20 HALAMAN
NOMOR 109 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (89rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu pon, 5 desember 2015
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Paket Ekonomi Ketujuh
PERCEPAT PERIZINAN
Sembilan Perizinan Keluar Dalam Tiga Jam Jakarta (Bali Post) – Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ketujuh yang terdiri dari tiga kemudahan dan dibagi dalam dua pendekatan. Peraturan pertama terkait industri padat karya yang akan diberikan keringanan dalam PPh pasal 21 dan peraturan kedua soal perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 yang akan memberikan tax allowance kepada lima industri padat karya. “Selanjutnya tentang percepatan penerbitan sertifikat tanah, terutama untuk pedagang kaki lima (PKL), dan akan diatur selanjutnya untuk sektorsektor lain,” kata Sektretaris Kabinet Pramono Anung dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12) sore, mengumumkan paket kebijakan
ekonomi ketujuh. Pramono didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursidan Baldan, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis. Sementara terkait perizinan yang semula dalam tiga jam bisa diterbitkan 4 jenis izin kini melalui paket kebijakan ketujuh ada sembilan jenis izin yang diberikan dalam 3 jam. Sembilan izin itu di antaranya izin investasi, pengesahan akta, NPWP, surat keterangan blocking tanah, tanda daftar perusahaan, rencana penggunaan tenaga kerja asing, Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing, angka pengenal produsen dan nomor induk kepabeanan. (kmb4)
”...tentang percepatan penerbitan sertifikat tanah, terutama untuk pedagang kaki lima (PKL), dan akan diatur selanjutnya untuk sektor-sektor lain.” Pramono Anung Sektretaris Kabinet
Kapolri Nilai Ada Permufakatan Jahat
Bisa Dijadikan Alat Bukti
Jakarta (Bali Post) – Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti berpendapat bahwa ada permufakatan jahat dalam isi rekaman pembicaraan yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid dalam kasus pencatutan nama presiden dan wapres terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. “Kalau itu, bisa (disimpulkan) permufakatan jahat,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/12) kemarin. bantuan untuk menghadirkan pengusaha M. Riza Chalid agar bersaksi di persidangan MKD. “Kalau perintah hukum itu, bukan siap atau tidak. Ya tapi kan kita belum diminta (bantuan) untuk pemanggilan,” katanya. Hal.19 Sebagai Saksi
Jelang Pilkada Serentak
Transaksi Mencurigakan Puluhan Miliar Rupiah
Jakarta (Bali Post) – Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi mencurigakan senilai puluhan miliar rupiah yang dimiliki calon kepala daerah, dan rencananya akan digunakan untuk membiayai pilkada. ’’Saya melihat ada beberapa (transaksi mencurigakan), transaksinya puluhan miliar,’’ kata Wakil Kepala PPATK Agus Santoso usai menjadi pembicara dalam acara diskusi dengan tajuk ‘’Kemunduran Pemberantasan Korupsi adalah Aib bagi Penegak Hukum’’ di Jakarta, Jumat (4/12) kemarin. Kendati mengakui adanya transaksi mencurigakan terkait pillkada, mantan Ketua IPEBI (Ikatan Pegawai
Bank Indonesia) tersebut enggan mengungkapkan di wilayah mana sebaran transaksi mencurigakan tersebut terjadi. Kata dia, atas temuan tersebut, PPATK telah menganalisisnya dan menyerahkan Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi mencurigakan tersebut kepada pihak KPK. ‘’Satu LHA itu bisa banyak orang. Tidak satu. Kalau jumlah uangnya puluhan miliar untuk satu kasus,’’ kata Agus. Namun, ketika ditanya lebih lanjut berapa LHA yang dikirimkan, ia enggan menyebutnya karena takut mengganggu proses penyelidikan yang dilakukan KPK. Hal.19 Terima Laporan
Bali Post/ade
Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti
di MKD,” kata Prasetyo. Ia menjelaskan, pidana itu mencari kebenaran materiil karena yang penting adalah substansinya benar atau tidak. Dia mengatakan penyadapan itu diatur oleh ketentuan seperti kejaksaan harus meminta izin dari pengadilan dan berbeda dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang setiap saat bisa melakukan penyadapan. Ia mengatakan bahwa Maroef Sjamsoeddin, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, tidak memiliki kompetensi untuk menentukan soal keabsahan rekaman seperti saat proses meminta keterangan di MKD. Hal.19 Ahli Informatika
Keserakahan Investor Jadi Penyebab Sektor pariwisata Bali mestinya memberi manfaat besar bagi masyarakat Bali. Kalau dicermati secara mendalam pariwisata sesungguhnya sebagai wahana untuk mengawal pelestarian alam, lingkungan, dan juga budaya. Namun kenyataannya pariwisata Bali berpotensi menjadi ancaman. Sebab, investor ke Bali banyak yang serakah dan tak paham akan budaya Bali. Hal itu terungkap pada diskusi pariwisata dalam rangka HUT ke-17 Bali Travel News (BTN) di Gedung Bali Post, Jumat (4/12) kemarin.
TOKOH pariwisata A.A. Prana mengatakan, setidaknya ada tiga poin yang mesti diperbaiki dalam mengelola pariwisata Bali. Pertama, mengelola pariwisata jangan hanya terus berpusat di Bali Selatan saja, mesti dilakukan keseimbangan untuk di Bali Utara, Timur juga Bali Barat. “Bali Selatan perkembangannya sudah overload. Pengelolaan pariwisata secara rasio tidak sesuai dengan nilai-nilai, sehingga pemanfaatan palemahan tak seimbang,” ujarnya. Kedua, keserakahan orangorang yang masuk ke sektot pariwisata membuat Bali menjadi tidak baik. Alam dan lingkungan dieksploitasi tanpa mengindahkan nilai-nilai dan kearifan lokal yang ada. “Karena itu perlu adanya reposisi pariwisata di mana pengembangannya kembali kepada posisi dasar kepariwisataan yang harus
memperhatikan lingkungan dan budaya Bali,” tegasnya. Poin ketiga adalah ketidaktahuan dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi andil ancaman pariwisata Bali itu. Sebab, hal itu membuka peluang terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Padahal kita ketahui pertanian merupakan pusat dari budaya Bali itu sendiri. Karena itu, pengembangan pariwisata Bali mesti dilakukan dengan pendekatan budaya dan spiritual. “Proses pengembangan pariwisata yang tepat harus megadopsi nilai-nilai lokal,” imbuh pemilik Hotel Taman Sari ini. Ketua Forum Kehumasan Bali A.A. Raka Yuda menyoroti tentang pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat sebagai kunci dalam menjaga pariwisata Bali. Ia yang juga Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Badung itu menyampaikan pengelolaan pariwisata berba-
WUJUDKAN AJARAN TRISAKTI BUNG KARNO, KOMITMEN PASLON PDI-P
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali
Jakarta (Bali Post) – Kejaksaan Agung membantah tengah bermain politik dalam mengusut kasus dugaan rekaman pencatutan nama presiden oleh Ketua DPR menyangkut perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. “Kami penegak hukum, kami akan lakukan secara objektif, proporsional, dan profesional,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Jumat (5/12) kemarin. Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa rekaman suara kasus PT Freeport Indonesia bukan penyadapan dan tetap bisa dijadikan alat bukti untuk mengusutnya. “Ini bukan penyadapan, merekam pertemuan mereka itu, kan semuanya sudah dijelaskan
Pariwisata Bali Menuai Ancaman
DIALOG SINERGITAS MEMBANGUN BALI
Oleh Dr. Ir. Wayan Koster, M.M.
n Izin investasi n Pengesahan akta n NPWP n Surat keterangan blocking tanah n Tanda daftar perusahaan n Rencana penggunaan tenaga kerja asing n Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing n Angka pengenal produsen n Nomor induk kepabeanan
Rekaman Maroef Bukan Penyadapan
Soal Rekaman ’’Minta Saham’’
Kendati demikian, ia mengatakan masih akan menunggu hasil sidang MKD. “Kan itu ada persepsi antara Pak Maroef, SN dan MR, harus dikonfrontir kan mana yang benar, jadi kami menunggu itu,” ujarnya. Selain itu, Kapolri juga menyatakan kesiapannya untuk membantu MKD jika diminta
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
PILKADA serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2015 ini merupakan bagian dari proses membangun demokrasi di Bali yang harus dijalankan dan dikawal sebagai momentum transformasi kepemimpinan di daerah khususnya di Bali. Perhelatan itu hendaknya tidak semata-mata menjadi agenda seremonial demokrasi yang formalistik, tetapi menjadi suatu proses demokrasi untuk memberikan pendidikan politik kepada kader dan anggota PDI Perjuangan serta masyarakat Bali pada umumnya dan generasi muda pada khususnya, mendorong partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara demokratis dalam arti yang sebenarnya guna melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas, bertanggung jawab, dan bisa memenuhi harapan masyarakat Bali. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Provinsi Bali sungguh sangat menyadari tuntutan tersebut. Mengingat PDI Perjuangan merupakan partai terbesar di Bali sebagaimana perolehan suara pada saat pemilu Legislatif tahun 2014 yang lalu, yaitu mencapai suara mayoritas, sebesar 42%, yang menjadi bukti bahwa rakyat Bali telah mem-
berikan kepercayaan dan sekaligus harapan kepada PDI Perjuangan. Atas dukungan besar rakyat Bali, maka PDI Perjuangan Provinsi Bali telah mampu menempatkan kader-kader terbaiknya yang terpilih pada saat Pemilu Legislatif tahun 2014 menjadi anggota DPR-RI, DPRD Provinsi Bali, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota fraksi mayoritas, kecuali di DPRD Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung. PDI Perjuangan juga telah mampu menempatkan kaderkader terbaiknya menjadi Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Jembrana, Buleleng, Bangli, Badung dan Tabanan serta menjadi Wali Kota/Wakil Wali Kota di Denpasar. Dengan posisi demikian, menjadi sangat jelas bahwa PDI Perjuangan Bali memiliki peran dan tanggung jawab paling besar dalam menentukan arah pembangunan Bali ke depan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. Artinya, keberhasilan pembangunan di Bali menjadi sangat tergantung pada PDI Perjuangan melalui kader-kadernya yang duduk menjadi anggota DPR-RI, DPRD Provinsi Bali, dan DPRD Kabupaten/Kota serta yang duduk menjadi Bupati/Wakil Bupati
dan Wali Kota/Wakil Wali Kota. Bila berhasil melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat Bali, tentu PDI Perjuangan akan mendapat apresiasi, penghargaan, dan dukungan dari masyarakat Bali, tetapi sebaliknya bila terjadi kegagalan, maka PDI Perjuangan-lah yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat Bali. Menyadari posisi dan tanggung jawab tersebut, maka dalam menghadapi pilkada serentak di 6 kabupaten/ kota di Bali tahun 2015 ini, DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali telah berupaya melakukan persiapan secara maksimal dengan sebaik-baiknya melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dengan menerapkan tata kelola modern yang meliputi sejumlah agenda dan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan konsolidasi struktural partai dari tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat desa/kelurahan dan banjar khususnya yang mengikuti pilkada yaitu di Kabupaten: Jembrana, Karangasem, Bangli, Badung, dan Tabanan; serta Kota Denpasar. Hal.19 Bekerja Keras
sis masyarakat merupakan solusi untuk memeratakan pendapatan masyarakat. “Jangan hanya membuat masyarakat sebagai penonton, tetapi mereka harus terlibat sehingga ekonomi bisa dirasakan secara langsung. Dan yang terpenting menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya. Salah satu solusi yang telah diterapkan di Badung adalah menghidupkan desa wisata. Industri pariwisata, mesti peduli dengan masyarakat pedesaan yang menjadi pelaku utama dalam menjaga budaya itu. Industri pariwisata yang ada bisa berperan dengan menjadi bapak angkat dari setiap desa wisata yang ada. Dengan begitu, desa wisata tidak kehilangan napas dan masyarakatnya bisa menjaga budaya Bali secara berkelanjutan. Hal.19 Pemilik Hotel