HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT WAGE, 5 FEBRUARI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
DPRD Bali akan Bentuk Pansus BPD
FAKTA
Bali Post/
BERJAGA - Sejumlah petugas kepolisian berjaga-jaga di depan Karaoke Mirama, Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan, pasca-adanya penyerangan ratusan orang, Kamis (4/2) kemarin.
Rekonstruksi Batal
Karaoke Mirama Dirusak Massa Denpasar (Bali Post) Karaoke Mirama, Kamis (4/2) siang kemarin diserang ratusan orang. Akibatnya berbagai peralatan yang ada di dalam karaoke itu rusak. Sebulan lalu di Karaoke Mirama, I Gede Arya Heru Wibawa (41) tewas dibantai. Aksi penyerangan itu diduga kuat karena adanya isu akan digelar rekonstruksi pembantaian Heru Wibawa oleh penyidik Poltabes Denpasar. Ratusan orang menyeruak ke dalam karaoke dan merusak sejumlah barang. Kejadian perusakan itu berlangsung sekitar pukul 12.00 wita. Seorang sumber mengatakan, sebelumnya ada isu akan digelar rekonstruksi kasus pembunuhan Heru Wibawa. Rencananya, rekonstruksi itu digelar pukul 10.00 wita. Atas rencana itu, ratusan orang langsung berkumpul di depan Karaoke Mirama. Lama ditunggu rekonstruksi belum digelar. Hal.19 Pasukan Gabungan
LENSA
Denpasar (Bali Post) Bagi-bagi uang sampai puluhan miliar di BPD Bali dalam berbagai pos pengeluaran makin menguatkan keinginan dewan untuk mengusut tuntas kasus ini. Sejumlah anggota Komisi II DPRD Bali mengusulkan agar DPRD Bali membentuk pansus untuk mengusut penyimpangan itu. ‘’Saya setuju dibentuk pansus untuk mengusut penyimpangan keuangan yang terjadi di BPD Bali,’’ kata anggota Komisi II DPRD Bali A.A. Gede Agung Bharata, S.H., Kamis (4/2) kemarin. Wakil Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Sukarta, S.E. seusai menerima hasil pemeriksaan BPK juga mengemukakan
bahwa segala penyimpangan sesuai temuan BPK mesti diusut tuntas. ‘’Apa pun bentuk mekanisme pengusutan silakan,’’ katanya tanpa merinci lebih jauh. Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali Wayan Disel Astawa, S.E. juga setuju dibentuk Pansus Bank BPD Bali. Kalau dibiarkan boroknya kasus ini bisa melebar ke mana-mana. Apalagi hal ini menyangkut penyelamatan uang rakyat yang disimpan di BPD Bali. Usulan membentuk pansus untuk membedah semua temuan tersebut agar jelas apakah hanya penyimpangan administrasi atau ada penyimpangan mengarah pidana dan
sebagainya. Kata dia, untuk menyelesaikan masalah ini, tak cukup hanya melalui dengar pendapat yang melibatkan Komisi I dan II DPRD Bali. ‘’Saya pikir pembentukan pansus paling tepat untuk memberikan penjelasan transparan kepada publik siapa yang bersalah, model penyimpangan dan sebagainya,’’ katanya. Agung Bharata menilai usulan membentuk pansus karena banyak hal yang mesti dibongkar dari temuan BPK tersebut. Ia menyebutkan ada pembagian insentif sampai Rp 19,11 miliar, siapa saja yang menerimanya apakah karyawan BPD, direksi atau
dewan komisaris atau ada aliran kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan yang berkaitan langsung dan tak langsung dengan BPD Bali. ‘’Kalau sekadar ditelusuri oleh komisi saya rasa belum cukup,’’ katanya. Dengan terungkapnya secara jelas bentuk-bentuk penyimpangan, maka jajaran direksi yang baru akan bisa bekerja lebih nyaman. Selanjutnya apa yang menjadi temuan dan penyimpangan menjadi awal yang baik bagi direksi yang baru untuk memperbaiki agar kasus serupa tak terulang lagi. Hal.19 Jangan Diam
Jakarta (Bali Post) Pansus Hak Angket Bank Century mendapatkan satu temuan baru dari rekaman pembicaraan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang diperdengarkan dalam rapat internal Pansus di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, Kamis (4/2) kemarin. Dari rekaman itu, Pansus mendapati bahwa suasana dalam pembicaraan rapat tersebut dilakukan dalam semangat untuk menyelamatkan Bank Century saja. Anggota Pansus Misbhakun mengatakan tidak ada pembahasan bank lain untuk diselamatkan BI. Rekaman menunjukkan bahwa terdengar kalau ada perdebatan perubahan soal Capital Adequancy Ratio (CAR) dari 8 persen menjadi positif saja. Di rapat itu, tim teknis dari pengawasan perbankan BI antara lain mantan Direktur Pengawas Perbankan BI Zainal Abidin menyatakan tidak setuju mengubah PBI karena Bank Century memang sudah bobrok. Namun, Misbakhun mengaku kecewa karena per-
debatan panjang soal perubahan CAR yang dilakukan dalam rapat RDG BI tersebut akhirnya memutuskan perubahan PBI. Anggota Pansus Bambang Soesatyo mengatakan ada perbedaan antara yang disampaikan pejabat BI dalam pemeriksaan pansus dengan hasil rekaman yang diperdengarkan. Karena beberapa pejabat membantah kalau dalam rapat RDG itu tidak hanya membahas soal Bank Century tetapi soal perbankan secara umum. ‘’Yang didengarkan seba-
liknya, kalau rapat tersebut khusus untuk membicarakan Bank Century saja. Dengan demikian, jajaran pejabat BI yang telah diperiksa pansus telah melakukan kebohongan publik,’’ ujarnya. Ia mengancam kebohongan publik tersebut bisa dikenakan pasal 242 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun. Bambang mengatakan, rekaman tersebut jelas menunjukkan bahwa perubahan PBI hanya diperuntukkan untuk penyelamatan Century. ‘’Pejabat BI memberikan keterangan palsu di bawah sumpah,’’
imbuhnya. Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun mengatakan pemutaran rekaman menunjukkan bahwa transkrip yang dipunyai oleh Pansus memang sesuai dengan rekaman asli. Dengan adanya perbedaan antara keterangan pejabat BI dengan suara rekaman maka Pansus dapat memanggil kembali untuk dibandingkan. Kemarin Pansus mendengarkan rekaman yang terdiri atas RDG BI tanggal 5 November dan tanggal 13 November 2008 soal Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek. Dalam rekaman tersebut terdengar beberapa nama pejabat BI seperti Gubernur BI Boediono, mantan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Gultom, Deputi Gubernur Siti Fajriah dan Muliaman Hadad. (kmb4)
Bali Post/sep
PANSUS-KPK - Lima pimpinan KPK hadir pada rapat konsultasi dengan Pansus Bank Century. Rapat konsultasi ini untuk membahas indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut, Kamis (4/2) kemarin.
Hengky Dihukum 15 Tahun
DUA kader senior PDI Perjuangan Tabanan, Wakil Bupati Tabanan IGG Putra Wirasana dan mantan Ketua DPRD Tabanan I Wayan Sukaja, siap dipecat induk partainya karena dicalonkan oleh partai lain dalam pilkada 4 Mei 2010. Wayan Sukaja kini dicalonkan oleh Golkar sebagai cabup pada pilkada mendatang. Sementara Wirasana berhasil dijinakkan oleh koalisi baru Demokrat-Hanura dan dipaketkan dengan Oka Mahendra (bacawabup). Dihubungi Kamis (4/2) kemarin, Wirasana membenarkan bahwa dirinya telah mantap berpaket dengan Oka Mahendra. Bahkan, paket WiraMaha ini tinggal menunggu dideklarasikan saja. Ia mengaku mencalonkan diri dalam bursa kepala daerah atas inisiatif sendiri dengan motivasi ingin memberikan alternatif bagi masyarakat dalam menentukan pimpinan daerahnya. Hal.19 Partai Semata
2
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali kembali menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap pendapatan dan belanja daerah di sejumlah SKPD di lingkungan Pemkot Denpasar tahun 2009. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah penyimpangan dari aturan yang ada, sehingga berdampak pada kerugian negara sebesar Rp 17,7 miliar lebih. Penyimpangan apa saja?
KABUPATEN KRITIKAN DPRD Jembrana saat sidak SMA Negeri di Mendoyo belum lama ini memakan korban. Kepala SMAN 1 Mendoyo didepak dari jabatannya gara-gara sekolah setempat kotor. Tempat yang ditinggalkan itu diisi oleh Kepala SMAN 1 Pekutatan.
4
Tabanan (Bali Post) Wakil Bupati Tabanan IGG Putra Wirasana tidak mau memberikan komentar apa-apa terkait temuan BPK yang mengungkap 13 borok BPD Bali. Dalam salah satu item audit itu disebutkan adanya pemberian kredit atas nama PT PR senilai Rp 2,5 miliar dan atas nama IGG PW Rp 800 juta, di mana kedua kredit itu dinilai tak sesuai aturan. Terhadap temuan itu, Wirasana, Kamis (4/2) kemarin mengatakan tidak mengenal PT PR. Ia menyatakan tak ada kaitan dengan PT PR. Terus siapa IGG PW? Apakah itu namanya seperti santer terdengar? Putra Wirasana langsung tidak mau berkomentar. ‘’Ah, masalah itu no comment-lah,’’ ujarnya buruburu menutup telepon. Kepala Bank BPD Tabanan I Gusti Bagus Maha Putra tidak bersedia memberikan penjelasan terkait inisial nama IGG PW. Hal.19 Audit BPK
RDG BI Hanya untuk Selamatkan Century
Bali Post/ant
KOTA
IGG Putra Wirasana Tak Berkomentar
Pansus Temukan Bukti
KUNJUNGAN OBAMA - Sejumlah tim advance dari pemerintah Amerika Serikat mendatangi SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/2) kemarin. Kunjungan tersebut guna meninjau lokasi yang akan dikunjungi Presiden Barack Obama, Maret mendatang.
Wirasana-Sukaja Siap Dipecat
NOMOR 166 TAHUN KE 62
Bali Post/ant
PUTUSAN - Hengky Samuel Daud usai mendengar putusan. Ia divonis 15 tahun penjara, Kamis kemarin.
Jakarta (Bali Post) Terdakwa Hengky Samuel Daud divonis 15 tahun penjara. Rekanan sekaligus orang dekat mantan Mendagri Hari Sabarno itu dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah melakukan korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebarakan (damkar) yang merugikan negara lebih dari Rp 82 miliar. Demikian putusan majelis hakim yang diketuai Maryana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/2) kemarin. Selain pidana badan, majelis hakim juga menghukum terdakwa Hengky untuk membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Ia masih diwajibkan membayar uang pengganti Rp 82 miliar dikurangi nilai 29 unit damkar
yang disita. Jika dalam sebulan sejak putusan berkekuatan hukum tak membayar uang pengganti korupsi, harta bendanya disita atau dipidana selama tiga tahun penjara. Vonis ini lebih berat ketimbang tuntutan JPU Agus Salim yang mengajukan tuntutan 10 tahun penjara. Sedangkan untuk membayar denda serta uang pengganti korupsi hampir sama seperti yang dijatuhkan majelis hakim. Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menyebutkan ada fakta hukum tentang unsur melawan hukum, terdakwa telah memberi uang kepada para pejabat pusat dan daerah. Hal.19 Pemda Setempat
Tiga Isu Terkait SBY
Mensekneg Sesalkan Priyo, Bantah Presiden Mengeluh Jakarta (Bali Post) Berbagai isu yang berkembang di media massa seputar pencitraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya membuat Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) Sudi Silalahi menggelar konferensi pers mendadak. Untuk pertama kalinya sejak menjabat Mensekneg, Sudi yang tergolong pejabat jarang berbicara kepada wartawan itu memberikan keterangan pers di Kantor Kepres-
idenan, Jakarta, Kamis (4/2) kemarin, guna menanggapi isu-isu terkini. Sebelum memulai keterangannya, Sudi mengaku harus memberikan penjelasan kepada media massa karena selama dua pekan terakhir ‘’diteror’’ oleh telepon dan pesan singkat para wartawan yang menanyakan berbagai macam isu kepadanya. Semua pertanyaan tersebut tidak dijawabnya dengan alasan terburu pekerjaan. Namun, isu berkembang seputar
pemberitaan Presiden Yudhoyono akhirnya membuat Sudi menggelar konferensi pers. ‘’Kalau tidak dijelaskan ini menjadi kurang baik karena rakyat terprovokasi ke arah-arah yang tidak benar dan terus terang ini menjadi sumber fitnah,’’ ujarnya. Ada tiga penjelasan yang disampaikan Sudi, yaitu tentang Presiden Yudhoyono yang dikatakan mengeluh oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, tentang rencana pembelian pesawat kepresidenan,
serta pernyataan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif tentang harga mobil dinas menteri dan biaya penggantian pagar Istana Kepresidenan. Dengan nada tinggi, Sudi menyesalkan pernyataan Priyo yang mengatakan Presiden Yudhoyono mengeluh ketika memberi pengarahan kepada seluruh menteri dan gubernur pada rapat kerja di Istana Cipanas, 3 Februari. Hal.19 Membawa Hewan
Bali Post/dok
Anggodo
KPK Istimewakan Wisnu Subroto Jakarta (Bali Post) Setelah memeriksa jaksa Irwan Nasutioan, kini giliran mantan Jamintel Kejaksaan Agung Wisnu Subroto diperiksa KPK. Pemeriksaan terhadapnya terkait kasus dugaan percobaan penyuapan dan menghalangi penyidikan kasus korupsi dengan tersangka Anggodo Widjojo. Namun, pemeriksaannya terkesan ditutup-tutupi institusi pemberantasan korupsi itu. Kedatangan dan kepulangannya dari gedung KPK, Kamis (4/2) kemarin, sama sekali tidak diketahui wartawan. Ternyata hal ini dikarenakan ‘’perlindungan’’ bekas anak buah Wisnu Subroto di Kejaksaan Agung yakni jaksa Ferry Wibisono yang kini menjabat Direktur Penuntutan di KPK. Bahkan, saat meninggalkan gedung KPK, Ferry sempat mengawal Wisnu keluar dengan melalui pintu khusus yang tidak diketahui wartawan. Perihal kehadiran Wisnu Subroto itu, hanya diketahui awak media dari Karo Humas KPK Johan Budi SP. Hal itu pun setelah yang bersangkutan didesak berkali-kali. Selain yang bersangkutan, penyidik juga kembali meminta keterangan kepada Ari Muladi. ‘’Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW (Anggodo Widjojo-red),’’ kata Johan. Terkait tindakan pejabat KPK ini, Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menyatakan Ferry Wibisono telah melanggar kode etik pegawai KPK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPK Nomor 5 P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai. Apa yang dilakukan oleh Ferry, menurut Emerson, selain tidak pantas dan melanggar kode etik, juga dapat memengaruhi proses pemeriksaan perkara korupsi yang melibatkan Anggodo. Hal itu juga akan menimbulkan penilaian negatif dari publik bahwa KPK yang kemungkinan besar tidak lagi independen. Hal.19 Suara Anggodo