrik Yigi,
Kabupaten Nduga. Namun, saat tiba di Km 46, tim bertemu dengan salah satu mobil dari arah Distrik Mbua dan menyampaikan untuk tim segera balik karena jalan diblokade oleh Kelompok Kriminal Bersenjata. Saat ini dua grup tim gabungan TNIPolri bersenjata lengkap sudah diterjunkan untuk mengejar KKB yang mengeksekusi para pekerja tersebut. (ant)
Pada 2 Desember 2018, sebanyak 31 orang pekerja PT Istaka Karya yang bergerak di bidang konstruksi dan sedang membangun proyek Trans Papua tewas ditembaki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. ‘’Karena sinyal di sana tidak ada, apa betul kejadian seperti itu tapi kita menyadari pembangunan di tanah Papua itu memang sangat sulit dan juga masih dapat gangguan seperti itu. Tetapi pembangunan di tanah Papua tetap berlanjut,’’
tambah Presiden. Ketua DPR Bambang Soesatyo yang juga hadir dalam acara tersebut juga mengutuk peristiwa itu. ‘’KKB yang di Tanah Papua, saya kutuk keras dan minta aparat untuk segera menuntaskan dan menangkap pelakunya,’’ kata Bambang. Bambang mengatakan,
Komisi I DPR akan meminta Panglima TNI menjelaskan hal tersebut. ‘’Pasti Komisi I nanti akan meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menindaklanjuti dan menangkap pelakunya,’’ tegas Bambang. (ant)
‘’Sekarang banyak terbentuk organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam pelestarian lingkungan. Ini merupakan kebanggaan kita bersama dan kerja keras Dinas Lingkungan Hidup beserta OPD yang lain,’’ imbuh Mahayastra. Seperti diketahui Kabupaten Gianyar melalui Yayasan Lembu Putih, Desa Taro sebagai yayasan konservasi alam berhasil meraih Trofi Kalpataru kategori penyelamat lingkungan. Dari 513 kabupaten/ kota seluruh Indonesia, Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 10 kabupaten/ kota penerima Kalpataru di
seluruh Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Siti Nurbaya Bahar. Penyerahan trofi dilakukan pada puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional di Taman Wisata Alam Batu Putih, Tangkoko Bitung, Sulawesi Utara, 30 Agustus lalu. Pj. Perbekel Desa Taro I Nyoman Karang mengatakan, sejarah berdirinya yayasan berawal dari kesadaran para pemuda dalam pelestarian lingkungan sehingga membentuk kelompok Go Green pada Januari 2010. Dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan di kawasan Lambu Putih, Taro
Trans Papua
Pelestarian Lingkungan hingga terbentuk Yayasan Lembu Putih pada 2012. Berbekal dari itu, Yayasan Lembu Putih menyusun rencana kegiatan dalam upaya memaksimalkan pencapaian target kegiatan. Yakni meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lembu putih, memaksimalkan kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya perlindungan dan konservasi hutan Taro serta perlindungan situs sejarah Pura Gunung Raung, pengembangan tanaman usada (herbal) dan tanaman upakara. ‘’Tahun 2015 untuk pertama kalinya Yayasan Lembu Putih diusulkan pada ajang penghargaan Kalpataru. Tahun 2017 diusulkan kembali serta berhasil meraih Kalpataru kat-
egori penyelamat lingkungan,’’ tambah Nyoman Karang. Hal senada juga diungkapkan Klian Adat Desa Pakraman Taro Kaja I Made Tagil Kumaranata. Kata dia, diraihnya Trofi Kalpataru ini, karena partisipasi masyarakat serta Yayasan Lembu Putih dalam pelestarian lingkungan. Selain karena disakralkan, kesadaran dari masyarakat juga sangat tinggi dalam pelestarian lingkungan termasuk hutan yang ada di Desa Taro. ‘’Hutan yang mecakup kawasan Lembu Putih sekitar 2 hektar. Sedangkan hutan keseluruhan sekitar 8 hektar dan ini belum terusik karena terdapat berbagai jenis taru (tanaman),’’ terang Tagil Kumaranata. (ad141)
C.000078-adv2
balipost (170rb Like) http://facebook.com/balipost
Ballon d’Or 2018
Tahun Sukses bagi Modric Paris – Luka Modric memenangi penghargaan Ballon d’Or 2018 pada upacara pemilihan pemenang yang dilakukan di Paris, Prancis, Selasa (4/12) dini hari kemarin. Gelandang tim nasional Kroasia dan Real Madrid ini merupakan pemain pertama yang mematahkan dominasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sejak 2007. Varane (Prancis/Madrid) di urutan ketujuh. Messi berakhir di luar tiga besar dalam pemungutan suara untuk pertama kalinya sejak 2006. Mbappe memenangi penghargaan Trofi Kopa edisi perdana yang diberikan untuk pemain terbaik di bawah usia 21 tahun dan dipilih oleh para pemenang Ballon d’Or sebelumnya. Sementara penyerang Lyon dan Norwegia Ada Hederberg memenangi penghargaan Ballon d’Or untuk kelompok putri. Ballon d’Or yang diselenggarakan oleh majalah France Football menetapkan 30 nominator pemain terbaik yang mengambil suara dari 180 wartawan dari seluruh dunia. (ant/rtr/afp)
BERSAMA – Luka Modric bersama istri dan ketiga anaknya pada acara penyerahan trofi Ballon d’Or di Paris.
Bali Post/ist
PELATIHAN - Instruktur Lala Studio siap memberikan pelatihan SKJ 2018 di Wantilan Bali TV, Minggu (9/12) nanti.
Pelatihan SKJ 2018 di Bali TV
Denpasar (Bali Post) Sosialisasi sekaligus pelatihan instruktur Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 2018 akan diselenggarakan di Wantilan Bali TV, Jalan Kebo Iwa 63 A, Denpasar, Minggu (9/12) nanti. Hajatan ini digelar berkat kerja sama Kemenpora dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Lala Studio. Pemilik LKP Lala Studi, Adolfina Grace Tangkudung, mengemukakan instruktur yang memperagakan gerakan SKJ 2018 berasal dari Kemenpora dan LKP Lala Studio. Tiga instruktur Lala Studio telah mengikuti pelatihan serupa di Jakarta pada 6-7 November lalu. ‘’Program
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com
Rabu Wage, 5 Desember 2018
Mantan pemain Brazil Kaka merupakan sosok terakhir (2007) yang memenangi trofi ini sebelum Messi dan Ronaldo berbagi masing-masing lima gelar pada tahun-tahun berikutnya. Prestasi ini menutup tahun penuh kesuksesan bagi Modric yang juga menyabet penghargaan Pemain Terbaik FIFA dan mendapatkan Bola Emas sebagai pemain terbaik di Piala Dunia. ‘’Ini adalah perasaan yang sulit dipercaya. Merupakan kegembiraan besar untuk berada di sini bersama pemain-pemain ini. Saya masih berusaha menyadari bahwa saya telah menjadi bagian dari grup para pemain luar biasa yang memenangi Ballon d’Or,’’ kata Modric seperti dikutip dari France Football. Pemain bertubuh mungil ini memainkan peran penting bagi klubnya ketika Madrid menjuarai Liga Champions untuk ketiga kalinya secara beruntun, serta merupakan kapten Kroasia yang finis di peringkat kedua pada Piala Dunia 2018 di Rusia. ‘’Sebagai anak-anak, kita semua memiliki mimpi. Impian saya adalah bermain untuk klub besar dan memenangkan piala penting. Ballon d’Or lebih dari sekadar mimpi bagi saya. Benar-benar suatu kehormatan dan hak istimewa untuk memegang piala ini,’’ jelasnya. Modric merupakan pemenang tertua sejak Fabio Cannavaro (Italia/Juventus) yang juga berusia 33 pada 2006. Ronaldo (Portugal/Juventus) berada di urutan kedua, disusul Antoine Griezmann (Prancis/ Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Prancis/ PSG), Messi (Argentina/Barcelona), Mohamed Salah (Mesir/Liverpool) dan Raphael
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
SKJ 2018 dari Kemenpora ini harus secepatnya disosialisasikan kepada masyarakat luas sampai ke pelosok-pelosok daerah,’’ ujarnya di Denpasar, Selasa (4/12) kemarin. Pelatihan instruktur SKJ 2018 ini bisa diikuti kalangan guru olahraga di sekolahsekolah, masyarakat, insan senam dan instruktur senam. ‘’Kami harapkan peserta dari seluruh kabupaten dan kota se-Bali. Ini bertujuan pemerataan sehingga setelah mengikuti pelatihan peserta bisa mengembangkan SKJ 2018 di daerahnya masing-masing. Provinsi lain juga sedang getol melakukan sosialisasi SKJ 2018,’’ tambah Grace. (022)
Curry Kembali ke Jalur Golden State – Stephen Curry, Kevin Durant dan Klay Thompson membuat 85 poin saat juara bertahan dua kali Golden State Warriors menggulingkan Atlanta Hawks dengan skor 128-111 pada lanjutan kompetisi NBA, Selasa (4/12) kemarin. Curry menyumbangkan 30 poin, Durant menghasilkan 28 poin dan Thompson mencetak 27 poin untuk Warriors. Ini kemenangan keempat kalinya dalam 10 pertandingan terakhir Warriors. ‘’Saya pikir dia sudah kembali ke jalur. Dia tampak hebat menangani bola,’’ kata pelatih Steve Kerr tentang Curry. John Collins membuat 24 poin dan Trae Young menambahkan 20 poin untuk Hawks yang menelan kekalahan ketiga berturut-turut. Di bagian lain, Chicago Bulls memecat Fred Hoiberg dari jabatan pelatih kepala. Asisten pelatih kepala Jim Boylen dipercaya mengambil alih tugas yang dilepas dari Hoiberg. Hoiberg ditunjuk menjadi pelatih kepala Bulls sejak 2 Juni 2015, setelah lima musim menangani tim NCAA (liga tingkat universitas) Iowa State Cyclone. Bulls saat ini berada di urutan ke-14 Wilayah Timur setelah hanya meraih empat kemenangan dan 19 kali menderita kekalahan (5-19), termasuk enam kekalahan beruntun pada pekan keenam dan ketujuh NBA. Dalam pertandingan lainnya, Brooklyn Nets ditundukkan Cleveland Cavaliers dengan skor 97-99, New York Knicks dipermalukan Washington Wizzards 107-110, Toronto Raptors ditundukkan Denver Nuggets 103-106, Minnesota Timberwolves mengalahkan Houston Rockets 103-91, New Orleans Pelicans dijungkalkan LA Clippers 126-129 dan Detroit Pistons harus mengakui ketangguhan Oklahoma City 83-110. (afp/kmb)
Adiartha Juara ’’Time Rally’’ Denpasar (Bali Post) Pereli Bali I Nyoman Gede Adiartha mengunci juara nasional driver seeded B setelah memenangi putaran ketiga Kejurnas Time Rally di Lombok, NTB, akhir November lalu. Membela tim FBRT Sports, Adiartha yang berpasangan dengan Achmad Affandy dari Jawa Timur mengumpulkan 94 poin dari tiga putaran yang dilakoninya. Kejurnas masih menyisakan putaran final di Banjarmasin, 8-9 Desember nanti, namun posisi Adiartha tidak bisa digoyahkan lagi. ‘’Puji syukur kepada Sang Pencipta, segala usaha saya akhirnya terkabul. Terima kasih kepada tim FBRT Sports yang telah mewujudkan impian saya menjadi juara nasional. Terima kasih juga kepada sponsor yang telah mendukung tim sampai akhir seri 2018. Meskipun sudah mengunci juara nasional, saya tetap mengikuti putaran final di Kalimantan Selatan untuk menambah jam terbang menghadapi kompetisi tahun depan,’’ ujar Adiartha yang juga pengusaha Warung Losni di Batubulan, Gianyar, Selasa (4/12) kemarin. Putaran final masih memperebutkan juara nasional kategori pemula. Pereli Bali lainnya I.B. Krisna D.P. dan I.B. Putra akan bertarung ketat dengan lawannya dari Jatim dan DKI Jakarta. ‘’Target tim akhirnya tercapai. Sejak awal kompetisi musim tahun 2018 tim memilih mendukung pereli baru dalam rangka regenerasi dan berani tampil di ajang kejurnas. Adiartha dipastikan juara nasional seeded B, mudah-mudahan Krisna dan Putra juga bisa menjadi juara kategori pemula,’’ kata Manajer Tim FBRT Sports Adi Wibowo. FBRT Sports didukung Mitsubishi dan Shop and Drive. (kmb)
Kalteng Putra ke Liga 1
Cibinong (Bali Post) – Klub sepak bola Kalteng Putra berhasil promosi ke Liga 1 Indonesia usai menaklukkan Persita Tangerang dengan skor 2-0 dalam perebutan tempat ketiga kompetisi Liga 2 musim 2018 di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Selasa (4/12) kemarin. Gol-gol dari Dendi Agustan Maulana pada menit ke-12 dan penyerang asal Bali I Made Wirahadi menit ke-19 membawa Kalteng Putra berhak mendampingi dua tim terbaik Liga 2, PSS Sleman dan Semen Padang, tampil di Liga 1 musim 2019. PSS dan Semen Padang berebut gelar juara di tempat yang sama mulai pukul 20.00 Wita. Pada menit ke-58 pertandingan sempat dihentikan setelah suporter Persita memasuki lapangan usai Amri Alamsyah dikartu merah oleh wasit. Laga terhenti selama kurang lebih 15 menit sebelum dilanjutkan kembali. Pertandingan kembali dihentikan pada menit ke-80 setelah pemain beserta ofisial Persita melakukan protes kepada wasit karena menganggap pemain Kalteng Putra menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Laga bergulir lagi sekitar tiga menit setelahnya, tetapi tak ada gol lain tercipta.(ant)