20 HALAMAN
NOMOR 168 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (103 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat kliwon, 5 Februari 2016
@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Wilayah Pesisir Wajib Tolak Reklamasi Denpasar (Bali Post) – Penolakan 18 desa adat terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa jangan dianggap remeh. Karena itu sudah saatnya pejabat legislatif dan eksekutif bergerak dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Pejabat yang merupakan pilihan rakyat seharusnya tidak berdiam diri dan membiarkan masyarakat berjuang sendirian. Jangan berdiam begitu saja, apalagi para pejabat itu dipilih oleh rakyat. Mengapa masyarakat dibiarkan demo-demo seperti itu. Wakili dong aspirasi rakyat, jangan biarkan hal ini berlarut-larut.
Demikian penegasan Bendesa Adat Desa Pakraman Sanur Ida Bagus Paramartha, S.H., M.M., Rabu (3/2). Bahkan pada paruman desa adat, Sabtu (30/1), masyarakat Desa Pakraman Sanur sudah menyatakan sikap untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. “Dilihat dari logika, masyarakat wilayah pesisir wajib dan harus menolak reklamasi. Selain merusak distinasi yang ada, juga merusak alam Bali. Apalagi kajian dari Unud sudah nyata-nyata bahwa reklamasi Teluk Benoa akan menimbulkan banyak permasalahan dan dampak negatif. Saya sangat
mendukung kawan-kawan yang telah berjuang menolak reklamasi Teluk Benoa,” ujarnya. Kata dia, selain masyarakat pesisir, dampak reklamasi juga akan dirasakan masyarakat Bali. Walaupun tidak langsung terdampak abrasi, tetapi akan terdampak masalah sosial-budaya. Misalnya, kemacetan, kesulitan air bersih, sampah dan kriminalitas. ‘’Ini juga yang perlu dipikirkan,’’ jelasnya. Sebab, dampak reklamasi sudah pernah dirasakan oleh masyarakat Sanur. Ketika dilakukan pengurugan di Pulau Serangan dulu, kawasan Sanur paling pertama
Wiryatama Tak Mau Terjebak Pro-Kontra
Chris John Optimis Yordan Menang KO Jakarta (Bali Post) – Mantan juara dunia tinju kelas bulu versi WBA Yohannes Christian John atau Chris John optimistis Daud Cino Yordan mampu mengalahkan petinju Jepang Kato Yoshitaka minimal dalam lima ronde pertandingan. “Saya kira Daud bisalah ya… menghentikan Kato dengan kemenangan KO mungkin di atas ronde lima,” kata Chris saat ditemui dalam sesi timbang badan Daud Yordan dan Kato Yoshitaka di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (4/2) kemarin. Mengenai prediksi tersebut, ia menjelaskan, pelatih seharusnya sudah mempersiapkan cara untuk mendorong anak didiknya meraih kemenangan. Craig Christian yang menjadi pelatih Daud harus memberikan pelatihan fisik yang cukup untuk bisa meladeni Kato paling lama 12 ronde. “Bagaimanapun asalkan Daud bisa mengusahakan yang terbaik maka jalan untuk meraih juara dunia lagi akan terbuka lebar,” kata Chris. Juara dunia tinju kelas ringan WBO, Yordan akan melawan Kato untuk mempertahankan gelarnya tersebut. Petinju asal Sasana Kayong Utara Kalimantan Barat itu bakal mempertahankan gelar yang kedua kalinya. Dia berhasil mempertahankan gelar yang pertama kali setelah menang angka atas petinju Uganda Maxwell Akuwu di Surabaya, Jatim, 6 Juni 2015. Hal. 19 Ronde Kedua
Bali Post/ant
TINJU - Daud Cino Yordan (kanan) dan petinju Jepang Kato Yoshitaka usai timbang badan, Kamis kemarin. Juara dunia tinju kelas ringan WBO Yordan akan melawan Kato untuk mempertahankan gelarnya.
merasakan dampaknya. Abrasi merupakan dampak yang paling mudah dilihat pada waktu itu. Kehancuran pesisir juga menjadi bencana lingkungan yang dirasakan saat itu. Di balik itu juga ada berbagai kehancuran lingkungan lain seperti hancurnya terumbu karang tempat ikan hias, hilangnya pekerjaan nelayan, tercerabutnya tradisi lokal, dan masalah sosial lainnya. ‘’Mencermati pengalaman tersebut, kami masyarakat Sanur tegas menolak reklamasi Teluk Benoa, biar Pantai Sanur tidak rusak untuk kedua kalinya,” ucapnya. Hal. 19 Cara Demo
DESA adat yang menyatakan sikap menolak reklamasi Teluk Benoa terus saja bermunculan. Hingga saat ini sudah ada 18 desa adat yang bersikap menolak reklamasi sesuai hasil paruman adat masing-masing. Di antaranya, Desa Adat Tanjung Benoa, Desa Bualu, Desa Adat Jimbaran, Desa Adat Kedonganan, Desa Adat Kelan, Desa Adat Kuta, Desa Adat Legian, Desa Adat Seminyak, Desa Adat Kerobokan, Desa Adat Canggu, Desa Adat Berawa, Desa Adat
Buduk, Desa Adat Pemogan, Desa Adat Kepaon, Desa Adat Pedungan, Desa Adat Sesetan, Desa Adat Serangan, dan Desa Adat Sanur. “Saya kira apa yang disampaikan mereka sudah didengar oleh pemerintah, tentu saja kan harus dihitung sejauh mana mereka sudah paham persis apa yang ditolak itu. Seringkali mereka tidak paham,” ujar Gubernur Bali Made Mangku Pastika ketika ditanya tanggapannya soal sikap desa adat
yang menolak reklamasi, Kamis (4/2) kemarin. Menurutnya, ada yang tidak paham persis mengenai megaproyek reklamasi Teluk Benoa. Pertama, reklamasi kerap disebut proyek milik Mangku Pastika padahal itu milik rakyat Bali. Alasannya, investor hanya akan mendapat HGB yang berlaku 30 tahun. Setelah itu, pulau hasil reklamasi akan menjadi milik Pemprov Bali. Hal. 19 Satu Pulau
Tolak Revisi UU KPK
Pimpinan KPK Tak Hadiri Rapat Baleg
Jakarta (Bali Post) Pimpinan KPK tidak menghadiri undangan rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas revisi UU KPK. Mereka hanya mengutus deputi untuk menyerahkan surat berisi alasan penolakan revisi. Ketidakhadiran
pimpinan KPK itu sebagai bentuk penolakan revisi UU KPK. Dalam rapat itu, KPK hanya diwakili Deputi Informasi dan Data Hary Budiarto, Kepala Biro Hukum Setiadi, Kepala Bagian Litigasi Nur Cusnia, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas
Yayuk Andriati dan fungsional Biro Hukum Anatomi Mulyaman. Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo mengaku kecewa karena tidak mendapatkan penjelasan dari para pimpinan KPK mengenai revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun
Kejakgung Bantah Hentikan Kasus Setya Novanto
Kasus Novel
Muncul Wacana ’’Barter’’
Jakarta (Bali Post) – Meskipun berkas perkaranya telah ditarik dari pengadilan, nasib penyidik KPK Novel Baswedan masih menggantung. Bahkan, muncul wacana agar Novel ‘’dibuang’’ dari KPK jika ingin kasusnya dihentikan. Namun, dibantah oleh Jubir KPK Yuyuk Andriatai Iskak. ’’Pimpinan KPK tidak pernah buat kesepakatan lain di luar itu (kasus Novel ditarik tanpa kompromi – red),’’ ujar Yuyuk Andriati, Kamis (4/2) malam. Menanggapi adanya wacana opsi agar kliennya ‘’dibuang’’ dari lembaga antirasuah, tim kuasa hukum Novel, Saor Siagian, menduga ini bukan murni inisiatif pimpinan KPK. Ia lebih mencurigai ada oknum yang memang secara personal tidak menyukai kinerja Novel yang mumpuni dalam memberantas korupsi. Terkait opsi pemindahan Novel dari KPK agar kasusnya dihentikan, Saor menegaskan, Novel tidak akan mau kompromi terhadap opsi yang akan diajukan padanya. ’’Kalau saya lihat pernyataan Novel, dia ini kan orangnya tegas, tidak mau kompromi. Oleh karena itu, saya yakin seyakin-yakinnya, jangankan soal barter, waktu dia tiga kali hampir ditahan tidak minta ditangguhkan, kecuali pimpinan yang concern,’’ tukas Saor. Hal. 19 Pelaku Pencurian
2002 tentang KPK. “Yang kita undang ini komisionernya, DPR ini lembaga negara lho, jangan disepelekan. Kalau memang mereka merasa punya kepentingan, hadir. Hal. 19 Lebih Penting
Bali Post/ade
DIPERIKSA - Mantan Ketua DPR Setya Novanto usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/2) kemarin. Setya Novanto diperiksa terkait perkara PT Freeport Indonesia.
Jakarta (Bali Post) – Kejaksaan Agung (Kejakgung) membantah rumor akan menghentikan kasus Setya Novanto dan juga membantah bahwa penyelidikan rekaman PT Freeport Indonesia yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto masih ‘’jalan di tempat’’ sekalipun penyelidikan telah berlangsung sejak awal Desember 2015. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah membantah tidak majunya penyelidikan karena tujuannya tidak lain adalah untuk mencari apakah ada unsur pidana dalam kasus itu. Ia membantah pihaknya akan menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Dia menegaskan, penyelidikan kasus itu murni penegakan hukum sebagai pembelajaran. “Tidak ada jaminan (jika menghentikan penyelidikan). Ini kan proses, ada indikasi awal kita lihat, kumpulkan data setelah selesai baru disimpulkan,” katanya. Setya Novanto sendiri, Kamis (4/2) kemarin dimintai keterangan oleh kejaksaan. Setya Novanto akhirnya hadir di Kejaksaan Agung setelah kejaksaan tiga kali melayangkan panggilan kepada dia. Arminsyah menyebutkan materi pertanyaan terhadap Setya Novanto masih berlangsung seputar soal pertemuan antara dia dengan Maroef Sjamsuddin yang saat itu masih menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan pengusaha Riza Chalid. “Materi pertanyaannya masih sebatas itu saja,” katanya. Dia mengatakan, penyelidikan kasus rekaman PT FI yang sempat menghebohkan masyarakat yang berujung pada mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR itu untuk mengumpulkan unsur pidananya. “Justru itu yang sedang kita cari saat ini,” tandasnya. Kejaksaan Agung sendiri telah menanyai Menteri ESDM Sudirman Said, Maroef Sjamsuddin dan Sekjen DPR. Bahkan rekaman itu sendiri sudah dipegang oleh kejaksaan. (ant)
Golkar di Daerah Diminta Tak Gelar Musda Jakarta (Bali Post) – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar hasil Munas Riau, Kamis (4/2) kemarin, menggelar rapat harian perdana sebagai ajang silaturahmi setelah kesepakatan kedua kubu atas penyelenggaraan munas bersama-sama. Rapat harian yang dipimpin Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Golkar hasil Munas Riau itu belum membahas soal munas secara mendetail. Hanya ada usulan-usulan agar munas diselenggarakan antara Maret dan Mei 2016, kemudian pembahasan kepanitiaannya dilakukan bersama-sama. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Riau Agung Laksono meminta seluruh pengurus Golkar di daerah tidak menyelenggarakan musyawarah daerah (musda) hingga musyawarah nasional selesai digelar. “Ada baiknya konsolidasi dari atas ke bawah, mulai dari munas dan berlanjut musda. Maka saya
mengusulkan agar musda-musda dihentikan dulu,” ujar Agung Laksono dalam rapat itu. Agung mengaku telah mendengar informasi bahwa pengurus Golkar di daerah Sumatera dan Nusa Tenggara tengah menggelar musda. Menurutnya, sebaiknya hal itu dihentikan dulu agar perdamaian terjadi secara menyeluruh dan utuh. Sementara itu, Poros Muda Partai Golkar mengingatkan agar verifikasi kepesertaan dilakukan dalam Musyawarah Nasional Golkar guna memastikan pemegang hak suara yang sah. “Perlu dipastikan soal komposisi kepanitiaan yang netral serta tidak bermasalah dan terkait dengan verifikasi kepesertaan munas,” kata juru bicara Poros Muda Golkar Andi Sinulingga. Andi menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik inisiatif Aburizal Bakrie menggelar rapat harian perdana, Kamis kemarin. Rapat
tersebut dihadiri oleh kedua kubu yang selama ini berkonflik. Namun, katanya, untuk memastikan konflik benar-benar berakhir melalui penyelenggaraan munas, DPP Partai Golkar harus dapat memastikan netralitas panitia serta melakukan verifikasi peserta munas. “Poros Muda Partai Golkar berpendapat bahwa Munas Partai Golkar haruslah dipimpin oleh figur-figur yang netral dan bukan orang yang bermasalah, bukan juga orang-orang yang malah menjadi alat untuk kepentingan caloncalon tertentu,” katanya. (kmb4/ant) PERTEMUAN - Wapres Jusuf Kalla selaku Ketua Tim Transisi Partai Golkar menyaksikan dua petinggi Partai Golkar Agung Laksono (kiri) dan Aburizal Bakrie berjabat tangan seusai melakukan pertemuan tertutup di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Rabu (3/2).
Bali Post/ant