Edisi 05 Desember 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 108 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (152rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

Senin Wage, 5 Desember 2016

@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Bali Post/ant

PARADE - Massa yang tergabung dalam Aliansi Kebhinekaan mengikuti parade ‘’Kita Indonesia’’ di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (4/12) kemarin. Parade yang dimeriahkan atraksi budaya itu bertujuan mengawal dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, serta mengingatkan masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman, juga dalam kehidupan beragama. (Beriatanya di halaman 19)

Kecelakaan Pesawat Polri

Jenazah Korban Dievakuasi

Batam (Bali Post) –

Pejabat Polda Kepulauan Riau, Minggu (4/12) sore kemarin sudah mengevakuasi beberapa jenazah korban kecelakaan pesawat Polri di Lingga. Potongan jenazah itu ditampung di empat kantong jenazah dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepulauan Riau.

grafis:asd/BP

Jajak Pendapat

Didukung, Rencana Penghapusan UN PENGHAPUSAN Ujian Nasional (UN) kini hangat dibicarakan. Langkah pemerintah ini pun dominan diapresiasi. Mengingat dampak UN terhadap kualitas pembelajaran tak jelas. Dukungan penghapusan UN juga didasari banyak pertimbangan, termasuk di antaranya UN tak memberikan rasa keadilan dalam penentuan kelulusan siswa, cenderung membuat siswa mengalami tekanan psikologi dan telah menjadi ruang bisnis. Tak hanya itu, UN juga telah menjadi ruang politik dalam hal pencitraan kabupaten/kota dan provinsi. Pandangan ini mengemuka saat Pusat Data Bali Post melakukan jajak pendapat terkait dengan wacana penghapusan UN. Jajak yang dilakukan di seluruh Bali dengan mengajukan kuesioner dan wawancara via telepon ini, menunjukkan bahwa 76,34 persen responden menyatakan dukungannya terhadap rencana penghapusan UN. Responden mengatakan UN tidak berkorelasi dengan kecerdasan intelektual, mengingtat pada praktiknya UN digarap secara gotong royong. Pengawasan berlapis yang dilakukan mulai dari tahap pencetakan soal, distribusi hingga pelaksanaan UN tetap saja kedodoran. Ini terjadi karena ada ruang ‘’kerja sama’’ untuk mencapai target lulus 100 persen. Versi responden, UN juga telah dijadikan ruang bisnis. Praktiknya bisa dalam bentuk les dan bimbingan belajar. Responden berharap ke depan sekolah diberikan otonomi dalam mengelola kelulusan siswanya. Hal. 19 Terjadi Penyimpangan

Atas temuan itu, Mabes Polri sudah mengirim tim bantuan untuk mengidentifikasi para korban, kata Kabid Dokkes Polda Kepri AKBP Jarot Wibowo. ‘’Pus-

dokkes Polri mengirim satu ahli DNA (deoxyribonucleic acid) dan satu senior ahli forensik untuk membantu identifikasi korban meninggal pesawat jatuh di

RS Bhayangkara Polda Kepri,’’ katanya di Batam, Minggu kemarin. Hal. 19 30 Petugas

Saran Ketua KPK

Dugaan Makar

Jangan Pilih Pemimpin Dinasti Politik Jakarta(Bali Post) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyarankan agar masyarakat tidak memilih pemimpin daerah yang berasal dari dinasti politik, pascapenangkapan Wali Kota Cimahi Atty Suharty dan suaminya yang Wali Kota Cimahi 2002-2012 M. Itoc Tochija. ‘’Ke depan masyarakat harus mempertimbangkan betul dalam memilih kepala daerah. Harapan kita kalau ada kepala daerah yang sering disebut dinasti seperti ini harus dipertimbangkan betul-betul apakah penerusnya kompeten dan berintegritas tinggi,’’ katanya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/12). Atty dan Itoc ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait dengan pembangunan Pasar Atas Baru tahap II di Cimahi senilai Rp 57 miliar. Nilai komitmen suap kepada Itoc mencapai Rp 6 miliar yang berasal dari dua pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. ‘’Pengalaman kami di KPK, ternyata generasi penerus dari dinasti tadi dalam banyak kesempatan dikendalikan oleh orang yang sebelumnya memerintah. Kasus ini juga, suami yang bersangkutan adalah Wali Kota Cimahi dua periode kemudian digantikan istrinya,’’ kata Agus. Hal. 19 Dikendalikan Suami

Bali Post/ant

KANTONG JENAZAH - Anggota kepolisian Polda Kepri mengangkut kantong jenazah korban jatuhnya pesawat M28 Skytruck di Pelabuhan Telaga Punggur, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (4/12) kemarin.

Sarumpaet Nyatakan Namanya Dicatut

Bali Post/ant

OTT - Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Cimahi (nonaktif) Atty Suharti Tochija, di Gedung KPK, pekan lalu.

Jakarta (Bali Post) – Aktris Atiqah Hasiholan enggan mengomentari apa yang terjadi pada ibunya, Ratna Sarumpaet, yang ditangkap polisi karena diduga terlibat pemufakatan jahat atau makar. Manajer Atiqah hanya menjawab singkat, ‘’(Atiqah) Tidak bersedia (komentar),’’ katanya, Sabtu (3/12). Ratna adalah salah satu dari 10 aktivis, termasuk Ahmad Dhani, yang ditangkap polisi pada sejumlah lokasi di wilayah Jakarta pada Jumat (2/12) pukul 03.00 WIB hingga 06.00 WIB karena diduga terlibat permufakatan jahat atau makar. Mereka kemudian diperiksa secara intensif di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Ratna usai menjalani pemeriksaan intensif mengatakan namanya dicatut dalam kegiatan 1 Desember di Hotel Sari Pan Pacific yang dituduh berhubungan dengan makar. Dia mengaku tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut dan alasannya menginap di sana semata demi mengikuti doa bersama

2 Desember di Monas. Sementara itu, Polri menetapkan tujuh orang sebagai terduga makar dan disangkakan dengan Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP. ‘’Ada tujuh yang disangkakan pasal 107 walaupun makarnya belum terlaksana. Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin dan Rachmawati,’’ kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta, Sabtu (3/12). Meski sudah menjadi tersangka, tetapi polisi tidak melakukan penahanan terhadap mereka atas dasar penilaian subjektif. Mereka hanya menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam, sementara proses penyidikan masih dijalankan tanpa adanya penahanan. Penetapan sebagai tersangka, dikatakan Boy, berdasarkan bukti berupa tulisan dan percakapan terkait perencanaan menduduki gedung DPR, juga pemaksaan dilakukannya sidang istimewa serta tuntut pergantian pemerintah. Hal. 19 Tiga Ditahan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.